Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025

Document Sample
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025 Powered By Docstoc
					             MASTERPLAN
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
      EKONOMI INDONESIA 2011-2025




      R e p u b l i k   I n d o n e s i a
Doc. Wijaya Karya
Masterplan
6   Masterplan P3EI
    Abstrak




                      Doc. Astra Otoparts               Doc. Wijaya Karya                            Doc. Wijaya Karya




                                            Kata Pengantar Presiden Republik Indonesia                                    8
                                            Abstrak                                                                      10
                                            Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI                                        11

                                            1. Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur                                  13
                                              A. Pendahuluan                                                             14
                                              B. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia                  15
                                              C. Posisi Indonesia dalam Dinamika Regional dan Global                     15
                                              D. Potensi dan Tantangan Indonesia                                         17
                                              E. Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Not Business as Usual           20
                                              F. MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional        23
                                              G. Kerangka Desain MP3EI                                                   24

                                            2. Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI            27
                                              A. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan                    28
                                              B. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi             31
                                              C.	 Penguatan	Konektivitas	Nasional                                        33
                                              D. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional                              39
Doc. Astra Otoparts                      Doc. Wijaya Karya              Doc. Wijaya Karya




                      3. Koridor Ekonomi Indonesia                     45
                        A. Postur Koridor Ekonomi Indonesia            46
                        B. Koridor Ekonomi Sumatera                    51
                        C. Koridor Ekonomi Jawa                        74
                        D. Koridor Ekonomi Kalimantan                  96
                        E. Koridor Ekonomi Sulawesi                   120
                        F. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara         140
                        G. Koridor Ekonomi Papua - Kepulauan Maluku   156

                      4. Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI            177
                        A. Tahapan Pelaksanaan                        178
                        B. Perbaikan Regulasi dan Perizinan           179
                        C.	 Pemantauan	dan	Evaluasi                   183

                      UCAPAN TERIMA KASIh                             184
                      GloSARIUM                                       185
                      lAMPIRAN                                        192
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu ’alaikum Wr.Wb,



Saudara-Saudara Sebangsa, Setanah air yang saya cintai,


Sepanjang perjalanan sejarahnya, Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan dan
kemajuan ekonomi, yang bermula dari negara yang perekonomiananya berbasiskan pertanian
dan kehutanan serta pertambangan tradisional. Lebih dari enam dasawarsa ini, Indonesia telah
berhasil menghasilkan produk-produk olahan dan industri yang bernilai tambah, yang didukung
oleh perkembangan sektor jasa yang telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang
tercemin dari peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan indeks pembangunan manusia,
hal ini patut kita syukuri, dan masih menuntut kerja keras dan kerjasama dari seluruh anak bangsa.


Memperhatikan pertumbuhan ekonomi kita selama tiga tahun terakhir, sebenarnya, pertumbuhan
Produk Domestik Bruto, sudah mengalami perbaikan, yaitu dari 4,5 persen pada tahun 2009
menjadi 6,1 persen pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 ini diharapkan setidaknya dapat
mencapai 6,4 persen. Tetapi untuk menjadikan Indonesia sebagai high income country dengan
pendapatan per kapita setidaknya mencapai USD 14.900 di tahun 2025 diperlukan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
harus ditingkatkan antara 7,5 – 9 persen per tahun.


Hal yang perlu digarisbawahi adalah pertumbuhan ekonomi tidak selalu diwujudkan dan dihitung
secara makro perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus direfleksikan dalam
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif yang dapat menjawab penciptaaan lapangan kerja baru,
dan pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, serta melakukan pembangunan
tanpa merusak lingkungan.


Untuk mencapai cita-cita pembangunan Indonesia masa depan yaitu menjadi masyarakat yang
mandiri, maju, adil, dan makmur, maka diperlukan suatu roadmap yang memiliki arah yang jelas,
strategi yang cerdas, fokus dan terukur. Maka disusunlah Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Masterplan ini merupakan pijakan awal
untuk menuangkan komitmen bersama antara pemerintah dan dunia usaha dalam hal melakukan
langkah-langkah kongkret untuk mewujudkan transformasi ekonomi nasional dengan mempercepat
terjadinya momentum kebangkitan ekonomi nasional masa depan dan mempertahankan dan
sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid ditengah perubahan dan
percaturan ekonomi di tingkat regional dan global yang makin kompetitif.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia, yang memiliki leverage regional dan
global. Indonesia memiliki hampir semua syarat untuk menjadi front-line perekonomian dunia
yaitu, memiliki kelimpahan sumber daya alam, kedudukan geo-spasial dan ekonomi yang sangat
strategis, jumlah dan kualitas SDM yang memadai dan kondisi iklim tropis yang sangat bersahabat.
Sudah sewajarnya apabila Indonesia mengadopsi prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yang
akan menjadikan Indonesia sebagai global supplier dan menjadi pusat ekonomi peningkatan nilai
tambah berbagai produk seperti produk pertanian, perkebunan, perikanan, mineral dan mendorong
pemanfaatan maksimal sumber-sumber energi yang terbarukan.


Dengan mempertimbangkan segala sesuatunya secara sekasama, pemerintah telah mengambil
langkah-langkah kongkret untuk melaksanakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
nasional. Langkah-langkah tersebut mencakup pengembangan sejumlah aktivitas dan lokasi-lokasi
ekonomi strategis masa depan, yang didukung oleh strategi penciptaan konektivitas yang lebih utuh
dan terintegrasi dalam pengembangan wilayah 6 (enam) koridor ekonomi nasional, serta dengan
memobilisasi SDM dan pendayagunaan sumber daya IPTEK Nasional. Bila MP3EI 2011-2015 ini
dilaksanakan secara konsisten dan dengan semangat kebersamaan, perwujudan perekonomian
nasional yang berdaya tahan dan mandiri bukan merupakan hal yang sulit untuk dicapai.


Sekali lagi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
ini telah hadir dan disusun. Saatnya kita untuk memulai langkah dan tindakan yang lebih nyata
membangun terobosan, daya dorong, dan daya ungkit yang lebih baik untuk meraih kemandirian,
kemajuan, keadilan, dan kemakmuran bagi bangsa dan rakyat Indonesia secara keseluruhan.


Saya harapkan, agar rencana yang termuat di dalam Masterplan ini dapat dilaksanakan sesegera
mungkin dan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak dari kalangan dunia usaha, dan pemerintah
baik di pusat maupun di daerah.



Wassalamu‘alaikum Wr Wb.
Presiden Republik Indonesia


Susilo Bambang Yudhoyono
10   Masterplan P3EI
     Abstrak




                       Abstrak
                       Mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki, serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi, Indonesia memerlukan
                       suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat
                       meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

                       Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi
                       negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan dan
                       berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sekitar 7-9 persen per tahun secara berkelanjutan.

                       Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan breakthrough yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”, melalui perubahan
                       pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama
                       antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam
                       pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi
                       sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi
                       yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun
                       pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

                       Pelaksanaan MP3EI dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama
                       yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen
                       utama yaitu: (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 (enam) Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor
                       Ekonomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–
                       Kepulauan Maluku; (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (locally integrated, globally
                       connected); (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi.

                       Penyusunan MP3EI dimaksudkan bukan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti RPJPN dan RPJMN, namun
                       akan menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer, serta penting dan khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan
                       ekonomi Indonesia.

                       Implementasi MP3EI ini akan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Tim tersebut merupakan kolaborasi
                       antara dunia usaha dan pemerintah. Tim ini akan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan MP3EI.
                                                                                                                                    Masterplan P3EI
                                                                                                            Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI
                                                                                                                                                      11




Terobosan Bersejarah Penyusunan MP3EI:
Awal Perjalanan Percepatan Transformasi Ekonomi Indonesia
MP3EI memiliki semangat Not Business as Usual. Semangat ini tercermin dari sejak proses penyusunannya di mana rumusan strategi dan
kebijakan yang awalnya disusun oleh Pemerintah diperkaya dengan mendengarkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku
kepentingan, terutama dari dunia usaha, melalui serial dialog intensif, interaktif dan partisipatif.

Proses penyusunan MP3EI ini diawali dari direktif Presiden RI, pada Retreat Kabinet Terbatas pada tanggal 30 Desember 2010, yang
menyampaikan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Dinamika ekonomi regional dan global mengharuskan Indonesia
untuk selalu siap menghadapi perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi regional dan global, yaitu kawasan
Timur Asia, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya negara maju dengan hasil
pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan
yang dimiliki, serta tantangan pembangunan yang harus dihadapi, Indonesia memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju sehingga Indonesia dapat meningkatkan daya saing sekaligus mewujudkan
kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Menindaklanjuti direktif Presiden tersebut, Pemerintah berkolaborasi dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional
(KIN) menyelenggarakan sejumlah pertemuan yang diawali dengan penyerapan aspirasi pengembangan sektor. Serial pertemuan aspirasi
sektor tersebut terutama bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dunia usaha di dalam
pengembangan sektor serta menyerap berbagai strategi dan prospek pengembangan sektor yang bersangkutan di masa yang akan datang.
Pada pertemuan ini, asosiasi profesi dan usaha memegang peranan penting dalam memberikan masukan tersebut di atas. Pertemuan ini
dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang sebagian besar merupakan wakil dari asosiasi profesi dan usaha.

Berdasarkan masukan yang diperoleh dari pertemuan aspirasi sektor tersebut, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut dalam forum
Gugus Tugas, yang secara simultan terbagi ke dalam enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi. Pertemuan Gugus Tugas ini bertujuan untuk
menyusun strategi pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial sehingga diharapkan dapat diperoleh strategi pengembangan
sektor yang konkret dan spesifik sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing koridor ekonomi. Dengan demikian, strategi
pengembangan koridor ekonomi sudah mengintegrasikan aspek sektoral maupun regional. Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan
infrastruktur untuk mendukung penguatan konektivitas yang diperlukan bagi pengembangan masing-masing sektor dan juga diidentifikasi
kebutuhan pengembangan SDM dan penguatan inovasi yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait. Pembahasan Gugus
Tugas Koridor Ekonomi ini dipimpin oleh para pejabat senior pemerintah yang kompeten dalam bidang pengembangan ekonomi wilayah,
dan dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang terdiri dari pimpinan pelaku usaha (CEO), para pakar dan akademisi, serta pejabat senior
pemerintah.

Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan kepada Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan BUMN dan Pemerintah
Daerah pada tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh
Wakil Presiden RI, seluruh Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Kedua, dan lebih dari 400 peserta yang terdiri dari para Direksi
dan Komisaris BUMN, Ketua dan para anggota KEN dan KIN, para Gubernur seluruh Indonesia, serta pejabat senior pemerintah. Hasil Rapat
Kerja tersebut menjadi bahan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan MP3EI.

Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, hasil penyempurnaan Rancangan MP3EI yang telah diselesaikan, dilaporkan kembali
kepada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara Pemerintah dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2011 di
Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja Akbar ini juga dipimpin langsung oleh Presiden RI, dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Menteri
Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan anggota KEN dan KIN serta lebih dari
500 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari pimpinan perusahaan swasta, pejabat senior pemerintah pusat, para
Gubernur dan DPRD, serta BUMN. Berdasarkan arahan lebih lanjut dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta hasil seluruh pembahasan
selama Rapat Kerja tersebut, kemudian dilakukan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan MP3EI.

Dengan semua proses yang interaktif dan partisipatif ini, diharapkan terbentuk suatu ownership yang tinggi terhadap MP3EI serta
terbangunnya komitmen bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk mensukseskan keberhasilan MP3EI. Dengan demikian,
semangat Not Business as Usual akan terus berlanjut untuk terus melakukan berbagai terobosan dalam rangka percepatan transformasi
ekonomi Indonesia demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur.
    Indonesia Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur
                                           1
       Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju
        dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia bertekad
    mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun
       Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
          Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan
      pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh
         pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas
    yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap
  merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan
                     pembangunan nasional yang telah ada.
14   Masterplan P3EI
     Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur




                                          1
                                                Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan
                                                Makmur
                                                A. Pendahuluan
                                                Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam
                                                kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya
                                                berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan
                                                proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa
                                                peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per
                                                kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks
                                                Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, Indeks Pembangunan Manusia meningkat
                                                dari 0,39 ke 0,60.

                                                Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia
                                                menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam
                                                berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya.
                                                Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari
                                                berbagai lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia di saat
                                                peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan.

                                                Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan.
                                                Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan.
                                                Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia
                                                Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya
                                                suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata
                                                oleh seluruh masyarakat.

                                                Dalam konteks inilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyadari perlunya penyusunan MP3EI untuk
                                                memberikan arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan
                                                pembangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia sebagai bangsa
                                                yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan daya beli semata, namun dibarengi dengan
                                                membaiknya pemerataan dan kualitas hidup seluruh bangsa.
                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                                           Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
                                                                                                                                                                       15



                                        B. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
“Mendorong perekonomian                 Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun
Indonesia menjadi negara                2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi Percepatan dan
                                        Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri,
maju yang semakin diakui                Maju, Adil, dan Makmur”.

masyarakat dunia melalui                Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia
                                        sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250
pertumbuhan ekonomi                     – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk

yang tinggi, inklusif, dan              mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 –
                                        2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan
berkelanjutan.”                         dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen
                                        pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.




                                                                                                                                      2045
                                                                                                   2025                               PDB: ~ USD 15,0 – 17,5 triliun
                                                                                                                                      Pendapatan/kapita
                                                                                                   PDB: ~ USD 4,0 – 4,5 triliun       diperkirakan ~ USD 44.500 –
                                                                                                   Pendapatan/kapita                  49.000
                                                                           2010                    diperkirakan ~ USD
                                                                                                   14.250 – 15.500 (negara
                                                                           PDB: USD 700 Miliar
                                                                                                   berpendapatan tinggi)
                                                                           Pendapatan/kapita
                         Gambar 1.1:                                       USD 3.000
                  Aspirasi Pencapaian
                       PDB Indonesia



                                        Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:
                                        1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan
                                             aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang
                                             terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
                                        2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik
                                             dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
                                        3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk
                                             penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.


                                        C. Posisi Indonesia Dalam Dinamika Regional dan Global
                                        Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara
                                        geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki
                                        tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia (lihat Gambar 1.2).
                                        Ketika tren jangka panjang (1970 – 2000) pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, tren
                                        pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Asia menunjukkan peningkatan.
16       Masterplan P3EI
         Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur




     Pertumbuhan Ekonomi                                                                Sebagai pusat gravitasi perekonomian global, Kawasan Timur Asia (termasuk Asia Tenggara) memiliki
     Global untuk Tiap Dekade                                                           jumlah penduduk sekitar 50 persen dari penduduk dunia. Cina memiliki sekitar 1,3 miliar penduduk,
                                                                                        sementara India menyumbang sekitar 1,2 miliar orang, dan ASEAN dihuni oleh sekitar 600 juta jiwa.
     Dalam persen per tahun secara rata-rata                                            Secara geografis, kedudukan Indonesia berada di tengah-tengah Kawasan Timur Asia yang mempunyai
                                                                                        potensi ekonomi sangat besar.
     8
                                                                                        Dalam aspek perdagangan global, dewasa ini perdagangan South to South, termasuk transaksi antara
                                                                                        India – Cina – Indonesia, menunjukkan peningkatan yang cepat. Sejak 2008, pertumbuhan ekspor negara
     6                                                                                  berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang lainnya meningkat sangat signifikan
                                                                                        (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya
                                                                                        hanya 12 persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor memberikan dampak
     4                                                                                  yang sangat penting bagi perkembangan perdagangan regional dan global. Impor Cina meningkat
                                                                                        tajam selama dan setelah krisis ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar dapat
                                                                                        menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.
     2
                                                                                        Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan
                                                                                        sumber daya alam terkaya. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama negara-negara
                                                                                        di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN
     0                                                                     Sumber:      dan terdapatnya Asean – China Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya
                1970        1980          1990         2000                Bank Dunia
                                                                                        saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oleh karena itu,
          Negara berkembang Timur Asia                  Negara berkembang               percepatan transformasi ekonomi yang dirumuskan dalam MP3EI ini menjadi sangat penting dalam
          G-7                                           Dunia                           rangka memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya saing Indonesia.
     Catatan:
     Berdasarkan Bank Dunia: kawasan Timur Asia mencakup Filipina, Cina,                Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan
     Malaysia, Indonesia, Kamboja, Thailand, Korea, Fiji, dan Vietnam.
                                                                                        geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang
     Gambar 1.2:                                                                        berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan
     Pertumbuhan Ekonomi                                                                pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral
     Global untuk Tiap Dekade
                                                                                        serta pusat mobilitas logistik global.


                                                                                                                                                                           Cina: 1.322 juta




                                                                                                                                                                                                         Jepang: 127 juta




                                                                                                                                           India: 1.130 juta




                                                                                               Belahan Dunia
                                                                                             Lainnya: 3.429 juta


                                                                                                                                                               ASEAN: 573 juta



                                                                                                                                                                                    Australia: 20 juta
                                                                                                                              Sekitar 50% populasi dunia
                                                                                                                                  terdapat di area ini

                                                                      Gambar 1.3:
                                                                 Pemetaan Populasi                                             Konsentrasi pasar global
                                                                    Asia dan Dunia
                                                                                                                                                                        Masterplan P3EI
                                                                                                                                              Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
                                                                                                                                                                                                   17



                                       D. Potensi dan Tantangan Indonesia

                                       Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia didukung oleh potensi demografi, kekayaan
                                       sumber daya alam serta posisi geografis Indonesia.

                                       Potensi Indonesia
                                       1. Penduduk dan Sumber Daya Manusia

                                       Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya
                                       beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan
                                       kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa.


                                                                                                           Bonus
                                                                                                         Demografi
             80                                                                                                                                                        0,80

             70                                                                                                                                                        0,70

             60                                                                                                                                                        0,60




                                                                                                                                                                                Dependency ratio
                    Working Age                                                                                                    Dependency ratio
             50     (15 – 64) (sumbu kiri)                                                                                         (sumbu kanan)
                                                                                                                                                                       0,50
% populasi




             40                                                                                                                                                        0,40

             30                                               Children                                                                                                 0,30
                                                              (0 – 14) (sumbu kiri)
             20                                                                                                                                                        0,20
                                              Elderly
             10                               (lebih dari 65) (sumbu kiri)
                                                                                                                                                                       0,10

             0                                                                                                                                                         0
                  1950
                         1955
                                1960
                                       1965
                                               1970
                                                      1975
                                                             1980
                                                                    1985
                                                                           1990
                                                                                  1995
                                                                                         2000
                                                                                                2005
                                                                                                       2010
                                                                                                              2015
                                                                                                                     2020
                                                                                                                            2025
                                                                                                                                    2030
                                                                                                                                           2035
                                                                                                                                                  2040
                                                                                                                                                         2045
                                                                                                                                                                2050
                 Gambar 1.4:                                                                           Periode dimana angka
      Keadaan Demografi Umur                                                                           dependency ratio < 1
           Penduduk Indonesia


                                       Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. Pada kurun waktu 2020
                                       – 2030, penurunan indeks (ratio) ketergantungan Indonesia (yang sudah berlangsung sejak tahun 1970)
                                       akan mencapai angka terendah. Implikasi penting dari kondisi ini adalah semakin pentingnya penyediaan
                                       lapangan kerja agar perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk usia
                                       produktif. Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas
                                       perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat
                                       untuk tujuan percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi.

                                       2. Sumber Daya Alam

                                       Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi)
                                       maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki
                                       Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang
                                       memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah.
18   Masterplan P3EI
     Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur




                                                                         Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas,
                                                                         antara lain kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), kakao (produsen terbesar kedua di dunia),
                                                                         timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia) dan bauksit (cadangan
                                                                         terbesar ke tujuh di dunia) serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet dan perikanan.
                                                                         Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam,
                                                                         dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan,
                                                                         peralatan transportasi dan makanan-minuman.




                                                        Gas Alam              Batubara     Panas Bumi       Minyak Kelapa           Kakao               Timah                Nikel            Bauksit
                                                                                                                Sawit
                            Ukuran
                             Kunci
                                                        Sekitar 165         Eksportir     Penyimpan 40%         Eksportir         770 ribu ton/        65 ribu ton/        Pemilik 12%      Penyimpanan
                                                       TCF cadangan      terbesar kedua    sumber daya      terbesar di dunia   tahun, produsen     tahun, produsen     cadangan dunia        cadangan
                                                      dengan tingkat        di dunia      dunia (terbesar     > 19 juta ton/     terbesar ke-2 di    ke-2 terbesar di    (ke-4 terbesar)    terbesar ke-7
                                                      produksi +3 TCF                        di dunia)            tahun               dunia               dunia                            dunia, produsen
                                                         per tahun                                                                                                                          terbesar ke-4
                                                                                                                                                                                                dunia




                                                • Sumber daya melimpah              Dengan asumsi 40% layak                                            Pada 2013, setidaknya sebagian sudah harus
                                                  untuk energi berbasis gas         dikembangkan 12 GW. Hingga                                          diproses secara lokal (UU No.4 Tahun 2009
                                                  dan industri petrokimia           saat ini, baru 1.200 MW                                           tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)
                                                                                    dikembangkan
                                                • Angka ini tidak termasuk
                                                                                                                                                       Ditujukan untuk mendorong berkembangnya
                                                  Gas Non-Konvensional;
                                                                                                                                                                       industri hilir
                                                  dari Coal Bed Methane
                                                  (CBM) dan Coal
                                                  Gassification



                                            Gambar 1.5:
                                            Potensi Sumber Daya
                                            Alam Indonesia
                                                                         3. Letak Geografis

                                                                         Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km
                                                                         dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar
                                                                         terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka,
                                                                         di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global (lihat Gambar 1.6).

                                                                         Berdasarkan data United Nations Environmental Programme (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan
                                                                         Large Marine Ecosystem (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas,
                                                                         dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6
                                                                         (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 – Teluk
                                                                         Bengala; LME 36 – Laut Cina Selatan; LME 37 – Sulu Celebes; LME 38 – Laut-laut Indonesia; LME 39 – Arafura –
                                                                         Gulf Carpentaria; LME 45 – Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri
                                                                         perikanan tangkap sangat besar.
                                                                                                                                                Masterplan P3EI
                                                                                                                      Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
                                                                                                                                                                        19




                                                     Felixstowe
                                                              35
                                                                   9
                                                                        11    Hamburg
                                                    Rotterdam
                                                                       13    Antwerp                                         Busan
                          New York/New Jersey                                                                                              5
                               20                                             31   Gioia Tauro
                                                                                                                                                    24   Tokyo
          Los Angeles                                    33                                                           Sianghai       2
                                                     Algeciras                47                      Dubai                                12       Kaohsiung
              16                                                                                                                     3
                                                                       Marsaxlokk                       6
                                                                                                                      Hongkong
                                                                                                              Mumbai
                                                                                                               27                              25   Manila
                                                                                                 37                Port Klang
                                                                                            Salalah              28
                                                                                                                           15
                                                                                                                                1        PTP/Singapore
                                                                                                            Colombo
                                                                                                                                    26
                                                                                                                        Tanjung Priok




         Gambar 1.6:
 Peringkat Pelabuhan            Jalur Utama          Regional Hub
Dalam Jalur Pelayaran                                                                                                               Catatan:
      Kontainer Dunia           Mega Hub             Pelabuhan Regional Utama                                                       Nomor dalam lingkaran menunjukkan
                                                                                                                                    peringkat pelabuhan di dunia




                        Tantangan Indonesia
                        Walaupun potensi ini merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud
                        dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut,
                        sebagaimana diuraikan berikut ini.

                        Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan
                        mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi
                        dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara
                        Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan
                        datang. Harus pula dipahami bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka
                        waktu singkat. Namun begitu, upaya tersebut harus dimulai melalui upaya percepatan dan perluasan
                        pembangunan ekonomi Indonesia sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih merata.

                        Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung
                        aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus
                        mendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga
                        dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang
                        mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan
                        daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah
                        pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan
                        aturan yang terkait dengannya.

                        Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini sekitar 50 persen tenaga
                        kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8 persen yang berpendidikan
                        diploma/sarjana. Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan,
                        kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.
20   Masterplan P3EI
     Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur




                                                                         Indonesia sedang menghadapi urbanisasi yang sangat cepat. Jika pada tahun 2010 sebanyak 53 persen
                                                                         penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, maka BPS memprediksi bahwa pada tahun 2025 penduduk
                                                                         di kawasan perkotaan akan mencapai 65 persen. Implikasi langsung yang harus diantisipasi akibat urbanisasi
                                                                         adalah terjadinya peningkatan pada pola pergerakan, berubahnya pola konsumsi dan struktur produksi yang
                                                                         berdampak pada struktur ketenagakerjaan, meningkatnya konflik penggunaan lahan, dan meningkatnya
                                                                         kebutuhan dukungan infrastruktur yang handal untuk mendukung distribusi barang dan jasa.

                                                                         Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim global. Beberapa
                                                                         indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia adalah:
                                                                         kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan
                                                                         iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat
                                                                         presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi percepatan dan
                                                                         perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.



                                                                         E. Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Not Business As Usual
                                                                         Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas, Indonesia membutuhkan percepatan
                                                                         transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Perwujudan
                                                                         itulah yang akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
                                                                         Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business
                                                                         As Usual”.




                                                                                                      mi
                                                                                                  kono
                                                                                             asi E
                                                                                          orm
                                                                                     f
                                                                                   ns
                                                                                Tra




                                                                                                     Business as usual

                                                          Gambar 1.7:
                                                  Ilustrasi Percepatan
                                                Transformasi Ekonomi                                                     Waktu
                                                             Indonesia




                                                                         Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan
                                                                         kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat
                                                                         Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam
                                                                         pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka
                                                                         semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu
                                                                         negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik
                                                                         dan asing.
                                                                                                       Masterplan P3EI
                                                                             Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
                                                                                                                         21




Pemahaman tersebut harus direfleksikan dalam kebijakan Pemerintah. Regulasi yang ada seharusnya dapat
mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam industri dan infrastruktur
yang diperlukan. Karena itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan evaluasi
terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan
merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha.

Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama
penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan
anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan
memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah
didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan
swasta atau Public-Private Partnership (PPP).

Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan
infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah
menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun
kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan
(sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai
kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka
panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah
sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.
22   Masterplan P3EI
     Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur




                                                             Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menetapkan sejumlah program utama dan kegiatan
                                                             ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan hasil dari
                                                             sejumlah kesepakatan yang dibangun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam serial diskusi
                                                             dan dialog yang sifatnya interaktif dan partisipatif.




                                                                8/22
                                                                                          Berdasarkan kesepakatan tersebut, fokus dari pengembangan MP3EI ini
                                                                                          diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi,
                                                                                          industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan
                                                                                          strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi
                                                                                          utama.




                                                                                           Telematika Perkapalan
                                                                              Peralatan
                                                                              Transpor-                                   Tekstil
                                                                                 tasi
                                                                    KSN
                                                                    Selat                                                           Makanan
                                                                   Sunda                                                            Minuman

                                                       Jabodeta-                                                                                  Besi
                                                        bek Area                                                                                  Baja


                                                 Pertanian                                                                                           Alutsista
                                                  Pangan
                                                                                                22
                                                Pariwisata
                                                                                             Kegiatan                                                    Kelapa
                                                                                             Ekonomi                                                     Sawit


                                                                                              Utama
                                                 Perikanan                                                                                               Karet



                                                       Bauksit                                                                                   Kakao


                                                                 Tembaga                                                            Peternakan

                                                                                Nikel                                   Perkayuan
                                                                                            Batubara        Minyak
                                                                                                            dan Gas

                       Gambar 1.8:
        22 Kegiatan Ekonomi Utama
                                                                                                                                  Masterplan P3EI
                                                                                                        Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
                                                                                                                                                    23



                                 F. MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan
                                    Nasional
                                 Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih
                                 spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan
                                 perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang
                                 diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang
                                 tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk
                                 mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka
                                 Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
                                 Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus
                                 untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. MP3EI juga dirumuskan dengan
                                 memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) karena merupakan komitmen nasional
                                 yang berkenaan dengan perubahan iklim global.




                                                                    Dinamika Perubahan




                          Sistem Perencanaan dan
                               Penganggaran
                          UU 25/2004-UU 17/2003


                                                                  Tuntutan untuk
                                                              mempercepat transformasi
                             RPJPN 2005 – 2025                   ekonomi nasional
                                                       1
                                                               Masterplan Percepatan &                   RAN-GRK              REDD
                                  RPJMN                        Perluasan Pembangunan
                                2010 – 2014                       Ekonomi Indonesia                               RTRWN



                                                                  Rencana Aksi/Proyek                         Investasi
                               RKP/RAPBN                                                                   Swasta dan PPP




           Gambar 1.9:
                                                                                                        1 Adaptasi, integrasi, dan akselerasi
  Posisi MP3EI di dalam                                                                                   pembangunan: FOKUS & KONKRET
Rencana Pembangunan
            Pemerintah
24   Masterplan P3EI
     Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur




                                                         G. Kerangka Desain MP3EI
                                                         Berdasarkan berbagai faktor di atas, maka kerangka desain dari MP3EI 2011 – 2025 dirumuskan sebagaimana
                                                         pada Gambar 1.10 berikut ini. Secara lebih detail, setiap bagian dari strategi utama MP3EI akan diuraikan lebih
                                                         lanjut pada bab selanjutnya.




                                          VISI                                               “Mewujudkan
                                       INDONESIA                                      masyarakat Indonesia yang
                                          2025                                      Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”

                                          Inisiatif               1. Mendorong realisasi investasi skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama
                                         Strategis             2. Sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitaliasasi kinerja sektor riil
                                           MP3EI
                                                                      3. Pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi




                                                       PENGEMBANGAN                                                                     PENGUATAN
                                                      POTENSI EKONOMI                          PENGUATAN
                                          STRATEGI                                                                                     KEMAMPUAN
                                           UTAMA      MELALUI KORIDOR                         KONEKTIVITAS
                                                                                                                                      SDM DAN IPTEK
                                           MP3EI
                                                          EKONOMI                               NASIONAL
                                                                                                                                         NASIONAL




                                           PRINSIP
                                           DASAR          PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN
                                            MP3EI
                                                      PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI


        Gambar 1.10:
     Kerangka Desain
         Pendekatan
     Masterplan P3EI
                          Masterplan P3EI
Indonesia Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
                                            25
                                    Prinsip Dasar, Prasyarat
                                  Keberhasilan dan Strategi
                                                                          2
                                              Utama MP3EI
                        Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan
                         kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah
                       prasyarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi
                           yang terdiri atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi
                      yang telah ditetapkan, yaitu strategi peningkatan potensi wilayah
                    melalui pengembangan pusat -pusat pertumbuhan di dalam koridor
                     ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi
                    meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasyarat
                            serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat
Doc. Wijaya Karya                       mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan MP3EI.
28   Masterplan P3EI
     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




                                           2
                                                                      Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi
                                                                      Utama MP3EI
                                                                      Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disusun dengan
                                                                      mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan. Selanjutnya pada bab ini
                                                                      akan diuraikan juga tiga strategi utama yang merupakan pilar-pilar penting dari MP3EI 2011 – 2025.


                                                                      A. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan

                                                                      Prinsip Dasar Keberhasilan Pembangunan
                                                                      Sebagai suatu dokumen dengan terobosan baru, keberhasilan MP3EI sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip
                                                                      dasar serta prasyarat keberhasilan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan perluasan
                                                                      pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku
                                                                      seluruh komponen bangsa, sebagai berikut:
                                                                      •	 Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa;
                                                                      •	 Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari Pemerintah dengan birokrasinya;
                                                                      •	 Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam
                                                                         kompetisi yang sehat;
                                                                      •	 Produktivitas, inovasi, dan kreatifitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah
                                                                         satu pilar perubahan;
                                                                      •	 Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan;
                                                                      •	 Dunia usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi;
                                                                      •	 Mengejar kesejahteraan dan kemakmuran adalah usaha mulia;
                                                                      •	 Kampanye untuk perubahan pola pikir untuk memperbaiki kesejahteraan dilakukan secara luas oleh
                                                                         seluruh komponen bangsa.


                                                                      Prasyarat Kerberhasilan Pembangunan
                                                                      Peran Pemerintah dan Dunia Usaha
                                                                      Dunia Usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan
                                                                      ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sementara Pemerintah
                                                                      bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif untuk percepatan dan perluasan
                                                                      investasi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun
                                                                      Pemerintah, berupa:
                                                                      •	 Dunia usaha (Swasta, BUMN, dan BUMD) meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
                                                                         dan penciptaan lapangan kerja;
                                                                      •	 Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka
                                                                         memenangkan persaingan global;
                                                                      •	 Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha;
                                                                      •	 Pemerintah didukung oleh birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha;
                                                                      •	 Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha;
                                                                      •	 Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial.


                                                                      Reformasi Kebijakan Keuangan Negara
                                                                      Kebijakan anggaran harus dimulai dengan menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
                                                                      yang credible dan berkelanjutan, serta diprioritaskan untuk akselerasi pertumbuhan demi menciptakan
                                                                      pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                              Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                29



•	 APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan pelayanan dasar publik, dan
   perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat miskin;
•	 Pinjaman pemerintah digunakan untuk pembiayaan investasi dan bukan digunakan untuk belanja rutin.
   Tingkat pengembalian investasi pemerintah harus lebih tinggi dari biaya hutang;
•	 Infrastuktur dibangun dengan peningkatan belanja Pemerintah dan/atau dunia usaha;
•	 Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah subsidi barang menjadi subsidi
   langsung ke orang miskin. Oleh sebab itu Nomor Indentitas Tunggal secara nasional harus segera diwujudkan;
•	 Hasil pengelolaan SDA yang tidak terbarukan dibelanjakan untuk kepentingan lintas generasi, dan bukan
   sekedar sumber pendapatan yang habis dibelanjakan tahunan;
•	 Hasil pengelolaan SDA yang terbarukan diinvestasikan untuk peningkatan mutu modal manusia dan teknologi;
•	 Perluasan akses kepada pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar;
•	 Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha.

Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi untuk mendukung percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan reformasi, dengan cara pandang dan pendekatan
sistem perpajakan sebagai berikut:
•	 Pajak dan Bea Masuk adalah instrumen kebijakan ekonomi. Tarif pajak dan Bea Masuk dapat disesuaikan
   dengan siklus ekonomi yang sedang dihadapi;
•	 Wajib Pajak diubah menjadi Pembayar Pajak;
•	 Dilakukan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan seluruh warga negara yang mempunyai
   pendapatan di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan
   peraturan perundangan yang berlaku;
•	 Pajak dikenakan terhadap objek pajak di Indonesia dan bukan terhadap subjek pajak Indonesia (perubahan
   konsep dari Nasional menjadi Domestik atau dari konsep GNP menjadi GDP);
•	 Pengenaan pajak diarahkan kepada konsumen akhir, menggantikan sistem pajak pertambahan nilai (PPN).
•	 Seluruh aturan perpajakan dievaluasi agar hanya terdapat satu pengertian (hitam atau putih, boleh atau
   tidak, objek pajak atau bukan objek pajak);
•	 Dalam rangka meningkatkan daya saing dan upaya untuk mengurangi penghindaran pajak, perlu dilakukan
   benchmarking penentuan besaran tarif pajak dengan negara-negara tetangga;
•	 Penghindaran pengenaan pajak berganda;
•	 Untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda (window dressing), pembebasan atau keringanan pajak
   tidak dapat dianggap sebagai pajak yang ditanggung negara.

Hal lain terkait reformasi kebijakan keuangan negara adalah diperlukannya reformasi sistem pelaporan
kekayaan negara yang meliputi penyusunan arus dana negara dan neraca, harta dan kewajiban, baik yang
bersifat keuangan, sumber daya alam, tanah dan bangunan, maupun yang lain. Laporan kekayaan negara
tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemberdayaan aset secara efektif dan efisien.


Reformasi Birokrasi
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia memerlukan dukungan birokrasi Pemerintah
berupa reformasi yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
•	 Menciptakan birokrasi yang efektif, dapat mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung kebutuhan
   sektor usaha;
•	 Birokrasi didukung oleh kelembagaan yang kuat dan efektif, menciptakan birokrasi dan administrasi yang
   rapi, lembaga legislatif yang bertanggung jawab, lembaga yudisial yang independen;
•	 Menciptakan komitmen kepada penerapan good governance;
•	 Birokrasi dan struktur kelembagaan yang kuat dan efektif harus mampu menjadi saluran umpan balik bagi
   perencanaan ke depan.


Penciptaan Konektivitas Antar Wilayah di Indonesia
Pemerintah menjadi motor penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk:
•	 Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional,
   pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi;
30   Masterplan P3EI
     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




     Kemajuan ekonomi
     sangat ditentukan oleh
     gerak dunia usaha yang
     menciptakan lapangan
     kerja dan pendapatan
                                                                                                                                                                                      Doc. Wijaya Karya




                                                                      •	 Identifikasi simpul-simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi
                                                                         kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
                                                                      •	 Penguatan konektivitas intra dan antar koridor dan konektivitas internasional (global connectivity);
                                                                      •	 Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktifitas ekonomi,
                                                                         aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.


                                                                      Kebijakan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi
                                                                      Ketahanan pangan merupakan prasyarat penting mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia
                                                                      berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
                                                                      •	 Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;
                                                                      •	 Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan
                                                                         hidup yang sehat dan produktif;
                                                                      •	 Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan
                                                                         dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;
                                                                      •	 Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah;
                                                                      •	 Pembangunan sentra produksi pangan baru berskala ekonomi luas di Luar Jawa;
                                                                      •	 Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan khususnya untuk
                                                                         bibit maupun teknologi pasca panen.

                                                                      Kebijakan terkait penyediaan air bersih tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga harus
                                                                      memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
                                                                      •	 Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh penduduk;
                                                                      •	 Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya;
                                                                      •	 Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan untuk
                                                                         keberlanjutan ketersediaan air;
                                                                      •	 Kabupaten/Kota memiliki luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas wilayahnya.

                                                                      Ketahanan energi didasarkan kepada manajemen resiko dari kebutuhan dan ketersediaan energi di Indonesia,
                                                                      yang meliputi:
                                                                      •	 Manajemen resiko tersebut melalui pengaturan komposisi energi (energy mix) yang mendukung
                                                                         pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan;
                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                              Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                31



•	 Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta perbaikan konsistensi
   antar peraturan;
•	 Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut di dalam negeri guna meningkatkan
   nilai tambah ekspor;
•	 Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.


Jaminan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Negara bertanggung jawab melaksanakan sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terhadap
resiko pembangunan ekonomi, sehingga perlu menyediakan:
•	 Jaminan sosial berbentuk bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, dan juga
   berbentuk asuransi sosial yang bersifat menyeluruh (universal) bagi seluruh masyarakat;
•	 Bantuan sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk subsidi maupun transfer tunai yang terarah kepada
   kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu;
•	 Asuransi sosial yang sifatnya universal diselenggarakan dengan mengkombinasikan sumber daya di dunia
   usaha dan juga masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan
kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya:
•	 Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan
   pertumbuhan ekonomi;
•	 Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia serta dilaksanakan berbasiskan
   hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha;
•	 Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja
   formal namun juga pekerja informal;
•	 Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha.

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana
masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu:
•	 Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah
   menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah;
•	 Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui
   pelaksanaan corporate social responsibility (CSR);
•	 Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat dan daerah.




B. Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini
pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk
yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah
untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki
ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan
konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi
kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. Peningkatan potensi ekonomi wilayah
melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).
32   Masterplan P3EI
     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




                                                                                                                    A                                     B
                                        PKE: Pembangunan koridor ekonomi Indonesia adalah pengembangan kegiatan ekonomi utama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
                                            disertai penguatan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dan lokasi kegiatan ekonomi utama serta fasilitas pendukungnya
                                                                C                                                       D                           E

                                                                                                                                                                                                   E
                                                                                           A                                                                                      E
                                                                      Konektivitas Utama                                                                      Infrastuktur
                                                                      Menghubungkan pusat                                                                     Pendukung
                                                                      pusat ekonomi (aktual                                                                   Pelabuhan, energi
                                                                      dan potensial)                                                                          dan lain-lain


                                                                                                                                              KEK                                     Pusat Ekonomi

                                                                                                                                                                                      Klaster Industri

                                                       B                                                                                                                              Konektivitas Utama
                                  Pusat Ekonomi
                                  Pusat komersial                                                                                                                                     Konektivitas Pendukung
                                  dan perdagangan
                                  (ibukota provinsi)                                                                                                                                  Pengembangan Listrik, Air,
                                                                                                      KEK
                                                                                                                                                                                      dan Serat optik

                                                                                                                                                                                      Pelabuhan Laut dan
                                                                                                                                                                                      Bandar Udara
                                                                                      C                                        D
                                                     Konektivitas pendukung                          Sektor-sektor fokus                 Daerah Usulan KEK akan                       Listrik, Air, dan Serat optik
                                                     Menghubungkan sektor fokus                      Sektor yang diprioritaskan          membentuk noda baru
                                                     dengan infrastruktur pendukung                  dalam Koridor Ekonomi               atau menyatu dengan
                                                                                                                                         node/hub yang telah ada         KEK          Kawasan Ekonomi Khusus



                                                  Gambar 2.1: Ilustrasi
                                                     Koridor Ekonomi       Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dibutuhkan penciptaan kawasan-kawasan
                                                                           ekonomi baru, diluar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada. Pemerintah dapat memberikan
                                                                           perlakuan khusus untuk mendukung pembangunan pusat-pusat tersebut, khususnya yang berlokasi di
                                                                           luar Jawa, terutama kepada dunia usaha yang bersedia membiayai pembangunan sarana pendukung dan
                                                                           infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan khusus tersebut adalah agar dunia usaha memiliki perspektif
                                                                           jangka panjang dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

                                                                           Perlakuan khusus tersebut antara lain meliputi: kebijakan perpajakan dan kepabeanan peraturan
                                                                           ketenagakerjaan, dan perijinan sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Untuk menghindari terjadinya
                                                                           enclave dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah mendorong dan
                                                                           mengupayakan terjadinya keterkaitan (linkage) semaksimal mungkin dengan pembangunan ekonomi di sekitar
                                                                           pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut dapat berupa KEK
                                                                           dalam skala besar yang diharapkan dapat dikembangkan disetiap koridor ekonomi disesuaikan dengan potensi
                                                                           wilayah yang bersangkutan.

                                                                           Pembangunan koridor ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan
                                                                           dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan. Percepatan dan Perluasan
                                                                           Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia memberikan penekanan
                                                                           baru bagi pembangunan ekonomi wilayah sebagai berikut:
                                                                           1. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan
                                                                              produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai
                                                                              kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.
                                                                           2. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, dan
                                                                              dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia dapat
                                                                              berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah.
                                                                           3. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk
                                                                              meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional maupun global.
                                                                           4. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem
                                                                              transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah.
                                                                           5. Koridor Ekonomi Indonesia akan didukung dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan
                                                                              peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.
                                                                                                                            Masterplan P3EI
                                                                            Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                              33



C. Penguatan Konektivitas Nasional
Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat
tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas
ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) menetapkan penguatan konektivitas nasional
sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari
Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah
(RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat
diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu.

Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh
karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia
dengan dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing
nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan
global/internasional.


Unsur Pengelolaan Mobilitas dalam Konektivitas Nasional
Konektivitas Nasional menyangkut kapasitas dan kapabilitas suatu bangsa dalam mengelola mobilitas yang
mencakup 5 (lima) unsur sebagai berikut:
1. Personel/penumpang, yang menyangkut pengelolaan lalu lintas manusia di, dari dan ke wilayah.
2. Material/barang abiotik (physical and chemical materials) yang menyangkut mobilitas komoditi industri dan
     hasil industri.
3. Material/unsur biotik/species, yang mencakup lalu lintas unsur mahluk hidup di luar manusia seperti
     ternak, Bio Toxins, Veral, Serum, Verum, Seeds, Bio-Plasma, BioGen, Bioweapon1.
4. Jasa dan Keuangan, yang menyangkut mobilitas teknologi, sumber daya manusia dan modal
     pembangunan bagi wilayah.
5. Informasi, yang menyangkut mobilitas informasi untuk kepentingan pembangunan wilayah yang saat ini
     sangat terkait dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.
Peningkatan pengelolaan mobilitas terhadap lima unsur tersebut diatas akan meningkatkan kemampuan
nasional dalam mempercepat dan memperluas pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas
sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.


Indonesia Sebagai Negara Maritim
Total panjang garis pantai Indonesia seluas 54.716 kilometer yang terbentang sepanjang Samudera India, Selat
Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Samudera Pasifik, Laut Arafura, Laut Timor,
dan di wilayah kecil lainnya. Melekat dengan Kepulauan Indonesia terdapat beberapa alur laut yang berbobot
strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka (yang merupakan SLoC), Selat Sunda (ALKI 1), Selat
Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia
melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagi jalur pelayarannya.

MP3EI mengedepankan upaya memaksimalkan pemanfaatan SLoC maupun ALKI (Alur Laut Kepulauan
Indonesia) tersebut di atas. Indonesia bisa meraih banyak keuntungan dari modalitas maritim ini untuk
mengakselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia (khususnya Kawasan Timur Indonesia),
membangun daya saing maritim, serta meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional. Untuk
memperoleh manfaat dari posisi strategis nasional, upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia perlu memanfaatkan keberadaan SLoC dan ALKI sebagai jalur laut bagi pelayaran internasional.



Sumber dari US Department of Transportation - Code of Federal Regulations
1
34   Masterplan P3EI
     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




                                                                         Garis Depan Konektivitas Global Indonesia
                                                                         Dalam rangka penguatan konektivitas nasional yang memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global,
                                                                         perlu ditetapkan pintu gerbang konektivitas global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan SLoC dan
                                                                         ALKI tersebut di atas sebagai modalitas utama percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.
                                                                         Konsepsi tersebut akan menjadi tulang-punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan
                                                                         sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah,
                                                                         yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi
                                                                         dapat juga menciptakan membangun kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid.

                                                                               SLoC MALACA

                                                                                   Kuala Tanjung
                                                                                                                                                       Bitung




                                                                                                                                    Makassar

                                                                                          ALKI-I
                                                                                                                                                                              ALKI-III C

                                                                                                                          ALKI-II     ALKI-III                  ALKI-III B


                                                           Gambar 2.2:        Sea Lane of Communication (SLoC) and ALKI             Pelabuhan Primer                         Bandar Udara Internasional
                                           Konsep Gerbang Pelabuhan           Jalur Laut Nasional Primer
                                                                                                                                    Pelabuhan Utama Internasional
                                                    dan Bandar Udara          Jalur Laut Nasional Sekunder
                                          Internasional di Masa Depan         Jalur Utama Darat (Jalan dan/atau KA)                 Alternatif Pelabuhan Hub Internasional



                                                                         Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas
                                                                         Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah sebagai berikut:
                                                                         1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan
                                                                             berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems.
                                                                         2. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan
                                                                             ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland).
                                                                                                                                       Masterplan P3EI
                                                                                       Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                                         35




                        3.     Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui
                               peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam
                               rangka pemerataan pembangunan.

                        Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling
                        berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk
                        postur konektivitas secara nasional (Gambar 2.3), yang meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS);
                        (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS); (c) Pengembangan Wilayah (RPJMN dan RTRWN); (d) Teknologi
                        Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun,
                        namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk
                        mengintegrasikan keempat komponen tersebut.



                                                       Komponen Pembentuk Postur Konektivitas Nasional
                                                                                   PENGEMBANGAN WILAYAH
                                 SISLOGNAS                    SISTRANAS               (RPJMN dan RTRWN)                            ICT
                             1. Penentuan Key             1. Keselamatan           1. Peningkatan                    1. Migrasi Menuju
                                Commodities                  Transportasi             Ekonomi Lokal                     Konvergensi
                             2. Penguatan Jasa            2. Pengusahaan           2. Peningkatan                    2. Pemerataan Akses dan
                                Logistik                     Transportasi             Kapasitas SDM                     Layanan
                             3. Jaringan                  3. Jaringan              3. Pengembangan                   3. Pengembangan
                                Infrastruktur                Transportasi             Infrastruktur                     Jaringan Broadband
                             4. Peningkatan               4. Peningkatan SDM       4. Peningkatan                    4. Peningkatan Keamanan
                                Kapasitas SDM                dan Iptek                Kapasitas                         Jaringan & Sistem
                             5. Peningkatan ICT           5. Pemeliharaan             Kelembagaan                       Informasi
                             6. Harmonisasi                  Kualitas Lingkungan   5. Peningkatan Akses              5. Integrasi Infrastruktur,
                                Regulasi                     Hidup                    Modal Kerja                       Aplikasi & Data Nasional
                             7. Perlu Dewan Logistik      6. Penyediaan Dana       6. Peningkatan Fasilitas          6. Peningkatan e-Literasi,
                                Nasional                     Pembangunan              Sosial Dasar                      Kemandirian Industri
                                                          7. Peningkatan                                                ICT Domestik dan SDM
                                                             Administrasi Negara                                        ICT Siap Pakai
                                                                                                                     7. Peningkatan
                                                                                                                        Kemandirian Industri ICT
                                                                                                                        Dalam Negeri

        Gambar 2.3:
                                     Penguatan Konektivitas Nasional Dilakukan dengan Megintegrasikan dan Mensinergikan
Komponen Konektivitas                            Rencana Sislognas, Sistranas, Pengembangan Wilayah dan ICT
36   Masterplan P3EI
     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




                                                                               KERANGKA KERJA KONEKTIvITAS NASIONAL


                                                                                                      Pengembangan
                                                                                                      Wilayah (RP JMN
                                                                                                         & RTRWN)




                                                                                                                                                                                 Locally
                                                                                                       Konektivitas                                                            Integrated,
                                                                                   ICT                  Nasional               SISTRANAS                  vISI                   Globally
                                                                                                                                                                                Connected




                                                                                                       SISLOGNAS
                                                           Gambar 2.4:
                                                       Visi Konektivitas
                                                               Nasional




                                                                           Hasil dari pengintegrasian keempat komponen konektivitas nasional tersebut kemudian dirumuskan
                                                                           visi konektivitas nasional yaitu ‘TERINTEGRASI SECARA LOKAL, TERHUBUNG SECARA GLOBAL (LOCALLY
                                                                           INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED)’.

                                                                           Yang dimaksud Locally Integrated adalah pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan
                                                                           komoditas, yaitu barang, jasa, dan informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, diperlukan
                                                                           integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan inter-moda tansportasi, komunikasi dan informasi serta logistik.

                                                                           Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan
                                                                           serta bandara) perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana inter-moda
                                                                           transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu
                                                                           diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan
                                                                           dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

                                                                           Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara
                                                                           efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi (virtual) mulai
                                                                           dari proses pengadaan, penyimpanan/ pergudangan, transportasi, distribusi, dan penghantaran barang sesuai
                                                                           dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik
                                                                           asal (origin) sampai dengan titik tujuan (destination).

                                                                           Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan
                                                                           mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah.

                                                                           Sedangkan yang dimaksud globally connected adalah sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien
                                                                           yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan sistem konektivitas global melalui jaringan pintu
                                                                           internasional pada pelabuhan dan bandara (international gateway/exchange) termasuk fasilitas custom dan
                                                                           trade/industry facilitation.

                                                                           Efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas nasional dan keterhubungannya dengan konektivitas global akan
                                                                           menjadi tujuan utama untuk mencapai visi tersebut.
                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                                                        37



                        Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-
                        pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara
                        internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi
                        para wisatawan mancanegara. (Gambar 2.5)




                                                                                                                                         ASIA
                                                                                       Koridor 1


                                                                                                               Pintu
                                                                                                              Gerbang                              EROPA
                                                                                   Koridor 2               Internasional
                                                                                                             Indonesia


                                                                                                                                         AMERIKA
                                                                                        Koridor 3



                                          Konektivitas antar pusat-pusat
                                 pertumbuhan ekonomi dalam koridor dan antara
                              pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan hinterland-          KONEKTIvITAS                         KONEKTIvITAS
                                nya termasuk dengan wilayah-wilayah non-koridor          ANTAR-KORIDOR                           GLOBAL
                               KONEKTIvITAS INTRA-KORIDOR
                                LOCAL CONNECTIvITY                                   NATIONAL CONNECTIvITY            GLOBAL CONNECTIvITY
         Gambar 2.5:
     Kerangka Kerja                Pusat-pusat pertumbuhan                           Lokus sektor
Konektivitas Nasional




                        Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip utama sebagai berikut: (1) meningkatkan
                        kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi ekonomi biaya
                        tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat
                        pertumbuhan ekonomi.




                                                                                                                                                      Doc. Berau Coal
38   Masterplan P3EI
     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




                                                                      Fokus Penguatan Konektivitas Nasional untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
                                                                      indonesia adalah sebagai berikut:



                                                                      • Meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas di dalam koridor.
                                                                      • Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana perkeretaapian penumpang dan barang
                                                                      • Meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung
                                                                        (pelabuhan, energi) dan dengan wilayah belakangnya, termasuk wilayah-wilayah non koridor ekonomi.
                                                                      • Merevitalisasi angkutan penyeberangan, pelabuhan lokal serta optimalisasi pelayaran perintis dan
                                                                        mekanisme PSO
                                                                      • Meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis
                                        KONEKTIvITAS                  • Pembangunan jaringan ekstension backbone hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama
                                       INTRA - KORIDOR                • Pemerataan akses infrastruktur hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama beserta penguatan
                                          EKONOMI                       jaringan backhaul
                                                                      • Pengembangan jaringan broadband terutama fixed broadband
                                                                      • Pengalokasian spektrum frekuensi radio yang memadai
                                                                      • Implementasi infrastruktur sharing termasuk untuk infrastruktur pasif (menara, pipa, tiang, right of way)
                                                                        dengan operator non-telekomunikasi
                                                                      • Penggunaan green technology equipment untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah non komersial
                                                                      • Pembangunan Nasional/Nusantara Internet Exchange di pusat-pusat pertumbuhan




                                                                      • Memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan efektif antar-koridor ekonomi untuk daya
                                                                        saing regional dan global
                                                                      • Menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi pengiriman barang dan jasa antar koridor ekonomi
                                                                      • Penetapan dan peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan dan bandara utama sebagai pusat koleksi dan
                                                                        distribusi dengan menerapkan manajemen logistik yang terintegrasi (integrated logistic port management).
                                         KONEKTIvITAS                 • Pengembangan interkoneksi antara pelabuhan utama (pusat koleksi dan distribusi) dengan pelabuhan lokal
                                        ANTAR KORIDOR                   dan pelabuhan ‘hub’ internasional
                                           EKONOMI                    • Pengintegrasian multi moda backbone (serat optik, satelit, microwave)
                                                                      • Penguatan infrastruktur backbone serat optik: pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor
                                                                        Ekonomi Sulawesi dan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, dan pengintegrasian dengan pelayanan
                                                                        di koridor ekonomi wilayah barat
                                                                      • Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pengembangan sistem
                                                                        inaportnet pada pelabuhan regional




                                                                      • Menyiapkan dan menetapkan pelabuhan dan bandara sebagai ‘hub’ internasional di Kawasan Barat dan
                                                                        Timur Indonesia
                                                                      • Optimalisasi pengoperasian sistem National Single Window (NSW) di pelabuhan dan bandara yang berfungsi
                                                                        sebagai ‘hub’ internasional melalui peningkatan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
                                                                        rangka penerapan Customs Advance Trade System (CATS) dan NSW serta terkoneksinya sistem jaringan
                                         KONEKTIvITAS                   logistik nasional (national supply chain) dengan sistem jaringan logistik ASEAN (ASEAN supply chain) dan
                                                                        sistem jaringan logistik global (global supply chain) pada pelabuhan dan bandara internasional.
                                        INTERNASIONAL                 • Peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan bandara internasional dengan
                                                                        menerapkan sistem manajemen logistik yang terintegrasi (integrated logistic port management system).
                                                                      • Membuka link/international gateway baru ke luar negeri sebagai alternatif link yang ada
                                                                      • Pembangunan international exchange di pusat-pusat pertumbuhan
                                                                      • Mempersiapkan diri dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana konektivitas regional dan global
                                                                        untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada 2013, integrasi pasar ASEAN pada 2015, dan integrasi
                                                                        pasar global pada 2020.
                                                                                                                  Masterplan P3EI
                                                                  Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                    39



Pada tataran regional dan global terdapat perkembangan kerjasama lintas batas yang perlu diperhatikan
terutama adalah komitmen kerjasama pembangunan di tingkat ASEAN dan APEC. Indonesia perlu
mempersiapkan diri mencapai target integrasi bidang logistik ASEAN pada tahun 2013 dan integrasi pasar
tunggal ASEAN tahun 2015, sedangkan dalam konteks global WTO perlu mempersiapkan diri menghadapi
integrasi pasar bebas global tahun 2020. Mencermati ketertinggalan Indonesia saat ini, perkuatan konektivitas
nasional akan memastikan terintegrasinya Sistem Logistik Nasional secara domestik, terhubungnya dengan
pusat-pusat perekonomian regional, ASEAN dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing
nasional. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan
global (regionally and globally connected).

Salah satu dari upaya tersebut, perkuatan konektivitas nasional perlu diintegrasikan dengan perkembangan
kerjasama pembangunan ditingkat ASEAN yang memiliki tujuan:
•	 Memfasilitasi terbentuknya aglomerasi ekonomi dan integrasi jaringan produksi;
•	 Penguatan perdagangan regional antar negara ASEAN;
•	 Penguatan daya tarik investasi dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar anggota ASEAN dan
   antar ASEAN dengan negara-negara di dunia.

Upaya di atas dilakukan melalui penguatan jaringan infrastruktur, komunikasi, dan pergerakan komoditas
(barang, jasa, dan informasi) secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan bagian dari konektivitas internasional.
Elemen-elemen utama penguatan konektivitas ASEAN terdiri dari:


1. Konektivitas Fisik (Physical Connectivity)
   •	 Transportasi
   •	 Teknologi, Informasi dan Komunikasi
   •	 Energi                                                      Konektivitas                         Konektivitas
2. Konektivitas Kelembagaan (Institutional                       Fisik (Physical                       Kelembagaan
   Connectivity)                                                 Connectivity)                         (Institutional
   •	 Fasilitasi dan liberalisasi perdagangan                                                          Connectivity)
   •	 Fasilitasi dan liberalisasi perdagangan investasi
      dan jasa
   •	 Kerjasama yang saling menguntungkan
   •	 Kerjasama transportasi regional
   •	 Prosedur lintas perbatasan
                                                                                Konektivitas Sosial
   •	 Program pemberdayaan kapasitas
                                                                                Budaya (People-to-
3. Konektivitas Sosial Budaya (People-to-People
                                                                               People Connectivity)
   Connectivity)
   •	 Pendidikan dan budaya
   •	 Pariwisata

                                                          Gambar 2.7:
                                                          Elemen Utama Penguatan Konektivitas ASEAN




Pelaksanaan integrasi konektivitas nasional dengan konektivitas ASEAN perlu dilakukan dengan semangat
kerjasama pembangunan yang mengedepankan prinsip saling menguntungkan antar negara-negara ASEAN.




D. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional
Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan
MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat
bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber
daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang
40     Masterplan P3EI
       Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




                                                                                 berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk
                                                                                 mendukung hal tersebut diatas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi
                                                                                 dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi.


                                                                                 Sumber Daya Manusia
                                                                                 Sumber daya manusia yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan
                                                                                 tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan
                                                                                 pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, peran
                                                                                 pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif,
                                                                                 yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan
                                                                                 nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi di sini terdiri dari program pendidikan
                                                                                 akademik, program pendidikan vokasi, serta program pendidikan profesi.


                                                                                                                                                           Pengembangan program pendidikan akademik
                                                                                                                                                           diarahkan pada penyelarasan bidang dan program
                                                                                                    Universitas
                                                                                                   (Pusat) Riset
                                                                                                                                                           studi dengan potensi pengembangan ekonomi di
                                                                                                                                                           setiap koridor ekonomi. Program akademik harus
                                                              Siswa berprestasi                    Universitas              Siswa berpotensi               menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan
                                                                                              Pengajaran/Politeknik                                        rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor
                                                                                              (Termasuk pendidikan
                                                                                                  berkelanjutan)                                           yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi.
                                                                                                                                                           Universitas pusat riset dikembangkan secara
                                                                                               Community Colleges                                          nasional sebagai bagian penting dari pusat inovasi
                                                                                        (Di tiap Kota/Ibukota Kabupaten)
                                                                                                                                                           nasional. Pengembangan universitas pusat riset
                                                                                                                                                           didasarkan pada prinsip integrasi, resource sharing,
                                                                                                  SMA/SMK                                                  dan memanfaatkan teknologi informasi secara
                                                                                                                                                           optimal.
                                                                Kebutuhan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam jumlah besar dalam waktu
               Gambar 2.8:                                                                                                               Program pendidikan vokasi didorong untuk
                                                              cepat, membutuhkan model-model baru pengelolaan pendidikan tinggi dan menengah, yang
                                                                antara lain dengan membangun Community College di tiap kota kabupaten dengan cara
        Model Berbagi dan                                                                                                                menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh karena
                                                               memperluas sekolah yang sudah ada. Melalui Community College, biaya pendidikan tinggi
       Integrasi Pendidikan                                     akan dapat ditekan karena peserta didik tidak harus pergi terlalu jauh untuk bisa kuliah
     Tinggi dan Menengah                                                                                                                 itu, pengembangan program pendidikan vokasi
                                                                                                                                         harus disesuaikan dengan potensi di masing-
                                                                                                                                         masing koridor ekonomi. Di setiap kabupaten/kota
                                                                                 minimal harus dikembangkan pendidikan tinggi setingkat akademi (community college) atau politeknik dengan
                                                                                 bidang-bidang yang sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut. Pengembangan community college, yang
                                                                                 menyelenggarakan program diploma 1, diploma 2 dan diploma 3, diharapkan akan menghasilkan lulusan
                                                                                 yang langsung dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap koridor
                                                                                 ekonomi. Oleh karena itu pengembangan community college dilakukan dengan secara bersama-sama antara
                                                                                 pemerintah, dunia usaha, dan universitas sebagai pengelola community college. Mutu community college
                                                                                 dibina oleh politeknik yang dikembangkan di ibukota provinsi. Politeknik tersebut dikembangkan sesuai
                                                                                 dengan potensi dan keunggulan setiap koridor ekonomi.

                                                                                 Selain pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dengan
                                                                                 pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pengembangan pelatihan kerja, dan
                                                                                 pengembangan lembaga sertifikasi.


                                                                                 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
                                                                                 Kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat
                                                                                 bergantung pada kemampuan bangsa tersebut dalam meningkatkan inovasi. Inovasi yang berbasis pada
                                                                                 kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang
                                                                                 berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kemampuan
                                                                                 menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi modal dasar untuk dapat menghasilkan sebuah inovasi
                                                                                 yang sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global.
                                                                                                                                                                                        Masterplan P3EI
                                                                                                                                        Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                                                                                          41



                                                                     Peningkatan Produktivitas
                                                                     Menuju Keunggulan Kompetitif
                                                                                                      Warisan                                Ciptaan


                                                                         Kompetitif


                                                                         Keunggulan                                                    n
                                                                                                                                 gkata
                                                                           Negara                                          Penin ktivitas
                                                                                                                                u
                                                                                                                           Prod

                                                                         Komparatif                                     Kekayaan Negara

                                                                                           • Sumber Daya Alam        • Capital and Technology      • Innovation
                                                                                           • Labor Intensive         • Skilled Labor Intensive     • Human Capital Intensive

                                                                                                                Peningkatan Kemampuan Ekonomi

                                                                                 Ekonomi Berbasis SDA                Ekonomi Berbasis Industri                   Ekonomi Berbasis Inovasi
                                                    Gambar 2.9:
                                                    Peningkatan
                                                   Produktivitas                      Factor Driven                      Investment Driven                            Innovation Driven
                                              Menuju Keunggulan
                                                      Kompetitif



                                                                   Peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif akan dicapai seiring dengan upaya memperkuat
                                                                   kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya alam yang
                                                                   bertumpu pada labor intensive perlu ditingkatkan secara bertahap menuju skilled labor intensive dan
                                                                   kemudian menjadi human capital intensive. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai Iptek
Gambar 2.10: Usulan Inisiatif Inovasi 1-747                        sangat diperlukan ketika Indonesia memasuki tahap innovation-driven economies.



                                                                          INISIATIF INOvASI : 1-747

        1% dari GDP                           7 Langkah Perbaikan               4 Wahana Percepatan
                                                                                                                                       7 Sasaran vISI Inovasi 2025
         per tahun                             Ekosistem Inovasi                Pertumbuhan Ekonomi

   Untuk menunjang                    1. Sistem insentif dan regulasi yang       1. Industri kebutuhan              1. Meningkatkan jumlah HaKI dari penelitian dan industri
   program inovasi                       mendukung inovasi dan budaya               dasar (pangan, obat-               yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan
   melalui skema 747                     penggunaan produk dalam negeri             obatan, energi dan air             ekonomi
   diperlukan dana R&                 2. Peningkatan Kualitas dan                   bersih)                         2. Meningkatkan infrastruktur S & T Park berstandar
   D hingga 1% dari GDP                  Fleksibilitas perpindahan sumber        2. Industri kreatif                   internasional
   per tahun s/d tahun                   daya manusia                               (berbasis budaya dan            3. Mencapai swasembada pangan, obat-obatan, energi dan
   2014                               3. Pembangunan Pusat-pusat inovasi            digital content)                   air bersih yang berkesinambungan
                                         untuk mendukung IKM                     3. Industri berbasis daya          4. Meningkatkan ekspor produk industri kreatif menjadi dua
   Peningkatan tersebut               4. Pembangunan Klaster Inovasi                dukung daerah Science              kali lipat
   dapat dilaksanakan                    Daerah                                     & Technology (S & T)            5. Meningkatkan jumlah produk-produk unggulan dan nilai
   secara bertahap                    5. Sistem Remunerasi Peneliti                 Park & Industrial Park             tambah industri dari berbagai daerah
   sesuai dengan daya                 6. Revitalisasi Infrastruktur R & D        4. Industri strategis              6. Mencapai swasembada produk dan sistem industri
   dukung pemerintah,                 7. Sistem dan Manajemen                       (pertahanan,                       pertahanan, transportasi dan ICT
   BUMN dan partisipasi                  Pendanaan Riset yang mendukung             transportasi, dan ICT)          7. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan,
   swasta                                Inovasi                                                                       kemakmuran yang merata, dan memperkokoh NKRI



            INPUT                                                         PROSES                                                                   OUTPUT
42   Masterplan P3EI
     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI




                                                                                                                                Untuk mewujudkan peningkatan produktivitas,
                                                                                                                                maka direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi
                                                                                                                                1-747 sebagai pendorong utama terjadinya proses
                                                                                                                                transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi melalui
                                                                                                                                penguatan sistem pendidikan (human capital) dan
                                                                                                                                kesiapan teknologi (technological readiness).

                                                                                                                                Proses transformasi tersebut memerlukan input
                                                                                                                                pendanaan Penelitian dan Pengembangan (R & D)
                                                                                                                                sebesar 1 persen dari GDP yang perlu terus ditingkatkan
                                                                                                                                secara bertahap sampai dengan 3 persen GDP
                                                                                                                                menuju 2025. Porsi pendanaan penelitan dan
                                                                                                                                pengembangan tersebut diatas, berasal dari
                                                                                                                                Pemerintah maupun dunia usaha. Pelaksanaannya
                                                                                                                                dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem
                                                                                                                                inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan dengan
                                                                                                                                menggunakan 4 wahana percepatan pertumbuhan
                                                                                                                                ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor
                                                                                                                                inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian
                                                                                                                                diharapkan 7 sasaran visi inovasi 2025 di bidang
                                                                                                                                SDM dan IPTEK akan dapat tercapai sehingga
                                                                                                                                menjamin percepatan dan perluasan pembangunan
                                                                                                                                ekonomi yang berkelanjutan.

                                                                      Seiring dengan kemajuan ekonomi dari factor driven economy menuju ke innovation driven economy,
                                                                      diharapkan peran pemerintah di dalam pendanaan R & D akan semakin berkurang dan sebaliknya peran
                                                                      swasta semakin meningkat.


                                                                      Inisiatif Pelaksanaan Inovasi dalam MP3EI
                                                                      Berikut ini adalah beberapa inisiatif pelaksanaan inovasi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi MP3EI:
                                                                      1. Pengembangan Klaster Inovasi untuk Mendukung 6 (enam) Koridor Ekonomi
                                                                           Pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan klaster inovasi sebagai centre of
                                                                           excellence dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing.
                                                                           Pengembangan centre of excellence tersebut diharapkan terintegrasi dengan klaster-klaster industri.

                                                                      2.   Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park
                                                                           Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S & T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi
                                                                           dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya
                                                                           universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. Untuk
                                                                           menjaga keberlanjutan pengelolaan S & T Park tersebut perlu dilakukan:
                                                                           a. Menjadikan PUSPIPTEK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga
                                                                              tercipta link antara bisnis dan riset;
                                                                           b. Menjadikan PUSPIPTEK sebagai pusat unggulan riset berteknologi tinggi.

                                                                      3.   Pembentukan Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan
                                                                           MP3EI mendorong dan memberdayakan upaya masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah yang sudah
                                                                           memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan potensi inovasi pada beberapa produk dan program
                                                                           unggulan wilayah, antara lain:
                                                                           1) Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, di Gresik Utara Provinsi Jawa Timur;
                                                                           2) Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi, untuk
                                                                              pengembangan kelapa sawit, kakao, dan perikanan;
                                                                           3) Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi yang berbasis non-renewable dan renewable energy di
                                                                              Provinsi Kalimantan Timur.
                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                     Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan dan Strategi Utama MP3EI
                                                                                                                                                       43



                    4.      Penguatan Aktor Inovasi
                            Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor
                            inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah.
                            Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas
                            potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain:
                            1) Menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat
                               melalui pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas;
                            2) Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, dan menambah 7.000-
                               10.000 Ph.D di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014;
                            3) Pengadaan laboratorium berstandar international baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan
                               di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk kepentingan
                               kemakmuran bangsa;
                            4) Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan
                               teknologi serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara.


                    Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional
                    Pengembangan inovasi produk suatu invensi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional yaitu:
                    (a) pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator; (b) pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil
                    invensi; dan (c) lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk invensi.
                    Kolaborasi ketiga pelaku utama tersebut sangat penting dan diperlukan untuk berkembangnya produk-produk
                    inovasi sesuai dengan kebutuhan.

                    Dalam rangka pengembangan inovasi, Pemerintah akan memberikan:
                    1. Insentif fiskal kepada Dunia Usaha (swasta, BUMN) yang melakukan inovasi, dan perusahan asing yang
                       menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia;
                    2. Dana penelitian kepada pelaku inovasi dengan syarat bahwa (a) produk inovasi sesuai dengan kebutuhan atau
                       minat pihak industri, (b) produk inovasi tersebut sudah terbukti dapat meningkatkan produktivitas pihak industri
                       yang bersangkutan (return of investment yang jelas). Persyaratan ini menjadi penting bagi pengembangan
                       inovasi secara nasional. Pihak industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan
                       informasi state of the art kebutuhan invensi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik.




                                      Tax insentif                    Swasta,
                                                                     BUMN, FDI




                                                                                                             Investasi
                                                  Investasi




                                                                       Investasi
                         Pemerintah




                                                               IDR                   IDR                                    IDR
                                                 Inkubasi              Produksi                     QC dan                            Pasar
                                                  Invensi                                         Pemasaran                           DN/LN

                                                              Teknologi &
                                           Manajemen




                                                                                                              Manajemen
                                           Teknologi &




                                                                                                              Teknologi &




                                                              Manajemen


                                                                       Lembaga
    Gambar 2.11:
Penguatan Sistem
                                                                      IPTEK & PT
 Inovasi Nasional
       Indonesia
                                     Koridor Ekonomi
                                           Indonesia
                                                        3
                       Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan,
                      disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi
                      yang multiplier-nya meliputi seluruh wilayah tanah
                           air. Pada masing-masing koridor ekonomi akan
                     difokuskan pada pengembangan sejumlah kegiatan
                     ekonomi utama sesuai dengan keunggulan masing-
                           masing wilayahnya. Sejumlah indikasi investasi
                    sampai dengan 2014, termasuk infrastruktur utama,
                       diidentifikasi berdasarkan proses interaksi dengan
                                          seluruh pemangku kepentingan.
Doc. Wijaya Karya
46     Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Indonesia




                                           3
                                                               Koridor Ekonomi Indonesia
                                                               A. Postur Koridor Ekonomi Indonesia
                                                               Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing
                                                               wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di
                                                               antara dua benua dan dua samudera, wilayah kepulauan Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang unik, dan
                                                               tiap kepulauan besarnya memiliki peran strategis masing-masing yang ke depannya akan menjadi pilar utama
                                                               untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis
                                                               masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah
                                                               ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi seperti yang tergambar pada peta 3.A.1.




                                                                                                  4
                                                                        3
                          1                                                                                                                   6




                                                           2

                                                                                    5




      1 KE Sumatera                   2   KE Jawa   3   KE Kalimantan        4   KE Sulawesi          5   KE Bali – Nusa Tenggara     6   KE Papua – Kepulauan Maluku

     Gambar 3.A.1:
     Peta Koridor Ekonomi Indonesia

                                                               Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan
                                                               ekonomi adalah sebagai berikut:
                                                                - Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil
                                                                  Bumi dan Lumbung Energi Nasional”;
                                                                - Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”;
                                                                - Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
                                                                  Tambang & Lumbung Energi Nasional”;
                                                                - Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai ‘’ Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil
                                                                  Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional;
                                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                                   Koridor Ekonomi Indonesia
                                                                                                                                                47




                            - Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata
                              dan Pendukung Pangan Nasional’’;
                            - Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan
                              Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.




                                                          Tema pembangunan masing-masing
                                                         koridor ekonomi dalam percepatan dan
                                                           perluasan pembangunan ekonomi




                              SUMATERA            JAWA          KALIMANTAN         SULAWESI            BALI - NT         PAPUA-KEP.MALUKU




                                 Sentra          Pendorong          Pusat         Pusat Produksi     Pintu Gerbang            Pusat
                              Produksi dan      Industri dan    Produksi dan     dan Pengolahan      Pariwisata dan       Pengembangan
                               Pengolahan      Jasa Nasional     Pengolahan      Hasil Pertanian,      Pendukung             Pangan,
                               Hasil Bumi                      Hasil Tambang       Perkebunan,      Pangan Nasional         Perikanan,
                              dan Lumbung                       dan Lumbung         Perikanan,                              Energi dan
                             Energi Nasional                   Energi Nasional      Migas dan                             Pertambangan
                                                                                  Pertambangan                               Nasional
                                                                                     Nasional




                               Posisi Indonesia sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian,
                               perkebunan, perikanan, sumber daya mineral dan energi serta pusat mobilitas logistik global
            Gambar 3.A.2:
      Tema pembangunan
Koridor Ekonomi Indonesia
48   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Indonesia




                                                               Tujuan awal dilakukannya MP3EI adalah mencapai aspirasi Indonesia 2025, yaitu menjadi negara maju dan
                                                               sejahtera dengan PDB sekitar USD 4,3 Triliun dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-9 di dunia. Untuk
                                                               mewujudkan hal tersebut, sekitar 82% atau USD 3,5 Triliun akan ditargetkan sebagai kontribusi PDB dari
                                                               koridor ekonomi sebagai bagian dari transformasi ekonomi.

                                                               Dengan diterapkannya koridor ekonomi yang tertuang di dalam MP3EI ini, secara keseluruhan, PDB Indonesia
                                                               akan bertumbuh lebih cepat dan lebih luas, baik untuk daerah di dalam koridor, maupun untuk di daerah
                                                               di luar koridor. Pertumbuhan tahunan PDB nasional dengan penerapan MP3EI akan menjadi sekitar 12,7%
                                                               secara nasional, dengan pertumbuhan wilayah di dalam koridor sebesar 12,9%. Sedangkan pertumbuhan
                                                               di luar koridor juga akan mengalami peningkatan sebesar 12,1% sebagai hasil dari adanya spillover effect
                                                               pengembangan kawasan koridor ekonomi.



                                                                 % pertumbuhan nominal PDB (2010-2025)
                                                                 15
                                                                                                                                                      13,8%
                                                                                  13,2%                                                       13,1%                                           12,9%
                                                                                                  12,8% 12,8%
                                                                          12,5%                                                                                                       12,2%                                 12,4% 12,7%
                                                                                                                               11,9%                                       11,8%                          11,8% 12,1%
                                                                                                                       11,2%                                       11,1%
                                                                                          10,6%                                                               10,3%                                   10,5%             10,3%
                                                                      10,2%
                                                                 10                                             9,1%
                                                                                                                                       9,6%
                                                                                                                                                                                   8,8%




                                                                  5
                                                                                                                                                                                                                                          Business As Usual

                                                                                                                                                                                                                                          RPJM
                                               Gambar 3.A.3:
                                                                                                                                                                                                                                          MP3EI
                                 Target Pertumbuhan Tahunan       0
                                 untuk Masing-masing Koridor            KE Sumatera           KE Jawa           KE Kalimantan           KE Sulawesi             KE Bali - NT            KE                    Non-KE       Indonesia
                                                                                                                                                                                     Papua dan
                                     Ekonomi (KE) Tahun 2025                                                                                                                        Kep.Maluku




                                                               Pertumbuhan tahunan di Koridor Ekonomi Jawa disesuaikan dengan RPJMN agar tercapai pengurangan dominasi
                                                               Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain pada Tahun 2025. Selain itu, diharapkan juga terjadi kenaikan
                                                               pertumbuhan ekonomi secara merata untuk koridor-koridor ekonomi di luar Jawa.

                                                               Pengembangan MP3EI berfokus pada 8 program utama, yaitu: pertanian, pertambangan, energi, industri,
                                                               kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut
                                                               terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategisnya masing-masing
                                                               di koridor yang bersangkutan.

                                                               Berikut ini adalah pemetaan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi utama dari masing-masing koridor:


                                                                                                                                                                                                                                           Papua
                                                                           Kegiatan                                                                                                                                       Bali - Nusa
                                                                                                                  Sumatera                            Jawa              Kalimantan                    Sulawesi                            dan Kep.
                                                                        Ekonomi Utama                                                                                                                                      Tenggara
                                                                                                                                                                                                                                          Maluku
                                                                Besi Baja
                                                                Makanan MInuman
                                                                Tekstil
                                                                Peralatan Transportasi
                                                                Perkapalan
                                                                Nikel
                                                                Tembaga
                                                                Bauksit
                                                                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                                                                   Koridor Ekonomi Indonesia
                                                                                                                                                                                49



                                                                                                                                                                  Papua
                                                                  Kegiatan Ekonomi                                                              Bali - Nusa
                                                                                           Sumatera      Jawa       Kalimantan     Sulawesi                      dan Kep.
                                                                       Utama                                                                     Tenggara
                                                                                                                                                                 Maluku
                                                              Kelapa Sawit
                                                              Karet
                                                              Pertanian Pangan
                                                              Pariwisata
                                                              Telematika
                                                              Batu Bara
                                                              Migas
                                                              Jabodetabek Area
                                                              KSN Selat Sunda
                                                              Alutsista
                                                              Peternakan
                                                              Perkayuan
                                                              Kakao
                                                              Perikanan



                                                            Pengembangan kegiatan ekonomi utama Koridor Ekonomi membutuhkan dukungan dari sisi energi.
                                                            Dengan adanya Masterplan P3EI ini, penambahan kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2025
                                                            diproyeksikan mencapai sekitar 90.000 MW (dalam kondisi beban puncak). Dari jumlah tersebut, sebagian
                                                            besar kebutuhan energi akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan-
                                                            kegiatan ekonomi utama di dalam koridor.

                                                            Untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama, telah diindikasikan nilai investasi yang akan
                                                            dilakukan di keenam koridor ekonomi tersebut sebesar sekitar IDR 4.012 Triliun. Dari jumlah tersebut,
                                                            Pemerintah akan berkontribusi sekitar 10% dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti: jalan,
Gambar 3.A.4: Jumlah
                                                            pelabuhan laut, pelabuhan udara, serta rel kereta dan pembangkit tenaga listrik, sedangkan sisanya diupayakan
Indikasi Investasi di                                       akan dipenuhi dari swasta maupun BUMN dan campuran.
Masing-masing Koridor
Ekonomi



                             Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 koridor
                             IDR Triliun




                                    Sumatera



               % investasi             18%         32%        24%            8%       3%          15%
               per koridor
50    Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Indonesia




                                                                      Berikut ini adalah gambaran nilai indikasi investasi yang ada di 22 kegiatan ekonomi utama MP3EI:


                                  Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama




     Gambar 3.A.5:
     Indikasi Investasi untuk
     22 Kegiatan Ekonomi Utama MP3EI




                                                                      Selain indikasi nilai indikasi investasi untuk pengembangan kegiatan ekonomi utama di masing-masing
                                                                      koridor, melalui MP3EI ini juga telah teridentifikasi indikasi investasi untuk pengembangan infrastruktur yang
                                                                      mendukung penguatan konektivitas nasional:

                                                                         Indikasi investasi pengembangan infrastruktur (IDR Triliun)
                                                                      2.000
                                                                                                                                                                                             31
                                                                                                                                                                              242
                                                                      1.500                                                                                      18

                                                                                                                                                 326
                                                                                                                                       32

                                                                      1.000
                                                                                                                    681                                                                                   1.786

                                                                        500
                                                                                                    117

                                                                                   339
                                                     Gambar 3.A.6:        0
                                       Breakdown Indikasi Investasi           Infrastruktur Infrastruktur       Infrastruktur Infrastruktur   Infrastruktur Utilitas Air   Telematika   Infrastruktur Total Indikasi
                                          untuk Infrastruktur dalam               Jalan      Pelabuhan            Power &       Bandara         Rel Kereta                                 Lainnya      Investasi
                                                 Mendukung MP3EI                                                    Energi
                                                                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                                                                    Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                                                51




                            Tema Pembangunan:                                     Terdiri dari 11                             Kegiatan Ekonomi Utama:
Koridor                                                                           Pusat Ekonomi:
                            Sentra Produksi dan Pengolahan                        • Banda Aceh         • Pangkal Pinang                              • Kawasan
Ekonomi
                                                                                                                              • Kelapa Sawit
                                                                                  • Medan              • Padang               • Karet                  Strategis
                            Hasil Bumi dan Lumbung Energi                         • Pekanbaru          • Bandar
Sumatera                                                                                                                      • Batu Bara              Nasional (KSN)
                            Nasional                                              • Jambi
                                                                                  • Palembang
                                                                                                         Lampung
                                                                                                       • Bengkulu             • Perkapalan             Selat Sunda
                                                                                  • Tanjungpinang      • Serang               • Besi Baja




                                               Banda Aceh
                                                                                           Alternatif Pelabuhan
                                                                                           Hub Internasional
                                                                                           Kuala Tanjung

                                                                     Medan



                                                                                                                          Pelabuhan Kawasan
                                                                                                                          Perdagangan Bebas
                                                                        Sibolga                                           dan Pelabuhan Bebas
                                                                                                                          Batam


                                                                                           Pekanbaru

                                                                                                                                Tanjungpinang




                                                                                  Padang

                                                                                                                                                        Pangkal Pinang




                                                                                                                                           Palembang




                                                                                                                          Bandar Lampung
                                                                                                                                                                 Jakarta

                                                                                                                                           Serang


                             Doc. Berau Coal




 Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi               Klaster Industri                       Jalan Kereta Api                                      Jalur Eksisting
 Simpul Perkebunan Karet                        Simpul Pertambangan Batu Bara         Jalur Penghubung Pusat Ekonomi                        Pelabuhan

 Simpul Perkebunan Sawit                        Jaringan Pelayaran Domestik           Jalur Utama Keluar Koridor
52   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Sumatera




                                                            Overview Koridor Ekonomi Sumatera
                                                            Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung
                                                            Energi Nasional. Secara geostrategis, Sumatera diharapkan menjadi “Gerbang ekonomi nasional ke Pasar
                                                            Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur, serta Australia”.

                                                            Secara umum, Koridor Ekonomi Sumatera berkembang dengan baik di bidang ekonomi dan sosial dengan
                                                            kegiatan ekonomi utama seperti perkebunan kelapa sawit, karet serta batubara. Namun demikian, Koridor
                                                            Ekonomi Sumatera juga memiliki beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain:
                                                            • Adanya perbedaan pendapatan yang signifikan di dalam koridor, baik antar perkotaan dan perdesaan ataupun
                                                                antar provinsi-provinsi yang ada di dalam koridor;


                                                                                      Nilai & Pertumbuhan PDRB per Kapita di Koridor Ekonomi Sumatera (2008)

                                                                                                                                                                                       Rata-rata pertumbuhan PDRB riil
                                                                                      IDR Juta                                                                                         dalam 5 tahun (2003 - 2008)
                                                                                  150                                                                                                                15%
                                                                                                                                           siak


                                                                                                                               BengkaLis
                                                                                                                                                                                                     10%
                                                                                  100


                                                                                                                                                                                                     5%
                                                                                                   Lhokseumawe
                                                                                                                 Rokan hiLiR                                                               CiLegon
                                                                                      50                                                          musi Banyuasin

                                                                                                                                                                                                     0%
                                                                                                                                                                    muaRa enim
                                                                                                                                                                                                     PDRB per kapita Nasional
                                                                                                                                                                                                     IDR 21,7 Juta

                                                                                      0                                                                                                              -5%

                                                                   Ibu Kota                      Medan                              Pekanbaru        Jambi Palembang B. Lampung Serang
                                                                   Propinsi:                                                                                                                               PDRB per kapita daerah
                                                                                                 (Utara)                                                                                                   berpenghasilan tinggi
                                                                                                                                                                                                           PDRB per kapita daerah
                                                                                                                                                                                                           berpenghasilan rendah
                                                                                                                                                                                                           Laju pertumbuhan tahunan
                                Gambar 3.B.1:                              Provinsi        Aceh       Sumatera Utara                  Riau1         Jambi          Sumatera      Lampung    Banten
                                Nilai dan Pertumbuhan                                                                                                               Selatan
                                PDRB per Kapita             1
                                                                PDRB per kapita provinsi Riau relatif lebih tinggi dan didorong oleh industri minyak dan gas (44% dari output PDRB)
                                Kabupaten/Kota di Koridor   Sumber: Provinsi dan kabupaten dalam angka; Badan Pusat Statistik; Analisis Tim 2009
                                Ekonomi Sumatera



                                                            •        Pertumbuhan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi (share 20 persen dari PDRB koridor) yang
                                                                     sangat rendah dengan cadangan yang semakin menipis;
                                                            •        Investasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir;
                                                            •        Infrastruktur dasar yang kurang memadai untuk pengembangan industri, antara lain jalan yang sempit dan
                                                                     rusak, rel kereta api yang sudah rusak dan tua, pelabuhan laut yang kurang efisien serta kurangnya tenaga
                                                                     listrik yang dapat mendukung industri.

                                                            Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Ekonomi Sumatera berfokus pada tiga kegiatan ekonomi
                                                            utama, yaitu kelapa sawit, karet, serta batubara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi
                                                            mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini. Selain itu, kegiatan ekonomi utama pengolahan besi baja yang
                                                            terkonsentrasi di Banten juga diharapkan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan koridor ini, terutama
                                                            setelah adanya upaya pembangunan Jembatan Selat Sunda.
                                                                                                                                                                      Masterplan P3EI
                                                                                                                                                            Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                                                        53




Kelapa Sawit
                                 Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Sumatera memegang peranan penting bagi suplai kelapa sawit di
                                 Indonesia dan dunia. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia sejak 2007, menyusul
                                 Malaysia yang sebelumnya adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.


                                                                                        Produksi Minyak Kelapa Sawit Indonesia & Malaysia (Juta/Ton)

                                                                                         40                                                        37,0
                                                                                                                                     35,6
                                                                                                     31,0          31,9
                                                                                         30
                                                                                                                                                             Malaysia          4,2%
                                                                                                     15,5              15,3          17,6          17,5
                                                                                         20


                                                                                         10          15,6          16,6              18,0          19,5
                                                                                                                                                             Indonesia         7,8%

                                 Gambar 3.B.2: Produksi                                   0
                                 Minyak Kelapa Sawit                                                 2007          2008              2009          2010
                                 Indonesia dan Malaysia
                                 (Juta Ton)                                            Source: FAOSTAT, Analisis Tim




                                 Kelapa sawit adalah sumber minyak nabati terbesar yang dibutuhkan oleh banyak industri di dunia. Di samping
                                 itu, permintaan kelapa sawit dunia terus mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen per tahun. Pemenuhan
                                 permintaan kelapa sawit dunia didominasi oleh produksi Indonesia. Indonesia memproduksi sekitar 43 persen
                                 dari total produksi minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO) di dunia. Pertumbuhan produksi kelapa sawit di
                                 Indonesia yang sebesar 7,8 persen per tahun juga lebih baik dibanding Malaysia yang sebesar 4,2 persen per tahun.

                                 Di Sumatera, kegiatan ekonomi utama kelapa sawit memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Dimana 70
                                 persen lahan penghasil kelapa sawit di Indonesia berada di Sumatera dan membuka lapangan pekerjaan yang
                                 luas. Sekitar 42 persen lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.




                                  Area untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 2009

                                  Juta Ha                           70%                                                 26%                                  4%
                                  7,5
                                                                 Sumatera                                                                                  0,02     0,03      6,92
                                                                                                                                                   0,24
                                                                                                                                            0,38
                                                                                                                              0,33
                                                                                                                 0,58
                                  6,0
                                                                                                        0,51
                                                                                              0,49
                                                                    1,20        0,31
                                  4,5


                                                         1,33
                                  3,0


                                              1,50
                                  1,5



                                   0
                Gambar 3.B.3:
                                              Riau     Sumatera Sumatera        Aceh     Sumatera Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Sulawesi    Papua     Jawa       Total
        Area untuk Perkebunan                           lainnya   Utara                    Barat     Barat     Tengah     Selatan    Timur
               Kelapa Sawit di
                     Indonesia          Sumber: Euromonitor; Data Konsultan; AISI; Tim Analisis
54   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Sumatera




                                                           Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit dapat dilihat melalui rantai nilai yaitu dari mulai perkebunan, penggilingan,
                                                           penyulingan, dan pengolahan kelapa sawit di industri hilir. Kegiatan tersebut terlihat pada gambar berikut.




                                                                 Perkebunan                 Penggilingan                       Penyulingan                        Hilir

                                                                                                      Perdagangan dan Logistik

                                                                    Perkebunan                 Penggilingan
                                                                      Kelapa                     Kelapa                            Penyulingan              Minyak dan Lemak
                                                                       Sawit                      Sawit                            & Fraksionasi

                                                                 Tandan Buah Segar          Crude Palm Oil (CPO)               RBD Palm Oil                 Minyak Masak
                                                                 (Fresh Fruit Bunch/FFB)    Biji Kelapa Sawit                  RBD Olein                    Margarin
                                                                                            Biji Minyak Kelapa Sawit           RBD Stearin
                                                                                                                               PFAD1
                                                                                                                                                                 Bio-fuels

                                                                                                                                                             Bio-fuel
                                                                                                                                                             Glycerine


                                                                                                                                                             Oleo-chemicals

                                                                                                                                                             Fatty Acids
                                                                                                                                                             Fatty Alcohol


                                                                                                                                                             Oleo-chemicals


                                                                                              USD 5,25                         USD 0,08                         USD 0,03
                                                                 Nilai Tambah2
                                                                                              Miliar3                          Miliar4                          Miliar5
                                                                 (USD Miliar)                                                                                                        Sumber: Analisis Tim
                                                                                              (98%)                            (1,4%)                           (0,6%)


                                        Gambar 3.B.4:      1.
                                                              Palm Fatty Acid Distillate 2. Diperkirakan berdasarkan model, keuntungan/margin dan perkiraan volume flowing pada setiap tahap
                                  Rantai Nilai Kegiatan
                                                           kegiatan rantai nilai. 3. 15 juta ton CPO dengan margin sekitar USD 350/T berdasarkan harga nominal sekitar USD 680/T. 4. sekitar 7,5 juta
                                      Ekonomi Utama
                                          Kelapa Sawit     ton (50% secara keseluruhan) pada margin USD 10/T 5. sekitar 3 juta ton pada margin sekitar USD 10/T




                                                           Perkebunan: Di tahun 2009, Sumatera memiliki sekitar lima juta hektar perkebunan kelapa sawit, di mana 75
                                                           persen merupakan perkebunan yang sudah dewasa, sedangkan sisanya merupakan perkebunan yang masih
                                                           muda. Namun demikian, di luar pertumbuhan alami dari kelapa sawit ini, peluang peningkatan produksi sawit
                                                           melalui peningkatan luas perkebunan kelapa sawit akan sangat terbatas karena masalah lingkungan.

                                                           Di samping peningkatan area penanaman, hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan
                                                           produksi kelapa sawit adalah dengan meningkatkan produktivitas CPO dari perkebunan. Indonesia saat ini
                                                           memiliki produktivitas 3,8 Ton/Ha, yang masih jauh di bawah produktivitas Malaysia 4,6 Ton/Ha dan masih
                                                           sangat jauh dibandingkan dengan potensi produktivitas yang dapat dihasilkan (7 Ton/Ha).


                                                           Produktivitas CPO di Indonesia (Ton/Ha), 2009

                                                           8
                                                                                                                               Potensi Produktivitas *
                                                                                                                                                                               7,0

                                                           6

                                                                                                                                   Potensi Produktivitas Rata-rata Malaysia
                                                                                                                                                                               4,6
                                                                          4,2                4,1
                                                           4                                                                       Potensi Produktivitas Rata-rata Indonesia
                                                                                                                                                                               3,8   * Berdasarkan
                                                                                                                         3,4                                                         produktivitas dari
                                                                                                                                                                                     benchmark perusahaan
                                                                                                                                                                                     internasional.
                                         Gambar 3.B.5:
                                      Produktivitas dari                                                                                                                             Sumber: Laporan Industri,
                                     Beberapa Kategori                                                                                                                               Kementerian Pertanian;
                                                           0                                                                                                                         USDA Foreign Agriculture
                                Pemilik Perkebunan dan             Pemerintah              Swasta                      Pengusaha                                                     Service; Analisis Tim
                                   Benchmark Lainnya.                                                                    Kecil
                                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                                                                           Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                                                       55


Estimasi Keuntungan (USD/Ton)                                   Rendahnya produktivitas yang terjadi pada pengusaha kecil kelapa sawit disebabkan oleh tiga hal:
                                                                • Penggunaan bibit berkualitas rendah. Riset menunjukkan bahwa penggunaan bibit kualitas tinggi dapat
                                                                   meningkatkan hasil sampai 47 persen dari keadaan saat ini;
                                                                • Penggunaan pupuk yang sedikit karena mahalnya harga pupuk;
                                                                • Waktu antar Tandan Buah Segar (TBS) ke penggilingan yang lama (di atas 48 jam) membuat menurunnya
                                                                   produktivitas CPO yang dihasilkan.

                                                                Penggilingan: Hal yang perlu diperbaiki dari rantai nilai ini adalah akses yang kurang memadai dari
                                                                perkebunan kelapa sawit ke tempat penggilingan. Kurang memadainya akses ini menjadikan biaya transportasi
                                                                yang tinggi, waktu tempuh yang lama, dan produktivitas yang rendah. Pembangunan akses ke area
                                                                penggilingan ini merupakan salah satu hal utama untuk peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Selain itu,
                                                                kurangnya kapasitas pelabuhan laut disertai tidak adanya fasilitas tangki penimbunan mengakibatkan waktu
                                                                tunggu yang lama dan berakibat pada biaya transportasi yang tinggi.

      Perkebunan &      Penyulingan   Olea Kimia   Olea Kimia
       Penggilingan                    dahulu       saat ini    Penyulingan: Penyulingan akan mengubah CPO dari penggilingan menjadi produk akhir. Pada tahun 2008,
                                                                Indonesia diestimasikan memiliki kapasitas penyulingan sebesar 18-22 juta ton CPO. Kapasitas ini mencukupi
Sumber: Analisis Tim 2009                                       untuk mengolah seluruh CPO yang diproduksi.

Gambar 3.B.6:                                                   Dengan berlebihnya kapasitas yang ada saat ini (50 persen utilisasi), rantai nilai penyulingan mempunyai
Margin dari Setiap
                                                                margin yang rendah (USD 10/ton) jika dibandingkan dengan rantai nilai perkebunan (sekitar USD 350/ton). Hal
Rantai Nilai
                                                                ini yang membuat kurang menariknya pembangunan rantai nilai ini bagi investor.

                                                                Hilir kelapa sawit: Industri hilir utama dalam mata rantai industri kelapa sawit antara lain oleo kimia, dan
                                                                biodiesel. Seperti halnya rantai nilai penyulingan, bagian hilir kelapa sawit ini juga mempunyai kapasitas
                                                                yang kurang memadai. Hal ini membuat rendahnya margin dari rantai nilai tersebut. Namun demikian,
                                                                pengembangan industri hilir sangat dibutuhkan untuk mempertahankan posisi strategis sebagai penghasil
                                                                hulu sampai hilir, sehingga dapat menjual produk yang bernilai tambah tinggi dengan harga bersaing.

                                                                Meskipun bagian hilir dari rantai nilai kegiatan ekonomi utama ini kurang menarik karena margin yang
                                                                rendah, bagian hilir tetap menjadi penting dan perlu menjadi perhatian karena dapat menyerap banyak
                                                                produk hulu yang ber-margin tinggi, seperti misalnya dengan diversifikasi produk hilir kelapa sawit.

                                                                Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan strategi pengembangan kelapa sawit tersebut, ada
                                                                beberapa hal terkait regulasi yang harus dilakukan, antara lain:
                                                                • Peningkatan kepastian tata ruang untuk pengembangan kegiatan hulu kelapa sawit (perkebunan dan
                                                                    penggilingan/pabrik kelapa sawit (PKS));
                                                                - Perbaikan regulasi, insentif, serta disinsentif untuk pengembangan pasar hilir industri kelapa sawit.

                                                                Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit juga
                                                                memerlukan dukungan infrastruktur yang meliputi:
                                                                • Peningkatan kualitas jalan (lebar jalan dan kekuatan tekanan jalan) sepanjang perkebunan menuju
                                                                   penggilingan kelapa sawit dan kemudian ke kawasan industri maupun pelabuhan yang perlu disesuaikan
                                                                   dengan beban lalu lintas angkutan barang. Tingkat produktivitas CPO sangat bergantung pada waktu
                                                                   tempuh dari perkebunan ke penggilingan, sebab kualitas TBS (Fresh Fruit Brunch-FFB) akan menurun
                                                                   dalam 48 jam setelah pemetikan;
                                                                • Peningkatan kapasitas dan kualitas rel kereta api di beberapa lokasi untuk mengangkut CPO dari
                                                                   penggilingan sampai ke pelabuhan;
                                                                • Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan untuk mengangkut produksi CPO. Saat ini terjadi
                                                                   kepadatan di pelabuhan sehingga menyebabkan waktu tunggu yang lama (3 - 4 hari).

                                                                SDM dan IPTEK Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan kegiatan
                                                                ekonomi utama kelapa sawit juga perlu dukungan terkait pengembangan SDM dan IPTEK, yaitu:
                                                                - Peningkatan riset untuk memproduksi bibit sawit kualitas unggul dalam rangka peningkatan produktivitas
                                                                    kelapa sawit;
56     Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Sumatera




                                                                                       •    Penyediaan bantuan keuangan, pendidikan dan pelatihan, terutama untuk pengusaha kecil;
                                                                                       •    Pembentukan pusat penelitian dan pengendalian sistem pengelolaan sawit nasional.



     Karet
                                                                                       Indonesia merupakan negara kedua penghasil karet alami di dunia (sekitar 28 persen dari produksi karet dunia
                                                                                       di tahun 2010), sedikit di belakang Thailand (sekitar 30 persen). Di masa depan, permintaan akan karet alami
                                                                                       dan karet sintetik masih cukup signifikan, karena didorong oleh pertumbuhan industri otomotif yang tentunya
                                                                                       memerlukan ban yang berbahan baku karet sintetik dan karet alami. Harga karet sintetik yang terbuat dari
                                                                                       minyak bumi akan sangat berfluktuasi terhadap perubahan harga minyak dunia. Demikian pula dengan harga
                                                                                       karet alami yang akan tergantung pada harga minyak dunia oleh karena karet alami dan karet sintetik adalah
                                                                                       barang yang saling melengkapi (complementary goods). Terlebih dengan penggunaan minyak bumi sebagai
                                                                                       sumber energi untuk pengolahan kedua jenis karet tersebut, maka tentunya harga karet alami dan karet
                                                                                       sintetik sangat tergantung dengan kondisi harga minyak dunia.

                                                                                       Dengan semakin meningkatnya industri otomotif di kawasan Asia, dan kawasan lain di dunia diharapkan hal
                                                                                       ini juga meningkatkan permintaan akan karet alami. Dalam produksi karet mentah dari perkebunan, Sumatera
                                                                                       adalah produsen terbesar di Indonesia dan masih memiliki peluang peningkatan produktivitas. Koridor
                                                                                       Ekonomi Sumatera menghasilkan sekitar 65 persen dari produksi karet nasional.

                                                                                       Kegiatan ekonomi utama karet dibagi menjadi tiga yaitu dimulai dari perkebunan, proses pengolahan, dan
                                                                                       pemanfaatan karet dengan nilai tambah melalui industri hilir karet. Kegiatan rantai nilai karet dapat dilihat
     Porsi Produksi Karet (%)                                                          pada gambar berikut :
                                                                            22   100


                                                                                                 Perkebunan                                Pengolahan                               Industri Hilir
                                                         4       1
                                                 10                                        Karet alam berasal dari tanaman karet   Karet alami dikumpulkan dari beberapa   Industri hilir menggunakan karet alami
                                                                                           yang ditanam didaerah pada suhu         pengusaha kecil dan diproses menjadi    untuk memproduksi beberapa produk di
                                           3                                               tropis dengan curah hujan tinggi.       karet kering dan karet olahan           Sumatera, seperti:
                                  13                                                                                                                                       • Ban
                                                                                           Tanaman karet mulai memproduksi                                                 • Sarung tangan, sepatu
                            11                                                             karet setelah 6 tahun                                                           • Produk kimia seperti minyak esensial,
                                                                                           • Tidak ada produksi karet pada 6                                               dan lain-lain.
                                                                                             tahun pertama.
                    20                                                                     • Pemilik perkebunan perlu bertahan                                             Dalam beberapa penerapan, karet alami
                                                                                             tanpa adanya pendapatan yang                                                  dapat digantikan atau dicampur dengan
                                                                                             signifikan pada tahap awal                                                    karet sintetik
                                                                                                                                                                           • Karet sintetik dibuat dari minyak
             16                                                                                                                                                              mentah, sehingga harga karet
                                                                                                                                                                             mempunyai korelasi dengan harga
                                                                                                                                                                             minyak mentah
                                                                                                          USD                                     USD                                       USD
                                                                                                      800 - 1.000/T                            200 - 400/T                               200 - 400/T
                                                                                                                                                                                                         Perkiraan
                                                               Jawa Barat




                                                                                                                                                                                                         keuntungan
                                                                                                                                                                                                         (USD/T)


                                                                                                                                                                                               Sumber: Analisis Tim 2009


                                                                                                                                                                                                          Gambar 3.B.8:
                                                                                                                                                                                                    Rantai Nilai Kegiatan
                                                                                                                                                                                                   Ekonomi Utama Karet
                          64%                             36%

     Sumber: Studi Literatur, Analisis Tim, Statistik Indonesia 2010


     Gambar 3.B.7:
     Porsi Produksi Karet
     Provinsi di Indonesia
                                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                                                                           Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                                                            57



                       Perkebunan: Karet alam berasal dari tanaman Hevea brasiliensis yang ditanam di wilayah tropis dan sub-
                       tropis dengan curah hujan sedang sampai tinggi. Sebagian besar produksi karet dihasilkan oleh pengusaha
                       kecil (sekitar 80 persen dari total produksi nasional). Perusahaan swasta dan pemerintah masing-masing
                       menghasilkan produksi sekitar 10 persen dari total produksi nasional. Sebagian besar produsen yang merupakan
                       pengusaha kecil rata-rata memiliki lahan yang kecil dan masih menggunakan cara berkebun secara tradisional.
                       Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas kebun yang diolah oleh pengusaha kecil. Seperti yang terlihat
                       pada gambar, bahwa perkebunan milik pengusaha kecil memiliki produktivitas 30 persen lebih rendah dari
                       perkebunan swasta besar/BUMN. Hal ini mempunyai dampak pada profitabilitas dari rantai nilai perkebunan
                       secara keseluruhan.


                       Produksi Karet (Ribu Ton)                                                                            Produktivitas Karet Tahun 2009 (Kg/Ha) 1

                       4.000            Perkebunan Pemerintah

                                        PerkebunanSwasta                                            3.678
                                        Pengusaha Kecil                                              306                   Perusahaan                                       1.238
                                                                                                                           Pemerintah
                                                                                                     332
                       3.000                                                               2.922
                                                                +12%              2.755
                                                                       2.637               294
                                                                                   277
                                                                        219
                                                                                           320
                                                            2.271         232      288
                                                    2.066    210
                       2.000                         189                                                                   Perusahaan                                     1.181
                                          1.823              222
                                                                                                                               Swasta
                                1.630      195       221
                                 186       232
                                 217

                       1.000
                                                                                                                            Pengusaha                            821
                                1.227     1.396     1.656   1.839      2.186      2.190    2.308    3.040                        Kecil
     Gambar 3.B.9:
   Produksi Industri
 Karet Berdasarkan         0
       Kepemilikan                                                                                                                       0           500          1.000             1.500
Perkebunan Karet di            2002      2003      2004     2005       2006       2007     2008     2009
         Indonesia     Sumber: Tree crop Estate Statistics of Directorate General of Estate; Analisis Tim 2009         1
                                                                                                                           Produktivitas per Ha, baik yang masih muda dan sudah matang



                       Indonesia memiliki produktivitas karet yang lebih rendah yaitu sekitar 50 persen dari produktivitas karet India.
                       Bahkan jika kita membandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia memiliki produktivitas
                       lebih rendah sekitar 30-40 persen dibandingkan Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Di samping itu, peran
                       pengusaha kecil di negara-negara lain lebih besar daripada Indonesia.


                       Produktivitas dari Kebun Siap Panen 2008 (Kg/Ha)                                     Porsi Pengusaha Kecil (%)
                       2.000                                                                                100


                                                                                                             80
                       1.500

                                                                                                             60
                       1.000                                                                                           99
                                  1.903                                                                                                  95
                                                  1.699                                                      40                                    90
                                                                  1.661                                                                                          85
                                                                                 1.411
                        500                                                                                                                                                       50
                                                                                                   993       20

    Gambar 3.B.10:
     Perbandingan          0                                                                                     0
                                  India        Thailand         Vietnam         Malaysia    Indonesia                Thailand      Malaysia       India       Indonesia Vietnam
 Produktivitas Karet
  Indonesia dengan
       Negara Lain     Sumber: Association for Natural Rubber Producing Countries; Analisis Tim 2009
58   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Sumatera




                                                           Produktivitas perkebunan karet yang rendah di Indonesia disebabkan oleh kualitas bibit yang rendah,
                                                           pemanfaatan lahan perkebunan yang tidak optimal, dan pemeliharaan tanaman yang buruk. Kualitas bibit
                                                           yang rendah menjadi masalah utama untuk perkebunan di Koridor Ekonomi Sumatera, ditunjukkan dengan
                                                           rentang produktif tanaman karet yang kurang dari 30 tahun. Maka perbaikan utama yang dapat dilakukan
                                                           adalah penanaman kembali dengan bibit unggul berproduktivitas lebih tinggi. Di samping itu, pada saat
                                                           penanaman kembali dilakukan pengaturan jarak tanam yang optimal. Biasanya para petani atau pengusaha
                                                           perkebunan perlu menunggu selama 6 - 7 tahun hingga tanaman bisa berproduksi. Namun kini perkebunan
                                                           besar sudah menggunakan bibit unggul yang siap produksi setelah berusia 3,5 tahun. Di samping itu, untuk
                                                           petani rakyat, pada 2 tahun pertama dapat dilakukan tumpang sari dengan tanaman pangan sehingga
                                                           dapat menambah pendapatannya. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan daya tarik untuk berinvestasi di
                                                           perkebunan karet.

                                                           Pengolahan: Perkebunan besar (14 persen dari total luas kebun karet di Indonesia) mengolah (menggumpalkan,
                                                           membersihkan dan mengeringkan) getah dan bekuan menjadi karet olahan (kering), serta lateks menjadi lateks pekat.

                                                           Rantai nilai pengolahan merupakan bagian yang penting untuk kegiatan ekonomi utama karet ini. Masalah
                                                           di rantai nilai ini adalah adanya pihak-pihak perantara yang mengumpulkan hasil-hasil dari pengusaha kecil
                                                           perkebunan karet. Adanya perantara ini membuat harga yang diterima petani karet menjadi rendah. Di
                                                           Indonesia, petani karet hanya mendapatkan sekitar 50 - 60 persen dari harga jual keseluruhan, sedangkan
                                                           di Thailand dan Malaysia mencapai sekitar 90 persen. Sebagai kompensasinya, pengusaha kecil berusaha
                                                           meningkatkan keuntungan dengan mencampurkannya karet murni dengan bahan lain untuk meningkatkan
                                                           beratnya meskipun hal ini akan menurunkan kualitas karet olahan tersebut. Disamping itu, pembenahan proses
                                                           pengumpulan karet yang tersebar di Koridor Ekonomi Sumatera, juga harus dilakukan untuk meningkatkan
                                                           kualitas dan produktivitas karet sehingga akan meningkatkan daya tarik investasi dalam rantai industri hilir karet.

                                                           Industri Hilir: Saat ini, hanya 15 persen dari produksi hulu dikonsumsi oleh industri hilir di Indonesia dan sisanya 85
                                                           persen dari karet alami merupakan komoditi ekspor. Karet alam dan karet sintetik digunakan sebagai bahan baku
                                                           ban dengan tingkat kandungan karetnya antara 40-60 persen, dan ditambah berbagai bahan lain. Hasil industri
                                                           hilir karet antara lain sol sepatu, vulkanisir ban, barang karet untuk industri. Sedangkan lateks pekat dapat dijadikan
                                                           sebagai bahan baku sarung tangan, kondom, benang karet, balon, busa bantal dan kasur, dan lain-lain.


                                                           Porsi Penggunaan Karet Alami di Industri Hilir (%)
                                                     100
                                                                                                                                                                      7
                                                                                                                                                       6
                                                                                                                                         12
                                                      75
                                                                                                                                14
                                                                                                          7
                                                      50
                                                                                             9
                                                                                                                                                                               100
                                                                                14
                                                      25                                                             61

                                                                   31

                                                       0
                                   Gambar 3.B.11:              Ban roda 4   Ban roda 2      Ban       Ban sepeda   Total ban   Sarung   Sepatu   Barang industri   Lain-lain   Total
                                Penggunaan Karet                                         vulkanisir                            tangan
                                Alami di Indonesia         Sumber: Analisis Tim 2009



                                                           Penggunaan karet alami di Indonesia didominasi oleh industri ban dengan 61 persen dari penggunaan karet
                                                           di industri hilir dan sisanya dipakai oleh industri sarung tangan dan sepatu. Hal ini selaras dengan penggunaan
                                                           karet alami di industri hilir dunia. Potensi industri ban masih sangat signifikan, hal ini ditunjukan dengan
                                                           ekspor ban yang tumbuh rata-rata 22 persen setiap tahunnya dan cukupnya suplai bahan mentah, sehingga
                                                           industri ban Indonesia mempunyai keuntungan kompetitif.
                                                                                                Masterplan P3EI
                                                                                      Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                  59



Regulasi dan Kebijakan Berdasarkan berbagai analisis di atas, terdapat fokus utama terkait regulasi
dan kebijakan dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama karet, yaitu:
• Melakukan peninjauan kebijakan pemerintah tentang jenis bahan olah dan produk yang tidak boleh
    diekspor (selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 1 Tahun 2007);
• Meningkatkan efisiensi rantai nilai pengolahan dan pemasaran dengan melaksanakan secara efektif
    Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Perkebunan dan aturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri
    Pertanian No. 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet dan
    Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi
    Ekspor Standar Indonesian Rubber yang Diperdagangkan);
• Meningkatkan produktivitas hulu (perkebunan) perkebunan karet rakyat dengan melakukan penanaman
    kembali peremajaan tanaman karet rakyat secara besar-besaran dan bertahap serta terprogram,
    penyediaan bantuan subsidi bunga kredit bank, penyediaan kualitas bibit yang unggul disertai pemberian
    insentif yang mendukung penanaman kembali, penyuluhan budidaya dan teknologi pasca panen karet
    (penyadapan, penggunaan mengkok sadap, pisau sadap, pelindung hujan, bahan penggumpal dan wadah
    penggumpalan) yang memadai; serta bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pendataan
    kepemilikan lahan dan pemberian sertifikat lahan.
• Menyusun strategi hilirisasi industri karet dengan memperhatikan incentive-disincentive, Domestic Market
    Obligation (DMO), jenis industri dan ketersediaan bahan baku dan bahan bantu/penolong yang dapat
    memperkuat daya saing industri hilir karet;
• Menyediakan kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi di sektor industri hilir karet dengan
    penyediaan informasi disertai proses dan prosedur investasi yang jelas dan terukur.

Konektivitas (infrastruktur) Untuk dapat mendukung strategi umum pengembangan karet
tersebut, ada beberapa infrastruktur dasar yang harus dibenahi, yaitu:
• Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet, baik hulu maupun hilir dengan
     membuat waktu tunggu di pelabuhan yang lebih efisien. Hasil produksi karet membutuhkan pelabuhan
     sebagai pintu gerbang ekspor maupun konsumsi dalam negeri;
• Penambahan kapasitas listrik yang saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri
     karet di Sumatera;
• Pengembangan jaringan logistik darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.

SDM dan IPTEK Pengembangan kegiatan ekonomi utama karet memerlukan dukungan kebijakan terkait
SDM dan IPTEK pengembangan yang antara lain:
• Membentuk badan karet yang dapat berguna sebagai pusat riset dan dapat dimanfaatkan untuk
   meningkatkan kualitas produk bahan olah karet sehingga terjadi efisiensi pengolahan karet selanjutnya
   dari para pedagang dan perantara;
• Peningkatan SDM melalui pendidikan terkait penelitian pengembangan karet.
60     Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Sumatera




     Batubara
                                                                                  Secara umum, batubara merupakan kegiatan ekonomi utama yang sangat menarik di Indonesia karena
                                                                                  kuatnya permintaan dari Asia Pasifik serta permintaan dalam negeri yang bertumbuh pesat.

                                                                                  Indonesia merupakan negara yang kaya akan batubara dan pengekspor batubara termal terbesar di dunia
                                                                                  (sekitar 26 persen dari ekspor dunia) disusul oleh Australia dengan 19 persen dari ekspor dunia. Dari total
                                                                                  cadangan sumber daya batubara (104,8 miliar ton) di Indonesia, sebesar 52,4 miliar ton berada di Sumatera,
                                                                                  dan sekitar 90 persen dari cadangan di Sumatera tersebut berada di Sumatera Selatan. Dengan produksi
                                                                                  batubara sekitar 200 juta ton/tahun, Indonesia memiliki cadangan batubara untuk jangka waktu panjang.


                                                                                   Cadangan Batubara di Indonesia 2009 (Miliar T)*                                 Cadangan Batubara di Sumatera 2009 (Miliar T)*

                                                                                   120                                                                              120

                                                                                                                         0,4                                                                               1,8           1,8
                                                                                                                                                                                              2,2
                                                                Doc. Berau Coal



                                                                                     80                                                                               80
                                                                                                           51,9


                                                                                                                                    104,8
                                                                                                                                                                                                                                 52,4
                                                                                                                                                                                47,1
                                                                                     40                                                                               40

                                                                                               52,4



                                                                                      0                                                                                0
                                                                                            Sumatera Kalimantan Lain-lain            Total                                   Sumatera       Jambi        Riau        Lain-lain   Total
                                                                                                                                                                              Selatan

                                                             Gambar 3.B.12:
                                                         Cadangan Batubara
                                                            di Indonesia dan      *Studi Kementerian ESDM dan New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) Jepang, Tahun 2009
                                                                   Sumatera       Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, Buku Batubara 2008/2009; Studi Literatur; Analisis Tim 2009




     % cadangan batubara

                              5                                                   Meskipun Sumatera memiliki cadangan batubara yang sangat besar, namun produksi batubara di Sumatera
                                                                                  masih sangat rendah yaitu sekitar 20 juta ton per tahun atau sekitar 10 persen dari total produksi batubara di
                                                   CV rendah (< 5.100)
                                                                                  Indonesia. Hal ini disebabkan salah satunya oleh karena dari sepuluh perusahaan produsen batubara terbesar
                                                                                  di Indonesia, hanya satu perusahaan yang mempunyai lahan olahan yang besar di Sumatera.

                                                                                  Namun demikian, kegiatan ekonomi utama batubara di Koridor Ekonomi Sumatera ini memiliki beberapa
                                                  CV medium
                                                  (5.100 - 6.100)
                                                                                  tantangan yang membuat produksi di Koridor Ekonomi Sumatera rendah:
                                                                                  1. Sebagian besar pertambangan batubara berada di tengah pulau, jauh dari pelabuhan laut dan garis
                                                                                      pantai. Hal ini membuat transportasi ke pelabuhan menjadi tidak efisien mengingat kondisi infrastruktur
                                                                                      transportasi darat saat ini yang tidak cukup baik. Sehingga hal ini mengakibatkan biaya transportasi untuk
                                                  CV tinggi (6.100 - 7.100)
                              2             1     CV tinggi (> 7.100)                 tambang-tambang di tengah pulau semakin tinggi;
             0
                                                                                  2. Rata-rata cadangan batubara di Sumatera memiliki kualitas yang lebih rendah (Calorie Value-CV rendah)
                                                                                      dibandingkan dengan batubara Kalimantan. Jumlah cadangan batubara CV rendah di Sumatera mencapai
                                                                                      47 persen, sementara di Kalimantan hanya memiliki 5 persen;
     Sumber: Direktorat Jenderal Sumber Daya Mineral
     Batubara dan Panas Bumi, Buku Batubara 2008/2009;                            3. Infrastruktur dasar pendukung pertambangan batubara di Koridor Ekonomi Sumatera masih kurang memadai.
     Studi Literatur; Analisis Tim 2009                                               Jaringan rel kereta api pengangkut batubara di Sumatera sangat terbatas. Transportasi jalan raya yang
                                                                                      digunakan angkutan batubara menjadi mudah rusak sehingga akan mempersulit angkutan batubara. Selain itu,
     Gambar 3.B.13:
                                                                                      kapasitas pelabuhan yang terbatas juga menjadi bottleneck untuk pengembangan industri batubara;
     Cadangan Batubara Berdasarkan Calori Value (CV)
                                                                                                                               Masterplan P3EI
                                                                                                                     Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                 61




                               Nanggroe
                                 Aceh
                              Darussalam



                                           Sumatera                                           Sekitar 90% Potensi Sumber
                                             Utara                                            Daya Tambang di Sumatera
                                                                                                Selatan berada di tengah
                                                                                               pulau jauh dari pelabuhan
                                                             Riau



                                                      Sumatera
                                                        Barat
                                                                               Jambi




                                                                                       Sumatera




                                                                    Be
                                                                       n
                                                                                        Selatan




                                                                      gk
                                                                        ul
                                                                           u
                                                                                        Lampung
                                                                                                         Pertambangan saat Ini

     Gambar 3.B.14:
                                                                                                         Pertambangan yang diusulkan
   Sebaran Tambang
Batubara di Sumatera



                       4. Disamping itu, sulitnya akuisisi lahan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah
                          yang kurang jelas mengenai penggunaan batubara juga merupakan tantangan yang harus dihadapi.

                       Regulasi dan Kebijakan Untuk menjamin pengembangan produksi batubara lebih optimal,
                       diperlukan dukungan regulasi ataupun kebijakan, seperti:
                       • Pengaturan kebijakan batubara sebagai bahan bakar utama untuk tenaga listrik di Sumatera. Diestimasi
                           sekitar 52 persen bahan bakar untuk pembangkit listrik di Sumatera akan menggunakan batubara pada
                           tahun 2020. Hal ini akan membuat ketertarikan para investor untuk melakukan kegiatan penambangan
                           batubara;
                       • Peningkatan utilisasi dari batubara. Batubara yang digali di Sumatera sebaiknya tidak langsung diekspor
                           sebagai komoditas mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, seperti konversi
                           listrik (PLTU mulut tambang), upgraded coal, atau produk petrokimia. PLTU mulut tambang patut
                           dipertimbangkan karena lebih efisien dan tidak ada biaya pengangkutan;
                       • Penerbitan regulasi mengenai kebijakan yang lebih operasional dalam pemanfaatan batubara CV rendah
                           untuk pengadaan listrik nasional dan jika dimungkinkan dilakukan penerapan metoda penunjukan
                           langsung bagi perusahaan batubara yang mampu memasok batubara untuk PLTU mulut tambang selama
                           minimal 30 tahun dan berminat memanfaatkannya untuk pembangkit tenaga listrik;
                       • Percepatan penetapan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk dapat menentukan Harga Patokan Batubara
                           (HPB) secara berkala sesuai lokasi dan nilai kalorinya;
                       • Standardisasi metoda pengukuran dan pelaporan besaran produksi (hasil tambang), alokasi ekspor dan
                           DMO untuk penambangan batubara yang mendapatkan Izin Usaha Penambangan (IUP) dari Kementerian
                           ESDM maupun pemerintah daerah;
                       • Penguatan regulasi dan kebijakan pertanahan untuk menyelesaikan persoalan kompensasi tanah;
                       • Penertiban penambangan ilegal tanpa izin (PETI -Illegal Mining).
62   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Sumatera




                                                                                                                            Doc. Berau Coal




                                Konektivitas (infrastruktur) Terkait dengan konektivitas (infrastruktur), maka ada beberapa strategi
                                utama yang diperlukan yaitu:
                                - Penambangan batubara di wilayah Sumatera Selatan bagian tengah memerlukan infrastruktur rel
                                    kereta api yang dapat digunakan untuk mengangkut batubara, mengingat pengangkutan batubara CV
                                    rendah dengan menggunakan transportasi jalan tidak ekonomis. Dengan menggunakan kereta api, biaya
                                    transportasi akan menurun sampai dengan tingkat yang menguntungkan untuk penambangan batubara
                                    CV rendah tersebut;
                                - Pembangunan rel kereta api yang digunakan untuk membawa batubara dari pedalaman ke pelabuhan.
                                    Pembangunan rel kereta ini membuat penambangan batubara yang ada di wilayah pedalaman menjadi
                                    lebih ekonomis;
                                - Peningkatan kapasitas pelabuhan di Lampung dan Sumatera Selatan dibutuhkan untuk meningkatkan
                                    pengiriman batubara ke luar Sumatera.

                                SDM dan IPTEK Selain hal tersebut, pengembangan kegiatan ekonomi utama di Sumatera memerlukan
                                enabler, antara lain:
                                - Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kurangnya tenaga kerja
                                    terlatih merupakan salah satu hambatan dalam pertambangan batubara. Pendidikan dan pelatihan perlu
                                    ditingkatkan. Untuk mencapai produksi batubara sebesar 10 juta ton/tahun, diperlukan sekitar 2.500
                                    pekerja dan 10-15 persen diantaranya merupakan tenaga manajerial;
                                - Peningkatan tata kelola usaha agar investasi di pertambangan batubara menjadi lebih menarik;
                                                                                                                                                                                                 Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                       Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                                                                                                                               63




Perkapalan
                                    Permintaan akan galangan kapal sebagai industri pembuatan perkapalan maupun sebagai bengkel reparasi
                                    atau tempat perbaikan kapal ditentukan oleh permintaan kapal baru dan besarnya intensitas lalu lintas
                                    pelayaran di Indonesia.

                                    Penerapan asas cabotage berhasil meningkatkan jumlah unit kapal, namun belum meningkatkan pembuatan
                                    kapal dalam negeri secara signifikan karena perusahaan pelayaran lebih senang membeli kapal bekas, di
                                    samping kapasitas pembuatan kapal dengan tonase besar dan pengangkutan peralatan pemboran minyak
                                    lepas pantai memang belum mampu dikuasai oleh kebanyakan industri galangan kapal di Indonesia.

                                             Kapasitas Industri Perkapalan (Reparasi)




                                                                                                                                                                                                                                Jumlah Galangan Kapal (unit)
                                                                1.400.000                                                                                                                                 140

                                                                1.200.000                                                                                                                                 120

                                          Kapasitas Terpasang   1.000.000                                                                                                                                 100

                                                                  800.000                                                                                                                                  80

                                                                  600.000                                                                                                                                  60

                                                                  400.000                                                                                                                                  40

                                                                  200.000                                                                                                                                  20

                                                                          0
                                                                                < 500 DWT        500-1.000 DWT        1.000-3.000 DWT
                                                                                                                      1000-3000                3.000-5.000 DWT
                                                                                                                                               3000-5000 DWT        5000-10.000 DWT
                                                                                                                                                                    5.000-10.000 DWT      >10.000 DWT

             Gambar 3.B.15:                                                                                               Output Produk
           Kapasitas Industri
                                                                                              Kap Terpasang (GT)                        Kap Terpasang (DWT)              Jumlah Gol. (unit)
                                                                                                                                                                         Jumlah Galangan (Unit)
         Perkapalan Nasional                                                                                                                                             Sumbu kanan
                                                                                                                                                                         sumbu Kanan
                  (Reparasi)                                                                                                                                                                      Sumber: IPERINDO; 2011




                                   Kapasitas Industri Perkapalan (Bangunan Baru)
                                                                200.000                                                                                                                                 100

                                                                180.000                                                                                                                                  90




                                                                                                                                                                                                                Jumlah Galangan Kapal (unit)
                                                                160.000                                                                                                                                  80
                                Kapasitas Terpasang




                                                                140.000                                                                                                                                  70

                                                                120.000                                                                                                                                  60

                                                                100.000                                                                                                                                  50

                                                                 80.000                                                                                                                                  40

                                                                 60.000                                                                                                                                  30

                                                                 40.000                                                                                                                                  20

                                                                 20.000                                                                                                                                  10

                                                                     0
                                                                              < 500 DWT        500-1.000 DWT       1.000-3.000 DWT
                                                                                                                   1000-3000                3.000-5.000 DWT
                                                                                                                                            3000-5000 DWT        5000-10.000 DWT
                                                                                                                                                                 5.000-10.000 DWT       >10.000 DWT

                                                                                                                          Output Produk
             Gambar 3.B.16:                                                                 Kap Terpasang (GT)                 Kap Terpasang (DWT)                    Jumlah Gol. (unit)
                                                                                                                                                                      Jumlah Galangan (Unit)
           Kapasitas Industri                                                                                                                                         Sumbu Kanan
                                                                                                                                                                      sumbu kanan
         Perkapalan Nasional
            (Bangunan Baru)                                                                                                                                                                    Sumber: IPERINDO; 2011




                                    Secara rinci, kesenjangan yang terjadi pada kapasitas yang dimiliki oleh galangan kapal di Indonesia dapat dilihat
                                    pada gambar berikut. Baik untuk bangunan baru maupun untuk bangunan reparasi (perbaikan dari galangan
                                    kapal lama), jumlah galangan kapal terbanyak adalah galangan kapal dengan kapasitas kurang dari 500 DWT atau
                                    kurang dari 20.000 GT. Jumlahnya lebih dari 90 unit untuk bangunan baru dan sekitar 120 unit untuk bangunan
64   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Sumatera




                                reparasi. Untuk galangan kapal dengan kapasitasnya di atas 10.000 DWT atau diatas 180.000 GT, jumlahnya
                                masih sangat terbatas yaitu kurang dari 10 unit untuk bangunan baru dan kurang dari 20 unit untuk bangunan
                                reparasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa industri perkapalan di Indonesia sangat memerlukan investasi untuk
                                pembangunan galangan kapal dengan kapasitas di atas 10.000 DWT atau diatas 180.000 GT.

                                Di sisi lain, Pantai Timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka (Sea Lane of
                                Communications - SloC) adalah lintasan pelayaran yang ramai. Tidak kurang dari 300 kapal per hari
                                melintasinya, sekitar 50 diantaranya kapal tanker termasuk VLCC (Very Large Crude Cruiser) yang membawa
                                minyak ke Asia Timur dari Teluk Persia. Di samping itu, salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah Selat
                                Sunda, walaupun lintasan ini kurang diminati oleh kapal besar, namun posisinya tetap strategis. Sehingga
                                sepanjang pantai timur dan selatan Sumatera, berikut Kepulauan Riau sebagai kelanjutan Selat Malaka/SloC,
                                serta pantai barat Banten adalah lokasi yang baik untuk membangun galangan kapal. Namun demikian jumlah
                                dan besaran tonase serta sebaran lokasinya perlu disesuaikan.

                                Di Koridor Ekonomi Sumatera sudah diindikasikan investasi galangan kapal yang memanfaatkan SLoC dan Selat
                                Sunda sebagai ALKI-1. Dalam jangka panjang pengembangan galangan kapal khususnya untuk reparasi akan
                                dikembangkan mendekati pelabuhan besar seperti di Kepulauan Karimun – Provinsi Kepulauan Riau (mendekati
                                Singapura), Pelabuhan Belawan, dan Kuala Tanjung yang akan dikembangkan menjadi Alternatif Pelabuhan Hub
                                Internasional di gerbang barat Indonesia. Sedangkan galangan untuk pembuatan kapal baru akan dilakukan
                                di Dumai – Riau. Pengembangan industri galangan kapal di Koridor Ekonomi Sumatera diharapkan dapat
                                menggantikan peran Koridor Ekonomi Jawa yang lebih membatasi pengembangan industri-industri berat dan
                                “kotor”.

                                Strategi yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut berupa:
                                - Peningkatan pendayagunaan kapal hasil produksi dalam negeri;
                                - Peningkatan kemampuan dari industri perkapalan;
                                - Pengembangan industri pendukung perkapalan (komponen perkapalan); serta
                                - Peningkatan dukungan sektor perbankan terhadap industri perkapalan.

                                Regulasi dan Kebijakan Untuk dapat mendukung strategi umum tersebut, beberapa langkah terkait
                                regulasi dan kebijakan perlu dilakukan:
                                - Meningkatkan jumlah dan kemampuan industri galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal sampai
                                    dengan kapasitas 50.000 DWT (Dead Weight Tonnage);
                                - Membangun galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock
                                    yang mampu membangun/ mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 300.000 DWT;
                                - Memberikan prioritas bagi pembuatan dan perbaikan di dalam negeri untuk kapal-kapal di bawah 50.000
                                    DWT;
                                - Memprioritaskan pembuatan kapal penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang sudah
                                    mampu dibuat di dalam negeri, kecuali untuk jenis kapal tipe C;
                                - Menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu hingga hilir di industri perkapalan dalam rangka memangkas
                                    ongkos produksi sekitar 10 persen;
                                - Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta
                                    pemberian pinjaman lunak dari ODA (Official Development Assitance) /JBIC (Japan Bank for International
                                    Cooperation) dengan skema penerusan pinjaman (Two Step Loan) melalui Public Ship Financing Program
                                    (PSFP) yang difasilitasi oleh pemerintah;
                                - Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DPT) bagi industri perkapalan,
                                    dimana BM DPT hanya ditujukan bagi komponen perkapalan yang belum diproduksi di Indonesia, atau secara
                                    QCD (Quality, Cost, dan Delivery) belum memenuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK.011/2010.

                                SDM dan IPTEK Disamping regulasi dan kebijakan, hal lain terkait pengembangan SDM dan IPTEK juga
                                perlu dilakukan, yaitu:
                                - Meningkatkan kemampuan SDM perkapalan dalam membuat desain kapal melalui pembangunan sekolah
                                    khusus di bidang perkapalan;
                                - Meningkatkan fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium uji perkapalan agar sesuai dengan standar
                                    International Maritime Organization (IMO).
                                                                                                                Masterplan P3EI
                                                                                                      Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                    65




Besi Baja
            Baja adalah salah satu logam yang memiliki peranan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Sebagai
            negara sedang berkembang yang berusaha keras untuk menjadi negara maju maka potensi peningkatan
            kebutuhan baja nasional juga sangat besar. Di sisi lain, industri baja nasional yang dikelola oleh Badan Usaha
            Milik Negara (BUMN) dan swasta saat ini masih mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar
            negeri, baik berupa bahan baku untuk menunjang produksi industri maupun teknologi.

            Ditinjau dari potensi pasar, baja nasional mempunyai peluang yang besar mengingat konsumsi baja per kapita
            Indonesia masih sangat rendah, pada tahun 2005 sebesar 29 kg/kapita dibanding rata-rata konsumsi dunia
            sebesar 170 kg/kapita.




                                                                                                                Diagram 3.B.17:
                                                                                                         Pohon Industri Besi Baja




                                                                                                         APPLICATIONS


                                                                                                   Sumber: Krakatau Steel Tbk.
66        Masterplan P3EI
          Koridor Ekonomi Sumatera




                                                                                                   Kegiatan ekonomi besi baja yang dibangun oleh 45 kegiatan ekonomi terdiri dari 4 jenis pertambangan bijih
                                                                                                   besi, dan 41 jenis manufaktur berbasis besi baja yang menjadi kegiatan hilirnya. Indonesia sudah memiliki
                                                                                                   4 jenis pertambangan bijih besi, namun belum ada industri pengolah bijih besi hasil tambang maupun pasir
                                                                                                   besi menjadi konsentrat bijih besi yang diperlukan sebagai bahan baku industri besi baja yang lebih hilir. Di sisi
                                                                                                   lain, biasanya bijih besi hasil tambang membawa juga mineral lainnya yang memiliki nilai ekonomis, sehingga
                                                                                                   ekspor langsung hasil tambang bijih besi (dan mineral bawaan lainnya) sebenarnya merupakan peluang untuk
                                                                                                   mendapatkan pertambahan nilai bagi industri besi baja.

                                                                                                   Untuk melindungi cadangan bahan baku bagi industri hilir besi baja, upaya penerapan bea keluar atas
                                                                                                   hasil tambang bijih besi belum bisa dilakukan karena belum adanya industri pengolahan bijih besi menjadi
                                                                                                   konsentrat bijih besi di Indonesia.

                                                                                                   Permasalahan lain dalam penambangan bijih besi adalah pengawasan dalam produksi dan kegiatan ekspor tidak bisa
                                                                                                   mengandalkan aparat pemerintah pusat, mengingat pemerintah daerah juga menerbitkan izin usaha penambangan.
                                                                                                   Di sisi lain, perizinan yang memperkenankan penambangan pada deposit kecil hanya 2 juta ton berpotensi merusak
                                                                                                   lingkungan sementara upaya untuk memulihkan kembali kepada kondisi lingkungan yang baik sangat sulit dilakukan.

                                                                                                   Berdasarkan pohon industri besi baja yang terdiri dari 41 jenis industri perusahaan besi baja sudah mengisi 27 jenis
                                                                                                   industri atau 66 persen dari total jenis manufaktur besi baja, dimana 11 industri merupakan industri hilir dengan
                                                                                                   kegiatan aplikasi seperti industri alat rumah tangga, otomotif, elektronik dan infrastruktur. Namun demikian, pada
                                                                                                   industri hilir tersebut, Indonesia masih belum bisa menghasilkan besi/baja berupa heavy profile-rail, serta stainless
                                                                                                   steel rod dan shaft bar, elektronik dan infrastruktur. Namun demikian, pada industri hilir tersebut, Indonesia masih
                                                                                                   belum bisa menghasilkan besi/baja berupa heavy profile-rail, serta stainless steel rod dan shaft bar.


                                                         Sebagai pulau dengan cadangan                                               ...diikuti dengan harga bijih besi                memiliki potensi untuk menaikkan
                                                        bijih besi terbesar di Indonesia1...                                                 yang naik tinggi2...                               kontribusi > 50%
                                                                                                                                X                                                  =
                                                        Penyimpanan Besi Baja di Indonesia (%)1                                           Pertumbuhan Harga Bijih Besi 2                Proyeksi Sektor Non Migas dalam
                                                                                                                                                                                        Kontribusi Mineral (IDR Triliun)
                                                                                                                                     USD/bmtu
                                                                                                                                                                                       100   94,3
                                                        100                                                                         150
                                                                                       Cadangan bijih besi primary
                                                              84
                                                                                       Cadangan bijih besi laterit
                                                                                                                                                                                        75
                                                         75                                                                                                                                                         67,9
                                                                                                                                    100
                                                                                                                                                                                                                                        Berpotensi 1,5x3
                                                                                                                                                                                        50              49,1
                                                         50

                                                                                32                                                   50
     1
      Indonesian Commercial Newsletter Vol 57,                     29
     June 2008                                                                                                                                                                          25                                     21,3
                                                         25                                             21                                               Estimasi biaya produksi                                    42,9
                                                                                                                 17                                                                                                                     15,8
     2
         World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet)
                                                                            5           8                             4                                                                                                                         4,2
     3
      asumsi didasarkan bahwa cadangan sama                                                                                0                                                             0
     selama 30 tahun dengan harga USD100 per ton          0                                                                           0
     iron ore
                                                               Kalimantan




                                                                                        Sumatera

                                                                                                     Papua

                                                                                                             Maluku
                                                                            Sulawesi




                                                                                                                                             2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
                                                                                                                                                                                             Batubara

                                                                                                                                                                                                        Tembaga

                                                                                                                                                                                                                  Pasir Besi

                                                                                                                                                                                                                               Emas &
                                                                                                                                                                                                                                Perak

                                                                                                                                                                                                                                        Timah

                                                                                                                                                                                                                                                 Nikel
                                                                                                                      Lainnya




     Sumber: Indonesian Commercial Newsletter;
     World Bank Commodity Price Data; Analisis tim




     Gambar 3.B.18:
     Cadangan Bijih Besi                                                                           Jumlah perusahaan industri berbasis besi baja mengalami kenaikan pada periode yang sama sebesar 2,6
                                                                                                   persen, walaupun terlihat pertumbuhan negatif 1,47 persen pada tahun 2005.

                                                                                                   Sebaran deposit bijih besi di Indonesia didapat di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Papua. Sumatera
                                                                                                   menyimpan 8 persen cadangan bijih besi laterit Indonesia yang berada di Bengkulu, Sumatera Barat dan
                                                                                                   Kepulauan Riau.
                                                                                                                                       Masterplan P3EI
                                                                                                                             Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                         67



                        Pada tahun 2004 permintaan industri baja mulai mengalami peningkatan yang relatif cukup baik, terutama
                        disebabkan oleh permintaan sektor lainnya yang mulai tumbuh seperti otomotif, elektronik, infrastruktur dan
                        sebagainya. Pada tahun 2005, kapasitas produksi baja dalam negeri (slab, billet, bloom dan ingot) atau crude
                        steel di Indonesia sebesar 6,5 juta ton dengan tingkat utilitas rata-rata sekitar 50 persen.

                        Rantai nilai industri besi baja masih menarik karena harga bijih besi sekitar USD 55-60 per ton (biaya
                        operasional USD 25-35) dan harga jual konsentrat sekitar USD 100-120 per ton (biaya operasional USD 15-25).
                        Sedangkan untuk produk hasil industri aglomerasi sekitar USD 180-200 per ton (biaya operasional USD 10-
                        20), industri pembuatan besi (peleburan) berkisar USD 350-400 per ton (biaya operasional USD 50-110), dan
                        produksi pembuatan baja (steel making) mencapai harga USD 700 per ton (biaya operasional USD 80-110).


                        Estimasi Keuntungan (USD/Ton)
                        300
                                                                                                              Estimasi Keuntungan Maksimal (USD/Ton)
                        250
                                                                                                              Estimasi Keuntungan Minimal (USD/Ton)
                        200                                                                130


                        150

                        100                                                 130

                                                              50                           140
                          50
                                    15             35
                                                              40             40
                                    20             15
                           0
   Gambar 3.B.19:
 Margin dari Setiap            Penambangan    Pembuatan    Aglomerasi    Pembuatan    Pembuatan
       Rantai Nilai                           Konsentrat                    Besi         Baja
                                                                                                          Sumber: Analisis Tim 2009
                                                 Besi



                        Rantai Nilai Industri Besi Baja


                               Pertambangan                             Peleburan                                         Hilir
                                                                   • Ore Dressing                                         Finished Product
                                                                   • Aglomeration                 • Hot Forming
   Gambar 3.B.20:                     Bijih Besi                   • Iron Making                  • Cold Forming
Rantai Nilai Industri
                                                                   • Steelmaking casting                                     Applications
           Besi Baja



                        Penambangan: Kondisi penambangan dalam negeri akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan
                        permintaan bijih besi dunia. Di sisi lain, industri besi baja hulu yang belum memiliki manufaktur pemurnian
                        bijih besi menjadi konsentrat bijih besi, membuat manufaktur hilir tergantung pada bahan baku impor.
                        Dengan kata lain, Indonesia kehilangan kesempatan membuka lapangan kerja, dan margin keuntungan
                        terhadap nilai rantai industri hilir karena tidak adanya industri pengolahan bijih besi dan pasir besi yang
                        dibutuhkan untuk membangun rantai produksi industri baja di Indonesia.

                        Investasi pada industri besi baja masih menarik walau memerlukan dana yang besar. Saat ini terindikasi bahwa
                        keuntungan dari hasil penambangan saja tidak maksimal, karena pendapatan dari industri pengolahan bijih
                        besi lebih akan memberikan nilai tambah dibandingkan menjual langsung bijih besi.

                        Peleburan: Industri peleburan besi baja di Cilegon sudah menggunakan scrap dan atau impor sponge iron sebagai
                        bahan baku. Namun tetap perlu ditingkatkan produktivitasnya untuk memenuhi permintaan dalam negeri,
                        disamping karena kapasitas produksinya baru mencapai 60 persen kapasitas terpasang. Untuk mampu bersaing
                        di pasar dunia maka akan lebih efektif bila memiliki rantai industri baja yang lengkap. Untuk itu perlu diupayakan
                        insentif dan disinsentif yang memadai sebagai upaya melengkapi jenis industri yang diperlukan tersebut. Untuk
                        mendukung pembangunan industri hulu besi baja, tentunya diperlukan dukungan pengadaan listrik yang memadai.
68   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Sumatera




                                Hilir: Di Koridor Ekonomi Sumatera, pengembangan industri besi baja terpusat di Cilegon – Provinsi Banten
                                melalui kemitraan BUMN dan perusahaan asing. Kemitraan usaha ini akan membangun industri peleburan
                                besi baja dengan kapasitas 3 juta ton per tahun untuk dijadikan slab yang selanjutnya akan dibeli/digunakan
                                langsung oleh BUMN tersebut, diekspor maupun dikembangkan menjadi industri hilir lanjutannya.

                                Dalam jangka panjang, untuk mencapai konsumsi baja 100 kg/kapita/tahun pada 2025 atau 43 kg/kapita/
                                tahun pada 2015, diperlukan pengembangan industri baja di berbagai tempat seperti Cilegon dengan
                                kapasitas capaian lebih dari 4,5 juta ton per tahun, Kalimantan dengan kapasitas 15 juta ton, Lampung dengan
                                kapasitas 5 juta ton dan sisanya 5 juta ton tersebar di lokasi lainnya di Sulawesi, Sumatera, Maluku. Khusus di
                                Sumatera, pembangunan kawasan industri dapat dipertimbangkan di lokasi dekat kaki Jembatan Selat Sunda
                                di Provinsi Lampung.

                                Mengingat industri baja terkait dengan industri strategis nasional, maka lokasi industri besi baja ini perlu
                                tersebar di pulau-pulau (besar) Indonesia. Sehingga terjadi penyebaran lokasi yang membuat pasokan
                                produksi besi baja bisa terus berlangsung, apabila dibandingkan bila dipusatkan dan terjadi pemogokan atau
                                hal yang lebih buruk bisa mengganggu rantai produksi hilirnya yang terkait dengan industri strategis nasional.

                                Regulasi dan Kebijakan Strategi pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja memerlukan
                                dukungan regulasi dan kebjiakan berikut:
                                - Peningkatan produksi konsentrat bijih besi nasional melalui kebijakan yang memberi persyaratan
                                    pengoperasian tambang bijih besi dengan membangun manufaktur proses pembuatan konsentrat bijih
                                    besi di dekat lokasi penambangan;
                                - Peningkatan kapasitas produksi industri besi baja melalui penyediaan bahan baku, khususnya bijih besi
                                    melalui DMO yang penyelenggaraannya terintegrasi antara perizinan, pemantauan dan pelaporan yang
                                    diterbitkan pemerintah pusat dengan pengaturan di lingkup pemerintah daerah;
                                - Peningkatan daya saing produk besi baja nasional melalui pembangunan jenis industri yang belum ada di
                                    Indonesia melengkapi rantai industri besi baja, meningkatkan kapasitas produksinya, serta membangun
                                    kemitraan industri hulu dan hilir nasional;
                                - Mengembangkan iklim usaha rantai industri besi baja yang kondusif melalui peningkatan kemitraan,
                                    pemberian insentif dan disinsentif fiskal, penerapan regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
                                    besi baja pada produk aplikasi besi baja, dan fasilitas dukungan produksi dan pemasaran industri baja
                                    nasional;
                                - Kebijakan pengembangan klaster industri hilir besi baja diupayakan dibangun pada kawasan industri
                                    untuk penghematan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur pendukung atau mengintegrasikan
                                    industri peleburan baja stainless steel (pabrik slab, Hot Roll Coil (HRC) dan Cold Roll Coil (CRC)).

                                Konektivitas (infrastruktur) Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk peningkatan
                                konektivitas dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja sebagai berikut:
                                - Penyediaan infrastruktur pendukung (energi listrik, jaringan jalan, jalur kereta api, pelabuhan) di kawasan
                                    industri besi baja sesuai pertumbuhan kawasan industri di maksud;
                                - Meningkatkan infrastruktur pendukung di lokasi kawasan industri besi baja maupun antar lokus kegiatan
                                    terkait (jalan, jalur kereta api, limbah).

                                SDM dan IPTEK Pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja di Sumatera memerlukan dukungan
                                pengembangan SDM dan IPTEK sebagai berikut:
                                - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan tenaga kerja terampil di bidang industri
                                    besi baja.
                                - Pengembangan SDM melalui sekolah maupun perguruan tinggi untuk menghasilkan tenaga ahli untuk
                                    memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan industri besi baja.

                                Menurut sensus BPS (2010), 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa (luasnya hanya 7 persen dari
                                Nusantara) dan 21 persen lainnya tinggal di Sumatera yang luasnya sekitar 21 persen dari Nusantara. Dengan
                                demikian kedua pulau ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk ”membangkitkan” pergerakan barang
                                dan manusia, maupun kegiatan ekonomi lainnya.
                                                                                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                    Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                                                                69



                                                                             (%)                                                     Jumlah Penduduk                     Luas wilayah
                                                                       60


                                                                       40


                                                                       20


                                                                         0
                                                 Gambar 3.B.21:                    Sumatera         Jawa             Bali - NT         Kalimantan        Sulawesi           Papua - Kep.
                                      Jumlah Penduduk Indonesia                                                                                                               Maluku
                                        Berdasarkan Pulau Besar,
                                                    Tahun 2010                                                                                                             Sumber: BPS, 2010




Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
                                                                   Saat ini kedua pulau tersebut hanya dihubungkan oleh kapal laut dan pesawat terbang yang sangat
                                                                   dipengaruhi kondisi cuaca, angin, kabut, arus laut serta kondisi siang dan malam, maupun kondisi teknis moda
                                                                   transportasi tersebut, seperti kerusakan dan perawatan berkala.

                                                                   Konektivitas (infrastruktur) Sebagai infrastruktur penghubung antara Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                   dan Jawa, pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) diharapkan bermanfaat sebagai :
                                                                   1. Sarana yang efisien untuk pengangkutan barang dan jasa Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, serta relatif bebas
                                                                       hambatan cuaca dan gelombang. Penyeberangan kapal feri pada Selat Sunda yang semula 2 - 3 jam, belum
                                                                       ditambah dengan waktu tunggu menyeberang, dapat dipersingkat menjadi sekitar 30 menit dengan jalan
                                                                       bebas hambatan sepanjang 28 km. Belum lagi penumpang diberi pilihan bisa menggunakan kereta api,
Doc. PT Bangungraha Sejahtera Mulia
                                                                       karena Jembatan Selat Sunda akan dilengkapi dengan jalur rel kereta api. Saat ini, akibat keterbatasan kapal
                                                                       ferry penyeberangan dan hambatan cuaca sudah menimbulkan kerugian besar bagi pengusaha.
                                                                   2. Jembatan Selat Sunda juga dapat dimanfaatkan sebagai prasarana untuk pemasangan pipa bahan cair dan
                                                                       gas, jaringan kabel dan serat optik, serta Pusat Pembangkit Tenaga Listrik Pasang-Surut Gelombang Laut.

                                                                   Jembatan Selat Sunda terletak pada bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) maka lebar dan tinggi kolom
                                                                   jembatan juga perlu mempertimbangkan jenis dan ukuran kapal terbesar di dunia, untuk peti kemas, penumpang
                                                                   maupun kapal induk sekelas Nimitz Class dan SS Enterprise. Persyaratan geometri dan kriteria desain khusus perlu
                                                                   memperhatikan rencana pembangunan rel kereta api diatasnya. Aspek teknis yang turut dipertimbangkan dalam
                                                                   pemilihan rute dan konfigurasi jembatan adalah aspek geologi, sesar, kontur dasar laut, kegempaan, vulkanologi
                                                                   dan tsunami. Selain itu, kondisi lingkungan laut dan cuaca, tata guna lahan dan dampak lingkungan, tinggi ruang
                                                                   bebas dan bentang tengah jembatan, lebar dan tinggi dek jembatan, serta aerodinamika dan aerolastik jembatan.

                                                                   Jangkauan Logistik Beberapa dampak jangkauan logistik akibat dari lintasan Pembangunan Jembatan
                                                                   Selat Sunda terhadap Wilayah di sekitarnya, antara lain:
                                                                   1. Mempermudah pergeseran pembangunan kegiatan industri yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dapat
                                                                       didistribusikan ke Pulau Sumatera.
                                                                   2. Membuat lahan pertanian di Sumatera yang lokasinya lebih jauh dari Jakarta dapat dikembangkan sebagai
                                                                       pemasok hasil tani untuk Pulau Jawa.
                                                                   3. Mempermudah berkembangnya kegiatan ekonomi utama pada masing-masing kaki jembatan, seperti:
                                                                       resor pariwisata Tanjung Lesung (1.500 ha), kawasan sekitar Peti Kemas Bojonegara (500 ha) dan kawasan
                                                                       industri di Cilegon, serta kawasan industri dan pergudangan di Lampung.
                                                                   4. Dengan adanya akses Jembatan Selat Sunda (JSS), pengaruh kedua pulau ini pada geoekonomi dunia akan sangat
                                                                       signifikan. Terutama terhadap sektor industri jasa pariwisata dan transportasi lintas ASEAN bahkan ASIA–Australia,
70       Masterplan P3EI
         Koridor Ekonomi Sumatera




                                                                        termasuk akses ekonomi dengan Semenanjung Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, Singapura). Peta geoekonomi
                                                                        industri pariwisata yang difokuskan pada 12 Destinasi Pariwisata Nasional akan berubah dengan dihubungkannya
                                                                        kawasan telah berkembang Pulau Sumatera dan kawasan sangat berkembang Pulau Jawa-Bali.

                                                                  Untuk persiapan dan percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda, perlu diperhatikan:
                                                                  1. Percepatan Peraturan Presiden atau Perpres yang baru1 mengenai JSS untuk menjadi payung hukum
                                                                      yang mengatur pembangunan Jembatan Selat Sunda, dan mengamankan kepentingan publik dan
                                                                      nasional Indonesia, termasuk peluang menggunakan skema Public Private Partnership yang melibatkan
                                                                      pemerintah provinsi terkait, BUMN, BUMD, dan mitra strategis.
                                                                  2. Penyiapan prosedur untuk badan atau tim yang melakukan Feasibility Study (FS) secara komprehensif
                                                                      dalam menetapkan harga, besar dan batas konsesi yang dinegosiasikan termasuk, besaran dan jangka
                                                                      waktu berlakunya konsesi. Termasuk kelayakan ekonomis atas pertambahan nilai Jembatan Selat Sunda
                                                                      dibandingkan menggunakan angkutan ferry yang optimal dan didukung pelabuhan yang lebih baik.
                                                                  3. Melengkapi Jembatan Selat Sunda dengan infrastruktur pendukung kawasan seperti: pembangunan Jalan
                                                                      Tol Panimbang – Serang, Bandara Banten Selatan, penyelesaian Pelabuhan Petikemas Bojonegara (500
                                                                      ha), dan Pembangunan Jalan Tol Cilegon – Bojonegara (14 km).
                                                                  4. Mengantisipasi pengaruh pada pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang kegiatan di pulau Jawa dan
                                                                      pulau Sumatera terutama pada kawasan yang terpengaruh secara langsung oleh Jembatan Selat Sunda.
                                                                      Pengaruh pada pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang tersebut harus mempertimbangkan kawasan-
                                                                      kawasan lindung pada RTRWN (PP No. 26 Tahun 20082).


                                                                  Kegiatan Ekonomi Lain
                                                                  Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Sumatera di atas, di koridor ini juga
                                                                  terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti Pertanian Pangan,
                                                                  Pariwisata, Migas, Perkayuan, dan Perikanan. Adapun untuk mengamankan ketersediaan produksi pangan
                                                                  dilakukan pengembangan lumbung pangan di Aceh. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat juga
                                                                  berkontribusi di dalam pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera secara menyeluruh.




                                                                  Investasi
                                                                  Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan
                                                                  ekonomi utama Batubara, Besi Baja, Karet, Kelapa Sawit, Perkapalan, Kawasan Strategis Jembatan Selat Sunda
                                                                  (JSS), serta infrastruktur pendukung sebesar sekitar IDR 714 Triliun.



                                                                  Indikasi investasi Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                  IDR Triliun
                                                                  800
                                                                                                                                                         414        714
                                                                                                                                                                    103     BUMN
     1
      Perpres 13/2010 tentang Kerjasama                           600
     Pemerintah dengan Badan Usaha
     Dalam Penyediaan Infrastruktur sudah                                                                                                                           255     Campuran
     tidak memadai lagi untuk mega proyek
     seperti JSS.                                                 400
                                                                                                                              44            7
     2
      Fungsi kawasan andalan yang terkait                                                            150           3
                                                                                                                                                                    181     Pemerintah
     dengan Selat Sunda adalah Kawasan
     Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya
                                                                  200
     yang berfungsi sebagai: perikanan,                                                  64
     pertambangan dan pariwisata dan           Gambar 3.B.22:                32                                                                                     174     Swasta
     Kawasan Bojonegara-Merak- Cilegon      Jumlah Investasi di     0
     yang berfungsi sebagai: industri,        Koridor Ekonomi             Batubara    Besi Baja      JSS         Karet       Kelapa    Perkapalan   Infrastruktur   Total
     pariwisata, pertanian, perikanan dan            Sumatera                                                                Sawit
     pertambangan
                                                                                                                                                                  Masterplan P3EI
                                                                                                                                                        Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                                                                                    71



                                                                 Inisiatif investasi yang berhasil diidentifikasi tersebut dihimpun dari dana pemerintah, swasta dan BUMN
                                                                 serta campuran dari ketiganya.

                                                                 Di samping investasi tersebut, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan
                                                                 ekonomi utama di Koridor Ekonomi Sumatera, tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama
                                                                 seperti Pariwisata, Pertanian Pangan, Migas, Perkayuan serta Perikanan dengan jumlah investasi sebesar IDR
                                                                 100,2 Triliun. Selain itu ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang
                                                                 dikembangkan di MP3EI seperti Emas dan lainnya sebesar IDR 44 Triliun.


                                                                 Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Sumatera

      Koridor Ekonomi Sumatera

          Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi

           Simpul Perkebunan Karet

           Simpul Perkebunan Sawit
                                                                                               1
           Klaster Industri

           Simpul Pertambangan Batu Bara

           Jaringan Pelayaran Domestik

           Jalan Kereta Api

           Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
           Jalur Utama Keluar Koridor
           Jalur Eksisting
                                                                                                                                   2
           Pelabuhan




    K1-(9)-1                  1      K1-(9)-4                4

    Kawasan Sei Mangke-              Muara Enim, Pendopo -
    Kelapa Sawit                     Kelapa sawit, Batubara                                                                                            3

    IDR 2,50 T                       IDR 27,78 T
                                                                                                                                                   4
    K1-(9,16)-2               2      K1-(18,26)-5            5
                                     Kawasan Strategis
    Kawasan Sawit Dumai-
                                     Nasional Selat Sunda-
    Kelapa Sawit
                                     Jembatan Selat Sunda
                                                                                                                                                           5
    IDR 5,36 T                       IDR 100 T


    K1-(15)-3                 3      K1-(26)-6               6                                                                                                 6

    Tanjung Api-api,                 Cilegon - Besi Baja             Pemerintah
    Tanjung Carat-Batubara
                                                                     BUMN

    IDR 1,8 T                        IDR 57,90 T                     Swasta




Gambar 3.B.23: Peta investasi Koridor Ekonomi Sumatera
72     Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Sumatera




                                                                                                                                                                                   Jumlah           Share Investasi
                                                               Kegiatan
                                                                                                                                                                                  Investasi       Terhadap Kegiatan
         No       Nama Kode              Lokus                 Ekonomi                   Pelaku                             Infrastruktur Pendukung
                                                                                                                                                                                    (IDR          Ekonomi Utama di
                                                                Utama
                                                                                                                                                                                   Triliun)       Seluruh Koridor (%)



          1         K1-(9)-1      Kawasan Sei Mangke         Kelapa Sawit                BUMN                       Rel Kereta Api, Jalan, Power & Energy                           2,50                        3

                                   Kawasan Industri
          2         K1-(9)-2                                 Kelapa Sawit                Swasta                      Jalan, Pelabuhan, Power & Energy                               5,36                         6
                                       Dumai

                                    Tanjung Api-api/
          3        K1-(14)-3                                   Batubara                  Swasta                     Rel Kereta Api, Jalan, Power & Energy                           1,80                         1
                                     Tanjung Carat

                                      Muara Enim             Kelapa Sawit                                           Rel Kereta Api, Jalan, Power & Energy                           0,29                    0.32
          4       K1-(9,14)-4                                                            Swasta
                                       Pendopo                 Batubara                                                           Power & Energy                                   27,49                        13


                                   Kawasan Strategis                                  Pemerintah,
          5        K1-(17)-5                                        JSS                                                       Jembatan Selat Sunda                                 150,00                       100
                                  Nasional Selat Sunda                                  Swasta


          6         K1-(1)-6            Cilegon                Besi Baja            BUMN, Swasta                          Power & Energy, Utilitas Air                             57,90                        58


     Gambar 3.B.24:
     Aglomerasi Indikasi
     Investasi
                                                                      Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama di atas, pemerintah dan BUMN juga
                                                                      berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Sumatera. Berikut ini
                                                                      adalah nilai indikasi investasi infrastruktur untuk masing-masing tipe infrastruktur yang akan dilakukan
                                                                      oleh pemerintah, BUMN dan campuran.



                                                                      Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN dan Campuran (IDR Triliun)
                                                                      500                                                                                                                            150              473



                                                                      400

                                                                                                                                                                        50             5

                                                                      300                                                                  70              0,1


                                                                                                               76             4
                                                                      200

                                                                                                 9
                                                                                  109
                                                                      100

                                                Gambar 3.B.25:
                                               Indikasi Investasi
                                                                          0
                                              Infrastruktur oleh
                                                                              Infrastruktur Infrastruktur
                                             Pemerintah, BUMN                                             Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur   Utilitas Air   Telematika   Infrastruktur    Jembatan           Total
                                                                                  Jalan      Pelabuhan
                                                 dan Campuran                                               Power &       Bandara       Rel Kereta                                   Lainnya      Selat Sunda
                                                                                                             Energy
                                                                                                      Masterplan P3EI
                                                                                            Koridor Ekonomi Sumatera
                                                                                                                          73




                                                                                                      Doc. Wijaya Karya




Dalam jangka panjang, pengembangan koridor ekonomi di Koridor Ekonomi Sumatera di arahkan pada empat
kegiatan ekonomi utama pengembangan koridor yaitu kegiatan ekonomi utama kelapa sawit, karet, batubara
dan besi baja. Untuk mendukung pengembangan setiap kegiatan ekonomi utama tersebut diperlukan upaya
peningkatan konektivitas, seperti pembangunan jalan raya dan jalur rel kereta api lintas timur, dari Banten
Utara sampai Aceh di ujung barat-laut. Penguatan konektivitas di Koridor Ekonomi Sumatera juga dilakukan
pada konektivitas intra koridor (konektivitas di dalam koridor), konektivitas antar koridor (dari dan ke koridor),
serta konektivitas internasional (konektivitas koridor dengan dunia internasional).

Dalam pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera, pembangunan struktur ruang di provinsi diarahkan untuk
memahami pola pergerakan dari kebun (karet dan sawit), dan tambang batubara sebagai kegiatan ekonomi
utama menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri yang selanjutnya menuju pelabuhan. Maka
di setiap provinsi, penentuan prioritas dan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan
dan jembatan, kereta api, pelabuhan dan bandar udara diarahkan untuk melayani angkutan barang untuk
menunjang kegiatan ekonomi utama.

Di samping itu, mengingat Pulau Sumatera bagi Indonesia adalah gerbang di sisi barat, maka hub internasional
berupa pelabuhan utama bagi pelayaran internasional perlu ditetapkan di pantai timur Pulau Sumatera.
Terkait dengan hal ini maka pelabuhan Kuala Tanjung dinilai dapat memenuhi syarat sebagai Alternatif
Pelabuhan Hub Internasional di sisi Barat Indonesia. Pelabuhan utama yang berfungsi sebagai hub
internasional di sisi Barat menjadi penting untuk membuka dan memperbesar peluang pembangunan di luar
Jawa dan pada saat yang sama mengurangi beban Pulau Jawa.
74    Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Jawa




                                            Tema Pembangunan:                        Terdiri dari 5                            Kegiatan Ekonomi Utama:
            Koridor                                                                  Pusat Ekonomi:
                                                                                                                               • Makanan-       • Perkapalan

            Ekonomi                         Pendorong Industri dan Jasa
                                            Nasional
                                                                                     • Jakarta
                                                                                     • Bandung
                                                                                                            • Yogyakarta
                                                                                                            • Surabaya
                                                                                                                                 Minuman
                                                                                                                               • Tekstil
                                                                                                                                                • Telematika
                                                                                                                                                • Alutsista

            Jawa                                                                     • Semarang                                • Peralatan
                                                                                                                                 Transportasi
                                                                                                                                                • Jabodetabek
                                                                                                                                                  Area




     Pelabuhan Utama                                Ke Kalimantan dan Sulawesi
     Internasional Tanjung Priok




                                                                                                                                            Pelabuhan Utama
                                                                                                                                            Internasional
                                                                                                                                            Tanjung Perak



                                                                                                                                                Ke Bali dan
                                                                                                                                                Nusa Tenggara




              Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi          Klaster Industri                                     Jalur Penghubung Pusat Ekonomi

              Simpul Industri Makanan                  Simpul Perkebunan Sawit                              Jalan Kereta Api

              Simpul Manufaktur Mesin                  Jalur Utama Keluar Koridor                           Jalur Eksisting
              dan Alat Angkut
                                                       Jaringan Pelayaran Domestik                          Pelabuhan




                                                                                      Doc. Astra Otoparts
                                                                                                                                               Masterplan P3EI
                                                                                                                                         Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                 75



                                           Overview Koridor Ekonomi Jawa
                                           Pengembangan Koridor Ekonomi Jawa mempunyai tema Pendorong Industri dan Jasa Nasional. Selain itu,
                                           strategi khusus Koridor Ekonomi Jawa adalah mengembangkan industri yang mendukung pelestarian daya
                                           dukung air dan lingkungan.

                                           Secara umum, Koridor Ekonomi Jawa memiliki kondisi yang lebih baik di bidang ekonomi dan sosial, sehingga
                                           Koridor Ekonomi Jawa berpotensi untuk berkembang dalam rantai nilai dari ekonomi berbasis manufaktur ke
                                           jasa. Koridor ini dapat menjadi benchmark perubahan ekonomi yang telah sukses berkembang dalam rantai
                                           nilai dari yang sebelumnya fokus di industri primer menjadi fokus di industri tersier, sebagaimana telah terjadi
                                           di Singapura, Shenzen dan Dubai.

                                           Koridor Ekonomi Jawa memiliki beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain:
                                           - Tingginya tingkat kesenjangan PDRB dan kesenjangan kesejahteraan di antara provinsi di dalam koridor;
                                           - Pertumbuhan tidak merata sepanjang rantai nilai, kemajuan sektor manufaktur tidak diikuti kemajuan
                                              sektor-sektor yang lain;
                                           - Kurangnya investasi domestik maupun asing;
                                           - Kurang memadainya infrastruktur dasar.



                                               PDRB
                                               untuk Kabupaten/Kota di Koridor Ekonomi Jawa

                                               IDR Juta




                                                                                                                                                 IDR 21,7 juta




                                                                                                                                      PDRB per kapita daerah
                                                                                                                                      berpenghasilan tinggi
                         Gambar 3.C.1 :
 Persebaran PDRB per Kapita pada saat                                                                                                 PDRB per kapita daerah
harga berlaku dan tingkat pertumbuhan                                                                                                 berpenghasilan rendah
    riil untuk Kabupaten/Kota di Koridor
               Ekonomi Jawa Tahun 2008     Sumber: Provinsi dan Kabupaten dalam angka, Badan Pusat Statistik, Analisis Tim            Laju Pertumbuhan tahunan




                                           Fokus pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Jawa adalah pada kegiatan ekonomi utama makanan-
                                           minuman, tekstil, dan peralatan transportasi. Selain itu terdapat pula aspirasi untuk mengembangkan kegiatan
                                           ekonomi utama perkapalan, telematika, dan alat utama sistem senjata (alutsista).
76    Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Jawa




     Makanan-Minuman
                                                                         Industri makanan-minuman adalah kontributor yang cukup signifikan terhadap PDB Indonesia. Pada tahun
                                                                         2008 nilai produksi industri makanan-minuman mencapai USD 20 Miliar dan tumbuh rata-rata sebesar 16
                                                                         persen setiap tahun. Disamping itu, industri makanan-minuman merupakan industri yang menyerap tenaga
                                                                         kerja paling besar diantara industri manufaktur lainnya. Pada tahun 2010, industri ini mampu menyerap
                                                                         tenaga kerja sebesar 3,6 juta orang atau terjadi peningkatan sebesar 3,28 persen dibandingkan dengan tahun
                                                                         2009.

                                                                         Kinerja lainnya dari industri makanan minuman ditunjukkan oleh peningkatan nilai ekspor dari industri ini selama
                                                                         periode Januari-Agustus 2010. Selama periode tersebut, nilai ekspor dari industri makanan terjadi peningkatan
                                                                         sebesar 16 persen dan minuman sebesar 13 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
                                                                                           Total Penjualan Makanan dan Minuman di Indonesia
                                                                         USD Miliar

                                                                                                                                                     Pertumbuhan Tahunan
                                                                                                                                                          2004-2008
                                                                                                            +16%
                                                                                                                                              20

                                                                                                                              16
                                                                                                                14

                                                                                      11           12




                                                                                                                                                                              Gambar 3.C.2 : Total
                                                                                                                                                                              Penjualan Makanan-
                                                                                                                                                                             Minuman di Indonesia


     Konsumsi produk susu di Indonesia
                                                                         sebelumnya.

                                                                         Produksi industri makanan-minuman menyumbang sekitar 22,3 persen dari total produksi manufaktur di
                                                                         Koridor Ekonomi Jawa atau kedua terbesar setelah industri permesinan. Besarnya produksi yang dihasilkan
                                                                         oleh industri makanan-minuman tidak terlepas dari banyaknya investasi yang terealisasikan untuk industri
                                                                         tersebut. Total investasi yang terealisasi di Indonesia pada industri makanan-minuman sampai dengan akhir
                                                                         tahun 2010 adalah IDR 25 Triliun; dimana IDR 9 Triliun merupakan investasi dari luar negeri/PMA dan IDR 16
                                                                         Triliun merupakan investasi dalam negeri/PMDN. Industri makanan-minuman menduduki peringkat tertinggi
                                                                         untuk jumlah PMDN yang terealisasikan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 ini, investasi pada industri
                                                                         makanan-minuman ditargetkan untuk mencapai IDR 38,87 Triliun.

                                                                         Susu adalah salah satu produk industri makanan-minuman yang mempunyai potensi untuk dikembangkan
                                                                         karena konsumsi produk susu per-kapita di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan Cina,
                                                                         Malaysia, dan India. Hal ini dapat dilihat sebagai peluang, karenanya penjualan produk susu di Indonesia
                                                                         diproyeksikan akan tumbuh sebesar 17 persen setiap tahunnya.

                                                                         Walaupun industri makanan-minuman tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, namun terdapat tantangan
                                                                         dalam penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi. Hal ini menghambat industri makanan-
                         Yoghurt
                                                                         minuman tumbuh dengan optimal sesuai potensinya. Salah satu regulasi yang dianggap cukup menghambat
                    Euromonitor; Hasil Wawancara; Analisis Tim           pertumbuhan industri makanan-minuman adalah peraturan yang menyebabkan tarif Bea Masuk Produk
                                                                         Jadi yang terbuat dari bahan baku tepung beras, kentang, susu, dan cokelat lebih rendah dibandingkan
                                                        Gambar 3.C.3:    dengan tarif Bea Masuk dari bahan bakunya sendiri. Tantangan regulasi lainnya yang juga dianggap cukup
                                               Konsumsi Produk Susu di
                                                            Indonesia
                                                                         menghambat adalah pengenaan Bea Masuk untuk bahan baku kemasan. Pengenaan Bea Masuk telah
                                                                         mendorong terjadinya kenaikan harga kemasan yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga produk dalam
                                                                         kemasan, seperti permen dan biskuit. Dalam hal ekspor, tantangan yang dihadapi adalah biaya transportasi
                                                                                                                                                  Masterplan P3EI
                                                                                                                                            Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                            77



                                            yang tinggi jika dibandingkan dengan margin nilai tambah produk makanan-minuman yang kecil.

                                            Strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut berupa:
                                            - Pemenuhan kebutuhan domestik yang diproyeksikan tumbuh dengan pesat, melalui upaya langkah-
                                               langkah pemasaran yang lebih efektif;
                                            - Peningkatan kemampuan ekspor regional untuk produk dengan nilai tambah tinggi, melalui peningkatan
                                               penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan pemberian “label” (branding) yang kuat.

                                            Regulasi dan Kebijakan Untuk menjalankan strategi tersebut diperlukan langkah-langkah terkait
                                            regulasi dan kebijakan sebagai berikut:
                                            - Mereformasi kebijakan dan peraturan yang terkait untuk lebih menarik investasi asing ataupun dalam
                                               negeri agar Bea Masuk untuk bahan baku tepung beras, kentang, susu, dan coklat lebih rendah
                                               dibandingkan dengan Bea Masuk produk hilirnya (Peraturan Menkeu No. 241/ PMK.011/2011 Tentang
                                               Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor);
                                            - Mereview kebijakan untuk penurunan biaya bahan baku kemasan untuk peningkatan daya saing produk
                                               kemasan makanan-minuman (Peraturan Menkeu No. 19/2009 tentang Penetapan Tarif BM atas Barang
                                               Impor Produk-produk Tertentu dalam rangka penurunan Bea Masuk untuk bahan baku kemasan yaitu
                                               polypropylene dan polyethylene).

                                            SDM dan IPTEK Pengembangan kegiatan ekonomi utama makanan-minuman memerlukan dukungan
                                            langkah-langkah pengembangan SDM dan teknologi seperti:
                                            - Penarikan sumber daya manusia yang berkualitas dari dalam dan luar negeri;
                                            - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga ahli lokal yang mendukung industri makanan-minuman.

Tekstil
                                            Industri tekstil adalah salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (lebih dari 1,3 juta orang secara
                                            langsung). Dari jumlah tenaga kerja tersebut, lebih dari setengah (600 ribu orang) bekerja di industri tekstil

                                            Penyerapan Tenaga Kerja Untuk Setiap
                                            Rantai Nilai Kegiatan Ekonomi Utama Tekstil

                                            Tenaga Kerja (dalam ribu)
                                             1.500


                                                                                                              % Perusahaan berdasarkan ukuran
                                                                                          30

                                                                                 240
                                             1.000


                                             1.000                      381



                                                                                                1.399

                                                          748




                         Gambar 3.C.4 :
          Penyerapan Tenaga Kerja untuk                                                                                                                   Gambar 3.C.5 :
              Setiap Rantai Nilai Kegitan                                                                                                   Persentase Perusahaan Tekstil
                          Utama Tekstil                                                                                                              Berdasarkan Ukuran
                                                Sumber: API
78   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Jawa




                                                           garmen yang juga merupakan industri padat karya.

                                                           Industri tekstil juga merupakan salah satu sumber devisa yang penting sebagai satu-satunya manufaktur non-migas
                                                           Ekspor dan Impor Barang Dagangan                                    10 Besar Komoditi Ekspor Indonesia ke US
                                                           Non Minyak dan Gas Indonesia                                        Berdasarkan Nilai (2007)
                                                                                                                               USD Juta
                                                           USD Miliar
                                                                                                                             2.000
                                                                                                            Net Ekspor

                                                                                                                                                                             Gambar 3.C.7:
                                                                                                                                                                             Sepuluh Besar
                                                                                                                                                                               Ekspor ke US
                                                                                                                             1.500                                        Berdasarkan Nilai
                                                                                                                                                                              (Tahun 2007)


                                                                                                                             1.000




                                                                                                                              500




                                       Gambar 3.C.6 :
                              Jumlah Ekspor dan Impor
                            Komoditas Non Minyak dan           Catatan: Impor memberikan nilai negatif
                                        Gas Indonesia          Sumber: WTO trade statistic, US Census Bereau; Analisis Tim



                                                           dengan net ekspor positif. Produk tekstil juga merupakan komoditi ekspor terbesar Indonesia ke Amerika Serikat.

                                                           Pada persaingan global, nilai ekspor tekstil Indonesia ke Amerika dan Jepang terpaut sangat jauh dengan nilai
                                                           ekspor tekstil Cina ke kedua negara tersebut. Sementara, kebijakan di banyak negara membatasi impor yang
                                                           didominasi oleh negara tertentu, sehingga hal ini merupakan peluang bagi Indonesia.

                                                           Sementara, kontribusi produk tekstil terhadap PDB nasional cukup signifikan, yaitu sebesar IDR 90 Triliun pada
                                                           tahun 2007, walaupun sempat turun karena krisis di tahun 2009, produk tekstil diperkirakan dapat terus


                                                           IDR Triliun                                                                          Pertumbuhan         Pertumbuhan
                                                                                                                                                Tahunan             Tahunan
                                                                                                                                                2004-2009           2009-2013




                                       Gambar 3.C.8 :
                               Perkiraan Pertumbuhan                                                                                                                Sumber: Analisis Tim
                                        Industri Tekstil
                                                                                                                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                                        Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                                                                                         79



                                                                                  meningkat di masa yang akan datang.

                                                                                  Dari sisi hulu, Indonesia masih mengimpor 90 persen kapas alam bahan baku. Indonesia memiliki iklim yang cocok
                                                                                  untuk budi daya kapas, sehingga peluang integrasi ke arah hulu untuk mengurangi kebergantungan impor dan
                                                                                  meningkatkan nilai tambah perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dari sisi hilir, saat ini telah mulai berkembang
                                                                                  industri desain garmen di Jakarta. Desain adalah kegiatan dengan nilai tambah yang tinggi, sehingga perlu didukung

                                                                                      Total penjualan produk tekstil sampai pada konsumen akhir                                                       Pertumbuhan
                                                                                      IDR Triliun                                                                                                     Tahunan
                                                                                                                                                                                                      2008-2013
                                                                                          320

                                                                                                                                                                 256
                                                                                          280
                                                                                                                                                    212
                                                                                                                            +21%                                  42     Lainnya1                     21%
                                                                                          240
                                                                                                                                                     35
                                                                                                                                                                  19     Pakaian Jadi                 22%
                                                                                          200                                            175         16

                                                                                                                                         29
                                                                                          160                               145
                                                                                                                                         13
                                                                                                               120           24
                                                                                          120       98                       11
                                                                                                                20
                                                                                                    16          9
                                                                                           80        7                                                           195
                                                                                                                                                     161
                                                                                                                                         133                             Garmen                       21%
                                                                                                                            110
                                                                                           40                   91
                                                                                                    75

                                                                                            0
                                                                                                  2008        2009         2010         2011        2012         2013

                                                                                                1. Lainnya meliputi material pakaian dan pengeluaran untuk pembersihan, perbaikan, dan sewa pakaian
                                                                                                sumber: Euromonitor; Analisis Tim                                                                                     Gambar 3.C.10:
                                                                                                                                                                                                        Total Penjualan Produk Tekstil
                                                                                                                                                                                                        Sampai Pada Konsumen Akhir




                                                                                  oleh kemampuan desain yang mampu bersaing.

Umur mesin tekstil di Indonesia                            Kurang dari 20 tahun   Secara umum, Industri tekstil merupakan jenis industri yang padat karya, sehingga kemudahan dalam
% Mesin                                                    Lebih dari 20 tahun    penyerapan tenaga kerja menjadi sangat penting, dan saat ini peringkat Indonesia di bawah Cina, India, Thailand.
100                                               7                               Secara spesifik, industri tekstil hulu (serat menjadi kain) sebagai jenis industri yang padat modal dan full technology
                           18           16                  22
                                                                                  sangat memerlukan energi yang besar, sehingga ketersediaan dan harga listrik berpengaruh terhadap tingkat daya
               36
 80                                                                               saing produk yang dihasilkan (harga listrik Indonesia di atas Cina dan Vietnam).

                                                                                  Hal lain yang menghambat adalah tingginya biaya angkut produksi melalui pelabuhan, karena tingkat efisiensi
 60                                                                               pelabuhan Indonesia yang sangat rendah. Waktu turnaround kapal di pelabuhan Jakarta, Semarang, dan Surabaya
                                                 93                               adalah 67, 77, dan 38 jam yang jauh lebih lama dibandingkan Singapura yang hanya 26 jam.
                                        84                  78
 40                        82
               64
                                                                                  Disamping beberapa faktor penghambat pengembangan industri tekstil tersebut di atas, kondisi peralatan
                                                                                  indsutri tekstil juga mempengaruhi produktivitas tekstil selama ini, dimana mayoritas alat tekstil yang dimiliki
 20                                                                               sudah berusia lebih dari 20 tahun.

                                                                                  Untuk mengembangkan sektor ini, perlu dikembangkan strategi untuk menangkap kembali pasar domestik dan
  0                                                                               meningkatkan nilai ekspor dengan menguatkan peran Indonesia sebagai negara tujuan penghasil produk tekstil. Di
          Pemintalan     Tenun         Rajut   Finishing   Garmen                 samping itu juga terdapat peluang untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai dari hulu (produksi bahan mentah)
      Sumber: Kementerian Perindustrian, 2006, Analisis Tim                       hingga hilir (desain-produksi garmen) sehingga tercipta integrasi vertikal serta dapat meningkatkan daya saing.

Gambar 3.C.9:
Umur Mesin Tekstil di Indonesia (Tahun 2006)                                      Sebagian besar produksi tekstil Indonesia terpusat di Jawa (94 persen), dimana Jakarta, Bandung, Semarang
80     Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Jawa




                                                    merupakan hub produksi utama, selain industri-industri hulu pembuat serat di Purwakarta, Subang dan Tangerang.

                                                    Regulasi dan Kebijakan Untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi utama tekstil, terutama di Jawa,
                                                    diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan berupa:
                                                    - Peningkatan kerja sama bilateral dengan negara pengimpor tekstil, hal ini didukung oleh adanya kebijakan di
                                                        banyak negara yang membatasi impor yang didominasi oleh negara tertentu;
                                                    - Peninjauan kembali terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk lebih meningkatkan iklim
                                                        usaha dan investasi, karena industri tekstil secara umum adalah padat karya;
                                                    - Pemberian insentif untuk kegiatan tekstil dengan nilai tambah yang tinggi seperti desain;
                                                    - Penangkapan pasar domestik industri tekstil yang diproyeksikan tumbuh pesat (21 persen);
                                                    - Peningkatan pengawasan terhadap masuknya produk impor (legal maupun ilegal), khususnya di pelabuhan-
                                                        pelabuhan ekspor-impor, yang semakin banyak membanjiri pasar lokal, disamping meningkatkan kualitas
                                                        produk nasional agar dapat menahan arus impor yang cukup besar.

                                                    Konektivitas (infrastruktur) Hal lain yang memerlukan perhatian dalam pengembangan kegiatan
                                                    ekonomi utama tekstil adalah peningkatan konektivitas melalui dukungan pelayanan infrastruktur, yang dalam hal
                                                    ini berupa:
                                                    - Peningkatan penyediaan produksi dan kelayakan harga listrik (yang dapat bersaing dengan harga listrik di Cina
                                                         dan Vietnam);
                                                    - Peningkatan efisiensi waktu angkut (waktu turnaround kapal) melalui pelabuhan-pelabuhan utama, seperti:
                                                         Jakarta, Semarang dan Surabaya;
                                                    - Penurunan biaya angkut (Terminal Handling Charge), agar lebih rendah jika dibandingkan Singapura, Filipina,
                                                         Malaysia, serta Thailand.

                                                    SDM dan IPTEK Pengembangan kegiatan ekonomi utama tekstil yang padat karya dan juga padat modal serta
                                                    full of technology memerlukan upaya-upaya terkait pengembangan SDM dan IPTEK, yaitu:
                                                    - Penyediaan dan peningkatan jalur pendidikan vokasional yang tepat, khususnya di bidang desain produk-
                                                          produk tekstil;
                                                    - Penyediaan dukungan untuk upgrade mesin/alat yang sudah tua dan peningkatan teknologi pertekstilan;




     Peralatan Transportasi                         -   Peningkatan inovasi teknologi untuk produk tekstil sehingga dapat meningkatkan penjualan produk tekstil
                                                        sampai pada konsumen akhir, baik dalam bentuk pakaian jadi (garmen), maupun produk-produk tekstil lainnya.

                                                    Sektor industri peralatan dan mesin di Jawa memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Lebih dari 80
                                                    persen kontribusi PDB dari sektor peralatan dan mesin berasal dari Koridor Ekonomi Jawa.


                                                                            Persentase kontribusi segmen
                                                                                peralatan dan mesin1
                                                                                         (%)
                                                                                               1
                                                                                    100                     4        Lainnya
                                                                                                            3
                                                                                                                     Peralatan komunikasi
                                                                                               22
                                                                                                                     Mesin dan perlengkapan
                                                                                     80
                                                                                                                     Peralatan transportasi

                                                                                     60        33


                                                                                     40
                                                                                                            93

                                                                                     20        44


                                                                                      0
                                                                                            Jawa Barat     Jakarta

     1. Berdasarkan nilai tambah pada harga pasar
     Sumber: BPS; Analisis Tim                                                                                                                                                         Gambar 3.C.10:
                                                                                                                           Persentase Kontribusi Segmen Peralatan dan Mesin di Jakarta dan Jawa Barat
                                                                                                                                                                                                                             Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                                                       Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                                                                                                  81




                                                                          Di sektor industri peralatan dan mesin, segmen peralatan transportasi merupakan kontributor terbesar.
                                                                          Sebagai contoh, 93 persen dari sektor peralatan dan mesin di Jakarta datang dari segmen peralatan

                                                                                                                                                    300        Kepemilikan mobil per 1.000 Orang

                     Nilai Penjualan Kendaraan Bermotor                                                                                                                                                                          Malaysia

                     IDR Triliun                                                                                                                                                                       Romania

                     200                                                                                 Pertumbuhan
                                                                                                                                                    200
                                                                                                    Tahunan 2003-2009                                                                                                                 Russia
                                                    +13%                             172,5                                                                                                             Kazakhstan
                                                                                                                                                                                                                        Mexico
                     160                                                                                                                                                                 Ukraine
                                                                                                                                                                                                      South Africa               Argentina
                                                144,3                     148,2
                                                                                     66,7         Roda Dua         +16%                                                          Egypt
                                                                                                                                                                                                                             Chile
                                                                                                                                                                                                       Brazil
                                                                 119,0                                                                              100                                                         Iran
                     120                         50,1                      60,1                                                                                                              Turkey
                                       99,0               99,3
                                                                  45,6                                                                                                ASEAN 2007 Indonesia 2012
                               82,3                                                                                                                                                          Indonesia 2017
                      80                                                                                                                                      Indonesia 2007
                                       37,8               42,8                                                                                                                        Sri Lanka Thailand
                                                                                                                                                              Pakistan India           China
                               27,8                                                                                                                            Vietnam
                                                                                                                                                          0                  Philippines
                                                 94,2                                105,8 Roda Empat              +12%
                      40                                                   88,1                                                                                2.000    4.000    6.000     8.000   10.000 12.000 14.000 16.000
                                       61,2               56,5    73,4
                               54,5
                                                                                                                                                                PDB per kapita (USD PPP)

                       0                                                                                                                                      Catatan: Data dikumpulkan untuk negara-negara dengan PPP per kapita ,
                                                                                                                                                              USD 15,000; negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia,
                              2003     2004     2005     2006     2007     2008      2009                                               Gambar 3.C.12:
                                                                                                                                                              Filipina, dan Vietnam
Gambar 3.C.11:
Nilai Penjualan                                                                                                                       Kepemilikan Mobil
Kendaraan Bermotor         Sumber: Euromonitor; Data Konsultan; AISI; Analisis Tim                                                      per 1.000 orang       Sumber: Euromonitor; Data Konsultan; AISI; Analisis Tim



                                                                         transportasi. Industri peralatan transportasi terkonsentrasi dan membentuk hub utama produksi peralatan
                                                                         transportasi di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Karawang/Purwakarta (greater Jakarta).

                                                                         Industri peralatan transportasi berpeluang besar untuk tetap berkembang, karena kepemilikan kendaraan di
                                                                         Indonesia saat ini masih rendah dan diperkirakan akan semakin naik seiring dengan meningkatnya PDB.

                                                                         Lebih jauh, pertambahan penjualan mobil tersebut diharapkan dapat diikuti oleh pertumbuhan produksi
                                                                          Perbandingan Pertumbuhan Produksi Industri Komponen Transportasi

                                                               India                                                                                             16,1
                                                          Indonesia                                                               11,1
                                                             ASEAN                                                             10,4
                                                           Thailand                                                            10,4
                                                              China                                                            10,0
                                                             Russia                                                  7,4
                                                              Czech                                         4,9
                                                             Poland                                 4,2
                                                            Mexico                                 3,9
                                                              Brazil                              3,8
                                                             Turkey                               3,2
                                                                 Iran                         2,8
                                                                Italy                       2,1
                                                           Germany                    1,3                                                                         Laju pertumbuhan (%)
                                                                USA                                                                                                  (CAGR 2007 - 2012)
                                                                                     1,1

                                                                                                                                                                                                                                Gambar 3.C.13:
                                                                         0                              5                 10                         15                         20                          Perbandingan Pertumbuhan Produksi
                                                                          Sumber: API; Indotextile, Analisis Tim                                                                                                 Industri Komponen Transportasi
82   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Jawa




                                                    Produksi Kendaraan di Indonesia untuk
                                                    Penjualan Ekspor dan Domestik
                                                              (Ribu Unit)
                                                                                                                                                          Pertumbuhan
                                                                 800
                                                                                                                                                       Tahunan 2006-2008
                                                                                                                        600,6

                                                                 600                                                    101,0         produksi untuk       80.6%
                                                                                                                                      ekspor
                                                                                                     411,6

                                                                 400              296
                                                                                                      60,3
                                                                                   31
                                                                                                                        499, 6        produksi untuk
                                                                                                                                                           37.3%
                                                                 200                                                                  penjualan
                                                                                                     351,4
                                                                                  265                                                 domestik


                                                                    0
                                                                                  2003               2004                 2005
                                                               Persentase
                                                               Produksi untuk      10,5               14,6               16,8
                                                               Ekspor

                                       Gambar 3.C.14:
                                 Produksi Kendaraan di
                            Indonesia untuk Ekspor dan
                               Penjualan Dalam Negeri                       Sumber: Euromonitor; Data Konsultan; AISI; Analisis Tim




                                                           industri komponen transportasi seperti yang diproyeksikan pada Gambar 3.C.13

                                                           Disamping pasar domestik yang besar, Indonesia juga berpeluang untuk meningkatkan ekspor kendaraan.
                                                           Meskipun produksi untuk ekspor belum besar dalam beberapa tahun terakhir produksi untuk ekspor
                                                           bertumbuh dua kali lebih cepat daripada penjualan domestik.

                                                           Di sisi lain, kegiatan ekonomi utama peralatan transportasi menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan
                                                           untuk tumbuh dan berkembang. Ketersediaan tenaga listrik merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh
                                                           industri ini. Pemadaman berkala dan biaya yang tinggi adalah hambatan yang banyak dikeluhkan pengusaha.

                                                           Keterbatasan infrastruktur pelabuhan juga berpotensi menghambat perkembangan industri ini.
                                                           Pengembangan dan pengoperasian car terminal di Tanjung Priok dirasakan sebagai hal yang kritis, walaupun
                                                           dalam jangka menengah diproyeksikan adanya penambahan terminal.

                                                           Keterbatasan SDM yang terampil dan berkemampuan juga merupakan hal kritis yang perlu dibenahi dalam
                                                           rangka menarik lebih banyak Original Equipment Manufacture (OEM) untuk berinvestasi di Indonesia.

                                                           Secara rinci, permasalahan yang dihadapi oleh industri peralatan transportasi untuk tumbuh dan berkembang
                                                           dapat diuraikan sebagai berikut:
                                                           - Regulasi dan kebijakan negara ASEAN lebih mendorong pengembangan industri kendaraan bermotor dan
                                                               komponennya sehingga impor kendaraan bermotor CBU dari ASEAN (Thailand) lebih besar dibandingkan
                                                               ekspor kendaraan bermotor CBU ke negara ASEAN (Thailand);
                                                           - Belum adanya insentif khusus bagi pengembangan industri kendaraan bermotor dan komponennya yang
                                                               berbasis teknologi masa depan Fuel Efficient Car;
                                                           - Kebijakan industri kendaraan bermotor roda dua belum efektif;
                                                           - Semakin banyaknya komponen kendaraan bermotor yang masuk dari China, Thailand dan India dengan
                                                               kualitas rendah dan harga murah;
                                                           - Regulasi/kebijakan yang sekarang berlaku belum dapat menarik minat untuk investasi pengembangan
                                                               industri otomotif;
                                                           - Regulasi yang ada saat ini tidak mendukung industri otomotif untuk melakukan ekspor.

                                                           Strategi yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut berupa:
                                                           - Meningkatkan kapasitas dalam rangka antisipasi perkembangan pasar domestik dan ekspor tahun 2015
                                                                                                             Masterplan P3EI
                                                                                                       Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                               83



                 dan 2025, dengan memberikan prioritas investasi industri kendaraan bermotor tertentu dan komponen
                 utamanya periode 2011-2014;
             -   Mengembangkan kemampuan rancang bangun kendaraan;
             -   Meningkatkan peran dalam membangun harmonisasi dan standar industri kendaraan bermotor dalam
                 kancah internasional;
             -   Memperbaiki kebijakan insentif investasi;
             -   Memperbaiki kebijakan pengembangan ekspor;
             -   Memperbaiki kebijakan pengembangan pasar domestik.

             Regulasi dan Kebijakan Untuk mendukung strategi dan upaya penyelesaian berbagai permasalahan
             tersebut di atas, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan, yaitu:
             - Memperkuat struktur industri otomotif melalui penambahan jumlah industri komponen utama kendaraan
                  bermotor, engine, drive train, dan axle;
             - Merevisi aturan Ambang Batas emisi gas buang dan kebisingan, serta membangun industri kendaraan
                  bermotor berbahan bakar alternatif;
             - Berperan aktif dalam kancah global (membangun harmonisasi dan standar industri kendaraan bermotor);
             - Harmonisasi tarif dengan adanya FTA, untuk hulu dan hilir;
             - Kebijakan insentif, diusulkan penurunan tax allowance, Biaya Masuk (BM) dan PPn;
             - Kebijakan pengembangan ekspor, diusulkan penurunan Biaya Masuk (BM) dan PPh;
             - Kebijakan pengembangan pasar domestik, diusulkan penurunan Biaya Masuk (BM), PPn, BBN, PKB;
             - Diusulkan pemberian insentif pada OEM untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi;
             - Dengan adanya AFTA, OEM memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan basis produksi sehingga
                  penguatan hubungan dengan OEM yang ada maupun OEM yang baru adalah hal yang krusial. Perlu diciptakan
                  iklim yang menarik untuk investasi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.

             Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama transportasi memerlukan
             dukungan konektivitas atau infrastuktur berupa:
             - Peningkatan kapasitas dan penyediaan tenaga listrik yang memadai untuk menghindari pemadaman
                 berkala dan dapat menurunkan biaya yang tinggi;
             - Pengembangan dan pengoperasian terminal khusus kendaraan bermotor di pelabuhan Tanjung Priok atau
                 dalam jangka pendek dilakukan penambahan terminal.

             SDM dan IPTEK Terkait SDM dan IPTEK untuk pengembangan kegiatan ekonomi utama transportasi,
             diperlukan langkah-langkah:
             - Mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, dimana saat ini, kemampuan manufaktur Indonesia
                 terbatas pada aktivitas dengan nilai tambah rendah (hal ini penting untuk menaikkan posisi manufaktur
                 Indonesia dalam rantai nilai yang tidak lagi hanya memproduksi komponen plastik bodi yang sederhana
                 tetapi juga memproduksi komponen elektris dan transmisi yang kompleks);
             - Meningkatkan kemampuan SDM agar dapat menyediakan cukup tenaga ahli/terampil sehingga mampu
                 mengerjakan pekerjaan dengan nilai tambah lebih tinggi, terutama untuk menarik investasi OEM di


Perkapalan       Indonesia, khususnya di Jawa.




             Sebagai negara maritim yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas, Indonesia tentunya memerlukan
             sarana transportasi kapal untuk menjangkau pulau-pulau dan menghubungkan daratan yang satu ke daratan
             yang lainnya. Disinilah peran kapal sangat dibutuhkan, tidak hanya sebagai sarana transportasi penumpang
             dan barang, namun juga untuk mendukung sistem pertahanan di wilayah perairan Indonesia.

             Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, industri perkapalan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang
             cukup baik. Pada bulan Maret 2010, Indonesia telah memiliki armada sebanyak 9.309 unit kapal (11,95 juta
             Gross Tonnage) atau meningkat sebanyak 3.268 unit kapal (54,1 persen) dibandingkan dengan bulan Maret
             2005 yang hanya memiliki 6.041 unit kapal (5,67 juta Gross Tonnage) (IPERINDO,2011). Peningkatan ini
             merupakan dampak dari diberlakukannya asas cabotage yaitu angkutan dalam negeri 100 persen diangkut
84          Masterplan P3EI
            Koridor Ekonomi Jawa




                  10.000
                                                          9.309                       oleh Kapal Berbendera Indonesia (Inpres No.5 /2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional).
                   9.000

                   8.000
                                                                                      Dalam skala nasional, tantangan utama yang dihadapi oleh industri perkapalan adalah meningkatkan kapasitas
                                                                         3.268 unit
                                                                            (54.1%)   industri galangan kapal nasional dalam membuat kapal. Hal ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya
                   7.000
                                      6.041                                           asas cabotage yang dinilai oleh sejumlah kalangan terlalu cepat dan kurang sejalan dengan kemampuan
     Unit kapal




                   6.000                                                              industri dalam negeri untuk membuat kapal. Dalam skala internasional, tantangan utama yang dihadapi
                   5.000                                                              adalah meningkatkan peranan Indonesia dalam pembangunan kapal di dunia. Indonesia merupakan negara
                   4.000                                                              maritim terbesar di dunia, namun posisi Indonesia dalam peranan pembangunan kapal di dunia masih jauh
                                                                                      di bawah Vietnam. Saat ini Indonesia berada di posisi ke-18, sementara Vietnam berada di posisi ke-5. Posisi
                   3.000
                                                                                      puncak dipegang oleh Cina, disusul oleh Korea Selatan dan Jepang (Investor Daily, 2009; IPERINDO,2011)1 .
                   2.000

                   1.000                                                              Strategi yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut berupa:
                      0                                                               - Peningkatan pendayagunaan kapal hasil produksi dalam negeri;
                               s.d. 31 Maret 2005   s.d. 31 Maret 2010                - Peningkatan kapasitas dan kemampuan industri perkapalan;
                           Sumber: IPERINDO; 2011                                     - Pengembangan industri pendukung perkapalan (komponen perkapalan); serta
                                                                                      - Peningkatan dukungan sektor perbankan terhadap industri perkapalan.
      Gambar 3.C.15:
      Peningkatan Jumlah Armada
      Niaga Nasional Berbendera
      Indonesia (Posisi Maret
                                                                                      Regulasi dan Kebijakan Untuk dapat mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama
      2005 vs Maret 2010)                                                             perkapalan di Jawa, sama halnya dengan Sumatera, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan terkait
                                                                                      sebagai berikut:
      1
       Investor Daily, 2009, “Investasi Galangan Kapal Butuh US$ 5,4 Miliar”,         - Meningkatkan jumlah dan kemampuan industri galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal
      http://www.ptppa.com/index.php?option=com_content&view=article&i
      d=98%3Ainvestasi-galangan-kapal-butuh-us54-miliar&catid=1%3Alatest-                 sampai dengan kapasitas 50.000 DWT (Dead Weight Tonnage), semantara galangan kapal yang memiliki
      news&lang=in, dilihat 6 April 2011-04-06                                            fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun/mereparasi kapal sampai
      IPERINDO, 2011, “Potensi Sektor Industri dan Manufaktur Bidang Perkapalan”,
      disampaikan pada Rapat Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi                 dengan kapasitas 300.000 DWT diarahkan pengembangannya di luar Jawa atau Sumatera;
      Indonesia 2011-2025, Hotel Borobudur, 8 Februari 2011
                                                                                      - Memberikan prioritas bagi pembuatan dan perbaikan di dalam negeri untuk kapal-kapal di bawah 50.000 DWT;
                                                                                      - Meninjau kembali Kepres No. 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan
                                                                                          Bukan Baru, dalam rangka pendayagunaan industri galangan kapal nasional beserta industri pendukungnya;
                                                                                      - Memberikan prioritas bagi pembuatan kapal-kapal penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
                                                                                          yang sudah mampu dibuat di dalam negeri, kecuali untuk jenis kapal tipe C;
                                                                                      - Menetapkan tingkat suku bunga dan kolateral yang wajar untuk pinjaman dari bank komersial serta
                                                                                          pemberian pinjaman lunak yang difasilitasi oleh Pemerintah;
                                                                                      - Melakukan penataan dukungan finansial yang kuat dari sejumlah lembaga keuangan di dalam negeri
                                                                                          untuk pembiayaan produksi pengadaan kapal nasional dalam rangka memenuhi ketentuan asas cabotage;
                                                                                      - Menata ulang kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hulu hingga hilir di industri
                                                                                          perkapalan dalam rangka memangkas ongkos produksi;
                                                                                      - Menata ulang kebijakan penetapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DPT) bagi industri perkapalan,
                                                                                          dimana BM DPT hanya ditujukan bagi komponen perkapalan yang belum diproduksi di Indonesia.

                                                                                      Konektivitas (Infrastruktur) Upaya pengembangan industri perkapalan di Jawa memerlukan
                                                                                      dukungan konektivitas (infrastruktur) berupa:
                                                                                      - Pembangunan dermaga, fasilitas break water, jalur akses utama dan jalur akses terminal pada pelabuhan-
                                                                                          pelabuhan yang dimanfaatkan untuk kegiatan industri perkapalan;
                                                                                      - Penyediaan pembangkit listrik;
                                                                                      - Penyediaan instalasi pengolahan air bersih dan fasilitas pengolahan limbah.

                                                                                      SDM dan IPTEK Upaya pengembangan kegiatan ekonomi utama perkapalan perlu juga didukung oleh
                                                                                      pengembangan SDM dan IPTEK, berupa:
                                                                                      - Peningkatan kemampuan SDM perkapalan dalam membuat desain kapal melalui pembangunan sekolah
                                                                                          khusus di bidang perkapalan untuk meningkatkan kemampuan produksi industri shaft, propellers, steering
                                                                                          gear, dan deck machinery di dalam negeri;
                                                                                      - Pengembangan pendidikan untuk menunjang peningkatan kemampuan industri bahan baku komponen kapal;
                                                                                      - Peningkatan fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium uji perkapalan agar sesuai dengan standar
                                                                                          International Maritime Organization (IMO);
                                                                                      - Pengadaan pelatihan secara periodik yang ditujukan kepada tenaga kerja di industri perkapalan.
                                                                                                                                                                                          Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                    Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                                                            85




Telematika
                                                                                        Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional,
                                                                                        telematika telah diakui sebagai industri andalan masa depan. Disamping itu, telematika (ICT) merupakan
                                                                                        Meta Infrastruktur2) yang tepat dan menjadi prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan
                                                                                        ekonomi. Karena itu pengembangan telematika perlu terus dipercepat guna meningkatkan daya saing bangsa
                                                                                        dan mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan.

                                                                                        Telematika telah mampu menyediakan jangkauan dan pilihan layanan yang semakin memudahkan berbagai
                                                                                        lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses komunikasi baik suara, gambar maupun data. Saat ini, kecuali
                                                                                        Maluku dan Papua, seluruh kota besar di pulau Jawa dan pulau-pulau utama lainnya telah dijangkau oleh
                                                                                        backbone jaringan serat optik. Sementara itu, pasar produk telematika juga semakin membesar setiap
                                                                                        tahunnya. Pada tahun 2009, pasar produk meliputi produk Hardware USD 979,9 Juta, Consulting USD 211,7
                                                                                        Juta, Software USD 110,3 juta (HP Indonesia, 2009).

                                                                                        Namun demikian untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di masa depan,
                                                                                        pengembangan infrastruktur telematika perlu disesuaikan dengan kecenderungan internasional dan perkembangan
                                                                                        teknologi baru yang tersedia. Untuk itu pemerintah Indonesia telah menargetkan pembangunan National
2
 Meta Infrastruktur adalah infrastruktur pemberdaya yang mampu                          Broadband Network (NBN) dalam kurun waktu 2010-2015. Hal ini sejalan dengan studi Bank Dunia (2009)
meningkatkan daya guna infrastruktur lainnya
                                                                                        yang menyatakan bahwa untuk negara berkembang setiap 10 persen peningkatan penetrasi broadband dapat
                                                                                        meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen. Sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama nasional,
                                                                                                                             Persentase Kapasitas Broadband Terpasang
                                                                                                    80%

                                                                                                    70%
                                                                          Persentase Broadband




                                                                                                    60%
                                                                                Terpasang




                                                                                                    40%

                                                                                                    30%

                                                                                                    20%

                                                                                                    10%

                                                                                                       0
                                                                                                                2010       2011          2012            2013            2014            2015

                                                                                                 s/d 1 Mbps     19%        15%          11%              7%              3%              2%
                                                                                                 1-4 Mbps       60%        53%          42%              29%             19%             8%
                                                                                                 20 Mbps        21%        31%          43%              56%             68%            75%

                                                        Gambar 3.C.16:
                                                                                                 100 Mbps        0%        1%            4%              7%              11%            15%
                                              Target Transformasi Akses
                                                    Wireline 2010-2015                     Sumber: Telkom Indonesia,2011



                                                                                         pengembangan NBN diintegrasikan kedalam MP3EI.

                                                                                         Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan infrastruktur telematika adalah mewujudkan NBN yang
                                                                                         berangkat dari pengembangan jaringan Telkom Super Highway dan jaringan operator lainnya yang sudah ada
                                                                                         saat ini. Dengan pengembangan telematika ini ditargetkan pada tahun 2014, 8 persen dari seluruh rumah
                                                                                         tangga atau 30 persen dari seluruh penduduk sudah memiliki akses broadband.

                                                                                         Namun demikian pembangunan NBN ke depan untuk memacu pertumbuhan ekonomi juga harus disinkronkan
                                                                                         dengan upaya merevitalisasi industri telematika dalam negeri, mengingat selama ini kemajuan sektor telematika
                                                                                         sebagian besar masih bergantung kepada barang impor. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
                                                                                         menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur telematika mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan
                                                                                         belanja modal (CAPEX) perangkat telematika sekitar IDR 40 Triliun pada kurun waktu 2004-2005 dan jumlah ini
86   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Jawa




                                                                                                                            2008           2009            2010                                       2014
                                                                         Jumlah Penduduk (juta)                             238            240             242                                        252
                                                                         Jumlah Rumah Tangga (juta)                          61             62              63                                         66
                                                                         Jumlah Pelanggan Broadband (juta)                  0,41           0,85            1,25             TARGET                    19,7
                                                                         Penetrasi BB (% Rumah Tangga)                      0,2%           0,4%            0,5%            PENETRASI                   8%
                                                                                                                                                                          BROADBAND
                                                      Gambar 3.C.18:     Penetrasi BB (% Penduduk)                          0,7%           1,4%             2%                                        30%
                                                      Target Layanan
                                                  Telematika Nasional




                                                                        semakin meningkat dari tahun ke tahun, terlebih dengan tumbuhnya kebutuhan atas kapasitas broadband nasional.
     Layer 0      • Industri Konten
                                                                        Struktur industri telematika dapat digambarkan dalam bentuk layers, dimana industri yang berada di lapisan atas
                                                                        bertumpu pada keberadaan industri di lapisan bawahnya, (Struktur Lapisan Industri Telematika) seperti gambar
     Layer 1      • Industri Aplikasi Telematika                        di samping.
                    (e-Government, e-Health)
                                                                        Berdasarkan pertimbangan posisi strategis, kesiapan stakeholder dalam negeri, nilai, serta jadwal pelaksanaan,
     Layer 2      • Industri Layanan Akses                              maka sangat diharapkan keberpihakan Pemerintah untuk mendukung sepenuhnya industri dalam negeri yaitu:
                                                                        1. Industri Manufaktur Perangkat, pabrikasi perangkat terminal di semua Kawasan Ekonomi (KE) dan industri
                                                                           chipset dipusatkan di KE Jawa.
                  • Industri Layanan Infrastruktur                      2. Industri Jasa Berbasiskan Pengembangan Ekosistem, yaitu jasa profesional dan konsultasi, market research.
     Layer 3
                    Jaringan (network provider)                         3. Industri Konten dan Aplikasi, yang menunjang aplikasi pada sektor-sektor produktif seperti agro industri,
                                                                           pariwisata, perikanan, pertambangan, dan industri kreatif (iklan, animasi, games, cloud application).
     Layer 4      • Industri Sistem Integrasi, Instalasi dan            4. Ekosistem Riset dan Inovasi yang mendukung perkembangan industri dan disinkronkan dengan prioritas
                    Pemeliharaan Perangkat Telematika                      serta kebutuhan pengguna di setiap KE.


     Layer 5      • Industri Manufaktur Perangkat                       Dalam hal industri manufaktur perangkat telematika, terdapat keterkaitan antara hulu-hilir. Sektor hulu dari
                    Telematika                                          industri manufaktur perangkat telematika ini adalah pengembangan dan inovasi (R&D) dan pada sektor hilir
                                                                        merupakan finished product berupa perangkat telematika. Perangkat ini tidak hanya terbatas pada small/
     Layer 6      • Industri Komponen Perangkat                         hand-held devices, base station, komputer, maupun alat elektronik, melainkan termasuk perangkat penunjang
                    Telematika                                          operator telekomunikasi (infrastruktur telekomunikasi).

                  • Industri Material Komponen                          Tantangan utama yang dihadapi oleh industri telematika adalah menyiapkan industri telematika untuk
     Layer 7        Perangkat Telematika                                menghadapi persaingan pasar bebas 2014. Pada tahun 2014, di samping Indonesia yang menargetkan
                                                                        penetrasi broadband 30 persen, negara-negara lain juga menargetkan peningkatan penetrasi broadband yang
                                             Gambar 3.C.18: Struktur
                                             Lapisan Industri
                                             Telematika
                                                                                                                        ARUS HULU-HILIR INDUSTRI ICT (KONDISI SAAT INI)
                                                                                                                     HULU                                                                 HILIR


                                                                                                                               ICT           NON ICT          ASSEMBLY        ASSEMBLY
                                                                                                               ASING                                                          SW DESIGN           FINISHED
                                                                                                                            KOMPONEN        KOMPONEN                           HOUSE              PRODUCT

                                                                                                                            - Plastik       - Plastik        - Base Station   - U.I.
                                                                                                                            - PCB Design    - Tembaga        - CPE            - Games
                                                                                                                              House         - Kertas         - M.I.D.
                                                                                                                            - Antenna       - Printing/      - Handset
                                                                                                                            - Module          Percetakan     - Computers
                                                                                                                            - Cabin
                                                                                                                            - Power



                                                                                                               ASING          ASING          INDONESIA        INDONESIA       INDONESIA
                                                                                                                                                                               & ASING



                                                                                                       Bobot
                                                                                    Gambar 3.C.19:
                                                                         Keterkaitan Industri Hulu-    BOM
                                                                                                                 ?            60%             5%                  5%           30%
                                                                           Hilir Industri Telematika
                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                        Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                87



            besar seperti: Korea 93 persen , Singapura 87 persen, Malaysia 73 persen dan Taiwan 57 persen.

            Strategi yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut berupa:
            - Harmonisasi kebijakan dan program pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif guna
                mendorong perkembangan telematika di Indonesia;
            - Mempercepat pemerataan penyediaan infrastruktur dan layanan telematika;
            - Memperluas pemanfaatan aplikasi telematika dalam berbagai kegiatan ekonomi utama;
            - memperkuat daya saing industri telematika nasional

            Regulasi dan Kebijakan Untuk dapat mendukung strategi umum tersebut, beberapa langkah terkait
            regulasi dan kebijakan perlu dilakukan, yaitu:
            - Evaluasi perhitungan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dan pembinaan Industri Dalam Negeri
               termasuk UKM;
            - Pemberian insentif pajak untuk komponen telematika yang tidak dapat diproduksi di Indonesia;
            - Penyusunan mekanisme kerjasama antar instansi pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian.

            Konektivitas (infrastruktur) Terkait konektivitas atau infrastruktur, pengembangan kegiatan
            ekonomi utama telematika juga perlu didukung oleh:
            - Penyediaan backbone dan last mile dengan kapasitas broadband yang diperlukan untuk mendukung
               pelaku bisnis;
            - Pengembangan sistem komunikasi dan informasi pemerintah yang aman (secure) dan terintegrasi.

            SDM dan IPTEK Pengembangan kegiatan ekonomi utama telematika perlu didukung oleh berbagai
            kegiatan terkait SDM dan IPTEK, yaitu:
            - Membangun data center dan data recovery center berbasis potensi dan SDM dalam negeri;
            - Mendorong capacity building sektor Telematika di setiap komponen masyarakat, baik pada masyarakat
                umum, instansi pemerintahan dan pembuat keputusan (decision maker);
            - Membangun industri aplikasi dan konten digital dalam negeri;


Alutsista
            - Memperluas scope kemampuan laboratorium uji sehingga dapat menguji sesuai spesifikasi teknis negara lain;



            -    Membangun dan mengembangkan Smart and Techno Park.

            Kemampuan negara menjaga suasana aman kondusif bagi berkembangnya sektor ekonomi sangatlah penting.
            Tugas menjaga keamanan nasional akan semakin mudah jika ada jaminan dukungan kemampuan teknologi
            industri strategis nasional. Dengan demikian kemampuan teknologi nasional mampu melakukan dua fungsi
            sekaligus, yaitu: pertama, menghasilkan produk-produk alutsista, dan kedua, mampu menghasilkan produk-
            produk komersial yang berdaya saing tinggi.

            Dalam industri alutsista, terdapat sejumlah program nasional yang melibatkan BUMN sebagai lead integrator
            (penanggung jawab sistem) dan BUMN Industri Strategis sebagai kontraktor level 1, level 2, dan level 3 (tier 1
            sampai tier 3). Program-program nasional tersebut adalah pembuatan pesawat, roket/rudal, torpedo, kapal
            perang/selam, kendaraan tempur (ranpur), senjata, dan pembuatan amunisi.

            Terdapat sejumlah alasan yang memberikan peluang bagi kegiatan ekonomi utama alutsista untuk tumbuh
            dan berkembang di Indonesia, yaitu:
            - Indonesia memiliki ancaman perbatasan yang cukup tinggi sebagai akibat adanya perbatasan laut dan
                darat yang cukup luas. Kasus perbatasan di Indonesia sering memicu disharmonisasi hubungan dengan
                negara tetangga. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi sangat kompleks, mulai dari illegal fishing,
                Illegal mining, dan trading diantaranya berupa penambangan pasir, penebangan kayu, dan sebagainya;
            - Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut menuntut upaya sistematis bangsa dan pemerintah untuk
                menyelamatkan perairan Indonesia, maupun meningkatkan kemampuan sumber daya untuk
                memanfaatkan laut Indonesia;
            - Posisi strategis Indonesia sebagai salah satu poros lalu lintas dunia internasional, menempatkan
88   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Jawa




                                                                      Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman keamanan udara. Isu keamanan udara dengan potensi
                                                                      ancaman di masa mendatang meliputi ancaman kekerasan (pembajakan udara, sabotase obyek vital,
                                                                      teror, dan sebagainya), ancaman pelanggaran udara (penerbangan gelap dan pengintaian terhadap
                                                                      wilayah Indonesia), ancaman sumber daya (pemanfaatan wilayah udara oleh negara lain), dan ancaman
                                                                      pelanggaran hukum melalui media udara (migrasi ilegal dan penyelundupan manusia).

                                                               Di sisi lain, kegiatan ekonomi utama alutsista menghadapi sejumlah permasalahan untuk tumbuh dan
                                                               berkembang. Hal ini disebabkan, antara lain oleh karena belum adanya Undang-Undang Pengembangan dan
                                                               Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan yang mendukung Indonesia memiliki industri pertahanan
                                                               nasional. Hal tersebut menyebabkan industri dalam negeri belum mampu mendesain sendiri kebutuhan
                                                               Alutsista/Sarana Pertahanan TNI.

                                                               Pengembangan kegiatan alutsista hingga tahun 2025 menekankan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan
                                                               Alutsista/Sarana Pertahanan TNI dan Almatsus POLRI. Hal ini dilakukan melalui strategi: sinkronisasi
                                                               pemenuhan kebutuhan alutsista dengan kemampuan industri dalam negeri, percepatan proses alih teknologi
                                                               (transfer of technology) untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kandungan lokal serta kerjasama
                                                                                                                                                                                   2025
                                                                   1. Memenuhi kebutuhan pokok matra darat laut                 Jangka Panjang
                                                                      dan udara TNI sehingga Indonesia bisa mandiri             • Pembangunan Kompetensi Inti            Industri Pertahanan yang
                                                   MISI
                                                                   2. Menguasai teknologi dan mempunyai akar                    • Kerjasama Jangka Panjang/              mandiri
                                                                      industri dalam negeri                                       Strategic Alliances
                                                                   3. Memiliki SDM yang mumpuni dan kreatif
                                                                   4. Mempunyai jaringan yang luas melalui
                                                                      kerjasama strategis dengan mitra luar dan
                                                                      dalam negeri                                                               2015-2020

                                                                                                                                        Perluasan pasar ke luar negeri
                                                                                                                                        melalui aliansi/kemitraan


                                                                                                                                2011-2015
                                                                                                                                                                                           Jangka Menengah:
                                                                                                                      •   Pengembangan Kompetensi                                          • Reposisi Bisnis & Sistem
                                                                                                                      •   Investasi                                                          Pemasaran
                                                                                                                      •   Progressive Manufacturing                                        • Financial Access
                                                                                                                      •   Prototyping                                                      • Kemitraan dalam & luar negeri
                                                                                                                                                                                           • Inovasi & Pengembangan Produk
                                                                                                    2011                                                                                     & Jasa

                                                                                        • Perumusan Program Nasional
                                                                                        • Penetapan Misi Perusahaan
                                                          2009-2010                     • Kebijakan Anggaran

                                                   •   Penetapan Kebutuhan TNI
                                                   •   Kebijakan Industri
                                                                                                                                                            Jangka Pendek:
                                                   •   Pertahanan Nasional
                                                                                                                                                            • Penetapan Misi
                                                   •   Penetapan Perusahaan
                                                                                                                                                            • Penyehatan Perusahaan
                                                                                                                                                            • Penyiapoan SDM
                                                                                                                                                            • Reorganisasi & Pembenahan
                                 Gambar 3.C.20:
                                                                                                                                                              Sistem
                   Industri Strategis Pertahanan
                            sampai dengan 2025                                                                                                              • Peningkatan Revenue Mix.




                                                               produksi (joint production), dan mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri.

                                                               Regulasi dan Kebijakan Untuk dapat mendukung strategi umum tersebut, terdapat beberapa hal
                                                               terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, yaitu:
                                                               - Percepatan proses pembahasan RUU terkait Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk
                                                                   Pertahanan;
                                                               - Percepatan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) yang dapat dijadikan dasar oleh Kementerian Pertahanan
                                                                   dan Keamanan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, dan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan
                                                                   pembangunan propellant;
                                                               - Peningkatan kerjasama dengan mitra luar negeri serta peningkatan keterlibatan SDM Indonesia dalam
                                                                   pembangunan desain bersama pesawat tempur KFx.

                                                               SDM dan IPTEK Untuk mendukung pengembangan kegiatan eknomi utama alutsista, diperlukan
                                                               pembangunan pusat riset dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi dan produksi alutsista dan
                                                               penyiapan SDM.
                                                                                                                                                Masterplan P3EI
                                                                                                                                          Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                  89




                                           Industri Dirgantara
                                           Disamping produk-produk yang terkait dengan pertahanan-keamanan, produk-produk komersial yang berdaya
                                           saing tinggi, juga merupakan bagian produk lain yang dihasilkan oleh industri strategis nasional dan dimasukkan
                                           dalam kelompok kegiatan ekonomi utama alutsista adalah produksi alat angkutan penumpang udara.

                                           Pada kondisi geografis yang sukar terhubungi dengan moda angkutan darat dan laut, maka satu-satunya moda
                                           angkutan yang dapat melayani daerah tersebut adalah moda angkutan udara apabila daerah tersebut memiliki
                                           prasarana angkutan udara atau akan dipersiapkan kebutuhan prasarana tersebut.

                                           Pemilihan moda transportasi merupakan suatu alternatif dalam upaya memperlancar arus manusia, barang
                                           dan informasi dari suatu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lain. Moda angkutan udara merupakan
                                           salah satu kebutuhan akan moda transportasi terkait dengan aspek guna waktu (time utility) sebagai sarana
                                           perpindahan manusia, barang dan informasi pada suatu daerah atau wilayah ke daerah atau wilayah lain.

                                           Terselenggaranya angkutan udara perintis merupakan tugas pemerintah dengan pertimbangan bahwa
                                           penyelenggaraan angkutan udara pada rute tersebut secara ekonomi belum menguntungkan sehingga dalam
                                           pelaksanaan angkutan udara perintis yang dilakukan oleh operator nasional akan memperoleh kompensasi
                                           berupa subsidi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis.



                                                          Koordinasi
                                                  Perencanaan dan Pelaksanaan
                                                                                                                               Pesawat dibawah 50 penumpang
                                                                                                                               Produksi Nasional



            Kondisi Eksisting
                                SINERGI                                                             INDUSTRI STRATEGIS
    • Pertumbuhan penumpang     NASIONAL             Kementerian           Sertifikasi dan
                                                     Perhubungan             pengguna               NASIONAL
      yang cukup pesat yang
      dilayani dengan pesawat                                                                                                  Pesawat Amphibi untuk
      100-200 penumpang                              Kementerian          Pembinaan dan                                        daerah Pantai
                                                     Perindustrian       Kebijakan Industri
    • Kurangnya pesawat di
      bawah 50 penumpang dan                         Kementerian             Pembina
      umumnya sudah tua                                BUMN                   BUMN


                                                      Kem.Ristek          Pengembangan
                                                     BPP Teknologi          Teknologi

                                                     Badan-badan          Pengembangan
                                                      Pemerintah
Gambar 3.C.21:                                         dan Ristek             Ristek
Sinergi Pengembangan
Industri Kedirgantaraan




                                           Tantangan Utama yang dihadapi industri dirgantara Nasional adalah sebagai berikut:
                                           - Pasar untuk produk kelas Feeder (19 penumpang) dan Commuter Regional (30 sampai 50 penumpang)
                                              sangat besar. Hampir seluruh industri penerbangan dunia berkompetisi merebut pasar Indonesia;
                                           - Bahan produk pesawat yang dimiliki Industri Indonesia, merupakan bahan produk era 1970-an dan 1980-
                                              an dan hingga saat ini belum ada produk pengganti;
                                           - Rendahnya komitmen penggunaan produk dalam negeri;
                                           - Tidak Memiliki Fasilitas Customer Financing dan Leasing Seperti Industri pesawat terbang lainnya;
                                           - Pertumbuhan penumpang dan barang terus meningkat, sementara laju angka kecelakaan pesawat terbang
                                              di Indonesia masih tinggi;
                                           - Pesawat di Indonesia rata-rata telah berusia diatas 20 tahun.
90   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Jawa




                                                                                    Regulasi dan Kebijakan Untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengembangan indutri
                                                                                    dirgantara nasional tersebut, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan berikut:
                                                                                    - Mengembangkan standardisasi dan komponen penerbangan dengan menggunakan sebanyak-banyaknya
                                                                                        muatan lokal dan alih teknologi;
                                                                                    - Mengembangkan industri bahan baku dan komponen untuk mendukung industri dirgantara;
                                                                                    - Mengembangkan dan memproduksi pesawat penumpang terutama berkapasitas dibawah 100 penumpang;
                                                                                    - Memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
                                                                                    - Memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis dan/atau pasar pengguna di dalam dan luar negeri;
                                                                                    - Memberikan dukungan pembiayaan dari APBN, APBD dan perbankan dalam negeri dalam pengadaan
                                                                                        pesawat produksi nasional;
                                                                                    - Kontrak multiyears dapat dimanfaatkan para operator penerbangan perintis untuk membeli pesawat
                                                                                        berkapasitas 19 penumpang;
                                                                                    - Menetapkan kawasan industri penerbangan terpadu.

                                                                                    SDM dan IPTEK Upaya mendukung indutri dirgantara nasional terkait pengembangan SDM dan IPTEK
                                                                                    dilakukan melalui:
                                                                                    - Pengembangan riset pemasaran dan rancang bangun yang layak jual;
                                                                                    - Penigkatan SDM Industri Kedirgantaraan;


     Jabodetabek Area
                                                                                    Jabodetabek Area mencakupi 3 provinsi (yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) dan 12 kabupaten/
                                                                                    kota yang mengendalikan sekitar 60 persen aktivitas ekspor-impor nasional serta lebih dari 85 persen
                                                                                    pengambilan keputusan yang terkait dengan 85 persen atau lebih masalah-masalah keuangan nasional.

                                                                                    Berdasarkan data penduduk terakhir, jumlah populasi yang berada di area Jabodetabek ini sekitar 28 juta
                                                                                    jiwa (2010) atau lebih dari 12 persen penduduk nasional. Jabodetabek Area merupakan wilayah perkotaan
                                                                                    terbesar di wilayah Asia Tenggara. Diperkirakan lebih dari 30 persen penduduk Jabodetabek memiliki
                                                                                    pendapatan lebih dari IDR 50 juta atau sekitar USD 5.000 per tahun.

                                                                                    Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Jabodetabek. Salah satu tantangan yang
                                                                                    dihadapi oleh kawasan ini adalah tingginya kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena kapasitas jalan saat
                                                                                    ini berada dibawah kapasitas yang diperlukan untuk menampung pergerakan kendaraan bermotor. Kecepatan
                                                                                    pertumbuhan kendaraan bermotor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan kapasitas jalan.

                                                                           15.000
                                                                                                                                                                                                                10.000
                                               Estimasi jumlah kendaraan




                                                                                                                                                                                                                         Panjang jalan dalam Km
                                               bermotor di Jabotabek




                                                                                                                                                                                                                8.000
                                                                           10.000
                                                                                                                                                                                                                6.000

                                                                            5.000                                                                                                                               4.000

                                                                                                                                                                                                                2.000

                                                                               0                                                                                                                                0
                                                                                          2008              2009             2010              2011              2012              2013           2014   2015

                                                                                            Estimasi jumlah kendaraan bermotor
                                       Gambar 3.C.22:                                       Panjang Jalan
                                  Perbandingan antara                                       Kapasitas jalan dalam konteks jumlah maksimum kendaraan bermotor yang dapat melewati jalan tersebut
                            Estimasi Jumlah Kendaraan
                                   dan Kapasitas Jalan



                                                                                    Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Jabodetabek Area adalah rendahnya ketersediaan air bersih, kapasitas bandar
                                                                                    udara dan pelabuhan yang sudah tidak mencukupi, serta akses menuju bandar udara sering mengalami hambatan
                                                                                    karena banjir di musim hujan. Terjadinya banjir disebabkan karena buruknya pengaturan drainase dan penumpukan
                                                                                    sampah di sungai-sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung, Kali Krukut, dan sebagainya.
                                                                                                                                                                                                                 Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                                           Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                                                                                          91



                                     Kapasitas Bandara yang Sudah Tidak                                                                 Kapasitas dan Perkiraan Permintaan terhadap Pelabuhan
                                               Mencukupi Lagi                                                                                             Kontainer di Jakarta

                             Juta Penumpang
                            40                                                                     20

                                                       +15%
                                                                                                                                Penambahan kapasitas
                            30                                                                     15                          yang direncanakan tidak
Estimasi jumlah kendaraan




                                                                                                                                mencukupi lagi setelah
                                                                                                                                     tahun 2014
bermotor di Jabotabek




                            20                                                                     10



                            10                                                 Pengoperasian        5
                                                                                 terminal 3


                             0                                                                      0
                                 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                        2008       2010      2012      2014       2016    2018     2020     2022      2024       2026         2028          2030

                                          Penumpang                                                               Penumpang
                                          Kapasitas                                                               Kapasitas
                                 Sumber: Wikipedia, Analisi Tim, Jakarta Globe                          Sumber: Indonesia Shipping Support 2010


                                                                            Gambar 3.C.23:                                                                                                                               Gambar 3.C.24:
                                                               Kapasitas bandar udara yang                                                                                                          Kapasitas dan Perkiraan Permintaan
                                                                 sudah tidak mencukupi lagi                                                                                                     terhadap Pelabuhan Kontainer di Jakarta




                                                                                               Strategi yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut berupa:
                                                                                               - Penyebaran beberapa aktivitas bisnis ke luar DKI Jakarta untuk mengurangi kuantitas perjalanan antar
                                                                                                    pusat-pusat bisnis di internal Jabodetabek;
                                                                                               - Pengembangan sistem jaringan transportasi masal non-jalan yang handal, nyaman, aman dan murah,
                                                                                                    terutama untuk aktivitas ulang-alik dari wilayah pinggiran (diperkirakan akan mengurangi pencemaran
                                                                                                    udara kawasan ini lebih dari 50 persen) dan karena sekitar 40 persen kendaraan nasional berada di
                                                                                                    Jabodetabek, maka akan mengurangi secara signifikan besaran subsidi nasional untuk BBM), sehingga
                                                                                                    jumlah pengurangan subsidi akan dapat dimanfaatkan oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia yang lebih
                                                                                                    membutuhkan;
                                                                                               - Pengembangan pola intermoda jaringan transportasi masal yang mudah diakses untuk seluruh aktivitas
                                                                                                    di sekitar pusat-pusat bisnis dan pemerintahan;
                                                                                               - Pengembangan jaringan logistik yang efisien dari pusat-pusat produksi di dalam kawasan maupun
                                                                                                    dengan pusat-pusat produksi yang memiliki hubungan erat;
                                                                                               - Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase yang dapat mengatasi masalah kualitas
                                                                                                    lingkungan (penumpukan sampah, kumuh dan banjir).

                                                                                               Regulasi dan Kebijakan Untuk dapat mendukung strategi umum tersebut, beberapa langkah terkait
                                                                                               regulasi dan kebijakan perlu dilakukan, yaitu:
                                                                                               - Menata manajemen pola penanganan transportasi kedalam satu kelembagaan di tingkat pemerintah pusat;
                                                                                               - Membangun Kawasan Maja di Tangerang dalam rangka penyebaran beberapa aktivitas ke luar DKI
                                                                                                   Jakarta dan memberikan insentif untuk mendorong terjadinya penyebaran tersebut;
                                                                                               - Mendorong kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pelaku domestik maupun masyarakat
                                                                                                   internasional, melalui mekanisme yang menjunjung profesionalisme;
                                                                                               - Menata lingkungan perumahan dan pusat-pusat bisnis untuk perbaikan kondisi kosmik mikro melalui
                                                                                                   penyediaan areal hijau;
                                                                                               - Memperluas area industri sampai dengan sebelah timur Jakarta, termasuk mengembangkan smart community.

                                                                                               Konektivitas (infrastruktur) Terkait dengan konektivitas (infrastruktur), upaya pengembangan
                                                                                               Jabodetabek area dapat dilakukan dengan:
                                                                                               - Mengembangkan Bandar Udara Soekarno Hatta;
                                                                                               - Mengembangkan Pelabuhan Tanjung Priok dan membangun Pelabuhan baru Cilamaya;
92   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Jawa




                                                                  -       Mengembangkan jaringan transportasi masal kereta api dari kawasan pinggiran ke kawasan pusat
                                                                          metropolitan dan didalam kawasan pusat metropolitan;
                                                                  -       Membangun MRT North-South, East-West untuk mengurangi pencemaran udara dan besaran subsidi
                                                                          nasional untuk BBM;
                                                                  -       Membangun monorail dan circular line KA Manggarai-Bandar Udara Soekarno Hatta;
                                                                  -       Meningkatkan jaringan jalan di Jabodetabek Area, termasuk pembangunan fly over dan under pass;
                                                                  -       Mengembangkan jaringan logistik dari pusat-pusat industri di kawasan pinggiran Jabodetabek untuk
                                                                          perbaikan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Bandar Udara Soekarno Hatta;
                                                                  -       Menata sistem pengendalian banjir;
                                                                  -       Menata sistem pembuangan limbah padat dan cair dari kawasan-kawasan perumahan dan kawasan-kawasan
                                                                          industri, termasuk membangun pengolahan limbah padat dan pembuangan akhir di wilayah Jawa Barat;
                                                                  -       Mengembangkan sumber-sumber baru penyediaan air bersih.


                                                                  Kegiatan Ekonomi Lain
                                                                  Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Jawa di atas, di koridor ini juga terdapat
                                                                  beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti besi baja, tembaga, dan migas
                                                                  serta 10 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN). Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat juga berkontribusi
                                                                  di dalam pengembangan Koridor Ekonomi Jawa secara menyeluruh. Selain itu, juga dikembangkan industri
                                                                  kreatif dan pariwisata yang berbasis UKM di Yogyakarta. Dalam rangka mendukung perkembangan SDM dan
                                                                  IPTEK, Bandung, Yogyakarta dan Malang diarahkan sebagai pusat-pusat pendidikan.




                                                                  Investasi
                                                                  Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Jawa teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan
                                                                  ekonomi utama Makanan-Minuman, Tekstil, Peralatan Transportasi, Jabodetabek Area, Perkapalan, Alutsista,
                                                                  serta infrastruktur pendukung dengan total IDR 1.290 Triliun.

                                                                  Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Jawa:



                                                                      Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Jawa
                                                                      IDR Triliun
                                                                      1.500



                                                                                                                                                              856        1.290
                                                                      1.000                                                                                              419     Swasta


                                                                                                                                                                         295     BUMN

                                                                       500                                                                                               95      Pemerintah
                                                                                                                 9         2           9         4
                                                                                 352         25           32
                                                                                                                                                                         481     Campuran

                                                                          0
                                                                              Jabodetabek Makanan Peralatan Perkapalan Pertahanan/   Tekstil   Telematika Infrastuktur   Total
                                                     Gambar 3.C.25:               Area    Minuman Transportasi           Alutsista
                            Nilai investasi di Koridor Ekonomi Jawa




                                                                  Inisiatif investasi yang berhasil diidentifikasi tersebut dihimpun dari dana Pemerintah, Swasta dan BUMN serta
                                                                  campuran dari ketiganya.
                                                                                                                                                                                        Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                  Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                                                          93



                                                                         Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan
                                                                         ekonomi utama di Koridor Ekonomi Jawa, tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama seperti, besi
                                                                         baja, tembaga, pariwisata yang difokuskan pada 10 Destinasi Pariwisata Nasional serta migas dengan jumlah
                                                                         investasi sebesar IDR 168,58 Triliun. Selain itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan
                                                                         ekonomi utama yang dikembangkan di MP3EI seperti petrokimia sebesar IDR 18,00 Triliun.


                                                                         Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Jawa


                                                                                                                                                                        Koridor Jawa


                                                                                                                                                                      Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi

                                                                                                                                                                      Simpul Industri Makanan

                                                                                                                                                                      Simpul Manufacture Mesin
                                                                                                                                                                      dan Alat Angkut
                     1       2
                                                                                                                                                                      Klaster Industri
                                 4                  10
                                                                                                                                                                      Simpul Perkebunan Sawit
                         3                                          10
                                                    9                        9                                                                                        Jaringan Pelayaran Domestik
                                                                                                           10
                                             5                                                     9
                                                                                                                7                                                     Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
                                                                6
                                                                                                                                                                      Jalan Kereta Api

                                                                                                                                                                      Jalur Utama Keluar Koridor
                                                                                                                        8
                                                                                                                                                                      Jalur Eksisting

                                                                                                                                                                      Pelabuhan




      K2-(2,4)-1                 1    K2-(4)-3              3        K2-(18,3)-5            5   K2-(3,5)-7          7
      Banten: Makanan                 Bogor: Peralatan                                          Metropolitan gerbang
      Minuman, Peralatan              Transportasi                   Bandung & Sekitarnya:      kertosusilo: Makanan
      Transportasi                                                   Alutsista, Tekstil         Minuman, Perkapalan
      IDR 7,58 T                      IDR 1,27 T                     IDR 1,97 T                 IDR 13,44 T

      K2-(16)-2                  2    K2-(4,2)-4            4        K2-(2,3)-6             6   K2-(2)-8            8       K2-(23)-9              9   K2-(23)-10              10         Pemerintah

                                      Bekasi & sekitarnya:           Selatan Jawa Tengah:       Pasuruan-Malang:            Jawa: Tol Trans Jawa       Jawa: Rel Kereta Api
      Jabodetabek Area                                                                                                                                                                    BUMN
                                      Peralatan Transportasi,        Makanan Minuman,           Makanan Minuman                                        dan Kereta Api Cepat
                                      Makanan Minuman                Tekstil                                                                                                              Swasta
      IDR 351,89 T                    IDR 28,65 T                    IDR 4,37 T                 IDR 2,06 T                  IDR 51,64 T                IDR 204,54 T



Gambar 3.C.26:
Peta Investasi Koridor Ekonomi Jawa
94     Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Jawa




                                                                                                                                                                  Share Investasi
                                                                                                                                                     Jumlah     Terhadap Kegiatan
                                                       Kegiatan Ekonomi                                                                             Investasi
        No       Nama Kode            Lokus                                         Pelaku                  Infrastruktur Pendukung                              Ekonomi Utama
                                                            Utama                                                                                     (IDR
                                                                                                                                                     Triliun)   di Seluruh Koridor
                                                                                                                                                                        (%)

                                                                                                   Jalan, Power dan Energi, Bandara, Pelabuhan,
                                                       Makanan-Minuman                                                                                5,12               20
                                                                                                           Rel Kereta, Infrastruktur lainnya
        1        K2-(2,4)-1          Banten                                         Swasta
                                                                                                   Jalan, Power dan Energi, Bandara, Pelabuhan,
                                                      Peralatan Transportasi                                                                          2,46                8
                                                                                                               Infrastruktur lainnya

                                                                               Swasta, BUMN dan       Bandara, Rel Kereta, Pelabuhan, Jalan,
        2        K2-(16)-2        Jabodetabek           Jabodetabek Area                                                                            351,89             100
                                                                                  Pemerintah                  Infrastruktur lainnya

        3        K2-(4)-3             Bogor           Peralatan Transportasi        Swasta        Jalan, Power dan Energi, Infrastruktur lainnya      1,27                4

                                                                                                  Jalan, Pelabuhan, Rel Kereta, Power dan Energi,
                                                      Peralatan Transportasi                                                                         22,57               69
                                   Bekasi dan                                                                  Infrastruktur lainnya
        4        K2-(4,2)-4                                                         Swasta
                                   sekitarnya                                                     Jalan, Pelabuhan, Rel Kereta, Power dan Energi,
                                                       Makanan Minuman                                                                                6,08               24
                                                                                                               Infrastruktur lainnya

                                                                                                   Bandara, Pelabuhan, Power dan Energi, Jalan,
                                                            Alutsista                                                                                 1,58             100
                                  Bandung dan                                      BUMN,                       Infrastruktur lainnya
        5        K2-(18,3)-5
                                   sekitarnya                                      Swasta
                                                                                                       Rel Kereta, Jalan, Power dan Energi,
                                                             Tekstil                                                                                  0,38                4
                                                                                                              Infrastruktur lainnya

                                                                                                  Jalan, Pelabuhan, Power dan Energi, Rel Kereta,
                                                       Makanan Minuman                                                                                3,46               14
                                  Selatan Jawa                                      Swasta                     Infrastruktur lainnya
        6        K2-(2,3)-6
                                     Tengah                                                            Jalan, Pelabuhan, Power dan Energi,
                                                             Tekstil                                                                                  0,91               10
                                                                                                               Infrastruktur lainnya

                                                                                                    Jalan, Pelabuhan, Rel Kereta, Infrastruktur
                                                       Makanan Minuman                                                                                4,44               17
                                 Metropolitan                                      Swasta,                      Power dan Energi
        7        K2-(3,5)-7
                               GerbangKertosusila                                  BUMN
                                                           Perkapalan                                     Pelabuhan, Power dan Energi                 9,00               56

                                                                                                       Jalan, Rel Kereta, Power dan Energi,
        8        K2-(2)-8       Pasuruan-Malang        Makanan Minuman              Swasta                                                            2,06                8
                                                                                                               Infrastruktur lainnya

        9        K2-(23)-9         Trans Jawa             Lintas Sektor           Pemerintah                             -                           51,64                3

                               Jalur Kereta Api dan                            Swasta, BUMN dan
        10       K2-(23)-10                               Lintas Sektor                                                  -                          204,54               11
                                 Kereta Api Cepat                                 Pemerintah


     Gambar 3.C.27 :
     Aglomerasi Indikasi
     Investasi
                                                                                                                                                                  Masterplan P3EI
                                                                                                                                                            Koridor Ekonomi Jawa
                                                                                                                                                                                    95



                                                        Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama di atas, Pemerintah dan BUMN juga
                                                        berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Jawa. Berikut ini adalah nilai
                                                        indikasi investasi infrastruktur untuk masing-masing tipe infrastruktur yang akan dilakukan oleh pemerintah,
                                                        BUMN dan campuran.



                                  Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN, dan Campuran (IDR Triliun)                                                     799
                                                                                                                                                      138
                            800


                                                                                                                                        32
                                                                                                                          24
                                                                                                          105
                            600

                                                                          249             16



                            400


                                                          45
                                         189
                            200



        Gambar 3.C.28:
       Indikasi Investasi     0
      Infrastruktur oleh
Pemerintah, BUMN, dan                Infrastruktur   Infrastruktur    Infrastruktur   Infrastruktur   Infrastruktur   Utilitas Air   Telematika   Infrastruktur          Total
              Campuran                   Jalan        Pelabuhan      Power & Energy     Bandara         Rel Kereta                                   Lainnya




                                                        Ke masa depan, walaupun Jawa masih bertahan sebagai pilar dan center of gravity perekonomian,
                                                        pembangunan ekonomi di wilayah ini harus membatasi kegiatan ekonomi utama yang mengkonsumsi
                                                        air sangat besar, mengkonsumsi energi tinggi, dan membatasi aktifitas ekonomi yang agresif terhadap
                                                        pengubahan bentang alam. Dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2014, pengembangan Koridor Ekonomi
                                                        Jawa akan berfokus pada enam kegiatan ekonomi utama dengan indikasi total investasi yang akan dikeluarkan
                                                        pada kurun waktu tersebut mencapai IDR 1.290 Triliun.

                                                        Terkait dengan struktur ruang dan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,
                                                        pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Jawa akan difokuskan pada bagian utara Jawa. Di sepanjang
                                                        pantai utara Jawa akan dibangun jalan raya trans Jawa dan jalur kereta api yang menjadi konektivitas antar
                                                        lokus dalam rangka memperlancar arus perpindahan komoditas dari utara ke selatan dan sebaliknya.
                                                        Disamping itu akan dilakukan pembangunan dan perbaikan pelabuhan laut di Tanjung Priok, Cilamaya,
                                                        Merak, dan Lamongan dalam rangka memperlancar arus komoditas baik intra koridor maupun antar koridor.
                                                        Bandar Udara Internasional Jawa Barat yang akan dibangun di Kabupaten Majalengka, diharapkan mampu
                                                        mengakselerasi perwujudan koridor dan sekaligus mengurangi beban aktivitas ekonomi di Jawa bagian Barat.

                                                        Pengembangan sejumlah kegiatan ekonomi utama serta pengembangan konektivitas di Koridor Ekonomi Jawa,
                                                        diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama yang dihadapi oleh koridor yaitu kesenjangan PDRB antar
                                                        daerah. Percepatan dan perluasan perekonomian di Koridor Ekonomi Jawa diharapkan dapat memperkuat
                                                        posisi Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pusat Pengembangan Industri dan Jasa Nasional” dan memberikan efek
                                                        positif bagi pengembangan Koridor lainnya.
96   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Kalimantan




                                             Tema Pembangunan:                            Terdiri dari 4                       Kegiatan Ekonomi Utama:
          Koridor                                                                         Pusat Ekonomi:

          Ekonomi                            Pusat Produksi dan Pengolahan
                                             Hasil Tambang & Lumbung
                                                                                          • Pontianak
                                                                                          • Palangka Raya
                                                                                                                               • Minyak dan Gas
                                                                                                                               • Batubara
                                                                                                                                                       • Besi Baja
                                                                                                                                                       • Bauksit

          Kalimantan                         Energi Nasional
                                                                                          • Banjarmasin
                                                                                          • Samarinda
                                                                                                                               • Kelapa Sawit          • Perkayuan




               Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi
               Simpul Batubara                           Jalur Penghubung Pusat Ekonomi

               Simpul Kegiatan Migas                     Jalur Eksisting
               Simpul Besi Baja
               Simpul Bauksit/Alumina

                                                         Pelabuhan




                                                                                                                                          Pel. Maloy

                                        Pel. Pontianak

                                                                                                            Samarinda




                                                                                                                        Pel. Balikpapan




                                                                                                   Doc. Berau Coal                                              Doc. Berau Coal
                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                        Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                       97




Overview Koridor Ekonomi Kalimantan
Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, tema pengembangan Koridor Ekonomi
Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi
Nasional. Hal ini tercermin dalam daftar rencana investasi fast-track MP3EI yang didominasi oleh kegiatan
ekonomi utama energi (migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja). Adapun kegiatan-kegiatan
ekonomi utama di dalam Koridor Ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota
Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, yang terkoneksi melalui Jalur Penghubung Koridor.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penopang utama perekonomian Kalimantan adalah
sektor migas dan pertambangan yang berkontribusi sekitar 50 persen dari total PDRB Kalimantan. Namun
demikian, terdapat beberapa kendala terkait dengan pengembangan perekonomian yang dihadapi oleh
Koridor Ekonomi Kalimantan antara lain:
• Adanya tren menurun pada total nilai produksi sektor migas dari tahun ke tahun, sehingga perlu
    pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya guna mengimbangi penurunan kinerja sektor migas,
    sehingga perekonomian Kalimantan dapat terjamin keberlanjutannya;
• Terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di dalam koridor, baik antara wilayah penghasil migas
    dengan non-penghasil migas, maupun antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
• Terdapat kesenjangan antara infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia dengan yang dibutuhkan.
    Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, kelistrikan, akses air bersih,
    dan lain-lain; dan non-fisik (sosial) seperti pendidikan dan layanan kesehatan.
• Realisasi investasi pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang sejauh ini masih tergolong rendah;
98   Masterplan P3EI
     Koridor Ekonomi Kalimantan




                                                       PDRB di Kalimantan berasal dari pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi mendekati 50%
                                                       % PDRB berlaku di Kalimantan

                                                                                  0,9                             0.8                      1.0
                                                         100%                     3,0                                   2.7                                         Jaringan Listrik dan Air
                                                                                                             4.7                              3.2
                                                                                  5,7                                                      5,2
                                                                                                               4,6                         5,3                      Hotel & Restoran
                                                                                  5,1
                                                                                  5,1                          5,1                         6,0
                                                           80%                                                 3,6                                                  Keuangan, Real Estate & Bisnis dan Jasa
                                                                                  4,1                          6,2                         4,2
                                                                                  7,1                                                      7,1                      Pertanian Bukan Pangan
                                                                                  13,6                        15,3
                                                           60%                                                                                                      Transportasi & Komunikasi
                                                                                                                                           18,3
                                                                                  7,7                          6,6                                                  Jasa
                                                                                                               8,9                         7,4                      Konstruksi
                                                                                  9,7
                                                           40%
                                                                                                                                           10,8                     Pertanian Pangan
                                                                                                              20,4
                                                                                  18,5                                                                              Pertambangan Non Migas
                                                                                                                                           16,3
                                                           20%                                                                                                      Produksi Non Migas
                                                                                  19,1                        20,7                         14,6                     Pertambangan Migas
                                                            0%                                                                                                      Produksi Migas

                                                                                  2007                        2008*                      2009**
                                                       *) Angka Sementara
                                      Gambar 3.D.1:    **) Angka Sangat Sementara
                                  PDRB di Kalimantan   Source: Badan Pusat Statistik (2011); Data diolah


                                                       Grafik di atas menunjukkan bahwa walaupun terdapat penurunan pada kontribusi sektor migas, hampir 50
                                                       persen dari PDRB Kalimantan masih didominasi oleh sektor migas. Sektor migas masih akan menjadi kegiatan
                                                       ekonomi utama yang menjadi fokus dalam aktivitas perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan. Adapun
                                                       selain minyak dan gas, kegiatan ekonomi utama lain yang teridentifikasi di Koridor Ekonomi Kalimantan adalah
                                                       batubara dan kelapa sawit.

                                                       Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI), telah diidentifikasi
                                                       beberapa kegiatan ekonomi utama yang berpotensi menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi Koridor
                                                       Ekonomi Kalimantan di masa depan, yaitu: besi baja, bauksit, dan perkayuan.


     Minyak dan Gas                                    Sejak tahun 2002, kenaikan permintaan minyak dan gas (migas) untuk kebutuhan domestik membuat
                                                       Indonesia bergantung pada impor migas. Menanggapi situasi tersebut, Indonesia perlu mengembangkan tiga
                                                       lokasi cadangan terbesar minyak, di mana salah satunya terdapat di Pulau Kalimantan. Kondisi saat ini, sektor
                                                       migas di Koridor Ekonomi Kalimantan mengalami penurunan produksi dari tahun ke tahun karena kurangnya
                                                       pengembangan lapangan minyak dan gas bumi baru.

                                                           Ketergantungan Indonesia terhadap impor                                                  Pengembangan pada tiga lokasi cadangan
                                                           minyak dan gas bumi meningkat pada                                                       terbesar minyak merupakan cara untuk
                                                           beberapa tahun terakhir                                                                  mengatasi ketergantungan impor

                                                              Selisih antara Produksi dan Konsumsi Migas di Indonesia                                      Cadangan gas Indonesia (MMSTB), 2008

                                                        x1000 barel/hari                                                                   10.000
                                                         1.500
                                                                                                                                                                                           3,1%
                                                                                                                                            8.000
                                                         1.400                                                                                                               9,3%
                                                                                                                     Konsumsi Migas                                18,4%
                                                         1.300                                                                              6.000
                                                                                                                    Selisihnya
                                                         1.200                                                      dipenuhi melalui
                                                                                                                    impor                   4.000
                                                                                                                                                                                                     100,0%
                                                         1.100                                                                                         69,2%
                                                                                                                                            2.000
                                                         1.000                                                          Produksi Migas

                                                             0                                                                                    0
                                       Gambar 3.D.2:             2000      2002      2004       2006       2008          2010
                                                                                                                                                        Sumatera



                                                                                                                                                                    Jawa



                                                                                                                                                                              Kalimantan



                                                                                                                                                                                           Lainnya



                                                                                                                                                                                                      Indonesia




                                    Impor Minyak dan
                                           Gas Bumi    Sumber: BP Statistical Review of World Energy; Analisis Tim
                                                                                                                                                                                                    Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                       Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                                                                                      99


         Indonesia tidak lagi menjadi eksportir                                     Menunjuk pada data US Energy Information Administration tahun 2005, Indonesia dikenal sebagai negara
         LNG terbesar di dunia                                                      pengekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas – LNG ) terbesar di dunia. Namun tidak lagi demikian sejak
                                                                                    tahun 2007, peringkat Indonesia sebagai negara pengekspor LNG turun menjadi ranking ketiga setelah Qatar
  Peringkat teratas eksportir LNG, 2005                                             dan Malaysia. Gejala penurunan ditunjukkan pada tren produksi LNG yang semakin menurun dari tahun ke
  Indonesia                                                                         tahun di Kalimantan Timur, sebagai produsen LNG terbesar di Indonesia. Apabila tidak dilakukan eksplorasi
   Malaysia                                                                         untuk menemukan cadangan gas bumi baru, maka produksi LNG Indonesia secara total akan terus menurun.
         Qatar                                                                      Teridentifikasi bahwa kontribusi produksi LNG di Kalimantan sekitar 37 persen dari total produksi LNG Indonesia.
        Algeria
   Australia
                                                                                    Untuk komoditas minyak dan gas bumi (migas), strategi percepatan pertumbuhan pembangunan difokuskan
                  0              500          1.000           1.500                 untuk mendukung peningkatan produksi migas nasional menjadi 1 juta bph pada 2025 (sumber: Kementerian
                                                         ft3 (miliar)
                                                                                    ESDM, 2010). Saat ini, realisasi rata-rata lifting Desember 2010 – Februari 2011 hanya sekitar 893 ribu bph.
        Peringkat teratas eksportir LNG, 2007                                       Tersendatnya produksi nasional ini salah satunya disebabkan karena menurunnya tingkat lifting minyak bumi
         Qatar
                                                                                    secara alamiah1 (penurunan sekitar 12 persen per tahun) di dalam negeri.
   Malaysia
  Indonesia                                                                         Kegiatan eksplorasi migas di Kalimantan pada masa yang akan datang diperkirakan akan mengarah pada
        Algeria                                                                     wilayah-wilayah yang kondisi medannya lebih sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal, seperti
   Australia                                                                        eksplorasi di laut dalam. Selain metode eksplorasi migas secara konvensional, peluang yang sangat
                  0              500          1.000           1.500                 potensial untuk dikembangkan adalah peningkatan kapasitas gas Metana Batu Bara (MBB) sebagai salah
                                                         ft3 (miliar)
                                                                                    satu pendongkrak tingkat produksi gas nasional yang belum optimal. Sebagai contoh, optimalisasi kapasitas
        Besarnya share migas Kalimantan terhadap total                              produksi MBB di Bontang – Kalimantan Timur masih tersendat karena memerlukan investasi tambahan untuk
        produksi gas Indonesia adalah ~37%
                                                                                    pengembangan pemanfaatan teknologi MBB. Peningkatan eksplorasi MBB di Kaltim dilakukan agar dapat
                                                                                    mendukung optimalisasi kapasitas produksi pabrik pencairan LNG Bontang yang berkapasitas sebesar 3,7
                                                              Gambar 3.D.3:
                                                 Ekspor Minyak dan Gas Bumi         mkkph (milyar kaki kubik per hari). Saat ini pabrik tersebut hanya beroperasi pada level produksi 2,55 mkkph
                                                                                    pada 2009 dan 2,38 mkkph pada 2010.

                                                                                    Kegiatan ekonomi utama minyak dan gas di Koridor Ekonomi Kalimantan direncanakan terdapat di lokus
                                                                                    Balikpapan, Blok Delta Mahakam, Rapak, dan Ganal. Rencana investasi industri migas yang akan dilakukan di
                                                                                    Kalimantan pada periode 2011—2015 berupa proyek-proyek utama seperti penambahan kapasitas produksi
                                                                                    BBM di Balikpapan dan sekitarnya, serta eksplorasi laut dalam di Rapak dan Ganal. Kegiatan ekonomi utama
                                                                                    minyak dan gas di Koridor Ekonomi Kalimantan akan melibatkan pihak swasta, BUMN, maupun pemerintah.
         Jika cadangan gas baru tidak
         ditemukan maka produksi gas                                                Regulasi dan Kebijakan Untuk mengurangi inefisiensi serta meningkatkan daya tarik investasi bagi
         Kalimantan akan semakin menurun                                            pengembangan kegiatan ekonomi utama minyak dan gas di Kalimantan, diperlukan dukungan penataan
                                                                                    regulasi, sebagai berikut:
                                                                                    • Menyiapkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract – PSC) yang lebih menarik bagi perusahaan
                      Berikut ini proyeksi ketersediaan gas di Kalimantan Timur
5.000                 tanpa adanya cadangan baru (MMSCFD)                               migas, dimana daya tarik ditentukan dari biaya yang perlu dibayar di muka untuk mendapatkan kontrak
                                                                                        bagi hasil dan besar kecilnya peran Pemerintah dalam kontrak tersebut (semakin kecil biaya yang perlu
4.000                                            -7%
                                                                                        dibayar di muka dan semakin kecil peran Pemerintah, maka kontrak bagi hasil akan semakin menarik);
                                                                                    • Menyederhanakan regulasi (termasuk perijinan) di bidang minyak dan gas;
3.000                                                                               • Mengurangi subsidi minyak dan gas secara bertahap.


2.000
                                                                                    Konektivitas (infrastruktur) Upaya lainnya yang dapat dilakukan terkait dengan pengembangan
                                                                                    kegiatan ekonomi utama migas di Kalimantan ialah peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung
                                                                                    distribusi dan logistik migas.
1.000

                                                                                    SDM dan IPTEK Upaya pengembangan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih komprehensif (kemampuan
   0
            2007 2008          2009    2010   2011     2012   2013      2014 2015
                                                                                    eksploitasi migas hulu dan pemrosesan migas hilir) dengan penerapan teknologi yang tepat dapat dilakukan
                                                                                    melalui:
 Sumber: US Energy Information Administration; BPH Migas; Analsis Tim
                                                                                    • Pemberian dukungan teknis melalui peningkatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia agar
                                                                                        dapat menurunkan biaya ekplorasi terutama pada wilayah-wilayah dengan kondisi medan sulit, seperti
                                                                 Gambar 3.D.4:
                                                        Proyeksi Cadangan Gas           eksplorasi di laut dalam;
                                                             Kalimantan Timur

                                                                                    1
                                                                                     Sumur minyak produksi kurva biasanya berakhir dalam sebuah penurunan eksponensial. Pada tingkat alamiah, sumur minyak
                                                                                    kurva produksi terlihat mirip dengan kurva lonceng, sebuah fenomena yang dikenal sebagai kurva Hubbert . Penurunan produksi
                                                                                    tersebut sampai pada titik di mana mereka tidak lagi menghasilkan sejumlah menguntungkan.
100   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




                                                        •      Pemberian investasi tambahan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan
                                                               kapasitas gas metana batu bara (MBB).
                                                        •      Upaya mendorong percepatan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), sebagai satu upaya dalam
                                                               meningkatkan upstream activity (eksplorasi & produksi), dimana penggunaan teknologi EOR ini akan
                                                               mengoptimalkan kapasitas konsesi dari sumur-sumur minyak tua (brown fields);
                                                        •      Pengembangan teknologi yang mendukung transportasi, refining, dan marketing untuk peningkatan
                                                               kapasitas downstream (hilir).

      Batubara
                                                        Sektor pertambangan batubara di Kalimantan diidentifikasi sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama yang
                                                        dapat menopang perekonomian Koridor Ekonomi Kalimantan di saat produktivitas sektor migas menurun.
                                                        Pada tahun 2010, jumlah batubara yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri adalah sebesar 60 juta ton
                                                        (18 persen dari total produksi). Sektor kelistrikan merupakan pengguna batubara terbesar di dalam negeri.
                                                        Sementara sisanya sebesar 265 juta ton telah diekspor ke beberapa negara. Adapun, negara tujuan utama
                                                        ekspor batubara Indonesia adalah Jepang, Cina, India, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN.


                                                        Indonesia memiliki banyak sumberdaya dan cadangan batubara.
                                                        Namun, pemanfaatannya masih tidak optimal

                                                                     Profil batubara Indonesia, 2010 (Juta Ton)
                                                        104.800

                                                            21.000


                                                              300



                                                              200
                                                                            104.800                21.000          325            265

                                                              100

                                                                                                                                                 Sumber: Asosiasi
                                                                                                                                                 Pertambangan Batubara
                                       Gambar 3.D.5 :
                                                                0                                                                                Indonesia (2010)
                                     Sumberdaya dan
                                                                          Sumberdaya             Cadangan         Produksi      Ekspor
                                   Cadangan Batubara




                                                        Sejak tahun 1996 hingga 2010, produksi batubara Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,8
                                                        persen per tahun, dan pertumbuhan rata-rata ekspor batubara Indonesia adalah 15,1 persen per tahun.
                                                        Sementara, angka konsumsi batubara dalam negeri mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,8 persen
                                                        per tahun dalam periode 1996 – 2010. Di tahun 2010 jumlah produksi batubara mencapai 325 juta ton
                                                        dengan jumlah ekspor 265 juta ton dan penggunaan domestik sebesar 60 juta ton.
                                                                                                                                                                                   Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                      Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                                                                            101


                        Pertumbuhan Produksi, Ekspor, dan Penjualan Batubara Domestik (1996 - 2010)

                        Juta Ton
                         350
                                                                                                                                                                       325


                            300                                                                                                                               283
                                                                                                                                                                           265

                            250                                                                                                                       240
                                                                                                                                                               230
                                                                                                                                             221,1


                            200                                                                                                     190,48              191


                                                                                                                                             158,6
                                                                                                                           152,86
                            150
                                                                                                                  130,86
                                                                                                         121,04                     144,94

                                                                                              102,6
                            100                                                        90,7                                110,79
                                                                  72,9    79,3                                    93,76                                                                    Produksi
                                                        62,1                                             85,3                                 62,5                          60
                                              54,1                                            73,4                                                             53                          Ekspor
                                                                                                                                                        49
                             50    46,2
                                                                  53,9    57,2         63,4
                                                                                                                                                                                           Domestik
                                       35,5      40,9 46,7                                                                  41,3     45,54
                                                                     19                                   35,74    37,1
                                       10,9      13,2     15,4                         27,3    29,2
                                                                          22,1
      Gambar 3.D.6:           0
       Pertumbuhan
Produksi, Ekspor, dan               1996      1997      1998      1999    2000 2001            2002      2003     2004     2005     2006     2007      2008   2009         2010
 Penjualan Batubara               Sumber: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia



                        Berdasarkan data tahun 2009, disamping Sumatera, porsi cadangan batubara di Kalimantan juga merupakan
                        salah satu yang terbesar di Indonesia. Hampir 50 persen dari cadangan batubara nasional terdapat di
                        Kalimantan.



                        Kalimantan memiliki ~50% dari                                                                      Kalimantan Timur memiliki
                        seluruh sumberdaya batubara di                                                                     sumberdaya terbesar batubara
                        Indonesia                                                                                          dari seluruh Kalimantan
                        Sumberdaya batubara di Indonesia, 2009 (Miliar Ton)1                                               Sumberdaya batubara di Indonesia, 2009 (Miliar Ton)1

                            120                                                                                              60
                                                           51,9                  0,5                  104,8                                                          1,6           0,5              51,9
                                                                                                                                                      12,3



                             80                                                                                              40       37,5



                                      52,4


                             40                                                                                              20




                              0                                                                                               0
                                     Sumatera           Kalimantan          Lainnya                    Total                        Kaltim           Kalsel     Kalteng           Kalbar            Total


                                       50,0%              49,6%             0,4%                                                       72%           23,7%      3,1%              1%
      Gambar 3.D.7:
       Sumber Daya      1
                         Termasuk penelitian bersama Kementerian ESDM & NEDO Jepang (2009)
          Batubara      Source: Dirjen Minerba; Indonesia Coal Book 2008/2009; Studi Literatur; Analisis Tim



                        Kegiatan industri batubara Koridor Ekonomi Kalimantan terpusat di Provinsi Kalimantan Timur. Lebih dari 70
                        persen cadangan batubara Kalimantan terkonsentrasi di provinsi tersebut, kemudian diikuti oleh Kalimantan
                        Selatan sebesar 23,7 persen, Kalimantan Tengah 3,1 persen, dan Kalimantan Barat 1 persen.
102        Masterplan P3EI
           Koridor Ekonomi Kalimantan




      Penambangan di areal pedalaman (inland)                           Biaya transportasi cukup tinggi untuk                                 Perbaikan infrastruktur dapat meningkatkan
      berpotensi untuk dikembangkan                                     penambangan di areal pedalaman (inland)                               produksi


                                                                        Perkiraan Biaya Transportasi (USD/Ton)1                               Produksi Batubara (Juta Ton)
                      Simpanan Batubara
                                                                                                                                              10
                      Konsesi Batubara                                  60
                                                                                                                        Truk (Jalan privat)

                                                                                                                                               8
                                                                                                                        Truk (Jalan Umum)
                                                                        40
                                                                                                                                               6     ~6,7x

                                                                                                                                               4
                                                                        20                                                                                                                  Produksi Batubara 2009
                                                                                                                        Kereta Api
                                                                                                                        Angkutan Sungai        2
                                                                                                                                                                                            Potensi produksi batubara
                                                                                                                                                                                            dengan adanya rel kereta api

                                                                         0                                          Km                         0
                                                                             0   100     200     300     400      500                                Produksi Batubara Kalteng
       Biaya Ton – KM estimasi berdasarkan wawancara terhadap ahli
      1.

      Sumber: Wawancara terhadap ahli; Indonesia Coal Book 2008/2009;                                                                                Sumber: Studi literatur, Kementerian ESDM, analisis tim
      Analisis Tim


      Gambar 3.D.8:
      Penambangan Batubara di
      Areal Pedalaman Kalimantan

                                                                        Sebagian besar cadangan batubara baru ditemukan di pedalaman Kalimantan. Namun kendala yang dihadapi
                                                                        untuk mengakses areal tambang batu bara yang baru adalah keterbatasan transportasi batubara yang
                                                                        ekonomis seperti jaringan kereta api atau angkutan sungai serta keterbatasan pembangkit listrik. Dampaknya
                                                                        ialah sebagian besar investor memilih untuk melakukan investasi sendiri, seperti pembangunan jalan privat
                                                                        milik perusahaan daripada menggunakan jalan umum yang tersedia guna memenuhi kebutuhan infrastruktur
                                                                        tersebut sehingga mengakibatkan tingginya nilai investasi untuk pertambangan batubara.

                                                                        Menurut hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan data eksisting jumlah produksi batubara di
                                                                        Kalimantan Tengah tahun 2009, jumlah produksi batubara akan meningkat 6,7 kali jika dilakukan perbaikan
                                                                        infrastruktur di Kalimantan Tengah. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa perbaikan
                                                                        infrastruktur dapat memberikan nilai tambah bagi produksi batubara, khususnya di wilayah pedalaman.

                                                                        Permasalahan umum yang dihadapi oleh sektor pertambangan di Kalimantan adalah tumpang tindih antara
                                                                        wilayah pertambangan dengan wilayah hutan dan perkebunan. Tantangan pengembangan sektor batubara
                                                                        juga muncul dari lemahnya birokrasi perizinan berupa ketidakjelasan time frame atau SOP (Standard
                                                                        Operating Procedure) dalam pengurusan izin. Untuk itu, reformasi birokrasi dan pelayanan prima dalam
                                                                        pemberian izin usaha pertambangan batubara harus segera terlaksana.

                                                                        Strategi umum pengembangan kegiatan ekonomi utama pertambangan batubara adalah mendorong kegiatan
                                                                        ekstraksi cadangan besar batubara yang terletak di wilayah pedalaman Kalimantan, disertai penyiapan
                                                                        infrastruktur dan regulasi yang mendukung dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

                                                                        Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah bahan mineral sebagaimana tercantum dalam UU No. 4 tahun
                                                                        2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi
                                                                        produk batubara perlu dikembangkan, antara lain investasi untuk konversi batubara seperti gasifikasi batubara
                                                                        yang dapat menghasilkan Bahan Bakar Gas (BBG) dan investasi untuk batubara cair. Selain mendapatkan
                                                                        keuntungan dari perbedaan harga, multiplier effect yang diciptakan juga akan sangat besar, antara lain dari
                                                                        peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan juga dari penghematan substitusi impor.
                                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                                 Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                103



                        Upaya peningkatan nilai tambah batubara ini memerlukan suatu insentif dari Pemerintah, mengingat tingkat
                        kesulitan yang dihadapi cukup tinggi. Salah satu insentif yang dapat diberikan oleh pemerintah antara
                        lain adalah insentif pajak dan mendorong pengembangan teknologi pengolahan batubara (eksplorasi dan
                        produksi) yang ramah lingkungan.



                                                                                                 PEMBANGKIT
                                                                                                   LISTRIK
                                                                    PENGGUNAAN
                                                                     LANGSUNG
                                                                                                  INDUSTRI
                                                                                           CWM
                                                                                                                                BBM
                                                                                                 LIQUEFACTION

                               BATU                                    KONVERSI                   GASIFICATION             BBG Chemical
                               BARA                                                                                         Feedstock
                                                                                                    KOKAS

                                                                                                 KARBON AKTIF

                                                                   LOW RANK COAL

                                                                      UPGRADING                   BATUBARA
                                                                                                 MUTU TINGGI
       Gambar 3.D.9:
Rantai Nilai Batubara   Sumber: ITB dan Puslitbang ESDM dalam dokumen presentasi Perhapi




                        Rencana investasi industri batubara Kalimantan dalam periode 2011 – 2015 akan fokus pada lokus Bontang,
                        Kutai Timur, Balikpapan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

                        Regulasi dan Kebijakan Untuk dapat memberi kepastian usaha pengembangan kegiatan ekonomi
                        utama batubara, perlu adanya penataan regulasi dan kebijakan berikut:
                        • Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota di
                            Kalimantan, serta penyelarasan antara UU Kehutanan no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU no. 4
                            tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
                        • Perbaikan regulasi terkait dengan administrasi pertanahan dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang
                            antara kawasan pertambangan batubara dan kawasan hutan (clean and clear);
                        • Penyelesaian isu lingkungan mengenai masalah pengategorian limbah dan emisi serta menjalankan
                            keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan;
                        • Pemberian jaminan supply / pasokan bahan baku untuk industri dan energi kelistrikan dalam negeri
                            melalui pemberlakuan Domestic Market Obligation;
                        • Perbaikan birokrasi dalam proses perijinan guna simplifikasi SOP perizinan agar dapat memberi pelayanan
                            prima dalam perijinan dan menjamin kontinuitas usaha (kepastian dalam hal gaining profit and risk);
                        • Perumusan mekanisme insentif pajak yang menarik bagi pelaku usaha (investor) untuk menghindari
                            terjadinya economic high cost (pajak-pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, dan cukai ditambah
                            dengan berbagai pungutan liar) dalam rantai pasokannya (supply chain);
                        • Perumusan mekanisme insentif pajak bagi pelaku usaha yang melakukan investasi nilai tambah batubara
                            (antara lain coal upgrading dan konversi batubara).

                        Konektivitas (infrastruktur) Terkait dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam menunjang
                        pengembangan kegiatan ekonomi utama batubara, diidentifikasi hal-hal yang perlu dibenahi, yaitu:
                        • Pengembangan jaringan rel kereta api khusus batubara untuk menghubungkan antara lokasi
                            pertambangan di pedalaman dengan pelabuhan dan atau pemanfaatan angkutan sungai agar kegiatan
                            eksploitasi batubara di wilayah pedalaman menjadi layak secara ekonomis;
104   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




                                   •   Peningkatan dan penambahan kapasitas pelabuhan, baik pelabuhan sungai maupun pelabuhan laut
                                       sebagai akibat dari kenaikan produksi tambang batubara di wilayah pedalaman Kalimantan yang
                                       diproyeksikan akan terus meningkat, dan secara khusus diperlukan pengembangan pelabuhan di sungai
                                       Barito dan Mahakam yang terhubung dengan jaringan rel kereta api;
                                   •   Pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha pertambangan batubara yang melakukan pembangunan
                                       infrastruktur;
                                   •   Peningkatan dan penambahan kapasitas pembangkit listrik untuk keperluan penambangan batubara.

                                   SDM dan IPTEK Dalam upaya optimalisasi penciptaan nilai tambah dan menggerakkan pengembangan
                                   kegiatan ekonomi utama pertambangan batubara di Kalimantan diperlukan:
                                   • Upaya pengembangan teknologi pengolahan batubara (antara lain untuk gasifikasi dan batubara cair),
                                       serta teknologi eksplorasi dan produksi yang ramah lingkungan;
                                   • Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
                                       (IPTEK), baik untuk tenaga manajerial maupun tenaga operasional;
                                   • Pelatihan dalam penambangan serta pemanfaatan batubara yang antara lain meliputi teknologi batubara
                                       bersih, keselamatan penambangan, studi kelayakan, dan pelatihan manajerial penting untuk dilakukan
                                       oleh setiap pelaku usaha.
                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                                                        Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                                             105




Kelapa Sawit
                              Hasil perkebunan di Kalimantan didominasi oleh produksi kelapa sawit dengan kontribusi mencapai 80 persen,
                              jauh lebih besar dibandingkan hasil produksi perkebunan karet dan kelapa. Adapun, menurut data dari BPS (2008)
                              diketahui bahwa luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 53 persen dari total luas areal perkebunan di
                              Kalimantan.


                              Kelapa Sawit menghasilkan > 80% dari total                        ...yang juga memanfaatkan areal
                              produksi perkebunan di Kalimantan...                              perkebunan terbesar di Kalimantan



                              % produk komoditi perkebunan di Kalimantan, 2008                  % areal perkebunan di Kalimantan berdasarkan komoditi, 2008
                              100%                                    1,5                      100%                         4,5
                                                           3,9
                                                                                                                            7,6
                                                        13,0
                              80%                                                                80%

                                                                                                                            34,6
                              60%                                                                60%

                                                        81,6
                              40%                                                                40%
                                                                                                                                                            Lain-lain
                                                                                                                            53,2                            Kelapa
                              20%                                                                20%
                                                                                                                                                           Karet
                                                                                                                                                           Kelapa Sawit
            Gambar 3.D.10:      0%                                                                0%
        Produksi Perkebunan
               Kelapa Sawit                                                                                                                      Sumber: BPS, Analisis Tim




                              Total luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumatera (sekitar 5 juta Ha) lebih besar daripada luas areal
                              perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 2 juta Ha). Namun, jika ditinjau dari tingkat perkembangan
                              areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan (sekitar 13 persen per tahun) tumbuh lebih pesat dibandingkan
                              perkembangan areal kelapa sawit di Sumatera (sekitar 5 persen per tahun).



                               Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 2008
                               Juta Ha
                               8

                                                                                                            Pertumbuhan
                                                                                                              Tahunan               Kalimantan berpotensi
                               6
                                                                                                                                    untuk melanjutkan
                                                                                                                                    keberhasilan produksi
                               4                                                        4,90   Sumatera        5,29%                kelapa sawit di
                                                                  4,81           4,81
                                                                                                                                    Sumatera
                                      3,98          4,10
                               2
                                                                                               Kalimantan     13,31%
            Gambar 3.D.11:
                                                                                        1,82
                 Luas Areal           1,10          1,15          1,55           1,66
         Perkebunan Kelapa     0
                      Sawit          2004          2005           2006           2007   2008
                                                                                                                                   Sumber: Ditjen Perkebunan; Analisis Tim




                              Namun yang perlu diperhatikan, peluang untuk melakukan ekspansi lahan perkebunan sawit di Kalimantan
                              dapat dikatakan terbatas karena adanya pertimbangan lingkungan. Dengan demikian, pendekatan intensifikasi
                              perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi kegiatan ekonomi utama ini.
106   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




                                                                                                               Produktivitas CPO (Ton/Ha)
                                                                                                     8
                                                             Rata-rata Produktivitas CPO                              Potensi Produktivitas di Indonesia1
                                                                                                                                                                                      7,0
                                                             di Sumatera
                                                             Rata-rata Produktivitas CPO di          6
                                                             Kalimantan
                                                                                                                             Produksi rata-rata Malaysia
                                                             Rata-rata Produktivitas CPO di                                                                                           4,6
                                                             Papua – Kepulauan Maluku                4



                                                                                                     2         3,6                             3,7
                                                                  Terdapat                                             3,1
                                                                                                                                 2,4
                                                                                                                                                           3,0
                                                                                                                                                                      2,3
                                                             kesempatan untuk
                                                             meningkatkan rata-                      0
                                                            rata produksi CPO di                                      2008                                 2009

                                                                 Kalimantan                          Data berdasarkan perbandingan dengan perusahaan besar seperti Sime Darby, IOI, AstraAgri, dll
                                                                                                    1.
                                      Gambar 3.D.12:
                                                                                                    Sumber: Indonesian Commercial Newsletter; dan Analisis Tim
                                    Produktivitas CPO



                                                         Produktivitas kelapa sawit di Kalimantan jumlahnya masih di bawah negara-negara lainnya yang merupakan
                                                         negara benchmark produsen kelapa sawit. Produktivitas CPO Kalimantan berada di bawah rata-rata
                                                         produktivitas Malaysia yang bisa mencapai 4,6 Ton/Ha. Potensi signifikan yang dimiliki oleh Kalimantan
                                                         diharapkan mampu memberikan tambahan angka produksi kelapa sawit di Indonesia secara nasional.

                                                         Terdapat potensi peningkatan nilai yang signifikan dari pengembangan kelapa sawit, terutama dari pengembangan
                                                         industri hulu melalui pengembangan lahan yang selektif, konversi lahan produktif, dan peningkatan produksi CPO.

                                                         Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit dapat dilihat melalui rantai nilai seperti di bawah ini:


                                                                Perkebunan                      Penggilingan                      Penyulingan                                 Hilir


                                                                                                    Perdagangan dan Logistik

                                                            Perkebunan                        Penggilingan                      Pengilangan
                                                              Kelapa                            Kelapa                          & Fraksional                     Minyak dan lemak
                                                               Sawit                             Sawit
                                                         Tandan Buah Segar                 Crude Palm Oil (CPO)               RBD Palm oil                        Minyak masak
                                                         (Fresh Fruit Bunch/FFB)           Biji Kelapa Sawit                  RBD olein                           Margarin
                                                                                           Biji Minyak Kelapa Sawit           RBD stearin
                                                                                                                              PFAD1                                  Bio-fuels
                                                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                              Palm Fatty Acid Distillate;
                                                                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                                                              Diperkirakan berdasarkan model
                                                                                                                                                                  Bio-fuel                     keuntungan margin dan perkiraan
                                                                                                                                                                  Glycerine                    volume flowing pada setiap tahap
                                                                                                                                                                                               kegiatan rantai nilai;
                                                                                                                                                                  Oleo-chemicals            3
                                                                                                                                                                                              15 juta Ton CPO dengan margin sekitar
                                                                                                                                                                                               USD 350/Ton berdasarkan harga
                                                                                                                                                                  Fatty acids                  nominal sekitar USD 680/Ton;
                                                                                                                                                                  Fatty alcohol
                                                                                                                                                                                            4
                                                                                                                                                                                              sekitar 7,5 juta Ton (50% secara
                                                                                                                                                                                               keseluruhan) pada margin USD
                                                                                                                                                                                               10/Ton;
                                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                                                              Sekitar 3 juta Ton pada margin sekitar
                                                                                                                                                                                               USD10/Ton.
                                     Gambar 3.D.13:                                         ~USD 5,25                         ~USD 0,08                              ~USD 0,03
                                   Rantai Nilai Kelapa    Nilai Tambah2
                                                                                            Miliar3                           Miliar4                                Miliar5
                                                          (USD Miliar)
                                                 Sawit                                      (98.0%)                           (1.4%)                                 (0.6%)
                                                                                                                                                                                            Sumber: Analisis Tim, 2010.



                                                         Dalam kegiatan ekonomi utama kelapa sawit masalah utama yang dihadapi adalah belum optimalnya upaya
                                                         hilirisasi di dalam negeri, yang disebabkan karena belum terbangunnya iklim investasi yang mendukung dan
                                                         menarik. Skema insentif perpajakan dinilai belum cukup menarik, dan pengenaan Bea Keluar (BK) CPO dinilai
                                                         belum menggiring ke pengoptimalan potensi nilai tambah industri hilir kelapa sawit, dan pemanfaatan dana
                                                         dari BK juga belum difokuskan bagi pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung. Belum optimalnya
                                                         kapasitas produksi kelapa sawit dalam negeri disebabkan oleh 3 hal sebagai berikut:
                                                         • Penggunaan bibit berkualitas rendah. Riset menunjukkan bahwa penggunaan bibit kualitas tinggi dapat
                                                               meningkatkan hasil produksi sampai 47 persen dari keadaan saat ini;
                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                        Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                       107



•   Penggunaan pupuk yang sedikit karena mahalnya harga pupuk;
•   Waktu antar Tandan Buah Segar (TBS) ke penggilingan yang lama (diatas 48 jam) membuat menurunnya
    produktivitas CPO yang dihasilkan.

Penggilingan Hal yang perlu diperbaiki dari rantai nilai ini adalah akses yang kurang memadai dari
perkebunan kelapa sawit ke tempat penggilingan. Akses yang kurang memadai ini berdampak pada biaya
transportasi yang tinggi dan produktitivitas yang rendah. Pembangunan akses ke area penggilingan ini
merupakan salah satu hal utama demi menjamin peningkatan produksi minyak kelapa sawit. Selain itu,
kurangnya kapasitas pelabuhan laut dan tidak adanya tangki penimbunan mengakibatkan waktu tunggu yang
lama di pelabuhan yang kemudian berimplikasi pada biaya transportasi yang tinggi.

Penyulingan: Kegiatan penyulingan adalah kegiatan yang akan mengubah CPO dari penggilingan menjadi
produk akhir. Dengan berlebihnya kapasitas yang ada saat ini (50 persen utilisasi), rantai nilai penyulingan
mempunyai margin yang rendah (USD 10/Ton) jika dibandingkan dengan rantai nilai perkebunan (sekitar USD
350/ton). Hal ini yang membuat kurang menariknya pembangunan rantai nilai tersebut bagi investor.

Hilir Kelapa Sawit Industri hilir utama dalam mata rantai industri kelapa sawit antara lain perkilangan,
oleo kimia, dan biodiesel. Seperti halnya rantai nilai penyulingan, bagian hilir kelapa sawit ini juga mempunyai
kapasitas yang cukup. Hal ini membuat rendahnya margin dari rantai nilai tersebut. Namun demikian,
pengembangan industri hilir sangat dibutuhkan untuk mempertahankan posisi strategis sebagai penghasil
hulu sampai hilir, sehingga dapat menjual produk yang bernilai tambah tinggi dengan harga bersaing.

Kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Koridor Ekonomi Kalimantan terdapat di lokus Kutai Timur,
Kalimantan Selatan, Barito, Kotawaringin, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Rencana investasi
industri kelapa sawit yang akan dilakukan di Kalimantan pada periode 2011—2015 berupa proyek-proyek
pengembangan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Terdapat juga pengembangan kapasitas
pelabuhan di Kumai Kalimantan Tengah. Hampir semua kegiatan investasi kelapa sawit Koridor Ekonomi
Kalimantan dilakukan oleh pihak swasta walaupun masih ada beberapa kegiatan perkebunan kelapa sawit
yang dilakukan oleh perusahaan BUMN.

Regulasi dan Kebijakan Dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di
Kalimantan, diperlukan dukungan kebijakan dan penataan regulasi hal-hal berikut:
• Kebijakan Pemerintah untuk membantu pemilik lahan dalam meningkatkan hasil kelapa sawit mereka,
    di mana fokus kebijakannya adalah pemilik lahan skala kecil karena mereka menguasai mayoritas lahan
    tanam, namun produktivitas mereka jauh lebih kecil dibandingkan korporasi pemilik lahan skala besar;
• Kebijakan berupa inisiatif strategis untuk mendukung pemilik lahan kelapa sawit agar dapat meningkatkan
    produktivitasnya, melalui pembentukan Badan Kelapa Sawit, penyediaan dukungan finansial bagi pemilik
    lahan skala kecil, dan memperbaiki regulasi dan perencanaan.

Konektivitas (infrastruktur) Dukungan infrastruktur (enabler) yang diperlukan untuk peningkatan
konektivitas bagi pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Kalimantan meliputi:
• Perbaikan kapasitas pelabuhan kelapa sawit dan pembenahan proses dalam pelabuhan terkait di
    Kalimantan;
• Ekspansi kapasitas dan perbaikan proses di dua pelabuhan utama kelapa sawit (Kumai dan Pangkalan
    Bun) yang diperlukan untuk mengantisipasi pertumbuhan produksi kelapa sawit;
• Perbaikan akses jalan di perkebunan, dimana waktu transpor dari perkebunan menuju miling
    mempengaruhi produktivitas kelapa sawit secara signifikan.

SDM dan IPTEK Salah satu dukungan yang diperlukan terkait sumber daya manusia dan teknologi untuk
pengembangan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit di Kalimantan, adalah dengan menyediakan sarana
pendidikan dan pelatihan bidang pengembangan produksi kelapa sawit.
108   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




      Besi Baja
                                                         Baja adalah salah satu logam yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan daya saing dan
                                                         pembangunan ekonomi bangsa. Industri baja memiliki multiplier effect yang besar karena keterkaitannya
                                                         dengan industri-industri lain. Kalimantan memiliki cadangan biji besi terbesar di Indonesia, dan
                                                         keberadaannya bagi industri besi dan baja Indonesia sangat penting. Sebesar 84 persen cadangan besi baja
                                                         primer dan 29 persen cadangan bijih besi laterit Indonesia terdapat di Kalimantan. Tren pergerakan harga besi
                                                         baja yang terus naik dan potensi kontribusinya terhadap perekonomian yang diperkirakan dapat naik dua kali
                                                         lipat, adalah faktor-faktor yang mendorong pengembangan industri besi baja secara optimal.



                                                               Sebagai pulau dengan
                                                               cadangan bijih besi terbesar                                               ...diikuti dengan harga bijih             Memiliki potensi untuk
                                                                                                                                    X                                          =
                                                               di Indonesia 1...                                                          besi yang naik tinggi2                    menaikan kontribusi >50%

                                                                                                                                                                                    Proyeksi sektor non migas dalam
                                                               Penyimpanan bijih besi di Indonesia (%)                                                                              kontribusi mineral (IDR Tn)
                                                                                                                                         USD/dmtu
                                                                                                                                                                                   100 94,3
                                                             100                                                                        150
                                                                                            Cadangan bijih besi primary
                                                                   84
                                                                                            Cadangan bijih besi laterit
                                                                                                                                                                                    75
                                                              75                                                                                                                                               67,9
                                                                                                                                        100
                                                                                                                                                                                                                                              Berpotensi 1,5x 3
                                                                                                                                                                                                     49,1
                                                                                                                                                                                    50
                                                              50


                                                                        29           32                                                  50
                                                                                                                                                                                    25
                                                              25                                           21                                  Estimasi biaya produksi                                         42,9 21,3 15,8
                                                                                                                     17
                                                                                 5           8                                                                                                                                                        4,2
                                                                                                                          4
                                                                                                  0 0            0             0                                                     0
                                                               0                                                                          0




                                                                                                                                                                                                                             Emas dan Perak
                                                                                                                                                                                         Batu Bara

                                                                                                                                                                                                     Tembaga

                                                                                                                                                                                                                Pasir Besi




                                                                                                                                                                                                                                              Timah


                                                                                                                                                                                                                                                      Nikel
                                                                    Kalimantan

                                                                                 Sulawesi

                                                                                              Sumatera

                                                                                                         Papua

                                                                                                                 Maluku

                                                                                                                          Lainnya




                                                                                                                                          2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




                                                         1
                                                          Indonesian Commercial Newsletter Vol. 57, June 2008. 2World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) 3Asumsi didasarkan bahwa cadangan sama selama 30
                                                         tahun dengan harga bijih besi USD 100 per Ton
                                      Gambar 3.D.14:
                                   Cadangan Bijih Besi   Sumber: Indonesian Commercial Newsletter; World Bank Commodity Price Data; Analisis Tim




                                                         Kegiatan ekonomi utama besi baja di Kalimantan, terdapat di Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat) dan
                                                         Kalimantan Selatan (Batulicin, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut). Pengembangan proyek di lokasi tersebut antara
                                                         lain pengolahan dan pemurnian bijih besi serta pengembangan industri benefisiasi yang mengolah bijih besi
                                                         dari tambang menjadi bahan baku (pellet dan sponge iron) untuk industri baja di Indonesia. Pelaku usaha
                                                         industri besi dan baja di Kalimantan didominasi oleh investor swasta dengan nilai investasi yang teridentifikasi
                                                         hingga tahun 2015 sebesar IDR 40 Triliun.

                                                         Sejak tahun 2004, permintaan industri baja terus mengalami peningkatan yang didorong oleh adanya
                                                         peningkatan permintaan di berbagai industri lain, seperti elektronik, infrastruktur, dan otomotif. Walau
                                                         demikian, tingkat konsumsi baja per kapita di Indonesia saat ini sebesar 37,1 kg/kapita per tahun masih
                                                         lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan
                                                         Vietnam.

                                                         Tingginya angka ekspor bijih besi dan banyaknya kegiatan penambangan liar yang mengabaikan good mining
                                                         practice juga merupakan hal-hal yang perlu diantisipasi. Sejak tahun 2006, volume ekspor bijih besi jauh lebih
                                                         besar dari impor, namun hingga kini neraca perdagangan bijih besi masih defisit.
                                                                                                                                 Masterplan P3EI
                                                                                                                    Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                      109



                  Salah satu strategi pengembangan industri besi baja nasional adalah mendorong terciptanya sinergi dan
                  keterkaitan pada semua mata rantai dalam industri hulu sampai industri hilir baja. Berikut adalah rantai nilai
                  industri baja.

                  Rantai Nilai Industri Baja


                                            Pertambangan                     Peleburan                                Hilir
                                                                        • Ore Dressing                                Finished Product
                                                                        • Aglomeration           • Hot Forming
                                              Bijih Besi                • Iron Making            • Cold Forming
Gambar 3.D.15:
   Rantai Nilai                                                         • Steel Making Casting                           Applications
  Industri Baja




                  Industri hulu dalam mata rantai industri besi baja adalah pertambangan bijih besi, sedangkan industri hilirnya
                  adalah industri baja finished flat product dan industri baja finished long product. Sinergi industri hulu dan
                  hilir baja dapat dilakukan dengan memfasilitasi kemitraan antara industri hulu dan hilir untuk memenuhi
                  kebutuhan bahan baku industri hilir dan mendorong peningkatan penggunaan baja produksi dalam negeri
                  untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri pertahanan.



                  Konsumsi Baja, 2008
                                                                                                   SINGAPORE

                                                                                                   MALAySIA

                                                                                                   THAILAND
                     Kg baja/kapita/tahun




                                                                                                   VIETNAM
                                                                                   737
                                                                                                   FILIPINA

                                                                                                   INDONESIA

                                                                                  327,5            MyANMAR


                                                                          206,3
                                                                   91
                                                                                                                  Sumber: Data BBPT, diolah dari
Gambar 3.D.16:                                    10,5 37,1 37,1                                                  Road Map Industri Baja Nasional -
                                                                                                                  Kementerian Perindustrian 2007
 Konsumsi Baja



                  Saat ini di Indonesia masih ada beberapa bagian dari rantai nilai industri baja yang belum tersedia.
                  Dengan demikian, dalam periode 2011—2014, investasi pada industri besi dan baja akan berfokus pada
                  pengembangan industri antara melalui pengembangan industri pengolahan atau benefisiasi industri besi
                  dan baja. Upaya ini dapat pula memberikan implikasi positif guna pengoptimalan potensi peningkatan nilai
                  tambah industri hulu di dalam negeri dalam rangka program perkuatan revitalisasi baja nasional.

                  Regulasi dan Kebijakan Pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja di Kalimantan
                  memerlukan penataan regulasi dan dukungan kebijakan berikut:
                  • Penyelesaian kebijakan industri (blue print) industri baja (yang menunjukkan sinergitas dan keterkaitan
                     pada semua mata rantai dalam industri hulu sampai industri hilir baja) dan pengembangan industri baja
                     agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri (self-sufficient steel industry);
                  • Penertiban kegiatan penambangan liar, agar neraca perdagangan bijih besi tidak defisit (walaupun sejak
                     tahun 2006 volume ekspor bijih besi jauh lebih besar dari impor);
                  • Penetapan bea keluar bijih besi yang tinggi dalam rangka pembatasan ekspor bahan mentah juga perlu
                     diterapkan agar permintaan nasional dapat terpenuhi.
110   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




                                                           Konektivitas (infrastruktur) Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk peningkatan konektivitas
                                                           dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja sebagai berikut:
                                                           • Penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jaringan jalan, jalur kereta api dan pelabuhan di
                                                               kawasan industri besi baja;
                                                           • Meningkatkan infrastruktur pendukung (jalan, jalur kereta api, limbah) di lokasi kawasan industri besi baja
                                                               maupun antar lokus kegiatan terkait.

                                                           SDM dan IPTEK Pengembangan kegiatan ekonomi utama besi baja di Kalimantan memerlukan dukungan
                                                           pengembangan SDM dan IPTEK sebagai berikut:
                                                           • Mendorong penggunaaan teknologi tinggi yang mampu mendorong peningkatan produktivitas dan
                                                               penciptaan produk yang berkualitas baik, dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam industri besi dan
                                                               baja;
                                                           • Mendorong penggunaan teknologi eksplorasi non-destruktif yang tepat, akurat, serta efisien untuk dapat
                                                               mengidentifikasi potensi bijih besi dalam suatu wilayah;
                                                           • Pengembangan teknologi yang dapat mengolah bijih besi kadar rendah dan atau lateritik untuk dapat
                                                               menghasilkan bahan baku dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh industri baja dapat dilakukan dengan


      Bauksit
                                                               bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).




                                                           Saat ini, Indonesia tercatat sebagai penyimpan cadangan bauksit terbesar nomor tujuh di dunia sekaligus
                                                           menjadi produsen bauksit nomor empat di dunia. Besarnya cadangan bauksit Indonesia diperkirakan
                                                           mencapai 24 juta ton.



                                                            Pemanfaatan Bauksit Indonesia masih belum maksimal
                                                            Profil Bauksit Indonesia, 2008 (Ribu Ton)
                                                           208.000


                                                            24.000




                                                             4.000
                                                                              207.932
                                                                                                         24.000
                                                                                                                       5.504

                                                             2.000




                                   Gambar 3.D.17: Profil         0                                                                     Sumber: Kementerian ESDM; Analisis Tim
                                                                           Sumber Daya                  Cadangan     Produksi
                                      Bauksit Indonesia




                                                           Di Kalimantan, cadangan bauksit terbesar berada di wilayah Kalimantan Barat. Namun, hingga saat ini,
                                                           mayoritas hasil tambang bauksit diekspor sebagai bahan baku mentah. Sebagai bahan baku pembuatan
                                                           aluminium, kebutuhan akan industri pengolahan bauksit menjadi alumina perlu secara serius dikembangkan
                                                           di Indonesia. Selain untuk menjalankan mandat UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
                                                           Batubara mengenai upaya optimalisasi nilai tambah bahan baku mineral, harga jual alumina yang bisa
                                                           mencapai 10 kali harga jual bauksit, dan tingginya angka impor alumina merupakan salah satu alasan
                                                           mengapa industri pengolahan bauksit menjadi alumina perlu dikembangkan di Kalimantan.
                                                                                                                          Masterplan P3EI
                                                                                                             Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                            111



                        Di masa yang akan datang, untuk mendukung penciptaan nilai tambah di dalam negeri, pengembangan
                        industri aluminium terpadu yang mengkombinasikan industri alumina berbahan baku lokal (smelter grade
                        alumina), industri aluminium smelter (aluminium ingot primer dan molten aluminium), industri aluminium
                        antara (aluminium die casting) dan industri aluminium hilir yang belum tersedia di Indonesia (aluminium
                        berbasis aluminium cair, aluminium pigment, dan aluminium powder) sangat dibutuhkan.




                                                                                       INDUSTRI                    INDUSTRI
                               PENAMBANGAN                   SMELTER                    ANTARA                       HILIR




                             • BAUKSIT               • Smelter Grade              • Aluminium Scrap       • Aluminium Rod
                                                       Alumina                    • Aluminium Ingot       • Aluminium Sheet
                                                     • Chemical Grade                                     • Aluminium Flat Bar
                                                       Alumina                                            • Aluminium Tube
   Gambar 3.D.18:                                                                                         • Aluminium Round Bar
Rantai Nilai Industri
             Bauksit
                                                                                                          • Aluminium Square Bar



                        Upaya peningkatan nilai tambah ini memerlukan insentif dari pemerintah untuk meningkatkan daya tarik
                        investasi di Indonesia, mengingat industri pengolahan bauksit menjadi alumina memiliki tingkat kesulitan
                        yang tinggi. Risiko yang tinggi ini seringkali menyulitkan pelaku usaha dalam mendapatkan sumber dana
                        pembiayaan untuk melakukan investasi dalam industri pengolahan bauksit.

                        Rencana investasi industri bauksit yang akan dilakukan di Kalimantan pada periode 2011 – 2014 berfokus pada
                        pengolahan bauksit menjadi alumina dengan sentra produksi di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan
                        Timur dan Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Sanggau di Propinsi Kalimantan Barat. Investasi pada industri
                        bauksit didominasi oleh investor swasta dengan nilai investasi kurang lebih mencapai IDR 57 Triliun.

                        Regulasi dan Kebijakan Untuk mencapai produktivitas bauksit yang optimal, diperlukan upaya-upaya
                        perbaikan regulasi ataupun kebijakan berikut:
                        • Diperlukan adanya standar operasi yang mengatur mekanisme perizinan, agar praktik pungutan liar yang
                            masih menjadi masalah klasik terkendalanya pengembangan kegiatan ekonomi utama bauksit/alumina
                            dapat dikurangi atau dihilangkan;
                        • Memberi jaminan kepastian hukum dan pembebasan investor dari praktik-praktik pungutan liar, terutama
                            dibutuhkan bagi investor yang sudah menerapkan good mining practice.

                        Konektivitas (Infrastruktur) Pengembangan investasi kegiatan ekonomi utama bauksit di
                        Kalimantan membutuhkan dukungan berupa infrastruktur, antara lain pelabuhan dan jalan akses menuju
                        pelabuhan, jalan akses atau conveyor belt yang menghubungkan area tambang dengan pabrik, serta
                        pembangkit listrik.

                        SDM dan IPTEK          Untuk mendukung terciptanya kemandirian produksi dan pengolahan bauksit di
                        Indonesia, khususnya di Kalimantan dibutuhkan adanya:
                        • Penguatan kapasitas SDM dan IPTEK yang antara lain dapat dilakukan dengan mendirikan pusat desain
                            dan rekayasa teknologi aluminium;
                        • Pengembangan pendidikan dan transfer teknologi pada institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan
                            keahlian teknis dalam bidang industri ini.
112   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




      Perkayuan
                                                             Dalam perekonomian nasional, sejak tahun 2005 hingga 2009, sektor kehutanan memberi kontribusi antara
                                                             8 – 9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional atau dengan total produksi mencapai IDR 36,1
                                                             Triliun di tahun 2007 dan IDR 44,9 Triliun di tahun 2009 (BPS, 2010).

                                                             Pulau Kalimantan merupakan salah satu paru-paru utama dunia terkait dengan masih luasnya area hutan
                                                             yang terkandung di dalamnya. Pulau Kalimantan tercatat memiliki kawasan hutan terluas kedua setelah
                                                             Pulau Papua dengan luas kawasan hutan masing-masing sebesar 41 Juta Ha dan 42 Juta Ha. Namun dari segi
                                                             luas kawasan hutan produksi, Kalimantan merupakan pulau dengan luas kawasan hutan produksi tertinggi
                                                             (29,8 Juta Ha), dan baru sekitar 52,7 persen (15,7 Juta Ha) yang sudah dimanfaatkan sebagai Hutan Produksi
                                               Doc. Antara
                                                             (berdasarkan data Kementerian Kehutanan, 2009). Menurut data dari Kementerian Kehutanan Kalimantan
                                                             memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHKK) – Hutan Tanaman Industri (HTI) dan IUPHKK
                                                             – Hutan Alam (HA) yang besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar bagi pengembangan
                                                             investasi di industri perkayuan, sebagai industri utama di sektor kehutanan.


                                                                  Kalimantan memiliki lahan                                  ... juga memiliki lahan IUPHHK –
                                                                  IUPHHK – HTI yang besar...                                 HA terbesar di Indonesia
                                                                   Luas Lahan IUPHHK – HTI, 2010* (Juta Ha)                  Luas Lahan IUPHHK – HTI, 2010* (Juta Ha)
                                                                   10                                                        25                               2,17    24,50
                                                                                                0,68          9,40
                                                                                     4,16                                                            1,41
                                                                                                                                            9,32
                                                                    8                                                         0


                                                                    6                                                        15
                                                                            4,56                                                    11,61
                                                                    4                                                        10


                                                                    2                                                         5


                                                                    0                                                         0
                                                                        Sumatera Kalimantan Lain - lain   Total                   Kalimantan Papua –      Sumatera Lain-lain    Total
                                                                                                                                            Kep. Maluku
                                                             Persentase                                              Persentase
                                                             Luas Lahan %   48,52%   44,24%     7,24%     100%                    47,37%      38,02%       5,77%     8,84%     100%
                                                                                                                     Luas Lahan %


                                                                                                                     *) Data hingga awal bulan Desember 2010
                                                                                                                     Sumber: Road Map Pembangunan Kehutanan Berbasis Hutan Tanaman dan
                                         Gambar 3.D.19 :                                                             Taman Nasional; Analis Tim
                                   Luas Lahan Kalimantan




                                                             Sektor kehutanan sendiri secara umum masih menyimpan potensi lain (non-kayu) yang belum dioptimalkan
                                                             pengelolaannya, yaitu seperti potensi buah-buahan, rotan, bambu, lebah, sutera, gaharu, dan tentu dapat
                                                             berfungsi sebagai penyerap karbon yang terkemas dalam skema internasional Reducing Emission from
                                                             Deforestation and Degradation (REDD+).
                                                                                                                                                                                      Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                         Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                                                                            113



                                                                    Sebaran Kawasan Hutan Produksi di masing-masing Provinsi di Kalimantan (dalam ribu hektar)

                                                                                     269,45
                                                                    Kalimantan                  4.590,74
                                                                    Tengah                                              13.770,58
                                                                                                                            15.300,00
                                                                                                                                                     Tambahan MP3EI (rencana investasi fast-track)
                                                                                     416,75
                                                                    Kalimantan                        7.555,18                                       Hutan Produksi (HTI, HA, HTR)
                                                                    Timur                                   9.734,65
                                                                                                                         14.651,55                   Kawasan Hutan Produksi

                                                                                     89,40                                                           Kawasan Hutan
                                                                    Kalimantan         841,10
                                                                    Selatan             1.109,79
                                                                                          1.839,49

                                                                                       1.004,49
                                                                    Kalimantan             2.740,22
                                                                    Barat                        5.226,14
                                                                                                            9.178,76                       Sumber:
                                                                                                                                           Laporan Perkembangan Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan
                                                Gambar 3.D.20:
                                                                                                                                           Produksi (Triwulan IV, 2009); Kementerian Kehutanan; dan MP3EI
                                        Sebaran Kawasan Hutan
                                   Pada Masing-Masing Provinsi                   0            5.000    10.000          15.000     20.000
                                  Kalimantan (dalam ribu hektar)




                                                                    Gambar di atas menunjukkan masih besarnya potensi pengembangan industri perkayuan berdasarkan luasnya
                                                                    kawasan Hutan Produksi, yang terdiri dari Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan
                                                                    Hutan Alam (HA) yang belum dimanfaatkan potensi nilai ekonominya. Hal ini juga tercermin pada stagnannya
                                                                    kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, walaupun secara nominal
                                                                    terdapat peningkatan volume output pada sektor kehutanan. Menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan
                                                                    dan pengelolaan hasil hutan dalam perekonomian Indonesia.

                                                                    Untuk mendorong industri perkayuan sebagai bagian dari sektor kehutanan, perlu dilakukan perubahan
                                                                    paradigma dalam industri perkayuan Indonesia. Produksi kayu bulat sudah harus difokuskan melalui Hutan
                                                                    Tanaman (baik Hutan Tanaman Industri maupun Hutan Tanaman Rakyat), sementara pemanfaatan Hutan
                                                                    Alam produktif dapat lebih diarahkan untuk pemanfaatan potensi non-kayu hutan. Pengembangan Hutan
                                                                    Tanaman dipandang perlu bukan hanya karena cadangan Hutan Alam produktif semakin menipis, tapi juga
                                                                    karena pengembangan Hutan Tanaman dapat memproduktifkan kembali kawasan Hutan Alam produktif
                                                                    yang telah rusak2. Selain itu Hutan Tanaman dapat menyediakan bahan baku kayu bulat dengan harga yang
                                                                    lebih murah daripada kayu bulat dari Hutan Alam, sehingga Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dapat
                                                                    menjadi lebih kompetitif.

                                                                    Hal yang tidak kalah penting untuk mendorong optimalisasi kontribusi sektor kehutanan adalah peningkatan
                                                                    Produktivitas Hutan Tanaman melalui pengembangan dan perluasan aplikasi teknik penanaman yang efisien.

                                                                    Rencana investasi di industri perkayuan untuk jangka pendek dan menengah (rencana investasi fast track
                                                                    MP3EI) di Pulau Kalimantan telah tercatat berupa investasi HTI dan IPHHK. Rencana investasi HTI terluas
                                                                    tersebar di beberapa lokus di Kalimantan Barat (1.004.493 Ha, nilai investasi sekitar IDR 9,6 Triliun), diikuti
                                                                    oleh Kalimantan Timur (416.748 Ha, nilai investasi sekitar IDR 7,2 Triliun), Kalimantan Tengah (269.446 Ha,
                                                                    nilai investasi sekitar IDR 5,4 Triliun), dan Kalimantan Selatan (89.400 Ha, nilai investasi sekitar IDR 1,3 Triliun).
2
 Menurut Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, Kementrian    Untuk rencana investasi di IPHHK tercatat masih terpusat di Kalimantan Timur (sekitar IDR 7,8 Triliun), dan di
Kehutanan (2002), Kalimantan mencatat sekitar 6,34 juta hektar
dari Kawasan Hutan Produksi perlu direhabilitasi (sekitar 31,7%).
                                                                    Kalimantan Tengah yang mencatat rencana investasi sebesar IDR 893 Miliar.
114   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




                                                                                                                                         Industri Primer Hasil
                                                                                Pemanfaatan Produksi                                     Hutan Kayu (IPHHK)

                                                                           • HTI                                               • Penggergajian Kayu
                                                                           • HTR                                               • Pengawetan Kayu
                                                                           • Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu           • Pengawetan Rotan, Bambu, dan sejenisnya
                                                                             – Hutan Alam (IUPHHK – HA)                        • Pengolahan Rotan
                                                                                                                               • Kayu Lapis
                                                                           Menghasilkan kayu bulat                             • Kayu Lapis Laminasi, termasuk decorative
                                                   Gambar 3.D.21:                                                              • Panel Kayu lainnya
                                   Rantai Nilai Industri Perkayuan                                                             • Veneer
                                     (yang tercakup dalam Sektor
                                                       Kehutanan)

                                                                     Turut tercatat beberapa tantangan yang masih merintangi usaha pengembangan industri perkayuan (HTI dan
                                                                     IPHHK) antara lain:
                                                                     • Tantangan dalam pengembangan HTI utamanya terletak pada sempitnya ruang gerak pengusaha HTI
                                                                         dalam memasarkan kayu bulatnya. Keran ekspor kayu bulat saat ini telah ditutup, sementara struktur
                                                                         pasar domestik cenderung masih bersifat monopsoni (dikuasai oleh beberapa pemain utama). Kedua hal
                                                                         tersebut kemudian menyebabkan rendahnya daya tawar pengusaha HTI dalam proses penentuan harga
                                                                         jual domestik. Saat ini terjadi selisih signifikan antara harga kayu bulat domestik dan internasional (harga
                                                                         domestik lebih rendah sekitar 30 – 40 persen).
                                                                     • Sementara tantangan dalam pengembangan IPHHK, khususnya IPHHK dari investasi dalam negeri, adalah
                                                                         masih rendahnya animo perbankan untuk memberikan dukungan pembiayaan, baik untuk keperluan
                                                                         revitalisasi mesin-mesin yang sudah tua, maupun untuk pengembangan IPHHK baru.

                                                                     Regulasi dan Kebijakan Untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut di atas, diperlukan dukungan
                                                                     kebijakan berikut:
                                                                     • Pengembangan industri perkayuan harus dilakukan melalui pengembangan investasi di HTI dan IPHHK
                                                                          secara simultan, bukan sekuensial;
                                                                     • Paradigma pada pengembangan investasi IPHHK tidak boleh bersifat sempit yang hanya fokus pada
                                                                          peningkatan investasi tertanam, melainkan bersifat luas di mana peningkatan investasi harus disertai
                                                                          dengan peningkatan jumlah pemain guna menyeimbangkan kekuatan tawar-menawar di pasar kayu bulat,
                                                                          khususnya jika pembukaan kembali keran ekspor kayu bulat bukan pilihan yang tersedia;
                                                                     • Sektor perbankan perlu didorong untuk turut mendukung pengembangan investasi di IPHHK dengan
                                                                          sosialisasi tingkat keuntungan dan karakteristik risiko pada investasi IPHHK.


                                                                     Kegiatan Ekonomi Lain
                                                                     Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Kalimantan di atas, koridor ini juga
                                                                     terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan seperti karet, pertanian pangan,
                                                                     peternakan, perikanan dan pariwisata yang difokuskan pada 7 Destinasi Pariwisata Nasional.




                                                                     Investasi
                                                                     Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan teridentifikasi rencana investasi baru untuk
                                                                     kegiatan ekonomi utama Minyak & Gas Bumi, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan, serta
                                                                     infrastruktur pendukung sebesar IDR 945 Triliun.
                                                                                                                                                   Masterplan P3EI
                                                                                                                                      Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                                     115




                              Berikut ini adalah gambaran umum rencana investasi kegiatan ekonomi utama dan infrastruktur yang terdapat
                              di Kalimantan:

                             Indikasi Investasi koridor Ekonomi Kalimantan
                             IDR Triliun                                                                              167              945
                                                                                                                                       61
                                1,000                                                                                                  67
                                                                                                         32                             31
                                                                                                 344
                                  800


                                  600
                                                                                     48
                                                                                                                                       785
                                                                        137
                                  400                                                                                                                  BUMN
                                                        181
                                                                                                                                                       Campuran
                                  200                                                                                                                  Pemerintah
                                                                                                                                                       Swasta
                                               37
                                    0
                                                                        Bauksit




                                                                                                          Perkayuan




                                                                                                                                       Total
                                                        Batubara




                                                                                                 Migas




                                                                                                                      Infrastruktur
                                           Besi baja




                                                                                  Kelapa Sawit




         Gambar 3.D.22:
Nilai investasi di Koridor
    Ekonomi Kalimantan
                              Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan ekonomi
                              utama di Koridor Ekonomi Kalimantan, tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama seperti tembaga,
                              karet, pertanian pangan, perikanan, dan peternakan dengan jumlah investasi sebesar IDR 20,5 Triliun. Selain
                              itu, ada pula investasi dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan di MP3EI
                              seperti petrokimia, bahan peledak, mangaan, dan barang konsumsi sebesar IDR 72 Triliun.
116     Masterplan P3EI
        Koridor Ekonomi Kalimantan




                                                                                Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Kalimantan



              Koridor ekonomi Kalimantan




                                                               Pelabuhan




                                                                                                                                                      1


                                                                                6
                                                                                                                                                  7




                                                                                                                                                      2       3
                                                                                                                          5

                                                                                                                                             7


                                                                                                                                             4




            K3-(8,9,14,20)-1            1   K3-(15)-3                    3   K3-(1,9,21)-5              5   K3-(23)-7                    7       Pemerintah
            Kutai Timur, Maloy - Bauksit/   Rapak dan Ganal                  Barito, dsk - Besi Baja,       Kereta Api Batubara
                                                                                                                                                 BUMN
            Alumina, Kelapa Sawit,          Kalimantan Timur - Migas         Kelapa Sawit, Perkayuan        dan Jalan Trans Kalimantan
            Batubara, Perkayuan                                                                                                                  Swasta
            IDR 111,59 T                    IDR 70,00 T                      IDR 44,08 T                    IDR 61,15 T

            K3-(9,15,20)-2              2   K3-(1,9,14,20)-4             4   K3-(8,9,20)-6              6
                                            Kotabaru, Tanah Bambu,           Pontianak, Mempawah,
            Balikpapan, dsk - Kelapa        dsk - Besi Baja, Kelapa Sawit,   dsk - Bauksit/Alumina,
            Sawit, Migas, Perkayuan                                          Kelapa Sawit, Perkayuan
                                            Batubara, Perkayuan

            IDR 159,50 T                    IDR 16,06 T                      IDR 94,28 T




      Tabel 3.D.23 :
      Peta Investasi Koridor
      Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                                                        Koridor Ekonomi Kalimantan
                                                                                                                                                                        117



                                                                                                                                              Share Investasi
                                                                                                                                Jumlah           Terhadap
                                            Kegiatan Ekonomi                                                                   investasi
No     Nama Kode              Lokus                              Pelaku                 Infrastruktur Pendukung                              Kegiatan Ekonomi
                                                 Utama                                                                           (IDR
                                                                                                                                Triliun)     Utama di Seluruh
                                                                                                                                                Koridor (%)
                                            Bauksit/Alumina                                                                     36,00                  26
                                                               Pemerintah,
                          Bontang, Kutai                                      Pelabuhan, Jalan, Rel Kereta Api, dan Power &
     K3-(8,9,14,20)-1                         Kelapa Sawit       BUMN,                                                           5,35                   6
1                           Timur, dsk                                                           Energy
                                                                 Swasta
                                               Batubara                                                                         62,79                  29
                                              Kelapa Sawit                                                                       0,30                  34
                                                               Pemerintah,
2     K3-(9,15,20)-2      Balikpapan, dsk        Migas           BUMN,           Pelabuhan, Jembatan, Jalan, Utilitas Air      158,65                   1
                                                                 Swasta
                                               Perkayuan                                                                         0,55                   2
                            Rapak dan
3        K3-(15)-3                               Migas           Swasta                             -                           70,00                  15
                           Ganal Kaltim
                                               Besi Baja                                                                         6,56                   7
                            Kotabaru,         Kelapa Sawit                                                                       2,81                   3
                                                                 BUMN,          Overland Conveyor, Power & Energy, dan
4    K3-(1,9,14,20)-4     Tanah Bambu,
                                               Batubara          Swasta                     Perbaikan Jalan                      5,42                   3
                               dsk
                                               Perkayuan                                                                         1,27                   4
                                               Besi Baja                                                                        35,00                  35
                                                               Pemerintah,
5      K3-(1,9,20)-5        Barito, dsk       Kelapa Sawit       BUMN,            Power & Energy, Pelabuhan, dan Jalan           2,79                   5
                                                                 Swasta
                                               Perkayuan                                                                         6,29                  20
                                            Bauksit/Alumina                                                                     62,22                  46
                           Pontianak,         Kelapa Sawit      Pemerin-                                                        17,97                  20
6    K3-(8, 9, 14,20)-6    Mempawah,                           tah, BUMN,          Bandara, Jalan, dan Power & Energy
                              dsk              Batubara          Swasta                                                          4,50                   2
                                               Perkayuan                                                                         9,59                  30

                            Kereta Api
                             Batubara
                                                               Pemerintah,    Jalur Kereta Api Puruk Cahu - Tanjung Isuy dan
7        K3-(23)-7          Kalimantan        Lintas Sektor                                                                     61,15                   3
                                                                 Swasta      Puruk Cahu – Bangkuang, Jalan Trans Kalimantan
                          dan Jalan Trans
                            Kalimantan




                                                                                                                                                          Tabel 3.1 :
                                                                                                                                                  Aglomerasi Indikasi
                                                                                                                                                           Investasi
118   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Kalimantan




                                                           Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama di atas, Pemerintah dan BUMN juga
                                                           berkomitmen untuk melakukan investasi dalam penyediaan infrastruktur. Komitmen investasi pemerintah,
                                                           BUMN, dan campuran dalam penyediaan infrastruktur teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut.


                                                                Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN dan Campuran (IDR Triliun)

                                                          150

                                                                                                                                                                    19       128


                                                                                                                                      35             0,3

                                                          100


                                                                                                                       3
                                                                                                      40



                                                           50

                                                                                      10
                                                                       21


                                      Gambar 3.D.24:
                                                            0
                                     Indikasi Investasi
                                    Infrastruktur oleh           Infrastruktur   Infrastruktur   Infrastruktur   Infrastruktur   Infrastruktur   Utilitas Air   Telematika   Total
                                   Pemerintah, BUMN                  Jalan        Pelabuhan        Power &         Bandara         Rel Kereta
                                       dan campuran                                                 Energy




                                                           Dalam jangka panjang, pengembangan kegiatan ekonomi utama difokuskan untuk membangun industri hilir
                                                           kegiatan ekonomi utama, didukung dengan penguatan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
                                                           dan ilmu pengetahuan & teknologi (IPTEK). Selain itu, sektor jasa juga perlu dikembangkan untuk menggantikan
                                                           kegiatan ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terbarukan di Koridor Ekonomi Kalimantan.

                                                           Selain itu, inisiatif yang ditawarkan di Koridor Ekonomi Kalimantan dapat berupa penciptaan dan
                                                           pengembangan aglomerasi industri yang didukung oleh pengadaan infrastruktur pendukung seperti
                                                           tenaga listrik, air bersih, dan pengolahan limbah. Pusat kegiatan ekonomi utama dalam struktur tata
                                                           ruang Kalimantan dihubungkan melalui jaringan jalan raya dan jalur rel kereta api trans Kalimantan yang
                                                           terintegrasi dengan angkutan sungai. Pola pengembangan industri hilir kegiatan ekonomi pertambangan,
                                                           pertanian, dan perkebunan yang terintegrasi dengan pengembangan kluster industri hilirnya dikembangkan
                                                           di sepanjang sungai. Hal ini dilakukan untuk efisiensi pengadaan prasarana perhubungan (darat). Sesuai
                                                           dengan sumber daya alam dan kondisi geografis Pulau Kalimantan, Koridor Ekonomi Kalimantan mempunyai
                                                           tema pembangunan atau aktivitas utama pembangunan sebagai hasil tambang dan lumbung energi nasional.
                                                           Seluruh upaya pembangunan Koridor Ekonomi Kalimantan ini dibangun dengan kesadaran penuh untuk
                                                           tetap melestarikan hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Sinergi antara kegiatan pertambangan dan
                                                           kehutanan ini dapat dilakukan melalui good mining practice pada saat eksplorasi dan kegiatan pasca tambang.

                                                           Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perluasan ekonomi di Koridor Ekonomi Kalimantan,
                                                           perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan usaha
                                                           para pelaku sektor. Beberapa perubahan dan harmonisasi regulasi terkait pertambangan, perkebunan,
                                                           kehutanan, lingkungan, serta tata ruang dilakukan guna meminimalisasi hambatan-hambatan yang bersifat
                                                           kontraproduktif terhadap optimalisasi penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan nilai
                                                           tambah produk yang akan diekspor. Dalam pengembangan jaringan infrastruktur, di Kalimantan terdapat
                                                           model pengembangan infrastruktur konsorsium, di mana beberapa perusahaan kegiatan ekonomi utama
                                                           batubara (sabuk conveyor, rel kereta api, dan jalan yang sama) saling berbagi infrastruktur sehingga dapat
                                                           meningkatkan efisiensi.
             Masterplan P3EI
Koridor Ekonomi Kalimantan
                               119
120   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                   Tema Pembangunan:                     Terdiri dari 6                 Kegiatan Ekonomi Utama:
        Koridor Ekonomi                            Pusat Produksi dan Pengolahan
                                                                                         Pusat Ekonomi:
                                                                                                                        • Pertanian            • Perikanan
        Sulawesi                                   Hasil Pertanian, Perkebunan,
                                                                                         • Makassar
                                                                                         • Kendari
                                                                                                          • Palu
                                                                                                          • Gorontalo
                                                                                                                          Pangan (Padi,
                                                                                                                          Jagung, Kedelai
                                                                                                                                               • Nikel
                                                                                                                                               • Minyak dan Gas
                                                   Perikanan, Migas, dan                 • Mamuju         • Manado        dan Ubi Kayu)          Bumi (Migas)
                                                                                                                        • Kakao
                                                   Pertambangan Nasional.




                                                                                           Alternatif Pelabuhan
                                                                                              Hub Internasional
                                                                                                          Bitung
                                                                                                                                           Sofifi




                                                      Mamuju




                                                                   Makassar


                                                           Alternatif Pelabuhan
                                                           Hub Internasional
                                                           Makassar                Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi       Klaster Industri
                                                                                   Simpul Pengolahan Nikel               Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
                                                                                   Simpul Pertanian Pangan               Jalur Eksisting
                                                                                   Simpul Perkebunan Kakao               Jaringan Pelayaran Domestik
                                                                                   Komplek LNG                           Pelabuhan
                                                                                   Simpul Perikanan
                                 Doc. Berau Coal
                                                                                                                                                Masterplan P3EI
                                                                                                                                      Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                                                     121



                                        Overview Koridor Ekonomi Sulawesi
                                        Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai tema Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,
                                        Perikanan, dan Pertambangan Nikel Nasional.

                                        Koridor ini diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia Timur, Australia, dan
                                        Amerika. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki potensi tinggi di bidang ekonomi dan sosial dengan kegiatan-
                                        kegiatan unggulannya. Meskipun demikian, secara umum terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di
                                        Koridor Ekonomi Sulawesi:
                                        • Rendahnya nilai PDRB per kapita di Sulawesi dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia;
                                        • Kegiatan ekonomi utama pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (30 persen), tumbuh dengan
                                            lambat padahal kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50 persen tenaga kerja;
                                        • Investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal dibandingkan daerah lain;
                                        • Infrastruktur perekonomian dan sosial seperti jalan, listrik, air, dan kesehatan kurang tersedia dan belum
                                            memadai.

                                        Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian pangan,
                                        kakao, perikanan dan nikel. Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi dapat dikembangkan
                                        yang potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini.




Pertanian Pangan
                                        Kegiatan pertanian pangan di Sulawesi mencakup padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Kegiatan pertanian
                                        pangan, khususnya beras dan jagung, sangat penting, terutama untuk konsumsi domestik di Indonesia.
                                        Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga di dunia, yang sebagian besar dari produksinya digunakan
                                        untuk konsumsi domestik. Namun, Indonesia masih harus mengimpor 800.000 ton jagung di tahun 2010
                                        untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 5 juta ton.

                                        Sulawesi merupakan produsen pangan ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10 persen produksi
                                        padi nasional dan 15 persen produksi jagung nasional. Pertanian pangan menyumbang 13 persen PDRB
                                        Sulawesi.



                                        Indonesia memiliki 9% produksi dan konsumsi                            Sulawesi merupakan provinsi
                                        beras dunia, terbesar ketiga setelah Cina dan India                    terbesar ketiga penghasil beras
                                        5 besar produsen dan pengkonsumsi beras, %
                                                                                                                  Proporsi produksi
                                        100
                                                                                                                  beras di indonesia (%)


                                                              29                        27      Lainnya                      5                Bali & Nusa Tenggara
                                         80                                                                                  7                Kalimantan
                                                                                         5      Vietnam                     10                Sulawesi
                                                              5
                                                              7                          7      Bangladesh
                                         60
                                                                                         9                                  23                Sumatera
                                                              9                                 Indonesia


                                         40                   21                        22      India


                                                                                                                            54                Jawa
                                         20
                                                              30                        29      Cina
                       Gambar 3.E.1:
           Proporsi Negara Penghasil      0
          Beras di Dunia dan Proporsi                    Konsumsi                    Produksi                     Produksi Beras Indonesia
           Daerah Penghasil Beras di
                           Indonesia          Sumber: USDA, BPS, diolah
122   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                                       Mengingat adanya keterbatasan potensi ekspansi areal pertanian, maka peningkatan produksi pangan yang
                                                                       paling memungkinkan adalah melakukan intensifikasi pangan. Produktivitas padi di Sulawesi masih lebih
                                                                       rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.


                                                                       Produktivitas Beras, 2009 (100 Kg/Ha)




                                       Gambar 3.E.2: Perbandingan
                                 Produktivitas Beras Koridor Ekonomi
                                   Sulawesi dengan Wilayah Lainnya     Sumber: BPS, diolah




                                                                       Indonesia merupakan produsen jagung terbesar di Asia Tenggara, namun kebutuhan jagung nasional belum
                                                                       dapat terpenuhi dari produksi domestik. Rendahnya pemenuhan kebutuhan jagung berkaitan dengan tingkat
                                                                       produktivitas jagung nasional. Produktivitas jagung di Sulawesi masih dibawah rata-rata produktivitas nasional




                                                                       Produktivitas Jagung, 2009 (100 Kg/Ha)




                                                                                                                                                       10,20


                                                                                                                                                       6,80
                                                                                                                                                        4,60
                                                                                                                                                        4,20
                                                                                 5,8         5,7            4,7   4,7   4,6   4,6
                                                                                                   4,8                              4,1   3,6    2,6




                                                                             Sumber: Departeman Pertanian


                                                                       Gambar 3.E.3:
                                                                       Perbandingan Produktivitas Jagung
                                                                       Koridor Ekonomi Sulawesi dengan
                                                                       Wilayah Lainnya
                                                                                                                                                                                                                       Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                                             Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                                                                                                                                               123



                               Produktivitas pangan rendah disebabkan oleh penggunaan pupuk yang rendah, terbatasnya penggunaan
                               alat pertanian, dan jaringan irigasi yang belum memadai. Penggunaan pupuk berimbang di Sulawesi berupa
                               urea, potasium klorida (KCl), dan fosfat (SP-36) masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
                               Hal tersebut berhubungan erat dengan faktor ketersediaan pupuk, serta biaya angkut dan pendidikan petani
                               mengenai teknik budidaya pertanian.

                                                         Urea                                                                            SP-361                                                                        KCI2
                               kg/ha                                                                                                                                            kg/ha
                                                                                                                 kg/ha
                               400                                                                               150                                                            50


                                                                                                                                                                                40
                               300
                                                                                                                 100
                                                                                                                                                                                30

           Di Luar Sulawesi    200
                                                                                                                                                                                20
          Provinsi Sulawesi                                                                                       50
                               100
       1. Super Phospate                                                                                                                                                        10
       2. Potassium Chloride

                                  0                                                                                0                                                                0




                                                                                                                                                                                         Karawang
                                                                                                                                                                                                    Sragen
                                                                                                                                                                                                             Rangkas
                                                                                                                                                                                                                       50 Kota di
                                                                                                                                                                                                                       Indonesia
                                                                                                                                                                                                                        Soppeng
                                                                                                                                                                                                                                    Solok
                                                                                                                                                                                                                                            Polmas
                                                                                                                                                                                                                                                     Lombok
                                                                                                                                                                                                                                                       Timur
                                                                                                                         Karawang
                                                                                                                                     Sragen
                                                                                                                                    Lombok
                                                                                                                                      Barat
                                                                                                                                              Rangkas
                                                                                                                                                        50 Kota di
                                                                                                                                                        Indonesia
                                                                                                                                                            Solok
                                                                                                                                                          Lombok
                                                                                                                                                            Timur
                                                                                                                                                         Soppeng
                                                                                                                                                                     Polmas
                                                         Rangkas


                                                                             Karawang




                                                                                                   Polmas
                                      Lombok
                                        Barat
                                      Lombok
                                        Timur
                                                Sragen


                                                                   Soppeng


                                                                                        Solok
                                                                                                50 Kota di
                                                                                                Indonesia
Gambar 3.E.4: Penggunaan
Pupuk di Beberapa Wilayah
              di Indonesia     Sumber: FAO, Studi Literatur, Analisis Tim




                               Peningkatan produktivitas lahan pertanian akan tergantung pada penggunaan alat mesin pertanian terutama
                               bagi pengolahan lahan. Namun, Indonesia masih jauh tertinggal dalam penggunaan traktor jika dibandingkan
                               dengan beberapa negara lain. Penggunaan alat mesin pertanian di Sulawesi relatif sangat terbatas dan ini
                               tercermin dari penetrasi traktor yang masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

                               Persentase Lahan Pertanian yang dilayani Jaringan Irigasi

                                                                                                                                                                                                                                     Sumber:
                                                                                                                                                                                                                       Departemen Pertanian,
                                                                                                                                                                                                                               Studi Literatur




                                                                                                                                                                                        Jaringan Irigasi




                                                                                                             Provinsi lainnya
                                                                                                               di Sulawesi                                                                                                     Gambar 3.E.5:
                                                                                                                                                                Total Lahan Tanam
                                             3.235                                                                                                3.758         Padi (ribu ha)                                              Sistem Pengairan
                                                                                                                                                                                                                       Pertanian di Indonesia



                               Sebagian besar jaringan irigasi di Sulawesi masih berupa irigasi sederhana dan non-teknis (hanya 37 persen lahan
                               pertanian pangan yang telah diairi oleh irigasi teknis dan semi teknis).

                               Regulasi dan Kebijakan Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas, diperlukan
                               dukungan regulasi dan kebijakan berikut:
                               • Perluasan area tanam melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, pencetakan sawah baru, rehabilitasi dan
                                   konservasi lahan pertanian;
                               • Mengamankan ketersediaan dan produksi pangan melalui pengembangan keberlanjutan lumbung pangan,
                                   pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani (Gapoktan, Koperasi);
124    Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                                                 •     Mengurangi potensi kehilangan jumlah dan nilai pasca panen melalui peningkatan kualitas penyimpanan,
                                                                                       pengembangan mekanisme pembelian yang efektif;
                                                                                 •     Memperbaiki akses finansial/pembiayaan bagi para petani;
                                                                                 •     Memantapkan kelembagaan yang menopang pemberdayaan petani dan memperbaiki fungsi koordinasi.

                                                                                 Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama pertanian pangan
                                                                                 memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:
                                                                                 • Perbaikan akses jalan untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak perantara dagang;
                                                                                 • Peningkatan fasilitas irigasi, dimana kemampuan produksi sangat rentan terhadap perubahan cuaca jika
                                                                                    terus bergantung pada irigasi sederhana yang bergantung pada hujan;
                                                                                 • Revitalisasi dan peningkatan kapasitas gudang dan penyimpanan yang ada (saat ini BULOG membeli 5 persen
                                                                                    produksi beras nasional, tetapi fasilitas penyimpanan yang dimiliki sudah tua dan memerlukan perbaikan) dapat
                                                                                    meningkatkan umur pangan dalam penyimpanan dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penyimpanan
                                                                                    yang tidak baik (jumlah gudang BULOG di Sulawesi berada pada posisi kedua paling banyak di Indonesia);
                                                                                 • Peningkatan akses jalan antara lahan pertanian dan pusat perdagangan, untuk dapat memfasilitasi petani
                                                                                    dalam melakukan penjualan dan mengurangi ketergantungan pada perantara yang menaikkan harga jual
                                                                                    hingga 30 persen dari harga final (diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani);
                                                                                 • Pembangunan/perbaikan jaringan irigasi teknis usaha tani (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), dan tata air
                                                                                    mikro (TAM), pembangunan/perbaikan pompa, sumur, embung.

                                                                                 SDM dan IPTEK Untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama pertanian pangan yang lebih
                                                                                 efektif dan efisien, diperlukan upaya:
                                                                                 • Peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi tepat guna (sistem irigasi dan traktor),
                                                                                     penggunaan pupuk berimbang yang berbasis prinsip ketepatan, dan bibit yang berkualitas/bersertifikat,
                                                                                     serta peningkatan pengetahuan petani;
                                                                                 • Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengendalian residu pestisida;
                                                                                 • Meningkatkan tingkat pendidikan mengenai pertanian bagi para petani.

      Kakao
                                                                                 Indonesia merupakan produsen kakao kedua terbesar dunia, dengan menyumbang 18 persen dari pasar global.
                                                                                 Secara nasional, komoditas kakao menghasilkan devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan karet. Devisa dari
                                                                                 kakao pada tahun 2009 mencapai USD 1,38 miliar (berasal dari biji dan kakao olahan). Biji kakao olahan menghasilkan
                                                                                 cocoa butter (lemak kakao) dan cocoa powder (bubuk kakao) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dunia terutama
                                                                                 di Amerika dan Eropa, dimana permintaan kakao mencapai 2,5 juta ton per tahun. Indonesia mentargetkan pada
                                                                                 tahun 2025 mampu memproduksi 2,5 juta ton biji kakao dengan nilai ekspor USD 6,25 miliar.

                                                                                 Menurut data ICCO (International Coffee and Cocoa Organization) permintaan kakao dunia terus tumbuh sekitar 2
                                                                                 – 4 persen per tahun bahkan dalam 5 tahun terakhir tumbuh 5 persen per tahun (3,5 juta ton/tahun). Negara Cina
                                                                                 dan India dengan penduduk yang besar menjadi potensi pasar kakao dari Indonesia.

                                                                                                                                                   Kegiatan pengembangan perkebunan dan industri
                                                                                                                                                   kakao bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao
                        NAD 74.546 Ha
                                                                                                                                                   (biji dan produk olahan kakao) yang berdaya saing
                                                                                                                                                   internasional; dan mengembangkan industri kakao
                                  Sumut 85.251 Ha                                                                                                  yang mampu memberi peningkatan pendapatan bagi
                                      Sumbar 80.000 Ha
                                                                                                                                                   para petani dan pelaku usaha kakao.
                                                           Total Luas areal di Pulau
                                                           Kalimantan 47.826 Ha        Sul-bar 156.104 Ha
                                                                                                   Sul-teng 221.677 Ha
                                                                                                                                                   Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi besar
                                                                                                                                                   bagi pengembangan kegiatan kakao, baik perkebunan
                                                                                                 Sul-tra 197.449 Ha
                                                                                                                                                   maupun industri pengolahan kakao. Total luas lahan
                                            Lampung 38.655 Ha
                                                                                                                                                   kakao di Sulawesi mencapai 838.037 ha atau 58 persen
                                                                                       Sul-sel 262.807 Ha
                                                                                                                                                   dari total luas lahan di indonesia. Sebagian besar
      Gambar 3.E.6:                                      Jatim 52.537 Ha
                                                                                                                                                   lahan tersebut dimiliki oleh petani (96 persen). Namun
      Peta Sebaran Wilayah                                                                                                                         demikian, pengembangan kakao di Pulau Sulawesi
      Perkebunan Kakao di                                                                                                                          menghadapi tantangan berupa kendala produksi,
      Indonesia                                                                                                                                    teknologi, kebijakan, dan infrastruktur. Kurang
                                                                                                                         Sumber: ASKINDO, diolah
                                                                                                                                                       Masterplan P3EI
                                                                                                                                             Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                                                             125



                      tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan gas di provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan
                      Sulawesi Barat menyebabkan pula kehilangan peluang pasar sebesar 600 ribu ton yang setara dengan USD 360 juta.

                      Sulawesi menyumbang 63 persen produksi kakao nasional. Produksi kakao di Sulawesi cenderung menurun,
                      walaupun luas areal tanam meningkat. Penyebab utamanya adalah penurunan produktivitas petani kakao
                      yang saat ini hanya 0,4 – 0,6 Juta Ton/Ha, dibandingkan dengan potensi produktivitasnya sebesar 1 – 1,5 Juta
                      Ton/Ha. Penurunan produktivitas kakao berhubungan erat dengan kondisi tanaman pangan yang sudah tua,
                      terkena serangan hama dan penyakit tanaman, rendahnya teknik budidaya pemeliharaan tanaman kakao,
                      serta keterbatasan infrastruktur pendukung bagi kegiatan perkebunan dan industri pengolahan kakao.

                                                                                                               Produksi kakao yang berasal dari
                              Sekitar 63% produksi kakao berasal                                                 beberapa daerah di Sulawesi
                                         dari Sulawesi                                           Ribu ton          mengalami penurunan
                                                                                                 800
                          % sumbangan produksi kakao berasal
                          dari Sulawesi terhadap nasional
                                                                37                                                                                                  11%
                                                                                                 600


                                                                                                                                                                    -2%
                                                          11                                     400
                                                                        100                                                                                         -5%
                                              15

                                                                                                 200                                                                    8%
                                      18

                                                                                                                                                                        0%
                               19                                                                     0
                                                                                                      2004          2005          2006          2007             2008
                          Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Lainnya   Total
     Gambar 3.E.7:        Tengah Tenggara Selatan Selatan                                                    Sulawesi Tengah      Sulawesi Barat         Lainnya
         Kontribusi                                                                                          Sulawesi Utara       Sulawesi Selatan
Produktivitas Kakao      Sumber: Departemen Perkebunan, Analisis Tim                                         Gorontalo            Sulawesi Tenggara
           Sulawesi




                      Pengembangan kegiatan kakao memiliki nilai tambah dan prospek ke depan. Rasio produksi biji mentah
                      lebih besar daripada produksi bubuk kakao, namun secara keseluruhan produk olahan kakao memiliki nilai
                      lebih tinggi dibandingkan dengan biji mentah. Perkembangan pasar ekspor dan meningkatnya pertumbuhan
                      konsumsi produk kakao merupakan kesempatan yang dapat diraih dalam jangka pendek, menengah, maupun
                      jangka panjang. Namun demikian, tantangan yang dihadapi berupa upaya peningkatan mutu biji kakao
                      fermentasi dan sertifikasi, peningkatan kapasitas industri pengolahan kakao, dan peningkatan industri hilir dan
                      tingkat konsumsi cokelat.




                        Daerah perkebunan kakao bertambah luas...                               ...tetapi produktivitas menunjukan penurunan
                                                                                                Produktivitas Kakao di 3 Provinsi Terbesar Penghasil Kakao
                       Pertambahan Luas Lahan Kakao
                                                                                                (Ton/Ha)
                                                                                Pertumbuhan
                        Ha                                                                      0,9
                        800                                                     Tahunan Kakao
                                                                                (2004 – 2008)
                                                                                                0,8
                        600                                                        Sulawesi
                                                                                6%
                                                                                   Tenggara
                                                                                                0,7
                                                                                                                                                      Sulawesi
                                                                                                                                                      Tengah
                        400                                                          Sulawesi                                                         Sulawesi
                                                                                6%              0,6                                                   Tenggara
                                                                                     Selatan

                        200                                                                     0,5
                                                                                     Sulawesi                                                         Sulawesi
                                                                                6%
                                                                                     Tengah                                                           Selatan
     Gambar 3.E.8:                                                                              0,4
     Pertambahan          0
                              2004    2005         2006        2007       2008                        2004       2005      2006       2007      2008
        Luas Lahan
    dan Penurunan
Produktivitas Kakao                                                                                              Sumber: Departemen Perkebunan, Analisis Tim
126   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                                              Produk Kakao diekspor sebagai biji mentah                                Produk olahan memiliki nilai lebih tinggi
                                                                                            Ekspor Kakao Indonesia                                                       Nilai Ekspor Kakao

                                                          Diekspor sebagai                                                              Biji Mentah
                                                                                                      84                                                       2.900
                                                               biji mentah




                                                                Biji olahan                                                    16       Bubuk Kakao          2.300




                                                                                                        100                             Cocoa butter                     5.000
                                                            Total produksi



                                                                              0      20          40           60      80         100                    0            5.000            4.000     6.000
                                  Gambar 3.E.9: Produk                                                               % Total produksi                                                         USD/ton
                                 Ekspor Kakao Indonesia        Sumber: USAID, Interview, Analisis Tim


                                                               Pengembangan kegiatan ekonomi utama kakao berfokus pada peningkatan hasil rantai nilai hulu dan
                                                               pengembangan industri hilir. Peningkatan produksi industri hulu diperoleh melalui:
                                                               1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu kakao berkelanjutan;
                                                               2. Gerakan Nasional Biji Kakao Fermentasi, yaitu peningkatan mutu biji kakao melalui fermentasi dan sertifikasi;
                                                               3. Percepatan pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan perkakaoan nasional.
                                                               Sedangkan hilirisasi kegiatan ekonomi utama kakao dilakukan melalui:
                                                               1. Peningkatan utilitas kapasitas industri pengolahan kakao yang ada;
                                                               2. Peningkatan pangsa pasar hilir di dalam dan luar negeri;
                                                               3. Penerapan standar internasional dalam rangka peningkatan mutu produk industri hilir kakao.

                                                               Regulasi dan Kebijakan Dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan hilirisasi produksi kakao,
                                                               diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut:
                                                               • Menyediakan dukungan aktif saat rehabilitasi dan peremajaan tanaman, penyediaan bibit kakao klon
                                                                   unggul, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman kakao;
                                                               • Melakukan peningkatan implementasi skema pembiayaan biji kakao fermentasi agar mampu
                                                                   menghasilkan kakao berkualitas sebagai bahan olahan (butter, powder, cake) dan memiliki daya saing
                                                                   ekspor produk kakao Indonesia;
                                                               • Diversifikasi pasar ekspor olahan (butter, powder, cake, dan lain-lain) yang memberi nilai tambah dalam rantai
                                                                   nilai kakao;
                                                               • Melakukan Gerakan Nasional Biji Kakao Fermentasi sebagai komitmen dan persetujuan aksi bersama
                                                                   peningkatan dan perbaikan produksi, produktivitas, dan mutu kakao Indonesia;
                                                               • Melakukan pengembangan industri dan home industry makanan cokelat yang menyerap produk olahan kakao;
                                                               • Melakukan pengkajian dan evaluasi tarif Bea Keluar terhadap produk kakao secara komprehensif dan
                                                                   mendalam;
                                                               • Melakukan evaluasi terhadap kemungkinan penghapusan diskriminasi tarif bea masuk kakao olahan di Eropa;
                                                               • Melakukan pembahasan Bea Masuk kakao olahan di beberapa negara tujuan ekspor dengan jaminan
                                                                   bahwa produk kakao Indonesia berstandar internasional (Codex);
                                                               • Membuat rantai tata niaga kakao yang efisien, sehingga petani kakao dan para pelaku industri
                                                                   memperoleh marjin yang memadai;
                                                               • Menyediakan pelayanan satu pintu untuk investor;
                                                               • Meningkatkan pengawasan penerapan SNI wajib bubuk kakao;
                                                               • Menerapkan program penggunaan SNI wajib biji kakao dan sertifikasi agar terjamin sediaan hasil produksi
                                                                   biji kakao dan bahan olahan produk kakao berdaya saing internasional;
                                                               • Melakukan penerapan standar internasional produk kakao untuk membangun citra dan promosi kualitas
                                                                   produk kakao Indonesia yang berorientasi melindungi konsumen kakao;
                                                               • Melakukan peningkatan kemitraan usaha antara industri dengan Koperasi dan UKM , sehingga terjalin
                                                                   sinergi produksi, produktivitas , kualitas kakao, kualitas produk olahan kakao, dan pemasaran yang
                                                                   bernilai tambah dan bernilai manfaat bagi berbagai pelaku;
                                                                                                             Masterplan P3EI
                                                                                                   Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                               127


            •     Melakukan penumbuh-kembangan dan penguatan kelompok tani dan koperasi kakao;
            •     Melakukan konversi areal dan tata ruang bagi pengembangan perkebunan dan industri pengolahan kakao.

            Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama kakao memerlukan dukungan
            peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:
            • Peningkatan kapasitas pelabuhan di Makassar, Mamuju dan Manado;
            • Penambahan dan peningkatan kapasitas fasilitas penyimpanan di pusat-pusat perdagangan dan
                pelabuhan;
            • Peningkatan akses jalan yang lebih baik dari lokasi perkebunan menuju industri pengolahan, pelabuhan
                dan pusat perdagangan regional maupun ekspor;
            • Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi) pada seluruh kawasan produksi dan
                industri pengolahan kakao.

            SDM dan IPTEK Untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama kakao yang lebih efektif dan
            efisien, diperlukan upaya:
            • Peningkatan pendidikan petani melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, pendampingan, penyuluhan dan
                 diseminasi teknik budidaya dan pengolahan kakao bagi petani kakao, serta penguatan kelembagaan
                 petani kakao secara konsisten dan berkelanjutan;
            • Pelatihan GMP, HACCP dan ISO guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang kendali mutu
                 produk kakao;
            • Penyediaan dana riset melalui mekanisme program riset insentif bagi industri pengolahan produk kakao
                 yang memadai serta peningkatan litbang dalam pengembangan industri kakao.


Perikanan
            Indonesia memiliki kedudukan penting di kegiatan ekonomi utama perikanan. Dengan kekayaan laut
            yang berlimpah, saat ini pertumbuhan produksi makanan laut mencapai 7 persen per tahun, sehingga
            menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar di Asia Tenggara.
            Dilihat dari produksi perikanan di Indonesia berdasarkan sebaran wilayahnya, Koridor Ekonomi Sulawesi
            merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
            sektor perikanan merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama di Koridor Ekonomi Sulawesi.



            Produksi Perikanan (Juta Ton)                           Pertumbuhan Tahunan
            10



             8



             6



             4



             2



             0
                2000            2002               2004   2006    2008
            Sumber: FAO Fisheries and Aquaculture Dept.
128     Masterplan P3EI
        Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                                               Saat ini perikanan berkontribusi sekitar 22 persen dari total PDRB sub sektor pertanian pangan (70 persen
                                                                               tangkapan dan 30 persen budidaya) dimana sekitar 20 persen dari aktivitas perikanan tersebut merupakan
                                                                               perikanan tangkap dan sisanya adalah perikanan budidaya. Potensi pengembangan perikanan terus
                                                                               berkembang secara signifikan karena sebagian besar hasil perikanan di Sulawesi adalah untuk pemenuhan
                                                                               kebutuhan ekspor seiring dengan permintaan global yang terus meningkat.


      Produksi Perikanan Sulawesi Terbesar di Indonesia                        Komposisi PDRB Sub Sektor Pertanian Pangan di Kabupaten/Kota di Seluruh Koridor Ekonomi Sulawesi, 2007
                                                                                100%
      Produksi Perikanan, 2007 (Juta Ton)                                                     6,2%       Peternakan
      2,0


                                                                                 80%
                                                                                              22,3%      Perikanan
      1,5
                                                                                                                                    Kontribusi perikanan~    1/4   dari total PDRB sub sektor pertanian pangan
                                                                                                                                               Produksi komoditi perikanan (000 ton), 2006
      1,0      2,0                                                               60%
                            1,9                                                               25,3%       Perkebunan            Tangkap                                               910                              68%
                                        1,6

                                                                                                                                Budidaya                                                      1.050                    32%
      0,5                                       1,1         1,0
                                                                                 40%                                                       0                       500                1.000                    1.500
                                                                      0,4
      0,0
            Sulawesi     Sumatera      Jawa    Bali &     Papua & Kalimantan
                                                Nusa     Kepulauan                            46,1%      Tanaman Pangan
                                              Tenggara    Maluku                 20%                                                                                             xx         % kontribusi terhadap sektor PDRB


      Sumber: Indonesia Fisheries Yearbook 2009
                                                                                  0%                                                                                                              Gambar 3.E.12: Kontribusi
      Gambar 3.E.11:
      Produksi Perikanan di                                                     Sumber: BKPM, BPS, Analisis Tim                                                                                   Perikanan Terhadap PDRB
      Wilayah Indonesia                                                                                                                                                                                Sub Sektor Pertanian



                                                                               Meskipun sumber daya perikanan cukup melimpah, terdapat persoalan terkait dengan ekploitasi penangkapan ikan
                                                                               yang berlebihan di beberapa areal laut sehingga mengancam keberlanjutan kegiatan ini. Sebagai contoh, eksploitasi
                                                                               penangkapan ikan demersal dan udang di Sulawesi Selatan dan ikan pelagis besar di Sulawesi Utara.
                                                                               Untuk mengurangi eksploitasi penangkapan ikan yang berlebih dan meningkatkan produksi perikanan yang
                                                                               lebih berkelanjutan, maka dikembangkan juga perikanan budidaya (akuakultur). Dalam kaitannya dengan
                                                                               pengembangan perikanan budidaya, area tambak di koridor ini ideal untuk budidaya udang yang bernilai tinggi
                                                                               dimana nilai jualnya jauh lebih tinggi daripada nilai jual rumput laut yang mendominasi hasil produksi akuakultur.
                                                                               Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan telah mengutarakan keinginan untuk menjadi
                                                                               sentra perikanan budidaya di Indonesia.

                                                                               Penangkapan secara berlebih untuk ikan pelagis besar di Sulawesi Utara dan
                                                                               Ikan Demersal dan Udang di Sulawesi Selatan

                                                                                                                                           Ikan Pelagis              Ikan Pelagis
                                                                                  Badan Air           Ikan Demersal       Udang
                                                                                                                                              Kecil                     Besar                 M - Sedang (moderate)
                                                                                Selat Makasar               F              O                     M                         U                  U - Tidak Pasti (uncertain)
                                                                                                                                                                                              O - Eksploitasi Berlebihan
                                                                                Teluk Tolo/                                                                                                       (over exploited)
                                                                                                           U               U                     M                         M
                                                                                Laut Banda                                                                                                    F - Eksploitasi Seluruhnya
                                                                                                                                                                                                  (fully exploited)
                                                          Gambar 3.E.13:        Selat Makasar              M                -                    M                         F
                                                 Penangkapan Ikan Laut di                                                                                                                     Sumber:
                                                                                Selat Makasar              U                -                     U                        O                  Indonesian Port Book, 2009
                                                   Indonesia Bagian Timur


                                                                               Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan perikanan akan diprioritaskan pada
                                                                               perikanan budidaya (akuakultur). Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan perikanan dan kelautan
                                                                               yang dicanangkan oleh pemerintah. Gambar berikut menunjukan sasaran pengembangan perikanan, dimana
                                                                               pengembangan perikanan budidaya ditargetkan akan melebihi dari produksi perikanan tangkap.
                                                                                                                                                        Masterplan P3EI
                                                                                                                                              Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                                                             129


                          USD/Ton, 2007
                          4.000




                          3.000




                          2.000
                                               3.695



                          1.000

                                                                           1.050
                                                                                                855                      795
                              0                                                                                                        209


                                                                                                                                                    % total produksi (ton)
       Gambar 3.E.14:
                                                                                                                                                    perikanan budidaya di
Produktivitas Perikanan
                                                                                                                                                    Sulawesi
  Budidaya di Sulawesi             Sumber: DPK, Indonesia Fisheries Yearbook 2009




                            Juta Ton
                                 30                                                                                                                     27,32


                                  25                                                                                               22,39

                                                                                                                         18,49
                                  20

                                                                                                      14,86
                                  15
                                                                                   12,26
                                              10,06             10,76

                                  10


                                   5


                                   0
                                              2009                 2010             2011                2012               2013      2014               2015
        Gambar 3.E.15:
                                              Produksi Perikanan Tangkap                   Produksi Perikanan Budidaya            Total Produksi
      Sasaran Produksi
    Perikanan Nasional
           2011 - 2015                 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010

                          Namun demikian, secara khusus, dalam pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan ini ada beberapa
                          tantangan yang harus dihadapi, antara lain:
                          • Persaingan di pasar global, dimana beberapa produk perikanan dari negara lain seperti Thailand dan
                              Vietnam memiliki daya saing yang sangat tinggi yang dikarenakan proses produksi yang jauh lebih efisien
                              dibandingkan dengan Indonesia.
                          • Persaingan di pasar dalam negeri, yaitu daerah-daerah lainnya di Indonesia yang memproduksi produk
                              perikanan sejenis.
                          • Persyaratan kualitas/mutu produk perikanan seperti persyaratan label, kemasan, keamanan produk,
                              traceability, green/eco label dan syarat kandungan BTP akan semakin ketat. Ini merupakan suatu
                              tantangan ke depan agar industri perikanan dapat lebih meningkatkan mutu dan memperketat kontrol kualitas
                              produk perikanan yang dihasilkan.
                          • Persaingan konsumsi protein hewani lain, seperti ayam, daging (sapi), dan telur.
                          • Pendapatan dan daya beli konsumen. Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan
                              masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi makanan yang lebih sehat. Masyarakat cenderung untuk
130   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Sulawesi




                                     membeli bahan pangan dan hasil perikanan yang telah diolah dan dikemas dalam bentuk yang lebih mewah.
                                     Ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang usaha industri pengolahan hasil perikanan, misalnya
                                     pengembang inovasi produk siap saji, produk beku, produk kaleng, produk kering, dan value added seafood
                                     (fillet kakap, tuna loin steak).

                                 Regulasi dan Kebijakan Berdasarkan potensi dan tantangan pengembangan kegiatan perikanan tersebut
                                 di atas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut:
                                 • Meningkatkan nilai tambah produk dengan pengadaan subsidi konversi lahan untuk pembuatan tambak/
                                      budidaya udang;
                                 • Meningkatkan aktivitas pengolahan rumput laut;
                                 • Mengembangkan minapolitan berbasiskan perikanan tangkap untuk percepatan pembangunan kawasan
                                      yang berbasis perikanan tangkap dan minapolitan berbasis perikanan budidaya;
                                 • Mengembangkan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat mengenai aktivitas penangkapan
                                      ikan;
                                 • Melakukan konversi areal bakau menjadi tambak udang sesuai persyaratan yang berlaku.

                                 Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan memerlukan
                                 dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:
                                 • Pembangunan balai benih ikan/hatchery untuk menghasilkan bibit unggul;
                                 • Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
                                 • Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
                                 • Peningkatan kapasitas pelabuhan di Makassar dan Manado;
                                 • Akses jalan yang lebih baik dari lokasi perikanan menuju pelabuhan dan pusat perdagangan regional;
                                 • Pembangunan fasilitas penyimpanan hasil laut , di tempat-tempat pelelangan maupun di pusat-pusat
                                     perdagangan;
                                 • Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi).

                                 SDM dan IPTEK Untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan yang berkelanjutan ,
                                 diperlukan upaya-upaya:
                                 • Penyediaan pendidikan kepada nelayan untuk memastikan penggunaan metode penangkapan yang lebih
                                     baik guna menjaga kelangsungan produksi perikanan;
                                 • Peningkatan produktivitas penangkapan dan pengolahan melalui pelatihan dan penyuluhan, pengadaan
                                     modal, alih teknologi tepat guna;
                                 • Perbaikan edukasi nelayan dan akses terhadap finansial;
                                 • Penegakkan peraturan terkait kualitas/mutu produk perikanan secara lebih baik;
                                 • Pemberian bantuan dana (subsidi) terutama bagi petani pemula budi daya udang;
                                 • Peningkatan standar proses industri, terutama untuk produk ekspor sehingga dapat mencapai nilai yang
                                     optimal.
                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                                                           Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                                                       131




Nikel
                                            Indonesia adalah produsen nikel terbesar ke-4 dari 5 besar negara produsen nikel dunia yang bersama-sama
                                            menyumbang lebih dari 60 persen produksi nikel dunia. Produksi nikel Indonesia mencapai 190 ribu ton
                                            per tahun. Indonesia memiliki 8 persen cadangan nikel dunia, oleh karena itu industri pertambangan dan
                                            pengolahan nikel sangat layak untuk dipercepat dan diperluas pengembangannya. Sulawesi merupakan daerah
                                            dengan produksi nikel paling maju di Indonesia. Pertambangan nikel di Sulawesi menyumbang sekitar 7 persen
                                            terhadap PDRB Sulawesi. Oleh karenanya, kegiatan pertambangan di Koridor Ekonomi Sulawesi terfokus pada
                                            pertambangan nikel yang merupakan potensi pertambangan terbesar di koridor ini. Sulawesi memiliki 50 persen
                                            cadangan nikel di Indonesia dengan sebagian besar untuk tujuan ekspor, diikuti oleh Maluku dan Papua.

                                            Akibat resesi global, permintaan nikel sempat menurun dalam kurun waktu tahun 2006 – 2008. Namun
                                            demikian, permintaan nikel kembali meningkat mulai tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan Cina dan
                                            Taiwan yang semakin besar. Diperkirakan harga jual nikel pun akan mencapai USD 8 per pon pada tahun 2012,
                                            setelah mencapai mencapai titik terendah pada tahun 2009, yakni USD 6,7 per pon.

                                            Di koridor ini juga terdapat penambangan komoditas pertambangan lainnya yaitu emas, tembaga dan aspal
                                            namun tidak terlalu signifikan dibandingkan potensi bijih nikel. Emas dan aspal lebih bersifat pengoptimalan
                                            produksi, sedangkan komoditas tembaga berupa kegiatan pembangunan smelter dan bukan penambangannya.
                                            Untuk pengembangan smelter tembaga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pasokan bahan baku bijih
                                            tembaga dari luar Koridor Ekonomi Sulawesi direncanakan berasal dari Papua dan dari Nusa Tenggara.

                                            Empat lokasi penting di Sulawesi yang memiliki cadangan nikel berlimpah adalah:
                                            1. Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
                                            2. Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
                                            3. Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
                                            4. Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.



Daerah Penghasil Nikel
                                                                                                               Produksi Tambang Nikel
Tersebar Secara Geografis
                                                                                                               Berdasarkan Negara (2007)



                                                                                                       (Ribu Ton)

                                                                                                       1.500
                                                                                                                                                      lainnya
                                                                                                                                                      Filipina
                                                                                                                                                      Kuba
                                                                                                       1.000                                          Brazil
                                                                                                                                                      Cina
                                                                                                                                                      Kolombia
                                                                                                                                                      Kaledonia Baru
                                                                                                        500                                           Indonesia
                                                                                                                                                      Australia
                                                                                                                                                      Kanada
                                                                                                                                                      Rusia
                                                                                                           0




                                               5 terbesar penghasil nikel

                                               6 - 15 terbesar penghasil nikel
                                                                                                                                                    Gambar 3.E.16:
Sumber: Internastional Nickel Study Group                                                                                                        Sumber Nikel Dunia
132   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                          Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan industri
                                                          hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia belum
                                                          memilki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat tinggi.


                                                                         Penambangan                              Peleburan (Hulu)                               Pemurnian (Hilir)

                                                              Penambangan bijih nikel                    Semi-processed nickel matte atau                 Hasil produk nikel kadar tinggi dengan
                                                              termasuk kegiatan penggerusan,             feronikel sebagai bahan pengolahan               konsentrasi nikel >99% untuk hasil
                                                              pengeringan dan pemilahan                  lanjutan                                         akhir nikel



                                                              • Sulawesi memiliki cadangan               • Perusahaan tambang nikel di                    • Pemurnian hanya dilakukan di
                                                                nikel terbesar di Indonesia                Sulawesi menghasilkan nickel                     14 negara di seluruh dunia
                                                              • Cadangan dalam bentuk bijih                matte atau feronikel untuk                     • Saat ini Indonesia belum
                                                                laterite yang sangat mahal untuk           diekspor                                         memiliki perusahaan pemurnian
                                                                ditambang                                • Infrastruktur transportasi yang                  produk nikel
                                                              • Terkonsentrasi pada segelintir             bagus (misalnya akses jalan,
                                                                perusahaan asing yang ingin                pelabuhan, dan lain-lain) untuk
                                                                melakukan investasi untuk                  mendukung industri nikel
                                                                meningkatkan produksi nikel

                                                  Margin(%)                 20 – 25%                                   30 – 35%                                           25 – 30%

                                                          Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan, Analisis Tim


                                       Gambar 3.E.17:
                                          Rantai Nilai
                                  Pertambangan Nikel
                                                          Saat ini, lebih dari 50 persen nikel yang diekspor adalah dalam bentuk bijih nikel. Dari 190 ribu ton bijih nikel
                                                          yang diproduksi Indonesia per tahunnya, hanya sekitar 80 ribu ton nikel yang diekspor dalam bentuk nikel
                                                          matte (hasil olahan bijih nikel dengan kandungan nikel di atas 75 persen). Dengan tidak dilakukannya tahap
                                                          pengolahan lanjut terhadap bijih nikel tersebut, Indonesia kehilangan potensi pertambahan nilai produk nikel
                                                          hingga mencapai USD 200 juta per tahun.

                                                                                                                                         Kerugian akibat tidak diubahnya bijih nikel menjadi
                                                          Lebih dari 50% nikel diekspor dalam bentuk bijih nikel                         nikel-matte mencapai USD 200 Juta/tahun1

                                                          Ekspor Nikel Indonesia (Ton)                                                       USD Juta

                                                                                          193.302                                            250
                                                               200.000         187.227
                                                                                          12.000 Nikel dalam Fe-Ni
                                                                               17.025
                                                                                                                                             200
                                                                                                    Ni+Co dalam
                                                               150.000                    67.129    Nikel-matte
                                                                               74.000
                                                                                                                                             150

                                                               100.000
                                                                                                                                             100
                                                                                                  Bijih Nikel
                                                                                                  (setara dengan ton
                                                                                          113.973 nikel-matte)
                                                                50.000         98.173                                                         50



                                                                     0                                                                          0
                                                                                2006      2009                                                            2006            2009
                                       Gambar 3.E.18:
                                 Ekspor Nikel Indonesia       Sumber: Analisis Tim                                                           1. Perbandingan dibuat pada 2800 level harga



                                                          Kendala lain dalam pertambangan nikel adalah terhambatnya peningkatan tahap kegiatan eksplorasi menjadi
                                                          tahap operasi dan produksi atau pembukaan area baru karena tumpang tindih tata guna lahan, lambatnya
                                                          penerbitan rekomendasi dari pemerintah daerah yang biasanya terkait dengan lambatnya pengurusan Ijin
                                                          Pinjam Pakai Lahan Hutan dan juga penerbitan Ijin Usaha Pertambangan.
                                                                                                                   Masterplan P3EI
                                                                                                         Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                     133



              Selain itu, beberapa tantangan investasi di pertambangan nikel terutama bagi perusahaan tambang asing,
              antara lain adalah masalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur retribusi daerah yang belum konsisten
              antara pemerintah pusat dan daerah.

              Di lain pihak, pertambangan nikel pun menimbulkan beberapa masalah lingkungan seperti polusi udara,
              penurunan kualitas tanah, dan gangguan ekosistem, disamping tantangan sosial berupa banyaknya imigran
              dari luar area pertambangan, serta permasalahan terkait sengketa tanah, terutama tanah adat. Hal ini menjadi
              dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi utama pengembangan industri nikel yaitu meningkatkan
              kegiatan investasi pertambangan nikel yang memenuhi aspek lingkungan, keselamatan kerja dan aspek sosial.

              Regulasi dan Kebijakan Untuk menjawab masalah dan tantangan pengembangan kegiatan ekonomi
              utama nikel di atas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut:
              • Penyederhanaan peraturan dan birokrasi (antar lembaga dan kementerian) untuk mempermudah
                  kegiatan memulai dan mengoperasikan pertambangan.
              • Perbaikan kelembagaan untuk membuat investasi di pertambangan nikel lebih menarik, karena pada saat
                  ini terdapat inefisiensi dalam hal akuisisi tambang, pembuatan kontrak, dan sebagainya;
              • Perbaikan peraturan terkait pertanahan dan memperjelas tata guna lahan melalui tata ruang;
              • Dukungan Pemerintah berupa pemberian insentif kepada investor industri padat modal.

              Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama nikel memerlukan dukungan
              peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:
              • Pembangkit listrik (ketersediaan energi) untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan;
              • Akses jalan antara areal tambang dan fasilitas pemrosesan;
              • Infrastruktur pelabuhan laut yang dapat melayani pengiriman peralatan dan bahan baku dari daerah lain,
                  misalnya dari Papua – Kepulauan Maluku.




Minyak dan Gas Bumi
              Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi (migas) di dunia. Potensi migas
              Indonesia tersebar secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Untuk minyak bumi, potensi cadangan
              terbesar berada di Provinsi Riau sedangkan gas alam berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
              Selain di kedua provinsi tersebut potensi migas tersebar di wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti di Pulau
              Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
              Koridor Ekonomi Sulawesi mempunyai potensi minyak dan gas bumi yang belum teridentifikasi dan
              tereksplorasi dengan baik. Industri minyak dan gas bumi memiliki potensi untuk berkembang di Pulau
              Sulawesi namun menghadapi tantangan berupa kontur tanah dan laut dalam. Hal ini menyebabkan tingkat
              kesulitan teknis yang tinggi yang berujung pada tingginya biaya eksploitasi migas di Sulawesi.

              Potensi minyak bumi Koridor Ekonomi Sulawesi relatif kecil dibandingkan wilayah lain Indonesia dengan
              cadangan sebesar 49,78 MMSTB dari total 7.998,49 MMSTB cadangan minyak bumi Indonesia, atau hanya
              0,64 persen dari total cadangan Indonesia.
              Sedangkan potensi gas bumi Koridor Ekonomi Sulawesi juga relatif tidak besar dibandingkan wilayah lain
              Indonesia dengan cadangan sebesar 4,23 TSCF dari total 157,14 TSCF cadangan gas bumi Indonesia, atau
              hanya 2,69 persen dari total cadangan Indonesia.
              Terlihat jelas bahwa cadangan minyak dan gas bumi di Koridor Ekonomi Sulawesi tergolong kecil, namun harus
              tetap diperhitungkan mengingat cadangan minyak Indonesia terus mengalami penurunan terutama yang
              terdapat di wilayah barat Indonesia.
134   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                             Cadangan Minyak Bumi (MMSTB)
                                                             4000

                                                                                             3.790,48



                                                             3000




                                                             2000




                                                                                                                                                     1.022,35
                                                                                                          909,8
                                                             1000
                                                                                                                                                                    670
                                                                                                                                       556,2
                                                                                                                       383,35
                                                                       127,21    111,89                                                                                          49,78       48,07     94,93
                                                                0



                                                                        Aceh




                                                                                  Sumatera
                                                                                     Utara


                                                                                               Sumatera




                                                                                                           Sumatera




                                                                                                                                        Jawa Barat
                                                                                                 Tengah




                                                                                                             Selatan


                                                                                                                        Natuna Kepri




                                                                                                                                                       Jawa Timur




                                                                                                                                                                    Kalimantan




                                                                                                                                                                                              Maluku




                                                                                                                                                                                                        Papua
                                                                                                                                                                                  Sulawesi
                                           Gambar 3.E.19:
                                 Cadangan Minyak Bumi di
                                 Sulawesi dan Wilayah Lain
                                                 Indonesia   Sumber: Kementerian ESDM, 2010



                                                             Kegiatan ekonomi utama Migas di Koridor Ekonomi Sulawesi akan terpusat pada beberapa lokasi berikut:
                                                             1. Area eksploitasi gas bumi di Donggi Senoro, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah
                                                             2. Area eksploitasi minyak bumi di Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah
                                                             3. Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
                                                             4. Area eksploitasi gas bumi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan
                                                             5. Lapangan Migas Karama, Sulawesi Barat
                                                                                                                                                                                                                  Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                                        Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                                                                                                                    135


                                    Cadangan Gas Bumi (TSCF)
                               60

                                                                                                     51,46
                               50



                               40



                               30
                                                                                                                                                                                  24,32

                               20                                                17,9                                                         18,33
                                                                                                                                                                        15,22


                               10                             8,56
                                    5,74                                                                            3,7          6,4
                                                                                                                                                            4,23
                                            1,28
                                0
                                                                                                                                                                                           Sumber:




                                             Sumatera Utara




                                                                                                                    Jawa Barat
                                     Aceh




                                                               Sumatera Tengah


                                                                                  Sumatera Selatan


                                                                                                     Natuna Kepri




                                                                                                                                 Jawa Timur


                                                                                                                                               Kalimantan




                                                                                                                                                                         Maluku


                                                                                                                                                                                   Papua
                                                                                                                                                             Sulawesi
                                                                                                                                                                                           Kementerian ESDM, 2010
      Gambar 3.E.20:
Cadangan Gas Bumi di
 Sulawesi dan Wilayah
       Lain Indonesia



                        Regulasi dan Kebijakan Upaya pengembangan kegiatan ekonomi utama migas, diperlukan dukungan
                        terkait regulasi dan kebijakan berikut:
                        • Optimalisasi produksi migas melalui peningkatan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi
                            setempat;
                        • Penyediaan iklim investasi yang positif dan penyempurnaan beberapa perundang-undangan dan perizinan
                            migas;
                        • Peningkatan sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait;
                        • Pemberian insentif untuk pembangunan kilang dalam negeri;
                        • Peningkatan kemudahan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya;
                        • Peningkatan informasi ketersediaan minyak dan gas bumi.

                        Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama Migas memerlukan dukungan
                        peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa:
                        • Peningkatan dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi untuk meningkatkan akses
                            masyarakat terhadap bahan bakar gas;
                        • Peningkatan dan pengembangan akses ke daerah-daerah eksplorasi dan eksploitasi baru, baik di daratan
                            maupun di lepas pantai;
                        • Pembangunan infrastruktur pengilangan migas;
                        • Pembangunan fasilitas penimbunan bahan bakar.

                        SDM dan IPTEK. Untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama migas yang efektif dan
                        efisien, diperlukan upaya-upaya penerapan teknologi baru eksploitasi minyak dan gas bumi yang berbiaya
                        rendah.


                        Kegiatan Ekonomi Lain
                        Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Sulawesi di atas, di koridor ini juga
                        terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti tembaga, besi baja,
                        makanan-minuman, kelapa sawit, karet, tekstil, perkayuan dan pariwisata yang difokuskan pada 5 destinasi
                        pariwisata nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat juga berkontribusi di dalam pengembangan
                        Koridor Ekonomi Sulawesi secara menyeluruh.
136   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                              Investasi
                                                              Terkait dengan pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi telah diidentifikasi rencana investasi baru untuk
                                                              kegiatan ekonomi utama Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Pertambangan Nikel dan Migas serta
                                                              infrastruktur pendukung sekitar IDR 309 Triliun. Mayoritas rencana investasi tersebut terkait dengan kegiatan
                                                              ekonomi utama pertambangan nikel.

                                                              Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Sulawesi:

                                                              Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                              IDR Triliun
                                                              300                                                                       111         309


                                                                                                                                                    77



                                                              200                                                          19
                                                                                                               9                                    70
                                                                                                  100
                                                                                                                                                    16


                                                              100
                                                                                     68                                                             147



                                          Gambar 3.E.21:                    1
                                                                0
                                 Nilai investasi di Koridor             Kakao       Migas          Nikel    Perikanan   Pertanian   Infrastruktur   Total
                                        Ekonomi Sulawesi                                                                 pangan

                                                              Inisiatif investasi yang berhasil teridentifikasi tersebut dihimpun dari dana Pemerintah, Swasta dan BUMN
                                                              serta campuran dari ketiganya.

                                                              Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan
                                                              ekonomi utama di Koridor Ekonomi Sulawesi, tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi utama seperti
                                                              tembaga, besi baja, makanan-minuman, kelapa sawit, karet, tekstil, perkayuan dan pariwisata yang difokuskan pada
                                                              5 destinasi pariwisata nasional dengan jumlah investasi sebesar IDR 30,5 Triliun. Selain itu, ada pula investasi
                                                              dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan di MP3EI seperti emas dan
                                                              petrokimia sebesar IDR 15 Triliun.
                                                                                                                                                                                          Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                                                                                                            137



                                                                  Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Sulawesi

                                                                                                                                     K4-(6)-1                      1    K4-(15, 21)-4               4

                                                                                                                                     Kendari & sekitarnya -
                                                                                                                                                                        Mamuju – Migas, Kakao
                                                                                                                                     Nikel, Perikanan

                                                                      7                                                              IDR 51,79 T                        IDR 1,95 T


                                                                                                                                     K4-(11, 15)-2                 2    K4-(6,15)-5                 5

                                                                                                                                     Makasar & sekitarnya –
                                                                                                                                                                        Morowali & sekitarnya –
                                                                                                                                     Pertanian Pangan, Migas
                                                                                                                                                                        Nikel, Migas, Perikanan

                                                   6                                                                                 IDR 17,7 T                         IDR 40,7 T


                                       5                                                                                             K4-(6)-3                      3    K4-(15)-6                   6

                                                                                                                                     Luwu - Nikel                       Luwuk & Banggai – Migas,
               4                                                                                                                                                        Perikanan
                          3
                                                                                                                                     IDR 18,9 T                         IDR 55,3 T

                                               1
                                                                                                                                        Pemerintah                      K4-(22)-7                   7

                                                                                                                                                                        Kotamobagu & Tomohon –
                     2                                                                                                                  BUMN                            Migas; Bitung – Perikanan
                                                                                                                                        Swasta
                                                                                                                                                                        IDR 3,33 T




                                               Koridor Ekonomi Sulawesi                            Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi              Klaster Industri
                                                                                                   Simpul Pengolahan Nikel                      Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
                                                                                                   Simpul Pertanian Pangan                      Jalur Eksisting
                                                                                                   Simpul Perkebunan Kakao
                                                                                                   Komplek LNG                                  Pelabuhan
                                                                                                   Simpul Perikanan

Gambar 3.E.22:
Pemetaan Investasi Berdasarkan Lokus
Industri di Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                                                                                                                           Jumlah         Share Investasi terhadap
                                                   Kegiatan Ekonomi
  No        Nama Kode                Lokus                                         Pelaku              Infrastruktur Pendukung                            Investasi       Kegiatan Ekonomi Utama
                                                        Utama
                                                                                                                                                        (IDR Triliun)      di Seluruh Koridor (%)
                              Kolaka, Konawe,
                                                   Nikel                  BUMN, Swasta         Jalan, Power & Energy, Pelabuhan                            43,79                         24
          K4-(6,22)-1         Mandiodo
   1
                                                   Perikanan              Pemerintah, BUMN,
                              Kendari                                                          -                                                            8,00                         20
                                                                          Swata
                              Makasar, Wajo,
                                                   Pertanian Pangan       Pemerintah, Swasta   Utilitas Air                                                11,54                         11
          K4-(11,15)-2        Maros
   2
                              Wajo                 Migas                  Swasta               -                                                            6,19                          1
138     Masterplan P3EI
        Koridor Ekonomi Sulawesi




                                                                                                                                                                                         Jumlah            Share Investasi terhadap
                                                            Kegiatan Ekonomi
        No         Nama Kode                Lokus                                                Pelaku                             Infrastruktur Pendukung                             Investasi          Kegiatan Ekonomi Utama
                                                                 Utama
                                                                                                                                                                                      (IDR Triliun)         di Seluruh Koridor (%)

         3      K4-(6)-3             Luwu                   Nikel                     Swasta                                 Power & Energy                                              18,90                        10

                                                            Migas                     BUMN                                   Power & Energy                                               0,65                       0,1
                K4-(15,21)-4
         4                           Mamuju
                                                            Kakao                     BUMN, Swasta                           -                                                            1,30                       100

                                                            Nikel                     BUMN, Swasta                           Jalan, Power & Energy                                       37,70                       21
                                     Morowali
                K4-(6,15,22)-5
         5                                                  Migas                     BUMN, Swasta                           -                                                            2,60                       0,6

                                     Morowali, Tojo
                                                            Perikanan                 Pemerintah, Swasta                     -                                                            0,40                        1
                                     Una-Una

                                     Banggai, Luwuk         Migas                                                            -                                                           55,10                        12
                K4-(15,22)-6
         6                                                                            BUMN, Swasta
                                     Banggai                Perikanan                                                        -                                                            0,20                       0,5

                                     Kotamobagu,
                                                            Migas                     BUMN                                   Power & Energy                                               3,18                       0,7
                K4-(15,22)-7         Tomohon
         7
                                     Bitung                 Perikanan                 Swasta                                 Pelabuhan                                                    0,15                       0,4


      Tabel 3.E.1: Aglomerasi Indikasi Investasi                                   Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama di atas, Pemerintah dan BUMN
                                                                                   juga berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Sulawesi. Berikut ini
                                                                                   adalah nilai indikasi investasi infrastruktur untuk masing-masing tipe infrastruktur yang akan dilakukan oleh
                                                                                   pemerintah, BUMN dan campuran.

                                                                                   Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN dan Campuran (IDR Triliun)
                                                                              80

                                                                                                                                                                                                      34                   69


                                                                              60




                                                                              40                                                                                        0,1
                                                                                                                                                  25




                                                                              20

                                                                                                                         6
                                                                                                5

                                                           Gambar 3.E.23:      0
                                      Indikasi Infestasi Infrastruktur oleh             Infrastruktur Jalan         Infrastruktur            Infrastruktur             Utilitas Air              Telematika                Total
                                     Pemerintah, BUMN, dan Campuran                                                  Pelabuhan              Power & Energi


                                                                                   Dalam jangka panjang, diperlukan upaya konsisten untuk membangun industri hilir pertambangan dan
                                                                                   hasil perkebunan. Hilirisasi industri diiringi pemasaran secara sinergis dan strategis akan menghasilkan
                                                                                   pertambahan nilai optimal di dalam koridor yang berimplikasi pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan
                                                                                   daya saing produk yang dihasilkan.

                                                                                   Pembangunan struktur ruang diarahkan pada pemahaman pola pergerakan barang dari hasil perkebunan
                                                                                   (kakao) maupun tambang nikel, dan migas, menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri, yang
                                                                                   berlanjut menuju ke pelabuhan. Untuk itu, penentuan prioritas dan kualitas pembangunan serta pemeliharaan
                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                           Koridor Ekonomi Sulawesi
                                                                                                                       139



infrastruktur jalan dan jembatan di setiap provinsi diarahkan untuk melayani angkutan barang di sepanjang jalur
konektivitas ekonomi di provinsi yang bersangkutan. Demikian pula pembangunan infrastruktur air dan energi
dilakukan untuk mendukung produksi pertanian pangan, kakao, maupun pertambangan yang ada di setiap
provinsi, yang berujung pada peningkatan manfaat dan nilai tambah produk yang dihasilkan.

Pembangunan struktur ruang Koridor Ekonomi Sulawesi akan berkembang sejalan dengan pembangunan
dan keberadaan jalan raya trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi bagian selatan hingga utara.
Struktur ruang koridor ini mengalami dinamika yang tinggi seiring dengan percepatan pergerakan barang
dan orang dari intra dan inter pusat-pusat pertumbuhan di dalam Koridor Ekonomi Sulawesi maupun antar
Koridor Ekonomi Sulawesi dengan koridor ekonomi lainnya di Indonesia. Selain itu, mengingat bahwa
koridor ini berada di sisi Samudra Pasifik dan jalur pelayaran internasional, maka sangat penting untuk dapat
menentukan lokasi yang akan berfungsi sebagai hub internasional. Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, atau
Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan merupakan alternatif pelabuhan yang dapat dikembangkan menjadi
hub internasional. Penetapan hub internasional di kawasan Indonesia Timur diharapkan dapat mempercepat
pembangunan di Indonesia Timur yang lebih didominasi oleh pulau-pulau.
140   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara




                                                   Tema Pembangunan:                   Terdiri dari 4   Kegiatan Ekonomi Utama:
       Koridor Ekonomi                                                                 Pusat Ekonomi:
                                                                                                        • Pariwisata
                                                   Pintu Gerbang Pariwisata dan        • Denpasar       • Perikanan
       Bali – Nusa Tenggara                        Pendukung Pangan Nasional
                                                                                       • Lombok         • Peternakan
                                                                                       • Kupang
                                                                                       • Mataram




                  Ibukota Provinsi/Pusat Ekonomi      Jalur Penghubung Pusat Ekonomi

                  Simpul Kegiatan Peternakan          Jalur Eksisting
                  Simpul Kegiatan Pariwisata          Jaringan Pelayaran Domestik

                  Simpul Kegiatan Perikanan           Pelabuhan
                                                                                                                                                                                                                        Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                                     Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                                                                                                                                             141



                                                                          Overview Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara
                                                                          Pengembangan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara mempunyai tema Pintu Gerbang Pariwisata dan
                                                                          Pendukung Pangan Nasional. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di koridor
                                                                          ini yang mana 17 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan serta memiliki ketimpangan
                                                                          pendapatan yang cukup tinggi yaitu sebesar IDR 17,7 juta per kapita (antara kabupaten/kota terkaya
                                                                          dan termiskin di dalam koridor ini). Namun demikian, koridor ini memiliki kondisi sosial yang cukup baik,
                                                                          sebagaimana terlihat dari tingginya tingkat harapan hidup sebesar 63 tahun, tingkat melek huruf sebesar
                                                                          80 persen serta tingkat PDRB per kapita sebesar IDR 14,9 juta yang lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita
                                                                          nasional sebesar IDR 13,7 juta.

                                                                          Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh koridor ini, antara lain populasi penduduk yang tidak merata,
                                                                          tingkat investasi yang rendah serta ketersediaan infrastruktur dasar yang masih sangat terbatas. Oleh karena
                                                                          itu diperlukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang akan difokuskan pada 3 (tiga) kegiatan
                                                                          ekonomi utama, yaitu: pariwisata, perikanan dan peternakan.

                                                                          Gambar berikut menunjukkan kontribusi kegiatan pariwisata, perikanan dan peternakan yang tergambarkan
                                                                          dalam sektor perdagangan, hotel, restoran dan pertanian terhadap perekonomian di Bali, Nusa Tenggara Barat
                                                                          (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).




                            PDRB PROVINSI BALI                                                   PDRB PROVINSI NTB                                                                        PDRB PROVINSI NTT
                           Pertanian,
                           Peternakan,                                                                  Pertanian, Peternakan,
                           Kehutanan, &    Jasa-jasa                                                    Kehutanan, & Perikanan                                         Pertanian,
                           Perikanan       15%                                                          23%                                                            Peternakan,
                           18%                                                                                                                                         Kehutanan, &
       Pertambangan                                                                                                                  Jasa-jasa                         Perikanan
       dan Penggalian 1%                                 Keuangan,                                                                   10%                               40%
                                                                                                                                                                                                                             Jasa-jasa
                                                         Persewaan                                                                                                                                                           24%
                                                         & Jasa
                                                         Perusahaan
                                                         8%                                                                             Keuangan, Persewaan &
 Industri                                                                                                                               Jasa Perusahaan 5%
 Pengolahan 9%
                                                                         Pertambangan                                                                                                                                         Keuangan,
                                                                         dan Penggalian                                                                         Pertambangan dan
                                                         Pengangkutan                                                                     Pengangkutan &                                                                      Persewaan & Jasa
                                                                         31%                                                                                    Penggalian 1%
Listrik, Gas & Air                                       & Komunikasi                                                                     Komunikasi 8%                                                                       Perusahaan 4%
Bersih 2%                                                13%                                                                                                    Industri
     Bangunan 5%                                                                                                                                                Pengolahan 2%                                             Pengangkutan &
                                                                                                                                                                                                                          Komunikasi 6%
                                                                                    Industri                                   Perdagangan,
                                                                                    Pengolahan                                 Hotel & Restoran                       Listrik, Gas &
               Perdagangan, Hotel                                                   4%                                         13%                                    Air Bersih 0%
               & Restoran 29%                                                                                                                                                          Bangunan 7%      Perdagangan,
                                                                                                   Listrik, Gas &   Bangunan                                                                            Hotel &
                                                                                                   Air Bersih       6%                                                                                  Restoran 16%
                                                                                                   0%

Sumber: Bahan Presentasi “Konsep Pembangunan Kepariwisataan Koridor Ekonomi Bali-NTB-NTT”, Kemenbudpar, 2011


Gambar 3.F.1:
PDRB Provinsi Bali,
NTB, NTT berdasarkan
Sektor (2008)                                                             Dari gambar di atas diketahui bahwa kegiatan pariwisata, perikanan dan peternakan berkontribusi besar
                                                                          terhadap PDRB masing-masing provinsi yaitu sebesar 47 persen (Bali), 36 persen (NTB) dan 56 persen (NTT).
                                                                          Dengan rata-rata peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar 11 persen per tahun selama lima tahun
                                                                          terakhir, ketiga kegiatan tersebut dapat berpotensi untuk menjadi mesin penggerak perekonomian di Koridor
                                                                          Ekonomi Bali–Nusa Tenggara.
142   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara




      Pariwisata
                                                                           Pembangunan kepariwisataan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara difokuskan pada 9 Destinasi
                                                                           Pariwisata Nasional. Sistem industri jasa memiliki peranan strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga
                                                                           kerja, mendorong pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan nasional. Selain itu, juga
                                                                           memberikan kontribusi dalam perolehan devisa negara serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

                                                                           Peningkatan jumlah kunjungan wisman pada tahun 2010 berdampak pada nilai kontribusi pariwisata yaitu
                                                                           sebesar USD 7,6 miliar dengan kenaikan dari tahun 2008 sebesar USD 7,3 miliar. Rencana Induk Pembangunan
                                                                           Pariwisata Nasional (Ripparnas) 2011 – 2025 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional
                                                                           sampai dengan 2025, menargetkan kunjungan wisman mencapai 20 juta orang per tahun (skenario positif).


                                                                            Hampir 40% dari kedatangan                       Bali dan Nusa Tenggara memiliki                     Komposisi penerimaan PDB dari
                                                                            pesawat asing menuju ke Bali                     15% kapasitas hotel nasional                        hotel Bali dan NT sebesar 21%
                                                                            Kedatangan Internasional melalui            Jumlah tempat tidur                                       PDB dari sektor hotel1
                                                                            jalur penerbangan, 2010                     hotel, 2009                                               (IDR Triliun), 2008
                                                                             8                                           600.000                                  519.205          30
                                                                                                               7 Juta
                                                                                                                                                                                                                       25

                                                                             6
                                                                                                  64%                    400.000                                                   20
                                                                                                                                                                                                              79%
                                                                             4

                                                                                                                         200.000                                                   10
                                                                             2       36%                                                                                                              1%
                                                                                                                                                3%

                                                                                                                                     12%                                                  20%
                                                           Gambar 3.F.2:     0                                                 0                                                    0
                                                                                      Bali       Lainnya       Total                  Bali      Nusa   Lainnya    Total                    Bali      Nusa   Lainnya   Total
                                           Pariwisata di Koridor Ekonomi                                                                      Tenggara                                             Tenggara
                                            Bali – Nusa Tenggara Penting     1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
                                           Bagi Perekonomian Indonesia       Sumber: BPS



                                                                           Dari perspektif nasional, Bali merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia.
                                                                           Pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2010, hampir 40 persen melalui Bali. Bandara Ngurah Rai sebagai
                                                                           pintu masuk utama menerima lebih dari 2 juta pendatang setiap tahunnya. Selain itu, 15 persen kapasitas
                                                                           hotel di Indonesia serta 21 persen dari pendapatan perhotelan nasional berada di Koridor Ekonomi Bali –
                                                                           Nusa Tenggara. Secara nasional, pariwisata menyerap sekitar 14 persen tenaga kerja pada tahun 2009 dengan
                                                                           jumlah lapangan kerja yang diciptakan sebesar 6,98 juta orang sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.


                                                                                                                        Kinerja Kepariwisataan Indonesia
                                                                                                                                                                 DUNIA (2010)                      INDONESIA (2010)
                                                                            Jumlah Kunjungan Wisatawan Internasional (WISmAN)                                               935 juta                                     7 juta
                                                                            Pertumbuhan Kunjungan dari Wisman                                                                   6,61%                                  10,74%
                                                                            Pendapatan Pariwisata dari Wisman                                              USD 3.900 Miliar (2008)                            USD 7,6 Miliar
                                                          Gambar 3.F.3:     Tenaga Kerja Pariwisata                                                        238 juta Lapangan Kerja             6,98 juta Lapangan Kerja*
                                                 Kinerja Kepariwisataan
                                                         Indonesia 2010      *berdasarkan data tahun 2009                                                                                         Sumber: UNWTO dan NESPARNAS



                                                                           Kedepannya, pariwisata masih menjadi kegiatan ekonomi utama yang akan dikembangkan di Koridor Ekonomi
                                                                           Bali – Nusa Tenggara karena masih banyaknya potensi pariwisata yang belum dioptimalkan saat ini. Pariwisata
                                                                           di koridor ini memiliki prospek sangat baik dengan Bali sebagai pusat pengembangan pariwisata yang
                                                                           didukung dengan potensi dan sumber daya alam serta budaya NTB dan NTT, yang antara lain ditandai dengan
                                                                           pengakuan internasional dari berbagai lembaga internasional seperti Pulau Wisata Terbaik di Dunia (2005) dari
                                                                           majalah TIME; Destinasi Eksotis Terbaik (2008) dari majalah Luxury Travel Magazine, London, Inggris; Pulau
                                                                           Wisata Asia Terbaik (2009) dari CEI Asia Magazine; Pulau Tujuan Wisata Terbaik di Asia Pasifik (2007, 2009,
                                                                           2010) dan Best Leisure DestinAsian (2006, 2008) pada The Fifth Annual DestinAsian Readers’ Choice Awards.
                                                                                                                                                               Masterplan P3EI
                                                                                                                                            Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                                                                                  143



                          Selain itu sebagai pusat pertumbuhan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, Bali juga memiliki tingkat
                          pertumbuhan pariwisata yang stabil dan ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat,
                          yaitu sebesar 1.328.929 orang (2006), 1.741.925 orang (2007), 2.081.786 orang (2008), 2.384.819 orang
                          (2009), 2.546.023 orang (2010), dengan rata-rata tingkat hunian hotel lebih dari 60 persen. Bali juga memiliki
                          jalur penerbangan nasional ke berbagai destinasi Indonesia dan penerbangan internasional dari dan ke Bali
                          dalam jumlah yang memadai sehingga Bali mempunyai kemampuan sebagai pintu gerbang sekaligus pusat
                          distribusi pariwisata di Indonesia. Namun, masih ada tantangan pariwisata di Bali yang dapat dilihat dari rata-
                          rata belanja wisatawan/hari di Bali yang di bawah Thailand dan Maladewa serta menurunnya rata-rata lama
                          kunjungan wisatawan di Bali seperti diperlihatkan di dalam gambar berikut ini.



                                Rata-rata belanja/hari di Bali di bawah                                        Lama kunjungan di Bali semakin pendek
                                       Thailand dan maladewa
                          Belanja/hari/pengunjung (USD)1                                                  Lama kunjungan (hari)




                                                                 Maladewa                                                                      Thailand

                                                                 Thailand




                                                                                                                                               Maladewa




                                                                               Tahun                                                                          Tahun
          Gambar 3.F.4:
Tantangan Pariwisata di
 Koridor Ekonomi Bali –    1. Hanya untuk wisatawan mancanegara, tidak termasuk tiket pesawat. Data menyesuaikan dengan inflasi dan fluktuasi nilai tukar.
        Nusa Tenggara      Sumber: BPS; Tourism Authority of Thailand; Maldives Monetary Authority; EIU




                                                                                                        2009                                           2010
                                           DATA                      Satuan              Bali – Nusa                                   Bali – Nusa
                                                                                                                INDONESIA                                     INDONESIA
                                                                                          Tenggara                                      Tenggara

                             Jumlah Kunjungan                                              2.436.409            6.323.730                 2.597.889            7.002.944
                                                                     Orang
                             Wisman Direct                                                     38,53%                  100%                       37%                  100%

                             Rata-rata Pengeluaran                                           1.353,26                995,93                 1.581,84             1.085,75
                                                                     USD
                             Per Kunjungan                                                   135,88%                   100%                      146%                  100%

                             Rata-rata Pengeluaran                                              105,67               129,57                    151,30                 135,01
                                                                     USD
                             Per Hari                                                              82%                 100%                      112%                  100%
                                                                                                 13,19                  7,69                     10,66                  8,04
                             Rata-rata Lama Tinggal                  Hari
          Gambar 3.F.5:                                                                          172%                  100%                      133%                  100%
        Data Pariwisata
  Bali – Nusa Tenggara    Keterangan:
                          Data sementara tahun 2010 kunjungan wisman direct ke Bali – Nusa Tenggara melalui Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Padang Bai, Benoa, Bandara Selaparang
   terhadap Pariwisata    dan Pelabuhan Benete, Bandara El Tari, lintas batas Atambua, Pelabuhan Maumere dan Kupang.
              Indonesia   Sumber: P2DSJ Kemenbudpar dan BPS
144   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara




                                                                   Beberapa strategi umum untuk dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan selama
                                                                   berkunjung ke Bali – Nusa Tenggara, antara lain:
                                                                   - Meningkatkan keamanan di dalam Koridor Bali – Nusa Tenggara, antara lain melalui penerapan sistem
                                                                      keamanan yang ketat;
                                                                   - Melakukan pemasaran dan promosi yang lebih fokus dengan target pasar yang lebih jelas. Strategi pemasaran
                                                                      untuk setiap negara asal wisatawan perlu disesuaikan dengan menerapkan tema ”Wonderful Indonesia,
                                                                      Wonderful Nature, Wonderful Culture, Wonderful People, Wonderful Culliner,dan Wonderful Price”. Kegiatan
                                                                      pemasaran dan promosi ini diharapkan dapat membuat Bali menjadi etalase pariwisata dan meningkatkan
                                                                      citra Bali sebagai tujuan utama pariwisata dunia;
                                                                   - Memberdayakan Bali Tourism Board untuk mengkoordinasikan usaha pemasaran dan promosi Bali;
                                                                   - Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata di wilayah Bali Utara dalam rangka meningkatkan kualitas
                                                                      daya dukung lingkungan dan lama tinggal wisatawan;
                                                                   - Meningkatkan destinasi pariwisata di luar Bali (Bali and Beyond) dengan menjadikan Bali sebagai pintu
                                                                      gerbang utama pariwisata Indonesia seperti wisata pantai (Bali, Lombok, NTT), wisata budaya (Bali), wisata
                                                                      pegunungan (Jatim, Bali, Lombok), dan wisata satwa langka (Pulau Komodo). Kunci sukses dari strategi ini
                                                                      adalah dengan pengadaan akses seperti peningkatan rute penerbangan ke daerah-daerah pariwisata di
                                                                      sekitar Bali, yang disertai pemasaran yang kuat dan terarah;
                                                                   - Meningkatkan kualitas dan kenyamanan tinggal para wisatawan dengan meningkatkan sarana dan prasarana
                                                                      seperti ketersediaan air bersih, listrik dan transportasi serta komunikasi;
                                                                   - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal terutama SDM pariwisata di NTB dan NTT, serta
                                                                      mengembangkan gerakan sadar wisata khususnya di wilayah Nusa Tenggara.




                                                                                                               Pariwisata
                                                                   Yogyakarta, Solo, Borobudur,                Perkotaan               Rute baru penerbangan ke Malang
                                                                           Prambanan                                                   & Bima akan membuka akses baru
                                                                                                                                        ke kawasan pariwisata selain Bali
                                                                                              Surabaya


                                                                                                                                                                     Pulau Komodo
                                                                                                                                          Mataram
                                                                         Yogyakarta                                         Denpasar
                                                                                                    Malang
                                                                                                                                                     Bima

                                                                                   Gunung Bromo, Batu,
                                                                                      Pantai Bentar
                                                                                                                 Kedatangan                  Pulau Giji, Pantai
                                                                                                                Internasional             Sengigi, Gunung Rinjani
                                                  Gambar 3.F.6:                                             Radius penerbangan 1 jam
                                            Penciptaan Jaringan
                                              Klaster Pariwisata
                                           dengan Penambahan
                                             Rute Penerbangan




                                                                   Selain meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, faktor lain
                                                                   untuk meningkatkan pendapatan kegiatan ekonomi utama ini adalah meningkatkan jumlah pembelanjaan
                                                                   wisatawan. Perubahan pola ekonomi dunia juga mempunyai dampak pada pariwisata daerah. Oleh karena itu,
                                                                   pemerintah dan industri pariwisata harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengeksplorasi pasar-pasar
                                                                   baru yang bisa mendorong laju pertumbuhan pariwisata di masa mendatang.
                                                                                                                                                                                                           Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                        Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                                                                                                                             145



                                                                     Untuk meningkatkan citra kepariwisataan dan pengembangan kepariwisataan up market pada koridor ini
                                                                     adalah menjadikan Bali sebagai destinasi wisata utama MICE, cruise dan yacht serta Nusa Tenggara sebagai
                                                                     etalase wisata ekologis, petualangan, budaya dan bahari serta kepariwisataan yang berbasis UKM.

                                                                                                                                                              Kapal Pesiar masih sedikit, namun
                                                                                                                                                             merupakan kategori pariwisata dengan
                          Jumlah kapal                                                                                                                               pertumbuhan tertinggi
                          pesiar/tahun,
                          2010 – 2011
                                                                                                                                             Pangsa pasar (USD Miliar),                Pertumbuhan pangsa pasar (%),
                                                 1. Jumlah Keseluruhan kapal pesiar                                                          2003                                                      2000 – 2003
                                                    sedikit
                                                 2. Jumlah kapal pesiar yang berangkat
                                                    dari Bali bahkan lebih sedikit
                                                   • Hanya 3 kapal pesiar yang berangkat dari
                                                     Bali per tahunnya                                                    Hanya
                                                   • Kapasitas kapal pesiar yang berangkat                                Lewat
                                                     dari Bali pun lebih kecil (100 penumpang)
                                                     jika dibandingkan dengan kapal pesiar
                                                     yang berangkat dari Australia (2.000
                                                     penumpang)



                                                                                                                          Keberangkatan




         Gambar 3.F.7:
 Pertumbuhan Pangsa                                                                                                                                 Kapal Pesiar Permainan   Tur      Hotel    Perjalanan   Sewa
  Pasar Kapal Pesiar di                   Bali       Phuket     KL       Singapore Hongkong Florida     NY    Southampton                                                                        Udara      Mobil
Koridor Ekonomi Bali –
       Nusa Tenggara                                          Sumber: Euromonitor; Mintel; analis ekuitas (Goldman, UBS); Airlines Business Magazine; companies’ 10-K, 6-K, annual reports; analisis Tim




                                                                     Regulasi dan Kebijakan Dalam rangka melaksanakan strategi umum tersebut, diperlukan dukungan
                                                                     regulasi dan kebijakan berikut:
                                                                     • Kemudahan perluasan pemberian Visa Entry, Visa On Arrival dan Visa On Board bagi wisatawan
                                                                         mancanegara serta perpanjangan visa bagi pengguna kapal layar yacht asing;
                                                                     • Pengembangan standar pembangunan terminal cruise dan marina sekaligus sebagai port of entry;
                                                                     • Mempermudah pemberlakuan CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory) bagi wisatawan asing
                                                                         pengguna kapal layar yacht;
                                                                     • Mengurangi/menghilangkan biaya impor sementara bagi pelaku asing wisata bahari (kapal layar yacht)
                                                                         yang masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia;
                                                                     • Meninjau kembali RTRW Bali, NTB dan NTT untuk mendukung rencana pengembangan pariwisata di Bali;
                                                                     • Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) percepatan perizinan dan penyediaan Pelayanan
                                                                         Terpadu Satu Atap untuk semua perizinan untuk pengembangan kawasan wisata.

                                                                     Konektivitas (infrastruktur) Selain hal di atas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka
                                                                     peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi utama pariwisata, dilakukan
                                                                     melalui:
                                                                     • Peningkatan kapasitas dan pelayanan bandar udara, seperti pengembangan bandar udara di Lombok
                                                                         yang dapat diberdayakan sebagai “matahari kembar” selain Bandara Ngurah Rai (untuk membagi beban
                                                                         lalu lintas penumpang yang ada di koridor ekonomi ini, karena jumlah pengunjung yang akan masuk ke
                                                                         koridor ini diproyeksikan akan melebihi kapasitas Bandar Udara Ngurah Rai pada tahun 2020);
                                                                     • Peningkatan kapasitas dan pembangunan infrastruktur jalan, seperti rencana pembangunan Jalan Tol
                                                                         Nusa Dua – Benoa;
                                                                     • Peningkatan akses jalan perlu ditingkatkan untuk menghubungkan daerah-daerah pariwisata di luar Bali
                                                                         bagian selatan dan di dalam wilayah NTB dan NTT;
                                                                     • Pembangunan Kereta Api Wisata Lingkar Bali (dalam rencana jangka panjang);
                                                                     • Peningkatan pelabuhan dan marina yang telah ada agar memenuhi standar (seperti kapal cruise dan kapal
                                                                         layar yacht);
                                                                     • Pembangunan pembangkit listrik baru yang dapat meningkatkan ketersediaan listrik bagi Bali dan Nusa
                                                                         Tenggara.
146   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara




      Perikanan
                                                                Kegiatan ekonomi utama perikanan merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dikembangkan guna
                                                                menuju ketahanan pangan nasional. Saat ini produk perikanan merupakan sumber protein hewani dengan
                                                                tingkat konsumsi terbesar di Indonesia dengan besaran konsumsi produk perikanan mencapai sebesar 30,4
                                                                kg/kapita/tahun yaitu 72 persen konsumsi protein hewani/kapita/tahun, dibandingkan sumber protein
                                                                hewani lainnya seperti ayam, daging dan telur. Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis Indonesia sangat
                                                                mendukung pengembangan kegiatan perikanan. Indonesia memiliki akses sumber daya perikanan yang
                                                                berlimpah baik perikanan perairan laut maupun air tawar dimana 76 persen luas permukaan Indonesia
                                                                merupakan perairan laut. Selain itu, terdapat 5.500 sungai dan danau yang mengairi daratan Indonesia.

                                                                                                                                      Juta Ton
                                                                                                                                        12

                                                                                                                                                                                      10,83
                                                                                                                                                                              9,82
                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                      8,86
                                                                                                                                                          8,24
                                                                                                                                                 7,49
                                                                                                                                          8



                                                                                                                                          6
                                                                                                           Perikanan Tangkap
                                                                                                           Perikanan Budidaya
                                                                                                            Total Produksi                4



                                                                                                                                          2



                                                                                                                                          0                                                      Tahun
                                                                                                                                                  2006    2007         2008   2009     2010



                                                                                   PRODUKSI                                                       Tahun                         Kenaikan Rata-
                                                                                  PERIKANAN                                        2009                      2010*)                rata(%)
                                                                  Perikanan Tangkap                                              5.107.971                   5.348.440                4,71
                                                                      Perikanan Laut                                             4.812.235                   4.846.880                0,72
                                                                      Perikanan Umum                                               295.736                       501.560             69,60
                                                                  Perikanan Budidaya                                             4.708.563                   5.478.062               16,34
                                                                      Budidaya Laut                                              2.820.083                   3.385.552               20,05
                                                                      Tambak                                                       907.123                       990.403              9,18
                                                                      Kolam                                                        554.067                       627.643             13,28
                                                                      Karamba                                                      101.771                       117.860             15,81
                                                Gambar 3.F.8:
                                               Perkembangan           Jaring Apung                                                 238.606                       272.705             14,29
                                           Produksi Perikanan         Sawah                                                         86.913                        83.900              -3,47
                                             Indonesia Tahun      Total                                                          9.816.534                 10.826.502                10,29
                                                 2009 – 2010
                                                                Sumber: Paparan AP5I pada saat Penjaringan Aspirasi Sektor, 8-9 Februari 2011



                                                                Secara umum kegiatan perikanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan tangkap dan perikanan
                                                                budidaya. Perkembangan kegiatan perikanan di Indonesia memiliki kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,29
                                                                persen. Pada periode 2009 – 2010, produksi perikanan budidaya meningkat 16,34 persen dengan produksi
                                                                terbesar diperoleh dari budidaya di laut. Peningkatan ini lebih tinggi dari produksi perikanan tangkap yang
                                                                meningkat 4,71 persen.

                                                                Kegiatan perikanan juga mencakup produk kelautan, misalnya seperti rumput laut dan garam. Produksi rumput
                                                                laut nasional pada tahun 2010 mencapai 3 juta ton. Di dalam koridor ini juga terdapat 12 kabupaten yang
                                                                menjadi lokasi untuk pengembangan komoditas unggulan rumput laut sebagaimana tercantum dalam program
                                                                Minapolitan 2010 – 2014.
                                                                                                                                                                                       Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                    Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                                                                                                              147


              Tren Impor Garam (dalam ton)

 3.000.000



 2.500.000
                                                     2.600.000


2.000.0000
                                  1.850.000

                1.700.000
 1.500.000



 1.000.000



  500.000



        0
                  2008                 2009             2010      Tahun

                                                                                Lain halnya dengan produksi garam. Terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang potensial untuk
                 Konsumsi Masyarakat          Konsumsi Industri
                                                                                pengembangan produksi garam, saat ini Indonesia harus melakukan impor garam guna memenuhi kebutuhan
                               Sumber: Kementerian Perindustrian, 2010          domestik. Pada tahun 2009 – 2010, impor garam untuk konsumsi masyarakat Indonesia meningkat tajam
                                                                                sebesar 500 persen. Peningkatan besaran impor garam dapat dilihat pada gambar samping.
 Gambar 3.F.9: Perkembangan
 Impor Garam Indonesia Tahun
 2008 – 2010                                                                    Sehubungan dengan hal ini pemerintah tengah menerapkan usaha untuk meningkatkan produksi garam dengan
                                                                                membentuk kawasan minapolitan garam. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada NTT sebagai
                                                                                wilayah pengembangan komoditi ini, karena wilayah ini memiliki lahan potensial produksi garam yang luas.

                                                                                Bagi Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, kegiatan ekonomi utama perikanan saat ini menyumbang 13,2
                                                                                persen PDRB dari sektor agrikultur pangan. Menurut data dari Pusat Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor
                                                                                (IPB), saat ini kegiatan ekonomi utama perikanan hanya menggunakan kurang dari 25 persen potensi kelautan di
                                                                                Indonesia. Peningkatan produktivitas hasil kelautan dapat dikembangkan bukan hanya melalui penangkapan, tetapi
                                                                                juga melalui pengembangan budidaya. Potensi yang besar tersebut terutama terdapat di daerah NTB. Kegiatan
                                                                                ekonomi utama perikanan perlu dikembangkan karena kegiatan tersebut berpotensi menjadi mesin penggerak
                                                                                perekonomian Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara melalui eksternalitas yang besar yang dimiliki dalam
                                                                                penyediaan lapangan kerja.

                                                                  Komposisi sektor perikanan dan                     Potensi perikanan yang belum         Perikanan juga merupakan salah satu
                                                                  peternakan di dalam PDRB agrikultur pangan di      termanfaatkan masih sangat tinggi    penggerak ekspor
                                                                  Koridor Ekonomi Bali-NT, 2008


                                                                                 13,2%          Perikanan
                                                                                                                     Potensi perikanan di NTB                  Komposisi ekspor (%),
                                                                                 22,4%                               (Ha), 2008                                2008
                                                                                                Peternakan
                                                                                                                    25.000

                                                                                                                                                                                                  Lainnya
                                                                                                                    20.000

                                                                                                Agrikultur Pangan
                                                                                 64,4%
                                                                                                Lainnya             15.000


                                                                                                                    10.000
                                                                                                                                                                                                  Perikanan


                                                                                                                     5.000


 Gambar 3.F.10:
                                                                                                                        0
 Kegiatan Perikanan Memiliki
                                                                              Agrikultur Pangan                                       Rumput Perikanan                Bali               Nusa
 Potensi Besar di Koridor Ekonomi                                                                                                      Laut  Budidaya                                  Tenggara
 Bali – Nusa Tenggara
                                                                          Sumber: BPS, diolah
148   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                      Masterplan P3EI
                                                                                   Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                        149


Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kegiatan perikanan dibagi menjadi tiga aspek utama yaitu
penangkapan/budidaya, pengolahan dan distribusi hasil pengolahan perikanan. Terdapat beberapa tantangan
yang berkaitan dengan tiga aspek pengembangan kegiatan perikanan di atas, antara lain:
• Tidak terpetakannya potensi perikanan kelautan secara akurat serta lemahnya kontrol implementasi
    rencana tata ruang yang menyebabkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
• Terbatasnya suplai perikanan laut sehingga membutuhkan efisiensi produksi melalui pengembangan bibit
    unggul perikanan;
• Sebagian besar armada dan peralatan penangkapan ikan masih sangat sederhana;
• Rendahnya minat investor untuk pengembangan perikanan, terutama dalam kegiatan pengolahan produk
    perikanan dan kelautan;
• Rendahnya nilai tambah ekonomis produk olahan perikanan kelautan;
• Rendahnya kualitas SDM perikanan dan kelautan, baik dalam produksi penangkapan dan budidaya
    perikanan serta dalam pengolahannya;
• Terbatasnya permodalan untuk masyarakat setempat sehubungan dengan pengembangan kegiatan
    perikanan berbasis masyarakat;
• Terbatasnya jalur distribusi dan pemasaran produk perikanan dan olahannya;
• Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung (antara lain jalan, air
    bersih dan listrik) terutama untuk melayani industri pengolahan produk perikanan kelautan. Hal ini
    menyebabkan tingginya biaya produksi perikanan dan produk olahannya;
• Minimnya akses yang menghubungkan antara lokasi-lokasi penghasil produk perikanan kelautan dengan
    lokasi industri pengolahannya serta dengan pasar regional dan fasilitas ekspor.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi umum dan langkah aksi yang akan dikembangkan di Koridor
Ekonomi Bali – Nusa Tenggara adalah:
1. meningkatan produksi hasil perikanan, yang meliputi penangkapan tuna,budidaya udang, dan budidaya
    rumput laut. Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki potensi perikanan yang sangat besar, oleh
    karena itu untuk meningkatkan produksi perikanan perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi:
    • Pemetaan potensi sumber daya perikanan dan kelautan;
    • Pengawasan penerapan RTRW;
    • Pembentukan pusat benih;
    • Revitalisasi tambak yang sudah ada;
    • Pendirian pusat pelatihan nelayan dan pengadaan program sertifikasi;
    • Pengembangan bibit unggul dan teknologi penangkapan ikan.
2. Meningkatan produksi produk olahan bernilai tambah tinggi hasil perikanan, yang meliputi pembekuan
    udang, pengalengan ikan, pengolahan tepung ikan, dan pengolahan keraginan (tepung rumput laut). Nilai
    tambah produk olahan perikanan pada saat ini masih sangat kecil. Peningkatan nilai tambah ekonomis
    produk olahan perikanan dapat dilakukan dengan:
    • Pengembangan klaster industri perikanan yang melingkupi industri produksi bahan baku;
    • Penjalinan kerjasama dengan negara yang mengkonsumsi hasil perikanan dan kelautan (Jepang dan
         Thailand) untuk pemasaran hasil budidaya;
    • Pemberian pendampingan pada UKM perikanan untuk meningkatkan pengetahuan pengolahan yang
         memiliki nilai tambah tinggi serta pemberian skema micro credit PNPM Mandiri melalui koperasi nelayan.
3. Meningkatkan produksi garam dengan mengoptimalkan lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan
    kegiatan usaha garam. Pengembangan industri garam merupakan kegiatan prioritas saat ini karena Indonesia
    masih belum dapat memenuhi kebutuhan domestik dan masih mengandalkan impor garam. Sebagai upaya untuk
    meningkatkan produksi garam dalam negeri, sentra garam akan dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Regulasi dan Kebijakan Dalam rangka melaksanakan strategi umum peningkatan produksi perikanan
dan pengembangan usaha garam, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan sebagai berikut:
• Penyiapan dan pengawasan pelaksanaan RTRW;
• Penjalinan kerjasama dengan negara yang mengkonsumsi hasil perikanan dan kelautan (Jepang dan
    Thailand) untuk pemasaran hasil budidaya;
• Penjalinan kerjasama antara industri garam dengan pembudidaya garam setempat dalam penyediaan
    bahan baku industri garam.
150   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara




                                                                       Konektivitas (infrastruktur) Selain hal di atas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka
                                                                       peningkatan konektivitas untuk mendukung peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam,
                                                                       dilakukan melalui:
                                                                       • Perbaikan level of service jalan lintas kabupaten, terutama untuk wilayah NTT dan peningkatan akses dari
                                                                            dari dermaga pendaratan ikan ke jalan lintas kabupaten terdekat;
                                                                       • Peninjauan kembali kapasitas pelabuhan setempat guna mendukung aktivitas industri;
                                                                       • Percepatan program penambahan kapasitas energi listrik dengan peningkatan kapasitas PLTU/PLTP;
                                                                       • Pengembangan Bandar Udara Mbai di Kabupaten Nagekeo, NTT yang digunakan untuk mengangkut hasil
                                                                            perikanan dan kelautan yang bernilai tinggi namun harus cepat dikonsumsi;
                                                                       • Percepatan pembangunan instalasi pengolahan air bersih terutama di wilayah NTT untuk mendukung
                                                                            pengembangan kegiatan budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

                                                                       SDm dan IPTEK Upaya peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha garam, dilakukan
                                                                       melalui:
                                                                       • Pendirian pusat pelatihan nelayan dan pengadaan program sertifikasi;
                                                                       • Pengembangan bibit unggul dan teknologi penangkapan ikan;
                                                                       • Pemberian pendampingan pada UKM perikanan untuk meningkatkan pengetahuan pengolahan yang
                                                                           memiliki nilai tambah tinggi serta pemberian skema micro credit PNPM Mandiri melalui koperasi nelayan;
                                                                       • Penjalinan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Universitas setempat untuk pengembangan
                                                                           teknologi pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang bernilai jual lebih tinggi (kualitas lebih baik);
                                                                       • Penjalinan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Universitas setempat untuk pengembangan
                                                                           teknologi budidaya garam (agar tidak tergantung pada cuaca);
                                                                       • Pendirian pusat pelatihan budidaya garam dengan skala layanan kabupaten untuk diseminasi teknik dan
                                                                           kemungkinan integrasi penggunaan lahan tambak garam dengan budidaya perikanan.


      Peternakan
                                                                       Kegiatan ekonomi utama peternakan berkontribusi terhadap PDRB sekitar 16 persen dari sektor agrikultur
                                                                       pangan untuk Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara. Sebagian besar populasi ternak di koridor ini masih
                                                                       dikonsumsi secara lokal dan hanya dipasarkan ke provinsi lain dalam jumlah sedikit.




                                                                       Komposisi sektor perikanan dan                     Ternak utama adalah sapi                     Sebagian besar
                                                                       peternakan di dalam PDRB                                                                        dikonsumsi secara lokal
                                                                       agrikultur pangan di koridor Bali-NTT, 2008



                                                                                      13,2%           Perikanan
                                                                                                                          Populasi ternak                              Konsumsi ternak di Lombok
                                                                                      22,4%           Peternakan
                                                                                                                          (dalam ribu), 2008                           (%), 2008
                                                                                                                                                                                                 2        0     Dijual keluar daerah
                                                                                                                          2.000                                        100
                                                                                                                                                                                       11
                                                                                                                                  1.711
                                                                                                                                                                               26
                                                                                                                                                                        80
                                                                                                                          1.500
                                                                                                                                                         NTB
                                                                                                      Agrikultur Pangan
                                                                                      64,4%                                                              Bali
                                                                                                      Lainnya                                                           60
                                                                                                                                                         Jawa Timur                              98       100
                                                                                                                                          967                                                                   Dikonsumsi lokal
                                                                                                                          1.000
                                                                                                                                                                                       89
                                                                                                                                                  769
                                                                                                                                                                        40     74


                                                                                                                           500
                                                                                                                                                                        20
                                                      Gambar 3.F.11:                                                                                    175
                                           Hasil Kegiatan Peternakan                                                                                            84

                                               Sebagian Besar Masih                                                          0                                           0
                                                                                  Agrikultur Pangan                               Sapi    Babi Kambing Kerbau   Kuda           Sapi   Kerbau   Kambing   Kuda
                                            Dikonsumsi Secara Lokal
                                                                                                                                                                                                         Sumber: BPS, diolah
                                                                                                                                                                                                                       Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                                    Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                                                                                                                                         151



                                                                                       Pertumbuhan Populasi Sapi Potong Koridor                                Pertumbuhan Produksi Sapi Potong Koridor
                                                                                        Ekonomi Bali - Nusa Tenggara 2006 – 2010                                Ekonomi Bali - Nusa Tenggara 2006 – 2010

                                                                         Populasi (r%)                                                                   Produksi (r%)
                                                                         20                                                                              40
                                                                         18                                                                              35      33,3      33,3          33,3
                                                                                                                                    17,4
                                                                         16                                                                              30
                                                                         14                                                                              25                                        21,15

                                                                                                                                                                                                            17,39                Bali
                                                                         12                                                                              20
                                                                                                                                                         15                                                                      NTB
                                                                         10
                                                                                                                              8,6
                                                                                                         7,5
                                                                                                                                                                                                                                 NTT
                                                                          8        6,7                                                                   10
                                                                                                                                                                                           5,18
                                                                                             5,5                                                          5
                                                                          6                                     5,4
                                                                                   3,8                                                                                                              1,65     -1,21
                                                                          4                                                           2,72                0                                                         Tahun
                                                                                                   3,4                                                                                            2009     2010
                                                                                                                            1,95
                                                      Gambar 3.F.12:      2                  3,26        3,26                              1,2            -5                      -5,1
                                                                                3,26                                  1,1
                                          Pertumbuhan Populasi dan                                                                               Tahun   -10
                                                                          0                                                                                        -10,2
                                         Produksi Ternak Sapi Potong                                                   2009         2010
                                            di Koridor Ekonomi Bali –                                                                                    -15
                                                      Nusa Tenggara     Sumber: Paparan Gugus Tugas Bali Nusa Tenggara Direktorat Jendral Peternakan, Kementerian Pertanian, 2011



                                                                        Jenis populasi ternak yang paling potensial dikembangkan di koridor ini adalah Sapi Bali yang sudah dikenal
                                                                        luas sebagai sapi potong asli Indonesia. Sapi potong dapat dikembangkan untuk menghasilkan tujuh jenis
                                                                        emas, yaitu emas merah (daging), emas putih (susu), emas putih batangan (tulang), emas kuning (urin), emas
                                                                        cokelat (kulit), emas biru dan emas hijau (kotoran). Urin sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik,
                                                                        sedangkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan energi biogas.

                                                                        Pertumbuhan populasi ternak sapi potong di Nusa Tenggara Barat cukup pesat dari tahun 2009 hingga tahun
                                                                        2010, namun hal yang serupa tidak terjadi di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, pertumbuhan produksi
                STRATEGI PERCEPATAN PETERNAKAN
                                                                        sapi potong di Bali dan Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan di tahun 2008 dimana Nusa Tenggara Barat
        1. Iklim usaha peternakan yang kondusif                         mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan produksi ini diakibatkan maraknya pemotongan sapi betina
        2. Peningkatan produktivitas ternak sapi untuk
           mencapai swasembada daging
                                                                        produktif, penyelundupan sapi, maupun penurunan kualitas bibit sapi itu sendiri. Selain itu, tantangan terbesar dalam
        3. Peningkatan industri hilir peternakan                        pengembangan kegiatan peternakan juga meliputi terbatasnya infrastruktur yang dapat mendukung distribusi produk
        4. Peningkatan regulasi dan kelembagaan
           peternakan
                                                                        ternak sapi, kurangnya modal usaha dan lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan peternakan.
        5. Penguatan infrastruktur
                                                                        Saat ini terdapat sentra pemurnian dan pembibitan Sapi Bali di tiap provinsi yang umumnya dikelola secara
                                                                        individual. Dengan tingginya jumlah rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan peternakan, diharapkan
                                                                        pengembangan kegiatan peternakan ini akan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Koridor
                 PENGEmBANGAN KAWASAN                                   Ekonomi Bali – Nusa Tenggara ke depannya.
                  AGRIBISNIS SAPI POTONG

                                                                        Regulasi dan Kebijakan Dalam rangka melaksanakan strategi pengembangan kegiatan ekonomi
                                                                        utama peternakan, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan sebagai berikut:
                                                                        •	 Meningkatakan industri hilir dengan meningkatkan nilai tambah ternak sapi potong, yang dapat dilakukan
      NON FOOD ANIMAL                  FOOD ANIMAL                          dengan melakukan diversifikasi produk yang memanfaatkan kulit, tulang, darah, kotoran, dan urin melalui
         INDUSTRY                        INDUSTRY
                                                                            penguatan industri kecil;
                                                                        •	 Memberikan perlindungan usaha ternak dengan kebijakan pengurangan impor daging secara bertahap
                                                                            dan kebijakan pengendalian harga daging yang atraktif dan terjangkau;
                                                                        •	 Menyediakan daging dengan kualitas ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal);
                       PEmASARAN KE                                     •	 Mengembangkan kebijakan usaha tani sapi-tanaman yang terintegrasi (integrated rice-livestock system)
                         KONSUmEN
                                                                            dan berkelanjutan dengan mengoptimalisasi prinsip Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA),
                                                                            atau pendekatan zero waste yang menghasilkan produk 4F (Food, Feed, Fertilizer & Fuel);
Sumber: Paparan Gugus Tugas Bali Nusa Tenggara Direktorat
Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian, 2011, diolah.               •	 Memberikan jaminan tata ruang untuk lahan peternakan dan lahan penggembalaan ternak;
                                                                        •	 Mempermudah akses finansial bagi peternak melalui penguatan koperasi simpan pinjam;
                                                                        •	 Memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang terbukti melakukan pemotongan sapi betina produktif.
Gambar 3.F.13: Strategi Percepatan Kegiatan Ekonomi Utama
Peternakan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara
152   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara




                                                                             Konektivitas (infrastruktur) Hal lain adalah, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dalam rangka
                                                                             peningkatan konektivitas untuk mendukung produksi peternakan, yang dilakukan melalui:
                                                                             •	 Penyediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan peternakan melalui PPP;
                                                                             •	 Penguatan jalan untuk mengangkut produk peternakan dari sentra industri pengolahan daging dan non
                                                                                 daging ke pelabuhan lokal terdekat;
                                                                             •	 Penguatan pelabuhan lokal terdekat untuk mengangkut dan memasarkan produk ternak sapi ke wilayah
                                                                                 lain terutama Jakarta dan Surabaya. Pelabuhan laut Marapokot di Kabupaten Nagekeo akan dikembangkan
                                                                                 untuk mendistribusikan hasil peternakan dan perikanan;
                                                                             •	 Penguatan Bandar Udara Mbai atau dikenal dikenal dengan nama Bandara Surabaya II yang akan difungsikan
                                                                                 untuk mengangkut produk peternakan dan perikanan;
                                                                             •	 Pembangunan pembangkit listrik baru yang dapat meningkatkan ketersediaan listrik khususnya untuk
                                                                                 wilayah Nusa Tenggara;
                                                                             •	 Penyediaan air bersih untuk menjamin ketersediaan pakan ternak terutama pada musim kemarau
                                                                                 khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara.

                                                                             SDm dan IPTEK Upaya peningkatan produksi dan pengembangan peternakan dilakukan melalui:
                                                                             •	       Menjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun dengan teknologi pakan murah untuk pemenuhan
                                                                                      kebutuhan daging lokal dari produksi dalam negeri;
                                                                             •	       Mengadakan pelatihan dan pendampingan kelompok peternak dalam rangka penerapan program Good
                                                                                      Breeding Practice;
                                                                             •	       Mengembangkan teknologi untuk perbaikan mutu bakalan melalui metode inseminasi buatan, embrio
                                                                                      transfer atau rekayasa genetika dalam waktu panjang.

                                                                             Pengembangan kegiatan ekonomi utama peternakan di Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara akan difokuskan
                                                                             pada pengembangan kawasan agribisnis dengan industri utama pengolahan daging sapi (food animal industry) dan
                                                                             industri pendukung yaitu industri tepung tulang, kulit, pupuk organik dan biogas (non food animal industry). Produk
                                                                             peternakan tidak hanya dikonsumsi secara lokal, namun didistribusikan ke konsumen di wilayah lain.



                                                                             Kegiatan Ekonomi Lain
                                                                             Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara di atas, di koridor ini juga
                                                                             terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti tembaga. Kegiatan-kegiatan tersebut
                                                                             diharapkan dapat juga berkontribusi di dalam pengembangan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara secara menyeluruh.




                                                                             Investasi
                                                                             Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara teridentifikasi rencana investasi baru untuk
                                                                             kegiatan ekonomi utama Pariwisata, Perikanan, Peternakan serta infrastruktur pendukung sebesar sekitar IDR
                                                                             133 Triliun. Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara:

                                                                             Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara
                                                                             IDR Triliun
                                                                             150
                                                                                                                                                    67            133


                                                                                                                                                                   32      BUMN
                                                                             100
                                                                                                                                                                   33      Campuran

                                                                                                                                       7
                                                                                             58                 1
                                                                                                                                                                   16      Pemerintah
                                                                              50



                                                          Gambar 3.F.14:                                                                                           52      Swasta
                                                Nilai Investasi di Koridor        0                                                                                                     Sumber:
                                           Ekonomi Bali – Nusa Tenggara                                                                                                                 Analisis Tim
                                                                                         Pariwisata         Perikanan           Peternakan   Infrastruktur        Total
                                                                                                                                                                               Masterplan P3EI
                                                                                                                                                            Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                                                                                                 153



                                                                        Inisiatif investasi yang berhasil teridentifikasi tersebut dihimpun dari dana pemerintah, swasta dan BUMN
                                                                        serta campuran dari ketiganya.

                                                                        Di samping investasi di atas, ada pula beberapa investasi untuk kegiatan yang bukan menjadi kegiatan
                                                                        ekonomi utama di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara, tetapi menjadi bagian dari 22 kegiatan ekonomi
                                                                        utama yaitu tembaga dan migas dengan jumlah investasi sebesar IDR 34,9 Triliun. Selain itu, ada pula investasi
                                                                        dari beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan di MP3EI seperti emas dan
                                                                        sektor lainnya sebesar IDR 42 Triliun.


                                                                        Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara

                                                                                                                                                    Pemerintah           BUmN     Swasta


                    K5-(12,22)-1                 1        K5-(12, 19)-2           2          K5-(19, 22)-3       3          K4-(19)-4           4                K5-(22)-5              5

                    Denpasar - Pariwisata,                Lombok - Pariwisata,               Nagekeo - Peternakan,          Flores Timur -                       Kupang - Perikanan
                    Perikanan                             Peternakan                         Perikanan                      Peternakan

                    IDR 20,42 T                           IDR 30,12 T                        IDR 5,79 T                     IDR 0,43 T                           IDR 0,31 T




                                             1                    2                                                                                 4
                                                                                                                              3




                                                                                                                                                                     5




                                     Koridor Ekonomi Bali - Nusa Tenggara

            Ibukota Provinsi/Pusat Ekonomi                 Jalur Penghubung Pusat Ekonomi

            Simpul Kegiatan Peternakan                     Jalur Eksisting

            Simpul Kegiatan Pariwisata                     Jaringan Pelayaran Domestik

            Simpul Kegiatan Perikanan                     Pelabuhan



Gambar 3.F.15: Peta Investasi Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara
154     Masterplan P3EI
        Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara




                                                                                                                                                                                    Share Investasi terhadap
                                                                                             Kegiatan                                                                  Jumlah
                                                                                                                                                                                       Kegiatan Ekonomi
                          No      Nama Kode                         Lokus                    Ekonomi             Pelaku              Infrastruktur Pendukung          Investasi
                                                                                                                                                                                       Utama di seluruh
                                                                                              Utama                                                                 (IDR Triliun)
                                                                                                                                                                                          Koridor (%)
                                                                                                                                  Pelabuhan, Jalan Tol Nusa Dua-
                                                       Jimbaran, Bangli, Buleleng           Pariwisata        BUMN, Swasta                                               20,34                   35
                           1      K5-(12,22)-1                                                                                      Bandara Ngurah Rai-Benoa
                                                                 Badung                     Perikanan            BUMN                     Fasilitas Produksi             0,08                    0,2
                                                                 Lombok                     Pariwisata        BUMN, Swasta                     Bandara                   30,00                   51
                           2      K5-(12,19)-2
                                                                    Bima                    Peternakan         Pemerintah                 Jalan, Pelabuhan               0,12                    2
                                                      Nagekeo, Ngada, Manggarai
                                                                                            Peternakan           Swasta              Jalan, Pelabuhan, Bandara           5,30                    77
                           3      K5-(19,22)-3                  Timur
                                                             Nagekeo, Ende                  Perikanan     Pemerintah, Swasta              Jalan, Pelabuhan               0,49                    1
                                                      Timor Tengah Selatan, Flores
                           4        K5-(19)-4                                               Peternakan    Pemerintah, Swasta              Pelabuhan, Jalan               0,43                    6
                                                       Timur, Timor Tengah Utara
      Sumber:
      Data Olahan Tim      5        K5-(22)-5                    Kupang                     Perikanan     Pemerintah, Swasta              Jalan, Pelabuhan               0,31                    1


      Gambar 3.F.16:
      Aglomerasi Indikasi Investasi                                             Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama diatas, Pemerintah dan BUMN juga
                                                                                berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara. Berikut
                                                                                ini adalah nilai indikasi investasi infrastruktur untuk masing-masing tipe infrastruktur yang akan dilakukan oleh
                                                                                pemerintah, BUMN dan campuran.

                                                      Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN, dan Campuran (IDR Triliun)
                                                 50
                                                                                                                                                                                                       44
                                                                                                                                                                     4               1


                                                 40                                                                                 12                 1




                                                 30
                                                                                                                    3

                                                                                                   4

                                                               19                 0
                                                 20




                                                 10
                      Gambar 3.F.18:
      Indikasi Investasi Infrastruktur
       oleh Pemerintah, BUMN, dan
                           Campuran               0
                                                          Infrastruktur     Infrastruktur     Infrastruktur    Infrastruktur   Infrastruktur     Utilitas Air    Telematika      Infrastruktur         Total
                                                              Jalan          Pelabuhan       Power & Energy      Bandara         Rel Kereta                                         Lainnya



                                                                                Dalam jangka panjang, kegiatan kepariwisataan di koridor ini merupakan pendorong pembangunan ekonomi
                                                                                di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara melalui diversifikasi produk wisata, perluasan kawasan pariwisata
                                                                                dan pengembangan daya saing destinasi pariwisata secara berkelanjutan, maupun pengembangan pangsa
                                                                                pasar dengan daya beli tinggi. Pengembangan destinasi pariwisata dalam koridor ini sejalan dengan
                                                                                pembangunan infrastruktur sepanjang Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara.

                                                                                Pengembangan kegiatan peternakan secara konsisten akan diupayakan melalui pengembangan teknologi
                                                                                mutakhir untuk meningkatkan kualitas bibit sapi, pengintegrasian kegiatan peternakan dan tanaman pangan
                                                                                untuk menjamin sumber pakan ternak, pengembangan industri pengolahan daging dan non-daging (industri
                                                                                kulit, industri tulang, industri biogas, dan industri pupuk organik), dan peningkatan kapasitas infrastruktur
                                                                                jalan dan pelabuhan laut untuk mendistribusikan hasil produksi peternakan.
                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                  Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                                                                                                                       155




Pengembangan produktivitas perikanan laut memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan populasi
ikan melalui penjalinan kerjasama untuk pengembangan bibit unggul dan teknologi perikanan tangkap
dan budidaya serta teknologi pengolahan produk perikanan. Selain itu pengembangan infrastruktur dan
fasilitas penunjang sangat penting dalam pengembangan kegiatan perikanan. Kegiatan hilir peternakan
dan perikanan, seperti pengolahan daging dan pengalengan ikan maupun industri makanan lainnya, secara
konsisten akan didukung pemerintah melalui penyediaan infrastruktur fisik maupun insentif/disinsentif dan
deregulasi agar membangun iklim usaha yang kondusif.

Struktur tata ruang Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara dikembangkan dengan menitikberatkan pada
konektivitas darat, laut dan udara yang menghubungkan baik antar pulau maupun antar provinsi dengan
mempertimbangkan kondisi geografis koridor ini yang berupa gugus pulau. Sistem konektivitas ini akan
mendukung seluruh kegiatan ekonomi utama (pariwisata, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan lainnya
yang memiliki nilai investasi tinggi seperti migas, emas dan tembaga. Namun perlu diperhatikan bahwa
eksplorasi pertambangan tidak diprioritaskan pada koridor ini karena akan memberikan dampak negatif
pada kegiatan pariwisata, perikanan, dan peternakan. Prioritas peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan
udara diberikan pada pelabuhan yang telah ada dan berdekatan dengan lokus kegiatan ekonomi utama
agar lebih efektif, efisien dan meminimalkan biaya transportasi. Selain itu, rencana tata ruang baik tingkat
provinsi maupun kabupaten harus mampu mengakomodasi dan menjamin ketersediaan lahan untuk
kegiatan pariwisata, perikanan, dan peternakan terutama untuk lahan penggembalaan, efektif, efisien dan
meminimalkan biaya transportasi. Selain itu, rencana tata ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten
harus mampu mengakomodasi dan menjamin ketersediaan lahan untuk kegiatan pariwisata, perikanan, dan
peternakan terutama untuk lahan penggembalaan.
156   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                     Tema Pembangunan:                             Terdiri dari 7             Kegiatan Ekonomi Utama:
         Koridor                                                                                   Pusat Ekonomi:
                                                                                                                              • Pertanian Pangan - MIFEE
         Ekonomi Papua –                             Pusat Pengembangan                            • Sofifi
                                                                                                   • Ambon
                                                                                                                 • Timika
                                                                                                                 • Jayapura
                                                                                                                              • Tembaga
                                                                                                                              • Nikel
                                                     Pangan, Perikanan, Energi,
         Kepulauan Maluku                            dan Pertambangan Nasional.
                                                                                                   • Sorong
                                                                                                   • Manokwari
                                                                                                                 • Marauke    • Minyak dan Gas Bumi
                                                                                                                              • Perikanan




                                            Sofifi




                                                                                   Teluk Bintuni




                                                               Klaster Industri
                                                               Jalur Eksisting


                                                               Jalur Trans Papua
                                                               Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
                                                                                                                                            Merauke
                   Simpul Pengolahan Nikel                     Pelabuhan
                                                                                                                                                                                                             Masterplan P3EI
                                                                                                                                                                                   Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                                                                                                                   157



                           Overview Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                           Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku
                           dan Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan tema pembangunannya, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan
                           Maluku merupakan pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional.
                           Secara umum, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Maluku memiliki potensi sumber daya alam
                           yang melimpah, namun di sisi lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam upaya
                           mendorong perekonomian di koridor ini, antara lain:
                           • Laju pertumbuhan PDRB di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku dari tahun 2006 – 2009, tergolong
                               relatif tinggi, yakni sebesar 7 persen, namun besaran PDRB tersebut relatif kecil dibanding dengan koridor
                               lainnya;

                                          Perekonomian Papua Tumbuh di Atas                                                                                 Daerah ini juga tumbuh dari ekonomi
                                            Pertumbuhan Rata-rata Nasional                                                                                        basis yang sangat kecil

                                   PDRB Berdasarkan Harga Konstan Pertumbuhan Tahunan untuk                                                  PDRB Harga berlaku antar Daerah, 2009 (IDR Tn)
                                   Daerah (2006-2009)
                                                                    Rata-rata 5,6 5,9
                                                                     Nasional         Jakarta                                                1.500
                                   Papua-Kep. Maluku                                                            7,0

                                                                                                                                                                              1.073,0
                                                Sulawesi                                                        7,1
                                                                                                                                             1.000

                                              Kalimantan                                     4,0

                                                                                                                                                 500                                      422,0
                                                     Jawa                                             5,6
                                                                                                                                                                                                    205,0
                                               Sumatera                                         4,4                                                                                                            123,0      92,9

                                                                                                                                                        0
                                                                                                                                                                  Jawa        Sumatera   Kalimantan Sulawesi   Bali dan   Papua
                                                -2%            0%              2%          4%              6%         8%                                                                                         Nusa     - Kep.
                                                                                                                                                                                                               Tenggara   Maluku
         Gambar 3.G.1:
                                                                                                                                                  Sumber: Provinsi dan Kabupaten dalam angka, Badan Pusat Statistik
     PDRB antar Daerah



                           •        Disparitas yang besar terjadi di antara kabupaten di Papua. Sebagai contoh, PDRB per kapita Kabupaten
                                    Mimika adalah sebesar IDR 240 juta, sementara kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata PDB per
                                    kapita nasional (IDR 24,26 juta);


                           PDRB per Kapita (IDR Juta), 2009                                                                                                 Laju Pertumbuhan PDRB ‘09
                                 240
                           240                                                                                                                                                    15%



                           220
                                                                                                                                                                                  10%


                            40

                                                                                                                                                                                  5%
                                                 23                                                             22
                                                                                                                                                                                  PDRB Nasional
                            20                               17
                                                                                                      13                                                     16                   per Kapita
                                                                       13                                                          12         12                         12
                                                                                            9                                                                                     IDR 24,26 Juta
                                                                                    5                                      5
                               0                                                                                                                                                  0%
                                       Kab.
                                     Mimika

                                                    Kota
                                                Jayapura

                                                             Kab.
                                                           Nabire

                                                                        Kab.
                                                                    Jayapura

                                                                                 Kab.

                                                                                           Kab.
                                                                                         Puncak
                                                                                Paniai


                                                                                           Jaya
                                                                                                      Kab.
                                                                                                   Keerom

                                                                                                              Kab.
                                                                                                             Sarmi

                                                                                                                          Kab.
                                                                                                                      Tolikara

                                                                                                                                     Kab.
                                                                                                                                 Waropen

                                                                                                                                                 Kab.
                                                                                                                                            Manokwari

                                                                                                                                                                 Kab.
                                                                                                                                                                Teluk
                                                                                                                                                              Bintuni
                                                                                                                                                                 Kab.
                                                                                                                                                                Teluk
                                                                                                                                                            Wondama




                                        PDRB per Kapita                        Laju PDRB pertumbuhan
                                                                               2009 atas dasar harga
          Gambar 3.G.2:                                                        konstan 2000
  PDRB per Kapita antar
Daerah di Provinsi Papua            Sumber: Badan Pusat Statistik
158    Masterplan P3EI
       Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




      Kepadatan Populasi, 2010 (per Km2)
                                                                                  •   Investasi yang rendah di Papua disebabkan oleh tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang
       1.100                                                                          rendah;
                                                       1.055                      •   Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana
                                                                                      pengairan;
       1.000
                                                                                  •   Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi;
                                                                                  •   Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi memberikan tantangan khusus dalam
         200                                                                          pembuatan program pembangunan di Papua. Kepadatan populasi Papua adalah 12,6 jiwa/km2, jauh lebih
                                                                                      rendah dari rata-rata kepadatan populasi nasional (124 jiwa/km2).
                                                                Rata-rata
         100                                    105             Indonesia = 124
                                       92,5                                       Strategi pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan
                              25
                                                                                  Ekonomi utama, yaitu Pertanian Pangan - MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate), Tembaga, Nikel,
                     12,6
            0                                                                     Migas, dan Perikanan.
                Papua-
                Kep. Maluku


                                                               Gambar 3.G.3:
                                   Kepadatan Populasi antar Pulau di Indonesia




      Pertanian Pangan - MIFEE
                                                                                  Dalam rangka mengantisipasi krisis pangan dan energi, maka Kawasan Merauke telah ditetapkan sebagai
                                                                                  lumbung pangan dan energi di Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan kawasan ini memiliki
                                                                                  potensi lahan datar dan subur. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan MIFEE (Merauke
                                                                                  Integrated Food & Energy Estate). MIFEE merupakan kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang
                                                                                  dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
                                                                                  (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern.

                                                                                                                        Peta Arahan KSPP Pada Grand Design MIFEE



                                                                                                                                                                                                KSPP IV
                                                                                                                                                                      KSPP X Selil
                                                                                                                                                                       KSPP X Selil              Bian
                                                                                                                                     KSPP VI Wanam
                                                                                                                                     KSPP VI Wanam                                          X
                                                                                                                                                                KSPP IX Nakias
                                                                                                                 KSPP VIII Tabonji
                                                                                                                 KSPP VIII Tahonji



                                                                                                                                                                 IX                             IV
                                                                                                                                                     VI
                                                                                                                                      VIII
                                                                                                                                                     KAB. MERAUKE                     II
                                                                                                                                                     VII
                                                                                                                                                                         V                           III
                                                                                                                                                                                            I


                                                                                                                      KSPP VII Tubang                                  KSPP II
                                                                                                                                          KSPP V Okaba                Kali Kumb
                                                                                                                                                                             KSPP I
                                                                                                                                                                        Greater Merauke
                                                                                                                                                                                                KSPP III
                                                                                                                                                                                                Yeinan
                                                             Gambar 3.G.4:
                                                   Peta Area MIFEE di Papua                                                                               Sumber: Grand Design MIFEE, Kementerian Pertanian, 2010
                                                                                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                                                                                    Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                                                                                159



                                                              Pengembangan MIFEE dialokasikan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian
                                                              (KSPP). Lokasi sebaran KSPP tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.G.4 Sebagai prioritas pengembangan MIFEE
                                                              jangka pendek (2011 – 2014) maka dikembangkan klaster I sampai IV, seluas 228.023 Ha. Empat Klaster Sentra
                                                              Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten
                                                              Merauke. Untuk jangka menengah (kurun waktu 2015 – 2019) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra
                                                              produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta perikanan darat
                                                              di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 – 2030)
                                                              diarahkan terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan
                                                              dan perkebunan serta perikanan di Klaster Nakias dan Selil.

                                                              Tanaman yang akan ditanam di Kawasan MIFEE antara lain padi, jagung, kedelai, sorgum, gandum, sayur dan
                                                              buah-buahan, serta peternakan seperti ayam, sapi, kambing, kelinci serta tanaman non-pangan seperti tebu,
                                                              karet, dan kelapa sawit.




                                                                            KSPP                           Luas                                Komoditi
                                                                KSPP-1 Greater Merauke                  44.239 Ha                     Padi sawah, jagung, padi gogo

                                                                    KSPP-2 Kali Kumb                    50.140 Ha           Tebu, ternak sapi, jagung, kacang tanah dan kedelai

                                                                       KSPP-3 Yeinan                    80.717 Ha       Jagung, kacang tanah, kedelai, buah-buahan dan ternak sapi

                                                                        KSPP-4 Bian                     52.926Ha            Kacang tanah, sawit, buah-buahan dan ternak sapi

                                                                       KSPP-5 Okaba                     27.705 Ha                       Padi sawah dan ternak sapi

                                                                      KSPP-6 Wanam                     112.599 Ha         Perikanan, jagung, sagu dan padi sawah dan ternak sapi

                                                                       KSPP-7 Tubang                   295.904 Ha              Peternakan, padi sawah, sagu dan ternak sapi

                                                                       KSPP-8 Tabonji                  315.142 Ha                    Peternakan, padi sawah dan sagu

                                                                       KSPP-9 Nakias                   173.971 Ha        Jagung, kacang tanah, kedelai, padi sawah dan ternak sapi
                                               Tabel 3.G.5:
                              Arahan Komoditi Per Klaster               KSPP-10 Selil                   65.280 Ha                   Perkebunan sawit dan ternak sapi
                          Sentra Produksi Pertanian (KSPP)
                                        di Kawasan MIFEE
                                                              Sumber: Grand Design MIFEE, Kementerian Pertanian, 2010




40                            37,0     Pertumbuhan
                   35,6                Produksi/Ton
            31,9                                              Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gula, maka produksi tebu menjadi salah satu aktivitas di MIFEE.
     31,0
30                                                            Papua sangat berpotensi untuk menjadi penghasil tebu yang besar karena memiliki lahan untuk produksi tebu
                              17,5     Malaysia       4,2%
                   17,6                                       terluas di luar Jawa yaitu sebesar 500.000 Ha atau 47 persen dari total lahan tebu di luar Pulau Jawa.
     15,8   15,3
20
                                                              Selain tebu, bahan non-pangan lainnya yang akan dikembangkan di MIFEE adalah kelapa sawit. Industri kelapa
                                                              sawit menghasilkan devisa negara terbesar diluar minyak dan gas bumi. Indonesia merupakan penghasil
10                                     Indonesia      7,8%    kelapa sawit terbesar di dunia, yaitu menghasilkan 43 persen dari total produksi minyak mentah sawit (Crude
     15,6   16,6   18,0       19,5
                                                              Palm Oil/CPO) dunia. Pertumbuhan produksi kelapa sawit di Indonesia sebesar 7,8 persen per tahun lebih
 0                                                            tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya sebesar 4,2 persen per tahun.
     2007   2008   2009       2010


                                            Gambar 3.G.6:
                              Produksi Minyak Kelapa Sawit
                          Indonesia dan Malaysia (Juta Ton)
160   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                                          Meskipun tidak begitu luas di bandingkan wilayah lain di Indonesia, Papua memiliki lahan yang dapat
                                                                          dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.G.7 di bawah ini.


                                                                              Area untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia, 2009

                                                                              Juta Ha                           70%                                                       26%                                   4%
                                                                              7,5
                                                                                                                                                                                                              0,02      0,03     6,92
                                                                                                                                                                                                   0,24
                                                                                                                                                                                         0,38
                                                                                                                                                                                0,33
                                                                                                                                                                   0,58
                                                                              6,0
                                                                                                                                                      0,51
                                                                                                                                         0,49
                                                                                                                1,20        0,31
                                                                              4,5


                                                                                                     1,33
                                                                              3,0


                                                                                          1,50
                                                                              1,5



                                                                               0
                                                         Gambar 3.G.7:
                                                                                          Riau     Sumatera Sumatera      Naggroe Sumatera Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Sulawesi              Papua      Jawa      Total
                                                 Area untuk Perkebunan                              lainnya   Utara        Aceh     Barat     Barat     Tengah     Selatan    Timur
                                                        Kelapa Sawit di                                                  Darusalam
                                                              Indonesia             Sumber: Euromonitor; Data Konsultan; AISI; Tim Analisis




                                                                          Apabila dibandingkan dengan Sumatera dan Kalimantan, Kelapa Sawit Papua memiliki produktivitas yang lebih
                                                                          rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bibit yang berkualitas rendah, penggunaan pupuk yang tidak
                                                                          memadai, kurangnya fasilitas penggilingan, serta waktu tempuh yang panjang dari perkebunan hingga tempat
                                                                          penggilingan.


                                                                          Produktivitas CPO (Ton/Ha)
                                                                          8
                                                                                                                       Potensi Produktivitas
                                                                                                                                                                                7,0
                                                                          6

                                                                                                                       Potensi Produktivitas rata-rata Malaysia
                                                                                                                                                                                4,6
                                                                          4


                                                                                                                                                                                  Rata-rata produktivitas CPO di Sumatera
                                                                          2             3,5                                        3,7
                                                                                                   3,1        2,4                               3,0          2,3                  Rata-rata produktivitas CPO di Kalimantan

                                                                                                                                                                                  Rata-rata produktivitas CPO di Papua dan Kep. Maluku
                                                                          0
                                                                                                 2008                                      2009

                                                                                     Peluang untuk meningkatkan rata-rata produktivitas
                                                                                       CPO pada Koridor Ekonomi Papua - Kep. Maluku
                                                      Gambar 3.G.8:
                                                 Produktivitas CPO di         Berdasarkan produktivitas perusahaan multi-nasional
                                            Koridor Ekonomi Papua –           Sumber: Indonesian Commercial Newsletter, Expert interviews
                                                        Kep. Maluku




                                                                          Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan pengembangan MIFEE tersebut, ada beberapa hal
                                                                          terkait regulasi yang harus dilakukan, antara lain:
                                                                          • Pengembangan lahan food estate secara bertahap;
                                                                          • Percepatan proses pelepasan kawasan hutan untuk food estate;
                                                                          • Sosialisasi pada masyarakat setempat tentang pelaksanaan dan manfaat program MIFEE bagi
                                                                              kesejahteraan masyarakat.
                                                                                                                   Masterplan P3EI
                                                                                         Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                     161




          Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan MIFEE juga memerlukan dukungan infrastruktur yang
          meliputi:
          • Penyiapan rencana pemeliharaan dan pengembangan jaringan prasarana sumber daya air dan reklamasi rawa;
          • Pengembangan pusat pelayanan dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian;
          • Pelabuhan laut di Merauke dan dermaga-dermaga di sepanjang Sungai Kalimaro, Sungai Bian;
          • Konektivitas darat yang menghubungkan kebun kelapa sawit dengan lokasi penggilingan dan pelabuhan;
          • Peningkatan dan pengembangan jalan & jembatan di masing-masing Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP);
          • Rehabilitasi dan Pembangunan Jaringan Tata Air di masing-masing KSPP;
          • Pembangunan Terminal Agribisnis, Pergudangan dan Pelabuhan Ekspor di Serapuh & Wogikel;
          • Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Samudera Perikanan Merauke dan Pelabuhan Merauke;
          • Pembangunan Pabrik Pupuk Organik di Wasur, Serapuh, Tanah Miring SP VII, Wapeko, Onggaya, Sota dan
              Proyek Amoniak Urea di Tangguh;
          • Pembangunan PLT Biomasa di Merauke & Tanah Miring.

          SDM dan IPTEK Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan MIFEE juga
          memerlukan dukungan terkait pengembangan SDM dan IPTEK, yaitu:
          • Penyiapan sumber daya manusia berkualitas melalui pelatihan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas
             perguruan tinggi;
          • Penyediaan bantuan modal bagi kelompok tani dan teknologi budidaya pertanian berbasis IPTEK;
          • Pembangunan balai penelitian & pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan di Merauke,
             Pengadaan peralatan alat dan mesin pertanian (traktor, planter, reaper, power threser, mini combine, pompa air);
          • Pendirian Sekolah Kejuruan Pertanian dan Balai Latihan Tenaga Kerja Pertanian di tiap KSPP;
          • Penyiapan teknologi budidaya pertanian dan perkebunan berbasis IPTEK (pra dan pasca panen) di Merauke.


Tembaga
          Papua memiliki sumber daya mineral tembaga dan emas yang melimpah. Sebesar 45 persen cadangan tembaga
          nasional berada di Papua. Secara umum, berikut adalah gambaran rantai nilai dari kegiatan ekonomi utama
          tembaga:



                 Pertambangan                   Peleburan               Penyulingan               Penyulingan akhir

               Konsentrasi                     Anoda                   Katoda                      Beragam
          Gambar 3.G.9:
          Rantai Nilai Kegiatan Pertambangan Tembaga
162     Masterplan P3EI
        Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                                           Indonesia memegang peranan penting dalam rantai nilai pertambangan, peleburan, dan pemurnian. Dalam kurun
                                                                           waktu 2004 – 2009, secara keseluruhan, ekspor tembaga Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,24
                                                                           persen. Peningkatan rata-rata tertinggi dialami oleh ekspor copper catode, yaitu sebesar 14,32 persen.

                                                                                     500
                                                                                     450
                                                                                     400
                                                                                     350                                                                                Produk Tembaga




                                                                          Ribu Ton
                                                                                     300                                                                                Copper Catoda
                                                                                                                                                                        Tembaga Batangan
                                                                                     250
                                                                                                                                                                        Bar, Profile, Kawat
                                                                                     200
                                                                                                                                                                        Tembaga Lembaran (Sheet, Foil)
                                                                                     150
                                                                                                                                                                    Produk Tembaga Lainnya
                                                                                     100
                                                                                       50
                                                       Gambar 3.G.10:                   0
                                                       Ekspor Tembaga                            2004     2005        2006      2007       2008      2009
                                                   Indonesia (Ribu Ton)
                                                                             Sumber: BPS




                                                                           Sampai saat ini Papua telah mengembangkan pemanfaatan bahan tambang non migas berupa tembaga, emas
                                                                           dan perak. Tembaga merupakan bahan tambang yang menghasilkan nilai terbesar di Papua yaitu sebesar USD
                                                                           4,16 Miliar di tahun 2009, seperti terlihat pada Gambar 3.G.11


      USD Juta
                                                                           Produksi tembaga di Indonesia meningkat dengan tajam di tahun 1990-an. Namun, belakangan ini produksi
      5.000
                                                                           tembaga mengalami stagnasi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

                   4.161
      4.000
                                                                              Ribu Metrik Ton                                            USD/Ton
                                                                                1.500                                                    8.000                    Harga Tembaga

      3.000
                                  2.669                                                                                                  6.000
                                                                                     1.000

      2.000                                                                                                                              4.000

                                                                                      500
                                                                                                                                         2.000
      1.000

                                                                                        0                                                    0
                                                   152                                       0                        5
          0                                                                                                                                10                      15                            Gambar 3.G.12:
                                                                                                    ‘90                   ‘95          ‘00   ‘03   ‘04 ‘05 ‘06 ‘07
                 Tembaga          Emas             Perak                                                                                                                                         Jumlah Produksi
                                                                                                                                                     Tahun 1990-2007
                                                                                                   Produksi Tembaga                                                                           Tembaga Indonesia
              Sumber: Data 2009


      Gambar 3.G.11:
      Total Bahan Tambang
      non-Migas di Papua                                                   Khusus untuk produksi tembaga di Papua, terjadinya kondisi stagnasi produksi tembaga lebih disebabkan oleh
                                                                           beberapa masalah di bidang tenaga kerja dan juga terjadinya bencana alam di lokasi pertambangan. Eksplorasi
                                                                           dan pengolahan tembaga di Indonesia saat ini sebagian besar terpusat di Timika (Kabupaten Mimika). Namun,
                                                                           ekplorasi yang memerlukan biaya tinggi dan seringnya terjadi tanah longsor menyebabkan potensi lokasi
                                                                           penambangan lainnya belum dapat dikembangkan. Selain itu, risiko ketidakpastian peraturan menghambat
                                                                           pengembangan industri tembaga di Papua.

                                                                           Hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah adalah dengan
                                                                           memanfaatkan rantai nilai di peleburan dan pemurnian, memperbaiki peraturan dan perencanaan,
                                                                           mendorong kesinambungan serta membangun kawasan industri pengolahan tembaga.
                                                                                                              Masterplan P3EI
                                                                                    Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                163




        Saat ini, Indonesia hanya memiliki satu smelter dan refiner di Gresik, Jawa Timur dan telah direncanakan ada
        tiga smelter yang akan beroperasi di Maros Sulawesi Selatan pada tahun 2013, di Bontang dan Timika pada
        tahun 2014. Dengan beroperasinya ketiga smelter terbaru tersebut, diharapkan terjadi peningkatan surplus
        produksi tembaga, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam/luar negeri.

        Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan strategi pengembangan kegiatan ekonomi utama
        tembaga, ada beberapa hal terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, yaitu:
        • Mendorong realisasi pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dengan membangun Kawasan
           Industri Tembaga di Timika sebagai lokasi industri pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga dan
           industri-industri hilir lainnya (anoda, katoda, slab, billet, powder, wire, wire rod, cable).
        • Revisi PP No. 62 Tahun 2008 tentang Pengembangan Pertambangan, untuk mendorong terciptanya iklim
           investasi yang baik, mendorong peningkatan usaha eksplorasi, dan menjamin pelestarian lingkungan
           hidup di kawasan pertambangan.
        • Pemantapan alokasi ruang kawasan pertambangan pada dokumen RTRW Kabupaten/Provinsi di Papua;
        • Peleburan dan pemurnian tembaga di Timika;
        • Pembangunan pabrik pengolahan logam berat (TiO2).

        Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama tembaga juga memerlukan
        dukungan infrastruktur yang meliputi:
        • Pembangunan pembangkit listrik non-diesel serta pembuatan energi bersih off-grid untuk daerah
            eksplorasi yang jauh dan tersebar;
        • Peningkatan fasilitas pelabuhan seperti fasilitas pemrosesan kargo serta peningkatan konektivitas ke
            Bandar Udara Jayapura;
        • Peningkatan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika;
        • Peningkatan infrastruktur bagi penambangan bawah tanah pada Kontrak Karya Area Blok A di Mimika;
        • Pembangunan jalan akses dari Kawasan Industri Tembaga ke Pelabuhan Timika;
        • Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Urumuka;
        • Pembangunan instalasi pengolahan limbah, air bersih, sarana jalan, drainase dan penghijauan di kawasan
            industri dan sekitarnya;
        • Pembangunan instalasi jaringan sistem informasi & telekomunikasi di Kawasan Industri Tembaga Timika.

        SDM dan IPTEK Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan
        kegiatan ekonomi utama tembaga juga perlu dukungan terkait pengembangan IPTEK dan sumber daya
        manusia, yaitu:
        • Pembentukan Pusat disain & Rekayasa Teknologi Tembaga di Timika;
        • Penyiapan SDM di bidang industri tembaga melalui Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian
            dipusatkan di Timika;

Nikel   • Pemberian fasilitasi bantuan peralatan teknologi tembaga.




        Kegiatan pertambangan nikel dengan produksi sekitar 190 Ribu Ton per tahun, menjadikan Indonesia
        produsen nikel ke-4 dari 5 negara dunia yang bersama-sama menyumbang lebih dari 60 persen nikel dunia.
        Indonesia juga memiliki 8 persen cadangan nikel dunia oleh karena itu industri pengolahan nikel sangat layak
        untuk dipercepat dan diperluas pembangunannya.
164   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                                            Akibat resesi global, permintaan nikel sempat menurun dalam kurun waktu tahun 2006 – 2008. Namun
                                                                            demikian, diperkirakan permintaan nikel akan kembali meningkat mulai tahun 2010 untuk memenuhi
                                                                            kebutuhan Cina dan Taiwan yang semakin besar. Diperkirakan harga jual nikel akan mencapai USD 8 per pon
                                                                            pada tahun 2012, setelah mencapai mencapai titik terendah pada tahun 2009, yakni USD 6,7 per pon.


                                                                                                                                                            Produksi Tambang Nikel
                                                                                                                                                            Berdasarkan Negara (2007)


                                                                                                                                               (Ribu Ton)
                                                                                                                                                                                                      lainnya
                                                                                                                                                 1.500
                                                                                                                                                                                                      Filipina
                                                                                                                                                                                                      Kuba
                                                                                                                                                                                                      Brazil
                                                                                                                                                 1.000                                                Cina
                                                                                                                                                                                                      Kolombia
                                                                                                                                                                                                      Kaledonia Baru
                                                                                                                                                                                                      Indonesia
                                                                                                                                                   500
                                                                                                                                                                                                      Australia
                                                                                                                                                                                                      Kanada
                                                                                                                                                                                                      Rusia
                                                                                                        5 terbesar penghasil nikel
                                    Gambar 3.G.13:
                                                                                                                                                     0
                                 Sumber Nikel Dunia      Sumber: Internastional Nickel Study Group      6 - 15 terbesar penghasil nikel




                                                                            Di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, nikel terdapat di Weda, Kab. Halmahera Tengah, Maluku
                                                                            Utara. Tantangan terbesar dalam percepatan dan perluasan kegiatan pertambangan nikel adalah menciptakan
                                                                            industri hilir dari pertambangan nikel khususnya dalam pemurnian (refining) hasil produksi nikel. Indonesia
                                                                            belum memilki fasilitas pemurnian nikel padahal kegiatan pemurnian memberikan nilai tambah yang sangat


                                                                               Penambangan                                    Smelting (Hulu)                         Refining (Hilir)
                                                     Gambar 3.G.14:            Penambangan biji nikel termasuk               Semi Processed nickel Matte atau         Hasil produk nikel kadar tinggi dengan
                                                        Rantai Nilai           kegiatan penggerusan, pengeringan             feronikel sebagai bahan pengolahan       konsentrasi nikel > 99% untuk hasil
                                                 Pertambangan Nikel            dan pemilahan                                 lanjutan                                 akhir nikel


                                                                            tinggi.

                                                                            Pada saat ini, lebih dari 50 persen nikel yang diekspor dalam bentuk bijih nikel. Dari 190 Ribu Ton Bijih nikel
                                                                            yang diproduksi Indonesia per tahunnya, hanya sekitar 80 Ribu Ton nikel yang diekspor dalam bentuk matte.
                                                                            Selain itu, pengolahan nikel hanya sebatas kegiatan pertambangan dan peleburan, belum dalam bentuk
                                                                            produk dengan pertambahan nilai yang lebih tinggi, sehingga perlu dikembangkan industri pengolahan nikel
                                                                            yang bernilai lebih tinggi.

                                                                            Kendala lain dalam pertambangan nikel adalah terhambatnya peningkatan tahap kegiatan eksplorasi
                                                                            menjadi tahap operasi dan produksi atau pembukaan area baru karena lambatnya penerbitan Izin Usaha
                                                                            Pertambangan, yang biasanya terkait dengan lambatnya pengurusan Izin Pinjam Pakai Lahan Hutan atau
                                                                            lambatnya penerbitan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

                                                                            Beberapa tantangan investasi di pertambangan nikel, adalah masalah regulasi yang belum konsisten antara
                                                                            Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antara kementerian satu dan lainnya. Selain itu, investor juga masih
                                                                            menghadapi masalah perizinan pertambangan nikel. Di lain pihak, pertambangan nikel juga menimbulkan
                                                                            beberapa masalah lingkungan, seperti polusi udara, penurunan kualitas tanah, sengketa tanah, dan gangguan
                                                                            ekosistem, disamping tantangan sosial berupa banyaknya imigran dari luar kawasan.
                                                                                                                                           Masterplan P3EI
                                                                                                                 Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                                             165




                                 Oleh karena itu, strategi utama pengembangan industri nikel adalah meningkatkan kegiatan investasi
                                 pertambangan nikel yang memenuhi aspek lingkungan dan aspek sosial.

                                 Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan strategi pengembangan nikel, ada beberapa hal terkait
                                 regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, antara lain:
                                 • Penyederhanaan peraturan dan birokrasi (antar lembaga dan kementerian) untuk mempermudah kegiatan
                                     memulai dan mengoperasikan pertambangan;
                                 • Perbaikan peraturan terkait pertanahan yang koheren;
                                 • Perbaikan kelembagaan untuk membuat investasi di pertambangan nikel lebih menarik (pada saat ini terdapat
                                     inefisiensi seperti akuisisi tambang, pembuatan kontrak, dan sebagainya);
                                 • Peningkatan koordinasi berbagai kementerian. Contohnya adalah perlu adanya koordinasi antara Kementerian
                                     ESDM dan Kementerian Kehutanan mengenai izin melakukan pertambangan termasuk di daerah tertinggal;
                                 • Perbaikan aturan penggunaan lahan dan peraturan yang lain dalam pemberian izin pertambangan kepada
                                     perusahaan;
                                 • Penguatan industri hilir nikel dengan diupayakan adanya fasilitasi kemitraan dan sinergi yang kuat antara
                                     industri Ferro Nikel dengan industri hulu dan hilirnya;
                                 • Dukungan Pemerintah berupa pemberian insentif investasi kepada investor.

                                 Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama nikel juga memerlukan
                                 dukungan infrastruktur yang meliputi:
                                 • Pembangkit listrik (ketersediaan energi);
                                 • Akses jalan antara tambang dan fasilitas peleburan dan pemurnian;
                                 • Infrastruktur pelabuhan laut yang dapat melayani pengiriman peralatan dan bahan dari daerah lain.


Minyak dan Gas Bumi
                                 Sektor minyak dan gas, merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Dari total
                                 penerimaan negara sebesar IDR 235 Triliun pada sektor energi dan sumber daya mineral pada tahun 2009,
                                 kontribusi minyak dan gas sebesar IDR 182,63 Triliun. Pemerintah Indonesia telah menentukan target
                                 pertumbuhan yang tinggi, yang membutuhkan energi dan investasi untuk merealisasikannya. Untuk itu,
                                 dibutuhkan investasi yang besar untuk merealisasikan potensi geologis seiring dengan pergerakan industri
                                 minyak dan gas ke wilayah yang memiliki tantangan yang lebih besar.

                                 Hasil Produksi minyak dan gas bumi dapat dikatakan separuh dari produksi energi fosil di Indonesia, disamping
                                 batu bara. Pada tahun 2008 produksi migas sebesar 47,64 persen dari produksi energi fosil Indonesia, seperti
                                 yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.


                   Doc. Antara


                                                 Hasil Produksi Energi Fosil di Indonesia dalam Ribuan BOEPD



                                                             1.746                2.221                  2.460                        2.551
                                       1.315

                                       1.478                 1.461                1.445                  1.369                        2.343

                                       1.095                 1.062                1.006                   954                          978

            Gambar 3.G.15:             2004                   2005                2006                    2007                         2008
        Produksi Energi Fosil
                  Indonesia        Minyak Bumi         Gas Bumi      Batubara                   Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
166   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                                      Peranan BBM masih mendominasi dalam pemakaian energi nasional, disusul oleh gas, batubara, listrik dan


                                                                         BBM dalam Pemakaian Energi Nasional

                                                                                                    2005

                                                                                       Listrik       LPG

                                                                                        11%          1%
                                                                        Gas
                                                                                                                                   BBM
                                                                       16%
                                                     Gambar 3.G.16:                                                                60%
                                                 Peranan BBM dalam      Batubara
                                                   Pemakaian Energi
                                                                              12%
                                                           Nasional                 Total: 606,13 Juta Setara Barel Minyak (SBM)         Sumber: Handbook EE 2006




                                                                      LPG, seperti terlihat pada diagram di bawah ini.
                                                                      Migas memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan menjadi pilar yang kuat dalam
                                                                      pertumbuhan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Papua memiliki cadangan migas yang besar,
                                                                      minyak bumi di sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, Semai dan gas bumi di sekitar Teluk Bintuni. Upaya
                                                                      mengoptimalkan produksi migas tersebut, dapat dilakukan dengan menyeimbangkan kapasitas ekspor dan
                                                                      impor migas, menyediakan iklim investasi yang positif, menyempurnakan beberapa perundang-undangan
                                                                      dan perizinan di sektor migas, serta mendorong pencapaian target lifting minyak bumi yang pada akhirnya
                                                                      berdampak pada harga minyak bumi.

                                                                      Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan strategi pengembangan migas, ada beberapa hal
                                                                      terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, antara lain:
                                                                      • Meningkatkan cadangan produksi melalui peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi;
                                                                      • Meningkatkan kemudahan investor dalam menjalankan kegiatan usahanya;
                                                                      • Meningkatkan ketersediaan informasi yang berkaitan dengan ketersediaan gas bumi;
                                                                      • Meningkatkan sinergi pemerintah dengan stakeholder terkait;
                                                                      • Penerapan single window atau one-stop-service dalam pengurusan ijin area eksplorasi dan produksi,
                                                                          sehingga permasalahan lintas sektor (tumpang tindih lahan dan dampak lingkungan) dapat diselesaikan
                                                                          secara cepat dan terpadu;
                                                                      • Menciptakan penawaran Production Sharing Contract (PSC) yang lebih menarik terutama untuk area yang
                                                                          sulit untuk dilakukan kegiatan eksplorasi (dengan cara menghilangkan capping dalam cost recovery dan
                                                                          menaikkan batas cost recovery);
                                                                      • Menyusun kesepakatan dan kontrak bagi hasil usaha migas bagi Pemerintah Daerah.

                                                                      Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama migas juga memerlukan
                                                                      dukungan infrastruktur yang meliputi:
                                                                      • Meningkatkan pengembangan infrastruktur gas bumi;
                                                                      • Pembangunan jaringan pipa transmisi di kawasan Teluk Bintuni;
                                                                      • Pembangunan jaringan distribusi di kawasan Teluk Bintuni;
                                                                      • Pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara di Sorong;
                                                                      • Pembangunan Jaringan Gas Kota di Sorong;
                                                                      • Pembangunan stasiun pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Stasiun Pengangkutan dan Penyimpanan Bulk Elpiji
                                                                          (SPPBE) di beberapa kabupaten yang terkonversi minyak tanah ke elpiji;

                                                                      SDM dan IPTEK Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan kegiatan
                                                                      ekonomi utama migas juga perlu dukungan terkait pengembangan SDM dan IPTEK yang dapat berupa:
                                                                      •   Pendirian Pusat Informasi Migas di Sorong;
                                                                      •   Pendirian Litbang Migas di Sorong.
                                                                                                                                                                                     Masterplan P3EI
                                                                                                                                                           Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                                                                                       167




Perikanan
                                                                Indonesia memiliki kedudukan penting di sektor perikanan. Dengan luasnya wilayah perairan di Indonesia,
                                                                maka Indonesia berpeluang untuk menjadi salah satu negara eksportir komoditas perikanan terbesar dunia.
                                                                Saat ini pertumbuhan produksi makanan laut mencapai 7 persen per tahun. Kondisi ini menempatkan
                                                                Indonesia sebagai salah satu produsen makanan laut terbesar di Asia Tenggara.

                                                                Sebagai contoh, untuk produksi ikan tuna, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara penghasil tuna
                                                                terbesar dunia. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya produksi perikanan di Indonesia dari tahun ke
                                                                tahun, yang masih didominasi perikanan tangkap. Total produksi perikanan di 2010 mencapai 10,83 juta ton,
                                                                naik 10,29 persen dibandingkan 2009 sebesar 9,82 juta ton.
                                                                              Juta Ton
                                                                                    12                                                                                                 10,83
                                                                                                                                                                  9,82
                                                                                    10                                                    8,86
                                                                                                                      8,24
                                                                                                  7,49
                                                                                      8
                                                                                                                                                                                     5,35 5,48
                                                                                      6                             5,04                5,00                  5,11
                                                                                                4,81                                                                 4,71
                                                                                                                                               3,86
                                                                                      4                                    3,19
                                                                                                       2,68
                                                                                      2


                                                                                                 2006                 2007                2008                    2009                 2010

                                                                                             Perikanan Tangkap                  Perikanan Budidaya            Total Produksi

                                                                Gambar 3.G.18: Total Produksi
                                                                Perikanan Indonesia
Indonesia adalah negara kedua dengan
pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara,
                                                                Periode 2009 – 2010, produksi perikanan budidaya meningkat 16,34 persen, lebih tinggi dari produksi perikanan
namun merupakan yang terbesar
                                                                tangkap yang meningkat 4,71 persen. Produksi terbesar diperoleh dari budidaya di laut, seperti tersaji dalam
 Produksi Perikanan (Juta Ton)
                                                  Pertumbuhan
 10                                                 Tahunan                                                                           Tahun                                   Kenaikan
                                                                        PRODUKSI PERIKANAN
                                           Indonesia   7%                                                                2009                          2010*)               Rata-Rata (%)
  8
                                                                   Perikanan Tangkap                                    5.107.971                     5.348.440                      4,71
  6                                                                Perikanan Laut                                       4.812.235                     4.846.880                      0,72
                                           Filipina    6,5%
                                                                   Perairan Umum                                          295.736                       501.560                     69,60
                                           Vietnam     10%
  4                                                                Perikanan Budidaya                                   4.708.563                     5.478.062                     16,34
                                           Thailand    0,4%
                                                                   Budidaya Laut                                        2.820.083                     3.385.552                     20,05
  2
                                                                   Tambak                                                  907.123                     990.403                       9,18
  0                                                                Kolam                                                   554.067                     627.643                      13,28
  2000     2002      2004        2006   2008
                                                                   Karamba                                                 101.771                     117.860                      15,81
                                                                   Jaring Apung                                            238.606                     272.705                      14,29
Gambar 3.G.17: Pertumbuhan
Produksi Perikanan Dunia
                                                                   Sawah                                                     86.913                     83.900                      -3,47
                                                                   Total                                                9.816.534                10.826.502                         10,29
                                                                Gambar 3.G.19: Produksi Perikanan Indonesia Periode 2009-2010
                                                                tabel di bawah ini.

                                                                Walaupun peluang di sektor perikanan ini cukup besar, tetapi ada beberapa tantangan yang perlu disikapi
                                                                untuk mencapai perkembangan sektor perikanan yang bisa meningkatkan kontribusi sektor perikanan pada
168   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                          Masterplan P3EI
Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                            169
170   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                                         PDRB Indonesia maupun daerah pada khususnya.
                                                                         Berdasarkan sebaran produksi perikanan di wilayah Indonesia, terlihat bahwa Koridor Ekonomi Papua –
                                                                         Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang memiliki produksi perikanan laut ke-5 terbesar di Indonesia.

                                                                         Untuk Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, kegiatan perikanan difokuskan di perairan Kepulauan
                                                                         Maluku karena potensinya yang sangat besar. Untuk itu Maluku ditetapkan menjadi Kawasan Lumbung Ikan
                                                                         Nasional. Sedangkan Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua tidak memiliki potensi perikanan sebesar Maluku.
                                                                         Kegiatan perikanan di Maluku Utara hanya bersifat pengolahan, dan distribusi hasil perikanan. Pengembangan
                                                                         perikanan di Maluku Utara akan dirintis dengan mengembangkan Mega Minapolitan Morotai sedangkan di
                                                                         Papua Barat dan Papua hanya terdapat kegiatan perikanan yang masih kecil sehingga pengembangannya perlu
                                                                         didorong sesuai dengan potensi yang ada.
                                                                          Produksi Perikanan, 2007 (Juta Ton)
                                                                         2,0



                                                                         1,5



                                                                         1,0       2,0            1,9
                                                                                                                1,6

                                                                         0,5                                                  1,1
                                                                                                                                             1,0

                                                                                                                                                           0,4
                                                      Gambar 3.G.20:       0
                                                 Produksi Perikanan di
                                                                                 Sulawesi       Sumatera        Jawa       Bali & Nusa      Papua -     Kalimantan
                                                    Wilayah Indonesia                                                       Tenggara      Kep. Maluku




                                                                         Di Maluku, sektor pertanian berkontribusi paling besar dalam membentuk perekonomian Maluku untuk tahun
                                                                         2009, yaitu sebesar 33 persen. Diantara seluruh sub sektor pertanian, sektor perikanan merupakan sub-sektor
                                                                         yang mengalami peningkatan yang paling besar yaitu sebesar 1,86 persen pada tahun 2009.

                                                                         Tercatat Provinsi Maluku membukukan kenaikan sekitar 24 persen dari produksi perikanan tangkapnya antara
                                                                         tahun 2001 sampai 2006 (DKP, 2006). Masih di tahun yang sama, bila dibandingkan dengan data produksi perikanan
                                                                         tangkap dari provinsi yang lain, maka terlihat bahwa Maluku tercatat sebagai provinsi dengan persentase kenaikan
                                                                         produksi perikanan tangkap terbesar di Indonesia.

                                                                         Saat ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi perikanan Maluku ada di Laut Banda,
                                                                         Laut Seram dan Laut Arafura. Ketiga lokasi potensial itu disebut golden fishing ground. Kementerian Kelautan
                                                                         dan Perikanan juga akan membuat simpul pengolahan industri perikanan di Maluku, yakni di Tual, Ambon dan
                                                                         Seram.

                                                                         Pembangunan budidaya perikanan Maluku mempunyai peluang yang sangat besar dilihat dari lingkungan
                                                                         strategis dan potensi sumberdaya yang tersedia, yakni berupa:
                                                                         • peningkatan jumlah penduduk dunia membutuhkan semakin banyak penyediaan ikan;
                                                                         • pergeseran pola konsumsi masyarakat dunia ke produk perikanan;
                                                                         • tuntutan penyediaan makanan bermutu tinggi dan memenuhi syarat kesehatan;
                                                                         • keunggulan komparatif terhadap pasar dunia karena letaknya yang relatif dekat dengan negara tujuan
                                                                              ekspor, seperti Jepang;
                                                                         • memiliki potensi sumber daya lahan yang sangat besar, akan tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal;
                                                                         • rendahnya kualitas mutu produk olahan ikan sehingga sulit bersaing di pasar ekspor.
                                                                                                                        Masterplan P3EI
                                                                                              Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                          171




                   Area budidaya perikanan laut yang tersedia di Provinsi Maluku mencapai luas 495.300 Ha.
                   Area Budidaya Perikanan Laut yang Tersedia di Maluku (ribu Ha)                   29            495
                                                                                       23          (6%)
                                                                             28                                 (100%)
                   500                                                                (5%)
                                                                 73         (6%)
                                                               (15%)
                   400                              206
                                                   (42%)

                   300


                   200                  104
                                       (21%)

                   100
                              31
 Gambar 3.G.21               (6%)
 Area Budidaya
                   0
 Perikanan Laut
yang Tersedia di
                                                   Rumput      Tiram     Teripang   Lobster    Kerang-           Total
                         Kakap Putih   Kerapu
        Maluku                                      Laut      Mutiara                         Kerangan




                   Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di koridor ini adalah:
                   • Sulitnya mendapatkan modal usaha dari perbankan bagi usaha perikanan kecil.
                   • Belum termanfaatkannya potensi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (1,62 juta ton/tahun).
                   • Belum terpadunya kegiatan usaha penangkapan ikan, tambak ikan, budidaya rumput laut dan industri
                       pengolahan.
                   • Masih kurangnya infrastuktur pelabuhan, power dan energi, serta bangunan yang dapat mendukung
                       kegiatan perikanan.
                   • Teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan belum memadai.

                   Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan kredit mikro kepada para nelayan, mengembangkan
                   industri produk olahan ikan, meningkatkan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan ekspor,
                   mempertahankan keberlanjutan sektor perikanan melalui pemberdayaan nelayan, serta meningkatkan
                   kapasitas infrastruktur.

                   Regulasi dan Kebijakan Untuk melaksanakan strategi pengembangan perikanan, terdapat beberapa
                   hal terkait regulasi dan kebijakan yang harus dilakukan, antara lain:
                   • Deregulasi dalam bidang penyediaan kredit UMKM dan pengenalan lembaga kredit mikro;
                   • Pengembangan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;
                   • Mendorong terbitnya Perda mengenai Pusat Industri Perikanan di Ambon dan Tual, Pengembangan 6
                        Kawasan Minapolitan, dan 6 Klaster Pengembangan Rumput Laut;
                   • Mendorong pelaksanaan program Mega Minapolitan di Morotai;
                   • Meningkatkan aktivitas pengolahan rumput laut di Maluku Utara;
                   • Mengembangkan produksi olahan untuk meningkatkan nilai tambah;
                   • Meningkatkan akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lain untuk pelaku industri
                        pengolahan perikanan.

                   Konektivitas (infrastruktur) Pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan juga memerlukan
                   dukungan infrastruktur yang meliputi:
                   • Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri;
                   • Pengembangan 12 Pelabuhan Perikanan di Maluku (PPN: Tantui/Ambon & Dumar/Tual, PPI: Eri/Ambon,
                       Taar/Tual, Amahai, Kayeli/Buru, Ukurlarang/MTB, Klishatu/Wetar, Kalar-kalar/Aru, PPP: Dobo, Tamher
                       Timur/SBT, Piru/SBB); Pelabuhan Perikanan di Maluku Utara (Morotai) dan Sofifi;
                   • Penyediaan infrastruktur depot BBM dan sumber tenaga listrik;
172   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                                      •       Pengembangan depo pemasaran rumput laut dan perikanan di Maluku Utara;
                                                                      •       Fasilitasi bantuan peralatan penangkapan ikan (kapal dan jaring penangkap) yang dilengkapi dengan
                                                                              Sistem Informasi Lokasi Penangkapan Ikan (satelit);
                                                                      •       Infrastruktur/konektivitas lainnya yang mendukung seluruh kegiatan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan
                                                                              Maluku.

                                                                      SDM dan IPTEK Selain kebutuhan perbaikan regulasi dan dukungan infrastruktur, pengembangan kegiatan
                                                                      ekonomi utama kelapa sawit juga perlu dukungan terkait pengembangan IPTEK dan sumber daya manusia, yaitu:
                                                                      • Pembangunan unit pengolahan ikan, mesin dan peralatan pengolahan, laboratorium uji mutu dan
                                                                          penelitian dan pengembangan, cold storage, dan docking di Maluku dan Maluku Utara;
                                                                      • Pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan di Ambon dan Morotai;
                                                                      • Menyediakan pusat informasi sumber daya ikan berbasis teknologi di masing-masing desa nelayan;
                                                                      • Meningkatkan mutu produk perikanan melalui pelatihan, standarisasi, dan pengawasan mutu;


                                                                      Kegiatan Ekonomi Lain
                                                                      Selain kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku di atas,
                                                                      di koridor ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan, seperti
                                                                      pariwisata di Raja Ampat. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan juga dapat berkontribusi di dalam
                                                                      pengembangan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku secara menyeluruh.




                                                                      Investasi
                                                                      Terkait dengan Pembangunan Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku, teridentifikasi rencana investasi
                                                                      baru untuk kegiatan ekonomi utama migas, nikel, perikanan, pertanian pangan, tembaga serta infrastruktur
                                                                      pendukung sebesar IDR 622 Triliun.

                                                                      Berikut ini adalah gambaran umum investasi yang ada di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku:


                                                                      Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                      IDR Triliun
                                                                      800



                                                                                                                                                       171         622
                                                                      600                                                                                           38     BUMN

                                                                                                                                                                   127     Campuran
                                                                                                                                           197

                                                                      400                                                                                          66      Pemerintah


                                                                                                                            89

                                                                      200                                    31                                                    391     Swasta
                                                                                                83
                                                 Gambar 3.G.22:
                                                                                     50
                                                 Nilai investasi di
                                                 Koridor Ekonomi          0
                                                    Papua – Kep.                    Migas      Nikel      Perikanan   Pertanian Pangan   Tembaga   Infrastruktur   Total
                                                          Maluku



                                                                      Investasi di sektor perikanan pada Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku masih sangat rendah
                                                                      dibandingkan dengan sektor utama lainnya (pertambangan, pertanian tanaman pangan), sehingga perlu
                                                                      dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi sektor tersebut. Disamping itu, ada pula investasi dari
                                                                      beberapa kegiatan di luar 22 kegiatan ekonomi utama yang dikembangkan di MP3EI seperti emas sebesar IDR
                                                                      18,80 Triliun.
                                                                                                                                                                            Masterplan P3EI
                                                                                                                                                  Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                                                                                              173



                                                                    Inisiatif Strategis Koridor Ekonomi Papua - Kep.Maluku


                                                               1



                                                     2




                                                                                           4

                                                                                                        7

                                                                                                                    4


                                                           3                                                                                                  7
                                                                                                                                          5



                                                                                                                                                                                7




                                                                                                                                                                            6
            Simpul Pengolahan Nikel
            Klaster Industri
            Jalur Eksisting


            Jalur Trans Papua
                                                                                                                                                        K6-(23)-7                   7
            Jalur Penghubung Pusat Ekonomi
            Pelabuhan                                                                                                                                   Trans Papua

        Pemerintah              BUMN      Swasta                                                                                                        IDR 50,00 T

     K6-(12)-1                   1     K6-(6)-2                2     K6-(12)-3                 3      K6-(15)-4            4   K6-(7)-5           5     K6-(11)-6                   6

     Morotai - Perikanan               Halmahera - Nikel                                              Sorong & Teluk Bintuni   Timika - Tembaga         Merauke - Pertanian
                                                                     Ambon - Peternakan
                                                                                                      - Migas                                           Pangan
     IDR 30,54 T                       IDR 83,00 T                   IDR 0,15 T                       IDR 50,00 T              IDR 197,20 T             IDR 80,00 T



Gambar 3.G.23: Pemetaan Investasi Berdasarkan Lokus Industri di Koridor Ekonomi Papua – Kep. Maluku
174   Masterplan P3EI
      Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku




                                                                                                                                                                                         Jumlah           Share Investasi
                                                                                                               Kegiatan
                                                                                                                                                               Infrastruktur            Investasi       terhadap Kegiatan
                                                         No        Nama Kode              Lokus                Ekonomi                Pelaku
                                                                                                                                                                Pendukung                 (IDR          Ekonomi Utama di
                                                                                                                Utama
                                                                                                                                                                                         Triliun)      seluruh Koridor (%)
                                                                                                                                                  Pelabuhan, Power & Energy,
                                                         1         K4-(12)-1        Morotai                  Perikanan       Pemerintah, Swasta                                          30,54                 74
                                                                                                                                                  Utilitas Air, Fasilitas Produksi
                                                         2         K4-(6)-2         Halmahera                Nikel           BUMN, Swasta         -                                        83                  45
                                                         3         K6-(12)-3        Ambon                    Perikanan       BUMN, Pemerintah     -                                       0,15                 0,4
                                                                                    Sorong & Teluk                                                Pelabuhan, Jalan, Power &
                                                         4         K6-(15)-4                                 Migas           Swasta                                                        50                  11
                                                                                    Bintuni                                                       Energy
                                                                                                                                                  Pelabuhan, Jalan, Power &
                                                         5         K6-(7)-5         Timika                   Tembaga         Swasta                                                      197,20               100
                                                                                                                                                  Energy
                                                                                                             Pertanian       Pemerintah, BUMN,    Pelabuhan, Jalan & Jembatan,
                                                         6         K6-(11)-6        Merauke                                                                                                80                  83
                                                                                                             Pangan          Swasta               Bandara, Power & Energy
                    Gambar 3.G.24: Aglomerasi
                             Indikasi Investasi          7         K6-(23)-7        Trans Papua              Lintas Sektor   Pemerintah           -                                      50,00                 3



                                                                               Di samping investasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi utama di atas, Pemerintah dan BUMN juga
                                                                               berkomitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku.
                                                                               Berikut ini adalah nilai indikasi investasi infrastruktur untuk masing-masing tipe infrastruktur yang akan
                                                                               dilakukan oleh pemerintah, BUMN, dan campuran.

                                                             Indikasi Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah, BUMN, dan Campuran (IDR Triliun)
                                                          200


                                                                                                                                                                                                                     162
                                                                                                                                                                               32                0,1
                                                          150


                                                                                                  59                                                       2
                                                                                                                       13               0,2

                                                          100



                                                                               57

                                                              50



                                     Gambar 3.G.25:
                                    Indikasi Investasi
                                                              0
                                   Infrastruktur oleh
                                                                        Infrastruktur        Infrastruktur      Infrastruktur     Infrastruktur       Utilitas Air         Telematika       Infrastruktur            Total
                                 Pemerintah, BUMN,
                                                                            Jalan             Pelabuhan        Power & Energy       Bandara                                                    Lainnya
                                      dan Campuran


                                                                               Untuk mendukung seluruh kegiatan sektor-sektor di Koridor Papua – Kepulauan Maluku seperti yang telah di
                                                                               uraikan di atas, dibutuhkan infrastruktur lintas sektor berupa:
                                                                               • Peningkatan dan perluasan Bandara Sentani, Jayapura, Bandara Mopah, Merauke, Bandara Timika,
                                                                                    Bandara Sorong, Bandara Pattimura, Ambon, Bandara Morotai;
                                                                               • Peningkatan dan Perluasan Pelabuhan Jayapura dan Depapre, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Sorong
                                                                                    & T. Arar, Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon;
                                                                               • Pembangunan Jalan Trans-Papua;
                                                                               • Peningkatan Jalan Kumbe – Okaba – Nakias (152 Km) Jalan Propinsi dan Kabupaten;
                                                                               • Pembangunan PLTU Papua – Jayapura, PLTU Papua – Timika, PLTU Maluku – Ambon dan Maluku Utara;
                                                                               • Pembangunan PLTP Merauke, PLTP Biak, PLTP Sorong, PLTP Jayapura, PLTP Andai, PLTP Nabire, Maluku
                                                                                    Utara;
                                                                               • Pembangunan backbone broadband dengan menggunakan kabel laut serat optik pada jalur Ambon –
                                                                                    Jayapura, Sorong – Merauke, Fak-fak – Saumlaki;
                                                                               • Pengembangan dan pembangunan prasarana Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Bacan dan Balai Benih Ikan
                                                                                    Air Tawar (BBIAT) Jailolo;
                                                                                                   Masterplan P3EI
                                                                         Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
                                                                                                                     175



•   Pembangunan jaringan pendukung sistem telematika Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku
    (Jaringan Core, Jaringan Backhaul, Jaringan Akses/Lastmile, Network Operation Centre/NOC, Regional
    Centre, Support Centre, Sub-system Service Control, dan lain-lain).

Pembangunan Koridor Ekonomi Koridor Papua – Kepulauan Maluku masih difokuskan pada pengembangan di
masing-masing pusat ekonomi. Namun demikian, pembangunan konektivitas untuk beberapa pusat ekonomi
tertentu, yaitu ruas Sofifi – Sorong dan Sofifi – Ambon – Sorong – Manokwari – Teluk Bintuni, dan Timika
sudah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi selanjutnya.

Sebagai pusat ekonomi, di Ambon perlu diupayakan kegiatan hilir industri perikanan yang berorientasi
ekspor sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan melalui penciptaan pertambahan nilai industri. Pusat
ekonomi di Sofifi perlu disinergikan dengan potensi Pulau Halmahera sebagai pusat kegiatan pertambangan
nikel dan industri pengolahannnya (smelter). Pusat ekonomi di Timika, perlu dikembangkan kegiatan
pelayanan dan jasa pelayanan wilayah seperti pendidikan dan pertanian yang dapat berkembang lebih lama
dari pertambangan yang saat ini menjadi basis perekonomian Timika. Pengembangan pusat ekonomi Meurake
akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pendukung agar MIFEE dapat
segera produksi dan memperluas pasarnya.

Struktur tata ruang Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku sampai dengan 2015 akan terfokus kepada
penyiapan konektivitas dari Sofifi – Ambon – Sorong – Manokwari – Timika. Merauke dengan MIFEE-nya
yang pada saat ini sudah berkembang, perlu ditunjang dengan penyiapan infrastruktur berskala internasional
dengan dibangunnya pelabuhan udara dan laut disekitar Merauke. Konektivitas darat dari Timika – Jayapura –
Merauke mulai dikembangkan setelah pusat-pusat ekonomi di setiap simpul koridor berkembang dengan baik.
Ini dilakukan untuk mengimbangi besarnya investasi yang harus dikeluarkan dalam membangun konektivitas
Timika – Jayapura – Merauke ini.

Pengembangan Kawasan Mamberamo sudah harus dimulai dari saat ini, karena Sungai Mamberamo
menyimpan potensi bangkitan listrik yang sangat besar sehingga akan sangat menunjang kebutuhan listrik
seluruh kegiatan di Papua bahkan Indonesia. Mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan
kawasan ini sangat besar sehingga mungkin diperlukan pelibatan sumber dana asing, maka pemerintah dapat
memulai feasibility study pengembangan kawasan, sehingga dapat mempermudah memasarkan kawasan
untuk menjaring investor.
           Pelaksanaan dan
          Tata Kelola MP3EI
                                   4
Fungsi koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan
   evaluasi merupakan kunci sukses terlaksananya
  MP3EI. Untuk itu, dirumuskan mekanisme serta
 struktur dari unit strategik yang diserahi tanggung
       jawab untuk melaksanakan fungsi tersebut.
178   Masterplan P3EI
      Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI




                                          4
                                                                      Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI

                                                                      A. Tahapan Pelaksanaan
                                                                      MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh
                                                                      karenanya, implementasi yang bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI.
                                                                      Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan di dalam tiga fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:



                                                                          2011                                  2015                                          2020                           2025
                                                                            Fase 1 : Implementasi                        Fase 2 : Memperkuat basis                      Fase 3: Melaksanakan
                                                                                  quick wins                                ekonomi & investasi                      pertumbuhan berkelanjutan

                                                                      •	 Pembentukan	&	operasionalisasi	institusi	    •	 Mempercepat pembangunan proyek          •	 Pemantapan daya saing industri untuk
                                                                         pelaksana MP3EI                                 infrastruktur jangka panjang               memenangkan persaingan global
                                                                      •	 Penyusunan rencana aksi untuk                •	 Memperkuat kemampuan inovasi            •	 Penerapan	teknologi	tinggi	untuk	
                                                                         debottlenecking regulasi, perizinan,            untuk peningkatan daya saing               pembangunan berkelanjutan
                                                                         insentif,	dan	pembangunan	dukungan	             kegiatan ekonomi utama MP3EI
                                                                         infrastruktur yang diperlukan, serta         •	 Peningkatan tata kelola ekonomi di
                                                                         realisasi komitmen investasi (quick-wins)       berbagai bidang
                                                                      •	 Penetapan internasional hub untuk            •	 Perluasan pengembangan industri
                                                                         pelabuhan dan bandar udara                      penciptaan nilai tambah
                                                                      •	 Penguatan lembaga litbang dan
                                                                         pelaksanaan riset di masing-masing koridor
                                                                      •	 Pengembangan kompetensi SDM sesuai
                                                                         kegiatan ekonomi utama koridor
                                          Gambar 4.1
                                          Tahapan Pelaksanaan MP3EI



                                                                      Sebagaimana terlihat di dalam gambar 4.1, masing – masing fase mempunyai fokus yang berbeda. Pada
                                                                      fase 1 (2011 – 2015), kegiatan difokuskan untuk pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI.
                                                                      Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan melakukan penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking
                                                                      regulasi, perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi
                                                                      komitmen investasi (quick-wins). Pada fase ini juga dilakukan penguatan konektivitas nasional terutama
                                                                      penetapan global hub untuk pelabuhan laut dan bandar udara di Kawasan Barat dan Timur Indonesia.
                                                                      Penyiapan SDM difokuskan pada kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama koridor serta
                                                                      pendirian sarana litbang dan riset (center of excellence) yang terkait dengan kegiatan ekonomi utama di
                                                                      masing-masing koridor sebagai langkah awal menuju pengembangan kapasitas IPTEK.

                                                                      Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang
                                                                      harus diselesaikan hingga 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk
                                                                      memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan
                                                                      pembangunan ekonomi pada fase-fase berikutnya. Untuk itu, pembentukan dan operasionalisasi Tim
                                                                      Pelaksana MP3EI perlu segera diselesaikan disamping penyelesaian debottlenecking regulasi dan pelaksanaan
                                                                      investasi di berbagai kegiatan ekonomi utama oleh seluruh pihak terkait.

                                                                      Selanjutnya pada fase 2 (2016-2020), kegiatan akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan proyek
                                                                      infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan
                                                                      ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan
                                                                      pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah.

                                                                      Pada fase 3 (2021-2025), kegiatan MP3EI lebih difokuskan untuk pemantapan daya saing industri dalam
                                                                      rangka memenangkan persaingan global serta penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan.
                                                                                                                                                                    Masterplan P3EI
                                                                                                                                                  Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI
                                                                                                                                                                                      179



                                                      B. Perbaikan Regulasi dan Perizinan
                                                      Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi utama, selain percepatan
                                                      pembangunan dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa pelaksanaan,
                                                      penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

                                                      Perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor di tingkat nasional adalah yang terkait dengan penataan ruang,
                                                      tenaga kerja, perpajakan, dan kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun perbaikan regulasi
                                                      dan perizinan di tingkat daerah adalah yang terkait dengan sektor mineral dan batubara, kehutanan, dan
                                                      transportasi (perkeretaapian, pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar.

                                                      Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perizinan adalah sebagai berikut:
                                                      1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang;
                                                      2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun
                                                          antara sektor/lembaga;
                                                      3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI (seperti
                                                          Bea Keluar beberapa komoditi);
                                                      4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan strategi MP3EI;
                                                      5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.

                                                      Beberapa regulasi, insentif, dan perizinan yang telah diidentifikasi selama penyusunan MP3EI adalah
                                                      sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4. Daftar regulasi dan perizinan tersebut
                                                      tentunya dapat bertambah pada saat penyusunan rencana aksi.


                                                      Regulasi	dan	perijinan	di	tingkat	nasional

                                                      Berikut adalah regulasi dan perijinan di tingkat nasional yang perlu diperbaiki untuk mendukung
                                                      pengembangan kegiatan ekonomi utama:

                                                                                                                                              Penanggung             Target
                          No                                               Undang-undang
                                                                                                                                                Jawab             Penyelesaian
                          1    Perlu pengkajian ulang (UU & PP Keagrariaan) untuk memasukkan status tanah ulayat sebagai bagian dari         BPN, Kemen.          Desember
                               komponen investasi, sehingga memberikan peluang kepada pemilik tanah ulayat untuk menikmati pertumbuhan       Kehutanan,           2011
                               ekonomi di daerahnya (terkait realisasi MIFEE).                                                               Kemen. Dalam
                                                                                                                                             Negeri
                          2    UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan à Terkait dengan pasal-pasal kontrak kerja, outsourcing,         Kemen. Tenaga        Januari
                               dan pesangon (hanya 5 pasal).                                                                                 Kerja dan            2012
                                                                                                                                             Transmigrasi

                          3    Revisi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.                                        Kemen.               Desember
                                                                                                                                             Keuangan,            2011
                                                                                                                                             Kemen Dalam
                                                                                                                                             Negeri
                          4    UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai ketidakpastian usaha à Masa            Kemen. Energi        Desember
                               izin usaha 20+10+10 tahun, mekanisme pengubahan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara       dan Sumber           2011
                               (PKP2B) dan Kontrak Karya menjadi izin usaha.                                                                 Daya Mineral
                               Catatan: Judicial review UU no 4 tahun 2009 sedang diusulkan ke MK
                          5    Peninjauan Kembali UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas à Penyederhanaan pola bisnis, mekanisme lex specialist   Kemen.               Desember
                               penerapan perpajakan, kejelasan pengelola aset cadangan minyak nasional.                                      Perhubungan          2011
                               Catatan: Perubahan mindset migas dari revenue based menjadi economic growth based

                          6    Percepatan pemisahan antara fungsi regulator (Otoritas Bandara/Pelabuhan) dan operator (Badan Usaha)          Kemen.               Desember
                               untuk pelaksanaan: UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.        Perhubungan          2011
                               Khusus untuk UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, diamanatkan pemisahan Badan Penyelenggara
                               Prasarana dan Badan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

                          7    Revisi Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan agar swasta mendapat kesempatan untuk            Kemen. Energi        Desember
                               membantu kemandirian dalam penyediaan tenaga listrik dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan peraturan di    dan Sumber           2011
Tabel 4.1 Undang-undang        bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT).                                                               Daya Mineral
180     Masterplan P3EI
        Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI




                                                                                                                                                                   Penanggung          Target
                                            No                                            Peraturan Pemerintah
                                                                                                                                                                     Jawab          Penyelesaian
                                            1    Revisi PP No. 38 Tahun 2003 tentang Pembebasan Bea Masuk Bahan Baku Impor Alutsista bersifat umum               Kemen. Keuangan    Desember
                                                 (semula hanya amunisi dan senjata diperluas menjadi amunisi, senjata, kendaraan tempur, pesawat, radar, kapal                      2011
                                                 laut, dan alat optik).
                                            2    Revisi PP No. 18 Jo. PP No. 85 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang                 Kemen.             Juli 2011
                                                 Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membedakan antara limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)                     Lingkungan Hidup
                                                 dengan limbah khusus dalam rangka mempermudah pemanfaatan limbah industri oleh industri maupun
                                                 industri penghasil limbah sendiri guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
                                                                                                                                                                 Kemen.
                                            3    Revisi PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terkait dengan labelisasi barang kemasan                                Desember
                                                                                                                                                                 Perdagangan,
                                                 dalam bahasa Indonesia.                                                                                                            2011
                                                                                                                                                                 BPOM

                                            4    Percepatan revisi PP No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No.1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak        Kemen.             Desember
                                                 penghasilan untuk penanaman modal “di bidang tertentu dan atau di daerah tertentu” à Penetapan sub              Keuangan           2011
                                                 sektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima tax allowance (seperti untuk pajak gas coal
                                                 bed methane yang IRRnya kurang menarik jika tanpa insentif).

                                            5    Percepatan revisi PP No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, dan             Kemen.             Desember
                                                 Raperpres tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka rangka investasi geothermal.                            Perhubungan,       2011
                                                                                                                                                                 Sekretariat
                                                                                                                                                                 Kabinet

                                            6    Percepatan Penetapan RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS)                   Kemen.             Juni 2011
                                                 2010-2025.                                                                                                      Kebudayaan dan
                                                                                                                                                                 Pariwisata
                                            7    Pelaksanaan PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk                    Kemen. Keuangan,   Desember
                                                 Meningkatkan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi à Percepatan keluarnya                        Kemen. Riset dan   2011
                                                 Permenkeu. Kriteria teknis dan tata kelola penetapannya perlu dirumuskan bersama instansi terkait.              Teknologi
      Tabel 4.2
      Peraturan Pemerintah




                                                                                                                                                                   Penanggung          Target
                                            No                       Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden
                                                                                                                                                                     Jawab          Penyelesaian
                                            1    Penetapan Peraturan Presiden sebagi revisi SKB Tiga Kementerian tentang PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian.        Kemen.             Desember
                                                                                                                                                                 Perhubungan,       2011
                                                                                                                                                                 Bappenas,
                                                                                                                                                                 Kemen.
                                                                                                                                                                 Keuangan

                                            2    Revisi Perpres No.13 Tahun 2010 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan                Kemenko            Juli 2011
                                                 Infrastruktur.                                                                                                  Perekonomian,
                                                                                                                                                                 Kemen.
                                                                                                                                                                 Keuangan,
                                                                                                                                                                 Bappenas, BKPM

                                            3    Penerbitan Keppres tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) sesuai amanat UU               Kemen.             Mei 2011
                                                 No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.                                                                       Kebudayaan dan
                                                                                                                                                                 Pariwisata

                                            4    Percepatan penerbitan regulasi tentang Moratorium Kehutanan.                                                    Kemenko            Juli 2011
                                                                                                                                                                 Perekonomian,
                                                                                                                                                                 Kemen.
                                                                                                                                                                 Kehutanan,
                                                                                                                                                                 Sekretariat
                                                                                                                                                                 Kabinet
      Tabel 4.3                             5    Penerbitan peraturan Perundang-undangan yang mendorong pembangunan infrastruktur di Kawasan                     Kemen PU,          Desember
      Peraturan Presiden (Perpres),              Indonesia Timur.                                                                                                Kemen              2011
      Keputusan Presiden (Keppres),                                                                                                                              Perhubungan
      Instruksi Presiden (Inpres)
                                                                                                                                                                      Masterplan P3EI
                                                                                                                                                    Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI
                                                                                                                                                                                        181



                                                                                                                                            Penanggung                 Target
                              No                                          Peraturan Menteri
                                                                                                                                               Jawab                Penyelesaian
                              1    Peninjauan kembali PMK 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea              Kemen. Keuangan,            Agustus 2011
                                   Keluar (BK) dan tarif BK serta mekanisme pengembalian dana BK untuk pengembangan sektor yang         Kemen. Perdagangan,
                                   bersangkutan melalui mekanisme DIPA. Khususnya yang terkait dengan penerapan BK progresif            Kemen. Perindustrian
                                   untuk Kelapa Sawit, Karet, Kakao, termasuk industri turunannya (contohnya industri biodiesel); dan
                                   PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (double taxation).



                              2    Penetapan jaminan pasokan energi (migas & batubara) dan bahan baku (kelapa sawit, karet &            Kemen ESDM,                 Desember
                                   kakao, bijih dan pasir besi,) untuk pengembangan industri hilir à Diperlukan Peraturan yang          Kemen. Pertanian            2011
                                   mengatur tentang Penerapan DMO untuk Migas, Batubara, maupun Karet dan Kelapa Sawit.




                              3    Percepatan PMK tentang jenis-jenis industri yang layak menerima pembebasan pajak (tax holiday)       Kemen. Keuangan             Agustus 2011
                                   sebagai pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
                                   Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.


                              4    Perlu peraturan teknis pengembangan dan budidaya benih Genetically Modified Organism (GMO)           Kemen. Pertanian dan        Oktober 2011
                                   untuk tanaman pangan dan perkebunan sebagai penjabaran dari PP 21 Tahun 2005 tentang                 Kemen. Lingkungan
                                   Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.                                                             Hidup



                              5    Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang insentif/fasilitasi yang membuka peluang untuk          Kemen. Keuangan,            Agustus 2011
                                   percepatan masuknya investasi industri olahan di sentra-sentra produksi pertanian, peternakan,       Kemen. Pertanian
                                   perikanan.                                                                                           dan Kemen. Kelautan
                                                                                                                                        Perikanan

                              6    Revisi PMK No. 107 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk untuk Keperluan Hankam, yang              Kemen. Keuangan             Desember
                                   semula harus didukung data kontrak (RIB) diubah menjadi rencana produksi yang disahkan oleh                                      2011
                                   Kemenhan.


                              7    Revisi PMK No. 241 Tahun 2010 tentang Pembebanan Tarif Bea Masuk untuk Bahan Baku dan                Kemen. Keuangan             Agustus 2011
                                   Barang Modal Industri Manufaktur, Farmasi, Kosmetika, Obat Tradisional, dan Mesin Peralatan
                                   Grafika.

                              8    Revisi PMK No. 140 Tahun 2007 tentang Impor Sementara, untuk pembebasan Bea Masuk                    Kemen. Keuangan             Desember
                                   Sementara bagi kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan                                            2011
                                   mancanegara dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention,
                                   Exhibition).


                              9    Peraturan yang mengatur tentang Percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar.            BPN, Kemen. Dalam           Juli 2011
                                                                                                                                        Negeri, dan Pemda


Tabel 4.4 Peraturan Menteri
182   Masterplan P3EI
      Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI




                                                                                                                                      Doc. Wijaya Karya




                                          Regulasi	dan	perizinan	di	tingkat	daerah

                                          Berikut adalah masalah-masalah yang teridentifikasi di daerah yang membutuhkan perbaikan regulasi dan
                                          perizinan di tingkat daerah:
                                          1. Percepatan penetapan RTRW Provinsi dalam upaya penyelesaian konflik penggunaan lahan antara
                                              kawasan hutan, perkebunan dan pertambangan. Pihak yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini
                                              adalah BKPRN dan Pemda, dan target waktu penyelesaiannya pada Desember 2011.
                                          2. Rendahnya pelaksanaan hukum (law enforcement)
                                              Saat ini ancaman keamanan dan ketertiban masih cukup tinggi, termasuk di kawasan wisata, terlihat dari
                                              masih adanya catatan tindak kriminal yang menimpa wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh karena
                                              itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan peraturan dan
                                              sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kriminal.

                                          Disamping itu, terdapat berbagai peraturan daerah yang diidentifikasi menghambat investasi seperti pada
                                          beberapa Perda tentang retribusi daerah, dan lain sebagainya, yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan
                                          pelaksanaan MP3EI sesuai yang diharapkan.
                                                                                                    Masterplan P3EI
                                                                                  Pelaksanaan dan Tata Kelola MP3EI
                                                                                                                      183



C. Pemantauan dan Evaluasi
Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah percepatan dan perluasan yang telah dirumuskan
oleh MP3EI, akan dibentuk Tim Pelaksana MP3EI. Tim yang dimaksud akan dipimpin langsung oleh Presiden
RI agar dapat lebih efektif di dalam melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, maupun di dalam
mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang
muncul dalam tahap pelaksanaan MP3EI. Tim ini akan beranggotakan seluruh pemangku kepentingan yang
terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Pada tingkat daerah, Gubernur
akan menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan program-program pembangunan di setiap koridor ekonomi.
Untuk itu, diharapkan para Gubernur memperkuat forum kerjasama antar Gubernur yang telah ada agar
tercipta kesatuan gerak langkah pelaksanaan yang harmonis di dalam maupun antar koridor ekonomi. Tim
Pelaksana MP3EI tersebut akan ditetapkan berdasarkan Peraturan/Keputusan Presiden.

Tim Pelaksana MP3EI akan terdiri atas Tim Pelaksana, Tim Kerja dan didukung oleh Sekretariat dengan
penjelasan sebagai berikut:

1.   Tim Pelaksana merupakan tim yang beranggotakan Menteri serta Kepala Lembaga Pemerintah Non-
     Kementerian (LPNK) serta perwakilan dari pihak-pihak yang memiliki andil dalam pelaksanaan MP3EI.
     Tim Pelaksana ini bertugas untuk memberikan pengarahan umum, menyetujui keputusan strategis, serta
     memecahkan isu strategis yang dihadapi pada saat pelaksanaan MP3EI.

2.   Tim Kerja beranggotakan pejabat setingkat eselon 1 dan pejabat utama dari pihak-pihak yang terkait atas
     implementasi rencana aksi MP3EI. Tim Kerja bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi
     dan proyek infrastruktur dengan seluruh pemangku kepentingan, memecahkan masalah teknis yang
     bersifat antar-kementerian, serta memastikan dukungan pemerintah atas pelaksanaan MP3EI.

3.   Sekretariat merupakan tim pendukung yang bekerja penuh waktu untuk mengembangkan sistem dan
     mengorganisasikan seluruh upaya pemantauan dan koordinasi yang diarahkan Tim Pelaksana serta
     membantu sejumlah analisis yang diperlukan untuk perumusan teknis oleh Tim Kerja.
184   Masterplan P3EI
      Ucapan Terima Kasih




                            Ucapan Terima Kasih

                            Penghargaan sedalam-dalamnya diucapkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Masterplan
                            Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Tanpa kontribusi, dukungan, pengorbanan,
                            dedikasi serta komitmen oleh berbagai pihak maka dokumen MP3EI ini tidak mungkin diselesaikan, yaitu:

                            •   Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
                            •   Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
                            •   Kementerian Pekerjaan Umum
                            •   Kementerian Dalam Negeri
                            •   Kementerian Perhubungan
                            •   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
                            •   Kementerian Perdagangan
                            •   Kementerian Perindustrian
                            •   Kementerian Keuangan
                            •   Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
                            •   Kementerian Kelautan dan Perikanan
                            •   Kementerian Pertanian
                            •   Kementerian Kehutanan
                            •   Kementerian Pertahanan
                            •   Kementerian Komunikasi dan Informatika
                            •   Kementerian Pendidikan Nasional
                            •   Kementerian Riset dan Teknologi
                            •   Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
                            •   Kementerian Badan Usaha Milik Negara
                            •   Sekretariat Kabinet
                            •   Badan Koordinasi Penanaman Modal
                            •   Badan Pusat Statistik
                            •   Badan Pertanahan Nasional
                            •   Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

                            •   Komite Ekonomi Nasional
                            •   Komite Inovasi Nasional
                            •   Dewan Perwakilan Rakyat
                            •   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
                            •   Pemerintah Provinsi
                            •   Pemerintah Kabupaten/Kota

                            •   Badan Usaha Milik Negara terkait
                            •   Kamar Dagang dan Industri Nasional
                            •   Asosiasi Profesi dan Asosiasi Usaha terkait
                            •   Tim Asistensi Penyusunan MP3EI
                            •   Tim Pelaksana Penyusunan MP3EI
                            •   Tim Gugus Tugas Penyusunan MP3EI
                            •   Tim Sekretariat Penyusunan MP3EI
                            •   The Boston Consulting Group dan Tenaga Ahli lainnya

                            Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan dalam penyusunan
                            dokumen MP3EI ini.
                                                                                                         Masterplan P3EI
                                                                                                              Glosarium
                                                                                                                           185



Glosarium


A
ACFTA             ASEAN - China Free Trade Area
ADB               Asian Development Banks
AFTA              ASEAN Free Trade Area
Agroindustri      Industri yang berbahan baku utama dari produk pertanian
Amalgamasi        Peleburan/penggabungan
ALKI              Alur Laut Kepulauan Indonesia
Almatsus          Alat Material Khusus
Alutsista         Alat Utama Sistem Senjata
APA World Port    Association Port Authority World Port
APBN              Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber
                  pembiayaan negara, dan belanja negara
APEC              Asia-Pacific Economic Cooperation
APK               Angka Partisipasi Kasar
Aquaculture       Perikanan Budidaya
Areal             Lahan, lebih cocok digunakan untuk perkebunan
ASEAN             Association of South East Asian Nations
ASUH              Aman Sehat Utuh dan Halal
ATC               Air Traffic Control
Azas Cabotage     Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan nasional dengan menggunakan
                  kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia (UU No.17 Tahun
                  2008 tentang Pelayaran)


B
BAU               Business As Usual
BBG               Bahan Bakar Gas
BBIAT             Balai Benih Ikan Air Tawar
BBIP              Balai Benih Ikan Pantai
Bea Keluar        Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor
Benchmark         Aktivitas pengukuran/pembandingan beberapa macam produk hardware yang memiliki fungsi sama
                  untuk mengetahui tingkatan kinerjanya
Biaya operasi     Biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional
Billet            Baja kasar
Bioenergi         Energi alternatif pengganti bahan bakar minyak dianggap sebagai penyelamat dunia karena sifatnya
                  yang non-polutif dan dapat terbarukan
Bio Gen           Organisme hidup atau produk beracun diproduksi dari yang digunakan untuk membunuh atau melumpuhkan
Bio Plasma        Sel garam atau cell Tissue Garam
Biotoxin          Zat beracun yang dihasilkan oleh sel-sel hidup atau organisme
Bio Weapon        Organisme hidup atau produk beracun diproduksi dari itu yang digunakan untuk membunuh atau melumpuhkan
Birokrasi         Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki
                  dan jenjang jabatan
BKPRD             Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
BKPRN             Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
BLK               Balai Latihan Kerja
BMDTP             Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
Bonus Demografi   Kelebihan jumlah penduduk usia kerja pada periode tertentu
Bottleneck        Hambatan
186   Masterplan P3EI
      Glosarium




                        BPN                     Badan Pertanahan Nasional
                        BPPI                    Badan Promosi Pariwisata Indonesia
                        BPPT                    Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
                        BPS                     Badan Pusat Statistik
                        BRICS                   Brazil, Russia, India, China, South Africa
                        Broadband               Koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi
                        Brown Field             Sumur-sumur minyak tua
                        Building berth          Dermaga kapal
                        BULOG                   Badan Urusan Logistik
                        BUMN                    Badan Usaha Milik Negara


                        C
                        CAIT                    Clearance Approval for Indonesian Territory
                        Community College       Pendidikan tinggi setingkat akademi
                        Community Development   Pemberdayaan masyarakat; suatu strategi penting dalam membantu meningkatkan berbagai aspek
                                                kehidupan masyarakat secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya
                        Comparative advantage   Kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu
                                                posisi yang menguntungkan
                        CPO                     Crude Palm Oil
                        CSR                     Corporate Social Responsibility; Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai
                                                bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada
                        CV                      Caloric Value


                        D
                        DDI                     Domestic Direct Investment
                        Dependency Ratio        Perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun
                                                keatas,dibandingkan dengan usia penduduk 15-64 tahun
                        Deregulasi              Kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan
                        Destinasi               Tempat tujuan
                        Destruktif              Bersifat destruksi (merusak, memusnahkan, atau menghancurkan)
                        Devisa                  Semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan
                                                diakui luas oleh dunia internasional
                        Diminishing Marginal    Tingkat produktivitas yang semakin berkurang dengan bertambahnya masukan
                        Productivity
                        Disparitas              Perbedaan atau ketidakseimbangan
                        Diversifikasi           Penganekaragaman kegiatan ekonomi utama
                        DMO                     Domestic Market Obligation
                        DWT                     Dead Weight Tonnage


                        E
                        EBT                     Energi Baru dan Terbarukan
                        Ekosistem               Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagianya suatu satuan ekologi
                                                dl alam
                        Eksesif                 Berkenaan dengan keadaan yang melampaui kebiasaan (ketentuan dan sebagainya), dipandang dari
                                                sudut tertentu
                        Eksplorasi              Pencarian sumber-sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
                        Ekspor                  Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain
                        Eksternalitas           Dampak langsung atau tidak langsung atas adanya aktivitas/kegiatan ekonomi
                        Ekstraksi               Salah satu cara pemisahan dua atau lebih zat dalam suatu campuran
                        Enablers                Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau
                                                mempercepat suatu peristiwa
                        Energy mix              Komposisi berbagai macam energi
                        EOR                     Enhanced Oil Recovery
                        ESDM                    Energi Sumber Daya Mineral
                                                                                                                    Masterplan P3EI
                                                                                                                         Glosarium
                                                                                                                                      187




F
FDI                      Foreign Direct Investment
Fermentasi               Penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang pd
                         umumnya berlangsung dengan kondisi anaerobik dan dengan pembebasan gas
FFB                      Fresh Fruit Brunch (Tandan Buah Segar)
Fitch's                  Salah satu lembaga pemeringkat kredit skala Internasional yang berpusat di Amerika
FS                       Feasibilty Studies; penelitihan yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial
                         ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek
                         manajemen dan keuangannya.


G
G-20                     Kerjasama 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa (Argentina,
                         Australia, Brasil, Kanada, RRC, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab
                         Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya, Amerika Serikat, Uni Eropa)
Garis kemiskinan         Tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang
                         mencukupi di suatu negara
GDRP                     Growth Domestic Regional Bruto
Geoekonomi               Cara pandang mengenai permasalahan ekonomi bangsa ditinjau dari faktor geografi, baik kaitannya
                         dengan lingkup regional, nasional, maupun global
Geostrategis             Suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan
                         sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
Global Hub Port          Pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih
                         muat (transhipment) barang antarnegara
GMO                      Genetically Modified Organism
GMP                      Good Management Practice
Good Breeding Practice   Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik
Good governance          Tata pemerintahan yang baik
Good mining practice     Pengelolaan pertambangan yang memenuhi prinsip keberlanjutan
Graving dock             Dermaga besar dimana air didermaga tersebut dapat dipompa keluar, dermaga ini digunakan untuk
                         membangun dan memperbaiki kapal
Greater Jakarta          Perluasan kawasan pertumbuhan ekonomi ke wilayah di luar Jakarta
Green tourism            Pariwisata dengan memperhatikan kondisi lingkungan


H
HAP                      Hutan Alam Produktif
HACCP                    Hazard Analysis Critical Control Point
HAKI                     Hak Kekayaan Intelektual; Hak ekslusif yang diberikan atas hasil buah pemikiran seseorang
Hevea Brasiliensis       Nama ilmiah komoditas karet
HTI                      Hutan Tanaman Industri



I
IMO                      International Maritime Organization
Impor                    Kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain
IPM                      Indeks Pembangunan Manusia; Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan
                         dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia
Industri hilir           Industri yang memproduksi barang yang siap dipakai oleh konsumen
Industri hulu            Industri yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong (besi, baja lembaran, dan sebagainya)
Industri Padat Karya     Industri yang dititikberatkan pada sejumlah tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta
                         pengoperasiannya
Inpres                   Instruksi Presiden
Intensifikasi            Upaya peningkatan kualitas dan daya saing
IPHHK                    Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IPTEK                    Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
188   Masterplan P3EI
      Glosarium




                        ISO                          International Organization for Standardization
                        IUP                          Izin Usaha Pertambangan


                        J
                        JBIC                         Japan Bank for International Cooperation
                        JIDES                        Jaringan Irigasi Desa
                        JITUT                        Jaringan Irigasi Teknis Usaha Tani


                        K
                        Kargo                        Muatan barang yang diangkut dengan kapal laut, pesawat udara, atau pengangkut lain
                        Kawasan                      Sebuat tempat yang memiliki ciri dan dan identitas untuk suatu kegiatan tertentu
                        KBE                          Knowledge Based Economy
                        KE                           Koridor Ekonomi
                        Kebijakan fiskal             Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik
                                                     dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
                        KEK                          Kawasan Ekonomi Khusus
                        Kerangka Kualitas Nasional   Uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus
                        Indonesia                    dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu
                        Kerjasama Bilateral          Hubungan kerjasama antara dua negara
                        Keunggulan kompetitif        Kemampuan untuk memformulasi strategi pencapaian keuntungan melalui maksimasi penerimaan dari
                                                     investasi yang dilakukan
                        KFx                          Jenis Pesawat Tempur hasil kerjasama Indonesia-Korea
                        KKNI                         Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
                        Kluster                      Kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas
                                                     dasar karakteristik tertentu dalam konteks ekonomi/bisnis
                        Koheren                      Berhubungan; bersangkut paut
                        Kompensasi                   Biaya penggantian
                        Konsentrat                   Mineral berharga yang dipisahkan dr bijih setelah mengalami pengolahan tertentu
                        Konversi                     Perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; 2 perubahan pemilikan atas suatu benda,
                                                     tanah, dan sebagainya; 3 perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan
                                                     sebagainya) yang lain
                        KPS                          Kerjasama Pemerintah Swasta; suatu model kerjasama dalam pendanaan proyek melibatkan pihak
                                                     dunia usaha (Swasta, BUMN)
                        KSN                          Kawasan Strategis Nasional
                        KSPP                         Klaster Sentra Produksi Pertanian
                        K1                           Koridor Ekonomi Sumatera
                        K2                           Koridor Ekonomi Jawa
                        K3                           Koridor Ekonomi Kalimantan
                        K4                           Koridor Ekonomi Sulawesi
                        K5                           Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara
                        K6                           Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku


                        L
                        Lateritik                    Bijih besi kadar rendah
                        Law enforcement              Penegakan hukum
                        LEISA                        Low External Input Sustainable Agriculture
                        Leveraging asset             Peningkatan aset
                        Lex specialist               Peraturan yang bersifat khusus
                        Lifting Minyak               Produksi minyak
                        Limbah B3                    Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
                        LME                          Large Marine Ecosystem
                        LNG                          Liquid Natural Gas
                        Lokus                        Berasal dari kata latin "locus"(jamak: loci) yang berarti tempat
                                                                                                                        Masterplan P3EI
                                                                                                                             Glosarium
                                                                                                                                           189



LPK                         Lembaga Pemerintah Kementerian
LPNK                        Lembaga Pemerintah Non-Kementerian


M
Margin                      Tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar
Matte                       Campuran logam dengan sulfidanya yang diproduksi oleh peleburan biji sulfida dari tembaga, timah, atau nikel
MICE                        Meeting, Incentive, Convention, Exhibition
Micro credit                Kemampuan untuk melakukan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dalam skala lecil
MIFEE                       Merauke Integrated Food & Energy state
Migas                       Minyak dan Gas Bumi
Mitigasi                    Rangkaian upaya untuk mengurangi risiko (bencana, konflik, dan sebagainya)
MMSCFD                      Million Metric Standard Cubic Feet per Day
MMSTB                       Million Metric Stock Tank Barrels
MP3EI                       Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia
Monopsoni                   Keadaan pasar secara tidak seimbang yang dipengaruhi oleh seorang pembeli
Moody's                     Salah satu lembaga pemeringkat kredit skala Internasional yang berpusat di Amerika
MW                          Megawatt


N
NOC                         Network Operation Centre


O
ODA                         Official Development Assistance
OEM                         Original Equipment Manufacture


P
P3EI                        Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
PDB                         Pendapatan Domestik Bruto suatu negara dalam periode tertentu
PDRB                        Pendapatan Domestik Regional Bruto
Pellet                      Partikel kecil yang diproduksi dengan memampatkan material aslinya
Pendapatan per kapita       Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara
Penyulingan                 Proses atau cara yang dilakukan untuk memisahkan komponen-komponen dua atau lebih cairan
Permintaan                  Sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu
PETI                        Penambangan tanpa izin/illegal mining
PFAD                        Palm Fatty Acid Distilate
Ph.D                        Philosophy Doctor
PKP2B                       Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKS                         Pabrik Kelapa Sawit
PLTU                        Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK                         Peraturan Menteri Keuangan
PPh                         Pajak Penghasilan
PPK                         Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi
PPN                         Pajak Pertambahan Nilai
PPNBm                       Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang Mewah
PPN-DTP                     Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
PPP                         Public Private Partnership: Kerjasama Pemerintah Swasta;suatu model kerjasama dalam pendanaan
                            Proyek melibatkan pihak dunia usaha(Swasta, BUMN) lebih besar dibandingkan dari dana pemerintah
Program Pendidikan Vokasi   Pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki Pekerjaan dengan keahlian terapan
                            tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1)
Promosi                     Propoganda atau usaha untuk memperkenalkan sesuatu
Propellant                  Material yang memproduksi gas yang likuid (cair)
190   Masterplan P3EI
      Glosarium




                        PSC                        Production Sharing Contract
                        PSO                        Public Service Obligation
                        PSFP                       Public Ship Financing Program


                        Q
                        QCD                        Quality, Cost, and Delivery


                        R
                        RAN-GRK                    Rencana Aksi Nasional – Gas Rumah Kaca
                        RBD                        Refined Bleached Deodorized
                        REDD+                      Reducing Emission From Deforestation and Degradation
                        Refinery                   Proses penyulingan
                        Regulasi                   Mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan
                        Render farm                Penyimpanan basis data
                        Resesi                     Kelesuan atau kemunduran
                        Revitalisasi               Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali
                        Ripparnas                  Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
                        RKP                        Rencana Kerja Pemerintah
                        ROI                        Return of Investment; Rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan
                                                   dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan
                                                   untuk menghasilkan keuntungan
                        RPJPN                      Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang
                                                   yang disusun oleh Bappenas
                        RTRW                       Rencana Tata Ruang Wilayah
                        Rural-urban connectivity   Terciptanya hubungan interaksi antara kegiatan ekonomi di rural (pedesaan) dengan urban
                                                   (perkotaan)
                        RUU                        Rancangan Undang-Undang, merupakan batang tumbuh atau kerangka Undang-Undang


                        S
                        SDM                        Sumber Daya Manusia
                        Sektor unggulan            Sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik
                                                   dibandingkan sektor lainnya
                        SEZ                        Special Economic Zone
                        SINAS                      Sistem Inovasi Nasional; sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan,
                                                   jaringan, kemitraan, hubungan int