Docstoc

makalah pencegahan _ pemberantasan kkn

Document Sample
makalah pencegahan _ pemberantasan kkn Powered By Docstoc
					PENERAPAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KKN DI KALIMANTAN SELATAN
Oleh : Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Disampaikan dalam rangka Seminar / Ceramah Ilmiah Pada Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin Banjarmasin, 17 Juni 2006

Pendahuluan Disadari bahwa permasalahan korupsi merupakan persoalan Nasional yang harus diprioritaskan penanganannya, karena korupsi diyakini telah merusak sendi – sendi kehidupan masyarakat dan menjadi pemicu kesengsaraan rakyat. Dampak korupsi telah menyebabkan berbagai persoalan, antara lain : - Rendahnya kualitas pelayanan publik; - Timbulnya ekonomi biaya tinggi; - Berkurangnya penerimaan negara; - Runtuhnya lembaga dan nilai – nilai demokrasi; - Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; - Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; - Bertambahnya masalah sosial dan kriminal; serta - Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk – bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. Sebagai manifestasi dari kesadaran tersebut, dan adanya kemauan yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk perilaku korupsi, maka Pemerintah telah menegaskan komitmennya dalam rangka
SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

1

memberantas korupsi tersebut, melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut pada dasarnya merupakan perintah Presiden kepada seluruh jajaran Pimpinan Instansi Pemerintah, yang pada intinya berisikan kewajiban bagi pejabat Pemerintah untuk : a) Melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara; b) Membuat penetapan kinerja secara berjenjang; c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; d) Mencegah kebocoran dan pemborosan pada pengadaan barang dan jasa; e) Memberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi; f) Menerapkan kesederhanaan serta penghematan. Di dalam Instruksi Presiden tersebut, yaitu pada butir kesebelas angka sebelas dinyatakan bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota harus : a) Menerapkan prinsip – prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik di lingkungan Pemerintah daerah; b) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan c) Bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut, maka Komisi Pembenatsan Korupsi Republik Indonesia ( KPK-RI ) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia ( MENPAN-RI )
2

SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

telah merekomendasikan langkah – langkah penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik ( Good Governance ) melalui : 1) Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah; 2) Penerapan manajemen berbasis kinerja; 3) Pelayanan sektor publik; 4) Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa; 5) Peningkatan kemampuan teknis aparatur; 6) Peningkatan kesadaran anti korupsi; dan 7) Penanganan pengaduan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti Rekomendasi KPK-RI dan MENPAN-RI tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil sikap yang jelas, yaitu membuat Komitmen Bersama dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, yang dituangkan dalam suatu naskah “Kesepakatan Bersama Dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pada Pemerintahan Provinsi / Kabupaten / Kota se Kalimantan Selatan”. Naskah Kesepakatan Bersama tersebut, telah ditandatangani pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2005 dihadapan Pimpinan KPK-RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam momentum pencanangan

dijadikannya Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pilot proyek Island of Integrity. Naskah tersebut menjadi Landasan Komitmen bagi Pemerintah dan wakil rakyat dalam rangka menerapkan prinsip – prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik ( Good Governance ) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan.
SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

3

Penerapkan prinsip – prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik ( Good Governance ) dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan dan

pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotismen ( KKN ). Hal mendasar yang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam rangka implementasi Good Governance dewasa ini, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan adalah keterbukaan dalam Pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik oleh instansi Pemerintah. Untuk mengupayakan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam Selatan telah melalui

terciptanya

keterbukaan

Pemerintahan

mekanisme ekspose rencana kinerja instansi secara terbuka dan penerapan kontrak kinerja bagi semua pimpinan satuan kerja, serta mendorong keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan perundang – undangan. Upaya perbaikan pelayanan publik juga telah dilakukan, yaitu melalui Instruksi Gubenur Nomor 71 Tahun 2006, yang mewajibkan terhadap semua unit pelayanan Pemerintah di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera menyusun dan menerapkan standart pelayanan publik.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menerapkan Keterbukaan Dalam Pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan Komitmen Bersama tersebut, maka Pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk ”Tim

Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan”, dengan Surat Keputusan
SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

4

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0332 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005. Tim yang selanjutnya biasa disebut dengan Tim Implementasi Good Governance ( TIm GG ) Kalimantan Selatan, mempunyai tugas pokok : 1) Merumuskan program kerja sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati / Walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu program kerja bersama dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang baik melalui pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Selatan; 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan program kerja tersebut; dan 3) Mengambil langkah – langkah perbaikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program kerja. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi seluruh kegiatan dalam upaya pencegahan korupsi di masing – masing wilayah Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang terdiri dari : a. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja; b. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa melalui penerapan Pakta Integritas; c. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat; d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah daerah; e. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik;
SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

5

f. Pemberian akses untuk informasi; g. Pemberian mobilitas publik melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran anti korupsi; h. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis; dan i. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan keterbukaan dalam Pemerintahan telah diimplementasikan secara nyata, yaitu dengan dilaksanakannya Ekspose Rencana Kinerja Instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 700/039-SET/BAWASDA tanggal 12 Januari 2006, semua Instansi dan Badan Usaha Milik Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan harus menyampaikan ekspose rencana kinerja, dengan dikoordinir oleh para Asisten Sekretariat Daerah sesuai bidangnya, yang dihadiri / diikuti oleh semua karyawan, steak holder instansi, dan insan pers, serta disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengawasan Daerah, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan ekspose rencana kinerja telah berjalan dengan baik, disamping merupakan wujud keterbukaan juga menjadi wahana menghimpun masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan rencana kinerja, sehingga sesuai atau sejalan dengan visi dan misi organisasi satuan kerja, serta merupakan stimulan dalam rangka penerapan Penetapan Kinerja / Kontrak Kinerja bagi seluruh pejabat di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

6

Penetapan

Kinerja

merupakan

pernyataan

komitmen

yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, dimaksudkan sebagai dasar

Komitmen Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yaitu setelah proses anggaran ( budgeting process ) selesai, kemudian disepakati bersama antara

pengemban tugas dengan atasannya ( Performance Agreement ). Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ( performance accountability report ). Adapun tujuan Penetapam Kinerja, antara lain : 1) Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur; 2) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; 3) Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; 4) Sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5) Untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian reward ( penghargaan ) / sanksi. Terkait dengan Penetapan Kinerja / Kontrak Kinerja tersebut, maka dalam momentum monitoring dan evaluasi Rencana Aksi penerapan Tata Kepemenrintahan yang Baik ( Good Governance ), pada hari Selasa
7

SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

tanggal 28 Maret 2006 telah dilaksanakan penandatanganan Penetapan Kinerja / Kontrak Kinerja antara pimpinan Satuan Kerja yaitu para Pejabat Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Selatan, yang disaksikan secara langsung oleh Pimpinan KPK-RI dan pejabat Kementrian PAN-RI, serta Pejabat Kementrian Sekretaris Negara-RI. Penetapan Kinerja / Kontrak Kinerja sebagaimana tersebut, hendaknya juga segera diterapkan di jajaran Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan, sebagai langkah awal dan menjadi stimulan bagi upaya menumbuh kembangkan iklim budaya transparansi.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menerapkan Keterbukaan Dalam Pelayanan Publik. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan keterbukaan dalam pelayanan publik telah diimplementasikan secara nyata, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyusunan Standart Pelayanan Publik Pada Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian telah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Ekspose Instansi Pelayanan Publik di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ekspose Instansi Pelayanan Publik di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 700/601-SET/BAWASDA tanggal 24 April 2006, yang mengharuskan semua Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di Lingkungan
SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

8

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Ekspose Pelaksanaan Pelayanan Publik. Pelaksanaan ekspose tersebut dikoordinir oleh Asisten III selaku Ketua Tim Peningkatan Pelayanan Sektor Publik dan Kepala BAWASDA selaku Ketua Harian Tim Implementasi Good Governance Kalimantan Selatan, serta disaksikan oleh Kepala BAPPEDA, Kepala BKD, dan Kepala Biro Organisasi. Dengan mengacu kepada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2006, maka penyampaian materi ekspose Unit Pelayanan Instansi Pemerintah meliputi : a) Dasar Hukum; b) Persyaratan; c) Prosedur Pelayanan; d) Waktu Penyelesaian; e) Biaya Pelayanan; f) Produk Pelayanan; g) Sarana dan Prasarana; h) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan; i) Pengawasan Intern; j) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Masyarakat; k) Jaminan Pelayanan; dan l) Janji Pelayanan / Motto Pelayanan. Penyusunan Standar Pelayanan Publik sebagaimana tersebut di atas, menjadi kewajiban bagi tiap – tiap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam rangka memenuhi tuntutan

SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

9

kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai jaminan kepastian pelayanan yang harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat dengan melalui media yang mudah diakses oleh publik, seperti : media cetak ( brosur, leaflet, booklet ), media gambar yang ditempatkan pada tempat – tempat yang strategis, atau melalui penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, dan lain – lain. Dengan demikian ekspose standar pelayanan publik oleh instansi Unit Pelayanan Publik tersebut merupakan wahana transparansi di bidang pelayanan. Sekedar untuk menjadi renungan kita bersama, Kabupaten Solok di Sumatera Barat memerlukan waktu sedikitnya tiga tahun untuk menjadi siap terhadap diberlakukannya Peraturan Daerah tentang transparansi. Komitmen transparansi harus bermuara kepada terjaminnya kualitas pelayanan bagi masyarakat, dan terbukanya akses informasi yang sinergis antara Pemerintah dan masyarakat dan pengusaha bagi terselenggaranya Pemerintahan dan pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Di kemudian hari Peraturan Daerah tentang transparansi justru akan menjadi suatu kendala, jika tidak dipersiapkan terlebih dahulu melalui upaya menumbuh kembangkan iklim dan budaya transparansi yang mensyaratkan adanya komitmen dan kejujuran bagi semua steak holder Good Governance yaitu Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Semua steak holder Good Governance harus mempunyai komitmen yang sama dan membangun sinergi secara proporsional guna mendorong penerapan Good Governance sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ) dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
10

SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

Dalam

rangka

menciptakan

sinergi

dan

upaya

menumbuh

kembangkan iklim dan budaya Good Governance di masyarakat, maka TIm GG Kalimantan Selatan telah membuka akses kerjasama dengan salah satu steak holder yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( FISIP ) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada tanggal 10 Mei 2006 dengan disaksikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ketua Harian TIm GG Kalimantan Selatan, dan Dekan FISIP Unlam telah mendatangani Kesepakatan Bersama untuk melakukan Advokasi dan Pelembagaan Good Governance di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rangka merealisasikan kerja sama tersebut, maka dalam waktu dekat akan segera ditetapkan masing – masing tiga wilayah Kecamatan di setiap Kabupaten / Kota untuk dijadikan model island integrity, dan

menjadikan FISIP Unlam sebagai Laboratorum Good Governance Provinsi Kalimantan Selatan. Pembentukan Kecamatan Model dimaksudkan untuk mendekatkan pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah kepada masyarakat, sehingga tujuan dan manfaat penerapan Good Governance dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di tingkat bawah. Selain daripada itu, juga memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ) pada level Pemerintahan di tingkat bawah. Banjarmasin, 17 Juni 2006

SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE KALIMANTAN SELATAN
d.a. INSPEKTORAT Provinsi Kalimantan Selatan Jl. S.Parman No.29 Telp. (0511) 3353992 Fax (0511) 3352432

11


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10424
posted:7/5/2009
language:Indonesian
pages:11