Ulama Aceh Menumpas Kafir Harbi

Document Sample
Ulama Aceh Menumpas Kafir Harbi Powered By Docstoc
					Ulama Aceh Menumpas “Kafir Harbi”
Oleh Boy Nashruddin Agus

Ideologi Komunis yang telah mewabah di Indonesia pada tahun 60-an, mendapat kerisauan dari
segenap masyarakat dan tokoh-tokoh nasionalis, termasuk kaum agamis. Kekhawatiran
terhadap pengaruh komunis tersebut juga turut dirasakan di Aceh.

Penyebaran pemahaman dan ajaran politik yang berkiblat pada negeri Cina dan Russia tersebut
terus saja membuat pihak pemerintah Indonesia was-was dan meminta fatwa ulama untuk
memberantas komunis di Indonesia. Apalagi setelah penculikan dan pembantaian yang
dilakukan terhadap enam perwira militer di Jakarta (Soe Hoe Gie).

Di Aceh, pemahaman ideologi komunis yang berkembang mendapat tantangan keras dari para
ulama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ali Hasjmy (1997 : 147) sebagai berikut :
Pada penghujung tahun 1965, dua bulan setengah setelah terjadi pengkhianatan kaum Komunis
Indonesia yang didukung gerakan kaum komunis internasional, di Banda Aceh berlangsung
Musyawarah Alim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh di bawah pimpinan ulama besar Teungku
Haji Abdullah Ujongrimba.

Musyawarah antara lain mengeluarkan fatwa yang mengharamkan ajaran komunisme dan
menyatakan bahwa para penggerak, pelopor dan pelaksana G-30 S (Gerakan 30 September)
adalah “kafir harbi” yang wajib dibasmi. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Teungku Abdullah
Ujongrimba sebagai Ketua Presidium Musyawarah dan para ulama peserta musyawarah
lainnya.

Dalam rangka menumpas kaum komunis tersebut di Aceh, Ishak Juarsa, Panglima Kodam I
Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh, secara terpisah
meminta pendapat berupa Hukum Islam mengenai G 30 S. itu kepada ;

1. Teungku Haji Abdullah Ujongrimba (Ketua Mahkamah Syari’ah/Pengadilan Agama Daerah
Istimewa Aceh);

2. Teungku Haji Hasan (Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh);

3. Drs. Haji Ismuha (Rektor IAIN Jamiah Ar-Ranirry Darussalam, Banda Aceh).

Meskipun mereka tidak bermusyawarah, bahkan satu sama lain tidak tahu menahu, namun
jawaban mereka sama, yaitu karena masalah ini besar, maka sebaiknya diundang para ulama
seluruh Aceh untuk sama-sama membicarakan masalah tersebut.

Saran tersebut diterima oleh Pangdam Iskandar Muda dengan mengundang seluruh ulama yang
ada di Aceh dalam kegiatan Musyawarah Alim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh pada tanggal
17-18 Desember 1965 (23-24 Syakban 1385 H), yang dihadiri oleh sebanyak 56 alim ulama
terkemuka dari seluruh Tanah Aceh.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Tgk. H. Abdullah Ujongrimba tersebut, keluarlah
beberapa keputusan yang menyatakan ajaran komunisme kufur/haram hukumnya,
penganutnya yang sadar adalah kafir, pelaku G. 30. S adalah kafir harbi yang wajib ditumpas,
pembubaran PKI wajib hukumnya, orang yang menumpas G. 30. S karena Allah dan terbunuh
mati syahid hukumnya.

Pertemuan ulama se-Daerah Istimewa Aceh tersebut juga memutuskan untuk mendirikan
organisasi ulama yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Istimewa Aceh,
yang dipimpin dan diketuai oleh Tgk. H. Abdullah Ujongrimba untuk pertama kalinya.

Setelah keluarnya fatwa ulama tersebut, maka pada tanggal 19 Desember 1965 Panglima
Kodam I Iskandarmuda mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-
organisasi bawahannya dalam daerah hukumnya, yaitu Daerah Istimewa Aceh.[]

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48
posted:6/4/2011
language:Malay
pages:2
About