Docstoc

Skripsi hukum lingkungan (Berlian Maharani)

Document Sample
Skripsi hukum lingkungan (Berlian Maharani) Powered By Docstoc
					TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
   SUKOHARJODALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS
        MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN
                   AKIBAT HUKUMNYA




                      Penulisan Hukum
                          (Skripsi)
     Disusun dan Diajukan untuk melengkapi syarat-syarat
     Guna memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
       Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
                         Surakarta


                           Oleh :

                   BERLIAN MAHARANI
                     NIM E. 11O7129




                    FAKULTAS HUKUM
             UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                       SURAKARTA
                            2011
                    PERSETUJUAN PEMBIMBING


                       Penulisan Hukum (Skripsi)


  TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
      SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS
             MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN
                        AKIBAT HUKUMNYA




                                 Oleh
                           Berlian Maharani
                            NIM. E1107129




Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
      (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                        Surakarta, Maret 2011
                          Dosen Pembimbing




              Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.
                       NIP. 197210082005012001
                                PENGESAHAN PENGUJI


                                Penulisan Hukum (Skripsi)


   TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
         SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS
                   MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN
                                  AKIBAT HUKUMNYA
                                              Oleh
                                      Berlian Maharani
                                       NIM. E1107129

                   Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
                      Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
              Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                             Pada :
                               Hari              :    KAMIS
                               Tanggal           :    24 Maret 2011
                                      DEWAN PENGUJI


1. Waluyo, S.H., M.Si.                                    : ...................................................
                  (Ketua)

2. Pius Tri Wahyudi, S.H., M.Si.                          : ....................................................
                 (Sekretaris)

3. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H., M.M.____       : ....................................................
                  (Anggota)
                                Mengetahui :
                                             Dekan




                             Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
                                NIP. 196109301986011001
                                PERNYATAAN




     Nama     : Berlian Maharani
     NIM      : E1107129
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA adalah betul-betul
karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini
diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam dafar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.




                                              Surakarta, Maret 2011
                                              yang membuat pernyataan




                                                   Berlian Maharani
                                                   NIM. E1107129
                                   ABSTRAK


Berlian Maharani, E 1107129. 2011. TANGGUNG JAWAB BADAN
LINGKUNGAN        HIDUP  KABUPATEN     SUKOHARJO  DALAM
PENILAIAN       DOKUMEN     ANALISIS   MENGENAI  DAMPAK
LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA. Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian pada
saat sekarang berdasar fakta yang tampak. Dalam penelitian ini menggunakan data
primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan jalan mengadakan wawancara
dilapangan. Data sekunder diperoleh dengan jalan studi pustaka. Data sekunder
yang dipakai meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis
dengan analisa kualitatif model interakif.
        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa
tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian
dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berada dalam lingkup
pengawasan terhadap penaatan hasil laporan AMDAL oleh perusahaan penyusun
AMDAL. Dalam hal pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan adalah sebagai
berikut : melakukan pendataan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan pencemaran. menetapkan ketentuan teknis pada pengelola usaha
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan
pembinaan dan bimbingan baik secara teknis maupun administrasi pada pengelola
usaha atau kegiatan.
        Implikasi teoritis penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat berguna
untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Lingkungan khususnya
yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam penilaian AMDAL. Implikasi
praktisnya adalah bagi akademisi, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan
yang kelak dapat diterapkan dalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam
pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancaila dan UUD
1945 serta dalam kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.
Bagi masayarakat umum, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada
masyarakat mengenai tanggung jawab badan lingkungan hidup kabupaten
Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
beserta akibat hukumnya. Bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten
Sukoharjo, Dapat memberikan masukan dalam menyikapi kasus-kasus
perlindungan lingkungan hidup. Bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo, diharapkan agar dapat secara objektif dalam melakukan penilaian
AMDAL tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu.

Kata kunci : Tanggung jawab, Penilaian, AMDAL
                                    ABSTRACT


BERLIAN MAHARANI, E 11071292011. THE RESPOSIBILITY OF
BADAN LINGKUNGAN HIDUP SUKOHARJO         DISTRICT  IN
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT DOCUMENT AND LEGAL
CONSEQUENCES. FACULTY OF LAW          SEBELAS MARET
UNIVERSITY OF SURAKARTA.

        This study aims to determine the responsibility of the Badan Lingkungan
Hidup Sukoharjo in the assessment of Environmental Impact Assessment
document. This research is descriptive research that describes the state of the
object in the present study based on the fact that visible. In this research,the writer
used primary and secondary. Primary data were collected by interviewing the
field. The secondary data obtained by literature study. The secondary data used
include the primary legal materials, secondary legal materials and legal materials
tertiary. After the data identified systematically the nest step was analyzed. The
analisis was using qualitative analysis ineractive model.
        Based on the results of research and discussion suggests that the
responsibility of the Badan Lingungan Hidup Sukoharjo in the assessment of
Environmental Impact Assessment documents are within the scope of supervision
of compliance with the AMDAL report by the constituent companies AMDAL. In
terms of supervision, which is done is as follows: perform data collection on
business or activities that potentially cause pollution. technical provisions in
accordance with the business manager of legislation in force, doing coaching and
guidance both technically and administratively in managing the business or
activity.
          Theoretical implications of this research is the result of this research can
be useful for the development of science in Environmental Law, especially
relating to the responsibility in the assessment of the AMDAL. The practical
implication is for academics, can add the experience and knowledge that later can
be applied in the real world as a form of participation in the development of the
country and the people of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution
and in the life of the nation as part of the international community. For the
society, is expected to provide knowledge to the public about the responsibility of
Badan Lingkungan Hidup in the assessment district Sukoharjo Environmental
Impact Assessment document and its legal consequences. For the government,
especially government Sukoharjo, can provide input in dealing with cases of
environmental protection. For Sukoharjo Environment Agency, is expected to be
able to objectively assess the AMDAL without any influence from certain parties.


Keywords: Responsibility, Assessment, AMDAL
                                    MOTTO




   Religion without science is blind. Science without religion is paralyzed
    (Albert Einstein).
   Ilmu menjagamu, sedang engkaulah yang harus menjaga harta. Harta
    berkurang jika dibelanjakan sedang ilmu akan tumbuh subur jika
    dibelanjakan (Ali bin Abi Thalib).
   Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu
    dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al
    Mujaadalah: 11).
                         PERSEMBAHAN




Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :
 Papa dan Mama tercinta yang selalu memberikan doa dan kasih sayang
  yang tidak pernah terbatas.
 Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi.
 Teman-temanku seperjuangan Fakultas Hukum UNS angkatan 2007
  khusunya (Nova, Tika, Endah, Ayu Kusuma, Shinta, Ayu Ocky, Riana,
  Henggar) terimakasih buat do‟a dan dukungannya semuanya.
 Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta, tempatku menuntut
  ilmu.
                                  KATA PENGANTAR




          Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan
lancar.
          Penulisan hukum merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam
rangkaian kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
dan juga merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa
Fakultas Hukum dalam menempuh jenjang kesarjanaan S1.
      Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari
kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi
analisisnya.Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu
memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.
          Pada kesempatan ini pula tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada :
1.   Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang
     telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan
     penulisan hukum ini.
2.   Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M selaku Ketua Bagian Hukum
     Administrasi Negara sekaligus selaku Pembimbing penulisan skripsi yang
     telah bersedia menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan
     dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.
3.   Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Ketua program non regular Fakultas
     Hukum UNS.
4.   Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS.
5.   Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang
     serta do‟anya kepadaku.
6.   Adikku Erlangga Maharesi yang paling kusayangi, terimakasih segala do‟a
     dan bantuannya.
7.   Mas Duaja yang telah banyak membantu dan selalu memberi support.
8.   Teman-temanku seperjuangan angkatan 2007 khususnya (Nova, Tika, Endah,
     Ayu Kusuma, Shinta, Ayu Ocky, Riana, Henggar) terimakasih buat do‟a dan
     dukungan semuanya.
9.   Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
     penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis.Oleh karena itu
dengan lapang dada penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat
membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.




                                                   Surakarta, Maret 2011
                                                              Penulis
                                                 DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................                   i
HALAMAN PERSETUJUAN ...............................................................................                          ii
HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………....                                                                                   iii
HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………………....                                                                                   iv
ABSTRAK………………………………………………………………………...                                                                                        v
ABSTRACT.............................................................................................................       vi
MOTTO ..................................................................................................................   vii
PERSEMBAHAN ..................................................................................................             viii
KATA PENGANTAR………………………………………………………….....                                                                                   ix
DAFTAR ISI……………………………………………………………………...                                                                                     xi
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………...                                                                                    xiii
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………...                                                                                   xiv
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………...                                                                                    1
        A. Latar Belakang Masalah………………………………………………...                                                                       1
        B. Rumusan Masalah……………………………………………………....                                                                           6
        C. Tujuan Penelitian…………………………………………………….....                                                                        6
         D. Manfaat Penelitian………………………………………………….......                                                                     7
         E. Metode Penelitian……………………………………………………....                                                                        8
         F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................................                   12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………….....                                                                             14
         A. Kerangka Teori………………………………………………………....                                                                        14
               1. Tinjauan umum tentang hukum administrasi Negara……………....                                                 14
               2. Tinjauan umum tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah
                    (Kabupaten/kota)……………………………………………….......                                                              15
               3. Tinjauan umum tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak
                    Lingkungan………………………………………………………....                                                                    17
               4. Tinjauan umum tentang tanggungg jawab penilai AMDAL…….....                                               20
               5. Tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum...............................                             25
         B. Kerangka Pemikiran ...............................................................................             33
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………………………...                                                                           37
    A. Deskripsi Lokasi Penelitian………………………………………......                    37
       1.   Keadaan Geografis Kabupaten Sukoharjo…………………….....             37
       2.   Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo……………......          37
       3.   Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
            Sukoharjo…………………………………………………….......                           39
       4.   Wewenang, Tanggungjawab dan Kewajiban Badan Lingkungan
            Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Pengendalian
            Lingkungan Hidup…………………………….............................       47
    B. Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
       dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
       Dan Akibat Hukumnya………………………………………….........                        50
       1.   Proses Penyusunan AMDAL……………………………….........                   50
       2.   Proses Penilaian Dokumen AMDAL………………………........                56
       3.   Lingkup Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
            Sukoharjo   dalam   Penilaian   Analisis   Mengenai   Dampak
            Lingkungan…………………………………………………........                          58
       4.   Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib AMDAL……...........    59
    C. Hambatan Yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
       Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak
       Lingkungan……………………………………………………...........                           60
BAB IV PENUTUP………………………………………………………….........                              63
    A. Kesimpulan……………………………………………………...                                   63
    B. Saran…………………………………………………………….                                       65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
                             DAFTAR GAMBAR




Gambar 1 : Bagan Analisis Interaktif

Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran

Gambar 3 : Bagan Struktur Jabatan atau Organisasi Badan Lingkungan Hidup
                         DAFTAR LAMPIRAN




a.   Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
     Pengendalian Lingkungan Hidup.

b.   Laporan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun
     2010.
                               BAB I
                         PENDAHULUAN




                   A. Latar Belakang Masalah
      Tujuan nasional Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam
pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk
mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan
pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang
tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan
hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun pembangunan
ini tumbuh berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada
lingkungan. Kegunaan sumber alam yang dicadangkan untuk generasi masa
depan sulit untuk diukur harga dan nilainya, karena itu luput pula
diiperhitungkan dalam pembangunan.
      Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka
mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan
pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan
bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut
dan berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna
memenuhi dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring
dengan semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan
pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat
seiring dengan baik dan meningkaatnya jumlah dan kebutuhan penduduk,
menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang
disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya
alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu,
merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang
kehidupan.
       Seharusnya dalam melakukann pembangunan pemerintah mengikuti
prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti yang dikemukakan oleh
Allan Ingelson, William Holden dan Meriam Bravante dalam Environment
and Development Journal: Philippine Environmental Impact Assessment,
Mining And Genuine Development Volume 5 No.1
       The law reform project „Legislative Options for Promoting
Sustainable    Development‟,    identified   the   following   principles   that
characterise a regulatory system that reflects sustainable or genuine
development:
1. Respects ecological integrity
  The first principle, respect for ecological integrity, is critical to promoting
  sustainable development. Ecological systems consist of micro-organisms,
  plants, animals, soil, water, air and other components. Respect for
  ecological integrity is demonstrated by a legal system that prevents
  irreversible harm to water, air, and soil resources, and enables
  „ecosystems to renew themselves‟.
2. Supports efficient use of natural, manufactured and social capital
  The efficient use of capital facilitates the preservation of options for future
  generations by emphasising the protection, conservation and efficient use
  of a variety of non renewable and renewable natural resources including
  metals, water, vegetation and wildlife
3. Promotes equity
  The third principle, equity, contemplates a wide distribution of the costs
  and benefits from natural resource development on an intra-generational,
  inter-generational and international basis.
4. Relies on participatory approaches
  An integral part of the environmental impact assessment process refers to
  the opportunity for concerned citizens to express their views on natural
  resource development. Information contributed by concerned citizens and
   environmental groups can lead to better informed decisions and may result
   in reduced environmental degradation.
5. Requires environmental stewardship by all levels of decision-makers.
   To effectively implement genuine development a government should have
   the broad support of industry and citizens.


        Proyek reformasi hukum merupakan 'pilihan Legislatif untuk
Mendorong Pembangunan Berkelanjutan‟, mengidentifikasi prinsip-prinsip
berikut yang mencirikan sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan
berkelanjutan atau asli:
1. Menghormati integritas ekologi
   Prinsip pertama, menghormati integritas ekologi, sangat penting untuk
   mempromosikan pembangunan berkelanjutan.Sistem ekologi terdiri dari
   mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air, udara dan komponen
   lainnya.Menghormati integritas ekologi ditunjukkan oleh sistem hukum
   yang mencegah kerusakan permanen pada air, udara, dan sumber daya
   tanah, dan memungkinkan 'ekosistem untuk memperbaharui diri mereka
   sendiri'.
2. Mendukung efisien penggunaan modal alam, diproduksi dan sosial
   Efisiensi penggunaan modal memfasilitasi pelestarian pilihan untuk
   generasi mendatang dengan menekankan perlindungan, konservasi dan
   efisiensi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan
   dan terbarukan termasuk logam, vegetasi air, dan satwa liar
3. Meningkatkan ekuitas
   Prinsip ketiga, ekuitas, merenungkan luas distribusi biaya dan manfaat dari
   pengembangan sumber daya alam atas dasar, intra-generasi antar-generasi
   dan internasional.
4. Bergantung pada pendekatan partisipatif
   Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu
   kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan
   pandangan mereka pada pengembangan sumber daya alam. Informasi
  disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan
  hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat
  pada degradasi lingkungan berkurang.
5. Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan pengambil
  keputusan.
  Untuk secara efektif mengimplementasikan pembangunan yang sejati
  pemerintah harus memiliki dukungan yang luas dari industri dan warga
  negara.


       Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam
dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap
terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya
pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh
dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut melalui
mekanisme dan system hukum lingkungan dalam apa yang disebut sebagai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
       AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.
       Analisis Mengenai Dampak lingkungan yang sering disebut AMDAL,
lahir dengan diundangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu
National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (1) (c) dalam undang-
undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah
federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai daampak penting
terhadap lingkungan harus disertai laporan mengenai Environmental Impact
Assesment ( Analisa Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA
1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusaakan lingkungan oleh aktivitas
manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh
pestisida serta limbah industri daan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan
hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam (Otto Soemarwoto, 2003:
1).
         Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009 tentang kewajiban Membuat Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap rencana yang
diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta
tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan
hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
         Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkugan Hidup (KEPMEN-LH
No. 17 Tahun 2001) prosedur AMDAL meliputi 3 (tiga) proses besar:
1. Proses penapisan wajib AMDAL
2. Proses penyusunan dan penilai KA-AMDAL.
3. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL & RPL.
         Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu
pihak yang terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL di tingkat
daearah. Penilaian terhadap dokumen AMDAL itu melalui 2 (dua) tahap
yaitu:
1. Tahap penilaian terhadap KA-ANDAL
2. Tahap penilaian terhadap dokumen ANDAL, RKL & RPL
Kedua tahap diatas ditempuh melalui prosedur berupa pemeriksaan
kelengkapan dokumen sesuai pedoman penyusunan AMDAL, menyampaikan
1 (satu) sampel dokumen ke sekretariat Komisi Penilaian Amdal Kabupaten
Sukoharjo, kemudian mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah
ditetapkan dan terakhir memastikan kepastian waktu persidangan untuk
penilaian oleh komisi AMDAL.
         Dengan   dilibatkannya   Badan   Lingkungan   Hidup   Kabupaten
Sukoharjo sebagai unsur penilai AMDAL, maka penulis tertarik untuk
mengetahui lebih jauh dan meneliti mengenai tanggung jawab badan
lingkungan hidup terhadap AMDAL, dan menyusunnya dalam bentuk
penulisan hukum dengan judul : Tanggung Jawab Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Dan Akibat Hukumnya.




                        B. Rumusan Masalah
       Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan
penelitian dan memperjelas permasalahan yang hendak dibahas sehingga
sasaran penelitian menjadi jelas, tegas dan terarah serta mencapai hasil yang
diikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang
jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas.
Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas
dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah tanggung jawab Badan lingkungan Hidup Kabupaten
  Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak
  lingkungan dan akibat hukumnya?
2. Apakah hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak
  Lingkungan serta bagaimana solusinya?


                         C. Tujuan Penelitian
       Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicari,
berdasarkan latar belakang masalah serta sesuai permasalahan yang ada,
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
  a. Mengetahui mengenai tanggung jawab Badan lingkungan Hidup
     Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai
     Dampak lingkungan dan akibat hukumnya.
  b. Mengetahui hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai
     Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya serta bagaimana solusinya.
2. Tujuan Subyektif
     a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis
       terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta
       mempraktekan teori-teori tersebut dalam dunia sehari-hari.
     b. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang
       Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                          D. Manfaat Penelitian
1.    Secara   teoritis   kegunaan     penelitian   ini   akan   berguna   untuk
      perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Lingkungan khususnya
      yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam penilaian AMDAL.
2.    Secara praktis
      Adapun manfaat paraktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
      a.   Bagi Akademisi
           Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat
           diterapkandalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam
           pembangunan negaradan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancaila
           dan UUD 1945 serta dalamkehidupan bangsa sebagai bagian dari
           masyarakat internasional.
      b.   Bagi Masayarakat Umum
           Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat
           mengenaitanggung jawab badan lingkungan hidup kabupaten
           Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak
           Lingkungan beserta akibat hukumnya.
      c.   Bagi Pemerintah
           Dapat   memberikan     masukan      dalam      menyikapi   kasus-kasus
           perlindungan lingkungan hidup.
      d.   Bagi Badan Lingkungan Hidup
           Diharapkan agar dapat secara objektif dalam melakukan penilaian
           AMDAL tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu.
                         E. Metode Penelitian
       Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian
ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode
yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat
menjawab permasalahan yang diteliti. Istilah “metodologi” berasal dari kata
“metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan
metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitin dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

1. Jenis penelitian
        Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang
  bersifat deskriptif.
        Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu
  penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
  mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya
  adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat
  membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun
  teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

2. Pendekatan penelitian
        Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan konstruksivisme,
  yaitu upaya untuk memahami realitas pengalaman manusia, dan realitas itu
  sendiri dibentuk oleh kehidupan sosial dengan cara mengembangkan
  sebuah pola makna secara induktif selama proses berlangsung.

3. Jenis data
  Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :
  a.   Data primer
       Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
       pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer yang
       dimaksud adalah data yang diperoleh dari pihak Badan Lingkungan
       Hidup Kabupaten Sukoharjo yang berkompeten untuk memberikan
       keterangan yang berhubungan dengan tanggung jawab penilaian
       AMDAL.

  b.   Data sekunder
       Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau
       sumber data sekunder. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan
       kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel.

4. Sumber data penelitian
  Data pokok yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :
  a. Sumber data primer
       Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup para pihak yang
       terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang
       diperoleh dilokasi penelitian yaitu di Badan Lingkungan Hidup
       Kabupaten Sukoharjo.
  b. Sumber data sekunder
       1) Bahan hukum primer
          Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan.
          Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :
          a)   Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
               Pengelolaan Lingkungan Hidup.
          b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis
               Mengenai Dampak Lingkungan.
          c)   Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009
               tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
       2) Bahan hukum sekunder
          Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
          primer, seperti hasil-hasil seminar, pendapat dari pakar hukum
          yang relevan dengan penelitian ini, artikel koran dan internet serta
          bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
       3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
          petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dann
          sekunder, seperti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia,
          Ensiklopedia dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah
          yang ditelliti.

5. Teknik Pengumpulan Data
        Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber
  diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :
  a.   Studi Dokumen
             Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang
       dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content
       analysis”.
  b.   Wawancara (interview)
             Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
       Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu
       pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang
       diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
       itu (Lexy J. Moleong, 2009: 186). Wawancara yang dimaksud diatas
       dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu :
       1) Bapak Bambang Darminto Purwohadi, S.T., M.M. selaku Pejabat
           Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
       2) Bapak Bambang Sri Setiyono, S.H. selaku Kepala Bidang
           Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Badan Lingkungan
           Hidup Kabupaten Sukoharjo.
       3) Ibu Eny Kristianti, S.T. selaku Kepala Sub bidang pengkajian
           kelayakan dan penegakan hukum lingkungan pada Badan
           Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
 c.    Observasi (Pengamatan)
             Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak
       berperanserta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu
      mengadakan pengamatan ( Lexy. J Moleong, 2009: 176). Observasi
      yang dimaksud yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke
      Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.


6. Teknik Analisis Data
  Dalam proses analisis terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu :
  a. Reduksi data
        Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang
     merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi
     data dari fieldnote. Proses ini berlangsunng terus sepanjang pelaksanaan
     penelitian.


  b. Sajian data
        Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi
     dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat
     dilakukan. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat
     meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja
     kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.


  c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi
        Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses
     pengumpulan data berakhir. Kesimpulan tersebut perlu diverifikasi agar
     mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
     Dari uraian diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan model
     analisis interaktif, yang dapat digambarkan sebagai berikut :
                               Pengumpulan data


             Reduksi data                            Penyajian data



                               Penarikan Kesimpulan


   Gambar 1 : Bagan Analisis Interaktif


         Model analisis interaktif ini menunjukkan, reduksi dan sajian
    data disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari
    sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu
    pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha
    untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal
    yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan
    dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi
    maupun sajian datanya, maka peneliti dapat kembali melakukan
    pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung
    kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. Sutopo,
    2002: 96).


                 F. Sistematika Penulisan Hukum
BAB I PENDAHULUAN
      Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal
      tentang     penelitian   yang meliputi       latar   belakang masalah,
      perumusan      masalah,      tujuan   penelitian,    manfaat    penelitian,
      metodologi      penelitian    yang    digunakan      untuk     memberikan
      pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
      Dalam bab     ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka
      pemikiran. Kerangka teori ini meliputi tinjauan umum tentang
      Hukum Administrasi negara, tinjauan umum tentang Badan
      Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten/kota), tinjauan umum
      tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, tinjauan umum
      tentang tanggung jawab penilai AMDAL, dan tinjauan umum
      tentang teori efektifitas hukum.


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
      Pada bab III ini penulis akan membahas mengenai deskripsi lokasi
      penelitian, dan tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup
      Kabupaten    Sukoharjo    dalam    Penilaian   Dokumen     Analisis
      Mengenai Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya, dan
      hambatan yang terjadi serta solusinya.


BAB IV PENUTUP
      Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian iini yang berisikan
      kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian
      dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.


DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR GAMBAR
LAMPIRAN
                               BAB II
                     TINJAUAN PUSTAKA




                          A. Kerangka Teori
1. Tinjauan umum tentang hukum administrasi negara
          Kata “Administrasi” berasal dari bahasa latin “Administrare”
  yang    berarti   “to    manage”.   Derivasinya    antara    lain   menjadi
  “Administratio” yang berarti besturing atau pemerintahan. Dalam
  Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai :
  a. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan
     cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.
  b. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
     kebijaksanaan serta mencapai tujuan.
  c. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
  d. Kegiatan kantor dan tata usaha.
          Menurut The Liang Gie dalam Inu Kencana Syafiie (2006: 4-5)
  mengatakan Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan
  terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang
  dalam kerjasama mencapai tujuuan tertentu. Sedangkan menurut
  Sondag P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan
  dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada
  umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai
  tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
          Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti
  luas, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana
  yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha.
          Menurut Edward H. Litchfield, Administrasi negara adalah suatu
  studi   mengenai        bagaimana   macam-macam          badan   pemerintah
  diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan
  dan dipimpin. Sedangkan menurut George J. Gordon, administrasi
  negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan
  organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan ppenerapan
  atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan
  legislatif, eksekutif, serta peradilan (Inu Kencana Syafiie, 2006: 32-33).
         Menurut GJ. Wiarda hukum administrasi hanya mempelajari
  sebagian dari lapangan “bestuur” yaitu bagian tentang rechstregel,
  rechtivormen dan rechsbeginselen yang menyelenggarakan turut serta
  pemerintahan dalam pergaulan sosial ekonomi yang harus disalurkan
  menurut sistem tertentu. Sistem itu terdiri atas petunjuk-petunjuk yaitu
  kaidah-laidah hukum yang memberi sanksi dalam hal pelanggaran.
  Kaidah-kaidah     hukum     tersebut    mengatur      hubungan    alat-alat
  pemerintahan dengan individu dalam masyarakat, demikian juga
  hubungan-hubungan      masing-masing      alat-alat   pemerintahan    satu
  terhadap yang lain.

2. Tinjauan umum tentang Badan Lingkungan Hidup Daerah
  (Kabupaten/kota)
         Dalam mengelola dan mengatasi berbagai masalah lingkungan,
  dalam suatu daerah (kabupaten/kota), maka terdapat suatu institusi
  pemerintah daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota.
         Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten
  dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan
  kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman
  modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
  Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang
  tersedia di wilayahnya, namun tetap memelihara kelestarian lingkungan
  hidup (Inu Kencana Syafiie, 2006: 129)
         Badan lingkungan hidup kabupaten pada dasarnya memiliki
  tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian
  kewenangan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta tugas
  pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
       Dalam kedudukannya sebagai unsur pemerintah daerah yang
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan kepala daerah, badan
lingkungan hidup kabupaten memiliki tugas menyelenggarakan
program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang
lingkungan hidup, dalam artian mempersiapkan dan mengolah bahan
penyusunan rencana program pembangunan lingkungan hidup, tata
ruang dan pertanahann.
       Secara umum Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyelenggarakan kesekretariatan badan;
b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
d. Pemantauan dan pemulihan lingkungan;
e. Pematuhan hukum lingkungan dan pengembangan kapasitas;
f. Penyelenggaraan sosialisasi;
g. Pembinaan jabatan fungsional.
       Dalam        rangka   pengendalian   lingkungan   hidup   Badan
Lingkungan Hidup Daerah mempunyai kewajiban :
a.   melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam
     dan lingkungan hidup;
b.   menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta
     melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
c.   melakukan penilaian dokumen AMDAL sesuai kewenangannya;
d.   melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
     Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
e.   menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan
     lingkungan hidup;
f.   melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan
     pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
g.   melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan dalam
     pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  h.   menyediakan data atau     informasi berkaitan dengan lingkungan
       hidup di daerah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
  i.   memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup;
  j.   memfasilitasi     pengusahaan      prasarana      dan     sarana
       pembuangan/pengolahan limbah untuk industri kecil dan/atau air
       limbah rumah tangga;
  k.   melaksanakan konservasi sumber daya alam;
  l.   melestarikan nilai sosial budayadan kearifan lokaldalamm rangka
       pelestarian fungsi lingkuungan;
  m. melestarikan kawasan lindung, sumber air, situs kepurbakalaan dan
       cagar budaya;
  n.   meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan dan
       mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;
  o.   melaksanakan kajian, pendidikan dan pengembangan potensi serta
       permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Peraturan
       Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 9 tahun 2009).


3. Tinjauan umum tentang Dokumen Analisis Mengenai Dampak
  Lingkungan
         “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
  terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” (pasal 22 Undang-
  undang nomor 32 tahun 2009).
         Menurut Fola S. Ebisemiju (1993) Analisis Mengenai Dampak
  Lingkungan atau Environmental Impact Analysis (EIA) muncul sebagai
  jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan
  manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri
  pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk
  melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan
  dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Gatot
  P. Soemartono, 2004: 158)
       Analisis Mengenai Dampak lingkungan merupakan kajian
mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal sendiri merupakan
suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana
kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah
suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Kajian
dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan
mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial
budaya dan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 27
tahun 1999).
       Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai
sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme
perijinan, Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara tegas
menegaskan bahwa salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil
keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum
memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL secara umum digunakan
unuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin
usaha dan/atau kegiatan.
       Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan
   Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak
   negatif dan positif yang timbul dari usaha atau kegiatan tersebut,
   sehingga      sejak   dini   telah   dipersiapkan   langkah    untuk
   menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak
   positifnya.
b. Menguraikan rona lingkungan awal
   Deskripsi rona lingkungan hidup menguraikan data yang terkait atau
   relevan dengan dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha
    dan/atau kegiatan. Deskripsi ini didasarkan data sekunder yang
    bersifat aktual dan didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam
    hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan
    hidup tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi.
c. Memprediksi dampak penting
    Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak yang digunakan
    untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi
    ANDAL untuk masing-masing dampak penting hipotetik, termasuk
    rumus-rumus       dan   asumsi     prakiraan    dampaknya      disertai
    argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut.
d. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL.
    Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan
    dalam studi ANDAL untuk mengevaluasi dampak penting yang
    ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan
    hidup secara holistik (seperti antara lain: matrik, bagan alir,
    overlay). Metode-metode tersebut digunakan secara triangulasi
    untuk digunakan sebagai:
    1) dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan hidup dari berbagai
        alternatif usaha dan/atau kegiatan;
    2) identifikasi dan perumusan arah pengelolaan dampak penting
        lingkungan hidup yang ditimbulkan (Peraturan Menteri Negara
        Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006)
        Menurut Gatot P. Soemartono, dokumen AMDAL terbagi dalam
beberapa komponen dokumen yang menjadi satu kesatuan rangkaian
studi yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Dokumen AMDAL
terdiri dari :
a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-
    ANDAL):
    Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan kedalaman kajian
    analisis     mengenai   dampak    lingkungan    hidup   yang      akan
    dilaksanakan sesuai hasil proses pelingkupan.
  b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL):
     Dokumen ini memuat telaahan secara cermat dan mendalam tentang
     dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
     berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen KA-
     ANDAL.
  c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
     Dokumen ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan
     penting terhadap Lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat
     rencana usaha dan/atau kegiatan.
  d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
     Dokumen ini memuat berbagai rencana pemantauan terhadap
     berbagai komponen Lingkungan Hidup yang telah dikelola akibat
     terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha dan/atau
     kegiatan.


4. Tinjauan umum tentang tanggungg jawab penilai AMDAL
  a. Definisi Tanggung Jawab
          Menurut Albert Einstein, mengatakan, "The price of greatness
    is responsibility" (harga sebuah kebesaran ada di tanggung jawab).
    Mempunyai rasa tanggung jawab adalah mutiara kehidupan.
          Menurut Berten, responsibility adalah keharusan seseorang
    sebagai mahluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta
    memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrosfektif
    atau prosfektif. Berdasarkan pengertain di atas tanggung jawab
    diartikan sebagai kesiapan memberikan jawaban atas tindakan-
    tindakan yang sudah dilakukan pada masa lalu atau tindakan yang
    akan berakibat di masa yang akan datang.
          Istilah “tanggung jawab (responsibility)” seringkali disama
    artikan dengan kewajiban atau tugas, akan tetapi sebenarnya
    tanggung jawab memiliki makna yang lebih luas, karena tidak hanya
    berupa kewajiban untuk “merespons” (menjawab; memenuhi) atas
  apa yang pernah dilakukan terkait dengan keputusan, keahlian, dan
  kemampuan seseorang, tetapi juga kewajiban untuk “memulihkan”
  (restitution; pembayaran ganti rugi) terhadap kerugian yang
  disebabkan oleh tindakan yang pernah dilakukan. Ini berarti bahwa
  istilah “tanggung jawab (responsibility)” mencakup tidak hanya
  kewajiban untuk memenuhi atau memikul “tanggung jawab hukum”
  tetapi juga “tanggung jawab moral” terkait dengan tindakan,
  keputusan, atau keahlian (profesi) tertentu yang pernah dilakukan.
  Sedang, istilah “kewajiban (liability)” berarti suatu keadaan untuk
  melaksanakan kewajiban hukum tertentu. Dengan demikian, berarti
  istilah “tanggung jawab” baik dalam arti “responsibility” maupun
  “liability” tidak bisa dilepaskan dari makna “kewajiban” (obligation;
  duty). Atas dasar inilah maka bisa dimengerti apabila penggunaan
  istilah “tanggung jawab” sering diartikan sama dan dipertukarkan
  penggunaannya dengan istilah “kewajiban atau tugas”.


b. Penilai AMDAL Daerah
         Penilaian AMDAL akan dilakukan oleh pejabat penilai
  AMDAL yang sering disebut dengan komisi penilai AMDAL.
  Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai
  dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek
  kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL.
  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun
  2000    tentang   Panduan    Penilaian   Dokumen    AMDAL telah
  memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen
  AMDAL. Komisi tersebut di bentuk oleh Bupati/ Walikota. Dalam
  melaksanakan tugasnya komisi penilai dibantu oleh tim teknis
  komisi penilai dan sekretaris komisi penilai.
         Komisi penilai AMDAL daerah terdiri atas unsur-unsur :
  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang
  ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang
ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi
bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang
pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang
kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah
yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil
instansi   terkait   di   Propinsi   Daerah    Tingkat    I,   wakil
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat
studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan,
ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan,
organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup
sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga
masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang
perlu (Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun1999)
      Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam
pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yaitu:
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Dana.
      Dari segi kelembagaan, Komisi Penilai AMDAL Daerah dapat
dibentuk jika:
1) Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi
   yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat
   Kabupaten/Kota. Komisi penilai AMDAL akan berfungsi secara
   efektif. Jika lembaga yang menaungi komisi penilai mempunyai
   eselon yang cukup tinggi sehingga dapat melakukan koordinasi
   antar dinas dan instansi lain yang berkaitan dengan AMDAL
2) Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang
   bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti
   pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam
   fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai
3) Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki
   kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya
  untuk parameter air dan udara balk laboratorium yang berada di
  Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat
     Dari segi sumber daya manusia, Komisi Penilai AMDAL
Daerah dapat dibentuk dengan persyaratan:
1) Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti
  pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  Hidup     dan/atau   Penyusunan        Analisis   Mengenai       Dampak
  Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai
  Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah
  untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai;
2) Tersedianya     tenaga     ahli     sekurang-kurangnya     di    bidang
  biogeofisik-kimia,        ekonomi,      sosial,   budaya,     kesehatan,
  perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan
  sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis;
     Dan dari segi dana, pemerintah Kabupaten / Kota harus
menyediakan dana yang memadai dalam APBD untuk pelaksanaan
tugas Komisi Penilai AMDAL. Perlu ditegaskan bahwa Komisi
Penilai AMDAL dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
publik, sehingga pendanaan untuk kegiatan komisi perlu disediakan
oleh pemerintah.
     Ada tiga syarat pokok yang harus dipenuhi oleh para penilai
untuk mengevaluasi dokumen AMDAL. Yakni :
1) Penilai dokumen AMDAL harus memenuhi salah satu atau lebih
    dari syarat berikut :
    a)    Sudah pernah menyusun dokumen AMDAL; dan/atau
    b) Sudah memperoleh sertifikasi kursus Penyusun AMDAL
         (AMDAL B), kursus Penilai AMDAL atau kursus yang
         sejenis; dan/atau
    c) Berpendidikan          sarrjana/sederajat    (terutama      berlatar
         belakang masalah lingkungan atau ahli dalam masalah
         AMDAL); dan/atau
      d) merupakan          wakil      masyarakat          yang    terkena
           dampak/pemerhati lingkungan.
  2) Penilai harus memiliki dan menggunakan pedoman-pedoman
      atau panduan-panduanpenyusunan AMDAL yang berlaku,
      seperti antara lain : Panduan kajian aspek sosial dalam AMDAL.
  3) Penilai dapat memahami maksud-maksud yang terkandunng
      dalam    panduan     penilaian       dokumen   AMDAL        ini   dan
      menggunakannya (Nursyahid H.N, 2000: 131).


c. Tanggung Jawab Penilai AMDAL
        Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai
  kewajiban    untuk    memberikan         masukan   dan     pertimbangan-
  pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan
  Kerangka Acuan ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi
  tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan
  kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan
  pertahanan     dan     keamanan,     kesesuaian     dengan       rencana
  pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.
        Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai
  dampak lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan
  yang diluar kriteria sebagai berikut :
  1) usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut
     ketahanan dan keamanan negara;
  2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu
     wilayah propinsi daerah tingkat I;
  3) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa
     dengan negara lain;
  4) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;
  5) usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara
     kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain (Pasal 11
     Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999).
5. Tinjauan umum tentang teori efektifitas hukum
  a. Definisi Hukum
           Diantara pakar hukum tidak ada keserasian pendapat tentang
     apa yang dimaksud dengan hukum itu. Menurut Lawrence Friedman,
     hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Bahwa individu atau
     kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta
     berpaling pada pranata hukum untuk mendesakkan tuntutan mereka.
     Sebaliknya mereka merumuskan kepentingan mereka dalam bentuk
     tuntutan. Suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan
     mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan
     itu. Tuntutan-tuntutan semacam itulah yang menentukan isi hukum
     (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 131-132).
           Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum,
     „„Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai
     cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia
     kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan kedalam norma
     kultur‟‟ (Satjipto Rahardjo, 1996: 25).
           Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi
     adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian
     hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau
     kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar supaya tercipta
     suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidah-
     kaidah termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.
     Untuk kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus
     diketahui sebelumnya dengan pasti (Soerjono Soekanto, 1976: 38)

  b. Akibat Hukum
           Timbulnya suatu akibat hukum adalah dikarenakan adanya
     suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan
     atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan
     akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subyek hukum.
        Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh hukum
  karena adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek
  hukum. Terdapat tiga jenis akibat hukum, yaitu :
  1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu
     keadaan hukum tertentu.
  2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu
     hubungan hukum tertentu.
  3) Adanya sanksi (Wasis SP, 1998: 52-53)

c. Penegakan Hukum
        Menurut Mertokusumo, penegakan hukum mempunyai makna,
  bagaiman hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan
  hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum,
  kemanfaatan,    dan    keadilan.   Kepastian     hukum   menghendaki
  bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana
  pahitnya (fiat justitia et pereat mundus: meskipun dunia ini runtuh
  hukum harus tetap ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta
  ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya
  manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum
  lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk
  melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat.
  Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan,
  keadilan harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik
  dengan keadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap
  orang, dan menyamaratakan (Gatot P. Soemartono, 2004: 65-66).
        Penegakkan hukum lingkungan dapat ditempuh melalui tiga
  alternatif, yaitu administratif, perdata dan pidana :
  1) Administratif, dimulai dengan mekanisme pengawasan yang
     dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/pejabat yang
     ditunjuk oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, atau oleh
     Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah terhadap
  penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas
  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
  hidup seperti persyaratan izin, baku mutu lingkungan, dll,
  sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 36-40 UUPLH. Ada
  beberapa sanksi administrasi dalam Pasal 76-83 UUPLH yang
  dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pertama,
  paksaan pemerintahan (bestuursdwang) untuk mencegah dan
  mengakiri    terjadinya    pelanggaran,    atas    beban    biaya
  penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang wewenangnya
  ada pada Gubernur atau Bupati/Walikota. Kedua, terhadap
  pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha
  dan/atau kegiatan.
2) Penegakan hukum secara perdata, dapat ditempuh melalui
  mekanisme ADR/diluar pengadilan) maupun di dalam pengadilan
  (Pasal 84 Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup) oleh
  masyarakat secara perorangan atau melalui gugatan perwakilan
  (class action), dan Non Government Organization (NGO) serta
  instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan
  lingkungan hidup untuk mewakili kepentingan masyarakat dan
  lingkungan hidup atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan
  hidup.
3) Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup menempatkan
  penerapan sanksi pidana sebagai upaya yang terakhir (ultimum
  remedium).     Dalam      penjelasan   umum       Undang-undang
  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkandung
  suatu prinsip yang dikenal yaitu primary jurisdiction atau disebut
  sebagai asas subsidiaritas. Asas ini menegaskan bahwa hukum
  pidana baru dapat digunakan apabila:
  a) sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan
    sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan
    tidak efektif;
  b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat; dan
  c) menimbulkan keresahan masyarakat.
        Hal ini berarti bahwa sarana hukum lain harus dioptimalkan
terlebih dahulu, sebelum diambil tindakan secara pidana. Akan tetapi
persoalan lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan, sehingga
menurut Hamzah ketentuan sanksi pidana terhadap pencemaran
lingkungan seharusnya dirubah dari ketentuan yang sifatnya ultimum
remidium, yang menganggap bahwa pelanggaran hukum lingkungan
belum merupakan persoalan yang serius menjadi premium remidium
yang menjadikan sanksi pidana sebagai instrumen yang diutamakan
dalam menangani tindak perbuatan pencemaran atau perusakan
lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Joe D. Whitley and
David B. Weinstein and Douglas S. Arnold and David M. Meezan
dalam The Expanding Criminalization of Environmental Laws: The
Recent Decisions in Hanousek, Hong, and Hansen Volume LXXVII,
No. 1
        That significant imprisonment and large fines are appropriate
penalties for “environmental criminals,” another objective is the
deterrent effect of an environmental criminal case on other
companies and individuals. Many government officials and agents
believe that the harsh penalties associated with environmental
crimes positively affect environmentally related business decisions
and, consequently, promote greater compliance with environmental
laws.


        Penjara yang signifikan dan denda besar tersebut merupakan
hukuman yang tepat untuk "penjahat lingkungan," tujuan lainnya
yaitu efek jera dari kasus pidana lingkungan terhadap perusahaan
lain dan individu. Banyak pejabat pemerintah dan agen percaya
bahwa sanksi-sanksi keras yang terkait dengan kejahatan lingkungan
positif mempengaruhi keputusan bisnis yang berhubungan dengan
  lingkungan hidup dan, akibatnya, meningkatkan kepatuhan yang
  lebih besar dengan Undang-undang lingkungan.


        Namun di Indonesia pilihan akan jatuh pada hukum pidana jika
  suatu kerusakan sudah tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan,
  misalnya penebangan pohon, pembunuhan terhadap binatang yang
  dilindungi, dsb. Perbaikan atau pemulihan kerusakan termasuk tidak
  dapat dilakukan secara fisik.


d. Teori Bekerjanya Hukum
         Sistem hukum memiliki aturan-aturan hukum atau norma-
  norma, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan
  aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubugan-hubugan ini membentuk
  kelas-kelas struktur piramid dan hirarki dengan aturan norma dasar
  di puncaknya.
         Seperti Grand Theory Three Element Of Legal System yang
  di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M.
  Friedmen sistem hukum memiliki tiga komponen dasar yang saling
  berkaitan satu sama lain. Tiga komponen tersebut adalah substansi
  hukum (legal Substance), struktur hukum (legal structure), dan
  budaya hukum (legal culture).
  1) Struktur Hukum (Legal Structure)
            Menurut Lawrence M. Friedman, “the structure of a
     system its skeletal framework; it is the permanent shape, the
     institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep
     the process flowing within bounds”(Lawrence M. Friedmen,
     1975: 14). Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian
     yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan
     batasan terhadap keseluruhan. Lebih jelasnya struktur hukum
     menurut Friedmen adalah pola yang memperlihatkan tentang
     bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya.
  Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan
  hukum dan lain- lain badan serta proses hukum itu berjalan dan
  dijalankan (Satjipto Rahardjo, 1996: 154).


2) Substansi Hukum (Legal Substance)
           Menurut Lawrence M. Friedman, “the substance is
  composed of substantive rules and rules about how institutions
  should be have” (Lawrence M. Friedmen, 1975: 14). Jadi, yang
  dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma dan pola
  perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi
  juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di
  dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka
  keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga
  mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya
  aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).
           Pendapat mengenai legal Substance ini sejalan dengan
  pandangan Lon Fuller. Lebih dalam Lon Fuller menjelaskan
  mengenai substansi hukum dalam sebuah sistem hukum yang
  menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi
  legalitas hukum, teori Fuller ini kemudian terkenal dengan
  principles of legality theory.
           Menurut Fuller, dikatakan bahwa untuk mengenal hukum
  sebagai suatu sistem maka ukuran tersebut diletakkannya pada 8
  (delapan) asas yang dinamakannya principles of legality berikut
  ini:
  a) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
         Yang   dimaksud    disini   adalah,   bahwa   tidak   boleh
         mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad
         hoc.
  b) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
  c) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena
       apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan it
       tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.
       Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti
       merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku
       bagi waktu yang akan datang.
  d) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa
       dimengerti.
  e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan
       yang bertentangan satu sama lain.
  f)   Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang
       melebihi apa yang dapat dilakukan.
  g) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan
       sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
  h) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan
       pelaksanaannya sehari-hari (Satjipto Raharjo, 1996: 51)
        Dari rangkaian pembahasan tersebut disimpulkan, bahwa
  pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam usahanya
  mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Oleh karena itu,
  dalam perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu
  sistem norma.


3) Kultur Hukum (Legal Culture)
        Menurut Lawrence M. Friedman, Legal culture is the
  element of social attitude and value (Lawrence M. Friedmen,
  1975: 15). Sehinggadapat diartikan bahwa kultur hukum
  mengandung unsur nilai dan sikap sosial yang menentukan
  bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.
  Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak dapat
  berjalan sebagaimana mestinya.
     Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam. Pertama
internal legal culture, yakni kultur hukum bagi hakim dan
pengacara dan exsternal legal culture, yakni kultur hukum
masyarakat pada umumnya.
                          B. Kerangka Pemikiran


                                  NKRI

                            Pemerintah Pusat


                     Kementrian Lingkungan Hidup


                   Badan Lingkungan Hidup Propinsi


            Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kabupaten / Kota)


                   Izin Usaha / atau Kegiatan Pembangunan


                    Penyusunan dan Penilaian AMDAL


           Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian
                    dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


               Peraturan Pemerintah no.27 Tahun 1999 Tentang
                   Analisis Mengenai Dampak Lingkungan


           Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009
                   Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup


                Hambatan                         Pendukung



                 Solusi




Gambar 2   : Bagan Kerangka Pemikiran
Keterangan Bagan :
         Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dinyatakan
dalam pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menuju
terwujudnya     tujuan   nasional   tersebut   bangsa   Indonesia   melaksanakan
pembangunan secara terencana dan bertahap. Namun pembangunan ini tumbuh
berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan.
         Lingkungan Hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam
wilayah negara Republik Indonesia.Semua media lingkungan hidup tersebut
merupakan wadah tempat kita tinggal, hidup serta bernafas.Pembangunan
industri, eksploitasi hutan serta sibuk dan padatnya arus lalu lintas akibat
pembangunan yang terus berkembang, memberikan dampak samping.Dampak
samping tersebut berakibat pada tanah yang kita tinggali, air yang kita gunakan
untuk kebutuhan hidup maupun udara yang kita hirup.Apabila tanah, air dan udara
tersebut pada akhirnya tidak dapat lagi menyediakan suatu iklim atau keadaan
yang layak untuk kita gunakan, maka pencemaran atau kerusakan lingkungan
hidup telah terjadi.
         Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi
kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam
kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Oleh karena itu baik masyarakat,
maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup,
         Pemerintah melalui Kementrian Linngkungan Hidup secara aktif
berupaya melakukan pelestrian lingkungan dan memberikan perlindungan bagi
lingkungan hidup serta masyarakat yang tinggal dalam lingkungan hidup di
Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
         Undang-undang No. 32 tahun 2009 adalah suatu produk pemerintah
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan
hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup
yang sehat.
        Meskipun kesadaran terhadap lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini
semakin membaik, tetapi masih dalam tingkatan yang masih sangat rendah jika
dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini di butkikan dengan gencarnya
isu-isu lingkungan yang mulai banyak dipublikasikan di media massa, salah
satunya adalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) suatu
usaha dan/ kegiatan yang memiliki dampak penting. AMDAL digunakan sebagai
syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan kelayakan
lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan pejabat yang
berwenang tersebut wajib dilampirkan pada permohonan izin melakukan
usaha.Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup terdapat ketentuan yang
wajib dipatuhi oleh pemrakarsa atau pemohon yaitu rencana pengelolaan
lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dari usaha atau kegiatan itu.
Selain itu AMDAL juga sebagai alat evaluasi apakah suatu rencana usaha atau
kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak.
        Untuk menyusun studi AMDAL pemrakarsa dapat meminta jasa
konsultan untuk menyusun AMDAL. Anggota penyusun ( minimal koordinator
pelaksana) harus bersertifikat penyusun AMDAL (AMDAL B). Sedangkan
anggota penyusun lainnya adalah para ahli di bidangnya yang sesuai dengan
bidang kegiatannya. Sedangkan penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh
Komisi Penilaian AMDAL Pusat yang berkedudukan di Badan Penilai AMDAL.
        Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
memberikan dasar hukum Penyusunan dan Penilaian AMDAL yang di dukung
oleh paket keputusan menteri lingkungan hidup tentang jenis usaha dan/ atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 maka suatu hal yang lebih di tekankan
dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 adalah keterbukaan informasi dan
peran serta masyarakat, selain itu terjadi perubahan dimana semua Komisi
AMDAL Pusat dihapuskan dan diganti dengan satu Komisi Penilai Pusat yang
ada di Bapedal. Sedangkan didaerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota
mempunyai Komisi Penilai Daerah. Salah satu unsur penilai dalam keanggotaan
komisi penilai AMDAL daerah (Kabupaten/Kota) yaitu instansi yang bertugas
mengendalikan dampak lingkungan yang dalam penulisan hukum ini adalah
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
        Kabupaten Sukoharjo telah memiliki suatu produk hukum guna
menunjang keberhasilannya dalam pengendalian lingkungan hidup serta
membantu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan
penilaian terhadap dokumen AMDAL yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan
Hidup. Dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL tentunya Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari adanya beberapa
hambatan, baik hambatan secara internal maupun eksternal.
                             BAB III
        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN




                A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis Kabupaten Sukoharjo
         Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di
  Jawa Tengah dengan luas 46.666 Ha atau sekitar 1.43% dari luas
  wilayah propinsi Jawa Tengah. Terdapat 12 kecamatan dengan
  kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan polokarto yaitu 6.218 Ha
  (13%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura
  dengan luas wilayah 1.923 Ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo.
         Letak Kabupaten Sukoharjo jika dihitung dari Meredian
  Greenwich berada diantara 7o 32‟ 17”-7o 49‟ 32” Lintang Selatan dan
  110o 42‟ 06.79”-110o 57‟ 33,7” Bujur Timur. Ketinggian wilayah
  Kabupaten Sukoharjo yaitu antara 80-125m diatas permukaan laut yang
  dilewati sungai Bengawan solo dengan arah aliran sungai 35 Km.
  Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan :
  a. Sebelah Utara     : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
  b. Sebelah Timur     : Kabupaten Karanganyar.
  c. Sebelah Selatan   : Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten
                         Wonogiri.
  d. Sebelah Barat     : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
         Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan
  lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang
  memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
  bidang lingkungan hidup.
           Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai
berikut :
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
   di bidang lingkungan hidup;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
           Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo memiliki
strategi     pengembangan    pembangunan       sumber      daya   alam   dan
lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo yang diarahkan pada upaya dan
proses pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu terhadap unsur-
unsur lingkunga hidup yang meliputi : sumber daya manusia, sumber
daya hayati dan non hayati, serta sumber daya buatan untuk
melestarikan lingkungan hidup yang lebih dinamis.
           Kebijakan umum yang berkaitan dengan upaya pengelolaan
lingkungan      hidup   meliputi   :   upaya   penataan,     pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
sumber-sumber daya, terutama sumber daya alam hayati dan non hayati
sebagai unsur lingkungan hidup. Kebijakan tersebut meliputi :
a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang arti
   pentingnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan
   manusia.
b. Peningkatan peran aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan
   pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan
   berkelanjutan guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
   kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang
   akan datang.
c. Pengendalian dan pengaturan tata ruang yang mantap untuk
   mencegah dan menghindari penggunaan lahan produktif dan
   pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu stabilitas
   ekosistem secara keseluruhan.
         d. Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
            Tahun 2009 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

       3. Struktur     Organisasi   Badan   Lingkungan      Hidup    Kabupaten
         Sukoharjo
                Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Darminto
         selaku pejabat sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup kabupaten
         Sukoharjo bahwa struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup
         Kabupaten Sukoharjo dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :


                                      KEPALA


              Jabatan Fungsional                           Sekretariat




                        Sub. Bag. Program     Sub. Bag.     Sub.Bag.Umum dan
                                              Keuangan        Kepegawaian



 Bidang Pengkajian          Bidang Pengembangan            Bidang Pengendalian
  dan Penegakan             Kapasitas Pengendalian             Pencemaran
 Hukum Lingkungan          Kerusakan dan Konservasi            Lingkungan
                                 Lingkungan



Sub. Bid. Pengkajian       Sub. Bid. Pengembangan         Sub. Bid. Pengendalian
    Kelayakan dan          Kapasitas dan Pelayanan          Pencemaran Air
 Penegakan Hukum                Masyarakat



Sub. Bid. Penerapan         Sub. Bid. Pengendalian        Sub. Bid Pengendalian
 Sistem Manajemen          Kerusakan dan Konservasi        Pencemaran Udara,
    Laboratorium             Sumber Daya Alam             Limbah Padat dan B3
    Lingkungan

Gambar 3 : Bagan Struktur Jabatan atau Organisasi Badan Lingkungan Hidup
       Adapun penjabaran tugas pokok pelayanan organisasi Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan
   1) Merumuskan kebijakan di bidang         lingkungan hidup sesuai
      peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2) Membina pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup.
   3) Menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah
      ditetapkan secara mudah, cepat, dan tepat.
   4) Mengendalikan seluruh kegiatan bidang lingkungan hidup.


b. Sekretariat
   1) Menyiapkan rumusan strategis program dan kegiatan dalam
      rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja
      Daerah.
   2) Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi
      umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan
      perlengkapan rumah tangga Badan Lingkungan Hidup.
   3) MElaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan LKPJ
      Bupati, LPPD, dan LAKIP BLH.
   4) Melaksanakan     bimbingan    teknis   fungsi-fungsi    pelayanan
      administrasi perkantoran.


c. Sub Bagian Program
   1) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), DPA
      penetapan dan perubahan.
   2) Menghimpun, meneliti, dan mengkoreksi bahan usulan dan
      laporan program dan kegiatan dari sekretariat     dan    masing-
      masing bidang di BLH.
   3) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
      operasional untuk pengendalian.
  4) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan LKPJ Bupati,
     LPPD, dan LAKIP BLH.


d. Sub Bagian Keuangan
  1) Melaksanakan pengelolaan, mengkoordinasikan, menyiapkan
     bahan proses pencairan dana dan pelayanan administrasi
     keuangan.
  2) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
     langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
     Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat
     Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
  3) Meneliti kelengkapan SPP-Uang Persediaan (IP), SPP-GU, SPP-
     TU, SPP-Gaji dan Tunjangan PNS lainnya.
  4) Melaksanakan verifikasi SPP dan menyiapkan Surat Perintah
     Membayar (SPM).
  5) Melaksanakan akuntansi yang meliputi         Jurnal Umum, Buku
     Besar, dan Buku Besar Pembantu.
  6) Menyiapkan laporan keuangan yang meliputi laporan Realisasi
     Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
  7) Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan
     dengan keuangan        yang dilaksanakan oleh       Bidang-bidang
     dilingkungan BLH.
  8) Menyusun     laporan    evaluasi   atas   pelaksanaan   tugas-tugas
     pengelolaan keuangan BLH berdasarkan data yang terkumpul dari
     bidang-bidang dilingkungan BLH.
  9) Menyelesaikan perhitungan Anggaran setiap tahun yang menjadi
     beban BLH.


e. Sub Bagian Umun dan Kepegawaian
  1) Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi
     umum, organisasi, dan tata laksana, pengurusan rumah tangga,
     perlenkapan, dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan, serta
     pengelolaan administrasi kepegawaian.
  2) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk
     keperluan rumah tangga BLH.
  3) Melaksanakan inventarisasi barang untuk tertib administrasi
     barang serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris.
  4) Membuat       laporan   rutin   data   kepegawaian,   Daftar   Urut
     Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Pegawai.
  5) Menyiapkan berkas usulan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan
     gaji berkala, Diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.


f. Bidang Pengkajian Kelayakan dan Penegakan Hukum Lingkungan
  1) Merumuskan kebijakan di bidang Pengkajian Kelayakan dan
     Penegakan      Hukum,     Penerapan     Sistem   Manajemen     dan
     laboratorium lingkungan.
  2) Membina pelaksanaan kegiatan operasional Pengkajian kelayakan
     dan Penegakan Hukum, Penerapan Sistem Manajemen dan
     laboratorium lingkungan.
  3) Menyelenggarakan kegiatan operasional Pengkajian kelayakan
     dan Penegakan Hukum, Penerapan Sistem Manajemen dan
     laboratorium lingkungan.
  4) Mengevaluasi       pelaksanaan kegiatan operasional di bidang
     Pengkajian kelayakan dan Penegakan Hukum, Penerapan Sistem
     Manajemen dan laboratorium lingkungan.


g. Sub Bidang Pengkajian Kelayakan dan Penegakan Hukum
  Lingkungan
  1) Menyusun rencana program operasional dan pengendalian
     penyelenggaraan pengkajian kelayakan dan penegakan hukum
     lingkungan.
  2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan
    pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau
    kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
    AMDAL dalam wilayah kabupaten.
  3) Melaksanakan penilaian AMDAL , pengawasan terhadap
    pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi jenis usaha
    dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan yang
    mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan
    standart, norma, prosedur yang berlaku.
  4) Memberikan rekomendasi kelayakan lingkungan baik AMDAL
    maupun UKL-UPL.
  5) Melaksanakan    pemantauan,    penataan   terhadap    perjanjian
    Internasional, pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol di
    bidang pengendalian dampak lingkungan.
  6) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian
    konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
  7) Menetapkan     kebijakan   pemantauan,     pengendalian,    dan
    perlindungan terhadap lapisan Ozon dan perubahan iklim sesuai
    ketentuan yang berlaku.


h. Sub Bidang Penerapan Sistem Manajemen dan Laboratorium
  Lingkungan
  1) Menyediakan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah.
  2) Menganalisis semua limbah padat, limbah cair, dan limbah udara.
  3) Mengembangkan manajemen sistem informasi dan pengelolaan
    data base keanekaragaman hayati.
  4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem
    manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi
    berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan
    konsumsi yang berkelanjutan.
i. Bidang Pengembangan Kapasitas Pengendalian Kerusakan dan
  Konservasi Lingkungan
  1) Merumuskan kebijakan di bidang Pengembangan kapasitas dan
     pelayanan masyarakat dan pengendalian kerusakan dan observasi
     sumber daya alam.
  2) Membina pelaksanaan kegiatan operasional       Pengembangan
     kapasitas dan pelayanan masyarakat dan pengendalian dan
     konservasi sumber daya alam.
  3) Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Pengembangan
     kapasitas dan pelayanan masyarakat dan pengendalian dan
     konservasi sumber daya alam.
  4) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional Pengembangan
     kapasitas dan pelayanan masyarakat dan pengendalian dan
     konservasi sumber daya alam.


j. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pelayanan Masyarakat
  1) Membina pelaksanaan kegiatan operasional dan pengawasan
     penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar
     Kompetensi personil pengelolaan lingkungan hidup.
  2) Membina pelaksanaan kegiatan operasional dan pengawasan
     penerapan instrument ekonomi dalam pengolahan sumber daya
     alam.
  3) Membina pelaksanaan kebersihan lingkungan, dan pengembangan
     sistem manajemen pengelolaan sampah rumah tangga.


k. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya
  Alam
  1) Menetapkan criteria teknis baku kerusakan lingkungan dan
     penanggulangan kebakaran hutan.
  2) Melaksanakan operasional pengendalian dan penanggulangan
     kebakaran hutan /lahan, pengawasan atas pengendalian kerusakan
     hutan/lahan.
  3) Melaksanakan operasional pengendalian kerusakan dan/atau
     pencemaran lingkungan.
  4) Menetapkan kriteria baku penetapan lahan untuk kegiatan
     pertanian, perkebunan, dan/atau hutan tanaman.
  5) Melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan
     akibat kegiatan berdampak.
  6) Menetapkan kondisi lahan/tanah.
  7) Mengendalikan kerusakan lahan dan/atau tanah akibat bencana,
     penanggulangan kerusakan tanah untuk produksi Biomassa,
     penetapan kawasan yang beresiko bencana.
  8) Melaksanakan       koordinasi   dalam    perencanaan     konservasi
     keanekaragaman hayati, dan melaksanakan kebijakan konservasi
     keanekaragaman hayati.


l. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  1) Merumuskan kebijakan di bidang pencemaran lingkungan.
  2) Membina        pelaksanaan   kegiatan   operasional    pengendalian
     pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah padat
     dan limbah berbahaya dan beracun (B3).
  3) Menyelenggarakan kegiatan operasional dibidang pengendalian
     pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah padat
     dan limbah berbahaya dan beracun (B3)
    4)Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian
     pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah padat
     dan limbah berbahaya dan beracun (B3)
m. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air
  1) Melaksanakan operasional kegiatan penetapan kelas air pada
     sumber air, pemantauan kualitas air pada sumber air, pengelolaan
     kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
  2) Melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang
     tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau ke
     sumber air, dan penerapan uang paksa terhadap pelaksanaan
     penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat.
  3) Melaksanakan     pengaturan    pengelolaan      kualitas   air   dan
     pengendalian pencemaran air.
  4) Memberikan pelayanan perizinan pembuangan air limbah ke air
     atau ke sumber air, pemanfaatan air limbah ke tanah untuk
     aplikasi pada tanah.


n. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Limbah Padat dan
  Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  1) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan kualitas udara,
     ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, pengujian
     emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara
     berkala.
  2) Melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab
     usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya
     pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.
  3) Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambient dalam
     ruangan, pemantauan dampak deposi asam.
  4) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengolahan limbah B3,
     izin pengumpulan limbah B3, pengawasan pemulihan akibat
     pencemaran limbah B3, penanggulangan kecelakaan pengolahan
     limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.
  5) Melaksanakan pelayanan pemberian izin lokasi pengolahan dan
     penyimpanan sementara limbah B3.
4. Wewenang, Tanggungjawab dan Kewajiban Badan Lingkungan
  Hidup    Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Pengendalian
  Lingkungan Hidup
          Pengendalian lingkungan hidup merupakan upaya atau kegiatan
  oleh Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pencegahan
  dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran, mulai dari
  perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan,
  pengawasan, pemeliharaan dan monitoring, evakuasi dan pengawasan
  serta penataan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan terhindar dari
  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Adapun wewenang
  dan tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
  dalam pengendalian lingkungan hidup meliputi :
  a. Wewenang Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dalam
    pengendalian lingkungan hidup :
    1) Menetapkan        kebijakan   pengendalian    lingkungan    hidup
          berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup
          dengan memperhatikan kearifan lokal         yang hidup dan
          berkembang.
    2) Menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu rencana
          usaha dan/atau kegiatan.
    3) Menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang lingkungan
          hidup.
    4) Membentuk komisi penilai AMDAL.
    5) Menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan
          perundang-undangan yang berlaku.
    6) Menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan
          Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
          (UPL).
    7) Membentuk tim penanganan kasusu lingkungan hidup.
    8) Melakukan pengawasan penaatan.
  9) Memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
      untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
      lingkungan hidup.
  10) Melakukan     upaya-upaya     pengendalian   lingkungan    hidup
      berdasarkan arahan, pedoman, supervisi dan pengawasan dari
      pemerintah dan atau pemerintah propinsi.
  11) Melakukan      penegakan hukum sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan yang berlaku.
  12) Mengembangkan        kerjasama      dan      kemitraan     dalam
      penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak
      ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan yang berlaku.


b. Tanggungjawab Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo
  dalam pengendalian lingkungan hidup :
  1) Melaksanakan kebijaksanaan pengendalian lingkungan hidup
      berdasarkan kebijakan nasional.
  2) Melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau
      perusakan lingkungan hidup.
  3) Memfasilitasi dan mengembangkan teknologi yang ramah
      lingkungan.
  4) Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan
      pelestarian alam.


c. Kewajiban Badan Lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dalam
  pengendalian lingkungan hidup :
  1) Melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya
      alam dan lingkungan hidup.
  2) Menyusun neraca sumber day alam dan lingkungan hidup serta
      melakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
  3) Melakukan penilaian dokumen AMDAL sesuai kewenangannya.
4) Melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
    Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
    (UPL).
5) Menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan
    lingkungan hidup.
6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan
    pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
7) Melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam
    pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
8) Menyediakan data atau informasi berkaitan dengan lingkungan
    hidup di daerah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.
9) Memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan
    hidup.
10) Memfasilitasi       pengusahaan    prasarana     dan     sarana
    pembuangan/pengolahan limbah untuk industri kecil dan/atau
    air limbah rumah tangga.
11) Melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan
    tidak terbaharui.
12) melestarikan nilai sosial budaya dan kearifan lokal dalam rangka
    pelestarian fungsi lingkungan.
13) Melestarikan kawasan, sumber air, situs kepurbakalaan dan
    cagar budaya.
14) Meningkatkan kemampuan warga untuk memanfaatkan dan
    mengembangkan teknologi ramah lingkungan.
15) Melaksanakan kajian, pendidkan dan pengembangan potensi
    serta permasalahan suumber daya alam dan lingkungan hidup.
B. Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
  dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
                        Dan Akibat Hukumnya
1. Proses Penyusunan AMDAL
         Pemahaman mengenai prosedur penyusunan AMDAL akan
   sangat membantu kelancaran penyelesaian AMDAL, sekaligus juga
   meningkatkan kualitas kajian dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan
   Panduan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Di Indonesia dan
   keterangan dari Ibu Eny Kristianti, bahwa peyusunan dokumen
   AMDAL antara lain meliputi :
   a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
            Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi Analisis Dampak
     Lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan bertujuan untuk :
     1) Merumuskan lingkup dan ruang studi ANDAL
     2) Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan
        efisien sesuai dengan biaya, tenaga dan waktu yang tersedia.
            Dokumen KA-ANDAL memiliki fungsi antara lain sebagai
     berikut :
     1) Sebagai rujukan bagi pemrakarsa, instansi yang bertanggung
        jawab yang membidangi rencana usaha atau kegiatan, dan
        penyusunan studi ANDAL tentang lingkup dan kedalaman studi
        ANDAL yang akan dilakukan.
     2) Sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilaian dokumen
        ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL
            Manfaat dari adanya penyusunan Kerangka Acuan ANDAL
     adalah :
     1) Kerangka    Acuan    menggambarkan      ruang   lingkup     sesuatu
        pekerjaan   yang    disepakati   bersama     oleh   pihak      yang
        berkepentingan. Dengan disepakatinya ruang lingkup pekerjaan
        tersebut maka semua pihak akan berpegang pada Kerangka Acuan
        tersebut, baik dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun dalam
    evaluasinya. Semua pihak dalam hal ini adalah pihak pemrakarsa,
    konsultan penyusun, komisi AMDAL, tim teknis dan instansi
    teknis yang bertanggung jawab.
  2) Kerangka Acuan sangat berguna untuk mempercepat proses
    penyelesaian penusunan AMDAL.


b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
         Dokumen Analisis Dampak Lingkungan merupakan uraian
  prakiraan dan evaluasi dampak penting yang teridentifikasi dalam
  pelingkupan dan tertera dalam Kerangka Acuan , sehingga ANDAL
  hanya terfokus pada dampak penting saja. Sedangkan untuk dampak
  yang tidak penting akan diabaikan.
         Tujuan    dari    penyusunan   Dokumen      Analisis   Dampak
  Lingkungan (ANDAL) yaitu :
  1) Mengemukakan         masukan   penting   yang    bermanfat   bagi
    pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan rencana
    usaha atau kegiatan;
  2) Mempermudah semua pihak dalam memahami isinya, termasuk
    masyarakat, dan mempermudah bagi pemuatan dalam media
    masa, bila dipandang perlu.
  3) Memuat uraian singkat tentang :
    a) Rencana kegiatan atau usaha dengan berbagai kemungkinan
       dampak pentingnya. Baik pada tahap pra konstruksi, kontruksi
       maupun pasca kontruksi.
    b) Keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan data
       informasi serta berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang
       dihadapi selama menyusun ANDAL.
    c) Hal lain yang dipandang sangat perlu untuk melengkapi
       ringkasan
         Dalam Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ada 5 (lima)
  tahapan kegiatan utama yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1) Pengumpulan Data dan Informasi tentang :
  a) Komponen rencana kegiatan
            Data yang dikumpulkan adalah data tentang berbagai
     aktivitas rencana kegiatan baik pada pra kontruksi, kontruksi
     maupun pasca kontruksi. Pemilihan data yang dikumpulkan
     tersebut harus mengutamakan data yang berkaitan langsung
     dengan berbagai dampak yang mungkin akan timbul apabila
     rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan nantinya.
  b) Komponen rona lingkungan awal
            Data     yang     dikumpulkan     terutama   komponen
     lingkungan (biogeofisik, sosial ekonomi, sosial budaya dan
     kesehatan masyarakat), yang akan mengalami dampak akibat
     rencana kegiatan maupun yang dapat mempengaruhi terhadap
     rencana kegiatan tersebut.
2) Proyeksi Perubahan Rona Lingkungan Awal
         Rona lingkungan awal merupakan kondisi lingkungan
  sesuai hasil analisis data lingkungan yang dikumpulkan sebelum
  ada kegiatan. Rona lingkungan awal ini akan mengalami
  perubahan akibat adanya rencana kegiatan apabila telah
  dilaksanakan nantinya. Besarnya perubahan lingkungan ini perlu
  diketahui menurut ruang dan waktu bagi kepentingan evaluasi
  maupun penanganan.
3) Evaluasi Dampak Penting
         Pada tahap evaluasi dampak penting ini, uraian yang
  disajikan meliputi hal-hal berikut ini :
  a) Evaluasi dampak penting yang bersifat holistik terhadap
     seluruh dampak yang diperkirakan. Seperti misalnya dampak
     positif maupun dampak negatif dianalisis sebagai satu kesatuan
     yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi sehingga akan
     diketahui pertimbangannya.
  b) Hubungan sebab akibat antara rencana kegiatan dengan rona
     lingkungan. Setiap rencana kegiatan apabila telah dilaksanakan
     akan     menimbulkan     dampak      yang berbeda      pada    rona
     lingkungan yang berbeda.
  c) Ciri dampak penting, pada bagian ini yang perlu dikemukakan
     adalah sifat-sifat sesuatu dampak.
  d) Luas penyebaran dampak penting, sesuatu dampak mungkin
     akan mengenai sesuatu daerah yang sempit atau mungkin akan
     sangat luas.
  e) Cara pendekatan dalam penanganan dampak, hal ini memuat
     cara penanganan dampak yang mungkin akan terjadi, baik dari
     segi ekonomi, teknologi maupun instansi. Dari segi ekonomi
     misalnya dengan bantuan, untuk menanggulangi masalah
     lingkungan.     Dari   segi   teknologi     adalah   dengan    cara
     membatasi, mengisolasi atau menetralisasi terhadap bahan
     berbahaya dan bahan beracun. Dari segi instansi misalnya
     dengan memperluas sistem pengelolaan agar hal yang
     menyangkut penanggulangan masalah lingkungan dengan jalan
     merangsang       kerjasama    dengan      berbagai   pihak    untuk
     meningkatkan pengawasan dan lain sebagainya.
4) Alternatif Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan
            Uraian ini akan memuat hal-hal sebagai berikut :
  a) Komponen lingkungan terkena dampak, sumber dampak, tolak
     ukur dan bobot dampak untuk kepentingan pengelolaan
     maupun pemantauan lingkungan.
  b) Metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang
     mencakup faktor biogeofisik-kimia, sosial ekonomi, sosial
     budaya dan kesehatan masyarakat.
  c) Saat     pengelolaan    dan    pemantauan       lingkungan    akan
     dilaksanakan frekwensi kekerapannya menurut ruang dan
     waktu.
     d) Pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
       pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
c. Rencana Pengelolaan Lingkungan
         Dokumen      Rencana        Pengelolaan     Lingkungan     (RKL)
  merupakan      dokumen    yang memuat        upaya-upaya    mencegah,
  mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan
  yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul
  sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan.
         Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan
  mencakup empat kelompok aktivitas antara lain :
  1) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau
     mencegah dampak penting yang bersifat negatif melalui
     pemilihan atas alternatif, tata letak lokasi dan rencana bangun
     proyek.
  2) Pengelolan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi,
     meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang
     timbul di saat usaha atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat
     usaha atau kegiatan terakhir.
  3) Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan dampak
     positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang
     lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama
     masyarakat yang turut menikmati dampak positif tidak hanya
     pada manfaat ekonomi saja.
  4) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan memulihkan atau
     merehabilitasi fungsi-fungsi tertentu ekosistem yang terkena
     dampak penting negatif sebagai kompensasi atas sumber daya
     tidak dapat pulih, hilang atau rusak sebagai akibat usaha atau
     kegiatan.
         Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi
  kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan
  pokok-pokok     arahan,   prinsip-prinsip   atau    persyaratan   untuk
  mencegah/mengendalikan dampak. Akan tetapi apabila dipandang
  perlu dapat dilengakapi dengan acuan literatur tentang rancangan
  bangunan untuk pencegahan dan pengendalian dampak.


d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
         Yang dimaksud dengan pemantauan adalah pengukuran
  berdasarkan waktu atau suatu pengukuran yang berulang-ulang pada
  waktu-waktu tertentu. Sehingga pengertian dari pemantauan
  lingkungan adalah pengulangan pengukuran pada komponen-
  komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu.
         Pemantauan lingkungan dapat digunakan untuk memahami
  fenomena-fenomena yang terjadi pada tingkatan, mulai dari tingkat
  proyek sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung
  pada skala keacuhan terhadap isu lingkungan yang timbul.
         Disamping skala keacuhan, ada 2 kata kunci yang
  membedakan      pemantauan       merupakan   suatu   kegiatan   yang
  berorientasi pada data sistematik, berulang dan terencana.dengan
  demikian kegiatan pemantauan sangat berbeda dengan pengamatan
  yang bersifat acak dan sesaat.
         Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam
  penyusunan dokumen rencana pemantauan lingkungan, antara lain
  adalah :
  1) Komponen/parameter lingkungan yang dipantau hanyalah yang
     mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting.
     Dengan demikian tidak seluruh komponen lingkungan yang harus
     dipantau, hal-hal yang dipandang tidak penting atau tidak relevan
     tidak perlu dipantau.
  2) Uraian tentang keterkaitan yang akan dijalin antara dokumen
     ANDAL, RKL dan RPL. Aspek-aspek yang dipantau perlu
     memperhatikan benar dampak penting yang dinyatakan dalam
       ANDAL, dan sifat pengelolaan dampal lingkungan yang
       dirumuskan dalam dokumen RKL.
    3) Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan
       atau terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak.
    4) Pemantauan lingkungan harus layak secara ekonomi walau aspek-
       aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal-hal yang penting
       saja, namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu
       diperhatikan    mengingat       kegiatan     pemantauan     senantiasa
       berlangsung sepnjang usia, usaha atau kegiatan.
    5) Rencana pengumpulan dan analisis data serta aspek-aspek yang
       akan dipantau, mencakup hal :
       a) Jenis data yang dikumpulkan
       b) Lokasi pemantauan
       c) Frekwensi dan jangka waktu pemantauan
       d) Metode pengumpulan data


    6) Dokumen        RPL     perlu   memuat      kelembagaan    pemantauan
       lingkungan,     yang    dimaksud    disini    adalah   instansi   yang
       bertanggung jawab sebagai penyandang dana pemantauan,
       pelaksanaan pemantauan, penggunaan hasil pemantauan dan
       pengawasan kegiatan pemantauan.


2. Proses Penilaian Dokumen AMDAL
         Dari Panduan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Di
  Indonesia pula dapat penulis ketahui, bahwa proses penilaian dokumen
  KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL secara formal dilakukan dalam
  sidang Komisi Penilai AMDAL Pusat yang berkedudukan di
  BAPEDAL untuk        menilai dokumen AMDAL dari usaha dan/atau
  kegiatan yang bersifat strategis, lokasinya melebihi satu propinsi,
  berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/ atau lokasinya
  dilintas batas negara Republik Indonesia dengan negara lain. Jika dalam
suatu dokumen AMDAL terdapat ketidaksiapan, ketidaklengkapan
maupun rendahnya kualitas dokumen yang diserahkan untuk dinilai
akan menghambat proses penilaian, karena Komisi Penilai tidak dapat
segera mengambil keputusuan.
          Beberapa faktor yang dapat mempercepat keseluruhan proses
penilaian, sekaligus meningkatkan kualitas pengembilan keputusan,
yaitu:
a. Melaksanakan dengan cermat langkah-langkah proses pengajuan
   dokumen AMDAL.
b. Faktor yang mempengaruhi presentasi dan diskusi dalam sidang.
c. Faktor yang mempengaruhi kelulusan dokumen AMDAL.
          Penilaian   dokumen     AMDAL dilakukan     untuk   beberapa
dokumen dan meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan
isi dokumen. Dokumen yang di nilai adalah meliputi:
a. Penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA), meliputi :
   1) Kelengkapan administrasi
   2) Isi dokumen, yang terdiri dari:
         a) Pendahuluan
         b) Ruang lingkup studi
         c) Metode studi
         d) Pelaksanaan studi
         e) Daftar pustaka dan lampiran
b. Penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
   1) Kelengkapan administrasi
   2) Isi dokumen, yang terdiri dari:
         a) Pendahuluan
         b) Ruang lingkup studi
         c) Metode studi
         d) Rencana usaha dan /atau kegiatan
         e) Rona lingkungan awal
         f) Prakiraan dampak penting
       g) Evaluasi dampak penting
       h) Daftar pustaka dan lampir
  c. Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), meliputi:
    1) Lingkup RKL
    2) Pendekatan RKL
    3) Kedalaman RKL
    4) Rencana pelaksanaan RKL
    5) Daftar pustaka dan lampiran
  d. Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), meliputi:
    1) Lingkup RPL
    2) Pendekatan RPL
    3) Rencana pelaksanaan RPL
    4) Daftar pustaka dan lampiran.


3. Lingkup Tanggung Jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
  Sukoharjo     dalam    Penilaian    Analisis   Mengenai      Dampak
  Lingkungan
         Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Eny
  Kristianti,S.T selaku Kepala Sub bidang pengkajian kelayakan dan
  penegakan hukum lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup
  Kabupaten Sukoharjo bahwa Anggota komisi penilai terdiri dari
  institusi sektoral atau dari pemerintah daerah (bukan dari tim penilai
  tetap), dimana institusi sektoral atau dari pemerintah daerah tersebut
  sering kali belum banyak menguasai mengenai AMDAL. Penilaian oleh
  LSM dan wakil dari masyarakat kadang-kadang kurang obyektif. Tim
  teknis yang ikut duduk di dalam komisi penilai perlu lebih memahami
  peran bidangnya dalam AMDAL.
         Dijelaskan pula bahwa lingkup tanggung jawab Badan
  Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian AMDAL
  sebatas dalam hal pengawasan terhadap penaatan terhadap hasil laporan
  AMDAL yang meliputi:
  a. Melakukan pendataan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi
     menimbulkan pencemaran.
  b. Menetapkan ketentuan teknis pada pengelola usaha sesuai dengan
     peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  c. Melakukan pembinaan dan bimbingan baik secara teknis maupun
     administrasi pada pengelola usaha atau kegiatan.


4. Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib AMDAL
         Sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib AMDAL jika tidak
  melakukan penyusunan dan mengajukan dokumen untuk dilakukan
  penilaian, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 antara
  lain sebagai berikut :
  a. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1), bahwa apabila suatu usaha
     dan/atau kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting tidak
     dilengkapi    dengan   AMDAL      maka    bupati   wajib   menolak
     permohonan izin lingkungan sesuai kewenangannya.
  b. Menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (2), jika izin lingkungan dicabut,
     maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
         Dari ketentuan Pasal diatas maka dapat diartikan bahwa izin
  lingkungan tidak akan diterbitkan jika penanggung jawab suatu usaha
  dan/atau kegiatan tidak melakukan penyusunan AMDAL terhadap
  usaha dan/atau kegiatan tersebut.
         Sedangkan untuk suatu usaha dan/atau kegiatan yang sudah
  berjalan dan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
  lingkungan, namun belum memiliki dokumen Analisis Mengenai
  Dampak Lingkungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1)
  Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
  Pengendalian Dampak Lingkungan bahwa penanggung jawab suatu
  usaha dan/atau kegiatan tersebut harus melakukan audit lingkungan
  hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Hambatan Yang Dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
  Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak
                              Lingkungan
       Dalam hal penilaian dokumen AMDAL, Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo berada dalam lingkup memberikan pengawasan
terhadap ketaatan para pemrakarsa dalam penyusunan dan penilaian
AMDAL. Pengawasan penyusunan dan penilaian AMDAL pada Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan kewenangan dari Sub
Bidang pengkajian kelayakan dan penegakan hukum lingkungan.
Implementasi Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang pengendalian
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan dan penilaian
AMDAL di Kabupaten Sukoharjo tergolong cukup berhasil, ini salah
satunya terbukti dengan dibuatnya dokumen AMDAL oleh pemrakarsa
dari pemilik usaha “PT. Sampurna Ethanol” dengan lokasi usaha di desa
Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Tetapi dalam mencapai
tujuan keberhasilan tersebut tentunya tidak luput dari adanya berbagai
kendala, baik kendala yang bersifat internal maupun kendala yang bersifat
eksternal.
       Seperti yang telah disampaikan oleh ibu Eny Kristianti, beberapa
kendala yang bersifat internal, yang berasal dari dalam Badalan
Lingkungan Hidup sendiri , seperti :
1. Baru dibentuknya Tim komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL
   kabupaten Sukoharjo      akan tetapi masih terdapat kendala pada
   kurangnya tenaga ahli geologi sehingga berakibat tidak dapat
   dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi penilai dan tim
   teknis penilai AMDAL kabupaten Sukoharjo.
2. Kurangnya sistem pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup
   mengenai evaluasi laporan secara periodik dari perusahaan.
3. Untuk pengawasan di lapangan selalu terbentur oleh biaya.
       Sedangkan kendala yang bersifat eksternal, yang meupakan
kendala yang berasal dari luar Badan Lingkungan Hidup, seperti :
1. Perusahan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai pemrakarsa
   AMDAL yang seharusnya wajib memberikan laporan secara periodik
   per semester kepada Badan Lingkungan Hidup, tetapi seringkali
   perusahaan mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan.
2. Belum meratanya pengetahuan masyarakat mengenai peran sertanya
   dalam penyusunan AMDAL.
       Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala internal
maupun eksternal yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian dokumen analisis mengenai dampak
lingkungan yaitu:
1. Belum bisa dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan komisi
   penilai AMDAL dan tim teknis penilai AMDAL Kabupaten Sukoharjo
   karena kurangnya tenaga ahli geologi, maka pihak Badan Lingkungan
   Hidup berusaha mencari tim teknis ahli geologi.
2. Badan Lingkungan Hidup lebih sering melakukan pengawasan dengan
   cara turun langsung ke lapangan, yaitu dengan sistem jemput bola.
3. Mengenai pengawasan di lapangan yang sering kali terbentur biaya,
   Badan Lingkungan Hidup menambahkan anggaran pada APBD guna
   pengawasan di lapangan.
       Sedangkan untuk menghadapi endala yang bersifat eksternal maka
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah
sebagai berikut :
1. Dalam hal Perusahaan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai
   pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib memberikan laporan
   secara periodik per semester kepada Badan Lingkungan Hidup, tetapi
   seringkali perusahaan mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan,
   Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah
   untuk selalu memberikan peringatan kepada para pemrakarsa untuk
   selalu memberikan laporan secara periodik, baik peringatan secara lisan
   maupun tertulis.
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat megenai peran sertanya
  dalam penyusunan AMDAL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
  Sukoharjo bekerjasama dengan pemerintah desa pada saat melakukan
  pengumuman mengenai pembangunan perusahaan dan penyusunan
  AMDAL sekaligus untuk memberikan pengetahuan mengenai peran
  serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL.
                                  BAB IV
                                 PENUTUP




                               A. Kesimpulan
       Berdasarkan     hasil    penelitian   dan   pembahasan,   maka   dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.   a. Tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
       dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
       (AMDAL) berada pada lingkup pengawasan yaitu :
       1) Melakukan pendataan terhadap usaha atau kegiatan yang
          berpotensi menimbulkan pencemaran.
       2) Menetapkan ketentuan teknis pada pengelola usaha sesuai dengan
          peraturan perundang-undangan yang berlaku.
       3) Melakukan pembinaan dan bimbingan baik secara teknis maupun
          administrasi pada pengelola usaha atau kegiatan.
     b. Sanksi yang dapat diterapkan bagi pemrakarsa yang tidak melakukan
       penyusunan dan mengajukan penilaian AMDAL, yaitu :
              Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 antara
       lain sebagai berikut :
       1) Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1), bahwa apabila suatu
          usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak besar dan penting
          tidak dilengkapi dengan AMDAL maka bupati wajib menolak
          permohonan izin lingkungan sesuai kewenangannya.
       2) Menurut ketentuan Pasal 40 Ayat (2), jika izin lingkungan dicabut,
          maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
       3) Untuk suatu usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan
          menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan,
          namun belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak
          Lingkungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1)
          Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009
          Tentang Pengendalian Dampak Lingkungan bahwa penanggung
          jawab suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut harus melakukan
          audit lingkungan hidup.
2.   a. Hambatan Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan
       sebagai lingkup tanggung jawab dalam penilaian AMDAL yaitu :
       1) Kendala Internal
           a) Baru dibentuknya Tim komisi penilai dan tim teknis penilai
               AMDAL kabupaten Sukoharjo akan tetapi masih terdapat
               kendala pada kurangnya tenaga ahli geologi sehingga
               berakibat tidak dapat dikeluarkannya rekomendasi untuk
               pembentukan komisi penilai dan tim teknis penilai AMDAL
               Kabupaten Sukoharjo.
           b) Kurangnya sistem pengawasan dari Badan Lingkungan
               Hidup mengenai evaluasi laporan secara periodik dari
               perusahaan.
           c) Untuk pengawasan di lapangan selalu terbentur oleh biaya.
       2) Kendala Eksternal
           a) Perusahan      pemilik      kegiatan    dan/atau   usaha   sebagai
               pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib memberikan
               laporan secara periodik per semester kepada Badan
               Lingkungan        Hidup,      tetapi    seringkali    perusahaan
               mengabaikan dan tidak melakukan pelaporan.
           b) Belum meratanya pengetahuan masyarakat mengenai peran
               sertanya dalam penyusunan AMDAL.


     b. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala internal
       maupun eksternal yaitu:
       1) Kendala Internal
           a) Belum bisa dikeluarkannya rekomendasi untuk pembentukan
              komisi penilai AMDAL dan tim teknis penilai AMDAL
              Kabupaten Sukoharjo karena kurangnya tenaga ahli geologi,
              maka pihak Badan Lingkungan Hidup berusaha mencari tim
              teknis ahli geologi.
           b) Badan Lingkungan Hidup lebih sering melakukan pengawasan
              dengan cara turun langsung ke lapangan, yaitu dengan sistem
              jemput bola.
           c) Mengenai pengawasan di lapangan yang sering kali terbentur
              biaya, Badan Lingkungan Hidup menambahkan anggaran pada
              APBD guna pengawasan di lapangan.
      2) Sedangkan untuk menghadapi kendala yang bersifat eksternal
           maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo mengambil
           langkah sebagai berikut :
           a) Dalam hal Perusahaan pemilik kegiatan dan/atau usaha sebagai
              pemrakarsa AMDAL yang seharusnya wajib memberikan
              laporan     secara    periodik   per   semester   kepada    Badan
              Lingkungan Hidup, tetapi seringkali perusahaan mengabaikan
              dan tidak melakukan pelaporan, Badan Lingkungan Hidup
              Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah untuk selalu
              memberikan peringatan kepada para pemrakarsa untuk selalu
              memberikan laporan secara periodik, baik peringatan secara
              lisan maupun tertulis.
           b) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat megenai peran
              sertanya dalam penyusunan AMDAL, Badan Lingkungan
              Hidup Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan pemerintah
              desa      pada   saat    melakukan     pengumuman      mengenai
              pembangunan perusahaan dan penyusunan AMDAL sekaligus
              untuk     memberikan     pengetahuan     mengenai   peran    serta
              masyarakat dalam penyusunan AMDAL.


                                   B. Saran
      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas,
maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sesegera mungkin
  mengupayakan tenaga teknis geologi supaya mendapatkan rekomendasi
  pembentukan komisi penilai AMDAL daerah Kabupaten Sukoharjo guna
  kelancaran penilaian AMDAL di Kabupaten Sukoharjo.
2. Perlunya memberikan peringatan yang lebih tegas terhadap perusahaan
  agar memberikan laporan per semester mengenai jalannya perusahaan.
3. Badan Lingkungan Hidup harus lebih mensosialisasikan AMDAL di
  tingkat desa, sehingga masyarakat akan lebih mengerti seluk beluk
  AMDAL bukan hanya saat akan ada penyusunan AMDAL di lingkungan
  tempat tinggalnya saja, tetapi AMDAL juga sebagai suatu pengetahuan.
                                 Daftar Pustaka




Buku


Chandera dan rekan. 2004. Modul Mata Kuliah Eksaminasi. Yogyakarta :
          Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta.


Gatot P. Soemartono. 2004 . Hukum Lingkungan Indonesia . Jakarta : Sinar
          Grafika Offset.


H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press.


Inu Kencana Syafiie. 2006 . Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
          (SANRI) . Jakarta : Sinar Grafika Offset.


Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah
          Mada University Press.


Lawrence M. Friedmen. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective.
          New York: Russel Sage Foundation.


Lexy J. Moleong. 2009. Metodologi penelitian kulitatif. Bandung : PT. Remaja
          Rosdakarya.


Nursyahid H.N. 2000 . Panduan Penyusunan AMDAL dan Budi Daya Kawasan
          Lindung. Jakarta : BP. Panca Usaha.


Otto Soemarwoto. 2003 . Analisis Mengenai Dampak Lingkungan . Yogyakarta :
          Gadjah Mada University Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar ilmu hukum. Jakarta : Kencana Prenada
           Media Group.


Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. 1996. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.


Sasmini. Materi Ajar Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta : UNS Fakultas
           Hukum.


Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI Press.


Wasis SP. 1998. Pengantar Ilmu Hukum . Malang : Medio.


Jurnal


Absori. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu
           Hukum. Vol. 8, No. 2.


Allan Ingelson, William Holden, & Meriam Bravante. 2009.Philippine
           Environmental Impact Assessment, Mining And Genuine Development.
           Environment and Development Journal.Vol. 5, No. 1.


H.J.Mukono. 2005. Kedudukan AMDAL Dalam Pembangunan Berwawasan
           Lingkungan yang Berkelanjutan (Sustainable Development). Jurnal
           Kesehatan Lingkungan. Vol. 2, No.1.


Joe D. Whitley and David B. Weinstein and Douglas S. Arnold and David M.
           Meezan. 2003. The Recent Decisions in Hanousek, Hong, and Hansen.
           The Expanding Criminalization of Environmental Laws. Vol. LXXVII,
           No. 1.
Internet
Gilang Kurniawan. Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability
         Pencemar Lingkungan Hidup. http://gilangkurnia.blogspot.com> [2
         November 2010 pukul 22.00]


Green    &   smile   office   BPLHD   Propinsi   Jawa    Barat.   AMDAL    .
         http://www.bplhdjabar.go.id> [1 November 2010 pukul 20.45].


Ilham.   Analisis    Mengenai   Dampak     Lingkungan.     http://www.migas-
         indonesia.com> [24 Oktober 2010 pukul 21.30].


Prof. Mukono. Analisis Mengenai DAmpak Lingkungan (AMDAL) dan Faktor
         Recovery Ekonomi. http://mukono.blog.unair.ac.id> [1 November 2010
         pukul 21.30].


Perundang-undangan


Kitab Undang-undang Hukum Perdata


Undang-undang Nomor 32Ttahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
         Lingkungan Hidup.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
         Lingkungan Hidup.


Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang
         Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.


Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 tentang
         Jenis Rencana dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan
         Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 9 tahun 2009 tentang
       Pengendalian Lingkungan Hidup.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:3667
posted:6/1/2011
language:Indonesian
pages:85
Description: skripsi berlian maharani hukum lingkungan (hukum administrasi negara)