Docstoc

K5_kunjungan_Laporan_Kunjungan_Kerja_Ke_PRov._Papua_Barat

Document Sample
K5_kunjungan_Laporan_Kunjungan_Kerja_Ke_PRov._Papua_Barat Powered By Docstoc
					                    LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
              KOMISI V DPR RI KE PROVINSI PAPUA BARAT
           RESES MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2009 - 2010
                     TANGGAL 11-14 MARET 2010


I.   PENDAHULUAN
     A Dasar Hukum
       1. Amandemen      Undang-Undang         Dasar   1945;    pada   perubahan
         Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga
         Pasal 23;
       2. Undang-Undang      RI   Nomor   27    Tahun    2009    tentang   Majelis
         Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
         Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
       3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan
         Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
       4. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 107/PIMP/II/2009-2010
         tanggal 18 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi I
         sampai dengan Komisi XI, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan
         Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI untuk melakukan
         Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan II Tahun
         Sidang 2009-2010;
       5. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009
         tentang     Penyusunan    Program     Kerja    dan    Pembentukan    Tim
         Kunjungan Kerja Komisi V     DPR RI serta Rapat Dengar Pendapat
         tanggal Februari 2010 tentang persiapan kunjungan kerja dengan
         semua mitra Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Papua,
         Papua Barat, dan Maluku.
B. Maksud dan Tujuan
   1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:
         a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara
             langsung hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua Barat
             khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan,
             Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pembangunan Daerah
             Tertinggal, serta Bidang   Meteorologi, Klimatologi, dan
             Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR RI.
         b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi
             Papua Barat, utamanya pembangunan Infrastruktur dan
             pembiayaannya melalui APBN 2009.
         c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Papua Barat
             terkait pembangunan infrastruktur dan pembiayaannya
             melalui APBN 2010 dan APBN 2011.


   2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka
      melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan
      DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib
      DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan
      bahwa:
             1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang
                (legislasi)
             2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting)
             3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan


      Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3)
      tentang Tugas Komisi antara lain pada:
      butir a.   Melakukan    pengawasan      terhadap   pelaksanaan
                 undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan
                 belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang
                 termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;


      butir c.   Melakukan     pengawasan       terhadap      kebijakan
                 pemerintah.




                                                PROVINSI PAPUA BARAT   2
      Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3)
      huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana
      dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat,
      dapat”:
      ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila
      dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan
      pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk
      ditentukan tindak lanjutnya”.


C. Lokasi dan Waktu
   Dalam Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2009 - 2010, Komisi V DPR RI
   melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat pada tanggal 11 -
   14 Maret 2010. Dalam masa kunjungan yang dilakukan selama 4 hari
   itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan
   aspirasi,   dialog,   dan   melakukan   komunikasi    intensif   dengan
   pemerintah daerah, serta masyarakat luas.
   Agenda kunjungan di Provinsi Papua Barat adalah:
   1. Ekspose dan Peninjauan Bandara Rendani Sorong.
   2. Peninjauan Proyek Pembangunan Jalan Manokwari-Kebar
   3. Peninjauan Stasiun Meteorologi dan Geofisika Rendani Manokwari.
   4. Ekspose dan Peninjauan Rusunawa Mahasiswa Universitas Negeri
      Papua, Manokwari.
   5. Ekspose dan Peninjauan PT. Pelabuhan Indonesia IV Manokwari
   6. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat didampingi
      Pimpinan DPRD, Muspida, dan Dinas-dinas terkait.
   7. Ekspose dan Peninjauan Bandara Domine Eduard Osok Sorong.
   8. Ekspose dan Peninjauan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan
      Geofisika Domine Eduard Osok Sorong
   9. Peninjauan Pelabuhan Rakyat Sorong
   10. Peninjauan Pelabuhan Indonesia IV Sorong
   11. Ekspose dan Peninjauan Balai Diklat dan Pelatihan Ilmu Pelayaran
      (BP2IP) Sorong
   12. Peninjauan Pembangunan Bendung Mariyat di Kabupaten Sorong.




                                                  PROVINSI PAPUA BARAT   3
13. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw
   didampingi Pimpinan DPRD, Muspida, dan Dinas-dinas terkait.
14. Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat
   didampingi Pimpinan DPRD, Muspida, dan Dinas-dinas terkait.
15. Peninjauan        Proyek   Pembangunan      Jalan     Dorong-Klamono-
   Ayamaru.
16. Pertemuan      dengan      Pemerintah   Daerah      Kabupaten   Sorong
   didampingi Pimpinan DPRD, Muspida, dan Dinas-dinas terkait.


Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi
Papua Barat yang dilakukan pada Hari Kamis sampai dengan Minggu,
11-14 Maret 2010 adalah sebagai berikut:
1. Ir. Mulyadi                              Ketua/ F-Demokrat
2. Agung Budi Santoso SH.                   Anggota/ F - P.Demokrat
3. Agus Bastian, SE, MM                     Anggota/ F - P.Demokrat
4. Ir. H. Roestanto Wahidi D, MM            Anggota/ F - P.Demokrat
5. Ir. Sutarip Tulis Widodo                 Anggota/ F - P.Demokrat
6. Michael Wattimena, SE, MM                Anggota/ F - P.Demokrat
7. Drs. Umar Arsal                          Anggota/ F - P.Demokrat
8. Ir. Ali Wongso Halomoan S.               Anggota/ F - P.Golkar
9. Drs. H. Hikmat Tomet, MM                 Anggota/ F - P.Golkar
10. Ir. H. Eko Sarjono Putro, MM            Anggota/ F - P.Golkar
11. Ian Siagian                             Anggota/ F - PDIP
12. Lasarus, S.Sos, Msi                     Anggota/ F – PDIP
13. Ir. H. Yudi Widiana Adia, M.Si          Anggota/ F - PKS
14. A. Taufan Tiro, ST                      Anggota/ F - PAN
15. H. Usman Ja’far                         Anggota/ F - PPP
16. Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si         Anggota/ F - PKB
17. Nur Iswanto, SH, MM                     Anggota/ F - P. Gerindra
18. Sartomo, SS.                            Sekretariat Komisi V DPR RI
19. Odi Sugarli SE.                         Sekretariat Komisi V DPR RI
20. Rudy Haryanta                           Sekretariat Komisi V DPR RI




                                                   PROVINSI PAPUA BARAT   4
21. Luki Kusumawardhani, ST. MT.         Staf Ahli Komisi V


Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta dalam kegiatan
Kunjungan Kerja Ke Provinsi Papua Barat sebagai Tim Pendamping,
adalah sebagai berikut:
A. Kementerian Pekerjaan Umum:
1.   Ir. Tamin M Zakaria Amin, M.Sc    Direktur Pengembangan Air
                                       Minum Ditjen Cipta Karya
2.   Ir. Gultom                        Kepala Balai Pelaksanaan
                                       Jalan Nasional Wilayah X
3.   Matius Baba P, BE                 Kepala Balai Wilayah Sungai
                                       Papua
4.   Ir. Maruasas Panjaitan, ST        Kasubdit Wilayah Timur Bina
                                       Marga
5.   Ir. Sugiharto                     Kasubdit Pembinaan Wilayah
                                       Timur Ditjen Irigasi S.D.A
6.   Ir. Djoko Harjono                 Kasie Bali, Mataram & Nusa
                                       Tenggara, Dit. PAM
7.   Ir. Sri Leksono Warisunu          Kasubdit Penataan Ruang
                                       Kota Metropolitan
8.   Romeo, AH                         Penghubung P.U.


B. Kementerian Perhubungan
1.   Wiratno                          Direktur ASDP
2.   Capt. Sato Bisri                 Direktur KPLP, Ditjen Hubla
3.   Djoko Pramono                    Kepala Pusdiklat Perhubungan
                                      Laut
4.   Capt. Marihot Simanjuntak        Kabid Program Pusdiklat Laut
5.   Pandu Yunianto, Meng. Sc         Kasubdit Pengendalian
                                      Operasional Ditjen Hubdat
6.   Hadi Sukarliyanto                Kasubdit Pelb ASDP, Ditjen
                                      Hubdat




                                                PROVINSI PAPUA BARAT   5
7.    Nahduddin                     Kabag Analisa Evaluasi Biro
                                    Perencanaan
8.    Bintang Hidayat               Kabagren Ditjen Hubud
9.    Bambang Susapto               Kasubdit Penyelenggaraan
                                    Bandara Ditjen Hubud
10.   Doddy Hendrawijaya            Staf Ditjen Hubud
11.   Untung                        Kasubdit Patroli Dan
                                    Pengamanan Ditjen Hubla
12.   Erwin Nurhasan                Staf Ditjen Hubud
13.   Ronald Simanungkalit          Staf Ditjen Hubla
14.   Eddy Kuncoro                  Biro Umum


C. Kementerian Perumahan Rakyat
1.    Rinza Ekoyanto            Kabid Tata Rumah Dan Lingkungan
                                Asdep Rusun
2.    Wahyu                     Staf Pengembangan Perumahan


D. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)

1.    Conrita Ermanto           Kementerian PDT


E. Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika:
1.    Drs. Yuswanto             Kapus. Meteorologi Penerbangan Dan
                                Maritim
2.    Drs. Yusuf Supriadi, Mt   Kabag Program Bmkg


F. Badan SAR Nasional:

1.    Agus Sukarno              Kapus. Datim Basarnas




                                              PROVINSI PAPUA BARAT   6
II. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
   Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya Barat disingkat Irjabar) adalah
   sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua.
   Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah
   Irian Jaya Barat, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45
   Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007
   tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat.
   Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status
   otonomi khusus.

   Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
   Provinsi Papua Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
   Republik Indonesia No 1 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Otonomi
   Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada
   Provinsi Papua, termasuk Provinsi Barat yang merupakan hasil pemekaran
   Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
   setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak
   dasar masyarakat Papua.

  Dalam rangka otonomi khusus, Provinsi Papua dan Papua Barat
  mendapat bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam sebagai berikut:
  1. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen)
  2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan
     puluh persen)
  3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen)
  4. Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen)
  5. Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen)
  6. Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen)
  7. Pertambangan minyak bumi 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun
     terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh
     persen)
  8. Pertambangan gas alam 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun
     terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh
     persen).



                                                    PROVINSI PAPUA BARAT   7
Kemudian Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan
Pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya
pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk
kesehatan dan perbaikan gizi.


Masih terkait dengan kebijakan otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan
Papua Barat, Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan prioritas
kepada     Provinsi     Papua Barat. Penerimaan khusus              dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua
persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama
ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku
selama     20    (dua    puluh)   tahun.     Dana    tambahan       dalam   rangka
pelaksanaan        Otonomi    Khusus    yang    besarnya     ditetapkan     antara
Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun
anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan
infrastruktur.


A. Kondisi Fisik dan Geografis
   Provinsi      Papua   Barat    terletak   tepat   di   sebelah    Selatan   garis
   khatulistiwa, yakni antara 0 - 4 derajat Lintang Selatan dan 124 - 132
   derajat Bujur Timur, tepat dibawah garis katulistiwa dengan ketinggian
   0 - 100 meter dari permukaan laut. Kabupaten Fakfak merupakan
   kabupaten tertinggi dengan ketinggian 10 - 100 meter diatas
   permukaan laut, sedangkan kota-kota lainnnya berkisar antara 10 - 50
   meter diatas permukaan laut.

   Iklim di Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu Letak
   Geografis Provinsi Papua Barat yang menyebabkan iklim Provinsi ini
   berjenis tropika humida (tropis Lembab), kemudian kondisi topografi
   daerahnya yang bergunung-gunung, menyebabkan iklim di Provinsi
   Papua Barat sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Pola
   umum iklim dan cuaca sangat dipengaruhi oleh topografinya yang
   kasar. Suhu sangat bergantung dari ketinggian, sedangkan ketinggian



                                                          PROVINSI PAPUA BARAT    8
        dan kejajaran barisan pegunungan mempengaruhi pola angin dan
        presipitasi dalam setiap daerah.

        Secara geografis Wilayah Provinsi Papua Barat mencakup kawasan
        kepala     burung     pulau     Papua    dan   kepulauan-kepulauan         di
        sekelilingnya. Di sebelah Utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudera
        Pasifik, bagian Barat berbatasan dengan Laut Seram dan Laut Banda,
        bagian Timur dibatasi oleh Provinsi Papua, selatan dengan Laut Banda
        Provinsi Maluku.

        Luas wilayah Provinsi Papua Barat sebesar 115.363,50 kilometer persegi
        ini memiliki, hingga Tahun 2007, terbagi atas sebanyak 8 (delapan)
        Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yang dapat dilihat pada tabel berikut:
                                TABEL
       PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF MENURUT KABUPATEN / KOTA
                       DI PROVINSI PAPUA BARAT
                           TAHUN 2005 - 2007
                                                  JML             JUMLAH
     KABUPATEN/ KOTA             IBUKOTA
                                               KECAMATAN    KAMPUNG KELURAHAN
1.   Kab. Fakfak                    Fakfak              9        104        5
2.   Kab. Kaimana                 Kaimana               7         84        2
3.   Kab. Teluk Wondama             Wasior              7         56        -
4.   Kab. Teluk Bintuni              Bintuni           24        113        2
5.   Kab. Manokwari             Manokwari              29        412        9
6.   Kab. Sorong Selatan       Teminabuan              14        214        3
7.   Kab. Sorong                     Aimas             16        105        5
8.   Kab. Raja Ampat                 Waisai            13         85        -
9.   Kota Sorong                    Sorong              5           -      22
                                       Total          124       1173       48
Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008



        Pembagian Wilayah Administratif Provinsi Papua Barat pada Bulan
        Oktober Tahun 2008 berubah menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 1
        (Satu) kota, sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah
        Kabupaten Sorong Selatan dengan terbentuknya 2 (dua) Kabupaten
        Baru, yaitu Provinsi Maybrat dan Provinsi Tambrauw.

        Wilayah yang paling luas di Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten
        Sorong Selatan dengan luas wilayah 29.810,00 Km², kemudian




                                                            PROVINSI PAPUA BARAT   9
   Kabupaten Sorong dengan luas 28.894 Km² dan Kabupaten Teluk
   Bintuni dengan luas 18.637 km², sedangkan wilayah yang paling sempit
   adalah Kota Sorong dengan luas 1.105 Km².

   Wilayah Provinsi Papua Barat dialiri oleh 3 (tiga) Wilayah Sungai yang
   terdiri atas Wilayah Sungao Kamundan dengan luas wilayah sungai
   sebesar 7.232,378 Km2, Wilayah Sungai Sebyar dengan luas wilayah
   sungai sebesar 6.476,106 Km2, dan Wilayah Sungai Omba dengan luas
   wilayah sungai sebesar 4.489,626 Km2.


B. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat
   B.1 Kependudukan
   Pada Tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat
   sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada Tahun 2006 dengan laju
   pertumbuhan penduduk sebesar 4,46%, maka jumlah penduduk di
   Provinsi Papua Barat adalah sebesar 702.202 jiwa, dan dengan
   kepadatan sebesar 22 jiwa per km2. Pada Tahun 2008 Jumlah
   penduduk telah mencapai angka 729.962 jiwa dan per Bulan Februari
   2009 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat mencapai 762.914 Jiwa.
   Adapun komposisi Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada Tahun
   2009 berdasarkan jenis kelamin terdiri atas penduduk laki-laki 400.034
   jiwa, dan 362.879 jiwa penduduk perempuan.


                               TABEL
                        JUMLAH PENDUDUK
PER KILOMETER PERSEGI DAN PER RUMAH TANGGA PROVINSI PAPUA BARAT
                         TAHUN 2004 – 2009
                                             JUMLAH
                TAHUN
                               PENDUDUK       RUMAH TANGGA
                 2009              762.914              179.509
                 2008              729.962              171.756
                 2007              715.999              168.075
                 2006              702.202              167.609
                 2005              651.958              162.990
                 2004              642.472               156052
         Sumber: BPS Papua Barat, 2009




                                                      PROVINSI PAPUA BARAT   10
Berdasarkan data Tahun 2008, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat
jika dilihat menurut daerah kabupaten/kota, maka yang jumlah
penduduk terbanyak adalah Kabupaten Manokwari 172.855 jiwa, atau
21,96%, disusul Kota Sorong yaitu 169.278 jiwa atau 21,51%, dan
Kabupaten Sorong 98.691 jiwa atau sebesar 12,54% dari penduduk
total Provinsi Papua Barat. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah
penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tambrauw, yaitu sebesar
5.179 jiwa atau sebesar 3,55%.

Kepadatan dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu kepadatan
bruto, netto dan kepadatan agraris. Karena tidak adanya data lahan
terbangun, maka kepadatan penduduk yang dijelaskan ini adalah
kepadatan bruto. Kepadatan bruto penduduk di Provinsi Papua Barat
tidak terdistribusi secara merata. Karakter pola pemukiman loncat
katak, dari kota/kabupaten satu ke kota/kabupaten lainnya. Secara
umum, kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat relatif sangat
rendah dengan kepadatan berkisar antara 2-12 jiwa per Km2.

Tingkat kepadatan tertinggi terdapat di Kota Sorong yaitu 153 Jiwa per
Km2 , hal ini dikarenakan Kota ini memiliki luasan tak lebih dari 1105
km2 dan di kota ini terdapat banyak fasilitas sosial perekonomian
sehingga   terjadi   pemusatan   penduduk.   Kabupaten     Manokwari
meripakan Kabupaten berikutnya yang memilki tingkat kepadatan
terringgi dibanding dengan kabupaten lainnya, namun perbedaan
kepadatan penduduk dengan Kota Sorong sangat jauh, adapun
tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari adalah sebesar
12 orang per km2.

Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di
beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk
Wondama dan Kabupaten Sorong selatan, sebesar 2 jiwa per Km2.
Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di sebagian besar wilayah
Provinsi Papua Barat, dikarenakan seluruh kabupaten di Provinsi Papua
Barat memiliki wilayah yang luas dibanding wilayah kabupaten




                                             PROVINSI PAPUA BARAT   11
      provinsi-provinsi lain di Indonesia, namun jumlah penduduknya masih
      sangat rendah.

      Tidak meratanya distribusi penduduk karena kondisi geografis yang
      berbeda. Kondisi geografis beberapa wilayah kabupaten didominasi
      oleh karakter kelerengan 8% sehingga mempengaruhi terbentuknya
      pola permukiman penduduk. Pada umumnya, konsentrasi penduduk
      akan lebih tinggi di dataran rendah daripada di dataran tinggi. Selain
      itu, faktor ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi juga
      mempengaruhi sebaran penduduk di suatu wilayah. Wilayah yang
      sedangmengalami perkembangan tentunya akan memiliki konsentrasi
      penduduk yang lebih tinggi.
                                TABEL
                  JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK
PER KILOMETER PERSEGI DAN PER RUMAHTANGGA MENURUT KABUPATEN/KOTA
                          TAHUN 2004 – 2008

                                                                KEPADATAN
                          LUAS             JUMLAH
                                                                PENDUDUK
  KABUPATEN/KOTA       WILAYAH R)
                          KM2                    RUMAH
                                     PENDUDUK                PER KM2   PER RT
                                                TANGGA
 Kab. Fakfak             14 320,00     66.864       15.733      5        4
 Kab. Kaimana            18 500,00     41.973        9 876      2        4
 Kab. Teluk
                         12.146,62     23.140        5.445      2        4
 Wondama
 Kab. Teluk Bintuni      18.637,00     54.528       12.830      3        4
 Kab. Manokwari          14.448,50    172.855       40.672     12        4
 Kab. Sorong
                         29.810,00     61.463       14.462      2        4
 Selatan
 Kab. Sorong             28.894,00     98.691       23.221      3        4
 Kab. Raja Ampat          6.084,50     41.170        9.687      7        4
 Kota Sorong              1.105,00    169.278       39.830     153       4
 Kab. Maybrat             5.179,65     29.119        7.279      6        4
 Kab. Tambrauw            5.461,69     27.919        6.979      5        4
 Sumber: Hasil Kompilasi Data 2008




                                                        PROVINSI PAPUA BARAT    12
B.2 Tanah dalam Adat Masyarakat Papua Barat

Suku-suku yang mendiami di Provinsi Papua Barat tercatat ada 67
suku, Dalam pandangan suku-suku asli Papua pada umumnya, tanah
adat adalah satu hal yang sangat penting. Bagi mereka, tanah ibarat
seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi anaknya. Dengan
demikian, fungsi tanah terintegrasi ke dalam keseluruhan aktivitas
kehidupan. Tanah adat dalam konsep orang Papua adalah hak milik
sekaligus hak atas penguasaannya.

Tanah merupakan modal awal kehidupan. Dengan demikian, dalam
tanah terkandung dan terkait berbagai nilai di antaranya nilai
ekonomi, politis, pertahanan dan religius magis. Kepemilikan tanah
bagi suku Papua bersifat komunal. sehingga, jika terjadi perpindahan
kepemilikan atas tanah, perpindahan itu menjadi urusan komunal atau
urusan semua anggota suku bukan urusan individu semata.

Hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum
adat berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah
seisinya dengan daya laku ke dalam dan ke luar disebut sebagai hak
ulayat. Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

   1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk
      mengatur      pemukiman,     bercocok      tanam,     dan    lain-lain),
      persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan
      lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
   2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang
      dengan       tanah   (memberikan     hak   tertentu   pada     subyek
      tertentu).
   3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-
      orang dan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah
      (jual-beli, warisan dan lain-lain)




                                                 PROVINSI PAPUA BARAT      13
B.2 Ekonomi Makro
Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling unggul di Papua Barat.
Sektor ini merupakan sektor basis dan memiliki keunggulan komparatif.
Meski demikian, pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan
sektor lain dan efek pengganda         yang dimilikinya lebih kecil
dibandingkan dengan sektor basis lainnya.

Sektor bangunan menjadi sektor basis di Papua Barat. Kontribusi sektor
ini memang termasuk kecil. Meski demikian, sektor ini memiliki dampak
multiplier yang tinggi. Sektor bangunan adalah sektor yang dapat
menjadi generator perekonomian di Papua Barat. Dari segi tenaga
kerja, sektor ini akan dapat menciptakan banyak tenaga kerja baru.

Pada tahun 2005, nilai PDRB Provinsi Papua Barat menempati ranking
ke 29 dari 33 Provinsi di Indonesia dan menyumbang sekitar 0,29%
PDRB Nasional. Angka ini menunjukkan, orientasi untuk meningkatkan
perekonomian dapat dikatakan masih sebatas untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi wilayah ini. Meskipun demikian, Provinsi Papua
Barat     mengalami   pertumbuhan    ekonomi     diatas   pertumbuhan
ekonomi nasional, secara konsisten selama 5 (lima) tahun hingga
Tahun 2008. PDRB Provinsi Papua Barat pada Tahun 2008 atas harga
berlaku mencapai Rp 12.640,51 Milyar dengan pertumbuhan tertinggi
di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, yaitu sebesar
26,10%.

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat tahun 2009 yang diukur dari
kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat sebesar
6,26 persen terhadap tahun 2008. Sebagian besar sektor ekonomi
mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di
Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 15,98 persen dan terendah di
Sektor Pertambangan dan Penggalian minus 0,44 persen.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2009 mencapai
Rp6.768,20 milyar, sedangkan pada tahun 2008 sebesar Rp6.369,37
milyar. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB tahun 2009 naik




                                               PROVINSI PAPUA BARAT   14
      sebesar Rp2.078,70 milyar, dari Rp12.469,03 milyar pada tahun 2008
      menjadi sebesar Rp14.547,73 milyar pada tahun 2009. Besaran PDRB
      Papua Barat pada tahun 2009 atas dasar harga berlaku mencapai
      Rp14.547,73 milyar, sedangkan atas dasar harga konstan 2000
      mencapai Rp6.768,20 milyar.

      Kondisi makro perekonomian Provinsi Papua Barat berdasarkan
      perkembangan PDRB perkapita dapat dilihat pada tabel berikut.
                               TABEL
    KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
                    BERDASRKAN HARGA BERLAKU
                          TAHUN 2004-2008

                                                PROSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR
          SEKTOR             PDRB 2008                TERHADAP PDRB
                                              2004    2005     2006     2007x   2008xx
1. Pertanian                  3 107 119,13    29,45    27,20    27,15   26,64    24,91
2. Pertambangan &
   Penggalian                 1 846 593,70    18,50    19,31    17,36   15,98    14,81
3. Industri Pengolahan        2 835 994,38    18,90    19,97    19,47   20,10    22,74
4. Listrik dan Air Bersih         66 030,34    0,47     0,50     0,54    0,56     0,53
5. Bangunan                   1 150 834,65     6,67     7,15     8,00    8,61     9,23
6. Perdagangan, Hotel &
   Restoran                   1 290 421,32     9,80     9,72    10,35   10,58    10,35
7. Pengangkutan dan
   Komunikasi                    866 875,56    6,28     6,42     7,22    7,44     6,95
8. Keuangan, Persewaan
   dan Jasa Perusahaan           302 327,09    1,91     1,81     1,69    2,07     2,42
9. Jasa-jasa                  1 005 409,58     8,02     7,93     8,21    8,03     8,06
Produk Domestik Regional
Bruto                       12 471 605,76      100      100      100      100     100
  Sumber: Hasil Analisis, 2010

      Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan
      kontribusi tertinggi adalah sektor pertanian, dan sub sektor yang
      memberikan kontribusi tertinggi terhadap sektor pertanian adalah sub
      sektor perikanan. Namun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, dari
      Tahun 2004-2008, dapat diketahui bahwa struktur perekonomian di
      Provinsi Papua Barat mulai bergeser, dari sektor primer ke sektor
      sekunder, terutama akibat dari sektor Industri Pengolahan.




                                                             PROVINSI PAPUA BARAT        15
Dalam Kurun 5 tahun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tetap
paling   tinggi    dibanding dengan sektor lainnya, namun selalu
mengalami         penurunan    kontribusi,   sedangkan     sektor     Industri
pengolahan dalam rentang waktu yang sama, justeru mengalami
peningkatan yang signifikan, bahkan pada Tahun 2008 besaran
kontribusi sektor mendekati besaran kontribusi sektor pertanian.

Membaiknya perekonomian daerah secara makro seiring pula
dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang
semakin pesat serta makin berkembangnya sarana perdagangan dan
semakin lengkapnya prasarana infrastruktur yang tersedia seperti
prasarana      transportasi udara seperti bandara, transportasi laut
berupa pelabuhan laut dan transportasi darat seperti jalan raya.

Isu globalisasi melanda pada semua aspek kehidupan, sehingga tidak
ada aspek kehidupan yang berdiri sendiri. Seluruh aspek kehidupan
saling berkait baik dari ideologi politik, ekonomi, perdagangan, sosial
budaya dan ekologi. Semua negara yang ada di dunia menjadi
bagian dari proses globalisasi. Isu yang dihadapi dalam pelaksanaan
globalisasi adalah perdagangan bebas.

Posisi geografis Wilayah Republik Indonesia yang berada diantara dua
benua    dan      dua   samudera    merupakan    posisi   strategis   dalam
percaturan dunia. Dampak posisi strategis ini berakibat Indonesia ikut
menentukan percaturan politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan
dan keamanan di dunia khususnya ASEAN. Potensi sumberdaya alam
Indonesia merupakan daya tarik bagi negara luar yang dapat
menjadi ancaman bagi keutuhan negara. Ancaman tersebut dapat
berupa usaha-usaha dari pihak luar yang tidak menginginkan
kemajuan Indonesia dengan melakukan berbagai upaya yang
berdampak pada terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
Hal ini dilatarbelakangi      pula oleh kelemahan dalam pengelolaan
negara pada masa lalu.




                                                 PROVINSI PAPUA BARAT      16
Untuk menghadapi isu globalisasi, Provinsi Papua Barat memiliki
beberapa keunggulan, diantaranya Pulau Papua secara geografis
berada di sebelah Timur kepulauan Nusantara yang diapit oleh
Negara Papua Nugini dan Benua Australia. Selain itu Potensi Sumber
Daya Alam, Sumber Daya Laut, serta potensi mineral gas bumi,
pertambangan dan keragaman budaya yang dimiliki provinsi ini
merupakan keunggulan komperatif dan kompetitif untuk akselerasi
pembangunan Papua Barat ke depan. Beberapa potensi di Provinsi
Papua Barat adalah sebagai berikut:
 a.   Pariwisata
      Provinsi   Papua   Barat   merupakan         daerah   yang   memiliki
      kekayaan hayati berupa keanekaragaman flora dan fauna
      yang melimpah dan dapat dijadikan potensi wisata yang patut
      untuk diperhatikan dan dikembangkan. Koordinasi antara
      Pemerintah Daerah dengan melibatkan pemuka adat dan
      masyarakat setempat dalam mengelola kekayaan alam demi
      meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang
      sangat penting untuk dilakukan. Secara umum obyek wisata
      yang ada di Provinsi Papua Barat terdiri dari:
             1. Obyek Wisata Alam
             2. Obyek Wisata Tirta / Bahari
             3. Obyek Wisata Budaya
             4. Obyek Wisata Agro
      Obyek Wisata tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten-
      kabupaten di Provinsi Papua Barat. Hampir seluruh kabupaten
      memiliki empat jenis obyek wisata tersebut.


 b.   Kehutanan
      Luas kawasan hutan di Provinsi Papua Barat Tahun 2007 tercatat
      seluas 9.769.686,81 ha yang terdiri dari :
      1. hutan lindung (1.648.277,57 ha)
      2. hutan PPA/KSA (1.751.648,35 ha);




                                                   PROVINSI PAPUA BARAT   17
                   3. hutan produksi terbatas (1.847.243,96 ha);
                   4. hutan produksi tetap (1.866.284,39 ha);
                   5. hutan produksi yang dikonversi (2.314.144,79 ha);
                   6. areal penggunaan lainnya (342.087,75 ha).
                   Hutan terluas ada di Kabupaten Manokwari dengan luasan
                   total kawasan hutan sebesar 1.943.439,02 Ha, kemudian
                   Kabupaten Kaimana dengan luasan total kawasan hutan
                   sebesar 1.623.957,43 Ha.
                              TABEL
LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN YANG TELAH DITUNJUK BERDASARKAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN MENURUT KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI
                PAPUA BARAT TAHUN 2005 - 2007 (HA)

                                      HUTAN           HUTAN        HUTAN
 KABUPATEN /           HUTAN
                                    KAWASAN         PRODUKSI     KAWASAN         JUMLAH
    KOTA             LINDUNG
                                   SUAKA ALAM         TOTAL     SUAKA ALAM
1. Fakfak              39.565,14       44.174,92     809.702,80    55.345,04     984.787,90
2. Kaimana            327.046,10      113.101,10   1.093.565,10    92.245,13   1.623.957,43
3. Teluk
                       79.054,50       95.240,87
   Wondama                                          309.294,59      5.669,59     489.259,55
4. Teluk Bintuni       66.558,10       86.794,95    982.985,00     31.147,20   1.167.485,25
5. Manokwari          395.893,20      591.681,30    862.355,60     93.508,92   1.943.439,02
6. Sorong
                      248.057,30       65.941,16
   Selatan                                  934.145,16              6.385,44   1.290.529,06
7. Sorong             302.364,90            854.622,50
                                      310.509,50                   20.052,05   1.487.548,95
 8. Raja Ampat    149.337,70   442.865,40   288.555,17             39.018,41     785.816,19
 9. Kota Sorong     4.400,63     1.339,15    26.407,71                715,97      32.863,46
 Total          1.648.277,57 1.751.648,35 6.027.673,14            342.087,75   9.769.686,81
Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008


                   Dari seluruh hutan produksi yang tersebar di Kabupaten/Kota
                   Provinsi Papua Barat, jumlah produksi hasil hutan tertinggi pada
                   kisaran Tahun 2003 - 2005 terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni
                   dengan jumlah produksi sebesar 101.733,60 m3, dan Kabupaten
                   berikutnya adalah Kabupaten Fakfak dengan jumlah produksi
                   sebesar 38.912,00 m3. Meskipun Kawasan Hutan Produksi
                   tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat, namun ada
                   beberapa        wilayah yang      tidak   memproduksi       hasil   hutan
                   tersebut, diantaranya Kabupaten Teluk Wondoma, Kabupaten
                   Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong.



                                                                 PROVINSI PAPUA BARAT     18
     c. Perikanan dan Kelautan
       Wilayah Papua Barat dikelilingi oleh wilayah perairan yang luas.
       Papua Barat juga memiliki areal kepulauan seperti Kepulauan
       Raja Ampat dan Kepulauan Kaimana. Perikanan selama ini
       menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian
       Papua Barat. Sektor pariwisata kelautan juga menjadi salah
       satu aspek yang potensial. Kelautan bagi Papua Barat
       merupakan salah satu bagian yang krusial.

       Produksi perikanan laut di Tahun 2006 adalah sebanyak
       56.756,40 ton. Bila dilihat rincian kuartalnya, produksi perikanan
       laut pada kuartal I sebanyak 3.710,60 ton, kuartal II sebanyak
       25.067,50 ton, kuartal III sebanyak 2.512,00 ton, sedangkan
       kuartal IV sebanyak 25.466,30 ton. Sedangkan nilai produksi
       perikanan laut pada tahun 2005 sebesar 14 Milyar Lebih.

       Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk berbagai
       jenis ikan masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi
       yang tersedia. Potensi ikan yang tersedia dan tersebar di Laut
       Arafuru khususnya di perairan dekat Kabupaten Teluk Bintuni,
       Fak-Fak dan Kaimana mencapai 799.566 ton, sedangkan yang
       baru dimanfaatkan sebanyak 273.756 ton atau baru mencapai
       35,87 %.


d.    Pertambangan
       Provinsi Papua Barat kaya akan kandungan mineral. Beberapa
       mineral yang terkandung di seluruh wilayah provinsi ini antara
       lain: Minyak dan Gas Bumi, Emas, Belerang, Pasir dan Batu, Batu
       Gamping, Pasir Felspar/Kuarsa, Lempung dan Lanau, Nikel, dan
       Uranium.




                                               PROVINSI PAPUA BARAT    19
C. Kondisi Infrastruktur Transportasi
   Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting
   dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan
   sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan
   pelayanan       infrastruktur   transportasi    dapat      lebih     mempererat
   dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar
   wilayah. Provinsi Papua Barat merupakan wilayah strategis di bagian
   Timur Indonesia serta mempunyai potensi sumberdaya alam dan
   sumberdaya manusia yang perlu dikembangkan secara terpadu dan
   didukung oleh tersedianya pelayanan infrastrukturtransportasi yang
   dapat menjangkau keseluruh wilayah provinsi.

   Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan infrastruktur transportasi di
   Provinsi   Papua       Barat     merupakan       kendala       terbesar       bagi
   pembangunan tersebut sehingga diperlukan suatu komitmen dan
   rencana aksi pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan
   mempercepat pembangunan wilayah tersebut secara terpadu.


D. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat
   Kondisi fisik wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari wilayah
   daratan yang membentang luas yang terdiri dari daratan tinggi
   pegunungan, dataran rendah yang terdiri dari ekosistem lahan basah
   dan kering dan pesisir pantai serta gugusan pulau-pulau kecil
   menyebabkan wilayah ini membutuhkan konsep struktur tata ruang
   dengan pendekatan yang bersifat geografis. Mengingat kondisi
   morfologi wilayah demikian, maka pengembangan struktur tata ruang
   wilayah Provinsi Papua Barat dilakukan dengan konsep pendekatan
   berdasarkan kesamaan kondisi geografis, morfologi wilayah, ekosistem
   sungai, ekosistem pulau dan lautan, sosial budaya (kependudukan),
   transportasi,    potensi    sumberdaya         alam,     dan       perekonomian.
   Pendekatan ini dilakukan dengan maksud untuk mengoptimalkan
   pengembangan wilayah-wilayah di Provinsi Papua Barat sesuai
   dengan karakteristik geografis wilayah.




                                                          PROVINSI PAPUA BARAT     20
Pendekatan     wilayah    pulau    dan       pesisir   beorientasi   pada
pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat
di bagian pesisir Utara, Selatan dan Barat Provinsi Papua Barat serta
Samudera Pasifik, Laut Seram, Laut Arafuru, Teluk Bintuni, dan Teluk
Cendrawasih. Wilayah pesisir dan pulau-pulau ini juga memiliki peran
yang penting dan keterkaitan dengan kegiatan fungsional lain seperti
budidaya perikanan (tambak, rumput laut), penangkapan ikan,
lindung pantai dan laut (mangrove, terumbu karang, ikan hias),
pariwisata, pelabuhan dan lainnya. Dalam pendekatan ini dapat
dilakukan penetapan fungsi kawasan (zonasi) pada daerah pesisir dan
laut untuk fungsi budidaya maupun fungsi lindung di tingkat
kabupaten dan kota.

Berdasarkan RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2028, Sistem
perkotaan di Provinsi ini terbagi atas tiga hirarki, yaitu PKN (Pusat
Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan PKL (Pusat
Kegiatan Lokal). Adapun wilayah yang memiliki hirarki sebagai PKN
adalah Kota Sorong, Sedangkan Kabupaten yang memiliki fungsi
sebagai PKW adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak dan
Ayamaru. Pusat Permukiman yang akan menjadi                    PKL adalah
Terminabuan    (Kabupaten     Sorong      Selatan),    Aimas   (Kabupaten
Sorong), Fak-fak, Kaimana, Teluk Bintuni, Waisai (Kabupaten Raja
Ampat), dan Raisei (Kabupaten Teluk Wondama).

Dari total luas wilayah daratan Provinsi Papua Barat yaitu kurang lebih
seluas 4.521.996Ha, pemanfaatan ruang Provinsi Papua Barat dibagi
dalam 2 (dua) kelompok, yaitu sebagai Kawasan Lindung seluas
1.395.336 Ha (30,86%) dan Kawasan Budidaya seluas 3.126.661 Ha
(64,14%). Secara rinci Rencana pemanfaatan lahan di Provinsi Papua
Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:




                                                  PROVINSI PAPUA BARAT   21
                                  TABEL
              RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT
                              TAHUN 2008-2028
NO       JENIS KAWASAN          LUAS       %                    LOKASI
      KAWASAN LINDUNG
 1    Cagar alam              335,31     13,47%    Kabupaten Manokwari,
                                                   Kabupaten Sorong, Kabupaten
                                                   Raja Ampat, Kabupaten Sorong
                                                   Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni,
                                                   Kabupaten Fak-Fak,Kabupaten
                                                   Kaimana, dan Kabupaten Teluk
                                                   Wondama
 2    Hutan Lindung           499,32     20,06%    Kabupaten Manokwari, Kota
                                                   Sorong, Kabupaten Sorong,
                                                   Kabupaten Raja Ampat,
                                                   Kabupaten Sorong Selatan,
                                                   Kabupaten Teluk Bintuni,
                                                   Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten
                                                   Kaimana, dan Kabupaten Teluk
                                                   Wondama
      KAWASAN BUDIDAYA
 1    Permukiman              10,03      0,40%     tersebar pada ibukota
                                                   kabupaten dan provinsi serta
                                                   permukiman pedesaan
 2    Tambang (BP             46,65      1,87%     Kabupaten Teluk Bintuni
      Tangguh)
 3    Hutan produksi tetap    488,26     19,61%    tersebar di seluruh Kabupaten/
                                                   Kota di Provinsi Papua Barat
 4    Hutan produksi          538,98     21,65%    tersebar di seluruh Kabupaten/
      terbatas                                     Kota di Provinsi Papua Barat
 5    Hutan produksi yang     520,95     20,93%    tersebar di seluruh Kabupaten/
      dapat dikonversi                             Kota di Provinsi Papua Barat
 6    Pertanian               50,05      2,01%     tersebar di seluruh Kabupaten/
                                                   Kota di Provinsi Papua Barat
      Total                   2.489,54   100,00%
Sumber: RTRW Provinsi Papua Barat , 2008-2028


III. HASIL PENINJAUAN DAN PERMASALAHAN PROVINSI PAPUA BARAT
     A. Sektor Pekerjaan Umum
       Kegiatan Depertemen Pekerjaan Umum di Provinsi Papua Barat pada
       Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 516,35 Milyar, ditambah
       dengan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 174,122 Milyar. Besaran
       alokasi dana pelaksanaan kegiatan Depertemen Pekerjaan Umun




                                                         PROVINSI PAPUA BARAT       22
untuk Provinsi Papua Barat TA 2009, berdasarkan kegiatan ke PU-an
adalah sebagai berikut:
      1. Sumber Daya Air Sebesar Rp 66,82 Milyar
      2. Bina Marga sebesar 382,89 Milyar
      3. Cipta Karya sebesar Rp 65,44 Milyar
      4. Penataan Ruang sebesar Rp 1,2 Milyar

Total anggaran TA 2010 untuk seluruh kegiatan di Depertemen
Pekerjaan Umum di Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 693,19
Milyar, ditambah dengan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 121,032
Milyar. Alokasi anggaran Tahun 2010 untuk kegiatan ke PU-an adalah
sebagai berikut:
      1. Sumber Daya Air Sebesar Rp 55,19 Milyar
      2. Bina Marga sebesar 560,24 Milyar
      3. Cipta Karya sebesar Rp 74,66 Milyar
      4. Penataan Ruang sebesar Rp 3.10 Milyar


1. Subsektor Sumber Daya Air
   Program utama Direktorat Sumber Daya Air terdiri dari 4 (tiga),
   yaitu:
   1. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai,
      danau dan sumber air
   2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
      Rawa, dan Jaringan penga.
   3. iran Lainnya.
   4. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
   5. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.


   Program pendayagunaan konservasi sungai, danau, dan sumber
   air lainnya di Provisi Papua Barat harus secara dini dan maksimal
   dikelola dengan baik untuk menjaga pasokan air dan kualitas air
   baku di Provinsi Papua Barat untuk masa sekarang dan yang akan
   datang.    Papua Barat telah menetapkan 14 Daerah Irigasi (D.I)




                                               PROVINSI PAPUA BARAT   23
yang memanfaatkan air sungai (Air permukaan), salah satunya
adalah Bendung Mariyat pada daerah Irigasi Salawati.

Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Mariyat merupakan upaya
untuk mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu,
dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menunjang
peningkatan produksi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat.

Bendung   Mariyat    yang   berada     di   Wilayah     Distrik   Aimas,
Kabupaten Sorong, dengan sumber air dari Sungai Mariyat,
diharapkan dapat mengaliri lahan persawahan seluas ± 1500 Ha,
serta mampu menyediakan kebutuhan air baku sekitar ± 500 KK.
Adapun data teknis Bendung Mariyat adalah sebagai berikut:

  Type Bendung                       : Bendung Tetap
  Elevasi Lantai Hulu Bendung        : + 12.00
  Elevasi Hilir Bendung              : + 12.00
  Elevasi Olakan Mercu I             : + 13.00
  Elevasi Olakan Mercu II            :+8
  Lebar Bendung                      : 25.00 M’
  Panjang Bendung                    : 98.00 M’
  Elevasi Mercu I                    : + 18.15 M
  Elevasi Mercu II                   : + 15.00 M
  Tinggi Mercu I                     : 6.15 M
  Tinggi Mercu II                    : 2.00 M
  Pintu Pembilas                     : 2 x 2.00 M
  Lebar Intake                       : 2 x 1.50 M
  Elevasi Intake                     : +16,50 M
  Debit Intake                       : 2,40 M3/ Detik
  Elevasi Top Bendung                : +22.00 M
  Panjang Kantong Lumpur             : 160.00 M’
  Luas Areal Layanan                 : 1.500 Ha




                                            PROVINSI PAPUA BARAT      24
            Anggaran

            Alokasi dana APBN Tahun 2009 diperuntukan bagi pembangunan
            jaringan irigasi Bendung Mariyat Tahap III. Dalam Program
            Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
            Jaringan Pengairan lainnya, Tahun Anggaran 2010, dana yang
            dialokasikan untuk Bendung Mariyat adalah sebesar Rp 450 Juta
            bagi kegiatan supervisi konstruksi dan Rp 17,284 Milyar bagi
            kegiatan lanjutan pembangunan jaringan irigasi Bendung Mariyat
            Tahap IV. Adapun kebutuhan anggaran untuk membangun
            Bendung Mariyat hingga selesai, yaitu sekitar Tahun 2012, adalah
            sebesar ± Rp 50,00 Milyar.

                                 TABEL
                   ALOKASI ANGGARAN BENDUNG MARIYAT
   TAHUN
                       ALOKASI DANA                         KEGIATAN
 ANGGARAN
                              1.174.000,00   Galian Lantai hulu, Konstruksi beton
     2006
                                             lantai hulu, jalan inspeksi
                              6.142.874,00   Galian sayap hulu, steel sheet pile, land
     2007
                                             clearing
                              7.005.094,00   Galian tubuh dan sayap bendung,
     2008
                                             konstruksi beton lantai hulu
                             21.000.000,00   Galian tubuh bendung, konstruksi tubuh
     2009
                                             bendung, konstruksi sayap bendung
                             18.225.700,00   Konstruksi sayap hulu & hilir bendung,
     2010                                    konstruksi beton intake/ pengambilan,
                                             pemancangan steel sheet pile
     2011                    13.975.332,00   Konstruksi sandtrap, timbunan tanggul
                                             penutup sungai
                 (APBN-P) 15.000.000,00      Jaringan Irigasi
     2012                  15.000.000,00     Lanjutan jaringan irigasi (1.500 Ha)
Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah


            Secara sekilas anggaran yang telah diperoleh dari APBN 2010
            untuk subsektor Sumber Daya Air di Propinsi Papua Barat adalah:




                                                          PROVINSI PAPUA BARAT    25
                                 TABEL
              ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR SUMBER DAYA AIR
                          PROVINSI PAPUA BARAT
                         TAHUN ANGGARAN 2010


                                                             TOTAL
   NO        PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
                                                 RP. MURNI    PLN    JUMLAH

            Program Penerapan
 01.01.09                                                      -
            Kepemerintahan Yang Baik                697.656            697.656
            Pengelolaan Gaji, Honorarium Dan
   0001                                                        -
            Tunjangan                               290.766            290.766
            Penyelenggaraan Operasional Dan
   0002                                                        -
            Pemeliharaan Perkantoran                406.890            406.890

            Program Pengembangan dan
 04.04.03   Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa                 -
                                                 38.590.000          38.590.000
            dan Jaringan Pengairan lainnya
            Pembangunan/Peningkatan
   4422                                                        -
            Jaringan Irigasi                     38.090.000          38.090.000
            Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
   4429                                                        -
            Irigasi                                 500.000            500.000

 05.04.04   Program Pengendalian Banjir dan                    -
            Pengamanan Pantai                    15.900.000          15.900.000
            Pembangunan Sarana/Prasarana
   4432                                                        -
            Pengendali Banjir                     8.700.000           8.700.000
            Pembangunan Sarana/Prasarana
   4433                                                        -
            Pengaman Pantai                       5.700.000           5.700.000
            Operasi dan Pemeliharaan
   4440                                                        -
            Prasarana Pengamanan Pantai           1.500.000           1.500.000

            TOTAL                                55.187.656    -     55.187.656
Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah



            Permasalahan
            Permasalahan pokok mengenai sumber daya air Provinsi Papua
            Barat diantaranya:
               1. Masyarakat sulit mendapatkan air bersih akibat rendahnya
                  kualitas dan kuantitas sumber air baku untuk air minum dan
                  untuk keperluan domestik;




                                                      PROVINSI PAPUA BARAT    26
      2. Pemeliharaan daerah tangkapan air yang belum optimal,
         jika hal ini berlanjut akan menyebabkan kritisnya kondisi
         daerah aliran sungai (DAS) pada wilayah sungai (WS).
      3. Meskipun Papua Barat merupakan daerah otonomi khusus,
         namun untuk melakukan pembangunan yang maksimal di
         sektor infrastruktur masih membutuhkan dukungan dana
         dari Pemerintah Pusat (APBN).

      Khusus terkait dengan D.I. Mariyat, terdapat kendala dan
      permasalahan yang dihadapi, antara lain:
      1) Keterlambatan pekerjaan TA. 2009 disebabkan oleh adanya
         review design bendungan, kekurangan dana pada alokasi
         DIPA per tahun, dan proses pembebasan lahan yang
         berlarut-larut (ganti rugi lahan pada masyarakat belum
         selesai);
      2) Sharing     pendanaan   antara   pemerintah     pusat    dan
         pemerintah daerah belum diatur secara optimal
      3) Ijin perpanjangan pembangunan bendungan secara multi
         years masih dalam proses.


2. SubSektor Bina Marga

   Provinsi Papua Barat memiliki wilayah daratan yang sangat luas
   dan kondisi infrastruktur khususnya jalan yang belum memuaskan.
   Semua kota/ kabupaten belum terhubung dengan jalan yang
   baik, ruas jalan yang ada dan jembatan masih membutuhkan
   peningkatan kondisi, perawatan dan perbaikan. Pembangunan
   jalan yang terintergrasi dan sistemaatis akan meningkatkan
   mobilitas barang dan jasa dari dan ke wilayah di Provinsi Papua
   Barat, sehingga dapat mendorong dan mendukung pertumbuhan
   ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan
   dan kesejahteraan masyarakat.




                                           PROVINSI PAPUA BARAT    27
Anggaran
Dalam alokasi Tahun Anggaran 2010, Provinsi Papua Barat
mendapatkan paket pembangunan jalan dengan panjang total
1.038 Km dengan total anggaran sebesar Rp 460,21 Milyar. Salah
satu paket pembangunan jalan di Provinsi Papua Barat adalah
paket      Pembangunan   Jalan   Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-
Manokwari dengan panjang 536 Kilometer, Paket tersebut terbagi
dalam beberapa paket diantaranya adalah Paket Pembangunan
Jalan Sorong-Klamono- Ayamaru yang pada Tahun 2010 jalan
dibangun sepanjang 116, Km dan Jembatan sepanjang 145,5Meq.

Pembangunan Jalan Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari
hingga Tahun 2010 sudah menggunakan anggaran sebesar Rp
992,515 Milyar. Dengan Total anggaran yang dialokasikan untuk
Kabupaten Sorong pada Tahun 2009 sebesar Rp 269,260 Milyar.

Rincian Alokasi dana Tahun Anggaran 2009 untuk Provinsi Papua
Barat dengan total alokasi sebesar 439, 268 Milyar adalah sebagai
berikut:

1. Program Pembangunan                        Rp 382,407 Milyar
   a) Penerapan Kepemerintahan yang baik : Rp       2,085 Milyar
   b) Administrasi Kegiatan                  : Rp   4,082 Milyar
   c) Pembangunan Jalan
        APBN                                 : Rp 270,534 Milyar
        STIMULUS                             : Rp 84,022 Milyar
   d) Pembangunan Jembatan                   : Rp 21,681 Milyar

2. Program Pemeliharaan                       Rp 56,861 Milyar
   a) Penerapan Kepemerintahan yang baik : Rp       2,438 Milyar
   b) Administrasi Kegiatan                  : Rp   1,942 Milyar
   c) Pemeliharaan Rutin Jalan               : Rp   7,679 Milyar
   d) Pemeliharaan Berkala Jalan             : Rp 31,285 Milyar
   e) Pemeliharaan Berkala Jembatan          : Rp 13,515 Milyar




                                         PROVINSI PAPUA BARAT      28
           Secara umum anggaran yang dialokasikan pada APBN Tahun 2010
           pada sektor Bina Marga Provinsi Papua Barat adalah sebagai
           berikut:


                                 TABEL
              ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR SUMBER DAYA AIR
                          PROVINSI PAPUA BARAT
                         TAHUN ANGGARAN 2010

                                                RENCANA ALOKASI ( X 1000 )
              NAMA PROVINSI/ SATKER /
 KODE                                                                                  TOTAL
            KEGIATAN / SUBKEGIATAN / ITEM      MURNI         PDP          PLN
           Program
04.08.01   Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
                                               5.000.000           -            -      5.000.000
           Dan Jembatan
           Rehabilitasi Jalan Nasional
   4326                                        2.620.000           -            -      2.620.000
           Pemeliharaan Jalan Nasional
   4327                                        2.380.000           -            -      2.380.000
           Perencanaan Dan Pengawasan
 485480
           Jalan Dan Jembatan Papua Barat     40.087.210           -            -     40.087.210
           Program Penerapan
01.01.09
           Kepemerintahan Yang Baik             307.089            -            -       307.089
           Program
04.08.02   Peningkatan/Pembangunan
                                              39.780.121           -            -     39.780.121
           Jalan Dan Jembatan
           Pembangunan Jalan Dan
 487681
           Jembatan Papua Barat              170.773.497           -            -    170.773.497
           Program Penerapan
01.01.09
           Kepemerintahan Yang Baik            1.154.777           -            -      1.154.777
           Program
04.08.02   Peningkatan/Pembangunan
                                             169.618.720           -            -    169.618.720
           Jalan Dan Jembatan
           Pembangunan Jalan Dan
 501246
           Jembatan Sorong                   103.142.557   4.139.106   12.597.288    119.878.951
           Program Penerapan
01.01.09
           Kepemerintahan Yang Baik             712.794            -            -       712.794
           Program
04.08.02   Peningkatan/Pembangunan
                                             102.429.763   4.139.106   12.597.288    119.166.157
           Jalan Dan Jembatan
           Pembangunan Jalan Dan
 501277
           Jembatan Fakfak                    79.919.851           -            -     79.919.851
           Program Penerapan
01.01.09
           Kepemerintahan Yang Baik             693.182            -            -       693.182
           Program
04.08.02   Peningkatan/Pembangunan
                                              79.226.669           -            -     79.226.669
           Jalan Dan Jembatan
           Preservasi Jalan Dan Jembatan
 902459
           Papua Barat                        99.762.384           -            -     99.762.384




                                                       PROVINSI PAPUA BARAT     29
                                                     RENCANA ALOKASI ( X 1000 )
              NAMA PROVINSI/ SATKER /
 KODE                                                                                         TOTAL
            KEGIATAN / SUBKEGIATAN / ITEM            MURNI         PDP          PLN
           Program Penerapan
01.01.09
           Kepemerintahan Yang Baik                  1.599.524           -            -       1.599.524
           Program
04.08.01   Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
                                                 98.162.860              -            -      98.162.860
           Dan Jembatan
           Preservasi Jalan Dan Jembatan
 902462
           Fakfak                                44.817.062              -            -      44.817.062
           Program Penerapan
01.01.09
           Kepemerintahan Yang Baik                   704.666            -            -        704.666
           Program
04.08.01   Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
                                                 44.112.396              -            -      44.112.396
           Dan Jembatan
           Total
                                                543.502.561      4.139.106   12.597.288     560.238.955


           Permasalahan
           Secara umum permasalahan yang dihadapai pada subsektor Bina
           Marga di Provinsi Papua Barat adalah;
           a. Kondisi jalan yang ada belum memadai, dimana dari 1.816 Km
              Jalan strategis, kondisi jalan yang beraspal baru sebesar 26,21%,
              sedangkan sisanya merupakan jalan kerikil, tanah dan hutan,
              sehingga pada musim hujan sebagian ruas jalan tertutup.
           b. Dari data ruas jalan nasional dan provinsi 2009 sepanjang 1.212
              Km, jalan dengan tipe perkerasan berupa Aspal dan rigid
              adalah sepanjang 343 Km atau sebesar 28,3%.
           c. Kondisi 4 (empat ruas stsrategis), yaitu Sorong-Manokwari,
              Manokwari-Bintuni,    Fakfak-Hurimber-Bomberay             dan    Sorong-
              Mega, sampai dengan akhir Desember 2009 dalam Kondisi
              Tidak Mantap sepanjang 419.600 Km atau sebesar 39,18% dari
              total panjang jalan tersebut.
           d. Gerakan tanah yang tinggi di beberapa wilayah Provinsi Papua
              Barat menyebabkan jalan yang dibangun mudah rusak
              sebelum     umur    teknis     jalan    tersebut     tercapai,    hal   ini
              menyebabkan biaya perawatan jalan semakin tinggi.




                                                             PROVINSI PAPUA BARAT     30
   e. Untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan
        jalan dengan tipe perkerasan beton, yang saat ini dilakukan
        pada    ruas     jalan    Sorong-Klamono-Ayamaru,            seharusnya
        dilakukan dalam multiyears
   f.   Diperlukannya penanganan prioritas jalan dan jembatan
        mengingat sarana transportasi udara (alternatif) selain mahal
        juga resiko tinggi, mengingat life time pesawat sudah tua.
        Adapun pembangunan jalan yang ingin diprioritaskan di
        Provinsi Papua Barat adalah percepatan pembangunan fak-
        fak-kaimana, Susapor sebagai ibukota Kabupaten Tambrauw,
        dan    bagian     dari   ruas   trans    trans   Papua     Barat     yang
        menghubungkan Kabupaten Teluk Wondama.

   Secara      khusus      permasalahan          yang       dihadapi       dalam
   pembangunan koridor jalan Sorong-Klamono-Ayamaru adalah
   sebagai berikut:
        1) Topografi kurang mendukung
        2) Lemahnya daya dukung tanah
        3) Tanah bersifat ekspansif
        4) Ruas jalan sebagian berada pada zona patahan
        5) Terbatasnya peralatan
        6) Kurangnya dana pendukung
        7) Kurangnya penelitian



3. Subsektor Cipta Karya
   Pembangunan          Infrastruktur   Sektor   Cipta     Karya    merupakan
   kegiatan     terpadu     antara      pemerintah       pusat,   propinsi   dan
   kabupaten/kota. Secara umum penduduk Provinsi Papua Barat
   mayoritas berada di pedesaan. Oleh karena itu pembangunan di
   subsektor Cipta Karya harus dimaksimalkan mengingat mayoritas
   penduduk masih belum sadar sepenuhnya mengenai pentingnya
   air bersih, sanitasi lingkungan, persampahan, perumahan yang
   layak dan lain-lain.



                                                     PROVINSI PAPUA BARAT      31
       Anggaran
       Secara umum gambaran anggaran yang telah dialokasikan di
       Provinsi Papua Barat pada APBN 2009 untuk sektor Cipta Karya
       dengan program berupa Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
       Minum adalah sebesar Rp 62.397.945.000 dengan rincian:
              APBN (Satker AM Prov)        : Rp 23.756.184.000,-
              APBN (Stimulus)              : Rp 16.515.761.000,-
              Dana Alokasi Khusus (DAK)    : Rp 22.126.000.000,-
       Anggaran tersebut dipergunakan di Provinsi Papua Barat untuk
       program:
          1) Peningkatan Prasarana dan sarana Air Minum
          2) Peningkatan SPAM di Desa Rawan Air
          3) Penyediaan Prasarana Air Minum pada Kawasan Kumuh/
               Nelayan
          4) Pengembangan SPAM IKK
          5) Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan


       Sedangkan anggaran bagi rencana kegiatan APBN pada Tahun
       2010 adalah sebagai berikut.


                               TABEL
              ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR CIPTA KARYA
                        PROVINSI PAPUA BARAT
                       TAHUN ANGGARAN 2010


                                                         TOTAL
                PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KODE                                         RUPIAH
                      KEGIATAN                            PLN        JUMLAH
                                             MURNI
506038        Pembangunan Infrastruktur
              Permukiman Prov Papua Barat   1.439.000            -   1.439.000
010109        Program Penerapan
              Kepemerintahan Yang Baik        330.000            -    330.000
069010        Program Pengembangan Kota-
              Kota Kecil Dan Menengah        1.109.000           -   1.109.000
              Pembangunan Infrastruktur
505560
              Permukiman Kota Sorong        4.290.000                4.290.000
              Program Pemberdayaan
060202
              Komunitas Perumahan            4.290.000           -   4.290.000




                                                  PROVINSI PAPUA BARAT     32
                                                                TOTAL
                   PROGRAM, KEGIATAN, SUB
     KODE                                         RUPIAH
                         KEGIATAN                                 PLN        JUMLAH
                                                  MURNI
                 Pembangunan Infrastruktur
    505523
                 Permukiman Kab. Manokwari        1.050.000    2.310.000     3.360.000
                 Program Pemberdayaan
    060202                                        1.050.000             -    1.050.000
                 Komunitas Perumahan
                 Program Pengembangan                      -
    060302       Kinerja Pengelolaan Air Minum                 2.310.000     2.310.000
                 Dan Air Limbah
                 Pengembangan Penyehatan
 033.05.496834   Lingkungan Permukiman Papua      6.100.000             -    7.368.385
                 Barat
                 Program Penerapan                         -
   01.01.09
                 Kepemerintahan Yang Baik                               -     518.385
                 Program Pengembangan
   05.01.01      Kinerja Pengelolaan              5.000.000             -    5.500.000
                 Persampahan Dan Drainase
                 Peningkatan Prasarana Dan
     00169
                 Sarana Persampahan               5.000.000             -    5.000.000
                 Pembinaan Dan Bimbingan                  -
     04679
                 Teknik                                                 -     500.000
                 Program Pengembangan
   06.03.02      Kinerja Pengelolaan Air Minum    1.100.000             -    1.350.000
                 Dan Air Limbah
                 Pembangunan Jaringan
     00200
                 Pembuangan Air Limbah            1.100.000             -    1.100.000
                 Pembinaan Dan Bimbingan
     04679
                 Teknik
                 Pengembangan Kinerja
 033.05.496834   Pengelolaan Air Minum Papua     29.791.900             -   29.791.900
                 Barat
                 Program Penerapan
                 Kepemerintahan Yang Baik          263.900              -     263.900
                 Program Pengembangan
                 Kinerja Pengelolaan Air Minum   29.528.000             -   29.528.000
                 dan Air Limbah
                 1. Pembinaan Teknik Air Minum
                 2. Pembangunan Sarana Dan
                    Prasarana Air Minum Dan
                    Penyehatan Lingkungan
                    Berbasis Masyarakat
                 3. Penyediaan Sarana Dan
                    Prasarana Air Minum Bagi
                 MBR
                 4. Penyediaan Sarana Dan
                    Prasarana Air Minum Pada
                    Kawasan Strategis Nasional
                 5. Bantuan Teknis/Bantuan
                    Program Penyehatan Pdam
                    (PDAM Sakit)
Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah




                                                       PROVINSI PAPUA BARAT        33
      Permasalahan
      Permasalahan khusus yang di hadapi pada pembangunan
      subsektor Cipta Karya di Provinsi Papua Barat antara lain;
      1. Perlunya pembangunan jalan bagi permukiman kawasan
         permukiman       kumuh,    nelayan     dan     tradisional   untuk
         meningkatkan akses lingkungan.
      2. Rendahnya      mutu     fasilitas,   sarana,   dan    lingkungan
         permukiman, terutama permukiman kumuh dan nelayan.
      3. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perilaku
         Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
      4. Rendahnya perhatian penanganan lingkungan permukiman
         di kawasan perbatasan dan pulau terpencil.
      5. Masih rendahnya tingkat pelayanan air minum di perkotaan
         maupun pedesaan sehingga perlu dipersiapkan RPJM.
      6. Perlunya dukungan pendanaan dari pemerintah untuk
         mempercepat pembagunan subsektor cipta karya                    di
         Provinsi Papua Barat.


4. Subsektor Tata Ruang
   RTRWP Papua Barat saat ini sedang dalam proses revisi dan sudah
   mendapatkan surat persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan
   Umum No. HK.01.03-Mn/304 Pada tanggal 29 Mei 2009. Proses revisi
   ini dilaksanakan karena terjadinya perubahan struktur dan pola
   ruang sesuai dengan dinamika pengembangan wilayah di
   antaranya    terjadinya   pembentukan        kabupaten     baru,   yaitu
   Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat sehingga Provinsi
   Papua Barat terdiri dari 10 Kabupaten dan 1 kota, dan selain itu
   RTRWP Papua Barat juga harus juga menyesuaikan muatannya
   dengan substansi materi teknis yang diamanatkan dalam Undang-
   Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

   Sebagian besar kabupaten/ kota se Papua Barat sedang
   melaksanakan proses revisi dan juga menunggu selesainya revisi




                                                 PROVINSI PAPUA BARAT    34
      RTRWP Papua Barat sebagai acuan dasarnya. Pada saat ini revisi
      RTRW Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat telah diajukan ke
      Pemerintah      Provinsi   untuk     mendapatkan          rekomendasi       dari
      Gubernur Provinsi Papua Barat.

      Permasalahan
      Beberapa     permasalahan          terkait   dengan       revisi   tata    ruang
      diantaranya :
         1. RTRW Provinsi Papua Barat belum memiliki kekuatan hukum
            walau sudah mendapatkan persetujuan substansi dari
            Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan RTRW Provinsi
            tersebut     belum     disahkan        dalam      bentuk     Perda    oleh
            Pemerintah Provinsi.
         2. Belum adanya satu pun RTRW Kabupaten/ Kota yang
            disahkan dalam bentuk perda, karena pada saat ini seluruh
            RTRW      Kabupaten/         Kota      (Kecuali    untuk     Kabupaten
            Tambrauw dan Kabupaten Maybrat) masih berada di
            Pemerintah       Provinsi     Papua       Barat     untuk     mendapat
            rekomendasi dari gubernur.
         3. Belum dimulainya penyusunan RTRW Kabupaten Tambrauw
            dan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten yang baru
            mekar, sehingga amanat UU No.26 Tahun 2007 mengenai
            batas waktu maksimal penyelesaian RTRW yang akan
            berakhir pada Bulan April Tahun 2010, tidak dapat tercapai.



B. Sektor Perhubungan
   1. Subsektor Perhubungan Darat
      Pembangunan         Dermaga        Penyeberangan           dilakukan       untuk
      mobilitas pergerakan penumpang dan barang antar pulau, serta
      meningkatkan percepatan hasil-hasil pembangunan di wilayah
      Papua Barat.




                                                        PROVINSI PAPUA BARAT        35
                  Pelabuhan Penyeberangan Sorong
                  Pelabuhan Sorong yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia
                  IV (Persero) merupakan pelabuhan yang fungsi utamanya
                  adalah untuk mempermudah aliran barang dari dan ke Provinsi
                  Papua Barat, khususnya Kota Sorong.

                  Pelabuhan ini memiliki rencana pengembangan hingga Tahun
                  2015, untuk meningkatkan pelayanan dengan melakukan
                  ekspansi pelabuhan seluas 3 Hektar, membangun lapangan
                  peti kemas, penambahan dermaga baru sepanjang 60 Meter
                  (menjadi 200 Meter) melakukan reklamasi pantai.

                  Saat ini pembangunan trestle dan perpanjangan dermaga dari
                  rencana 60 Meter seudah terlaksana sepanjang 30 Meter, dan
                  bersisa 30 Meter yang rencananya akan dilaksanakan pada
                  Tahun 2010 dengan bantuan dana dari APBN. Adapun
                  kebutuhan     anggaran       untuk    kegiatan    pengembangan
                  Pelabuhan Sorong adalah sebagai berikut:
                                    TABEL
                      KEBUTUHAN ANGGARAN PENGEMBANGAN
                              PELABUHAN SORONG
                                TAHUN 2009-2015

                                                          KEBUTUHAN
 PELAKSANAAN                  KEGIATAN                                      SUMBER DANA
                                                         ANGGARAN
Tahap I            - Peningkatan Lapangan                Rp 11,655 Milyar   Pelindo IV
Tahun 2009-2010      Penumpukan dengan
                     Makadam dan Paving Block
                   - Pengadaan dan Pemasangan
                     1 (satu) Unit Luffing Crane
Tahap II           - Pembebasan Lahan Expansi            Rp 58,150 Milyar   Pelindo IV,
Tahun 2010-2015    - Pembebasan Bangunan                                    APBD, APBN
                   - Pembangunan Lapangan ICD
                   - Pembelian Peralatan
Tahap III          - Pembebasan Bangunan 15              Rp 17,500 Milyar   Pelindo IV,
Tahun 2011-2012      Unit                                                   APBD, APBN
                   - Pembangunan Lapangan
                     Penumpukan
Tahap IV           - Pembangunan Dermaga                Rp 104,000Milyar    Pelindo IV,
Tahun 2013-2015    - Pembangunan Trestel 2 Unit                             APBD, APBN
                   - Pengadaan 1 Unit Container
                     Crane
                                                TOTAL   Rp 191,305 Milyar




                                                            PROVINSI PAPUA BARAT     36
   Pelabuhan Arar Kabupaten Sorong
   Pelabuhan Penyeberangan Sorong berada di Kabupaten
   Sorong Provinsi Papua Barat. Pelabuhan penyeberangan
   sorong direncanakan akan melayani lintas penyeberangan
   Seram Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku-Waigeo,
   Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat-Fakfak (Provinsi
   Papua Barat) – Wahai (P.Seram, Kabupaten Maluku Tengah,
   Provinsi Maluku). Sarana yang direncanakan akan digunakan
   adalah Kapal 500 GT.

   Pelabuhan        penyeberangan    sorong   mulai    dilaksanakan
   pembangunannya (tahap I) pada Tahun Anggaran 2005 dan
   akan selesai pembangunan pada Tahun Anggaran 2011.
   Adapun Besaran APBN TA 2009 (pembangunan tahap V)
   adalah sebesar Rp 3 Miliyar dan pada APBN Tahun Anggaran
   2010 adalah sebesar Rp 12,857 Miliyar.

   Tahap VII yang akan dilaksanakan pada Tahun 2011, yang
   merupakan         tahap   akhir   pembangunan         pelabuhan
   penyeberangan Sorong, membutuhkan dana sebesar Rp
   12,355 Milyar.


Permasalahan
Pelabuhan Kota sorong saat ini membutuhkan anggaran untuk
pembangunan perpanjangan dermaga sepanjang 15 Meter dari
total 30 Meter yang alokasi anggarannya direncanakan akan
dimasukan dalam APBN-P 2010 dan diteruskan dalam APBN 2011.


Anggaran Subsektor Perhubungan Darat
Anggaran bagi rencana kegiatan APBN pada Tahun 2010 adalah
sebagai berikut.




                                            PROVINSI PAPUA BARAT   37
                                TABEL
            ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
                         PROVINSI PAPUA BARAT
                        TAHUN ANGGARAN 2010

                                                           JUMLAH      JUMLAH
             KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA /                                   JUMLAH
  KODE                                                    BELANJA     BELANJA
                       RINCIAN BELANJA                                                TOTAL
                                                          BARANG       MODAL
    A       SATKER PENGEMBANGAN LLAJ PAPUA BARAT
                                                          3.229.928    4.782.000     8.011.928
            Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas
 04.08.03
            Llaj                                                  -    4.757.000     4.757.000
             Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
             Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Kes.
            LLAJ, termasuk supervisi
            Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan
 04.08.04
            Angkutan Llaj                                 2.796.600            -     2.796.600
    1       Subsidi Operasi Bus Perintis (8 trayek)
                                                          2.763.600                  2.763.600
    2       Belanja Uang Honor Tidak Tetap
                                                            33.000                     33.000
            Program Restrukturisasi Kelembagaan Dan
 04.08.10
            Prasarana Llaj                                 104.500             -      104.500
    1       Sosialisasi Keselamatan LLAJ
                                                             4.500                       4.500
    2       Belanja Barang Operasional Lainnya
                                                            50.000                     50.000
             Pengembangan Data Kinerja Perhubungan
    3
            Darat Prop.Papua Barat                          50.000                     50.000
            Program Penerapan Kepemerintahan Yang
 04.90.19
            Baik                                           328.828       25.000       353.828

            SATKER PENGEMBANGAN LLASDP PAPUA
    B
            BARAT                                          397.395    26.857.977    27.255.372
            Program Pembangunan Prasarana Dan
 04.08.08
            Sarana ASDP                                           -   26.857.977    26.857.977
  0992      Pembangunan Dermaga Penyeberangan
             Pemb. Der. Penyeb Sorong Tahap VI
    1
            (Termasuk Supervisi)                                      12.857.977    12.857.977
             Pemb. Der. Penyeb Fak-Fak Tahap IV
    2
            (Termasuk Supervisi)                                       7.000.000     7.000.000
             Pemb. Der. Penyeb Bintuni Thp. I (Termasuk
    3
            Supervisi)                                                          -              -
             Pemb. Der. Penyeb Waigeo (Raja Ampat)
    4
            Thp. II (Termasuk Supervisi)                               7.000.000     7.000.000
            Program Penyelenggaraan Pimpinan
 04.90.19
            Kenegaraan Dan Kepemerintahan                  397.395              -     397.395

            TOTAL PAPUA BARAT
                                                          3.627.323   31.639.977    35.267.300
Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah




                                                             PROVINSI PAPUA BARAT         38
2. Subsektor Perhubungan Laut

   Perhubungan Laut juga memiliki penting dan strategis bagi Provinsi
   Papua Barat karena angkutan laut menjadi alternatif angkutan
   yang banyak diminati untuk antar Pulau. Untuk itu pembangunan
   pelayanan     terus   ditingkatkan   dan      diperluas   termasuk
   penyempurnaan manajemen dan dukungan fasilitas pelabuhan.

   Pelabuhan Laut Manokwari

   Banyaknya kunjungan kapal pelayaran dalam negeri pada tahun
   2007 menurun dari 2.579 unit menjadi 2.465 unit, sedangkan untuk
   kunjungan kapal luar negeri naik menjadi 70 unit menjadi 90 unit.
   Jumlah arus penumpang kapal laut untuk pelayaran antar pulau
   tercatat pada tahun 2007 menurun 1,99 persen dari 315.519 orang
   menjadi 309.232 orang.

   Pelabuhan Laut Manokwari saat ini memiliki panjang 163 m dan
   akan diperpanjang kearah barat sejauh 50 m. Pelabuhan laut
   Manokwari yang saat ini disinggahi kapal type 2000 maupun kapal
   cargo memiliki kedalaman laut yang cukup untuk penambahan
   pembangunan pelabuhan Peti Kemas. Manokwari kini memiliki
   lahan perkebunan kelapa sawit, dengan adanya pembangunan
   pelabuhan peti kemas, diharapkan akan meningkatkan volume
   ekspor dan impor pelabuhan tersebut. Berdasarkan rencana kerja
   Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2010, besaran dana Adpel
   Manokwari adalah sebesar Rp 21,174, Milyar.


   Anggaran
   Anggaran bagi rencana kegiatan APBN pada Tahun 2010 adalah
   sebagai berikut.




                                              PROVINSI PAPUA BARAT   39
                               TABEL
            ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT
                        PROVINSI PAPUA BARAT
                       TAHUN ANGGARAN 2010



  NO/      SUB SEKTOR/PROGRAM/          BELANJA         BELANJA                     JUMLAH
                                                                       MODAL
 KODE            KEGIATAN               PEGAWAI         BARANG                       RAYA

   1     Adpel Sorong                       4.648.373   14.377.201    10.072.000    29.097.574
  1.a    Satker Sementara                          -            -             -             -
         Pembangunan Fasilitas
         Pelabuhan Arar/Sorong
   2     Adpel Manokwari                    1.555.841   19.583.172       35.289     21.174.302
   3     Satker Sementara                          -            -            -              -
         Pembangunan Fasilitas
         Pelabuhan Manokwari -
         Manokwari
   4     Adpel Fak-Fak                      1.046.963    2.417.415       36.600      3.500.978
   5     Satker Sementara                          -            -            -              -
         Pengembangan
         Pelabuhan Fak Fak
    6    Kanpel Kaimana                    923.647       1.819.407    20.037.300    22.780.354
    7    Kanpel Bintuni                    655.688         531.982     3.002.700     4.190.370
    8    Kanpel Teminabuan                 680.601       1.047.915         4.700     1.733.216
    9    Kanpel Wasior                     383.174         640.016         1.800     1.024.990
   10    Kanpel Saunek                     487.193         692.627     2.101.800     3.281.620
   11    Kanpel Kokas                      475.295         310.586       607.680     1.393.561
   12    Kanpel Oransbari                  482.458         386.917     9.005.400     9.874.775
   14    Disnav Sorong                  10.133.136      10.563.584    11.887.221    32.583.941
   15    Satker Sementara                       -               -     60.000.000    60.000.000
         Pembangunan Pelabuhan
         Raja Ampat
         TOTAL                          21.472.369      52.370.822   116.792.490   190.635.681
Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah



          Permasalahan
          Permasahan yang ada Subsektor Perhubungan Laut antara lain;
          a. Pelabuhan Laut Manokwari saat ini membutuhkan anggaran
              untuk pembangunan perpanjangan dermaga sepanjang 40
              Meter,    yang      alokasi    anggarannya        direncanakan       akan
              dimasukan dalam APBN-P 2010 dan diteruskan dalam APBN
              2011.
          b. Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan semakin meningkat,
              namun fasilitas pelayanannya masih terbatas



                                                             PROVINSI PAPUA BARAT     40
   c. Masih terbatasnya fasilitas keselamatan pelayaran, penjagaan
      laut dan pantai di wilayah perairan laut Papua Barat;
   d. Masih terbatasnya ketersediaan SDM bidang perkapalan dan
      kepelautan.
3. Subsektor Perhubungan Udara
   Perhubungan      udara    memegang            peranan       penting    dalam
   menghubungkan antar daerah di Provinsi Papua Barat, mengingat
   kondisi   topografinya     masih     belum           memungkinkan       untuk
   pembangunan       infrastruktur   jalan    secara       optimal.    Untuk   itu
   angkutan penerbangan menjadi alat transportasi yang utama
   dalam mengatasi kesenjangan pembangunan.

   a) Bandar Udara Rendani Manokwari
     Total Alokasi Anggaran Tahun 2009 untuk Bandar Udara Rendani
     Manokwari      adalah sebesar      Rp           14,756 Milyar    dan pada
     Anggaran Tahun 2010 adalah sebesar Rp 42,343 Milyar. Adapun
     spesifikasi bandar udara untuk saat ini adalah sebagai berikut:

     Nama Bandara                            : Rendani
     Kelas                                   : III
     Kemampuan                               : DHC-6/CASA/B-737
     Koordinat/ Elevasi                      : 00.53’37 S – 134.03’01 E/ -
     Pelayanan LLU                           : AFIS
     Panjang Landasan/Arah/ PCN              : 2.000 m x 30 m/ 17-35/ 112.500
                                              Lbs
     Taxiway                                 : 87 m x 15 m x 2
     Apron                                   : 124 m x 66,8 m
     Strip                                   : 2.060 m x 120 m
     Shoulder                                : 25 m x 2.060 m Kiri
                                               25 m x 2.060 m Kanan
     Overrun                                 : 60 m x 30 m
     Terminal (dom)                          : 740 m2




                                                        PROVINSI PAPUA BARAT   41
b) Spesifikasi Bandar Domine Eduard Osok – Sorong Daratan
  Total Alokasi Anggaran Tahun 2009 untuk Bandar Udara Rendani
  Manokwari    adalah sebesar     Rp      45,082 Milyar    dan pada
  Anggaran Tahun 2010 adalah sebesar Rp 57,466 Milyar. Adapun
  spesifikasi bandar udara untuk saat ini adalah sebagai berikut:

  Nama Bandara                    : Domine Eduard Osok
  Kelas                           : II
  Kemampuan                       : B737-300
  Koordinat/ Elevasi              : S0053522E13117441/10 FEET
                                    MSL
  Pelayanan LLU                   : AFIS
  Panjang Landasan/Arah/ PCN : 1.850 m x 30 m/ 09-27/ -
  Taxiway                         : 212.5 m x 23m x 2
  Apron                           : 295 m x 68 m
  Strip                           : 1.970 m x 150 m
  Shoulder                        : (1.970 m x 30 m) x 2
  Overrun                         : (60 m x 30) x 2
  Terminal (dom)                  : 740 m2
   Ruang Tunggu Keberangkatan 350 m2
   Ruang Tunggu Kedatangan 420 m2


Anggaran
Secara umum gambaran anggaran yang telah dialokasikan di
Provinsi Papua Barat pada APBN 2009 untuk sektor Perhubungan
Udara adalah sebagai berikut:




                                             PROVINSI PAPUA BARAT   42
                              TABEL
          ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA
                       PROVINSI PAPUA BARAT
                      TAHUN ANGGARAN 2009



                 UNIT ORGANISASI, PROVINSI DAN
        NO.                                                   JUMLAH RAYA
                      UNIT PELAKSANA TEKNIS



            1   Rendani-Manokwari                                      14.756.208
            2   Merdey                                                   1.508.500
            3   Kebar                                                    8.278.500
            4   Wasior                                                   2.811.620
            5   Bintuni                                                  1.849.000
            6   Torea-Fak Fak                                            2.897.000
            7   Kaimana                                                16.966.000
            8   Domine Eduar Osok-Sorong                               45.082.492
            9   Teminabuan                                               1.222.000
           10   Inanwatan                                                2.324.000
           11   Kambuaya                                                 1.864.000
           12   Ayawasi                                                  7.412.000
           13   Babo                                                     5.763.000
                TOTAL                                                 112.734.320


          Anggaran bagi rencana kegiatan APBN pada Tahun 2010 adalah
          sebagai berikut.
                              TABEL
          ALOKASI ANGGARAN SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA
                       PROVINSI PAPUA BARAT
                      TAHUN ANGGARAN 2010


      UNIT ORGANISASI,                      RESTRUKTURISASI
                             PENERAPAN                         REHAB &      PEMBANG.
        PROVINSI DAN                        KELEMBAGAAN                                  JUMLAH
NO.                           PEMRTHN                            PEM.        TRANSP.
       UNIT PELAKSANA                        & PERATURAN                                  RAYA
                             YANG BAIK                         TRANSUD        UDARA
            TEKNIS                             TRANSUD


      Rendani-
  1                             4.201.024         1.163.004     2.010.000   34.969.903   42.343.931
      Manokwari
  2   Merdey                    1.107.913           143.967      540.000       533.000    2.324.880
  3   Kebar                     1.224.271            95.723       127.700    6.079.800    7.527.494
  4   Wasior                    1.043.831            75.653     1.146.380    1.717.200    3.983.064
  5   Bintuni                     899.250            92.320             0      350.400    1.341.970
  6   Torea-Fak Fak             3.094.849           158.720     5.380.344    1.853.000   10.486.913




                                                               PROVINSI PAPUA BARAT      43
        UNIT ORGANISASI,                    RESTRUKTURISASI
                             PENERAPAN                         REHAB &       PEMBANG.
          PROVINSI DAN                      KELEMBAGAAN                                      JUMLAH
 NO.                          PEMRTHN                            PEM.         TRANSP.
         UNIT PELAKSANA                      & PERATURAN                                      RAYA
                             YANG BAIK                         TRANSUD         UDARA
              TEKNIS                           TRANSUD


    7   Kaimana                2.378.762             202.620    2.652.780     2.452.600      7.686.762
        Domine Eduar
    8                         10.537.025          1.158.770     7.607.000    38.163.421     57.466.216
        Osok-Sorong
    9   Teminabuan                942.001             94.827    1.755.000      319.000       3.110.828
   10   Inanwatan              1.335.164              87.390             0    1.932.000      3.354.554
   11   Kambuaya               1.293.198             108.727             0    5.304.000      6.705.925
   12   Ayawasi                1.423.169              87.390             0    3.572.800      5.083.359
   13   Babo                      940.222             92.640             0    2.241.000      3.273.862
        TOTAL                 30.420.679          3.561.751    21.219.204    99.488.124    154.689.758
Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah



           Permasalahan
           Beberapa        permasalahan       yang     berkaitan    dengan       Subsektor
           Perhubungan Udara Bandara Rendani Manokwari adalah sebagai
           berikut;
           a. Jumlah penerbangan dan penumpang yang terus meningkat,
                sementara daya tampung terminal dan panjang landasan
                masih sangat terbatas.
           b. Arah     pendaratan           dan   keberangkatan          pesawat          baru
                memungkinkan dari satu arah
           c. Belum adanya Master Plan untuk Bandara Rendani Manokwari
                disisi Utara, dimana penggunaan lahan di bagian tersebut saat
                ini berupa bukit, sedangkan sebelah selatan adalah laut.
                Sehingga jika kelas bandara dan pelayanan akan ditingkatkan
                alternatif yang paling memungkinkan adalah ke arah bukit.
           d. Perlu waktu untuk studi (Master Plan & AMDAL) untuk
                meningkatkan pelayanan bandara ke arah utara.
           e. Pembangunan gedung kargo, ruang tunggu dan apron saat ini
                masih sangat terbatas sehingga harus ditingkatkan
           f.   Kerjasama Pemerintah daerah dalam hal pembebasan lahan
                harus ditingkatkan




                                                               PROVINSI PAPUA BARAT         44
   Beberapa         permasalahan     yang       berkaitan     dengan         Subsektor
   Perhubungan Udara Bandara Domine Eduard Osok Sorong adalah
   sebagai berikut;
   a. Terlalu dekatnya permukiman dengan Bandar udara, dimana
        permukiman tersebut masuk ke dalam Kawasan Keselamatan
        Operasional        Penerbangan          (KKOP).        Hal     ini      dapat
        membahayakan keselamatan penerbangan dan masyarakat
        tersebut.
   b. Tingkat keamanan bandara yang masih rendah, dikarenakan
        jalur pesawat masih digunakan sebagai akses dari permukiman
        ke pusat kota.
   c. Belum adanya Pagar di areal Bandar udara, untuk itu perlu
        adanya alokasi anggaran untuk pemasangan pagar di
        sekeliling bandara. Namun untuk mengurangi konflik yang
        mungkin akan terjadi dengan masyarakat setempat, maka
        harus   dibangunnya     jalan        alternatif    terlebih   dahulu     oleh
        pemerintah daerah setempat.
   d. Jumlah penerbangan dan penumpang yang terus meningkat,
        sementara daya tampung terminal dan panjang landasan
        masih sangat terbatas untuk jenis pesawat B 747-300.
   e. Perlunya peningkatan luasan (Panjang dan Lebar) untuk
        mendukung pelayanan penerbangan yang lebih baik.
   f.   Proses pembebasan tanah warga setempat sangat sulit,
        terutama terkait dengan hak ulayat


4. Subsektor Badan Diklat
   Pemerintah (Dephub) bertanggungjawab terhadap penyediaan
   dan pengembangan sumber daya manusia sesuai amanat
   Undang-undang No.27 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sumber
   Daya Manusia yang berkualitas yang diamanatkan undang-
   undang       tersebut    adalah      di     bidang        angkutan        perairan,




                                                          PROVINSI PAPUA BARAT      45
kepelabuhan,       keselamatan        dan         keamanan      pelayaran,
perlindungan lingkungan maritim.

Pembangunan diklat pelayaran (BP2IP) di Kota Sorong memiliki
tujuan untuk membangun kawasan perbatasan di wilayah timur
Indonesia   dengan        sarana    prasarana       edukatif;   memenuhi
kebutuhan tenaga pelaut tingkat dasar di pasar Nasional dan
Internasional; serta sebagai sarana pengembangan wilayah dan
menciptakan efek multiplier         terhadap sektor pembangunan
lainnya termasuk mengembangkan sektor riil. Jumlah total lulusan
hingga Tahun 2010 adalah sebanyak 1280 lulusan, dengan jenis
diklat terbagi dua, yaitu Diklat Pelaut dan Basic Savety Trainning
(BST). Adapun lingkup pembangunannya adalah sebagai berikut:
1. pembangunan gedung utama/ kantor, kelas dan fasilitas
   belajar mengajar, gedung laboratorium, asrama, gedung
   praktek, serta prasarana olah raga
2. pengadaan peralatan labiratorium dan peralatan simulator

Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong dimulai (Tahap I) pada
Tahun 2007 dengan anggaran sebesar Rp 51,3 Milyar, kemudian
Tahun 2008 (Tahap II) Rp 51,5 Milyar, Tahun 2009 (Tahap III) Dana
Babun Rp 12,85 Milyar dan pada Tahun 2010 memiliki Rencana ABT
sebesar Rp 100 Milyar. Rencana pembangunan yang dilakukan
pada Tahun Anggaran 2010 adalah:

1. Pembangunan       asrama,       ruang    makan,     kolam    latih    dan
   perumahan pegawai

2. pembagunan jaringan listrik dan saluran ait bersih

3. peningkatan peralatan dan perlengkapan gedung

Permasalahan
Permasalahan       yang    dihadapi        oleh    BP2IP   dalam    proses
pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di BP2IP adalah
sebagai berikut:




                                                  PROVINSI PAPUA BARAT    46
      1. Pada Tahun 2009 Dana Babun sebesar Rp 12,85 Milyar tidak
         dapat diturunkan dikarenakan waktu yang tidak mencukupi
      2. Pada Tahun 2010 ada program yang tanda bintang, yaitu untuk
         pengadaan Jenset.
      3. Simulator yang ada dirasa masih kurang, sehingga perlu ada
         penambahan simulator untuk meingkatkan kompetensi para
         peserta didik.


C. Sektor Perumahan Rakyat
   Bertambahnya        jumlah    penduduk       berdampak     pada     tuntutan
   kebutuhan papan (rumah) yang sehat dengan lingkungan yang baik.
   Kebutuhan rumah di Provinsi Papua Barat merupakan salah satu
   program prioritas yang harus secepatnya dipenuhi. Salah satu
   program Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan
   tersebut adalah pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa
   (Rusunawa) menggunakan dana APBN yang diharapkan dapat
   menyediakan        rumah     yang   layak    bagi   masyarakat     khusunya
   Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

   Pada APBN Tahun Anggaran 2009, dialokasikan Dana Stimulus untuk
   pembangunan Rusunawa Mahasiswa di Lingkungan Universitas Negeri
   Papua (UNIPA) Manokwari. Permasalahan dasar yang menyebabkan
   adanya permintaan terhadap Rusunawa Mahasiswa UNIPA, adalah
   sebagian besar mahasiswa UNIPA berasal dari luar kota Manokwari
   dan termasuk kategori tidak mampu (58,65%).              Berikut data detail
   mengenai Proyek Rusunawa UNIPA:
      Nama Proyek                : Pembangunan Rusunawa di Universitas
                                  Negeri Papua, Manokwari
      Lokasi                     : Universitas Negeri Papua, Manokwari
      Nilai Kontrak              : Rp. 9.780.800.000
      Luas Area                  : ± 4.138 m2
      Luas lantai total          : ± 2.654,64 m2
      Luas dasar bangunan : ± 684,72 m2




                                                       PROVINSI PAPUA BARAT   47
     Jumlah lantai               : 4 Lantai
     Jumlah Sarusun              : 86 Unit Sarusun
     Ukuran unit                 : Tipe 21
     Kapasitas                   : 4 Mahasiswa per sarusun
     Fasilitas
      Kamar mandi & Toilet: Komunal 2 per lantai
      Ruang Bersama             : 2 unit di lantai dasar
     Struktur Bangunan           : Sistem pracetak (precest)


     Data Pembangunan Tahap I
     Konsultan Perencana                   : PT. Esya Megah Perkasa
     Konsultan Supervisi                   : PT. Wahanacipta Bangunwisma
     Kontraktor Pelaksana                  : PT. Waskita karya (Persero)
     Mulai Pelaksanaan                     : 12 Desember 2008
     Selesai Waktu Pelaksanaan             : 10 Desember 2009
     Waktu Pemeliharaan                    : 180 Hari Kalender
     Kontrak Tahap I                       : Pekerjaan Struktur dan Atap


Permasalahan
Permasalahan         perumahan            yang     dihadapi      dalam     melayani
masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
antara lain meliputi;
1.    Kurangnya akses MBR ke berbagai sumber daya yang diperlukan
      untuk membangun/menghuni rumah layak.
2.    Belum      adanya       pusat     informasi    perumahan      yang     dapat
      membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang
      berguna terkait dengan pembangunan perumahan
3.    Belum      terintegrasinya      fasilitas   pendukung      dalam   perjanjian
      kontrak pembangunan Rusunawa diantaranya terkait dengan
      penyediaan Listrik dan Air bersih.

Permasalahan         Khusus     terkait     pembangunan       Rusunawa       UNIPA
Manowari, Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:




                                                        PROVINSI PAPUA BARAT     48
    1.   Terjadinya keterlambatan pembangunan Rusunawa TA.2009
         akibat adanya per ubahan desain struktur dari zone 4 ke zone 5
         untuk menghadapi bencana gempa, dan adanya perhitungan
         ulang anggaran terkait dengan struktur baru tersebut.
    2.   Terjadinya keterlambatan pembangunan karena pengiriman alat
         berat (crane) mengalami keterlambatan dan waktunya tidak
         dapat diprediksi karena kapal yang khusus mengangkut alat
         berat sangat jarang ke Manokwari dan juga akibat cuaca yang
         kurang baik.
    3.   Perlu adanya pembangunan rusunawa bagi 432 dosen dan staf
         administrasi yang belum memiliki perumahan


D. Sektor Pembangunan Daerah Tertinggal
    Pembangunan daerah tertinggal di Indonesia diprioritaskan pada tiga
    aspek, yaitu pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan
    ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat.

    Permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaan pembangunan
    Proyek daerah tertinggal/desa tertinggal sesuai dengan Renstra
    Nasional dan Rentrada yaitu keterbatasan dana DAU dan PAD yang
    masih kecil, sehingga Provinsi Papua Barat masih sangat tergantung
    mengandalkan P2KPDT, P2DTK dan lain-lainnya dari APBN

    Anggaran

    Adapun program-program pembangunan (proyek) tahun 2009,
    menyangkut daerah tertinggal khususnya terkait dengan Desa
    Tertinggal di Provinsi Papua Barat adalah Sebagai Berikut:
                            TABEL
 DISTRIBUSU ALOKASI ANGGARAN KE DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2009
               MENURUT KEGIATAN PRIORITAS/ BA 999

                 PROGRAM/ KEGIATAN                           JUMLAH
Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah
                                                          Rp 4.000.000.000
Tertinggal (P2KPDT)
Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah
                                                          Rp 2.000.000.000
Tertinggal (P4DT)




                                                  PROVINSI PAPUA BARAT       49
                    PROGRAM/ KEGIATAN                                   JUMLAH
 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah
                                                                     Rp 7.425.000.000
 Tertinggal (P2IPDT)
 Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)                     Rp 700.000.000
 Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertingal
                                                                      Rp 700.000.000
 (P2SEDT)
 TOTAL                                                              Rp 14.825.000.000
Keterangan: Dalam Juta Rupiah



     RPJM Nasional 2010-1014 telah menetapkan daerah tertinggal yang
     akan diberikan penanganan prioritas di dalam pembangunan,
     termasuk didalamnya adalah desa-desa di Provinsi Papua Barat. Untuk
     Tahun Anggaran 2010, besaran anggaran daerah tertinggal di Papua
     Barat adalah sebesar Rp 9,627 Milyar dan Dana Anggaran Khusus
     (DAK)      sebesar     Rp    1,411     Miliyar    yang     tersebar    di   seluruh
     Kabupaten/kota wilayah Provinsi Papua Barat. Jumlah dana bantuan
     ini menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2009
     Provinsi     Papua        Barat      mendapatkan          bantuan       anggaran
     pembangunan dengan besaran anggaran total Rp 14,825 Miliyar dan
     alokasi DAK sebesar Rp 8,746 Milyar.

     Permasalahan
     Program pembangunan daerah tertinggal secara umum berjalan
     dengan       baik     namun        perlu   dilakukan       upaya-upaya       untuk
     mengoptimalkan potensi daerah dalam menyerap program-program
     pembangunan daerah tertinggal serta diperlukannya koordinasi yang
     lebih baik dengan departemen teknis lainnya.



  E. Sektor Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
     Wilayah Provinsi Papua Barat merupakan daerah strategis dalam
     perlintasan arus penumpang maupun barang dengan berbagai
     moda transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, maupun
     transportasi   udara        yang     sangat      berhubungan     dengan      sektor
     Meteorologi,        Klimatologi,     dan    Geofisika.     Badan      Meteorologi,
     Klimatologi dan Geofisika (BKMG) adalah Lembaga Pemerintahan



                                                              PROVINSI PAPUA BARAT      50
  Non Departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan
  di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofísika.
                            TABEL
BEBERAPA PRODUK YANG DIHASILKAN OLEH BMKG DAN PENGGUNANYA

                PRODUK                          PENGGUNA INFORMASI

Prakiraan Cuaca Harian                         Media

Prakiraan Cuaca Ekstrim/ Peringatan Dini       Pemda, Media

Prakiraan Cuaca Kelautan                       Adpel, Pemda

Prakiraan Cuaca Penerbangan                    Airline

Prakiraan Musim Hujan/ Kemarau                 Pemda TK. I dan II

Prakiraan Hujan Bulanan                        Pemda, BPTPH


  Anggaran
  Berdasarkan DIPA TA 2009 besaran anggaran adalah sebesar Rp 7,35
  Milyar dengan daya serap 96.59% sedangkan TA 2010, besaran
  anggaran untuk Stasion BMG Stamet Jefman Sorong adalah sebesar
  Rp 6,046 Milyar. Adapun kegiatan TA 2010 dibagi kedalam dua
  kelompok    penganggaran,         yaitu     untuk      program     penerapan
  kepemerintahan yang baik sebesar Rp 1,095                dan untuk Program
  Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika sebesar
  Rp. 4,951 Milyar atau sebesar 81,89% dari total Anggaran.


                             TABEL
     PERKEMBANGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN/ BELANJA MODAL
                TERLIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI.
               TAHUN                        TOTAL ANGGARAN
                2006                                     Rp 5.416.194,00
                2007                                  Rp 10.569.880,00
                2008                                     Rp 8.411.020,00
                2009                                     Rp 7.350.139,00
                2010                                     Rp. 9.088.041,00
  Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah




                                                      PROVINSI PAPUA BARAT   51
Permasalahan
Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh BMKG Provinsi
Papua Barat adalah sebagai berikut;
   1. Perlu    radar   cuaca    untuk     meningkatkan    pelayanan
      penerbangan, peringatan dini cuaca extrem, keakuratan
      prakiraan cuaca
   2. Perlu peningkatan kerapatan jaringan untuk mendapatkan
      informasi yang lebih akurat
   3. Perlu dirintis pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim untuk
      melayani informasi cuaca kelautan
   4. Perlu ada peningkatan bagi kualitas Sumber Daya Manusia
      dengan memberikan pendidikan lanjutan.




                                             PROVINSI PAPUA BARAT   52
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
  Secara singkat, dari hasil Kunjungan dapat disampaikan Catatan
  Kesimpulan sebagai berikut:
     1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas berbagai prestasi dan
        keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi
        Papua Barat.
     2. Komisi V DPR RI memahami upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat
        untuk melakukan peningkatan dan pengembangan jalan antar
        Kabupaten.
     3. Dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, Komisi V DPR RI
        mendorong         terselesaikannya   program-program     yang   terkait
        dengan irigasi dan bendungan sampai pada terselesaikannya
        saluran primer, tersier dan skunder dengan kepastian sharing
        pendanaan antara Pemerintah pusat dan daerah.
     4. Komisi V DPR RI siap mendukung program strategis untuk
        kesejahteraan masyarakat.
     5. Komisi     V DPR     RI   mendukung   perluasan Bandara     Rencano
        Manokwari dan Bandara Domine Eduard Osok Sorong beserta
        peningkatan fasilitas pendukungnya.
     6. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat dan
        Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum untuk
        melakukan percepatan penyusunan dan pengesahan RTRW
        Propinsi    dan    Kabupaten/Kota,     sebagai   wujud   pelaksanaan
        amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
     7. Komisi V DPR RI mendukung seluruh mitra Komisi V DPR-RI, untuk
        memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pada APBN-P
        2010 dalam memenuhi kekurangan anggaran bagi Provinsi Papua
        Barat di seluruh bidang yang terkait dengan mitra kerja Komisi V
        DPR RI.


   Secara lebih luas, rekomendasi/ saran dapat disampaikan dengan
   komprehensif pada masing-masing sektor sebagai berikut:




                                                     PROVINSI PAPUA BARAT   53
A. Sektor Pekerjaan Umum
  1. Subsektor Sumber Daya Air
     Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan
     di sub sektor sumber daya air adalah;
     1. Harus adanya terobosan solusi yang inovatif mengenai sistem
        penyediaan air bersih di Provinsi Papua Barat, agar seluruh
        lapisan masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam
        memenuhi kebutuhan akan air bersih.
     2. Perencanaan yang lebih koordinatif dengan departemen
        terkait, khususnya terkait pembangunan daerahi irigasi yang
        harus koordinasi dengan Departemen Pertanian, dimana
        pembangunan saluran tersier merupakan domain Departemen
        Pertanian.
     3. Perlu kesiapan daerah dalam mengalokasikan anggaran
        dalam ABPD, terutama dalam rangka pembebasan tanah.
     4. Dukungan dana Pemerintah Pusat harus dapat dioptimalkan
        sehingga pembangunan prasarana sumber daya air dapat
        memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
     5. Membangun sinergisitas masyarakat sekitar untuk melakukan
        pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan
        jaringan pengairan lainnya.


  2. Subsektor Bina Marga
     Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di
     sektor ini adalah;
     1. Peningkatan penyediaan jaringan sarana dan prasarana jalan
        dan jembatan yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan
        produktifitas.
     2. Diperlukan perawatan yang lebih baik serta menyeluruh untuk
        menjaga kualitas sarana dan prasarana jalan




                                              PROVINSI PAPUA BARAT   54
   3. Dibutuhkan upaya penggalian dana dengan mengoptimalkan
      sumber       pendanaan      pemerintah   daerah,   pinjaman      dari
      lembaga internasional, dan keterlibatan pihak-pihak lain. Hal ini
      mengingat kondisi keuangan negara yang relatif terbatas.
   4. Diperlukannya kajian mengenai alternatif solusi struktur jalan
      yang mampu mengikuti pergerakan tanah, agar jalan yang di
      bangun tidak mudah rusak.
   5. Sebelum proyek pembangunan jalan dilakukan, diperlukan
      suatu kajian kelayakan terhadap lokasi jalan yang dipilih agar
      lokasi yang digunakan sebagai ruas jalan layak secara fisik,
      ekonomi dan lingkungan.
   6. Perlunya dukungan dana dari Pemerintah yang lebih maksimal
      untuk mempercepat pembangunan jalan di Provinsi Papua
      Barat dalam rangka membuka keterisolasian, mempercepat
      pertumbuhan wilayah dan meningkatkan mobilitas masyarakat.


3. Subsektor Cipta Karya
   Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di
   sektor ini adalah;
   1. Peningkatan pembangunan seluruh infrastruktur permukiman
      terutama air bersih agar terjangkau oleh seluruh lapisan
      masyarakat
   2. Program pembangunan infrastruktur permukiman sebaiknya
      diprioritaskan bagi Permukiman Kumuh, Permukiman nelayan,
      Permukiman        Tradisional,   kawasan perbatasan   dan pulau
      terpencil.
   3. Perlunya program penyuluhan bagi seluruh masyarakat terkait
      dengan perilaku hidup bersih dan sehat.
   4. Perlunya      dukungan      pendanaan    dari   pemerintah    untuk
      mempercepat pembagunan subsektor cipta karya di Provinsi
      Papua Barat.




                                                PROVINSI PAPUA BARAT    55
4. Subsektor Penataan Ruang
   Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di
   sektor ini adalah:
  1. Pemerintah         Daerah    agar       lebih   serius    mengupayakan
      percepatan pengesahan RTRW Provinsi dengan dikeluarkannya
      Peraturan Daerah dari Provinsi Papua Barat.
  2. Terkait    dengan     program        percepatan      penyesuaian    RTRW
      Kabupaten/kota sesuai yang diamanatkan UU No.26 Tahun
      2007, maka        Provinsi Papua       Barat   diminta      untuk segera
      memberikan rekomendasi bagi RTRW Kabupaten/ Kota di
      Provinsi Papua Barat yang sudah mengajukan rancangan RTRW
      Kabupaten/Kotanya ke Pemerintah Provinsi.
  3. Komisi V DPR RI mendukung Departemen Pekerjaan Umum
      untuk    melakukan     fasilitasi    penyusunan      RTRW     Kabupaten
      Tambrau dan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten yang
      baru dimekarkan.
  4. Departemen Pekerjaan Umum hendaknya memastikan bahwa
      semua sistem nasional sudah terplotkan dalam RTRW Provinsi/
      Kabupaten/ Kota.
  5. Mengingat Kota Sorong merupakan Kota dengan hirarki
      sebagai    Pusat    Kegiatan        Nasional   di   NKRI,   dan   melihat
      pertumbuhan kota tersebut cukup cepat dan cenderung tidak
      terkendali dibanding dengan Wilayah lainnya di Provinsi Papua
      Barat, maka Komisi V DPR RI meminta agar Departemen
      Pekerjaan Umum membantu Pemda Kota Sorong dalam hal
      penyiapan RDTR berikut peraturan zanasinya.




                                                     PROVINSI PAPUA BARAT    56
B. Sektor Perhubungan
   1. Subsektor Perhubungan Darat
     Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan
     di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;
      1. Peningkatan koordinasi antar berbagai dinas dan sektor yang
         terkait       dengan      dalam      pembangunan          pelabuhan
         penyeberangan          sehingga    terjadi    keterpaduan     antara
         pembangunan pelabuhan dengan sarana pendukungnya.
      2. Pembangunan yang bersumber dari APBN harus benar-benar
         mempertimbangkan aspek ekonomi dan dapat memberikan
         manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua Barat.


   2. Subsektor Perhubungan Laut
     Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan
     di subsektor perhubungan adalah sebagai berikut;
      1. Peningkatan fasilitas pelabuhan dan dermaga perlu segera
         dilaksanakan untuk mendukung bongkar muat peti kemas dan
         lain-lain.
      2. Diperlukan lay out pelabuhan yang baru sehingga tidak terjadi
         bercampurnya          kegiatan    penumpang      dengan     kegiatan
         bongkar muat general cargo dan peti kemas sehingga
         bilamana terdapat kegiatan penumpang, kegiatan bongkar
         muat akan terganggu/terhenti sehingga akan menimbulkan
         inefisiensi    yang    berdampak      pada      penurunan     kualitas
         pelayanan.
      3. Pembangunan pelabuhan khususnya yang bersumber dari
         APBN pada masing-masing daerah harus tetap memperhatikan
         aspek kelayakan ekonomi dan kemanfaatan yang optimal bagi
         kawasan Papua Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu
         dilakukan koordinasi antar wilayah sehingga dapat sinergis dan
         saling memberikan penguatan bagi pertumbuhan ekonomi
         keseluruhan.




                                                      PROVINSI PAPUA BARAT   57
2. Subsektor Perhubungan Udara
   Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pembangunan
   di subsektor perhubungan udara antara lain sebagai berikut;
   1. Permasalahan kepemilikan tanah hendaknya secepat mungkin
      diselesaikan      agar   proses   pembangunan    Bandara       dapat
      dilaksanakan.
   2. Pembangunan Transportasi Udara khususnya bandara-bandara
      perintis harus dimaksimalkan karena memiliki peran vital untuk
      menghubungkan beberapa Kabupaten di Papua Barat.
   3. Pembangunan dan perluasan Bandar Udara harus selalu
      memiliki kajian terhadap standar KKOP (Kawasan Keselamatan
      Operasional Penerbagan) serta kelayakan secara ekonomi dan
      lingkungan.
   4. Penggunaan dana APBN harus dapat dioptimalkan mengingat
      keterbatasan keuangan negara. Selain itu juga diupayakan
      sumber pendanaan lain di luar APBN.


3. Subsektor Badan Diklat
   Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di
   sektor ini adalah;
   1. Perlu adanya peningkatan kualitas fasilitas dan kurikulum
      pendidikan, agar para lulusan dapat bersaing di dunia
      internasional.
   2. Badan     Diklat    harus   memiliki   data   base   lulusan   untuk
      memudahkan program evaluasi badan diklat terhadap daya
      saing lulusan dan dan juga untuk meningkatkan kesempatan
      kerja bagi lulusan akibat adanya jaringan informasi yang baik.
   3. Perlu adanya sosialisasi program pendidikan Badan diklat bagi
      seluruh lapisan masyarakat, terutama sosialisasi mengenai
      kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan beasiswa.




                                                PROVINSI PAPUA BARAT    58
      4. Harus adanya perbaikan proses penyusunan dan perencanaan
          program/kegiatan       serta   menyiapkan       seluruh    persyaratan/
          prosedur pencairan kepada Kementerian Keuangan agar tidak
          terjadi pemblokiran dana.



C. Sektor Perumahan Rakyat
   Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor
   ini adalah;
      1. Pembangunan Rusunawa untuk masyarakat mahasiswa dari
          golongan tidak mampu buruh dan Rusunawa bagi para dosen
          perguruan tinggi serta staff administrasi.
      2. Mewujudkan rencana pembangunan rumah BTN bagi PNS,
          Karyawan, dan masyarakat di Papua Barat
      3. Memfasilitasi   pembentukan          Housing    Resource     Center   di
          kabupaten/     kota,   dan     memfasilitasi    pusat     pembelajaran
          perumahan swadaya.
      4. Meningkatkan      akses     informasi    mengenai        pembangunan
          perumahan bagi seluruh golongan terutama bagi Masyarakat
          Berpenghasilan Rendah.
      5. Harus ada kerjasama yang baik antara dinas-dinas yang
          membidangi perumahan rakyat dan penyediaan fasilitas
          pendukungnya.


D. Sektor Pembangunan Daerah Tertinggal
   Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor
   ini adalah;
      1. Pembangunan          infrastruktur      desa     dan       peningkatan/
          pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal.
      2. Mengupayakan sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya
          berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah seperti
          bantuan lembaga internasional, donor/grant, atau pinjaman
          lunak.




                                                        PROVINSI PAPUA BARAT   59
          3. Mengotimalkan program-program Kementerian Pembangunan
             Daerah Tertinggal lainnya untuk mendorong kegiatan ekonomi
             masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat serta dapat
             langsung dinikmati oleh masyarakat.


   E. Sektor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
      Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan di sektor
      ini adalah;
          1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
             Stasiun BMKG dalam rangka peningkatan pelayanan bagi
             sektor penerbangan, pelayaran, harian dan informasi cuaca
             lainnya.
          2. Mengupayakan peningkatan keamanan bagi seluruh aset
             stasiun BMKG dari kemungkinan terjadinya kehilangan aset
             tersebut akibat kelalaian.
          3. Mengadakan program peningkatan kualitas Sumber Daya
             Manusia dengan adanya berbagaimacam pelatihan.


V. PENUTUP
   Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Papua
   Barat pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009 - 2010 yang
   dilaksanakan dari tanggal 11-14 Maret 2010.

   Laporan ini menjadi masukan bagi komisi V DPR-RI dan semoga dapat
   ditindaklanjuti      Pemerintah    untuk    melakukan        perbaikan    dan
   pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraaan rakyat
   khususnya di Provinsi Papua Barat dan Indonesia pada umumnya.

                                              Jakarta, Maret 2010
                                     KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI
                                               KE PAPUA BARAT




                                                  Ir. Mulyadi



                                                      PROVINSI PAPUA BARAT    60

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:435
posted:5/31/2011
language:Indonesian
pages:60