Pengelolaan Sampah di Sulawesi Utara by anamaulida

VIEWS: 384 PAGES: 6

									                                                                                 E-
    Pengelolaan Sampah di Sulawesi Utara                        PDF | Print |
                                                                                mail



   User




SEORANG profesor Jepang yang menjadi dosen tamu Program Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang Universitas
Indonesia kebingungan karena di kamarnya di Guest House Pusat Studi Jepang UI hanya tersedia satu tempat
sampah.
Khawatir salah bertindak, ia minta diberitahu di mana tempat pembuangan sampah agar bisa meletakkan sendiri
sampah sesuai dengan jenisnya. Setelah dijelaskan bahwa di sini ia cukup menaruh semua sampah pada satu
keranjang, dan seminggu sekali ada petugas kebersihan yang mengambil, barulah ia bisa tenang.
Kebingungan sang profesor cukup berasalan. Di negaranya ia terbiasa dengan aturan membuang sampah.
Sampah dipisahkan dalam kantong berdasarkan jenisnya-bisa dibakar, tidak bisa dibakar, serta botol plastik dan
kaleng. Begitupun dengan Jadual dan tempat pengumpulannya. Semuanya ditentukan oleh pemerintah
setempat.
Di sisi kebijakan dan perundang-undangan persampahan mereka secara terintegrasi melibatkan unsur produsen,
konsumen, serta pihak terkait lainnya, selain unsur pemerintah. Melalui desain kelembagaan ini, sasaran yang
ingin dicapai adalah mengubah orientasi pengelolaan sampah dari masyarakat yang menghasilkan sampah secara
massal (mass waste- producing society) menjadi masyarakat yang dapat melakukan siklus material secara
menyeluruh (sound material-cycle society). (http://www.kompas.com; edisi Senin, 19 Juni 2006)


SEORANG profesor Jepang yang menjadi dosen tamu Program Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang Universitas
Indonesia kebingungan karena di kamarnya di Guest House Pusat Studi Jepang UI hanya tersedia satu tempat
sampah.
Khawatir salah bertindak, ia minta diberitahu di mana tempat pembuangan sampah agar bisa meletakkan sendiri
sampah sesuai dengan jenisnya. Setelah dijelaskan bahwa di sini ia cukup menaruh semua sampah pada satu
keranjang, dan seminggu sekali ada petugas kebersihan yang mengambil, barulah ia bisa tenang.
Kebingungan sang profesor cukup berasalan. Di negaranya ia terbiasa dengan aturan membuang sampah.
Sampah dipisahkan dalam kantong berdasarkan jenisnya-bisa dibakar, tidak bisa dibakar, serta botol plastik dan
kaleng. Begitupun dengan Jadual dan tempat pengumpulannya. Semuanya ditentukan oleh pemerintah
setempat.
Di sisi kebijakan dan perundang-undangan persampahan mereka secara terintegrasi melibatkan unsur produsen,
konsumen, serta pihak terkait lainnya, selain unsur pemerintah. Melalui desain kelembagaan ini, sasaran yang
ingin dicapai adalah mengubah orientasi pengelolaan sampah dari masyarakat yang menghasilkan sampah secara
massal (mass waste- producing society) menjadi masyarakat yang dapat melakukan siklus material secara
menyeluruh (sound material-cycle society). (http://www.kompas.com; edisi Senin, 19 Juni 2006)
Jepang hanya merupakan sebuah model bagaimana beraninya pemerintah mengambil keputusan dengan lebih
menitikberatkan sistem pengolahan yang terintegrasi dan berorientasi pada manusia daripada semata-mata
mengandalkan teknologi.
Apa yang dilakukan di Jepang, masih jauh beda dengan kita dalam mengelola sampah perkotaan. Model
pengelolaan sampah sekarang ini masih berorientasi pada mass waste-producing society, dimana pemerintah
berperan sebagi aktor utama dalam kegiatan pembersihan sampah, sedangkan TPA dan insenerator dijadikan
solusi untuk mengatasi limbahnya. Parahnya lagi, kebijakan seperti ini tak diikuti dengan perencanaan tata
ruang. Dan komunitas di masyarakat dengan model pengelolaannya yang tradisional dan melembaga kurang
diberi ruang penguatan. Pada dasarnya, kita sementara berpersoalan dalam sisi kebijakan, pendidikan, sosialisasi
edukasi dan kapasitas lokal dalam pengelolaan sampah.
Gejala seperti ini, oleh Media Indonesia terbitan 30 Agustus 2008, dikategorikan masuk stadium yang
mengkuatirkan. Sistim pengelolaan sampah lewat TPA inilah yang menimbulkan permasalahan pelik dan tidak
menjamin pengelolaan sampah secara benar. Masih dalam laporan media ini, menurut Direktur Eksekutif
Pengembangan Riset Sampah Indonesia Sri Bebassari, kehadiran UU Nomor 18 Tahun 2008 berpotensi mubazir
bila tidak didukung sistem kelembagaan dalam mengelola dan menyosialisasikan masalah persampahan.
Tak mengherankan bila Arianto Wibowo & Darwin T Djajawinata dalam tulisannya Penanganan Sampah
Perkotaan (www.kkppi.go.id), meski tidak menyebut tegas namun mengisyaratkan betapa tidak berdayanya kita
mengatasi persoalan sampah. Data BPS tahun 2000 menyebutkan, 384 kota yang menimbulkan sampah sebesar
80.235,87 ton setiap hari, penanganan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah
sebesar 4,2 %, yang dibakar sebesar 37,6 % , yang dibuang ke sungai 4,9 % dan tidak tertangani sebesar 53,3
%.

Tabel Sistem Pembuangan Akhir

No Kota Sistem Pengolahan Jenis Kota

1 Medan Open dumping Metropolitan
2 Palembang Open dumping Metropolitan
3 Jakarta Controlled landfill Metropolitan
4 Bandung Controlled landfill Metropolitan
5 Semarang Controlled landfill Metropolitan
6 Surabaya Controlled landfill Metropolitan
7 Ujung Pandang Open dumping Metropolitan
8 Padang Controlled landfill Besar
9 Bandar Lampung Open dumping Besar
10 Bogor Open dumping Besar
11 Surakarta Open dumping Besar
12 Malang Controlled landfill Besar
13 Langsa Open dumping Sedang
14 Pematang Siantar Open dumping Sedang
15 Tebing Tinggi Open dumping Sedang
16 Jambi Open dumping Sedang
17 Batam Open dumping Sedang
18 Pangkal Pinang Open dumping Sedang
19 Purwakarta Open dumping Sedang
20 Cianjur Open dumping Sedang
21 Garut Open dumping Sedang
22 Magelang Sanitary landfill Sedang
23 Yogyakarta Controlled landfill Sedang
24 Madiun Open dumping Sedang
25 Banyuwangi Open dumping Sedang
26 Palangkaraya Open dumping Sedang
27 Pontianak Controlled landfill Sedang
28 Balikpapan Controlled landfill Sedang
29 Banjarmasin Controlled landfill Sedang
30 Pare-pare Open dumping Sedang
31 Bitung Open dumping Sedang
32 Palu Open dumping Sedang
33 Denpasar Controlled landfill Sedang
34 Ambon Open dumping Sedang
35 Kupang Open dumping Sedang
36 Mataram Open dumping Sedang
37 Batu Sangkar Open dumping Kecil
38 Bandar Jaya Open dumping Kecil
39 Pendeglang Open dumping Kecil
40 Sukoharjo Open dumping Kecil
41 Pacitan Controlled landfill Kecil
42 Kandangan Open dumping Kecil
43 Bantaeng Open dumping Kecil
44 Watansoppeng Open dumping Kecil
45 Singaraja Open dumping Kecil
46 Manokwari Open dumping Kecil



Sumber : JICA and PT. Arconin, Report on Solid Waste Data in Indonesia

Gelimang Persoalan Pengelolaan Sampah
Sampah organik adalah salah satu komponen sampah terbesar, dan sumber utamanya adalah rumah tangga dan
pasar tradisional (Arry Akhmad Arman, dipublikasikan www.kkppi.go.id, tanggal 16 Juni 2008). Semestinya, dari
sinilah sampah dipilah atau diolah menjadi kompos sehingga volume sampah tinggal sedikit yang masuk dan
diolah di TPA. Bila ada rumah yang tidak sanggup melakukan komposting sendiri, pengolahannya bisa dilakukan
di tingkat RW atau kelurahan.

Cakupan Pelayanan Persampahan di Indonesia

No Propinsi Penduduk Jumlah Cakupan Pelayanan
Kota (Jiwa) Kota Jumlah (jiwa) Proporsi (%)

A Sumatera 17.884.336 100 8.218.197 46,0

1   NAD 1.636.288 13 877.443 53,6
2   Sumatera Utara 6.940.581 26 2.208.142 31,8
3   Sumatera Barat 1.810.884 13 1.330.360 73,5
4   Riau 1.432.729 11 1.043.214 72,8
5   Jambi 1.214.291 11 463.028 38,1
6   Sumatera Selatan 2.380.358 13 835.891 35,1
7   Bengkulu 394.367 4 275.418 69,8
8   Lampung 2.074.838 9 1.184.701 57,1

B Jawa-Bali 75.049.732 148 21.294.350 28,4

1   DKI Jakarta 12.506.352 1 7.567.450 60,5
2   Jawa Barat 32.902.780 48 6.208.875 18,9
3   Jawa Tengah 12.221.214 37 2.468.305 20,2
4   DI Yogyakarta 856.319 6 386.248 45,1
5   Jawa Timur 14.597.730 45 4.020.317 27,5
6   Bali 1.965.337 11 643.155 2,7

C Kalimantan 5.259.688 45 1.806.718 34,4

1   Kalimantan   Barat 1.016.552 12 517.094 50,9
2   Kalimantan   Tengah 1.012.156 14 183.124 8,1
3   Kalimantan   Timur 1.883.453 8 556.483 29,5
4   Kalimantan   Selatan 1.347.527 11 550.017 40,8

D Sulawesi 6.103.336 62 2.228.856 36,5

1   Sulawesi   Utara 1.548.496 11 739.880 47,8
2   Sulawesi   Tengah 635.055 15 167.592 26,4
3   Sulawesi   Selatan 3.544.560 28 1.128.703 31,8
4   Sulawesi   Tenggara 375.225 8 192.681 51,4

E Lainnya 5.115.469 29 1.582.065 30,9

1   Nusa Tenggara Barat 2.721.435 6 193.850 7,1
2   Nusa Tenggara Timur 1.074.866 6 593.116 55,2
3   Maluku 506.772 5 326.158 64,4
4   Maluku Utara 176.298 2 40.293 22,9
5   Papua 636.098 10 428.648 67,4



I Wilayah Barat 92.934.068 248 29.512.547 31,8
II Wilayah Timur 16.478.493 136 5.617.639 34,1


    INDONESIA 109.412.561 384 35.130.186 32,1

Sumber: Data dan Informasi Umum. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan, Ditjen TPTP, Dep. Kimpraswil,
2001


Walhi, dalam sebuah releasenya menyebut persoalan sampah sebagai persoalan gaya hidup. Dalam kampanye
mereka, pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selama ini pengelolaan
persampahan, terutama di perkotaan, tidak berjalan dengan efisien dan efektif karena pengelolaan sampah
sifatnya terpusat. Sampah yang berada di Tempat Penampungan Sementara (TPS) diangkut dan dibuang di
Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Model pengelolaan sampah terpusat seperti ini tidak sedikit memakan waktu
dan tenaga termasuk biaya yang diposting di APBD. Padahal, ketika mengelola sampah di tingkat RT atau RW
menjadi kompos paling tidak volume sampah dapat diturunkan atau dikurangi. Dan dengan sendirinya beban TPA
semakin berkurang.
Di sisi lain, kelembagaan di tingkat kota/kabupaten di Sulawesi Utara belum sesungguhnya mandiri. Di
Kabupaten Sangihe misalnya. Pengelolaan sampah masih melekat dengan kecamatan. Atau di Kota Tomohon dan
Bitung yang pengelolaan sampahnya masih melekat di Dinas Tata Kota dan Pertamanan. Atau di Minahasa Utara,
Minahasa Selatan , Bolaang Mongondow, dan Kota Kotamobagu yang masih dimerger dengan Dinas Lingkungan
Hidup dan Dinas PU. Konsentrasi pelayanan dan pengelolaan sampah tidak fokus karena terpecah dengan
konsentrasi pelayanan lainnya. Berbeda dengan Kota Manado yang melembagakan secara mandiri pengelolaan
sampah di Badan Pengelola Kebersihan. Meskipun persoalan sampah tak pernah tuntas.
Bagaimana dengan perencanaan tata ruang? Kabupaten Minahasa Utara menjadi contoh bagaimana dana
miliaran rupiah harus dialihkan ke kabupaten Minahasa Selatan. Harian Koran Rakyat dalam edisi 3 Juni 2008
mempublikasikan sebesar 3,6 miliar rupiah anggaran pembangunan TPA pada akhirnya harus dialihkan ke
Minahasa Selatan. Problemanya adalah rencana pembangunan TPA Sawangan tidak masuk dalam perencanaan
ruang Kabupaten Minahasa Utara.
Belum lagi persoalan kelayakan TPA yang dioperasikan. Tidak sedikit yang mendapatkan penolakan warga karena
kondisinya berdekatan dengan pemukiman penduduk dan tidak memiliki kajian kelayakan. Lebih ironis lagi,
meski pelayanan dan pengelolaan sampah tidak maksimal, di beberapa kabupaten/kota juga sementara
mengebut ditelorkannya perda kebersihan. Manado Post edisi 27 Agustus 2008 misalnya, menulis bahwa warga
di Minahasa Utara bakal dikenakan tarif kebersihan yang bervariasi berdasarkan jenis dan tempat usahanya.

Sistem Belum Bergulir Maksimal
Mukhayar dari Komisi D DPRD DKI Jakarta, (Kompas 20 Agustus 2007) menyebut produk hukum persampahan
hanya berhenti sampai pada peraturan daerah. Itu pun tidak semua kabupaten/kota mempunyai perda sampah.
Selama 1999-2004, tercatat ada 16 perda yang mengatur sampah/kebersihan. Namun, tidak semua perda
mengatur mengenai pengelolaan persampahan; Sebagian perda hanya mengatur retribusi sampah yang
tujuannya menarik uang sebanyak-banyaknya dari sampah.
Dia mencontohkan, Perda Kota Solok Nomor 6 Tahun 1999 mengenai Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan.
Retribusi untuk pengambilan, pengangkutan, pengolahan atau pemusnahan sampah rumah tangga Rp 1.000 per
bulan. Untuk perdagangan sebesar Rp 6.000-Rp 15.000 per bulan, dan Rp 7.500-Rp 10.000 per bulan untuk
rumah sakit, hotel, dan pabrik.
Prijanto, kader kebersihan di Kelurahan Serdang, Jakarta, menyebutkan perda di Jakarta mengenai larangan
buang sampah sembarangan sempat cukup efektif. Namun, efektifitasnya hanya selama tiga tahun saja
menjelang seleksi Adipura. Setelah itu, meski ada sanksi senilai Rp 50.000 bagi yang melanggar, masyarakat
tetap saja membuang sampah sembarangan tanpa ada sanksi tegas dari pemerintah. Akibatnya, sampah
berserakan di pinggir jalan dan sungai di berbagai sudut kota.
Di beberapa kasus, Kota Manado juga telah memiliki perda pengelolaan sampah, Perda 6 Tahun 1999 dan Perda
7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Kehadiran perda ini belum
sepenuhnya memenuhi harapan menjadikan Kota Manado menjadi kota yang bersih, nyaman dan asri. Sampah
masih saja menjadi persoalan. Di sisi jalan sampah masih saja menumpuk. Sungai, pantai dan selokan menjadi
tempat buang sampah.
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Sitaro. Meskipun masyarakat telah mendesak pemerintah menyediakan
sarana pengelolaan sampah, inisiatif ini belum ditanggapi. Akibatnya, sungai, pantai dan selokan biasanya
menjadi TPA (Swara Kita, 13 Mei 2008).
Sesungguhnya, belum tergambar jelas kegiatan pengelolaan sampah, hak dan kewajiban dalam pengelolaan
sampah, kerja sama dan kemitraan, perizinan, forum pengelolaan sampah, larangan dan sanksi administratif,
serta partisipasi masyarakat.

Komitmen Kelola Sampah Terpadu
Menurut Sri Bebassari (Kompas, Senin, 20 Agustus 2007), pengelolaan sampah harus melibatkan lima aspek,
yakni kelembagaan, regulasi, pendanaan, peran serta masyarakat, dan teknologi. Lima aspek tersebut harus
tertuang dalam “rencana induk (pengelolaan) sampah” yang wajib dipunyai oleh setiap kabupaten/kota.

Prinsip 4R yaitu:
• Reduce (Mengurangi); sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan.
Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
• Reuse (Memakai kembali); sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari
pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu
pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
• Recycle (Mendaur ulang); sebisa mungkin, barang-barang yg sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak
semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga
yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
• Replace ( Mengganti); teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang barang yang hanya bisa dipakai
sekalai dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih
ramah lingkungan, Misalnya, ganti kantong keresek kita dnegan keranjang bila berbelanja, dan jangan
pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.


Ketika pemerintah meributkan mengenai kelembagaan, dana, dan regulasi persampahan, justru sejumlah
kelompok masyarakat bersama LSM telah berhasil mengelola sampah di tingkat rumah tangga dan lingkungan.
Dra. Dyah Satya Yoga Agustin (blog.its.ac.id, tanggal 28 April 2008) menawarkan pengelolaan sampah
berwawasan lingkungan (PSBL) yang mengadopsi prinsip 4M yakni murah, mudah, manfaat, dan masal. PSBL,
selain memiliki biaya investasi dan operasionalnya relatif murah, juga memiliki beberapa keuntungan sebagai
berikut :
 Pengolahan sampah tanpa sisa, mulai pengumpulan dan pengangkutan hingga pengolahan sampah menjadi
barang bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
 Peningkatan motivasi segenap lapisan masyarakat untuk peduli terhadap sampah, serta menjaga lingkungan
dan seluruh kota agar selalu tertata rapi dan asri.
 Instalasi layak dibangun di kota, sebab PSBL aman bagi kesehatan dan lingkungan.
 Pemerintah Daerah dapat memperluas dan mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
 Pemerintah Daerah berpeluang untuk mengembangkan produk unggulan daerah.
 Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat saling bekerjasama, dalam mempercantik kota dan membuat
lingkungan kota menjadi indah dan nyaman.


PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
Berdasarkan tahapan proses di atas kunci penanganan sampah berbasis masyarakat ini sebenarnya terletak pada
rantai proses di tingkat rumah tangga dan di tingkat kelurahan (yaitu di tempat pembuangan sampah sementara
atau TPS). Cara penanganan seperti ini sebenarnya bertujuan untuk :
• Membudayakan cara pembuangan sampah yang baik mulai dari lingkungan rumah hingga ke Tempat
Pembuangan Sampah (TPS) dengan menggunakan kantong/box sampah dan gerobak sampah terpisah antara
sampah organik dan non organik
• Menata tempat pembuangan sampah (TPS) menjadi pusat pemanfaatan sampah organik dan non-organik
secara maksimal Sampah organik diolah menjadi kompos
• Menjadikan sampah non organik menjadi bahan baku untuk diolah menjadi bahan daur ulang (kertas, kaca,
plastik dsb.)
Implementasi model ini tergantung dari sikap masyarakat dalam memperlakukan sampah. Semakin sadar
masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan akan semakin mudah proses ini dapat dilaksanakan. Untuk
itu peran pemerintah dalam mensosialisasikan hal ini serta didukung dengan penerapan peraturan perundang-
undangan tentang lingkungan yang lebih tegas pada akhirnya akan menentukan keberhasilan dalam
penanggulangan masalah sampah khususnya di perkotaan.




                          Informasi & Data                               Informasi Terkini
                           search...
                                                                          Sulsel Penghasil Rumput
                                                                          Laut Kedua Terbesar Dunia
                          Online Forum
                         We have 1 guest online
                                                                          Makassar, Tribun --
                                    Join chat
                                                                          Sulawesi Selatan (Sulsel)
                          News in Your Mail..                             tercatat sebagai penghasil
                                                                          rumpul laut terbesar kedua
                         Silahkan Daftar Alamat email
                                                                          di dunia dengan potensi
                         anda, untuk                                      lahan 250 ribu hektar di
                         mendapatkan News on                              pinggir laut dan 98 ribu
                         Mail Lestari yang akan                           hektar areal budiya.
                         dikirimkan ke alamat email yang                  Dari areal itu, Sulsel
                         anda telah daftarkan klik disini                 menghasilkan sekitar 25
                         :http://www.lestari-                             ribu ton per tahun.
                                                                          Penghasil rumpul laut
                         m3.org/Factsheet
                                                                          terbesar dunia adalah Chile
                                                                          dengan produksi sekitar 50
                                                                          ribu ton per tahun.



                                                                         Lestari Mail Login
                                                                        Username


                                                                        Password

                                                                                       Login



                                                                         Lestari Menu
                                                                        Home
Yayasan Lestari
Mitra Lestari
Contact Us
Search
Donate for Lestari
Guest Book Lestari
Issue Lingkungan
Agenda Kegiatan
Administrator
Lestari Online
Contact




DigitalClock

								
To top