SE bersama mendagri-mendiknas pengll-bos2011 (1) - PDF by suzukiyanto

VIEWS: 19 PAGES: 8

									                     ,
•
    , -.:-
      ~'C
            ..
                 .   ~




                                       MENTERI DAlAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
                                                         DAN
                                    MENTERI PENDIDIKAN NASIONAl REPUBLIK INDONESIA



                                                                            Jakarta, 28 Desember 2010

                         Nomor      : 900/5106/SJ                           Kepada
                         Nomor      : 02/XII/SEB/2010                  Yth. 1. Gubernur dan Ketua DPRD
                         Sifat      : Segera                                       Provinsi
                         lampiran                                           2. BupatiNValikota dan
                         Hal            Pedoman Pengelolaan                        Ketua DPRD Kabupaten/Kota
                                        Dana BOS dalarn APBD                di -
                                       TA2011.                                       Seluruh Indonesia




                                                            SURAT EDARAN BERSAM·A

                                              Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah
                                        (BOS) Tahun Anggaran 2011, bersama ini disampaikan hal-hal
                                        sebagai berikut:

                                        A. Dasar Hukum:

                                           1.   Undang-Undang NO~!I0               ?Q19 !EKPtaOp AnpRjiJran
                                                Pendapatan dan Belanja Neqara.Tahun Anggaran 2011;
                                           2.   Undang-Undang     Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
                                                Pendidikan Nasional;
                                           3.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
                                                Pengelolaan Keuangan Daerah;
                                           4.   Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
                                                Belajar;               -.
                                           5.   Peraturan Pemerintah • Nomor 48 Tahun 2008 tentang
                                                Pendanaan Pendidikan;
                                           6.   Peraturan   Presiden    Nomor  54 Tahun     2010 tentang
                                                Pengadaan Baraog/Jasa Pemerintan: .
                                           7.   Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 13 Tahun 2006
                                                tentang Pedoman Pengefolaan Keuangan Daerah yang telah
                                                diubahdengan    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
                                                Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
                                                                                                          1
,
.
           Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
           Pengelolaan Keuahgan Daerah:
      8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
          tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;
      9. Peraturan    Menteri  Keuangan    Nomor  247/PMK.07/2010
          tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan
          Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
          dan Kota Tahun Anggaran 2011;
      10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun
          2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun
         .Anqqaran 2011.

    B. Penqelolaan Dana BOS dalam APBO       Kabupaten/Kota   Tahun
       Anggaran 2011, sebagai berikut:

      1. Umum:

         a. Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntLikkan bagi
            penyelenggaraan    satuan pendidikan    dasar sebagai
            pelaksana program wajib belajar sembilan tahun dan
            penggunaannya     sesuai  dengan    Peraturan  Menteri
            Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 20,10 tentang
            Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran
           2011 ;

        b. Kebijakan    Dana   BOS     ditujukan   terutama  untuk
           penyelenggaraan wajib belajar tanpa memungut biaya dan
           stimulus bagi Kabupaten/Kota      dalam penyelengaraan
           fungsi pendidikan khususnya wajib be/ajar 9 tahun di
           daerah;

        c. Bagi Daerah yang telah menganggarkan dana BOS yang
           bersumber   dari APBD, agar tetap mengalokasikan
           anggaran tersebut dalarn APBD Tahun Anggaran 2011
           yang penggunaannya bersinergi dengan Dana BOS;

        d. Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan
           dalam mekanisme APBD. Untuk sekolah swasta dananya
           disalurkan melalui Pejabat Penqelola Keuar Jan Daerah
           (PPKD)    selaku   Bendahara    Umum .Daerah     (BUD),
           sedangkan untuk sekolah milik pemerintah daerah (negeri)
           melalui   Satuan   Kerja   Perangkat    Daerah  (SKPO)
           Pendidikan;




                                                                  2
.   ,
    '   .

            e. Pelaksanaan       Dana     80S    Tahun    Anggaran     2011
               merupakan       pengalihan    dari anggaran     Kementerian
               Pendidikan Nasional menjadi dana transfer ke daerah,
               sehingga memerlukan persiapan yang memadai baik oleh
               Pemerintah maupun Pemerintah           Daerah. Pemerintah
               terkait dengan penyiapan perangkat peraturan perundang-
               undangan sedangkan Pemerintah Daerah terkait dengan
               pengelolaan dana 80S dalam AP8D dan kesiapan SKPD
               Pendidikan dan Sekolah dalam melaksanakan kegiatan
               tersebut. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan
               dasar, yang merupakan          program/kegiatan    pelayanan
               dasar masyarakat, harus tetap dilaksanakan tepat waktu
               dan apabila ditunda akan- menimbulkan kerugian yang
               lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
               8erdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran Dana 80S
               dapat     dikategorikan    sebagai   keperluan    rnendesak,
               sebaqairnana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan
                Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 162
                Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

            f.   Dana 80S yang berasal dari Pemerintah/APBN disalurkan
                 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum
                 Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Transfer
                 setiap triwulan  (tiga bulan) berdasarkan   ketentuan
                 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010
                 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan
                 Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
                 dan Kota Tahun Anggaran 2011;

            g. Alokasi Dana BOS untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan
               oleh Menteri Keuangan, dan penggunaannya berpedoman
               pad a Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian
               Pendidikan   Nasional. Rincian alokasi sekolah negeri
               tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan
               Nasional Nomor 37 Tahun 201D tentang Petunjuk Teknis
               Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011;

            h. Alokasi dana 80S untuk sekolah swasta ditetapkan oleh
               Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi per
               sekolah ditetapkan oleh PPKD berdasarkan usulan SKPD
               Pendidikan;




                                                                              ':
·,.


                 Sementara    Bantuan   Operasional    Sekolah   Bagi
                 Pemerintah Oaerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran
                 2011 ;

           j.    Bagi daerah yang telah menetapkan Peraturan Oaerah
                 tentang APBO Tahun Anggaran          2011 dan belum
                 menganggarkan Dana BOS yang bersumber dari transfer
                 Pemerintah, maka daerah dapat melaksanakan keqiatan
                 BOS mendahului penetapan Peraturan Oaerah tentang
                 perubahan APBO Tahun Anggaran 2011 sebagaimana
                 diatur dalam ketentuan Angka Romawi IV. Hal-hal Khusus,
                 butir 6 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 37 Tahun
                 2010 tentang Pedoman        Penyusunan   APBO Tahun
                 Anggaran 2011, sebagai berikut:

                  1)   Menyusun RKA-PPKO untuk belanja hibah bagi
                       anggaran yang akan disalurkan ke sekolah swasta.

                 2)    Menyusun RKA-SKPD Pendidikan dalam 3 (tiga) jenis
                       belanja untuk anggaran yang akan disalurkan ke
                       sekolah negeri.

                 3)    Menetapkan    Peraturan Kepala   Oaerah tentang
                       Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
                       dan memberitahukan kepada Pimpinar. OPRO.

                 4)    Menyusun dan mengesahkan OPA-SKPO/OPA-PPKD
                       sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

                 5)    Ditampung   dalam    Peraturan   Oaerah  tentang
                       Perubahan APBO, atau disampaikan dalarn Laporan
                       Realisasi  Anggaran,     apabila  daerah    telah
                       menetapkan Perubahan APBO atau tidak melakukan
                       Perubahan APBO.

      k. Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditransfer kepada
         Pemerintah Oaerah sebagai penerimaan daerah yang
         dianggarkan pada Kelompok Lain-lain Pendapatan Oaerah
         Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan
         Dana Otonomi      Khusus,   Obyek   Pendapatan  Dana
         Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana BOS;

      I.        Pemerintah    Kabupaten/Kota     agar    menqalokasikan
                angqaran untuk menduKung keqiatan Dana BOS pada
                SKPD Pendidikan dengan kegiatan sebagaimana diatur
                dafam petunjuk teknis Menteri Pendidikan NasionaJ.



                                                                      4
< •




      2.   Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Swasta:

           a. BUD mengalokasikan Dana, 80S untuk sekolah swasta
              berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD
              Pendidikan;

           b. Bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah,
              Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah,
              Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
              Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah
              swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja
              Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
                2.1 ;

           C.   Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
                kepada sekolah swasta dalam bentuk Hibah dituangkan
                dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai
                dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
                subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
                yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;

           d. Kepala sekolah swasta melaporkan kekurangan atau
              kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah
              murid    di masing-masing       sekolah   kepada   SKPD
              Pendidikan   yang    selanjutnya    disampaikan   kepada
              Kementerian    Pendidikan     Nasional   untuk dilakukan
              penyesuaian alokasi per sekolah.


      3. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Negeri:

           a. Periggunaan Dana BOS bagi Sekolah milik pemerintah
               daerah (sekolah negeri) dianggarkan melalui Belanja
               Langsung dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD
               Pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana
               Kegiatan Anggaran (RKA-SKPO) 2.2.1. Untuk penyusun-
               an RKA-SKPD, penganggaran belanja tersebut diuraikan
               dalam jenis belanja peqawai, belanja barang dan jasa,
              .dan belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri
               Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang
               Petunjuk     Teknis Penggunaan     Dana    BOS Tahun
               Anggaran 2011. Alokasi per jenis belanja dimaksudkan
               sebagai alokasi sernentaradalarn  kaitannya penyusunan
               Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) , oukan :
               sebagai persentase pelaksanaan ,di tingkat sekolah.
               Pelaksanaan di tingkat sekolah dilakukan sesuai kondisi
             ---a-a-n kebutuhan masing-masing sekolah S€ lagai satuan
                                                                     5


                                                ,
                                                "
"   .

            pendidikan dasar. Penyesuaian realisasi pelaksanaan di
            tingkat sekolah atas penggunaan anggaran untuk setiap
            jenis belanja yang dialokasikan sementara pad a dokumen
            RKA-SKPD/DPA-SKPD         dilakukan  melalui mekanisme
            perubahan AP8D;

        b. Untuk memperlancar perencanaan, distribusi, pelaksana-
           an, pencatatan, dan pertanqqunqjawaban     pengelolaan
           dana 80S, Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas
           Pendidikan menunjuk pejabat yang menangani programl
           kegiatan Dana 80S di Dinas Pendidikan sebagai Kuasa
           Pengguna Anggaran (KPA) dan menunjuk salah satu
           pegawai di Dinas Pendidikan      sebagai    Bendahara
           Pengeluaran Pembantu;

        c. Untuk memperlancar pelaksanaan dan penatausahaan
           Dana 80S di sekolah, Kepala Sekolah sebagai Pembantu
           8endahara   Penqeluaran    Pembantu    (P8PP)  mem-
           belanjakan anggaran yang tersedia disekolahnya guna
           mendukung terwujudnya manajemen berbasis sekolah;

        d. Dana 80S      setiap triwulan  disalurkan     ke   sekolah
           berdasarkan tahapan sebagai berikut:.

           1) 8endahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat
              Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA setiap
              triwulan  sesuai  alokasi  anggaran  per sekolah
              sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
              Menteri Pendidikan Nasional Nornor 37 Tahun 2010
              Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS
              Tahun Anggaran 2011.

          2) KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
             yang disampaikan kepada 8UD untuk diterbitkan
             SP2D.
                     \"




          3) 8endahara    ,Pengeluaran     Pembantu di    Oinas
             Pendidikan mentransfer Dana 80S yang diterima dari
             8UD langsung ke: PBPP untuk pembayaran kegiatan
             80S di rnasinq-rnastnq sekolah.

          4) Proses    penyelesaian       penyaluran     Dana   BOS
             sebagaimana dimaksud pada angka           1" 2), dan 3)
             paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

          5) PBPP meiaporkan realisasi penggunaan dana yang
             diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap

                                                                   B
     ••



                  SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban         yang
                  sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di
                  Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
                  sebelum berakhirnya setiap triwulan. Laporan realisasi
                  penggunaan     dana dilengkapi     dengan penjelasan
                  tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana BOS
                  berdasarkan    jumlah   murid    di sekolah   dengan
                  melampirkan data jumlah murid.

               6) Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan
                  jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku
                  Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di
                  KPA-SKPO Pendidikan berikut pengelompokan reali-
                  sasi anggaran perjenis belanja .
                                                  . ',


               7) Pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan
                  oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai angka
                        ~
                  1) sampai dengan angka 4) di atas dengan memper-
                  hatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan
                  dalam    lampiran   Peraturan    Menteri  Pendidikan
                  Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk
                  Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011,

               8) SKPO Pendidikan        melaporkan   kekurangan    atau
                  kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah
                  murid di rnasinq-rnasinq sekolah pada angka 5) di atas
                  kepada    Kementerian    Pendidikan   Nasional  untuk
                  dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.

          e. Belanja untuk pengadaan barang dan jasa termasuk
             belanja modal seperti: buku teks, rneubelair, komputer,
             alat pendukung        laboratorium,  jadwal pengadaannya
             mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan
             Nasional.     PBPP dapat mengadakan             barang-barang
             tersebut sepanjang penqadaannya           tidak mernerlukan
             keterlibatan pejabat pengadaan atau panitia pengadaan,
             dengan      ketentuan    nilai belanjanya     tidak melebihi
             Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) yang disertai tanda
             bukti berupa kuitansi sebagaimana diatur dalam Pasal 55
             Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
             Penqadaan Barang/Jasa Pemerintah;

          f.   Sekolah melaporkan barang/aset yang telah dibeli yang
               bersumber    dari dana 80S      kepada Kepala Dinas
               Pendidikan untuk dicatat dalam laporan keuanganSKPO
               Pendidikan. SKPD Pendidikan mencatat seluruh barang
               yang rnenjadi aset masing-masing     sekolah ke dalam
               Daftar Barang Mitik Daerah.
                                                                         7

It
•••   •




                                                          ~
                         Para Bupati dan Walikota seqera melakukan persiapan pelaksanaan
                         kegiatan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebelum disalurkannya
                         Dana BOS tahap pertama dari Kas Umum Negara ke Kas Umum
                         Daerah, sehingga masing-masing sekolah dapat menerima dana BOS
                         tepat waktu.                       -,


                        Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan maka
                        Surat Edaran Bersama ini akan dilakukan penyernpurnaan
                        sebagaimana mestinya.

                         Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-
                         baiknya.




          Tembusan:
          1. Presiden Republik Indonesia;
          2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
          3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
          4. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
          5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
          6. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
          7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indon   .sia.




                                                                                        8

								
To top