Docstoc

ekonomi - DOC - DOC

Document Sample
ekonomi - DOC - DOC Powered By Docstoc
					                                           BAB I

                                    PENDAHULUAN



1.1.    Latar Belakang

        Kemiskinan adalah masalah lintas zaman. Kenyataan ini menjadi latar

belakang mengapa kemiskinan selalu menjadi masalah yang mendapatkan perhatian

besar dan mengundang perdebatan hingga pada level paradigmatik. “Kemiskinan

didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan bermartabat”.1) Hak-hak dasar dimaksud sebenarnya

tidak jauh berbeda dari unsur-unsur kebutuhan dasar yang telah dikemukakan sekitar

dua dasawarsa sebelumnya. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi

terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air

bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, rasa aman dari perlakuan atau

ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik,

baik bagi perempuan maupun laki-laki.

        Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis

kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif,

sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan

disebut kemiskinan absolut.


        1)
          Elvis F. Purba dan Juliana L. Tobing, Perekonomian Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan
Kedua, Fakultas Ekonomi UHN, Medan 2007, hal. 62-63.



                                              1
       Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam
       distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan dalam
       kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.
       Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah, dimana
       kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat
       terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran yang tetap (tidak berubah) di dalam
       bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-
       komponen nonmakanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan
       hidup.2)


       Penduduk miskin mempunyai sejumlah ciri kemiskinan yang sekaligus dapat

juga dipandang sebagai faktor penyebab kemiskinan, yaitu: (1) Mereka tidak

memiliki faktor produksi seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan, (2)

mereka yang tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produktif dengan

kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun

modal usaha sedangkan untuk memperoleh kredit perbankan tidak memenuhi syarat

karena tidak mampu menunjukkan jaminan kredit, (3) mereka yang tingkat

pendidikannya adalah rendah. Waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan tidak

mempunyai kesempatan untuk belajar, (4) umumnya mereka tinggal di pedesaan dan

banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, dan kalaupun ada sempit sekali.

Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh tani atau pekerja kasar dan karena

jenis pekerjaannya tidak terus-menerus maka banyak diantaranya pindah dan menjadi

tinggal di kota walaupun tidak memiliki pendidikan dan keterampilan.




       2)
           Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting, Cetakan
Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003 hal. 84.




                                           2
       Kemiskinan selama ini hanya dinyatakan dengan satu dimensi, yakni

rendahnya pendapatan. Tidak dipungkiri bahwa pendapatan merupakan aspek penting

dari kemiskinan, namun pendapatan hanya mampu menggambarkan sebagian dari

kehidupan manusia yang multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berarti

rendahnya pendapatan, namun juga tidak adanya kesempatan untuk mencapai standar

hidup tertentu seperti kesehatan dan pendidikan yang memadai.

       Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan sebutan Human

Develovpment Index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah

satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi,

yakni derajat perkembangan manusia. “IPM adalah suatu indeks komposisi yang

didasarkan pada tiga indikator, yakni (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai; dan

(c) standar kehidupan.”3) Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling

mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

seperti ketersediaan kesempatan kerja yang pada gilirannya ditentukan oleh

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.


       Jadi, IPM di suatu provinsi akan meningkat apabila ketiga unsur
       tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan
       keberhasilan pembangunan ekonomi di provinsi tersebut. Dalam
       perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan
       derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.4)




       3)
            Ibid, hal. 167.
       4)
            Loc. Cit.




                                          3
Tabel 1.1. Human Development Index (HDI) per Provinsi di Indonesia (tahun 2004
            2007)
  No              Provinsi              2004      2005      2006       2007
    1 Nanggroe Aceh Darussalam           68,7      69,0      69,4       70,3
    2 Sumatera Utara                     71,4      72,0      72,5       72,8
    3 Sumatera Barat                     70,5      71,2      71,7       72,2
    4 Riau                               72,2      73,6      73,8       74,6
    5 Kepulauan Riau                     70,8      72,2      72,8       73,7
    6 Jambi                              70,1      71,0      71,3       71,5
    7 Sumatera Selatan                   69,6      70,2      71,1       71,4
    8 Kepulauan Bangka Belitung          69,6      70,2      71,2       71,6
    9 Bengkulu                           69,9      71,1      71,3       716
   10 Lampung                            68,4      68,8      69,4       69,8
   11 DKI Jakarta                        75,8      76,1      76,3       76,6
   12 Jawa Barat                         69,1      69,9      70,3       70,7
   13 Banten                             67,9      68,8      69,1       69,3
   14 Jawa Tengah                        68,9      69,8      70,3       70,9
   15 DI Yokyakarta                      72,9      73,5      73,7       74,2
   16 Jawa Timur                         66,8      68,4      69,2       69,8
   17 Bali                               69,1      69,8      70,1       70,5
   18 Nusa Tenggara Barat                60,6      62,4      63,0       63,7
   19 Nusa Tenggara Timur                62,7      63,6      64,8       65,4
   20 Kalimantan Barat                   65,4      66,2      67,1       67,5
   21 Kalimantan Tengah                  71,7      73,2      73,4       73,5
   22 Kalimantan Selatan                 66,7      67,4      67,8       68,0
   23 Kalimantan Timur                   72,2      72,9      73,3       73,8
   24 Sulawesi Utara                     73,4      74,2      74,4       74,7
   25 Gorontalo                          65,4      67,5      68,0       68,8
   26 Sulawesi Tengah                    67,3      68,5      68,9       69,3
   27 Sulawesi Selatan                   67,8      68,1      68,8       69,6
   28 Sulawesi Barat                     64,4      65,7      67,1       67,7
   29 Sulawesi Tenggara                  66,7      67,5      67,8       68,3
   30 Maluku                             69,0      69,2      69,7       70,0
   31 Maluku Utara                       66,4      67,0      67,5       67,8
   32 Papua                              60,9      62,1      62,8       63,4
   33 Papua Barat                        63,7      64,8      67,8       67,3
  Indonesia                              68,7      69,6      70,1       70,6
 Sumber: BPS, Sumatera Utara Statistik Indonesia 2009




                                              4
Tabel 1.2. Komponen IPM Kabupaten Simalungun tahun 2002-2009

                                                              Konsumsi
                              Angka             Rata-rata
            Angka harapan                                     perkapita
 Tahun                      melek huruf       lama sekolah                 IPM
              hidup                                          disesuaikan
                               (%)               (tahun)
                                                               (Rp000)
  2002           67,2           96,9              8,0           586,2      68,2
  2003           67,6           96,4              8,0           615,2      68,9
  2004           67,5           95,4              8,4           611,1      70,5
  2005           68,4           96,2              8,4           612,3      71,3
  2006           68,5           96,2              8,6           616,3      71,8
  2007           68,5           96,3              8,7           616,5      72,1
  2008           68,7           97,3              8,6           622,2      72,4
  2009           68,8           97,3              8,6           628,5      73,1
Sumber:BPS, Simalungun Dalam Angka 2010

         Berdasarkan data IPM Kabupaten Simalungun tahun 2002-2009 (Tabel 1.2),

maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Kabupaten Simalungun belum

berhasil maksimal.

         Kondisi fisik masyarakat miskin yang umumnya tidak memiliki akses ke

sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan

pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak

menentu, sudah jelas mengakibatkan kondisi sosial ekonomi semakin terpuruk.

         Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan usaha yang dapat

ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan ekonomi

adalah proses yang dapat menciptakan pendapatan riil perkapita sebuah negara

meningkat untuk periode jangka panjang dengan syarat sejumlah orang yang hidup

dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik dan distribusi pendapatan tidak semakin

timpang. Namun tidak dapat disangkal bahwa pemerataan pembangunan merupakan




                                          5
salah satu indikator yang lazim digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan

yang dilaksanakan oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara sedang berkembang

yang dalam usaha pembangunannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tersebar cukup merata akan

diikuti dengan perbaikan taraf hidup masyarakat yang berada dibawah garis

kemiskinan. “Kemiskinan merupakan jebakan sosial, orang yang telah terperangkap

sulit sekali terlepas karena kemiskinan merupakan lingkaran setan yang saling terkait

dan   saling berpengaruh”5).     Permasalahannya      adalah   pendekatan     dan   pola

pembangunan mana yang digunakan oleh suatu negara dalam mencapai pemerataan

pembangunan di daerah. Studi yang dilakukan oleh ahli pendukung teori

pembangunan lebih cenderung mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam,

alokasi biaya pembangunan, dan investasi pada sektor-sektor yang dominan untuk

mencapai pemerataan pembangunan yang maksimal.

           Dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan

yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan,

ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Ketimpangan pembangunan pada

prinsipnya adalah ketimpangan ekonomi yang mengandung makna kemiskinan dan

kesenjangan. “Agar ketimpangan dan perkembangan antara suatu daerah dengan



      5)
       Umi Listyaningsih, Dinamika Kemiskinan Di Yogyakarta, cetakan pertama, Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: 2004, hal. 6.




                                           6
daerah yang lainnya tidak menciptakan jurang yang semakin lebar, maka implikasi

kebijakan terhadap daur pembangunan haruslah dirumuskan secara tepat”6).

          Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil pembangunan pada masa

lampau, dimana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pembangunan

dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyata menghadapi kekecewaan.

          Kurangnya kemampuan akses bagi penduduk di pedesaan menyebabkan
          penduduk kelompok ini lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan
          dengan daerah perkotaan. Suatu hal yang perlu dicatat, meskipun
          tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan
          perkotaan, perbedaan di antara pedesaan dan perkotaan tidak begitu
          besar7).


          Kabupaten Simalungun adalah daerah dengan pola pengembangan wilayah

yang berbasis pertanian. Sektor pertanian menjadi andalan untuk meningkatkan

perekonomian yang tidak hanya menekan angka kemiskinan tetapi juga berdampak

terhadap penekanan angka pengangguran. Ekstensifikasi pada sektor pertanian

menjadi tumpuan untuk mendongkrak perekonomian Simalungun dan dimungkinkan

mendorong kepariwisataan “agrowisata” yang telah terwujud di daerah-daerah lain.

          Berdasarkan hasil survei BPS, bahwa persentase penduduk miskin di

Kabupaten Simalungun tergolong cukup tinggi namun sudah mengalami penurunan.

Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun yaitu sekitar

163,1 ribu jiwa atau (18,87%) kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 146,3 ribu

     6)
        Suryana, Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Edisi Pertama, Jakarta:
Salemba Empat, 2000, hal.29.
     7)
        Umi Listyaningsih, Op.Cit, hal. 10



                                           7
jiwa atau (17,94%). Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami

peningkatan yaitu menjadi 163,11 (19,39%) atau kembali lagi seperti kondisi pada

tahun 2002 kemudian mengalami penurunan menjadi 120,4 jiwa (11,64%) pada tahun

2009. Penurunan ini merupakan efek kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan

sudah memberikan hasil yang positif namun masih sangat perlu mendapat perhatian

yang lebih intensif dari pemerintah guna mengurangi tingkat kemiskinan di

Kabupaten Simalungun.

       Untuk mengetahui bagaimana kemiskinan dan perkembangan kualitas sumber

daya   manusia serta bagaimana hubungan IPM tersebut dengan pembangunan

ekonomi di Kabupaten Simalungun maka penulis tertarik untuk malakukan penelitian

dalam bentuk skripsi dengan judul “Kemiskinan dan Indeks Pembangunan

Manusia di Kabupaten Simalungun Tahun 2002-2009”.

1.2.   Perumusan Masalah

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

dirumuskan masalah sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Masalah yang

akan dikaji dalam tulisan ini adalah:

       1. Deskripsi tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun 2002-2009.

       2. Deskripsi     program    penanggulangan   kemiskinan   yang   dilakukan

           Pemerintah apakah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten

           Simalungun.

       3. Deskripsi hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan

           Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Simalungun.



                                         8
1.3.    Tujuan dan Manfaat Penelitian

        Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

    1. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan atau kondisi ekonomi Kabupaten

        Simalungun pada periode 2002-2009.

    2. Untuk mengetahui apakah program penanggulangan kemiskinan yang

        dilakukan oleh Pemerintah sudah berhasil mengurangi kemiskinan di

        Kabupaten Simalungun.

    3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

        dengan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Simalungun.

        Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

    1. Sebagai tambahan, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian

        yang sudah ada.

    2. Untuk memperkaya khazanah analisa-analisa ekonomi regional yang

        menyangkut kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

    3. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memantau

        kembali program pembangunan yang telah di laksanakan pada tahun-tahun

        sebelumnya untuk meningkatkan kesejahterakan rakyat.

1.4.    Metode penelitian

        Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian studi

pustaka, artinya penelitian yang dilakukan melalui badan-badan kepustakaan berupa

buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, artikel, dan laporan yang berkaitan dengan topik

yang diteliti.



                                           9
1.5.1. Daerah Penelitian

        Daerah penelitian yang menjadi objek penelitian dipilih secara sengaja yaitu

Kabupaten Simalungun.

1.5.2. Sumber data

        Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder

yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari dinas atau instansi resmi yang

ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Data tersebut dapat diperoleh dari

publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara.



1.5.3. Analisis data

1.      Analisa Deskriptif

        Metode analisa deskriptif adalah mengelompokkan/ menabulasi data yang

ditampilkan dalam bentuk tabel dan atau grafik, sehingga dapat memberikan

gambaran tentang topik yang diteliti. Berdasarkan data tersebut dibuat penjelasan

secara verbal mengenai kecenderungannya.

2.      Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

        Untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten

Simalungun digunakan Indeks Pembangunan Manusia:

     IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]




                                          10
Keterangan:

X(1) = Indeks harapan hidup kelahiran

X(2) = Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama

          sekolah).

X(3) = Indeks standar hidup layak/paritas daya beli.

          Untuk melihat perkembangan tingkat status IPM di Kabupaten/Kota,

dibedakan 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti dibawah

ini:

       1) Rendah, dengan nilai IPM kurang dari 50

       2) Menengah Bawah, dengan nilai IPM berada antara 50 sampai kurang dari 66

       3) Menengah Atas, dengan nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80

       4) Tinggi, dengan nilai IPM lebih besar atau sama dengan 80



1.6.     Definisi dan Batasan Operasional

         Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka di bawah ini

diuraikan beberapa definisi dan batasan operasional sebagai berikut :

          1. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator,

              yakni (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai; dan (c) standar

              kehidupan.




                                           11
2. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau

   sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak

   dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan

   bermartabat.

3. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam

   distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan dalam kaitannya

   dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

4. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah, dimana

   kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

5. PDRB per kapita adalah total pendapatan suatu daerah (PDRB) dibagi

   dengan jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama

   (rupiah/ tahun).

6. PDRB adalah jumlah nilai produksi neto barang dan jasa yang dihasilkan

   oleh berbagai sektor ekonomi dalam satu wilayah selama jangka waktu

   tertentu yaitu satu tahun (rupiah/ tahun).

7. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang

   apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari pertumbuhan

   penduduk yang dihitung berdasarkan harga konstan (persen per tahun).




                                  12
                                      BAB II

                              URAIAN TEORITIS




2.1. Pembangunan Ekonomi

2.1.1. Pengertian Ekonomi Pembangunan

       Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan

perkapita, karena pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari

timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Meier dan

Baldwin dalam bukunya yang berjudul “Economics Development, History and

Police”. “Economics development is a process where by an economy’s real

national income increase on a long period of time” 8). Pembangunan ekonomi

diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk

suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Akan tetapi, pendapatan per

kapita yang meningkat tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan. Pengalaman pembangunan dimasa yang lalu yang orientasi

strategi pembangunan yang terfokus pada peningkatan pendapatan perkapita saja

tidak cukup, bahkan menimbulkan ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan

ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan.




       8)
            Suryana, Ekonomi Pembangunan Problematika Dan Pendekatan, Edisi Pertama,
Jakarta: Salemba, 2000, hal. 3.



                                        13
          Pembangunan          ekonomi   mengandung   tiga   unsur   penting   yaitu   (i).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang berarti perubahan yang terus

menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk

investasi baru; (ii). Usaha meningkatkan pendapatan per kapita; (iii). Kenaikan

pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang, artinya tingkat

pendapatan per kapita tersebut dapat dipertahankan secara terus menerus.


2.1.2. Arah dan Strategi Pembangunan

          Arah dan strategi pembangunan dewasa ini telah mengalami pergeseran,

persepsi para ahli ekonomi merumuskan bahwa arah dan strategi pembangunan

adalah:

          Pembangunan pedesaan yang terpadu (integrated rural development),
          Intensifikasi pertanian (agricultural intensification), Teknologi madya
          (intermediate technologi), Pendidikan yang layak (appropiate education),
          Ekspansi tenaga kerja (labour force expansion), Promosi industri kecil
          dan ekspor (small industries and export promotion), Penciptaan lapangan
          kerja (employment generation), Perbaikan gizi dan kesehatan (nutricion
          and health development), Pengembangan sumber daya manusia dan sosial
          (social and human resources development), Distribusi pendapatan (income
          distribution), dan Perubahan institusional (institusional change)9).

          Untuk meningkatkan sasaran pembangunan di atas, strategi pembangunan

ekonomi harus diarahkan kepada:

   1. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah

          yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang tinggi.

   2. Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan pemerintah.


          9)
               Ibid, hal. 5.



                                             14
   3. Meningkatkan output nyata atau produktivitas yang tinggi yang terus menerus

       meningkat. Karena dengan output yang tinggi dapat meningkatkan persediaan

       dan pembagian bahan kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan

       perumahan, pendidikan dan kesehatan.

2.1.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan

       ”Keberhasilan pembangunan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua unsur pokok

yaitu unsur ekonomi dan unsur non ekonomi”. 10) Faktor-faktor ekonomi meliputi :

   1) Sumber Daya Manusia

       Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental

       terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan

       modal utama untuk terciptanya pembangunan.

   2) Sumber Daya Alam

       Tersedianya sumber daya alam harus digunakan dan dimanfaatkan secara

       efisien. Nilai suatu sumber alam tergantung pada kegunaan, oleh sebab itu

       harus dilakukan modifikasi sesuai dengan kemajuan dan perubahan selera

       konsumen.

   3) Pembentukan Modal

       Modal yang berasal dari masyarakat yang di investasikan di lembaga

       keuangan harus dapat digunakan dan disalurkan kearah yang dapat

       mendorong perluasan kegiatan ekonomi.



       10)
             Ibid, hal. 30.



                                       15
   4) Teknologi dan Kewirausahaan

       Perubahan   teknologi   dapat   mempengaruhi   metode   produksi.   Untuk

       menggunakan teknologi secara maksimal dibutuhkan sumber daya manusia

       yang berkualitas dan mempunyai mental yang baik. Hal ini akan mendorong

       hasil produksi yang mempunyai nilai dan kualitas yang tinggi dengan

       melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan permintaan konsumen.


2.1.4. Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan

       Sampai saat ini, banyak teori yang membahas faktor-faktor yang dapat

dipandang sebagai penghambat pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang

menjadi penghambat pembangunan yaitu:

1. Faktor Dalam Negeri

       Banyak masalah yang dihadapi suatu negara yang dapat menghambat

pembangunan ekonomi, baik yang berasal dalam negeri maupun dari luar negeri.

a. Perkembangan penduduk

       Perkembangan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan

menimbulkan banyak akibat-akibat negatif terhadap pembangunan. Pengangguran

yang berasal dari penduduk yang mempunyai jumlah yang berlebihan, tingkat

pendapatan perkapita yang rendah, jaringan pengangkutan yang masih belum

sempurna, kekurangan tenaga terdidik dan usahawan, dan masih terbatas dana untuk

penanaman modal merupakan beberapa hal yang dapat menghambat pembangunan

ekonomi.




                                        16
       Akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk

terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat

rendah sekali dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan adanya

kedua keadaan ini maka pertambahan penduduk tidak akan menaikkan produksi dan

masalah pengangguran akan menjadi lebih serius. Disamping itu, produktivitas yang

sangat rendah menyebabkan perkembangan produksi pertanian yang sangat rendah

pula. Dan akhirnya dalam keadaan dimana penduduk telah sangat berlebihan

jumlahnya akan menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan terhadap

tingkat tabungan, corak penanaman modal, corak pembagian pendapatan, corak

migrasi penduduk, kemampuan mengekpor dan beberapa faktor lain yang diakibatkan

pertambahan penduduk terhadap pembangunan ekonomi.

b. Perekonomian yang bersifat dualistis terhadap mekanisme pasar dan
   penggunaan tenaga kerja.

       Dualisme yang terdapat dalam suatu negara, terutama dualisme sosial dan

teknologi, menimbulkan keadaan-keadaan mekanisme pasar tidak berfungsi secara

semestinya. Mekanisme pasar yang tidak sempurna mengakibatkan sumber daya yang

tersedia tidak digunakan secara efisien. Disamping itu, penggunaan teknologi yang

terlalu tinggi di sektor modern menimbulkan kesulitan bagi suatu negara untuk

mempercepat perkembangan kesempatan kerja sektor modern. Hal ini akan

menambah kerumitan masalah pengangguran yang dihadapi dan akan memperbesar

jurang diantara tingkat pendapatan di sektor-sektor ekonomi yang lebih modern dan

sektor-sektor ekonomi yang tradisional.



                                          17
       Dalam suatu pasar yang sempurna faktor-faktor produksi mempunyai

mobilitas yang tinggi dan dapat saling menggantikan satu sama lain. Oleh karenanya

produk batas suatu faktor produksi akan sama besarnya diberbagai sektor dan

mengakibatkan tingkat upah akan sama besarnya disemua sektor. Ketidaksempurnaan

pasar juga ditimbulkan oleh kekurangan pengetahuan masyarakat mengenai keadaan

pasar. Para pekerja tidak mengetahui adanya kesempatan kerja yang lebih baik di

sektor atau di daerah lain, para petani tidak mengetahui adanya cara-cara untuk

memproduksi lebih baik dan para pengusaha tidak menyadari tentang adanya

kemungkinan untuk mengembangkan pasar di dalam negeri maupun di luar negeri.

       Terdapatnya kuasa monopoli dalam suatu pasar akan menimbulkan

ketidaksempurnaan pasar. Penentuan harga di dominasi oleh para tengkulak yang

menguasai pasar, sedangkan para petani dan produsen-produsen kecil mempunyai

kekuasaan yang sangat terbatas dalam menentukan harga. Untuk mencapai tingkat

pasar yang lebih sempurna maka hal tersebut harus dapat di atasi oleh pemerintah

melalui campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar. Dengan demikian

sumber-sumber daya dapat digunakan lebih efisien, produksi dapat ditingkatkan dan

proses pembangunan dapat dipercepat.

c.     Lingkaran perangkap kemiskinan

       Menurut Nurkse terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang

menghalangi negara-negara berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang

pesat yaitu; dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal.




                                        18
       Dari segi penawaran modal, lingkaran perangkap kemiskinan dapat

dinyatakan sebagai tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan

oleh tingkat produktivitas yang rendah sehingga kemampuan masyarakat untuk

menabung juga rendah dan menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah.

Keadaan ini menyebakan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan

tingkat produktivitas yang rendah.

       Dari segi permintaan modal, bahwa perangsang untuk melaksanakan

penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis pasar terbatas dan

pendapatan masyrakat yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan

oleh produktivitas yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang

terbatas pada masa lalu.

2. Faktor Luar Negeri

a. Struktur ekspor berupa bahan mentah

       Hubungan ekonomi perdagangan internasional akan memungkinkan suatu

negara memperluas pasar dan memungkinkan negara tersebut menggunakan

teknologi yang lebih baik dibandingkan yang terdapat dalam negeri. Perdagangan luar

negeri dapat mempertinggi tingkat produktivitas dalam kegiatan memproduksi.

Perluasan pasar yang diakibatkan perdagangan luar negeri akan menciptakan

dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan teknologi yang digunakan

dalam proses produksi melalui pembaharuan atau inovasi.




                                        19
      Perdagangan luar negeri tidak secara merata dinikmati oleh berbagai negara

yang melakukan hubungan perdagangan tersebut. Negara-negara yang relatif maju,

yang terutama mengekpor barang-barang industri, menikmati keuntungan yang lebih

besar dibandingkan negara-negara yang sedang berkembang, yang terutama

mengekspor bahan-bahan mentah. Permintaan atas bahan-bahan mentah adalah lebih

tidak elastis dari pada barang-barang industri. Oleh karenanya secara umum dapat

dikatakan, di negara-negara berkembang volume ekspor cenderung mengalami

perkembangan yang lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan volume

impornya. Maka pada akhirnya akan menyebabkan neraca perdagangan yang devisit.

b. Proses sebab akibat kumulatif

      Menurut Myrdal, pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan

menciptakan beberapa keadaan yang akan menimbulkan hambatan (backwash effects)

yang lebih besar kepada daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk berkembang.

Disamping itu perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju dapat mendorong

perkembangan daerah-daerah yang lebih miskin (spread effects). Hambatan tersebut

bersumber dari corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah-daerah

maju. Pada umumnya penduduk yang berpindah merupakan tenaga kerja yang lebih

muda, mempunyai semangat yang lebih tinggi dan tingkat pendidikan yang lebih

tinggi dibandingkan dengan yang menetap tinggal di daerah miskin. Daerah yang

relatif tertinggal terpaksa menggunakan tenaga kerja yang lebih rendah mutu dan

kemampuannya, dan mempunyai sifat maupun cara berpikir yang masih tradisional.

Corak pengaliran modal juga menjadi penghambat pembangunan. Kurangnya



                                      20
permintaan modal di daerah yang relatif tertinggal, dan lebih terjaminnya modal di

daerah yang relatif maju, akan mengakibatkan bergesernya modal dari daerah

tertinggal ke daerah yang lebih maju. Hal ini dikarenakan bahwa daerah maju

mempunyai pola dan kegiatan perdagangan yang lebih besar di daerah maju

dibandingkan dengan daerah tertinggal, sehingga akan menyebabkan daerah miskin

mengalami kesukaran untuk mengembangkan pasar untuk hasil-hasil faktor produksi

dan memperlambat perkembangan di daerah tertinggal.

2.2.   Pengentasan Kemiskinan

2.2.1. Masalah dan Tantangan

       Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang

dihadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun yang kurang maju, yang

ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin

umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya aksesnya kepada

prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga tertinggal dari

masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan menghambat

pembangunan dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan

harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan

wilayah.

       Paling sedikit terdapat tiga alasan penting untuk menanggulangi kemiskinan.

Pertama, kemiskinan merupakan kondisi yang kurang beruntung karena bagi kaum

miskin akses terhadap perubahan politik dan kelembagaan sangat terbatas. Kedua,

kemiskinan merupakan kondisi yang cenderung menjerumuskan orang miskin



                                       21
kedalam tindak kriminalitas. Ketiga, bagi para pembuat kebijaksanaan, kemiskinan

itu sendiri juga mencerminkan kegagalan kebijaksanaan pembangunan yang telah

diambil pada masa lampau.

       “Kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan

kronis (choric poverty) atau kemiskinan struktural (structural poverty) yang terjadi

terus menerus, dan kemiskinan sementara (transient poverty).”11) Kemiskinan kronis

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu; (1) kondisi sosial budaya yang mendorong sikap

dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, (2) keterbatasan sumberdaya

dan keterisolasian terutama penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah kritis

sumberdaya alam dan wilayah terpencil, (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat

kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidak berdayaan masyarakat dalam

kegiatan ekonomi pasar.

       Salah satu perubahan penting yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarkat

miskin adalah meningkatnya persaingan ketat di sektor usaha. Persaingan yang akan

berorientasi pada efisiensi dan kualitas akan mempersulit masyarakat miskin yang

pada umumnya berpendidikan dan berketrampilan rendah untuk masuk ke dalam

pasar kerja. Kecenderungan tersebut diperkuat dengan potensi peningkatan urbanisasi

yang sangat pesat sebagai akibat makin meningkatnya daya tarik kota.

       Penduduk miskin yang berada di desa akan tetap bergelut dengan alam dan

dengan peluang usaha yang terbatas. Sedangkan mereka yang berada di kota akan

       11)
           H. Rahardjo Adisasmita, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Edisi Pertama, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2005, hal.192.




                                           22
menghadapi tantangan yang lebih bervariasi dan kesempatan yang lebih luas. Namun

mereka akan tetap menghadapi permasalahan yang sama, yaitu lapangan pekerjaan

yang terbatas. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada

garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut

kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada

garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

1. Kemiskinan Relatif

       Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena pengaruh kebijakan

pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga

menyebabkan ketimpimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun

berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus

pada golongan penduduk “termiskin”, misalkan 20 persen atau 40 persen dari total

penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini

merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian ukuran kemiskinan relatif

sangat tergantung pada distribusi pendapatan/ pengeluaran penduduk sehingga

dengan menggunakan definisi ini berarti orang miskin selalu hadir bersama kita.

       Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, garis

kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat

pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan          relatif tidak dapat

dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan dan waktu karena

tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.




                                         23
2. Kemiskinan Absolut

       Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk

mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan,

perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2.2.2 Beberapa Garis Kemiskinan

       Untuk memerangi kemiskinan perlu ada kriteria yang dapat digunakan sebagai

titik tolak penentuan kebijakan yang akan diambil. Sehubungan dengan itu timbullah

konsep garis kemiskinan (poverty line) yang menunjukkan ambang batas terendah

untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Komponen kebutuhan pokok itu sendiri

tentu dapat berbeda antara seseorang dengan orang lain, meliputi kombinasi dari

pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang tergolong dalam

kebutuhan pokok.

       Memperhatikan kondisi dan kebiasaan konsumsi penduduk indonesia,

sejumlah peneliti pernah mengemukakan beberapa altetrnatif dalam menentukan

letak garis tersebut, diantaranya adalah:

1.      Menurut Prof. Sajogyo dengan menggunaan ekuivalen konsumsi beras.

       Garis kemiskinan untuk daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia adalah

sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1. Data tersebut menyatakan bahwa seseorang

yang pengeluarannya di atas 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaan dan di atas

320kg/kapita di daerah pedesaan tidak tergolong dalam kelompok miskin. Sebaliknya

bila dibawah angka-angka tersebut seseorang dapat dikelompokkan dalam golongan

miskin, miskin sekali, dan paling miskin.



                                            24
Tabel 2.1. Garis kemiskinan di Indonesia Menurut Sajogyo

                                           Pengeluaran Setara Beras
     Klasifikasi Kemiskinan
                                                (kg/kapita/tahun)
                                         Perkotaan              Pedesaan
 Miskin                                     480                   320
 Miskin sekali                              360                   240
 Paling miskin                              270                   180


2.     Menurut Parera (1977) dengan menggunakan pengeluaran rumah tangga

       untuk makanan dan beberapa kebutuhan pokok diluar makanan.

       Menyimpulkan bahwa garis kemiskinan terletak pada jumlah pengeluaran

sekitar Rp.15.000 perbulan untuk rumah tangga di daerah perkotaan. Berdasarkan

patokan tersebut, pada waktu itu diketahui terdapat sekitar 49,17% (12,875 juta)

rumah tangga indonesia hidup dibawah garis kemiskinan yang terdiri dari 1,947 juta

rumah tangga berada di daerah pedesaan dan 10,929 juta rumah tangga berada di

daerah perkotaan.

2.     Menurut Amal Natsir (1979 ) dengan kebutuhan gizi minimal.

       Mendapatkan biaya ambang kecukupan pangan sebesar Rp. 18.225.

berdasarkan biaya ambang kecukupan pangan tersebut, diketahui sekitar 62,91%

penduduk Indonesia tahun 1976 hidup dibawah garis kemiskinan dengan rincian

sebanyak 33,34% di daerah perkotaan dan 68,69% di daerah pedesaan.

3.     Menurut Bank Dunia dengan standar dollar

       Untuk memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia, garis kemiskinan

adalah pendapatan sebesar US $ 50 pertahun untuk daerah pedesaan dan US $ 75




                                       25
untuk daerah perkotaan (US dolar atas dasar harga konstan 1973). Berdasarkan angka

tersebut sekitar 94 % penduduk Jawa-Madura berada dibawah garis kemiskinan tahun

1967 dan sebanyak 79% tahun 1970 serta 32% tahun 1976. Selanjutnya Bank Dunia

dalam World Development Report (1990), juga memperkenalkan garis kemiskinan

global, yang dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat (dihitung berdasarkan daya beli

US $ pada tahun 1985). Rumahtangga yang tergolong dalam kelompok miskin adalah

rumah tangga yang pendapatannya kurang dari US $ 370 pertahun dan yang

tergolong dalam     kelompok    sangat   miskin    (extremily   poor)   adalah   yang

pendapatannya kurang dari US $ 275 pertahun.

2.2.3. Indikator Kemiskinan dan Faktor Penyebab Kemiskinan

       Indikator-indikator kemiskinan secara umum digunakan adalah tingkat upah,

pendapatan, konsumsi, mortalias anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak,

tingkat fertilitas tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan

anak dan usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan

kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan, air bersih, perkembangan

penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan.

       Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan

dengan aspek-aspek materil saja, tetapi juga berhubungan dengan non materil.

Dengan demikian mengukur kemiskinan sebagai suatu masalah pada dasarnya

bersifat multifaset atau poverty. Jadi kemiskinan bukan hanya memiliki suatu dimensi

yang bersifat moneteris saja melainkan juga dimensi non moneteris. Indikator

kemiskinan ada 2 (dua) yaitu ekonomi dan sosial.



                                         26
1. Bidang Ekonomi

a) Akses terhadap lapangan kerja

     Tingkat kesempatan kerja merupakan rasio antara jumlah penduduk yang bekerja

     terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai rasio “kesempatan kerja” tersebut bukan

     dalam pengertian adanya “lowongan kerja”, tetapi indikator ini dimaksudkan

     untuk merefleksikan tingkat penetapan terhadap angkatan kerja.



b) Akses terhadap faktor produksi, ada tiga yaitu:

1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses modal usaha

        Kemudahan masyaratakat dalam mengakses modal usaha dapat dilihat dari

ketersediaan lembaga-lembaga keuanganan, seperti bank umum, BPR, dan berbagai

bentuk koperasi simpan pinjam pada tingkat kecamatan. Kemudahan dalam

mengakses modal usaha dirumuskan berdasarkan persentase kecamatan tingkat

kabupaten/ kota yang tidak dimiliki salah satu prasarana penyediaan modal usaha.

Semakin tinggi nilai persentase dari ketiadaan sarana permodalan tersebut,

diasumsikan semakin rendah akses masyarakat terhadap sumber permodalan di

wilayahnya.

2.   Kemudahan masyarakat dalam mengakses pasar

        Sebagai pendekatan untuk melihat kemudahan masyarakat dalam mengakses

pasar digunakan indikator ketersediaan pasar dalam unit administrasi kecamatan.

Pasar dimaksud adalah tempat pertemuan antar penjual dan pembeli barang dan jasa,

baik berupa pasar     dengan bangunan maupun tanpa bangunan, termasuk pasar



                                         27
tradisional. Sama halnya seperti akses terhadap sumber permodalan, akses terhadap

pasar dihitung berdasarkan persentase kecamatan yang tidak memiliki pasar dan total

kecamatan di kabupaten/ kota.

3. Kepemilikan aset

       Salah satu faktor penting dalam melakukan aktivitas produksi/ ekonomi

adalah kepemilikan aset. Yang dimaksud aset disini adalah segala sesuatu yang dapat

dimanfaatkan sebagai pendukung kegiatan usaha yang biasanya bukan berupa uang,

melainkan bentuk lainnya seperti tanah, warung/ toko, bengkel, dan lain-lain.

2. Bidang Sosial

a) Akses terhadap fasilitas pendidikan

       Sejalan dengan program wajib belajar 9 tahun, informasi mengenai

kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan difokuskan pada

tingkat pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Untuk melihat

distribusi penyediaan fasilitas pendidikan dalam agregat kabupaten/ kota, dihitung

berdasarkan persentase desa/ kelurahan yang tidak memiliki fasilitas SD/MI dari total

desa/ kelurahan di kabubpaten/ kota, sedangkan untuk SLTP dihitung berdasarkan

persentase dari kecamatan yang tidak memiliki SLTP/MTs dari total kecamatan di

kabupaten/ kota tersebut.

b) Akses terhadap fasilitas kesehatan

       Untuk menggambarkan sebaran tingkat penyediaan pelayanan publik berupa

fasilitas kesehatan, pendekatannya melalui informasi persentase desa/ kelurahan di

kabupaten/ kota yang tidak memiliki fasilitas kesehatan.



                                         28
       Sharp, et al. (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan
       dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul
       karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang
       menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.penduduk miskan
       hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya
       rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas
       sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah
       berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upah rendah.
       Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya
       pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau
       karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses
       dalam modal12).


2.2.4. Upaya Mengatasi Kemiskinan

1) Melalui redistribusi Pemilikan Harta

       Upaya redistribusi ini lebih tertuju pada pendistribusian salah satu faktor

produksi, yaitu lahan pertanian. Melalui land reform diharapkan akan terjadi penataan

kembali pemilikan dan pengusahaan lahan pertanian. Tujuan utama dari land reform

adalah untuk mengalihkan petani dari penyewa menjadi petani pemilik sehingga

pendapatan bisa meningkat dan menguasai lahan dengan tanaman yang sesuai dan

lebih menguntungkan serta tidak membayar sewa lahan lagi.

2) Program Kesempatan Kerja

       Diantara golongan masyarakat ada yang tidak dapat bekerja dan ada yang

bekerja tetapi tidak mempunyai pendapatan yang cukup. Oleh karena itu mereka

perlu mendapat bantuan yang berupa uang tunai. Bagi yang dapat bekerja tidak




       12)
           Mudrajad Kuncoro, Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan,
Strategi dan Peluang, Jakarta: Erlangga, 2004. hal. 157.



                                          29
memperoleh pendapatan yang cukup agar diberi kesempatan kerja yang lebih baik

sehingga mereka memperoleh pendapatan yang layak.

3) Kesempatan Memperoleh Pendidikan

       Disamping kebijakan tersebut, masyarakat golongan miskin diberikan

kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mulai dari sekolah dasar dan

memungkinkan sampai ke perguruan tinggi.

4) Melalui Pajak Pendapatan dan Kekayaan yang Progresif

       Pajak langsung dengan system progresif dapat dikenakan atas pendapatan

perorangan dan perusahaan orang-orang kaya. Dengan cara ini sikaya harus

membayar dengan persentase yang lebih besar atas total pendapatannya daripada

simiskin.

5) Transfer Tunai

       Transfer tunai berupa transfer tahunan yang diberikan pemerintah kepada

keluarga miskin dengan jumlah tertentu. Transfer ini akan semakin besar nilainya

seiring dengan semakin rendahnya jumlah pendapatan keluarga yang bersangkutan.

Artinya semakin miskin satuan keluarga akan semakin besar bantuan keuangan yang

akan diterima dari pemerintah.

Program- program pengentasan kemiskinan dapat dikemukakan sebagai berikut:

   a) Penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin. Program ini bertujuan

       untuk membantu penyediaan bahan pokok pangan dan pelayanan dasar di

       bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok

       masyarakat miskin secara merata dan harga yang terjangkau .



                                        30
   b) Pengembangan sistim jaminan sosial. Program ini bertujuan untuk

       memberikan dukungan dan mendorong terselenggaranya sistem jaminan

       sosial yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

   c) Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Program ini dimaksudkan

       untuk mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, mengembangkan jiwa

       kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok

       miskin untuk melakukan usaha ekonomi produktif.

   d) Mengembangkan keswadayaan masyarakat miskin. Tujuan program ini adalah

       untuk mengembangkan kelembagaan masyarakat yang berfungsi untuk

       meningkatkan kesiapan dan keswadayaan keluarga dan kelompok miskin

       dalam memecahkan masalah kemiskinan dan meningkatkan ketahanan sosial

       masyarakat.

2.3. Indeks Pembangunan Manusia

       Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif

mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia disuatu daerah, sebagai dampak

dari kegiatan pembangunan yang dilakukan dari daerah tersebut. Perkembangan

angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan

manusia pada suatu daerah.

       Ketersediaan data IPM di wilayah adalah penting, dalam mengukur

tingkat pencapaian kinerja pembangunan manusia di wilayah tersebut. Indikator

tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi, terutama bagi

Pemerintah Daerah, dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya



                                        31
berfokus pada aspek ekonomi, akan tetapi juga yang berpihak bagi peningkatan

kualitas hidup manusia. IPM juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas bagi

masyarakat umum atau peneliti dalam melakukan kajian-kajian terkait dengan

pembangunan manusia.

       Pernyataan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan

pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan

terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi

kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaanya adalah bahwa dari

sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut diatas diletakkan dalam

kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Agar pembangunan

manusia dapat diterjemahkan kedalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia

harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah.

       Pada awal tahun 1990-an United Nations Development Programme (UNDP)

mengajukan konsep Human Development Index (HDI) yang berusaha memperoleh

indikator pembangunan berdasarkan komposit harapan hidup, pendidikan dan

pendapatan. Indikator dasar ini bermaksud untuk mengukur seberapa jauh

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan manusia mampu memberikan output

kebutuhan fisik dan input dimensi pembangunan manusia untuk dapat memperoleh

pilihan-pilihan   kebutuhan.   Adapun   meliputi:   Lamanya     hidup   (longevity),

Pengetahuan/ tingkat pendidikan (knowledge) dan standar hidup (decent living).

       Melalui pembandingan dengan daerah lain dan kecenderungan perkembangan

kemajuan manusia melalui indikator IPM, memberikan pemahaman terhadap konsep



                                        32
pembangunan manusia secara utuh sehingga orientasi pendekatan perencanaan

pembangunan akan semakin mudah dilaksanakan.

2.3.1. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran.

       Pembangunan menghendaki adanya perubahan kualitas manusia menjadi lebih

baik (dari kualitas yang lebih rendah menjadi lebih tinggi tingkatannya). Perbaikan

kualitas ini diharapkan akan dapat dicapai masyarakat adil dan makmur merata secara

materil maupun spiritual. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut diperlukan

perbaikan kualitas fisik penduduk, karena peningkatan kualitas fisik penduduk berarti

pula peningkatan taraf hidup penduduk. Untuk menjamin tercapainya tujuan

pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu                 diperhatikan adalah

produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Secara ringkas empat hal

pokok tersebut mengandung prinsip prinsip sebagai berikut:

1. Produktivitas

       Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk

berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan pekerjaaan nafkah.

Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model

pembangunan manusia.

2. Pemerataan

       Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan

akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang

memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga




                                         33
mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam

kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

       Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya

untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumberdaya fisik, manusia, dan

lingkungan-harus selalu diperbaharui (replenished).

4. Pemberdayaan

       Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan

menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan

mengambil manfaat dari proses pembangunan, karenanya pembangunan harus

penduduk, bukan hanya untuk mereka.

2.3.2 Konsep IPM dan Teknik Penghitungan

       Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)

merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia

yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan

(knowledge), dan standar hidup layak (decent living).

       Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai penghitungan metode dan

prosedur penghitungan IPM serta komponen-komponennya:

1. Usia Hidup

       Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (life expectancy at

birth) yang biasa dinotasikan dengan e0. Karena Indonesia tidak memiliki sistem vital

registrasi yang baik maka e0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini



                                         34
menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live

– births) dan rata-rata anak yang masih hidup (still living) per wanita usia 15-49

tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan e0 dilakukan dengan

menggunakan software Mortpak Lite. Angka e0 yang diperoleh dengan metode tidak

langsung ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun suvei .

2. Pengetahuan

       Seperti halnya UNDP komponen IPM pengetahuan diukur dengan dua

indikator yaitu angka melek huruf (literacy rate) penduduk 15 tahun keatas dan rata-

rata lama sekolah (mean–years of schooling). Sebagai catatan, UNDP dalam

publikasi tahunan HDR sejak 1995 mengganti rata- rata lama sekolah dengan

partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi karena alasan kesulitan memperoleh

datanya sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator

dampak. Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan menulis,

sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel secara simultan

yaitu partisipasi sekolah, tingkat/ kelas yang sedang/ pernah dijalani, dan jenjang

pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3. Standar Hidup Layak

       Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang

telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator standar hidup

layak. Penulisan ini menggunakan indikator „‟rata-rata pengeluaran per kapita riil

yang disesuaikan„‟ (adjusted real per capita expenditure). Sumber data yang

digunakan adalah Susenas dan survei lain yang mendukun



                                        35
                                     BAB III

        GAMBARAN UMUM DAN SOSIAL EKONOMI KABUPATEN
                                 SIMALUNGUN




3.1.   Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Simalungun

3.1.1. Letak Geografis, Batas, dan Luas Wilayah

       Secara geografis Kabupaten Simalungun terletak antara 02036‟-030 LU dan

98035‟-99035‟ BT dan berada pada ketinggian 369 m diatas permukaan laut dengan

batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang

Bedagai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan Samosir,

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan. Kabupaten Simalungun

mempunyai luas daerah 4.386,60 km2 dan terdiri dari 31 Kecamatan 343 desa dan 24

kelurahan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Simalungun sebesar

859.879 jiwa.

3.1.2. Penduduk

       Penduduk Kabupaten Simalungun tahun 2009 sebanyak 859.879 jiwa yang

tersebar di 31 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bandar

yaitu sebesar 67.807 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Haranggaol Horisan yang

hanya sebesar 5.883 jiwa. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar terdapat di

Kecamatan Raya dengan luas 335,60 Km2 dan wilayah terkecil di Kecamatan

Haranggaol Horisan dengan luas 34,50 Km2.




                                        36
Tabel 3.1. Luas wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga,
           dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kab. Simalungun Tahun
           2009
                                                  JUMLAH                            JUMLAH
                                                                                                RATA-
        KECAMATAN           LUAS                                        JUMLAH      RUMAH                 KEPADATAN
  No                                                         DESA +                              RATA
                          WILAYAH      DESA   KELURAHAN                PENDUDUK     TANGGA                PENDUDUK
                                                           KELURAHAN                           JIWA/KK
                                                                                      (KK)
  (1)         (2)             (3)       (4)      (5)          (6)         (7)          (8)       (9)         (10)
   1    Silimakuta            77.50     6         1            6          12,002      2,813        4.20        152.44
        Pamatang
  2     Silimahuta            68.20     8         -            8          10,691      2,513        4.25        156.76

  3     Raya                 335.60     17        1           18          31,238      7,693        4.06         93.08
  4     Tanah Jawa           213.95     19        1           20          48,990     12,367        3.96        228.98
  5     Huta Bayu Raja       156.13     12        1           13          32,154      8,172        3.93        205.94
  6     Panei                 72.30     12        1           13          25,067      6,243        4.02        346.71
  7     Sidamanik             83.56     12        1           13          30,381      7,699        3.95        363.58
        Dolok
  8     Pardamean             99.45     10        1           11          14,905      3,768        3.96        149.87

        Dolok
  9     Panribuan            154.30     13        1           14          19,338      4,778        4.05        125.33

  10    Bandar               109.18     14        1           15          66,739     15,452        4.32        611.27
        Pematang
  11    Bandar                95.00     10        2           12          34,167      8,202        4.17        359.65

  12    Raya Kahean          226.25     10        1           11          17,834      4,351        4.10         78.82
  13    Siantar               79.11     17        -           17          62,833     14,073        4.39        781.73
  14    Jorlang Hataran       92.25      9        1           10          18,377      4,840        3.80        199.21
        Girsang
  15    Sipangan Bolon       123.00     2         3            5          14,102      3,468       20.00        114.65

  16    Purba                172.00      9        1           10          18,807      4,682        3.95        107.61
  17    Silau Kahean         220.50     16        -           16          16,552      3,958        4.18         75.07
  18    Bosar Maligas        294.40     16        1           17          45,379     10,719        4.23        154.14
  19    Ujung Padang         223.50     16        1           17          44,366     10,094        4.40        198.51
  20    Dolok Silau          288.45      9        1           10          13,658      3,523        3.88         47.35
        Dolok      Batu
  21    Nanggar              126.10     14        1           15          39,086      9,772        4.00        309.96

  22    Tapian Dolok         116.90     9         1           10          34,683      8,399        4.13        296.69
        Haranggaol
  23    Horison               34.50     4         1            5            5,883     1,526        3.79        167.80

        Pematang
  24    Sidamanik            125.19     9         1           10          15,876      4,190        3.79        126.82

  25    Hantonduhan          275.80     9         -            9          20,249      5,001        4.05         73.42
        Panombean
  26    Pane                  82.20     10        -           10          20,989      5,350        3.92        255.34

  27    Gunung Malela        108.97     16        -           16          33,571      8,129        4.13        308.08
        Gunung
  28    Maligas               58.52     9         -            9          25,357      6,191        4.10        433.30

        Jawa    Maraja
  29    Bah Jambi             73.72     8         -            8          22,379      5,462        4.10        303.57

  30    Bandar Huluan        102.35     10        -           10          26,306      6,513        4.04        257.02
        Bandar
  31    Musilam               97.72     9         -            9          26,357      6,047        4.29        265.45

        JUMLAH              4,386.60   343       24           367         859.879    205,988       4.11         192.94
Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka 2010




                                                             37
3.1.3. Pendidikan

       Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Simalungun terdapat tingkat

SD sampai dengan SMA baik negeri maupun swasta. Pada tahun 2009 ditingkat SD

jumlah sekolah negeri sebanyak 809 buah dan sekolah swasta 42 buah, dengan

jumlah guru SD negeri sebanyak 6.576 orang dengan rasio murid terhadap guru

sebesar 15, sedangkan untuk SD swasta jumlah guru 305 orang dengan rasio murid

terhadap guru yang lebih tinggi dibandingkan dengan SD negeri yakni sebesar 22.

       Pada tingkat SMP, jumlah sekolah negeri sebanyak 50 sekolah dan sekolah

swasta sebanyak 88 sekolah, dengan jumlah guru untuk SMP negeri sebanyak 3.007

orang dan SMP swasta sebanyak 1.230 orang atau dengan rasio murid terhadap guru

masing-masing sebesar 8 baik untuk SMP negeri dan 13 untuk SMP swasta.

       Untuk tingkat SMA, jumlah sekolah negeri sebanyak 20 sekolah dengan

jumlah guru 768 orang dan rasio murid terhadap guru sebesar 11, sedangkan jumlah

sekolah swasta sebanyak 30 sekolah dengan jumlah guru 579 orang dan rasio murid

terhadap guru sebesar 13. Sedangkan tingkat SMK negeri hanya ada 2 yakni di

Kecamatan Raya dengan jumlah guru 70 orang dan murid sebanyak 673 orang dan

Kecamatan Bandar Masilam dengan jumlah guru 11 orang dan murid sebanyak 61

orang, sementara untuk SMK swasta jumlah sekolah mencapai 27 SMK dan jumlah

guru 427 orang dan murid sebanyak 8.978 orang.




                                        38
         Grafik 3.1. Jumlah Sekolah setingkat SD, SMP, SMA Tahun 2009

             1000
                    809
              800

              600                                                Negeri
              400                                                Sw asta

              200
                          42   50 88     20 30
                0
                       SD      SMP       SMA



                Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka Tahun 2009




      Dalam Grafik 3.1, terlihat bahwa tingkat SD adalah merupakan sekolah

terbanyak di Kabupaten Simalungun, kemudian disusul oleh tingkat SMP dan SMA.

Di tingkat SD, jumlah sekolahnya mencapai 851 buah, selanjutnya di tingkat SMP

mencapai 138 buah kemudian di tingkat SMA hanya 50 buah saja. Hal ini

menggambarkan bahwa masyarakat di Kabupaten Simalungun masih belum terjamah

oleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena belum banyak tersedia sekolah

menengah atas (SMA).

3.1.4. Potensi Ekonomi

3.1.4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

      Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan hasil pembangunan,

merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Ukuran yang

sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah

PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita.




                                       39
       Dalam penyusunan/ penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi

mengahasilkan 2 besaran yaitu besaran atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga

konstan (tahun 2000). Perbedaan kedua besaran dimaksud adalah bahwa berdasarkan

PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dari nilai tambah produksi sesuai harga

transaksi pada tahun berjalan (current price). Namun demikian, pertambahan PDRB

atas dasar harga berlaku tidak dapat digunakan untuk memperlihatkan pertumbuhan/

perkembangan PDRB secara riel karena pertambahan nilai tersebut masih memuat

adanya pertambahan/ penurunan akibat pengaruh inflasi/ deflasi. Sebaliknya, PDRB

atas dasar harga konstan sudah mempertimbangkan pengaruh inflasi sehingga PDRB

atas dasar harga konstan pada periode tertentu dapat menunjukkan gambaran ada

tidaknya peningkatan/ penurunan ekonomi regional secara riil.

       Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa kontributor utama dalam pembentukan

PDRB    adalah   sektor   pertanian.   Sektor   pertanian   Kabupaten   Simalungun

menunjukkan kenaikan dari tahun 2001 hingga 2009. Namun bila dilihat dari

persentase distribusinya, kontribusi tersebut mengalami penurunan dari tahun 2001

hingga 2009 seperti yang terlihat pada Tabel 3.2, yakni dari 59,39 persen tahun 2001

menjadi 57,83 persen pada tahun 2009. Setelah sektor pertanian, sektor industri

adalah menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten

Simalungun. Data Tabel 3.1 juga menunjukkan bahwa sektor industri mengalami

kenaikan dari tahun 2001 hingga 2009. Pertumbuhan sektor industri sangat

tergantung dengan sektor pertanian daerah ini sendiri, karena bahan baku industri

tersebut hampir seluruhnya berasal dari hasil pertanian daerah (perkebunan sawit,



                                         40
                  karet, dan ubi kayu). Namun bila dilihat dari persentase distribusinya, kontribusi

                  sektor industri mengalami penurunan, yakni dari 18,20 persen tahun 2001 menjadi

                  14,84 persen tahun 2009.

                             Sektor jasa-jasa pada periode tahun 2001-2009 menunjukkan peningkatan

                  yang cukup berarti seperti yang terlihat pada Tabel 3.2 yaitu dari 7,71% tahun 2001

                  naik secara terus menerus menjadi 12,18% pada tahun 2009 dan menjadi kontributor

                  terbesar ketiga setelah pertanian dan industri dalam pembentukan PDRB Kabupaten

                  Simalungun.


Tabel 3.2: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun Menurut Lapangan Usaha
           Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001 s/d 2009 (Jutaan Rupiah)
 No Lapangan Usaha                 2001           2002           2003                2004           2005           2006             2007        2008            2009
  1   Pertanian                 2.330.971,73   2.388.627,50   2.436.186,43     2.493.728,86      2.546.631,17   2.662.721,16     2.785.877,69   2.912.061,44    3.056.578,77
  2   Penggalian                  13.195,64      13.318,77      13.589,42        14.510,93         15.340,02      17.378,71        17.988,40      18.711,53       19.560,33
  3   Industri                   714.306,18     724.021,33     726.596,54       730.033,95        739.706,18     745.761,83       757.169,21     769.114,04      784.564,16
  4   Listrik, Gas Dan Air
                                 15.893,90      17.035,01       17.954,02       18.657,93         18.794,74      18.891,54        22.140,37         24.058,89       26.189,67
      Minum
  5   Bangunan                   65.187,80      70,562,89       72.186,53        73.460,49        76.493,83       78.404,65       81.118,97      85.192,86           90.110,47
  6   Perdagangan               328.863,48     339.335,70      345.692,16       352.335,11       361.365,91      371.123,97      388.645,93     408.907,45          430.663,96
  7   Pengangkutan               86.000,15      90.283,79       94.136,89       102.639,64       111.908,65      114.829,30      119.595,77     126.041,74          133.321,13
  8   Bank Dan Lembaga
                                 67.939,47      74.383,54       68.905,44       72.059,16         75.875,44      77.713,61        86.784,67         95.396,12       100.373,57
      Keuangan
  9   Jasa-Jasa                  302.702,42     304.834,39     352.726,73       382.819,06        425.979,06     469.473,71       564.028,23     609.913,44      643.907,13
           Jumlah              3.925.060,77    4.022.402,92   4.127.974,16     4.240.245,13      4.372.095,54   4.556.298,47     4.823.349,24   5.049.397,51    5.285.269,18
Sumber :BPS, PDRB Kabupaten Simalungun (berbagai terbitan)



       Tabel 3.3: Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Simalungun Atas
                  Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2009 (%)
         No            Lapangan Usaha             2001         2002          2003        2004       2005         2006          2007         2008            2009
          1     Pertanian                         59,39        59,38         59,02       58,81      58,25        58,14         57,76        57,67           57,83
          2     Penggalian                        0,34          0,33          0,33        0,34       0,35         0,38         0,37         0,37            0,37
          3     Industri                          18,20        18,00         17,60       17,22      16,92        16,28         15,70        15,23           14,83
          4     Listrik, Gas Dan Air Minum        0,40          0,42          0,43        0,44       0,43         0,45         0,46         0,48            0,50
          5     Bangunan                          1,66          1,75          1,75        1,73       1,75         1,71         1,68         1,69            1,70
          6     Perdagangan                       8,38          8,44          8,37        8,31       8,27         8,10         8,06         8,10            8,15
          7     Pengangkutan                      2,19          2,24          2,28        2,42       2,56         2,53         2,48         2,50            2,52
          8     Bank Dan Lembaga Keuangan         1,73          1,85          1,67         1,7       1,74         1,70         1,80         1,89            1,90
          9     Jasa-Jasa                         7,71          7,58          8,54        9,03       9,74        10,72         11,69        12,08           12,18
                          Total                  100,00       100,00        100,00      100,00     100,00       100,00        100,00       100,00          100,00
       Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Simalungun (berbagai terbitan)




                                                                                41
3.1.4.2. PDRB Per kapita Kabupaten Simalungun

       Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB perkapita), merupakan

gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin diterima oleh setiap penduduk sebagai

hasil proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membandingkan total

nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita dapat

digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran, namun ukuran ini belum dapat

digunakan secara langsung sebagai tingkat pemerataan pendapatan. Tingginya

peningkatan PDRB perkapita ternyata belum menunjukkan naiknya kesejahteraan

masyarakat, oleh karena angka ini masih dipengaruhi oleh inflasi atau naiknya harga

barang dan jasa yang sangat tinggi sehingga kurang menggambarkan kenaikan tingkat

kesejahteraan secara riil. Adanya peningkatan perekonomian dengan melambatnya

perkembangan pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan terjadinya peningkatan

PDRB perkapita.

       PDRB perkapita Kabupaten Simalungun dari tahun selama periode tahun

2002-2009 mengalami peningkatan tahun demi tahun. Hal ini dipengaruhi oleh

tingkat Produk Domestik Regional Bruto yang selalu meningkat. Pada tahun 2002

tingkat PDRB perkapita Kabupaten Simalungun berkisar Rp. 4.977,65 kemudian

tahun 2003 Rp.5.097,27 tahun 2004 sebesar Rp.5.177,50 kemudian tahun 2005

sebesar Rp.5.292,45 tahun 2006 Rp.5.416,44 tahun 2007 sebesar Rp.5.699,14

kemudian pada tahun 2008 sebesar Rp. Rp. 5.918,80. Pada akhir periode tahun 2009

jumlah PDRB perkapita adalah sebesar 6.146,53. Ini menggambarkan bahwa tingkat

kemakmuran masyarakat Simalungun semakin membaik. Secara keseluruhan jumlah




                                        42
PDRB rata-rata perkapita Kabupaten Simalungun mulai tahun 2002-2009 adalah

sebesar Rp.5.365,22 dimana jumlah rata-rata Produk Domestik Regional Bruto

sebesar Rp. 4.455.641,48 dengan jumlah penduduk sebanyak 859.879 jiwa.




                                      43
                                    BAB IV

                        ANALISA DAN PEMBAHASAN




4.1. Penghapusan Kemiskinan

       Kemiskinan merupakan tanda bahwa pembangunan yang dilakukan gagal

mencapai tujuan asasinya. Penduduk yang termasuk dalam kategori miskin dapat

dipastikan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap pangan,

pendidikan, kesehatan, maupun papan. Kemiskinan juga terkait erat dengan

pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan. Ketidakadilan menciptakan

kemiskinan, dan kemiskinan semakin memperparah ketidakadilan. Oleh sebab itu

perlu kebijakan-kebijakan yang bersifat pemihakan terhadap penduduk yang berada

pada kelompok miskin, disamping kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan

kondisi bagi efektivitas upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Ini meliputi berbagai

langkah seperti : (a) memperbaiki mutu layanan pendidikan dan kesehatan, dan

meningkatkan akses penduduk miskin terhadap layanan-layanan tersebut, (b)

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (c) meningkatkan akses penduduk

untuk memperoleh perumahan yang layak, (d) memperbaiki iklim usaha, sehingga

mampu membuka peluang bekerja, (e) revitalisasi pertanian dan aktivitas ekonomi

pedesaan tempat penduduk miskin banyak bekerja dan bermukim, (f) revitalisasi

kelautan dan aktivitas ekonomi daerah pesisir, (g) meningkatkan kuantitas dan

kualitas infrastruktur di pedesaan dan daerah terpencil, (h) memperbaiki akses




                                       44
penduduk miskin pada sumberdaya ekonomi, (i) menerapkan kebijakan APBN

dengan target penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, dan

pengurangan secara bertahap jumlah penduduk miskin.

4.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia

       Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk

miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode 1999-2009

relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.

            Grafik 4.1: Perkembangan Jumlah Penduduk miskin Indonesia, 1999-2009


       60
            47.97
       50
                    38.7    37.9    38.4    37.3                    39.3 37.17
       40                                           36.1    35.1               34.96 32.53

       30                                                                                        Penduduk miskin (juta)
       20
       10
        0
            99


                    00


                            01


                                    02


                                            03


                                                    04


                                                            05


                                                                    06


                                                                            07


                                                                                    08


                                                                                            09
         19


                 20


                         20


                                 20


                                         20


                                                 20


                                                         20


                                                                 20


                                                                         20


                                                                                 20


                                                                                         20




       Sumber: BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2009

       Pada      periode 1999-2005 terlihat adanya tren penurunan, namun sempat

mengalami kenaikan selanjutnya pada periode 2006-2007 cenderung menurun

kembali. Jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 berjumlah 47,97 juta jiwa, angka

ini terus menurun hingga tahun 2005 menjadi sebesar 35,10 juta jiwa. Secara absolut

jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 1999-2005 sebesar 9,57 juta jiwa.

Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 23,43

persen pada tahun 1999 menjadi 15, 97 persen pada tahun 2005. Namun pada tahun




                                                    45
2006 terjadi kenaikan baik secara absolut maupun relatif yaitu masing-masing sebesar

39,30 juta jiwa dan 17,75 persen disbanding dengan leadaan tahun 2005.

       Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi pada periode 2006-2009, mencatat

jumlah penduduk miskin turun sebanyak 6,77 juta jiwa, yaitu sebesar 39,30 juta jiwa

pada tahun 2006 menjadi sebesar 32,53 juta jiwa pada tahun 2009. secara relatif juga

terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,75 persen pada tahun 2006

menjadi 14,15 persen pada tahun 2009.

4.1.1. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Dan Simalungun

       PDRB perkapita yang menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah, belum

menunjukkan naiknya kesejahteraan masyarakat, oleh karena angka ini masih

dipengaruhi oleh inflasi atau naiknya harga barang dan jasa yang sangat tinggi

sehingga kurang menggambarkan kenaikan tingkat kesejahteraan secara riil.

Disamping itu, pendistribusian pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan

jurang ketimpangan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk harus

dapat ditekan serendah mungkin dan pendapatan didistribusikan secara nerata.

       Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara pada tahun 2002 berkisar 1.883.890

jiwa, kemudian pada tahun 2003 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.889. 400 jiwa.

Pada 2004 dan 2005 jumlah penduduk miskin di sumatera utara dapat dikurangi

menjadi yakni 1.800.100 jiwa (2004) dan 1.760.228 jiwa (2005), namun pada tahun

2006 jumlah kembali mengalami peningkatan menjadi 1.979.702 jiwa, dan pada

tahun 2007 jumlah tersebut berkurang kembali menjadi 1.568.500 jiwa.




                                        46
   Tabel 4.1: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Simalungun 2002
              2009

     Tahun               Jumlah (000 jiwa)                     Persentase (%)
      2002                     163,1                               18,87
      2003                     153,5                               18,99
      2004                     146,3                               17,94
      2005                    152,17                               18,20
      2006                    163,11                               19,39
      2007                     124,4                               14,84
      2008                    123.19                               12,96
      2009                     120,4                               11,64
   Sumber: BPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional 1990-2009



      Persentase penduduk miskin di Kabupaten Simalungun dari tahun 2002-2009

mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin berkisar

163,1 jiwa (18.87%) kemudian naik dua poin menjadi 18,89 % pada tahun 2003.

Pada periode tahun 2004-2006 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan

yaitu dari 146,3 jiwa (17,94 %) menjadi 163,11 (19,39%) tahun 2006, kemudian

mengalami penurunan hingga tahun 2009 menjadi 120,4 jiwa (11,64%). Berdasarkan

angka tersebut bahwa penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Simalungun

dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal itu terlihat dari minimnya

masyarakat yang terkena sasaran PNPM sejak tahun 2005 hingga 2008 yang

merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dalam mengatasi masalah

kemiskinan.

       Di tahun 2005 sebanyak 65.225 RTS (Rumah Tangga Sasaran) sebagai
      sasaran PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Selama
      empat tahun berjalan PNPM hanya sebanyak 2.816 RTS yang terkena
      sasaran. Hal itu dibuktikan pada tahun 2008 di simalungun masih
      tercatat sebanyak 62.409 RTS sebagai sasaran PNPM13).

      13)
            http://Medanpunya.com=cari= pengentasan kemiskinan#, (2010)



                                              47
                                      Grafik 4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Simalungun

                                180
   Penduduk Miskin (000 jiwa)




                                160
                                140
                                120                                                              Jumlah Penduduk Miskin (000
                                100                                                              Jiwa)
                                 80                                                              Persentase Penduduk Miskin
                                 60
                                 40
                                 20
                                  0
                                        2002   2003   2004   2005   2006    2007   2008   2009
                                                               Tahun




4.1.2. Kebijakan Pemerintah

                                      Pada tahun 1993, pemerintah melakukan kebijakan untuk mengatasi jumlah

dan persentase penduduk miskin. Kebijakan tersebut antara lain, IDT (Inpres Desa

Tertinggal), Tabungan Keluarga Sejahtera, dan Kredit Keluarga Sejahtera. Dimana

kebijakan tersebut berhasil mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin di

Provinsi Sumatera Utara, karena hingga tahun 1996 jumlah dan persentase penduduk

miskin sudah mengalami penurunan sebesar 1,39% dari tahun 1993.

                                  Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia kembali diguncang masalah ekonomi

yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi mengakibatkan masalah

kemiskinan yang pada awalnya sudah mulai teratasi akhirnya semakin parah dari

sebelumnya, karena jumlah dan persentase penduduk miskin semakin meningkat pada

tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, selama krisis ekonomi itu terjadi pemerintah

melakukan suatu kebijakan agar dapat menutupi penurunan daya beli mayoritas

pendududuk. Kebijakan tersebut dilakukan melalui program Jaringan Pengaman



                                                                           48
Sosial (JPS). Dimana program ini telah melekat menjadi program pemulihan

masyarakat dan rogram pengembangan sektor perlindungan sosial yang bertujuan

membantu secara langsung rakyat yang membutuhkan. Dan program ini telah

menjadi program darurat yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1998-2000.

Tujuan dari program Jaringan Pengaman Sosial adalah sebagai berikut:

       a. Untuk memberikan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin;

       b. Memberikan peluang kerja produktif yang dapat meperbaiki daya beli

          masyarkat miskin;

       c. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin;

       d. Memulihkan jasa-jasa sosial dan ekonomi masyarakat miskin; dan

       e. Memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat miskin.

       Program yang mencakup aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dari

tahun 1998-2000 untuk mengatasi maslah kemiskinan yaitu; (a) Program keamanan

pangan (b) Program pendidikan dan perlindungan sosial, (c) Program kesehatan dan

perlindungan sosial, (d) Program pekerjaan umum padat karya.

Ad.1. Program keamanan pangan

       Program ini dilakukan agar keluarga miskin mempunyai akses yang lebih

terhadap makanan dalam hal harga dan ketersediaan. Program ini memiliki dua

aktivitas utama yaitu; pertama, bantuan makanan melalui Operasi Pasar Khusus

(OPK) agar keluarga miskin dapat membeli beras seharga Rp.1000 kg. dan setiap

keluarga dapat membeli 20 kg beras per bulan. Selain itu, melalui OPK keluarga

kiskin dapat memperoleh minyak goring, susu bubuk, dan kacang kedelai secara



                                       49
cuma-cuma. Kedua, untuk memperbaiki ketahanan pangan melalui pemberdayaan

para petani.

Ad.2. Program pendidikan perlindungan sosial

       Program pendidikan perlindungan sosial adalah untuk memelihara jasa

pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin. Program ini mencakup 3 (tiga)

aktivitas yaitu; beasiswa dan bantuan keuangan operasional, rehabilitasi gedung-

gedung sekolah dasar, dan pembangunan sekolah-sekolah baru. Dibawah program

pendidikan perlindungan sosial, anak-anak dari keluarga miskin dibebaskan dari uang

sekolah dan kewajiban keuangan lainnya yang terkait dengan tujuan proses belajar.

Ad.3. Program Kesehatan dan Perlindungan Sosial

       Dalam sektor kesehatan, program Jaring Pengaman Sosial mencakup 4

aktivitas utama, yaitu; (a) memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga

miskin, (b) memberikan pelayanan bantuan kehamilan dan kelahiran, dan juga

pengasuhan anak bagi keluarga miskin, (c) memberikan makan tambahan bagi bayi (6

sampai 11 bulan) dan anak-anak (12 sampai 23 bulan) dari keluarga miskin, (d)

memberikan makanan tambahan bagi anak sekolah.

Ad. 4. Program Pekerjaan Umum Padat Karya

       Program pekerjaan umum padat karya dirancang untuk membantu rumah

tangga miskin untuk mempertahankan daya beli mereka. Dan dalam program ini,

pemerintah mengembangkan tiga program utama untuk mengatasi masalah

kemiskinan, antara lain sebagai berikut:




                                           50
(a) Sektor padat karya, utamanya untuk merancang kembali proyek-proyek yang

sedang berjalan untuk lebih banyak meyerap tenaga kerja. (b) Padat karya khusus,

utamanya dalah untuk menciptakan proyek khusus untuk meyerap orang yang telah

diberhentikan   dari   pekerjaannya    akibat   krisis   ekonomi    yang    terjadi.

(c) Pemberdayaan daerah untuk menghadapi dampak krisis ekonomi. Dan dalam hal

ini pemerintah telah memberikan dana khusus dan memberikannya secara langsung

kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan jumlah keluarga miskin dan

jumlah pengangguran yang ada di masing-masing daerah tersebut.

       Dari keempat program yang telah dilakukan oleh pemerintah guna

mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi sejak krisis ekonomi, maka dapat

disimpulkan bahwa upaya tersebut juga belum dapat mengatasi masalah kemiskinan

yang ada. Hal itu dibuktikan melalui jumlah dan persentase penduduk miskin yang

tinggi hingga tahun 2002.

       Begitu pentingnya masalah kemiskinan, sehingga Rencana Kebijakan

Pemerintah (RKP) tahun 2009 mengambil tema “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

dan Pengurangan Kemiskinan”. Dalam RKP tahun 2009, angka kemiskinan

ditargetkan turun menjadi 31 juta jiwa (14 %). Pencapaian target tersebut dilakukan

melalui upaya-upaya perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat miskin,

peningkatkan akses dan mutu pelayanan dan infrastruktur dasar, serta peningkatkan

usaha rakyat dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, yang secara

operasional dilakukan dalam tiga klaster program penanggulangan kemiskinan.




                                        51
Klaster Pertama, melalui Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Jaminan

Kesehatan    Masyarakat    (Jamkesmas).      Klaster   kedua,   Program   Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Klaster ketiga, Program Kredit

Usaha Rakyat (KUR)

1. Klaster Pertama

a. Program Raskin

       Pada tahun 2008, subsidi pemerintah untuk Program Raskin mencapai Rp.

11,66 triliun, dengan sasaran 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Realisasi

nasional sampai dengan 31 Desember 2008 mencapai 3.217.680 ton (96,27%) dari

program nasional sebesar 3.342.500 ton. Berdasarkan pencapaian pada tahun 2008

tersebut untuk tahun 2009 pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp. 12,9

triliun, dengan data kelompok sasaran baru yang sudah diverifikasi. Untuk

mendukung program ini, pemerintah daerah diminta juga untuk mengalokasikan

anggaran guna membantu pendistribusian dari Desa/Kelurahan ke tingkat RT/RW.

b. Bantuan Operasional Sekolah

       Pada tahun 2008, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan

mencapai Rp. 23,7 triliun untuk 35,8 juta murid sekolah SD/SMP. Rata-rata per siswa

tingkat SD memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 254.000/murid/tahun dan untuk

SMP sebesar Rp. 354.000/murid/tahun. Angka partisipasi kasar wajib belajar SD

telah mencapai 114% dan SMP mencapai 95%. Untuk melanjutkan pencapaian

sasaran wajib belajar sampai SMP untuk seluruh Anak Indonesia, maka pada tahun



                                        52
2009 pemerintah kembali melanjutkan kebijakan BOS dengan peningkatan dana BOS

per siswa tingkat SD sebesar Rp. 400.000/murid/tahun dan bagi siswa SMP sebesar

Rp. 575.000/murid/tahun. Di samping kebijakan BOS, pemerintah juga berupaya

menyelesaikan pengangkatan 163.565 Guru Honorer menjadi Guru Tetap (sebagai

catatan, pada kurun 2005 – 2008 telah selesai pengangkatan sebanyak 901.607 orang

guru tetap), dan pengadaan 788.400 komputer dengan biaya Rp. 2.47 triliun untuk

siswa SMP dan SMA.

c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

       Bantuan Langsung Tunai diberikan oleh pemerintah sebesar Rp.300.000 per

triwulan per kepala rumah tangga sejak tahun 2004 kepada masyarakat miskin guna

mengatasi masalah kemiskinan baik yang ada di desa maupun di kota. Kebijakan ini

berlangsung hingga saat ini. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga masih belum dapat

mengatasi masalah kemiskinan di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten

Simalungun. Dimana hal ini dikarenakan oleh pelaksanaannya yang tidak tepat

sasaran atau perhatian pemerintah kurang terhadap pelaksanaannya. Disamping itu

dana yang dianggarkan oleh pemerintah mungkin terlalu sedikit. Selain itu kebijakan

BLT tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin yang seharusnya

menerima bantuan dari pemerintah.

       Sampai dengan 5 Januari 2009 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.

12.028 triliun dan penyaluran kepada 18.759.129 RTS dari total alokasi 19.020.763

rumah tangga sasaran (RTS), sehingga daya serap Program BLT pada tahun 2008




                                        53
sebesar 98,62%. Pada tahun 2009, BLT akan diberikan lagi hanya untuk 2 (dua)

bulan yaitu Januari dan Februari.

d. Program Jamkesmas

       Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2008

mencakup anggaran sebesar Rp. 4,6 triliun, dengan jumlah kunjungan peserta

Jamkesmas rawat jalan sebanyak 24.961224 orang, kunjungan peserta Jamkesmas

rawat inap sebanyak 987.668 orang, peserta yang dirujuk dari Puskesmas ke Rumah

Sakit sebanyak 1.075.156 orang, kunjungan persalinan Jamkesmas di Rumah Sakit

sebanyak 29.720 orang, dan pasien Jamkesmas yang dirawat di UGD sebanyak

89.869 orang. Untuk memperkuat Jamkesmas, pada tahun 2009 pemerintah

meningkatkan alokasi anggaran menjadi Rp. 7,2 triliun, serta mengajak Pemerintah

Daerah untuk cost sharing menangani Jamkesmas.

2. Klaster Kedua (PNPM Mandiri)

       PNPM Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin dan meningkatkan kesempatan kerja (infrastruktur, ekonomi produktif, dan

pelatihan ketrampilan. Jumlah penerima PNPM Mandiri pada akhir Oktober 2008 di

3999 kecamatan mencakup 47.954 desa. Jumlah anggaran Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) yang sudah disalurkan sampai pertengahan November 2008

sebesar Rp. 10 triliun (72,94%) dari Rp. 13,7 triliun. Jumlah peserta aktif PNPM

Mandiri sejak awal mencapai 41,3 juta orang dengan 14,1 juta orang terlibat langsung

pada tahun 2008.




                                        54
       Pada tahun 2009, direncanakan penerima PNPM Mandiri di 6408 kecamatan

dengan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11.01 triliun.

Telah disiapkan pula tambahan Rp. 5 triliun dengan prioritas untuk masyarakat

pesisir, desa tertinggal, dan sentra-sentar yang akan banyak terdapat Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Dengan kebijakan tersebut, PNPM Mandiri tahun 2009

diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang jauh lebih besar lagi. Untuk

mendukung implementasi PNPM Mandiri, audit pelaksanaan PNPM Mandiri

dilaksanakan oleh Auditor Independen yang didukung oleh Lembaga Donor.

3. Klaster Ketiga (Kredit Usaha Rakyat)

       Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk memberikan kesempatan dan

membuka akses bantuan permodalan untuk meningkatkan kemampuan usaha

produktif masyarakat miskin dan hampir miskin, khususnya para pengusaha mikro

dan kecil.

       Pada tahun 2008, jumlah nasabah KUR (sampai dengan 30 November 2008)

sebanyak 1.566.859, nilai kredit yang direalisasikan sebesar Rp. 12.012 triliun dari

target sampai Desember 2008 sebesar Rp. 14 triliun dan mencakup 2 juta nasabah.

Pada tahun 2008, KUR telah membuka lapangan kerja untuk 4,59 juta orang.

        Pada tahun 2009, Pemerintah menambah dana jaminan KUR Rp. 2 triliun,

sehingga total jaminan menjadi Rp. 3,4 triliun. Dengan demikian, nilai kredit KUR

mencapai Rp. 34 triliun, dengan penambahan jumlah nasabah sebanyak 2 juta

nasabah, sehingga total nasabah KUR menjadi 4 juta. Pada tahun anggaran 2009,

KUR diperkirakan akan membuka lapangan kerja untuk 6 juta orang.



                                        55
4.2. Kondisi Komponen-Komponen IPM

4.2.1. Indeks Pengetahuan

          Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah

kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk dewasa, yaitu kemampuan untuk

membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Pada tahun 2007 angka melek huruf

penduduk Kabupaten Simalungun yang berusia 15 tahun ke atas telah mencapai 96,35

persen.

          Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi salah satu indikator dari

IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang

pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pada tahun 2008 rata-rata lama

sekolah penduduk dewasa (10 tahun ke atas) di Kabupaten Simalungun sebesar 8,70

tahun, yang berarti secara umum penduduk di Simalungun sudah menyelesaikan

Sekolah Dasar bahkan sudah duduk di kelas dua SLTP. Kondisi ini relatif hampir

sama dengan Sumatera Utara secara umum yang tercatat sebesar 8,67 tahun.

          Tabel 4.2. menyajikan persentase penduduk menurut jenjang pendidikan dan

jenis kelamin. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa persentase penduduk yang

menamatkan suatu jenjang pendidikan cenderung semakin mengecil sejalan dengan

semakin meningkatnya jenjang pendidikan. Persentase penduduk sepuluh tahun ke

atas yang tamat SD sebesar 25,15 persen, kemudian sedikit menurun pada jenjang

SMP 23,30 persen kemudian semakin menurun pada setiap jenjang diatasnya

berturut-turut SMU 13,55 persen, SM Kejuruan 9,68 persen, Diploma I/II 0,55

persen, Diploma III 1,01 persen, Diploma IV 2,19 persen.



                                          56
  Tabel 4.2: Persentase Penduduk 10+ Menurut Ijazah Tertinggi dan Jenis Kelamin
            diKabupaten Simalungun Tahun 2009
                  Ijazah Tertinggi            L            P           L+P
     Tidak/belum pernah sekolah              0,38         3,43         1,95
     Belum Tamat SD                         19,36        25,68        25,15
     SD/MI/Sederajad                        27,84        22,60        25,15
     SMP/MTs/Sederajad/Kejuruan             26,26        20,49        23,30
     SMU/MA/Sederajad                       13,28        13,81        13,55
     SM Kejuruan                             9,20        10,14         9,68
     Diploma I/II                            0,28         0,81         0,55
     Diploma III/Sarmud                      0,94         1,08         1,01
     Diploma IV/S1                           2,45         1,95         2,19
                      Jumlah               100,00       100,00        100,00
    Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka 2009

       Berkaitan dengan penentuan Indeks Pembangunan Manusia, seperti dijelaskan

pada bagian sebelumnya bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks

pengetahuan. Indeks pengetahuan itu sendiri terdiri dari indeks melek huruf dan

indeks rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2009 dari hasil penghitungan indeks melek

huruf di Kabupaten Simalungun tercatat sebesar 97,3 yang berarti tinggal kurang dari

3 point saja untuk mencapai kondisi ideal yaitu 100. Indeks rata-rata lama sekolahnya

pada tahun yang sama adalah sebesar 58,67 yang berarti masih jauh dari kondisi

ideal. Berdasarkan teknik penghitungan diperoleh hasil bahwa besarnya indeks

pengetahuan yang merupakan rata-rata tertimbang indeks melek huruf dan indeks

rata-rata lama sekolah adalah sebesar 85,25 dibutuhkan sekitar 15 point lagi untuk

mencapai kondisi ideal dari indeks pengetahuan. Keadaan Simalungun ini jika

dibanding dengan Sumatera Utara tentunya sudah lebih baik. Pada tahun yang sama

indeks pengetahuan di Sumatera Utara adalah sebesar 83,83.




                                          57
4.2.2. Indeks Kelangsungan Hidup

        Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek

fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk

dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indiktor utama dalam mengukur

derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir.

Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan

yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir

dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan

kesehatan sejak Pelita I antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka

harapan penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat

kesehatan masyarakat secara umum semakin meningkat.

        Pada tahun 2008, total anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Simalungun berjumlah Rp. 66.249.316.805,- yang terdiri dari Belanja

Tidak langsung Rp. 36.372.315.000,- dan Belanja langsung Rp. 29.877.001.805,-.

Untuk Belanja Tidak langsung sumber pembiayaannya dari Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Belanja langsung sumber pembiayaannya berasal dari: 1). Dana Alokasi

Umum (DAU), 2). Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 3). Dana Penyesuaian dan

otonomi Khusus. Distribusi pengalokasian anggaran menurut sumber dana dapat

dilihat pada tabel berikut :




                                        58
  Tabel 4.3.    Distribusi Pengalokasian Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
                Simalungun Menurut Sumber Dana Tahun 2008
               Jenis Belanja dan Sumber Dana                    Jumlah (Rp)
   1. Belanja Tidak Langsung                                   36.372.315.000
      a. Dana Alokasi Umum (DAU)                               36.372.315.000
   2. Belanja Langsung                                         29.877.001.805
      a) Dana Alokasi Umum (DAU)                               10.632.101.805
      b) Dana Alokasi Khusus (DAK                               9.307.000.000
      c) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus                    9.937.900.000
      Jumlah                                                   66.249.316.805
  Sumber: BPS, Profil Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2008

       Dari tabel diatas terlihat bahwa total alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan

Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2008 adalah Rp.66.249.316.805,- atau hanya

6,62% dari total belanja APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008.

Alokasi anggaran ini meningkat dibanding tahun anggaran 2007 lalu yakni sebesar

Rp. 58.984.666.390,- atau naik 12,32%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan

anggaran untuk belanja tidak langsung akibat kenaikan gaji atau adanya penambahan

PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Namun alokasi anggaran Dinas

Kesehatan ini masih jauh dari yang ditentukan dalam Rencana Strategis Depkes RI

yakni Rp. 100.000,-/Kapita/penduduk atau hasil kesepakatan seluruh Bupati/Walikota

se-Indonesia dengan Menteri Kesehatan RI Tahun 2001 yakni 10-15% dari APBD

Kabupaten/Kota.




                                         59
   Grafik 4.2. Angka Harapan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2000-2009

       70
     69.5                                                69.4
       69                                                                              68.85
     68.5                                                          68.5      68.7
                                             68.4
       68
     67.5                67.6      67.5
       67
               67.2
     66.5
       66
            2002      2003      2004      2005      2006        2007      2008      2009

                                       Angka Harapan Hidup



   Sumber: BPS, Simalungun Dalam Anmgka 2009

       Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk

Kabupaten Simalungun dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun cenderung

meningkat. Tahun 2002, AHH tercatat sebesar 67,2 tahun dan pada tahun 2003

meningkat sebesar 67,6 persen. Pada tahun 2004 turun satu poin menjadi 67,5 tahun,

dan pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 68,4 tahun. Angka Harapan Hidup

penduduk Simalungun pada tahun 2006 meningkat menjadi 69,4 tahun, sedangkan

tahun 2007 menurun menjadi 68,5 Angka harapan hidup merupakan komponen

utama dalam membentuk indeks kelangsungan hidup. Pada tahun 2009 indeks

kelangsungan hidup penduduk Simalungun tercatat 68.85 sedangkan penduduk

Sumatera Utara pada tahun yang sama telah mencapai 73,67.




                                                    60
4.2.3. Indeks Daya Beli

         Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini

dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan

Pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan

pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai

kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan

pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah

masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga

dimasing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah

belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena

tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran perkapita ini

terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Grafik 4.3. Rata-rata pengeluaran terkoreksi 2002-2008 (ribu rupiah)
   640
                                                                                                                             2   8            5   9
   630                                                                                                          4         8.               8.
                                                                                               3            9
   620                                                                 0.
                                                                          5
                                                                                        1.
                                                                                           5             3.            62               62
                                                         2          62               62               62
                                        6             2.
   610                               8.            61
   600                            60                                                                                                                  Daya Beli
   590
                       2
   580              2.
                 58
   570
   560
   550
          2002             2003             2004             2005             2006             2007             2008             2009



Sumber: BPS, Statistik Sumatera Utara (berbagai terbitan)

         Akibat krisis yang terjadi pada tahun 1998 diyakini meningkatkan penduduk

miskin dan tentunya menurunkan daya beli penduduk. Namun dari hasil




                                                                          61
penghitungan ternyata tingkat daya beli penduduk Kabupaten Simalungun pada tahun

1999 masih lebih tinggi dibanding tahun 1996. Pada tahun 1996 tingkat daya belinya

adalah 555,9 ribu rupiah meningkat menjadi 566,9 rupiah pada tahun 1999. Pada

tahun 2001 tingkat daya beli penduduk Kabupaten Simalungun meningkat kembali

dibanding tahun 1999 yaitu sebesar 638.4 ribu. Pada tahun 2002 daya beli penduduk

Kabupaten Simalungun kembali menurun, diperkirakan sebesar 582 ribu rupiah,

kemudian meningkat pada tahun 2003 menjadi 608 ribu rupiah, dan semakin

meningkat pada tahun 2009 menjadi 628,68 ribu rupiah.

4.3. Status Pembangunan Manusia

       Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi

tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah kedalam tiga

golongan yaitu:

1) Rendah dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kurang dari 50.

2) Sedang atau menengah dengan nilai Indek Pembangunan Manusia berada

   diantara 50 sampai 80.

3) Tinggi dengan nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah 80 keatas.

       Untuk melihat perkembangan IPM daerah kabupaten/kota, tingkatan status

Pembangunan Manusia dikelompokkan atas 4 kriteria, dimana status menengah

dipecah menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Jika status

pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah, hal ini berarti kinerja

pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk

mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih



                                       62
berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu

ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal

ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka

perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga

memiliki produktivitas yang tinggi.

Grafik 4.3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simalungun Tahun 2002-2009


   74
   73                                                                                                                     .13
                                                                                                               .4      73
   72                                                                                           .1          72
                                                                                 .7          72
                                                                .3            71
   71                                                        71
                                                 .5
   70                                         70
   69                             .9
                   .2          68
   68           68
   67
   66
   65
         2002           2003           2004           2005             2006           2007           2008           2009

                                                                 IPM

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka (berbagai terbitan)


        Pada Tahun 2002 IPM Simalungun adalah sebesar 68,2 berada pada status

menengah atas dan tahun 2003 meningkat menjadi 68,9, kemudian pada tahun 2004

meningkat lagi menjadi 70,5 juga dengan status kategori menengah atas, kemudian

pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 71,7 atau naik 0,8 poin (status menengah

keatas). Kemudian semakin meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi sebesar 73,1.

Hal ini menunjukkan betapa masyarakat Kabupaten Simalungun dari tahun 2002

hingga tahun 2009 sudah lebih produktif . Tetapi angka ini masih berada pada kriteria

menengah, berarti masih harus lebih ditingkatkan untuk pembangunan manusianya




                                                         63
agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal

pembangunan Kabupaten Simalungun dan bukan menjadi beban pembangunan.



Tabel 4.3: Status Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun 2002 – 2009

                                                   Simalungun
          Tahun
                                            IPM                    Status
           2002                             68,2                Menengah atas
           2003                             68,9                Menengah atas
           2004                             70,5                Menengah atas
           2005                             71,3                Menengah atas
           2006                             71,7                Menengah atas
           2007                             72,1                Menengah atas
           2008                             72,4                Menengah atas
           2009                             73,3                Menengah atas
Sumber:BPS Sumatera Utara (berbagai terbitan)


4.4. Hubungan IPM Dan Pembangunan Ekonomi

       Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dapat ditetapkan sebagai salah satu

ukuran utama yang akan dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang

akan datang. Hal ini akan merupakan langkah penting karena IPM merupakan salah

satu faktor yang menduduki salah satu posisi penting dalam pelaksanaan manajemen

pembangunan daerah. Oleh karena pelaksanaan pembangunan (arti luas), juga

meliputi unsur pemantauan, dan evaluasi maka fungsi IPM dan indikator

pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya pembangunan

yang terarah.

       Sebaiknya daerah yang telah memiliki PDRB yang sudah relatif baik fungsi

pembangunan adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya tetap




                                            64
kondusif bagi kenaikan IPM yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan

pertumbuhan yang merata secara sektoral dan terhadap penciptaan lapangan kerja

sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

4.4.1. IPM dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

       Dalam GBHN pembangunan menganut konsep manusia Indonesia seutuhnya.

Konsep manusia Indonesia seutuhnya menghendaki peningkatan kualitas penduduk

baik secara fisik, mental maupun spiritual. Secara eksplisit mungkin dapat

diterjemahkan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu harus menitikberatkan

pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang seiring dengan pertumbuhan

ekonomi. Pembangunan ekonomi atau khususnya pertumbuhan ekonomi mempunyai

hubungan yang timbal balik dengan pembangunan manusia. Artinya pembangunan

ekonomi yang mantap menjadi prasyarat untuk melaksanakan pembangunan manusia.

Suatu wilayah akan sangat sulit melaksanakan pembangunan manusia jika dalam

kondisi perekonomian tidak menentu (labil), seperti yang terjadi di Indonesia pada

saat krisis ekonomi. Demikian pula secara tidak langsung pembangunan manusia ini

juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia menempatkan

manusia itu sendiri sebagai input, dimana nantinya dihasilkan suatu produk berupa

sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi. Kuatnya

hubungan timbal balik tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kelembagaan

pemerintah karena keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik.

Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai tempat lahirnya kebijakan pembangunan




                                        65
termasuk pembangunan manusia dituntut sangat barperan terhadap berhasil tidaknya

pembangunan daerahnya.

       Hubungan laju pertumbuhan ekonomi (yang dihitung dari PDRB atas dasar

harga konstan) dan pembangunan manusia adalah tidak selalu sama-sama mengalami

kenaikan. Ini terlihat pada daerah kabupaten/kota yang memiliki peringkat tinggi

menurut IPM belum tentu menempati peringkat yang tinggi juga menurut PDRB.

Walaupun kenaikan PDRB tidak selalu diikuti dengan kenaikan IPM, tetapi ada

kecendrungan kenaikan IPM akan diikuti oleh peningkatan PDRB karena di

asumsikan manusia yang berkualitas memungkinkan menghasilkan produktivitas

tinggi. Dan seperti itu juga keadaan di Kabupaten Simalungun dari tahun 2002 hingga

tahun 2009 bahwa kenaikan IPM sejalan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga

konstan 2000

Tabel.4.3: Perkembangan IPM dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
           Kabupaten Simalungun dan Sumatera Utara 2002-2009

                                                                 Laju Pertumbuhan
                                    IPM
                                                                    Ekonomi (%)
     Tahun
                       Kabupaten            Sumatera          Kabupaten Sumatera
                       Simalungun            Utara            Simalungun     Utara
       (1)                 (2)                 (3)                 (4)         (5)
      2002                68,2                68,9                2,48        4,07
      2003                68,9                69,8                2,62        4,48
      2004                70,5                71,4                2,72        5,74
      2005                71,3                72,0                3,11        5,48
      2006                71,7                72,4                4,76        6,20
      2007                72,1                72,9                5,31        6,90
      2008                72,4                73,2                4,69        6,39
      2009                73,1                74,2                4,67        5,07
Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka (berbagai terbitan)




                                           66
Grafik 4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Simalungun dan Sumatera Utara 2002-2009
                           8

      Ekonomi Simalungun
       Laju Pertumbuhan                                                                    6.9
                           6                                                   6.2                   6.39
                                                        5.74        5.48                   5.31
                                                                               4.76                  4.69     5.07
                                                                                                              4.67
              (%)                             4.48
                           4      4.07
                                                        2.72        3.11
                                  2 .4 8      2.62
                           2

                           0
                               2002        2003      2004      2005        2006        2007       2008      2009
                                                                    Tahun

                                  Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumut            Laju Pertumbuhan Ekonomi Simalungun



4.4.2 IPM dan Pendapatan Perkapita

         Hubungan                timbal       balik,    walaupun           tidak      bersifat    otomatis,        antara

pembangunan manusia dan pertumbuhan terlihat pada Tabel 4.5 yang mengkaitkan

secara visual antara IPM dengan PDRB per kapita. Pada tabel tersebut terlihat bahwa

hubungannya mengikuti suatu pola yang secara sederhana dapat diartikan sebagai

berikut: bagi kabupaten/kota yang memiliki PDBR per kapita rendah akan berusaha

meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan kenaikan angka tersebut cenderung

akan diikuti oleh kenaikan IPM secara cepat. Tetapi bagi kabupaten/kota yang

memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi maka tidak selalu kenaikan PDRB per

kapita yang tinggi tersebut akan diikuti oleh kenaikan IPM yang tinggi juga. Karena

jika kenaikan PDRB tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang mendukung

peningkatan kualitas manusia maka kenaikan PDRB tersebut tidak akan

menghasilkan perubahan pembangunan manusia.




                                                               67
       Implikasi dari pola hubungan tersebut adalah bahwa bagi kabupaten/kota yang

memiliki PDRB per kapita rendah maka tantangan untuk meningkatkan IPM secara

efektif harus dilakukan melalui upaya peningkatan PDRB per kapita. Sebaliknya bagi

kabupaten/kota yang sudah memiliki PDRB per kapita yang sudah relatif tinggi,

maka tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan

ekonominya kondusif bagi kenaikan IPM, yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan

pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan

kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja (angkatan kerja) dan

mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi

kebutuhanya seperti : sekolah, kesehatan, kehidupaan yang layak dan lain-lain.

       Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia seperti terlihat

pada tabel 4.5 adalah hubungan IPM dengan PDRB perkapita masing-masing

mengalami peningkatan. Walaupun kenaikan PDRB tidak selalu diikuti dengan

kenaikan IPM, tetapi ada kecendrungan kenaikan IPM akan diikuti oleh peningkatan

PDRB karena di asumsikan manusia yang berkualitas memungkinkan menghasilkan

produktivitas tinggi. Dan seperti itu juga keadaan di Kabupaten Simalungun dari

tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 bahwa kenaikan IPM sejalan dengan kenaikan

PDRB perkapita, walaupun dalam hal ini nilai IPM dan PDRB perkapita sama-sama

mengalami kenaikan namun tidak selamanya berarti bahwa PDRB perkapita yang

tinggi menjamin akan diikuti oleh nilai IPM yang tinggi juga atau dengan kata lain

PDRB perkapita dan IPM tidak dapat dipertukarkan.




                                         68
Tabel 4.5: Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Simalungun dan Sumatera
           Utara 2002 – 2009 (ribuan rupiah)

                                                    PDRB perkapita (Jutaan
                             IPM
                                                             rupiah)
    Tahun
                 Kabupaten        Sumatera        Kabupaten         Sumatera
                 Simalungun        Utara          Simalungun          Utara
      (1)            (2)             (3)               (4)              (5)
     2002           68,2            68.9            4.977,65         6.385.069
     2003           68,9            69,8            5.097,27         6.609.292
     2004           70,5            71,4            5.177,50         6.873.420
     2005           71,3            72,0            5.292,45         7.130.697
     2006           71,7            72,4            5.416,44         7.383.039
     2007           72,1            72,9            5.699,14         7.775.393
     2008           72,4            73,2            5.916,11         8.140.606
     2009           73,1              -             6.020.25         8.780.920
Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka (berbagai terbitan)




                                          69
                                        BAB V

                           KESIMPULAN DAN SARAN



5.1. Kesimpulan

        Berdasarkan hasil analisa data sekunder ditarik beberapa kesimpulan di bawah

ini:

  1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun tergolong cukup tinggi namun

       sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di

       Kabupaten Simalungun yaitu sekitar 163,1 ribu jiwa atau (18,87%) kemudian

       pada tahun 2004 turun menjadi 146,3 ribu jiwa atau (17,94%). Pada tahun 2006

       jumlah penduduk miskin kembali meningkat yaitu menjadi 163,11 (19,39%)

       atau kembali lagi seperti pada kondisi tahun 2002 kemudian mengalami

       penurunan menjadi 120,4 jiwa (11,64%) pada tahun 2009.

  2. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah belum

       menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentase

       penduduk miskin dari tahun ke tahun yang cukup tinggi, serta masih minimnya

       masyarakat yang terkena sasaran program bantuan pemerintah yang bertujuan

       mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Simalungun. Hal itu dibuktikan pada

       tahun 2008 di Simalungun masih tercatat sebanyak 62.409 RTS (Rumah Tangga

       Sasaran) sebagai sasaran PNPM.




                                         70
 3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pembangunan

     Ekonomi di Kabupaten Simalungun adalah sejalan dengan kenaikan PDRB.

     Kenaikan PDRB ataupun laju pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan

     kenaikan IPM, tetapi ada kecenderungan kenaikan IPM akan diikuti oleh

     peningkatan   PDRB          karena   diasumsikan         manusia   yang     berkualitas

     memungkinkan menghasilkan produktivitas tinggi. Dan seperti itu juga keadaan

     di Kabupaten Simalungun dari tahun 2002 hingga tahun 2008 bahwa kenaikan

     IPM sejalan dengan kenaikan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar

     harga konstan 2000.

5.2. Saran

   1. Mendorong masyarakat untuk berwirausaha, terutama kalangan petani dan

      buruh    tani.     Mereka      harus        didorong     dan   diberikan    semacam

      pelatihan/pendidikan untuk berwirausaha. Tidak ada negara yang berdaya,

      negara yang maju, tanpa wirausaha dari masyarakatnya. Wirausaha berbasis

      pertanian dan wirausaha berbasis ekonomi kreatif harus digalakkan demi

      terciptanya masyarakat yang mandiri.

   2. Program pemberdayaan masyarakat harus dijalankan secara kesinambungan

      dengan evalusi dan monitoring yang baik. Kontrol kebijakan jangan hanya

      melaporkan       baiknya    saja,   akan     tetapi    keburukan/kekurangan    dalam

      implementasi kebijakan yang sebetulnya lebih dominan harus menjadi bahan

      kajian, bahan koreksi, dan menjadi bahan referensi untuk menuju kepada

      kondisi yang lebih baik.



                                             71

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1079
posted:5/24/2011
language:Indonesian
pages:71