SMA file

Document Sample
SMA file Powered By Docstoc
					                                BAB 1
                        IKHTISAR KEMARITIMAN

      Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dua pertiga wilayahya
terdiri atas lautan dan kaya akan sumberdaya alam laut. Kita sering melihat atau
mendengar istilah kelautan, kemaritiman dan bahari. Ada yang menganggap bahwa
istilah kemaritiman, kelautan dan bahari mempunyai arti yang sama, tetapi sementara
ada pendapat bahwa pengertian kelautan mempunyai arti yang lebih luas daripada
pengertian kemaritiman dan bahari, sehingga masyarakat masih banyak yang belum
memahami tentang kelautan, kemaritiman dan bahari itu sendiri. Untuk mengetahui
lebih lanjut tentang perbedaan pengertian kemaritiman, kelautan dan bahari dapat
diuraikan di bawah ini:

1.1 Pengertian Kemaritiman
     Istilah maritim berasal bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi,
maritim atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power yaitu
negara maritim atau negara samudera. Pemahaman maritim merupakan segala
aktivitas pelayaran dan perniagaan/perdagangan yang berhubungan dengan kelautan
atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah
berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut.
     Pengertian kemaritiman menurut kamus menunjukkan kegiatan di laut yang
berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut yang
menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan
kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkupnya, karena ber-
kenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Sedangkan pengertian lain dari
kemaritiman yang berdasarkan pada termonologi adalah mencakup ruang/wilayah
permukaan laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada
daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalulintas pelayaran dan jasa-jasa kelautan.

1.2 Pengertian Kelautan
    Laut merupakan kumpulan air asin yang luas di permukaan bumi memisahkan
pulau dengan pulau, benua dengan benua, misalnya Laut Jawa, dan Laut Merah
sedangkan lautan merupakan laut yang luas sekali, seperti Lautan Atlantik dan
Lautan Pasifik. Lautan ini berarti menunjuk kata Ocean dalam bahasa Inggris,
seperti Pacific Ocean atau Atlantic Ocean, yang sering dikemukakan sebagai
Samudera Pasifik atau Samudera Atlantik, dengan demikian berarti kata Samudera
sama dengan Lautan. Pengertian laut ini sama dengan pengertian laut menurut

                                                                                           1
kamus lain, yaitu bahwa laut merupakan kumpulan air asin yang satu sama lain
berkaitan. Dilihat dari aspek wilayah kedaulatan negara (yuridis), laut dapat di
jadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dan sebagai penghubung antara pulau-
pulau yang tersebar di perairan Indonesia. Dalam Konvensi Hukum Laut
Internasional (UNCLOS) 1982, tidak memberikan definisi tentang laut atau ‘sea’
secara jelas, tetapi memberikan pengertian yang sangat luas, yaitu seperti sea-bed
and subsoil, collisions at sea ‘ocean’ (misalnya Ocean floor, ocean space,
oceanography, oceanology), marine (misalnya marine activities, marine scientific
research, marine environment, marine life, marine mammals, marine
transmissions), maritime (misalnya maritime casualty, maritime traffic), Coast
(misalnya coastal states, opposite or adjacent coasts).




                          Terminologi Kelautan dan Maritim


      Gambaran uraian diatas menjelaskan tentang kelautan termasuk mencakup
istilah kemaritiman. Istilah kelautan dipakai karena istilah ini lebih luas dan bersifat
publik dari pada sekedar menggunakan istilah kemaritiman, sehingga pengertian
kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan laut. Secara terminologi
pengertian kelautan adalah mencakup aspek yang sangat luas yaitu termasuk
ruang/wilayah udara di atas permukaan air laut, pelagik (dari permukaan sampai
200 m kolom air), mesopelagik (pelagik sampai kedalaman 500 m), abisal
(kedalaman 500 – 700 m), hingga mencapai dasar laut (under the sea) yang dikenal
landas kontinen.




2
1.3 Pengertian Bahari
     Menurut kamus bahasa Indonesia kata Bahari berarti dahulu kala, kuno, tua
sekali, (contoh: zaman bahari = zaman dahulu), indah, elok sekali, mengenai laut,
bahari, atau yang dilindungi, misalnya raja bahari berarti raja yang dilindungi
(oleh dewa – dewa). Sedangkan Kebaharian adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan laut, dan kelautan. Orang yang bekerja di laut atau pelayaran,
disebut pelaut. Kamus ini menerangkan bahwa salah satu maksud dari kata bahari
adalah laut, sehingga kalau orang mengatakan wisata bahari berarti wisata laut
atau wisata yang berhubungan dengan laut atau wisata dengan objeknya laut.
     Berdasarkan pada pengertian di atas, maka pengertian bahari lebih sempit
jika dibandingkan dengan pengertian kemaritiman dan kelautan, karena arti dari
bahari itu sendiri lebih cenderung pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya
laut, misalnya bangsa Indonesia dikenal memiliki budaya bahari yang kuat dan
dikenal nenek moyangku seorang pelaut.




                                                                               3
                     BAB 2
       PERKEMBANGAN KEMARITIMAN INDONESIA


2.1 Awal Migrasi Di Nusantara
      “Perahu Cina ke Indragiri. Anaklah Riau jadi nahkoda”. Itulah sepenggal
kalimat dalam lagu dendang Melayu yang dulu sering didendangkan anak-anak
Melayu tetapi sekarang hanya terdengar sayup-sayup sampai. Dendang Melayu
dengan syairnya yang kebanyakan bernuansa laut, mengindikasikan bahwa bangsa
Melayu adalah bangsa pelaut. Sebagai bangsa pelaut mereka banyak menjelajahi
pulau-pulau di Nusantara. Di kawasan barat dan timur Nusantara mereka tinggal
di daerah pesisir dan di muara-muara sungai. Dapat dikatakan bahwa merekalah
penguasa laut sekurang-kurangnya laut di belahan barat Nusantara.
      Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, bahasa, dan
budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut,
namun dengan pendekatan sejarah maritim pemisahan itu tidak pernah ada, karena
seluruh perairan laut yang ada di Nusantara adalah sebagai pemersatu yang
mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah itu.
      Di negara yang disebut Indonesia itu berdiam sebuah bangsa besar yang
mendiami wilayah dan negara kepulauan, bangsa yang heterogen dimana ada dua
kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir
dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Kedua kelompok
masyarakat ini, sadar atau tidak sadar bahwa mereka hidup dalam sebuah keter-
gantungan akan laut. Semuanya itu kembali pada konsep hidup dan kesadaran
ruang hidup yang berasal dari heterogenitas. Kemudian dalam sejarahnya, ada
juga tercatat antagonis hasrat untuk saling mengendalikan dari kedua kelompok
besar itu sendiri. Kelompok yang tinggal di darat berusaha untuk mengendalikan
pesisir dengan segala upaya untuk mendapatkan hasil dari laut, dan juga sebaliknya.
      Sepanjang sejarah, Zona Wallace tidak pernah bergabung dengan Paparan
Sunda maupun Paparan Sahul, dan selalu dikelilingi oleh lautan dalam. Karena itu,
kawasan ini sering dianggap sebagai “penghalang” persebaran manusia purba.
Namun hasil penelitian arkeologis di Zona Wallace menunjukan kawasan ini
ternyata telah dihuni oleh manusia purba sejak sekitar 800.000 tahun yang lalu,
sebagaimana dibuktikan dengan temuan alat-alat batu purba bersama-sama dengan
fosil gajah purba, Stegodon kerdil di Flores. Temuan ini sekaligus memastikan bahwa
pada kala itu manusia purba Homo erectus telah mampu merakit bambu menjadi
perahu sederhana untuk menyeberanginya. Para ahli yakin, inilah budaya pelayaran
yang paling awal di dunia.

4
      Kegiatan pelayaran laut di kepulauan Indonesia rupanya semakin meningkat
dengan kedatangan manusia Homo sapiens, sekitar 75.000 tahun lalu. Secara fisik,
manusia Homo sapiens jauh lebih maju dari Homo erectus dan sudah seperti
manusia sekarang. Meskipun budayanya belum begitu berkembang, tetapi mereka
ternyata sudah tersebar lebih luas di Nusantara. Bukti-bukti arkeologis, menunjuk-
kan Homo sapiens telah mampu menyeberangi lautan luas dari Pulau Timor ke
Benua Australia yang berjarak 90 km, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu. Mereka
menjadi perintis penghuni benua yang secara ekologis berbeda dengan daratan
Asia. Dengan beradaptasi pada lingkungan pantai, mereka terus bermigrasi
sepanjang pantai hingga mencapai Semenanjung Huon di Papua New Guinea
sekitar 40.000 tahun yang lalu. Pada saat yang bersamaan, Homo sapiens yang
tinggal di pesisir timur Kalimantan mulai berlayar menyeberangi Selat Makassar
untuk menghuni Sulawesi Selatan dan keturunan mereka terus berimigrasi ke
utara hingga mencapai pulau-pulau kecil di Kepulauan Talaud sekitar 30.000 tahun
yang lalu. Sementara itu, dari sekitar daerah Kepala Burung di Papua Barat, pada
sekitar 30.000 tahun yang lalu, juga manusia mulai menjelajahi Kepulauan Maluku
Utara. Gua Golo di Pulau Gebe menyimpan bukti-bukti kehidupan manusia tertua
di daerah ini sejak sekitar 32.000 tahun lalu. Persebaran manusia kepulau-pulau
itu tidak akan mungkin dapat dilakukan apabila teknologi pelayaran yang dikuasai
manusia pada saat itu tidak cukup handal. Karena itu hampir dapat dipastikan
penghuni kepulauan Indonesia telah mengembangkan penyeberangan laut sehingga
dapat menghuni pulau-pulau terpencil. Hingga kini belum dapat diketahui teknologi
menyeberangi laut seperti apa yang telah berkembang pada kala itu.
      Tanda-tanda menyeberangi pulau yang lebih teratur baru mulai tampak sekitar
10.000 tahun yang lalu. Di beberapa pulau di Maluku Utara terdapat bukti bahwa
wallaby, sejenis kanguru yang hanya terdapat di Paparan Sahul, telah dibawa orang
dari Irian ke pulau-pulau tersebut. Kemungkinan binatang ini dibawa orang dari
Irian ke pulau-pulau tersebut sebagai bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan
protein hewani, karena terbatasnya hewan yang hidup di pulau-pulau tersebut. Hal
ini menunjukan interaksi yang cukup intensif antara kepulauan Maluku dan Irian.
      Naiknya permukaan air yang relatif cukup cepat dari sekitar 150 meter di
bawah muka air laut pada sekitar 20.000 tahun lalu diduga menjadi salah satu
faktor yang mendorong penghuni kepulauan Nusantara untuk mengembangkan
teknologi penyeberangan laut yang lebih baik. Daratan rendah dan luas di Paparan
Sunda secara bertahap mulai tergenang dan pulau-pulau besar seperti Kalimantan,
Sumatera, dan Jawa mulai terpisah. Karena itu, komunikasi di antar para penghuni
kawasan itu tidak lagi dapat hanya mengandalkan hubungan darat. Sarana
komunikasi dan transportasi air mulai dikembangkan untuk menjaga kesinambungan
hubungan antar komunitas. Pemecahan yang logis dari kebutuhan ini adalah

                                                                                5
jaringan pelayaran. Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa peradaban
bahari yang maju justru berkembang pertama kali di Paparan Sunda. Stephen
Oppenheimer, misalnya, membayangkan ketika Paparan Sunda mulai digenangi
oleh air laut, sebagian para petani yang tinggal di daratan ini mulai mengembangkan
teknologi pelayaran. Ketika air laut semakin mendesak mereka berpindah dan
menyebarluas keberbagai penjuru dunia. Bahkan, ia menyatakan bahwa munculnya
peradaban dunia didorong oleh para migran dari Paparan Sunda, seperti Mesopotamia,
India, Tiongkok, dan Pasifik, para pendatang dari Paparan Sunda telah mendorong
perkembangan budaya setempat sehingga muncul peradaban tinggi di tempat-
tempat tersebut. Sayang sekali bukti-bukti perkembangan teknologi pelayaran
ketika itu belum dapat diperoleh. Pendapat Oppenheimer pun masih lebih banyak
berupa hipotesis yang belum didukung oleh data yang akurat, hal ini disebabkan
karena banyak situs arkeologis yang dihuni ketika itu kini berada di bawah laut.
     Gambaran yang lebih jelas tentang budaya bahari bangsa Indonesia mulai
muncul bersamaan dengan persebaran penutur bahasa Austronesia ke kepulauan
Indonesia dan Pasifik. Persebaran ini terjadi sejak sekitar 45000 tahun yang lalu
dan dianggap sebagai peristiwa fenomenal di dunia. Para penutur rumpun bahasa
Austronesia ini berjumlah lebih dari 350 juta orang dan tersebar dari Madagaskar
di barat hingga Easter Island di timur, dan dari Taiwan dan Mikronesia di utara hingga
di ujung selatan New Zealand. Sejauh ini, teori yang paling mendapat dukungan
untuk menjelaskan persebaran ini adalah teori”Out of Taiwan”. Dengan didasari
oleh data Arkeologi maupun linguistik, teori ini menyatakan bahwa nenek moyang
para penutur bahasa Austronesia berasal dari Taiwan atau Formosa dan New Zealand
menjadi pulau tak berpenghuni yang paling akhir di kolonisasi oleh para penutur
Austronesia, sekitar 800 tahun yang lalu. Dengan kata lain, proses persebaran
kolonisasi oleh para penutur Austronesia sehingga menghuni lebih dari separuh
belahan bumi ini terjadi hanya kurang dari 3500 tahun jika dibandingkan persebaran
penutur bahasa lainnya, persebaran ini sangat cepat. Hal ini disebabkan karena per-
sebaran penutur bahasa Austronesia didukung oleh budaya bahari yang sangat unggul.

2.2 Jaringan Perdagangan di Nusantara Abad ke-7 – 16
      Berdasarkan bukti arkeologi mengenai peristiwa sejarah, antara lain diperoleh
dari sisa runtuhan perahu yang tetap “terpelihara” dalam lingkungan kerja arkeologi
maritim. Sebagai contoh, ekskavasi atas situs runtuhan perahu yang berukuran
cukup besar dengan panjang sekitar 34,5 meter dan lebar diperkirakan 11 meter
yang di duga berasal dari abad ke-13, di sebelah timur Quanzhou di wilayah
provinsi Fujian, Tiongkok, memperlihatkan bahwa kargo perahu adalah memuat
barang dagangan yang di bawa dari Asia Tenggara, berupa kayu gaharu, kayu
cendana, kemenyan, lada, pinang dan sirih.

6
     Contoh lain pada tahun 1993 penduduk kampung Kedung pulau Jawa di dekat
Situs Leran, Gresik menemukan sisa reruntuhan perahu pada kedalaman sekitar
2,5 meter. Di dalam badan perahu yang dibangun dengan teknologi pasak, artinya
tanpa paku sepotongpun, itu masih dijumpai sisa muatannya, antara lain kemiri
dan keluak/pucung. Tempat ditemukan runtuhan perahu itu, di bagian barat Kampung,
selama ini disebut pangkalan, yang memiliki arti tempat berlabu atau menambatkan
perahu.Gambaran tentang jumlah objek arkeologi maritim yang dapat dimanfaat-
kan sebagai bukti peristiwa masa lalu menjadi semakin besar mengingat begitu
banyak perahu samudera yang tenggelam pada abad-abad ketika european fleets
of sailing ships membangun perdagangan dan kekuatan di Timur. Sejauh ini baru
ditemukan sekitar dua lusinan runtuhan kapal pada situs-situs yang tersebar di
dua samudera dan pada pantai dari tiga benua. Padahal, catatan Vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) selama 50 tahun, sejak 1603 hingga 1653 terjadi
hilangnya tidak kurang 100 dari 788 kapal yang berlayar ke atau dari Hindia Belanda.
Angka itu termasuk 56 kapal di negara kepulauan Indonesia, Tiongkok, Jepang India,
serta di beberapa tempat lain di timur. Jumlah tersebut terbatas hanya pada kapal-
kapal armada Belanda. Logikanya, jumlah itu tentu akan bertambah bila dikumpul-
kan pula catatan bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa orang-orang Spanyol,
Portugis, Inggris, Tiongkok, serta bangsa/suku bangsa di seputar “Laut Tengah asia
Tenggara” (Laut Tiongkok Selatan), selama berabad-abad juga ikut meramaikan
lalu lintas pelayaran dan perdagangan Nusantara. Berbagai peristiwa yang me-
warnai aktivitas masa itu, yang diakibatkan keganasan alam maupun keterbatasan
teknologi pelayaran yang digunakan, tentu menambah angka hilangnya perahu-
perahu yang kelak menjadi objek penelitian arkeologi maritim.
     Memang banyak peninggalan yang layak di jadikan objek penelitian, namun
disadari bahwa masih sedikit sumbangan yang dapat diberikan mengingat bilangan
kegiatan arkeologi maritim sendiri masih jauh tertinggal dibandingkan dengan
aktivitas arkeologi lainnya. Walaupun demikian tetap harus diakui bahwa arkeologi
maritim telah memberikan kontribusi tentang sejarah dan arkeologi Asia Tenggara.

2. 3 Kejayaan Maritim Indonesia
     Pada jaman Hindu-Budha mulai menyebarkan kebudayaannya di kepulauan
Nusantara, kerajaan-kerajaan dinusantarapun melakukan kegiatan maritim aktif,
baik intra insular ataupun ekstra insular, hingga ke India dan Cina. Kepulauan
Nusantara waktu itu merupakan wilayah yang kaya dengan komoditas perdagangan,
dan geoposisi wilayah nusantara merupakan posisi silang dimana terdapat jaringan
komunikasi dan transportasi maritim (misalnya rute Cina -Taruma -India), ditandai
dengan ditemukannya artefak Cina dan India di Situs Batu Jaya Karawang. Salah
satu kerajaan Budha yang berada di kepulauan nusantara yaitu Kerajaan Sriwijaya

                                                                                  7
berjaya berdasarkan visi kemaritimannya yang menguasai jaringan transportasi
dagang, jaringan komoditas dan jaringan pelabuhan terutama di sekitar Selat
Malaka. Selain itu pemerintahan maritimnya kuat dan efektif serta tercatat sebagai
pemerintahan dengan kekuatan laut yang diperhitungkan.
      Kebesaran Kerajaan Sriwijaya itu dibuktikan dengan berbagai penemuan
prasasti diantaranya adalah Kedukan Bukit (605 C/683 M) di Palembang, Prasasti
Talang Tuwo (606 C/684 M) di sebelah barat Palembang, Prasasti Kota Kapur
(608 C/686 M) di bagian barat Pulau Bangka, Prasasti-prasasti Siddhayatra di
daerah Palembang, Prasasti Telaga Batu (605 C/683 M) di Palembang. Selain itu
ada Prasasti Karang Birahi di Jambi, Prasasti Ligor (679 C/775 M) di Tanah Genting
Kra, yang melengkapi penemuan bukti-bukti peninggalan sejarah bangsa pada
masa lampau. Penemuan berbagai bukti sejarah keberadaan Sejarah Sriwijaya ini
sangat penting untuk mengetahui perjalanan panjang dan mata rantai sejarah
Nusantara khususnya mengenai kemaritiman.
      Di pulau Jawa terdapat kerajaan Hindu Majapahit yang mencapai puncak
kejayaannya pun berdasarkan visi maritimnya. Wilayah kekuasaannya merupakan
sebaran kerajaan bawahan yang memiliki pelabuhan dan komoditas dagang vital
terutama beras. Kapal-kapal dan pelaut-pelaut Jawa tercatat dalam kronik-kronik
di mancanegara (Sukodaya-Thailand dan Pegu-Myanmar) sebagai manifestasi
kejayaan negara maritim Majapahit yang juga menjadi pusat budaya dan peradaban
di Nusantara. Selain itu kekuatan maritimnya merupakan modal dasar untuk
melakukan kolonisasi, ekspansi dan penetrasi budaya di zaman tersebut.
      Hal ini terlihat ketika seorang putera bangsa yang bernama Mahapatih Gadjah
Mada ingin menyatukan kerajaan-kerajaan kecil Nusantara di bawah koordinasi
Kerajaan Majapahit. Tidak dapat dikatakan apakah Mahapatih Gadjah Mada
berwawasan maritim atau tidak, tetapi apa yang telah dilakukan oleh orang besar
tersebut merupakan sikap yang benar dalam konteks kebijakan Kerajaan Majapahit
dalam wilayah perairan Nusantara baik di pulau Sumatera maupun di pulau
Kalimantan. Wawasan ini tentu saja memiliki implikasi yang menyangkut strategi
dan kebijakan kerajaan tersebut dalam pengelolaan serta pemanfaatan laut utama-
nya dalam masalah transportasi serta pertahanan wilayah Majapahit sebagai pusat
kerajaan yang harus mampu mengkordinasi negeri kekuasaannya serta melindungi
diri dari serangan musuh. Sistem transportasi perhubungan laut Majapahit konon
diambil alih oleh Pemerintahan Hindia Belanda ketika berkuasa di wilayah
Nusantara. Melihat kepada kondisi ‘maritim’ Majapahit serta potensi laut yang
luar biasa selain sebagai sarana perhubungan, maka orientasi masyarakat Nusantara
secara total dialihkan menjadi masyarakat darat dan dipekerjakan sebagai tenaga
paksa dan kerja rodi. Dengan demikian, semangat kebaharian masyarakat
Nusantara terpadamkan oleh situasi dan kondisi sosio-ekonomi serta budaya yang

8
dengan sengaja ditransformasi oleh Belanda demi kepentingan ekonomi Belanda.
Dengan langkah-langkah yang dilakukan terhadap penduduk asli Nusantara,
Pemerintah Hindia Belanda menjalankan visi kemaritimannya, yaitu dengan
menguasai wilayah perairan Nusantara dari kawasan Utara: Ternate dan Tidore,
kawasan Tengah: Makasar, kawasan Selatan Batavia dan sepanjang Pantura (pantai
Utara Pulau Jawa).
     Sementara itu, kerajaan dan kesultanan Islam pesisir utara Jawa, Demak,
Bintara, Tuban, Lasem dan Jepara melanjutkan tradisi maritim Majapahit sekaligus
menyebarkan (prolifikasi) agama Islam dan menantang keberadaan kekuatan
maritim Portugis yang mulai merajalela di Nusantara karena dorongan dinamika
lingkungan ekonomi strategis (direbutnya Konstantinopel oleh Turki Osmani yang
mengakibatkan terganggunya perdagangan komoditas rempah-rempah dan barang
mewah dari Asia). Pada masa yang sama, kerajaan Bantenpun berkembang menjadi
kekuatan maritim yang mengendalikan wilayah barat Nusantara dan mengendali-
kan perdagangan lada.
     Peran kekuatan maritim Demak digantikan oleh Mataram yang sampai abad
ke - XVII masih dapat diperhitungkan sebagai negara maritim. Perubahan visi
pemerintahan dan kekalahan dalam persaingan melawan Vereenigde Ost indische
Compagnie (VOC) membuat Mataram kemudian menjadi lemah dan bervisi darat.
     Abad ke-XVII ditandai juga dengan berjayanya kerajaan maritim Aceh yang
melanjutkan tradisi Sriwijaya menjadi kekuatan maritim yang mengendalikan alur
laut perdagangan di sekitar Selat Malaka sampai awal abad ke-XVIII sebelum
kemudian tidak lagi sanggup bersaing dengan kekuatan maritim imperialis barat
Belanda dan Inggris.
     Di kepulauan Nusantara bagian Timur, Kesultanan Makasar dan konfederasi
kerajaan etnis Bugis (Bone, Sawito, Luwu, Tanete dan lain-lain) yang berwawasan
Maritim menjadi dua kekuatan yang mengendalikan wilayah perdagangan dan
wilayah komoditas. Sifat diaspora (penyebaran) kedua kelompok etnis ini membuat
mereka hadir dimana-mana dan dapat mempertahankan budaya Maritimnya hingga
sekarang, meskipun kedua kerajaan tersebut pun tidak sanggup menghadapi
kekuatan maritim imperialis Barat (VOC maupun Belanda).
     Untuk wilayah bagian timur terdapat Kesultanan Ternate dan Tidore, yang
menguasai sumber komoditas sangat penting seperti rempah-rempah, dan me-
ngendalikan pula perdagangan dan jaringan transportasi serta komunikasi Wilayah
Timur Nusantara. Tradisi insularitas kedua kesultanan ini sangat terlihat dan
merupakan satu ciri pemahaman geostrategi ’perfect isolation’ di Kepulauan
Nusantara.



                                                                              9
2.4 Keterpurukan Kemaritiman Indonesia
     Kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim pernah mengalami keter-
purukan. Hal ini terjadi setelah masuknya VOC ke Indonesia (1602 M-1798 M).
Salah satu peristiwa bersejarah hilangnya kejayaan tersebut adalah dengan keluar-
nya perjanjian Giyanti tahun 1755 yang dilakukan oleh Belanda dengan Raja
Surakarta dan Yogyakarta. Kedua raja keturunan Mataram tersebut menyerahkan
perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah dari wilayahnya kepada Belanda.
Keputusan kedua raja yang telah dikendalikan oleh Belanda tersebut memasung
kemampuan maritim bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi proses penurunan semangat
dan jiwa maritim bangsa serta perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat
Indonesia yang semula bercirikan maritim menjadi sifat kedaratan.
     Selain itu penyebab keterpurukan negara maritim Nusantara pada umumnya
disebabkan ketidakmampuan bangsa Indonesia melawan kekuatan maritim asing
yang memiliki dan menggunakan teknologi yang canggih dan modern. Disamping
itu terjadi pula kemerosotan kualitas sumberdaya manusia akibat berubahnya
paradigma dari bangsa maritim menjadi bangsa agraris yang berorientasi daratan
(land minded). Sementara itu bangsa lain yang menganut wawasan maritim mem-
perkaya diri dan memperkuat diri dengan landasan fikir kolonialisme, imperialisme
dan exploitation de l’homme par l’homme (dominasi, eksploitasi dan pengendalian).
Sumber keterpurukan lain adalah lemahnya kepemimpinan dan kenegarawanan
para pemimpin Nusantara yang mudah terseret dalam krisis politik kratonik dan
konflik internal yang tidak habis-habisnya.
     Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dinamika lingkungan internasional pada
waktu itu yang langsung tidak langsung mempengaruhi situasi konfliktual di
kepulauan Nusantara, seperti kejayaan Turki Osmani, perang maritim antara Belanda-
Inggris-Perancis, munculnya Napoleon dan sebagainya. Keterpurukan ini hendak-
nya menjadi pelajaran bagi kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2.5 Upaya Membangun Kembali Kejayaan Kemaritiman Indonesia
     Sejak dahulu bangsa Indonesia sudah terkenal sebagai bangsa bahari, bangsa
yang berani mengarungi lautan luas, dan merupakan bangsa besar yang disegani
oleh negara-negara besar seperti India dan China yang berlayar dan berdagang
dengan menggunakan kapal sendiri sampai India dan China. Namun menjadi
kenyataan, sungguh ironis sekarang di dunia perdagangan Indonesia kalah bersaing
dengan negara Singapura. Oleh karenanya perlu selalu dibangkitkan dan diingatkan
tentang jiwa kebesaran bahari yang dahulu pernah ada dari kerajaan-kerajaan
maritim, seperti kerajaan Sriwijaya.
     Bangsa Indonesia tampaknya mulai sadar dan memandang penting bahwa
kejayaan kemaritiman perlu diraih dan ditumbuhkan kembali. Hal ini terbukti

10
dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan semenjak proklamasi
kemerdekaan hingga saat ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat
dikemukakan pada uraian di bawah ini:
a. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945
    Rakyat Indonesia yang telah menjadi satu bangsa ingin hidup dalam satu
    kesatuan kenegaraan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Ditinjau dari aspek wilayah laut, kita mengambil alih seluruh bekas wilayah
    pemerintahan Hindia Belanda yaitu seluruh pulau-pulau dengan kedaulatan
    teritorial 3 mil laut sehingga luas wilayah laut hanya 0,5 juta km2.
    Kiranya momentum dari Proklamasi Kemerdekaan merupakan moment yang
    tepat untuk kembali melihat jati diri kita sebagai bangsa maritim dan sebagai
    negara kepulauan terbesar di dunia. Sudah sesuaikah pembangunan bangsa
    yang telah kita laksanakan selama ini dengan jati diri kita sebagai bangsa
    maritim? Dalam hal ini kita perlu mengingat dan belajar pada sejarah kejayaan
    maritim Indonesia sebelumnya agar bisa tercapai suatu negara maritim yang
    kuat dan tangguh serta disegani oleh negara-negara di dunia.

b.   Undang-Undang Dasar 1945
     Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditegaskan sebagaimana tercantum
     pada UUD 1945 amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus
     tahun 2000, Pasal 25-A yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik
     Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan
     wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
     undang.” Pasal lainnya yang dapat dijadikan dasar penyusunan peraturan
     perundangan di bawahnya dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya
     kelautan di Indonesia, adalah Pasal 27, 28, 30 dan 33.
     UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan
     alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
     untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini memberikan amanat/mandat
     bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun negara maritim. Oleh
     karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk membangun sektor maritim
     bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam rangka mewujudkan
     kesejahteraan rakyat Indonesia.

c.   Deklarasi Djoeanda
     Bangsa Indonesia yang berpotensi menjadi negara dan kekuatan maritim
     terbesar, di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, telah mengeluarkan suatu
     deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Djoeanda, yang dicetuskan pada


                                                                              11
     tanggal 13 Desember 1957. Pada dasarnya Deklarasi itu memandang bahwa
     kepulauan Indonesia merupakan wilayah pulau-pulau, wilayah perairan, dan
     dasar laut di dalamnya sebagai suatu kesatuan historis, geografis, ekonomis,
     dan politis. Dengan adanya deklarasi ini, maka wilayah perairan nusantara
     yang tadinya merupakan wilayah laut lepas, kini menjadi bagian integral
     dari wilayah Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan
     Republik Indonesia. Selanjutnya Deklarasi Djoenda ini secara yuridis
     dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan
     Indonesia.
          Adapun naskah Deklarasi Djoeanda secara lengkap dapat dikemukakan
     sebagai berikut:

                    NASKAH DEKLARASI DJOEANDA
                     KABINET PERDANA MENTERI
                        REPUBLIK INDONESIA
                             JAKARTA
                     PENGUMUMAN PEMERINTAH
                            MENGENAI
            WILAYAH PERAIRAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

            Dewan menteri, dalam sidangnya pada hari Jum’at tanggal 13 Desember
      1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.
            Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri
      dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.
            Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia
      semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu
      kesatuan yang bulat.
            Penentuan batas lautan territorial seperti termaktub dalam “Territoriale
      Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” Stbl.1939 No.442 artikel 1 ayat (1)
      tidak lagi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena
      membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan
      territorialnya sendiri-sendiri.
            Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah
      menyatakan bahwa “segala perairan di sekitar, di antara dan yang
      menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan
      Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah
      bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia
      dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang
      berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-
      lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin


12
      selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan
      keselamatan negara Indonesia”.
      Penentuan batas lautan territorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis
      yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara
      Indonesia.
      Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan
      Undang-undang.
      Pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konperensi internasional
      mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Pebuari 1958
      di Jenewa.

                                                      Jakarta, 13 Desember 1957
                                                        PERDANA MENTERI
                                                                  ttd.
                                                            H. DJUANDA


d.   Konvensi Hukum Laut 1982
          Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, untuk memperoleh pengakuan
     dari dunia internasional sebagai negara kepulauan telah dilakukan perjuangan
     yang terus menerus di forum regional dan internasional, sehingga pada tahun
     1982 di Teluk Montego, Jamaika, Konverensi PBB tentang Hukum Laut
     Internasional 1982 atau disebut juga United Nation Convention on the Law
     of the Sea (UNCLOS 1982) ditandatangani oleh 119 negara pada konverensi
     tersebut, di dalamnya memuat sembilan buah pasal mengenai ketentuan
     tentang Prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam Prinsip Negara
     Kepulauan tersebut menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah,
     melainkan justru sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan
     lainnya. Prinsip-prinsip tentang fungsi laut sebagai alat pemersatu atau fungsi
     laut sebagai faktor integritas wilayah inilah yang kemudian hari menjadi
     wawasan kebangsaan negara Indonesia yang dikenal dengan wawasan nusantara.
          Pengakuan dunia internasional ini ditindaklanjuti oleh pemerintah
     Indonesia yaitu dengan diterbitkannya UU Nomor 17 tahun 1985 tentang
     Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
     Internasional 1982. Ratifikasi ini merupakan tindaklanjut dari gagasan negara
     kepulauan yang pada 28 tahun lalu dicetuskannya Deklarasi Djoeanda pada
     tanggal 13 Desember 1957. Sejak itu Indonesia mempunyai kewajiban dan
     tanggung jawab untuk melaksanakan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982,
     dengan konvensi ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan instrumen
     hukum nasional.

                                                                                   13
e.   Deklarasi Bunaken
          Sejak Deklarasi Bunaken ditandatangani oleh Presiden RI pada puncak
     kegiatan Tahun Bahari Internasional 1998 (TBI ’98) telah menegaskan bahwa
     mulai 26 September 1998, visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia
     diarahkan berorientasi ke laut. Kegiatan TBI ‘98 merupakan program
     UNESCO - PBB bahwa tahun 1998 sebagai Tahun Bahari Internasional
     sekaligus pencanangan upaya PBB dan bangsa Indonesia untuk menyadarkan
     umat manusia akan arti penting dari laut dan lingkungan kelautan sebagai
     warisan bersama umat manusia.
          Deklarasi Bunaken pada dasarnya secara tegas menyatakan 2 hal pokok yaitu
     kesadaran bangsa Indonesia akan geografik wilayahnya dan kemauan yang
     besar dari bangsa Indonesia untuk membangun kelautan. Kesadaran geografik
     merupakan kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami dan menyadari akan
     kondisi objektif wadah kepulauan Indonesia yang dua pertiga bagian wilayah-
     nya adalah laut. Kesadaran bangsa Indonesia akan geografik wilayahnya akan
     sangat penting bagi keberhasilan bangsa Indonesia dalam melaksanakan
     pembangunan kelautan yang mempunyai arti strategis dalam mengembalikan
     kondisi ekonomi Nasional.
          Adapun isi Deklarasi Bunaken secara lengkap dapat dikemukakan
     sebagai berikut:

                               DEKLARASI BUNAKEN

      Menyadari bahwa:
      1. Laut adalah karunia Tuhan yang harus kita lindungi, pelihara dan lestarikan
          lingkungannya.
      2. Laut Nusantara bersama darat dan udara diatasnya merupakan ruang dan
          wadah kesatuan dan persatuan bangsa yang harus kita bela dan pertahankan
          keutuhannya.
      3. Laut yang mengandung kekayaan alam beraneka ragam merupakan potensi
          yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan seluruh
          masyarakat Indonesia.
      4. Laut adalah peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan,
          kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia.
      Maka dengan ini, atas nama seluruh bangsa Indonesia, saya menyatakan bahwa:
      1. Mulai saat ini Visi Pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus
          juga berorientasi kelaut.




14
      2.   Semua jajaran pemerintah dan masyrakat hendaknya juga memberikan
           perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi
           kelautan Indonesia.

                                                    Bunaken, 26 September 1998
                                                    Presiden Republik Indonesia,
                                                                ttd.
                                                     Bacharuddin Jusuf Habibie


f.   Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999
     Pada masa pemerintahan orde baru, sebagai landasan dalam pembangunan
     Indonesia berpedoman kepada amanat GBHN. Pada GBHN tahun 1973
     sampai tahun 1998 pembangunan di bidang kelautan kurang memperoleh
     perhatian dari pemerintah, sehingga pembangunan kelautan masih jauh ter-
     tinggal dibandingkan dengan pembangunan di sektor lain. Namun seiring
     dengan reformasi pembangunan, sektor kelautan telah mulai mendapatkan
     perhatian dari pemerintah sebagaimana diamanatkan pada GBHN tahun 1999
     yang diarahkan pada upaya sebagai berikut:
     1). Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sesuai
          dengan kemampuan lestari sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan;
     2). Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, kelautan dan perikanan,
          khususnya nelayan dan petani ikan kecil;
     3). Pengelolaan lingkungan kawasan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau
          kecil dan lautan;
     4). Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa (perekat antar nusa)
          dan budaya bahari.
          Kemudian strategi pembangunan maritim yang akan ditempuh adalah
     meliputi:
     1). Memanfaatkan sumberdaya maritim secara optimal, efesien, dan ber-
          kelanjutan;
     2). Memberdayakan sosial-ekonomi masyarakat pesisir;
     3). Menerapkan penggunaan IPTEK yang ramah lingkungan dan manajemen
          professional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan;
     4). Mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi;
     5). Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi maritim;
     6). Membangun dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif;
     7). Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya maritim;

                                                                                15
     8). Merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut;
     9). Mengembangkan sistem dan mekanisme hukum serta kelembagaan
          nasional dan internasional;
     10). Menanamkan wawasan kelautan kepada seluruh masyarakat;
     11). Pengelolaan kawasan-kawasan maritim yang berpotensi konflik terutama
          di wilayah perbatasan antar negara.
     Berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam
     GBHN 1999, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memperhati-
     kan pembangunan di bidang kelautan dan telah menetapkan strategi dalam
     mengelola sumberdaya maritim.

g.   Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dan Lembaga
     Dewan Maritim Indonesia
     Seiring dengan reformasi pembangunan, timbul tuntutan untuk mencari
     kebijakan pembangunan yang baru dan kebutuhan untuk membangun bidang
     kelautan sangat besar. Implikasinya maka tahun 1999 pada Kabinet Reformasi
     di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan komitmen-
     nya terhadap pembangunan kelautan. Komitmen pemerintah tersebut diwujud-
     kan dengan telah dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
     (DELP) yang sekarang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
     Dalam menjalankan tugasnya DKP memiliki keterbatasan tugas dan fungsinya
     dalam mengelola sektor kelautan, untuk itu dalam rangka mengkoordinasikan
     permasalahan kelautan yang selama ini dalam pengelolaannya masih bersifat
     sektoral dibentuklah lembaga Dewan Maritim Indonesia (DMI) berdasarkan
     Keppres No. 161 tahun 1999. DMI bertugas membantu Presiden RI dalam
     menetapkan kebijakan umum di bidang kelautan. Kedua lembaga tersebut di
     harapkan menjadi suatu lembaga yang mampu menjadi wadah untuk menge-
     lola sektor kelautan yang mempunyai potensi yang sangat besar, sehingga ke
     depan dapat meningkatkan devisa negara yang pada gilirannya dapat meningkat-
     kan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

h.   Seruan Sunda Kelapa
         Pada tanggal 27 Desembar 2001, dalam rangka upacara Peringatan Hari
     Nusantara, bertempat di Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa Jakarta, telah di
     canangkan “Seruan Sunda Kelapa” oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri
     yang menyerukan mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama
     membangun kekuatan maritim/kelautan, dengan berlandaskan pada kesadaran
     penuh bahwa bangsa Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia,
     dengan alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya alam.
16
     Isi Seruan Sunda Kelapa meliputi 5 pilar program dalam pembangunan
untuk menuju negara maritim sejati, yaitu: membangun kembali wawasan
bahari, menegakkan kedaulatan secara nyata di laut, mengembangkan industri
dan jasa maritim secara optimal dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, mengelola kawasan pesisir, laut dan pulau kecil, dan mengembangkan
hukum nasional di bidang maritim.
     Adapun naskah Seruan Sundah Kelapa secara lengkap dapat dikemuka-
kan sebagai berikut:

      1.   Membangun kembali wawasan bahari, melalui:
           -    Pendidikan Nasional;
           -    Perencanaan pembangunan yang seimbang antara matra darat
                dan laut; dan
           -    Pengembangan dan upaya lain untuk memasyarakatkan nilai-
                nilai budaya bahari.
      2.   Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut, melalui:
           -    Peningkatan kemampuan pertahanan, keamanan, dan penegakan
                hukum di laut; dan
           -    Partisipasi masyarakat.
      3.   Mengembangkan industri dan jasa maritim secara optimal dan lestari
           bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, antara lain:
           -    Perikanan, yang meliputi budidaya, penangkapan secara
                terkendali, dan pengolahan hasil perikanan;
           -    Wisata bahari;
           -    Pelayaran nasional, penerapan asas cabotage, pembangunan
                armada dan pemberdayaan pelayaran rakyat;
           -    Energi dan sumberdaya mineral, dengan lebih mengintensifkan
                eksplorasi dan eksploitasi dasar laut termasuk landas kontinen;
           -    Industri perkapalan, konstruksi dan bangunan laut serta pantai.
      4.   Mengelola kawasan pesisir, laut dan pulau kecil untuk menciptakan
           pertumbuhan ekonomi secara serasi dan berkelanjutan.
      5.   Mengembangkan hukum nasional di bidang maritim.

                                           Jakarta, 27 Desember 2001
                                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                                       ttd
                                         MEGAWATI SOEKARNOPUTRI




                                                                             17
         Pada intinya seruan ini mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk ber-
     sama-sama membangun kekuatan maritim/kelautan, sehingga dapat tercapai
     kesejahteraan masyarakat yang seutuhnya.

i.   Gerbang Mina Bahari
           “Gerbang Mina Bahari” merupakan gerakan pembangunan mina bahari
     yang dicanangkan pada tahun 2003 di Provinsi Gorontalo yang secara serentak
     dan terpadu direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan diseluruh Indonesia.
     Pada momentum gerakan ini diharapkan seluruh kegiatan pembangunan
     kelautan dan perikanan yang selama ini dilaksanakan secara sektoral dapat
     di laksanakan dengan terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga pembangunan
     kelautan dan perikanan akan berjalan efektif.
           Gerbang Mina Bahari difokuskan pada 3 (tiga) bidang yaitu: Industri
     Perikanan, Pelayaran dan Wisata Bahari. Gerakan tersebut mempunyai misi
     yaitu melakukan percepatan implementasi pembangunan kelautan dan
     perikanan untuk mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan
     makmur melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara
     optimal, berkelanjutan dan berkeadilan.
     Disamping memiliki misi, gerakan tersebut mempunyai tujuan, antara lain:
     1). Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat
           pesisir lainnya.
     2). Meningkatkan penerimaan devisa Negara dan kontribusi terhadap PDB.
     3). Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
     4). Meningkatkan konsumsi ikan dan penyediaan bahan baku industri di
           dalam negeri.
     5). Memelihara kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.
           Dengan adanya Gerbang Mina Bahari diharapkan terjadi percepatan
     pembangunan kelautan dan perikanan secara sistematis dan terukur, yang di
     lakukan oleh seluruh unsur, baik yang ada di Departemen Kelautan dan
     Perikanan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perhubungan,
     maupun lintas sektoral yang didukung oleh seluruh elemen bangsa guna
     meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan tercapainya masyarakat
     adil, makmur dan sejahtera.




18
j.   Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran
     Nasional.
          Selama ini Industri pelayaran Indonesia masih tertinggal dan kurang
     berdaya saing dengan pelayaran asing, dimana angkutan laut ekspor impor
     dan angkutan domestik dilayani oleh kapal bendera asing. Akibatnya pelayaran
     tradisionalpun semakin melemah. Ketertinggalan ini tidak hanya berdampak
     ekonomi, tetapi juga bermakna sebagai tanda “kedaulatan yang lemah”, meng-
     ingat bendera asing pada kapal mencerminkan kedaulatan asing.
          Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan Instruksi
     Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran
     Nasional, yang berisi tentang strategi pembangunan pelayaran nasional untuk
     mewujudkan visi pelayaran nasional yang menjadi “tuan rumah di negeri
     sendiri”, bisnis yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal, dan antara
     modern dengan tradisional.
          Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemberdayaan
     pelayaran nasional yaitu dengan cara :
     1). Pemberlakuan “Cabotage”, yaitu hak pelayaran domestik oleh perusahaan,
          kapal, dan awak dalam negeri;
     2). Pembangunan armada niaga dan pelayanan pelabuhan;
     3). Membangun keterkaitan antar jasa pelayaran dengan sistem produksi dan
          ekspor impor Indonesia; dan
     4). Membangun kesepakatan antar provinsi dalam menyusun sistem
          pelayaran dan pelabuhan nasional;
     5). Faktor kunci keberhasilan untuk membangun industri pelayaran, antara
          lain;
     6). Pemberlakuan “Cabotage” secara konsekuen;
     7). Kemudahan kredit, fiskal (pajak), dan tarif pelayanan pelabuhan;
     8). Sistem dan prosedur investasi, industri, dan perjanjian tarif dan perdagangan
          nasional bilateral, dan Internasional yang menyeluruh;
     9). Kemampuan manajerial mengintegrasikan bisnis pelayaran dengan
          sistem produksi, dan ekspor impor.
          Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2005
     tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional, dapat disimpulkan bahwa
     pemerintah telah menyadari akan pentingnya potensi pelayaran nasional dalam
     mendukung perekonomian nasional.




                                                                                   19
                        BAB 3
            KEKAYAAN SUMBERDAYA ALAM LAUT

    Indonesia sebagai negara kepulauan atau dikenal dengan Archipelagic State
merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan laut yang
besar dan keanekaragaman biota laut dengan spesies yang sangat besar jumlahnya,
yang meliputi sumberdaya hayati dan non hayati.

3.1 Sumberdaya Alam Hayati
     Sumberdaya alam laut hayati adalah merupakan sumberdaya yang dapat pulih
(Renewable Resources) atau merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui
misalnya: sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove,
dan terumbu karang.
     Potensi sumberdaya hayati seperti jenis ikan pelagis kecil terdapat hampir di
semua kawasan perairan Indonesia terutama Laut Jawa dan Selat Sunda, Laut Flores
dan Selat Makassar, Laut Arafuru, dan Samudera Hindia. Sementara jenis ikan
demersal banyak terdapat di perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, Laut
Jawa dan Selat Sunda, dan Laut Arafuru. Sementara perikanan udang, terutama
terdapat di perairan Arafuru dan Samudera Hindia. Komoditi perikanan lainnya
yang bernilai ekonomi tinggi adalah kepiting bakau dan rajungan, yang dapat
ditemui di hampir seluruh kawasan perairan Indonesia.
     Di samping jenis ikan, di perairan Indonesia juga terdapat jenis rumput laut
seperti Euchema, Hypnea, Gracilaria, Gelidium, Sargassum, dan Turbinaria. Jenis
Euchema dan Gracilaria telah banyak dibudidayakan oleh masyarakat pesisir
Indonesia, terutama masyarakat di Kepulauan Riau, Lampung, Kepulauan Seribu,
Bali dan Lombok, Flores, Sumba, dan Sulawesi.
     Potensi sumberdaya hayati lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah
usaha marikultur (mariculture), yang dikelompokkan menjadi dua jenis kegiatan
yakni budidaya berbasis laut (marine-based aquaculture) dan budidaya tambak
(land-based aquaculture).
     Kemudian untuk penyebaran jenis-jenis sumberdaya alam hayati laut dapat
digolongkan menjadi 11 jenis. Adapun penyebaran jenis-jenis sumberdaya alam
hayati laut tersebut:
1). Pelagis Besar
          Kelompok pelagis besar meliputi jenis-jenis ikan antara lain: tuna besar
     dan cakalang, tongkol, tenggiri, setuhuk, Ikan Pedang, layangan, dan Cucut.
          Luas sebaran total ikan tuna besar dan ikan cakalang di Perairan Indonesia
     masing-masing adalah sebesar 4.158.000 km2 yang terbesar di Samudera

20
    Indonesia (1.792.000 km 2), Selat
    Makasar-Laut Flores (605.000 km2),
    Laut Banda (327.000 km2), Laut Seram-
    Teluk Tomini (440.000 km2), Laut Arafura
    (172.000 km2) dan Laut Sulawesi-
    Lautan Pasifik (822.000 km2).
         Luas sebaran total ikan Tongkol
    di Perairan Indonesia adalah sebesar
    4.820.000 km 2 yang tersebar di
    Samudera Indonesia (1.792.000 km2),                  Ikan Tuna
                             2
    Laut Jawa (400.000 km ), Selat Makasar-Laut Flores (605.000 km2), Laut
    Banda (327.000 km2), Laut Arafura (429.000 km2) dan Laut Sulawesi-Laut
    Pasifik (827.000 km2).
         Luas sebaran ikan Tenggiri di Perairan Indonesia adalah sebesar 4.558
    km2 yang tersebar di Samudera Indonesia (1.792.000 km2), Laut Jawa (400.000
    km2), Selat Makasar-Laut Flores (605.000 km2), Laut Banda (327.000 km2),
    Laut Seram-Teluk Tomini (400.000 km2), Laut Arafura (172.000 km2) dan
    Laut Sulawesi-Lautan Pasifik (822.000 km2).
         Luas sebaran total ikan-ikan setuhuk, ikan pedang, layanan dan cucut di
    perairan Indonesia adalah sebesar 4.158.000 km2 yang tersebar di Samudera
    Indonesia (1.792.000 km2), Selat Makasar-Laut Flores (605.000 km2), Laut
    Banda (327.000 km2), Laut Seram-Teluk Tomini (440.000 km2), Laut Arafura
    (172.000 km2) dan Laut Sulawesi-Lautan Pasifik (822.000 km2).

2). Pelagis Kecil
         Kelompok pelagis kecil meliputi
    jenis-jenis ikan antara lain: alu-alu,
    layang, selar, tetengkek, daun bambu,
    sunglir, julung-julung, teri, japuh,
    tembang, lemuru, parang-parang, terubuk,
    kembung, ikan terbang, belanak dan
    kacang-kacang. Luas sebaran total ikan
    pelagis kecil di perairan Indonesia
    sebesar 3.433.000 km2 yang tersebar di
                                                     Ikan Kembung
    Samudera Indonesia (454.000 km2),
    Selat Malaka (92.000 km2), Laut Cina Selatan (550.000 km2), Laut Jawa
    (400.000 km2), Selat Makassar dan Laut Flores (473.000 km2), Laut Banda
    (220.000 km2), Laut Seram dan Teluk Tomini (306.000 km2), Laut Arafura
    (438.000 km2) serta Laut Sulawesi dan Lautan Pasifik (500.000 km2).

                                                                             21
3). Demersal
         Kelompok demersal meliputi berbagai jenis ikan, antara lain: peperek,
    bloso, manyung, biji nangka, kurisi, swangi, gulamah, bawal, layur, senangin/
    kuro, lencam, kakap merah, kakap putih, pari, sembilang, bintal landak, kue,
    gerot-gerot, bulu ayam, kerong-kerong,
    payus (sillago), etelis dan remang. Luas
    sebaran total di perairan Indonesia
    sebesar 1.726.000 km2, yang tersebar di
    Samudera Indonesia (115.000 km 2),
    Selat Malaka (80.000 km2), Laut Cina
    Selatan (558.000 km 2), Laut Jawa
    (392.000 km2), Selat Makassar dan Laut
    Flores (109.000 km 2), Laut Banda
    (9.000 km2), Laut Seram dan Teluk                     Ikan Bawal
    Tomini (81.000 km2), Laut Arafura (329.000 km2) serta Laut Sulawesi dan
    Lautan Pasifik (53.000 km2).

4). Udang
         Luas sebaran total udang penaeid di perairan Indonesia sebesar 604.000 km²,
    yang tersebar di Samudera Indonesia (95.000 km2), Selat Malaka (55.000 km2),
    Laut Cina Selatan (112.000 km2), Laut Jawa (114.000 km2), Selat Makassar
    dan Laut Flores (23.000 km2), Laut
    Banda (15.000 km2), Laut Seram dan
    Teluk Tomini (23.000 km 2 ), Laut
    Arafura (119.000 km 2 ) serta Laut
    Sulawesi dan Lautan Pasifik (48.000
    km2). Sedangkan untuk sebaran lobster
    di perairan Indonesia sebesar 6.799.000
    km 2, yang tersebar di Samudera
    Indonesia (1.542.000 km 2), Selat                          Udang
    Malaka (703.000 km 2), Laut Cina
    Selatan (598.000 km2), Laut Jawa (870.000 km2), Selat Makassar dan Laut
    Flores (1.078.000 km2), Laut Banda (646.000 km2), Laut Seram dan Teluk
    Tomini (452.000 km2), Laut Arafura (212.000 km2) serta Laut Sulawesi dan Lautan
    Pasifik (698.000 km2).




22
5). Cumi-Cumi
         Luas sebaran total cumi-cumi di per-
    airan Indonesia sebesar 28.255.000 km2,
    yang tersebar di Samudera Indonesia
    (3.745.000 km2), Selat Malaka (1.863.000
    km2), Laut Cina Selatan (2.697.000 km2),
    Laut Jawa (5.042.000 km2), Selat Makassar
    dan Laut Flores (3.883.000 km2), Laut
    Banda (51.000 km2), Laut Seram dan
    Teluk Tomini (7.128.000 km2), Laut           Cumi-cumi
    Arafura (3.394.000 km2) serta Laut
    Sulawesi dan Lautan Pasifik (452.000 km2).

6). Ikan karang
         Luas sebaran total ikan parang di
    perairan Indonesia sebesar 1.830.000
    km 2, yang tersebar di Samudera
    Indonesia (243.000 km2), Laut Cina
    Selatan (299.000 km 2), Laut Jawa
    (129.000 km2), Selat Makassar dan Laut
    Flores (455.000 km 2), Laut Banda
    (356.000 km2), Laut Seram dan Teluk
    Tomini (125.000 km2), Laut Arafura
    (62.000 km2) serta Laut Sulawesi dan         Ikan Karang
    Lautan Pasifik (161.000 km2).

7). Ikan Hias
         Luas sebaran total ikan hias di
    perairan Indonesia sebesar 1.830.000
    km 2, yang tersebar di Samudera
    Indonesia (243.000 km2), Laut Cina
    Selatan (299.000 km 2), Laut Jawa
    (129.000 km2), Selat Makassar dan Laut
    Flores (455.000 km 2), Laut Banda
    (356.000 km2), Laut Seram dan Teluk
    Tomini (125.000 km2), Laut Arafura
    (62.000 km2) serta Laut Sulawesi dan          Ikan Hias
    Lautan Pasifik (161.000 km2).


                                                               23
8). Padang Lamun
          Lamun (sea grass) adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya
    menyesuaikan diri untuk di bawah permukaan air laut. Lamun hidup diperairan
    dangkal agak berpasir, sering juga di jumpai di ekosistem terumbu karang. Sama
    halnya dengan rerumputan di daratan, lamun juga membentuk padang yang
    luas dan lebat di dasar laut yang masih terjangkau oleh sinar matahari dengan
    tingkat energi cahaya yang memadai
    bagi pertumbuhannya. Lamun tumbuh
    tegak, berdaun tipis yang bentuknya
    seperti pita dan berakar jalar. Tunas-
    tunas tumbuh dari rhizoma, yaitu
    bagian rumput yang tumbuh menjalar
    di bawah permukaan dasar laut.
          Di wilayah perairan Indonesia
    terdapat sedikitnya 7 marga dan 13
    spesies lamun, antara lain marga
    Hydrocha ritaceae dengan spesies-                      Lamun Halophila sp

    nya Enhalus Acoroides. Penyebaran ekosistem padang lamun di Indonesia
    mencakup perairan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
    Nusa Tenggara dan Irian Jaya.
    Fungsi padang lamun di lingkungan pesisir adalah sebagai berikut:
    a. Sistem perakaran lamun yang padat dan saling menyilang dapat men-
          stabilkan dasar laut dan mengakibatkan kokoh tertanamnya lamun dalam
          dasar laut.
    b. Padang lamun berfungsi juga sebagai perangkap sedimen yang kemudian
          diendapkan dan distabilkan.
          Padang lamun segar merupakan makanan bagi ikan duyung (yang
    sebenarnya bukan jenis ikan, melainkan hewan menyusui), penyu laut, bulu
    babi dan beberapa jenis ikan. Padang lamun merupakan daerah penggembalaan
    (grazzing ground) yang penting artinya bagi hewan-hewan laut tersebut. Ikan
    laut lainnya dan udang tidak makan daun segar melainkan serasah (detritus)
    dari lamun. Detritus ini dapat tersebar luas oleh arus ke perairan di sekitar padang
    lamun. Padang lamun merupakan habitat bagi bermacam-macam ikan (umum-
    nya ikan berukuran kecil) dan udang.

9). Rumput Laut
        Sementara itu potensi rumput laut (algae) di perairan Indonesia dapat di
    amati dari potensi lahan budi daya rumput laut yang tersebar di seluruh Indonesia.


24
          Sampai saat ini, rumput laut
     hanya dimanfaatkan secara tradi-
     sional oleh masyarakat pesisir ter-
     utama sebagai bahan pangan, seperti
     untuk lalapan, sayur, acar, manisan
     dan kue. Selain itu juga dimanfaat-
     kan sebagai obat. Pemanfaatan untuk
     industri dan sebagai komoditas ekspor
     baru berkembang pesat dalam be-
     berapa dasawarsa terakhir ini, meski-
                                                       Rumput Laut
     pun ada catatan yang menunjukkan
     bahwa perdagangan rumput laut dengan Cina sudah berlangsung sejak
     sebelum kemerdekaan Indonesia.
          Rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-
     obatan seperti agar-agar, keragenan dan algin yang diolah melalui industri.
     Karagenan merupakan bahan kimia yang dapat diperoleh dari berbagai alga
     merah seperti Gelidium, Gracilaria, dan Hypnea, sedangkan algin adalah
     bahan yang terkandung dalam alga coklat seperti Sargasum.

10). Hutan Mangrove
          Hutan Mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan
     yang penting di wilayah perairan pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis
     sebagai penyedia nutrien bagi biota
     perairan, tempat pemijahan dan
     asuhan bagi berbagai macam biota,
     penahan abrasi, amukan angin taufan
     dan tsunami, penyerap limbah, pen-
     cegah intrusi air laut, dan lain se-
     bagainya. Hutan mangrove juga mem-
     punyai fungsi ekonomis penting
     seperti penyedia kayu, pemanfaatan
     daunnya bagi bahan baku obat-
     obatan, dan lain-lain. Kegunaan                     Hutan Mangrove
     pohon mangrove bagi kepentingan
     manusia, yaitu: bahan bakar, bahan bangunan, dan alat tangkap ikan.
     Disamping itu, ekosistem hutan mangrove juga memberikan manfaat tidak
     langsung, yakni terutama sebagai habitat bagi bermacam-macam binatang
     seperti binatang laut (udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan), serta binatang
     melata lainnya.

                                                                                  25
         Dengan demikian potensi hutan mangrove yang mempunyai banyak
     fungsi dikhawatirkan semakin rusak dan mengecil. Hal ini antara lain karena
     perubahan hutan mangrove menjadi tambak, atau peruntukan lain (industri
     dan pemukiman), juga karena penebangan oleh masyarakat. Apabila
     kecenderungan semakin mengecilnya hutan mangrove tidak segera memper-
     oleh perhatian dan penanganan yang serius dikhawatirkan akan semakin
     mengecil dan semakin berat tingkat kerusakannya sehingga dapat mem-
     pengaruhi tingkat produktivitas perikanan (tambak dan tangkap) dan meng-
     ganggu fungsi-fungsi lain dari hutan mangrove.

11). Terumbu Karang
          Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada didalamnya merupakan
     salah satu kekayaan alam yang di miliki oleh bangsa Indonesia, yang tak
     ternilai harganya. Diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan
     Indonesia adalah lebih dari 60.000 km2 yang tersebar luas dari perairan
     kawasan Barat Indonesia sampai kawasan Timur Indonesia. Indonesia
     merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia dan merupakan
     negara yang kaya akan keanekaragaman biota perairan dibanding dengan
     negara-negara Asia Tenggara lainnya.
          Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang sangat besar dan
     beragam. Berdasarkan estimasi, jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu
     karang dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan tidak
     langsung. Manfaat terumbu karang yang langsung adalah sebagai habitat bagi
     sumber daya ikan, batu karang, pariwisata, wahana penelitian dan peman-
     faatan biota perairan lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan
     tidak langsung adalah seperti fungsi terumbu karang sebagai penahan abrasi
     pantai, keanekaragaman hayati dan lain sebagainya.
          Terumbu karang menjadi sumber devisa yang diperoleh dari penyelam dan
     kegiatan wisata bahari lainnya.
     Bahkan dewasa ini berbagai jenis
     biota yang hidup di ekosistem
     terumbu karang atau mollusca
     yang hidup di ekosistem ini ter-
     nyata banyak mengandung ber-
     bagai senyawa bioaktif (bio-active
     substance) yang mempunyai
     potensi besar sebagai bahan obat-
     obatan, makanan dan kosmetika.
     Selain itu terumbu karang yang                   Terumbu Karang


26
    merupakan salah satu keanekaragaman yang unik menjadi daya tarik tersendiri
    dan menjadi perhatian besar bagi para ahli, mahasiswa, perusahaan farmasi
    dan lain sebagainya untuk dijadikan obyek penelitian. Ekosistem terumbu
    karang banyak menyumbangkan berbagai biota laut seperti ikan, karang,
    mollusca dan crustacea bagi berbagai kelompok masyarakat yang hidup di
    kawasan pesisir, dan bersama ekosistem pantai lainnya menyediakan makanan
    dan menjadi tempat berpijah bagi berbagai jenis biota laut yang bernilai
    ekonomi sangat tinggi.
         Potensi terumbu karang Indonesia merupakan salah satu ekosistem
    penting dan sangat ekstensif dalam memberikan potensi lestari sumberdaya
    ikan sekitar 80.802 ton/km2/tahun. Selain itu, ekosisitem terumbu karang juga
    memberikan peranan penting secara ekologis dan ekonomis bagi keber-
    langsungan sumberdaya dan ekosistem lainnya yang terasosiasi didalamnya.

3.2 Sumberdaya Alam Non-Hayati
     Sumberdaya alam laut non-hayati termasuk potensi sumberdaya tidak dapat
pulih (Renewable Resources) yang artinya merupakan sumberdaya yang tidak dapat
diperbaharui misalnya minyak bumi, gas, mineral, dan energi laut. Untuk lebih
jelasnya dapat dikemukakan pada uraian dibawah ini:
1). Migas (Minyak dan Gas)
    Sektor migas ini merupakan salah
    satu sub-sektor yang diharapkan
    dapat menjadi lokomotif per-
    tumbuhan ekonomi di masa depan.
    Di sektor minyak dan gas bumi,
    sumberdaya terbesar di 60
    cekungan Tersier yang diperkira-
    kan sebesar 66,8 juta barel minyak
    dan 266,7 trilun kaki kubik gas,
    sedangkan sisa cadangan terbuka
    dan potensial berjumlah 9,5 juta                Pengeboran Lepas Pantai

    barel minyak dan 114,8 trilun kaki kubik gas. Migas, sebagian besar dihasilkan
    oleh endapan-endapan Tersier tradisional terutama dari Kawasan Barat Indonesia.
    Minyak bumi terdapat dalam cekungan sedimen. Cekungan sedimen di
    Indonesia berjumlah sekitar 60 cekungan dan sebagian besar terdapat di daerah
    lepas pantai. Dalam kaitannya dengan prospek migas, dari 60 cekungan
    sedimen di Indonesia 21 cekungan sedimen diantaranya berada di KBI dengan
    tingkat prospektivitasnya yang bervariasi. Sebagian besar cekungan (63

                                                                                27
     persen) telah dieksplorasi, dengan rincian 14 sudah berproduksi, 10 belum
     berproduksi, sedang sisanya belum ada penemuan. Dewasa ini terdapat 8
     kilang minyak dan 5 terminal minyak besar di daerah pantai seperti di Laut
     Jawa, Selat Malaka, dan kepulauan Natuna.

2). Mineral Radioaktif (Zirkon)
    Lokasinya di Pulau Serutu (Kalimantan Barat) dan sekitar perairan Bangka-
    Belitung. Pasir pantai Pulau Serutu lebih kurang 10 km selatan pulau Karimata
    terdiri dari pasir menengah berwarna kuning dengan indikasi kehadiran
    mineral zirkon. Mineral zirkon tersebut yang ditemukan di Perairan Bangka-
    Belitung, sangat rendah prosentasenya tetapi merupakan mineral berat yang
    paling umum, berwarna transparan sampai kekuningan dan bentuk-bentuk
    butirnya bervariasi mulai dari bulat, prismatik dengan terminasi piramidal,
    dan bentuk butir tajam tidak beraturan. Bentuk prismatik mendominasi dan
    pada umummya mengandung inklusi opak. Keterdapatan zirkon tersebut
    berasal dari selatan Pulau Bangka - Pulau Belitung.

3). Garam
    Pembuatan garam dengan bahan air laut dilakukan oleh penduduk setempat
    dengan menggunakan kerangka kayu. Lokasi pembuatan garam terletak di
    Desa Tanjung Gulah pada pantai maju dengan memanfaatkan areal berm
    yang luas. Lokasi pembuatan garam juga terdapat di Desa Munti, Tianyar
    dan Tg. Sukadane.

4). Titanium
    Ilmenite (FeTiO3) dan Rutile (TiO3) di Cilacap, Bangka dan Karimata. Titanium
    merupakan mineral yang penting untuk bahan pembuatan logam khusus se-
    bagai bahan campuran untuk kapal terbang dan roket dan untuk alat pemotong.
    Titanium secara alamiah tersebar se-
    bagai Ilmenit (FeTiO3) dan Rutil (TiO3),
    terkenal karena kekerasannya dan daya
    tahan yang resistan terhadap abrasi dan
    umumnya terdapat sebgai pasir gisik
    pantai. Sebaran mineral titanium di gisik
    pantai ditemukan pada beberapa daerah
    umumnya bertekstur pasir halus sampai
    menengah yaitu di perairan Cilacap,
    Bangka, Belitung and Karimata.                        Native Titanium



28
5). Emas
    Beberapa lokasi perairan tempat ditemukannya sumber emas, adalah sebagai
    berikut:
    a. Bengkulu
         Pada endapan pasir lepas di daerah pedataran pantai Bengkulu, di selatan
         Talang Ampat diperoleh hasil analisis emas dan perak dengan kadar emas
         cukup tinggi. Sedangkan hasil analisis kimia beberapa contoh di Muara
         A. Bengkulu, Tebet dan Muara A. Limau menunjukkan kehadiran butiran
         emas dan perak dengan kadar rendah.
    b. Lombok Barat (Kawasan Pesisir Pelangan dan Teluk Blongas)
         Kawasan pesisir Pelangan, Lombok Barat bagian utara dicirikan oleh
         endapan kerikil pasiran coklat yang secara mikroskopis terlihat
         mengandung emas dan perak berupa jejak butiran halus emas mirip urat
         mikro. Di lain pihak di bagian utaranya yaitu di pesisir Teluk Blongas
         juga di temukan indikasi urat emas pada endapan pantai kerikil pasiran.
         Studi lanjut ternyata terbukti bahwa kandungan emasnya cukup tinggi
         dan yang tertinggi di dekat muara Sungai Slodong.
    c. Pelabuhan Ratu
         Sebaran emas ditemukan di Perairan Pelabuhan Ratu bagian pantai paling
         selatan. Kondisi geologi menunjukkan bahwa endapan itu berasal tidak
         jauh dari sumbernya yaitu emas epitermal dari Formasi Andesit Tua yang
         tersebar sepanjang Sumatera, Jawa dan Lombok.
    d. Teluk Semangko
         Studi endapan emas letakan telah dilaksanakan di perairan Teluk Semangko
         oleh PPGL yang menunjukkan data kandungan emas di dasar laut sampai
         0.63 ppm. Sedimentologi data memperlihatkan bahwa endapan tersebut
         kemungkinan diendapkan dalam lingkungan energi rendah.
    e. Kalimantan Selatan (Pulau Laut)
         Emas dan perak didapatkan di Perairan Pulau Laut dimana sebaran
         butirannya diendapkan di alur selat, juga ditemukan endapan kaolin.
         Kandungan emas hasil analisis percontohan comot (grab) dari dasar laut,
         cukup tinggi tetapi kadar peraknya sangat rendah.

6). Energi Kelautan
    Indonesia sebagai negara kepulauan yang wilayahnya terdiri dari perairan
    laut mengandung sumber energi yang cukup menjanjikan yang dapat diolah
    dan dikelola untuk kebutuhan pembangunan nasional. Pada kenyataannya,
    persediaan energi (minyak bumi, LNG, batubara dan sebagainya) diperkirakan
    akan habis dalam waktu dekat. Oleh karena itu perlu dipikirkan teknologi

                                                                              29
     pemanfaatan sumber energi alternatif lainnya terutama sumber energi dari
     laut seperti Gambut, Konversi Energi Panas Samudera/Ocean Thermal Energy
     Conversion (OTEC), Panas Bumi (Geothermal), Ombak dan Pasang Surut.

3.3 Pemanfaatan Sumberdaya Alam Laut
    Manfaat sumberdaya laut bagi kehidupan manusia sangat banyak, antara lain
sebagai sumber bahan pangan, obyek wisata, media tranportasi, sumber bahan
tambang dan sumber minyak dan gas (migas). Untuk lebih jelasnya manfaatnya
dapat dikemukakan seperti di bawah ini:
1). Sumber Pangan
    Berbagai jenis biota laut telah menjadi bahan pangan manusia baik berupa
    tumbuhan (misalnya rumput laut) maupun hewan (tripang, kerang, udang, penyu,
    cumi-cumi dan ikan). Berbagai jenis ikan mulai dari ikan demersal (hidup di
    dekat dasar laut) sampai ikan pelagis (hidup di dekat permukaan) banyak
    yang ditangkap nelayan untuk kemudian dijadikan bahan pangan manusia.

2). Obyek Wisata
    Keindahan bentang alam laut yang dilengkapi dengan pemandangan pesisir
    pulau baik pulau kecil maupun pulau besar, merupakan daya tarik wisata ter-
    sendiri. Perjalanan wisata menelusuri laut dengan berbagai jenis kapal pesiar,
    sangat menarik minat banyak wisatawan. Disamping keindahan alam di atas
    permukaan laut, juga terdapat keindahan alam yang tersimpan di dasar laut
    dangkal, yakni berupa keindahan terumbu karang. Wisata bahari bawah laut ini
    banyak digemari wisatawan asing terutama yang memiliki kepandaian menyelam.

3). Media Transportasi
    Di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, transportasi laut memegang
    peranan penting. Transportasi laut ini biasanya dilakukan dengan meng-
    gunakan sarana perahu dari berbagai jenis dan ukuran, serta menggunakan
    kapal, baik berupa kapal penumpang maupun kapal barang. Salah satu alasan
    bahwa penggunaan transportasi laut ini banyak laut ini banyak diminati orang
    terutama untuk penghubung kota-kota pelabuhan antar pulau yang berjauhan,
    ialah karena transportasi laut jauh lebih murah dibandingkan dengan trans-
    portasi udara, oleh karena itu transportasi laut sangat penting terutama bagi
    perjalanan yang tidak dikejar waktu.




30
4). Sumber Bahan Tambang
    Ada beberapa jenis bahan tambang yang berasal dari laut, diantaranya ialah
    timah dan pasir. Indonesia memiliki tambang timah (bauksit) yang diambil
    dari dasar laut di daerah pulau Bangka dan pulau Belitung, sedangkan
    penambangan pasir laut berada di wilayah propinsi Riau. Penambangan pasir
    yang tepatnya berada di kabupaten Karimun, kabupaten kepulauan Riau dan
    kota Batam, di maksudkan untuk diekspor ke Singapur dan Malaysia. Pasir
    tersebut di gunakan untuk dijadikan bahan reklamasi pantai atau menjadi
    bahan urugan. Reklamasi merupakan upaya teknologi yang di lakukan oleh
    manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi keterbatasan lahan.
    Dengan mengurug laut sampai kedalaman tertentu, maka akan terbentuk lahan
    berupa daratan buatan yang dapat digunakan untuk mendirikan berbagai
    bangunan seperti perumahan, perkantoran, pertokoan, taman, industri dan
    lain sebagainya. Biasanya itu di lakukan dalam rangka mewujudkan konsep
    pembangunan kota pantai (water front city).




                                                                           31
                         BAB 4
              PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT


      Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, kita memahami bahwa bumi
ini termasuk laut Indonesia dengan segala unsur lingkungan yang ada di dalamnya
diciptakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia khususnya bangsa
Indonesia. Kemudian kita memanfaatkan sumberdaya laut Indonesia tersebut baik
sebagai sumber pangan, obyek wisata, media tranportasi, sumber bahan tambang
dan sumber minyak dan gas (migas). Tetapi dalam hal pemanfaatan sumberdaya
tersebut, kerusakan lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Masalahnya, kalau kerusakan itu berlangsung terus tanpa dikendalikan secara baik,
maka akan terjadi kelangkaan sumberdaya bahkan mungkin akan musnah.
Sementara di sisi lain jumlah manusianya adalah tetap bahkan mungkin bertambah,
maka akibat yang harus diderita oleh bangsa Indonesia ialah hidup ini menjadi
semakin susah dan kehidupan itu sendiri terancam keberlanjutannya. Untuk
mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi dan kita dapat memanfaatkan secara
optimal karunia Tuhan berupa sumberdaya laut yang sangat berharga tersebut,
maka kita perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan laut secara terpadu.
      Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kata “pengelolaan” berarti
pengurusan, penyelenggaraan, atau manajemen. Ketika kata “pengelolaan”
digandeng dengan kata “lingkungan hidup” menjadi “pengelolaan lingkungan
hidup”, maka menurut Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan: “pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya terpadu pemanfaatan, penataan, pemeliharaan,
pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup”.
Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup, menurut pasal 4, ialah tercapainya
keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, terwujudnya
manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan
sumberdaya secara bijak, dan terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan
untuk generasi sekarang dan mendatang. Dalam hubungan dengan lingkungan
laut sebagai obyek yang akan dikelola, maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama
pengelolaan lingkungan laut adalah terlaksananya pembangunan yang berhubungan
dengan unsur-unsur lingkungan laut secara berkelanjutan.
      Upaya yang dilakukan untuk mengelola (memanfaatkan, menata, memelihara,
mengawasi, mengendalikan, memulihkan dan mengembangkan) lingkungan laut
tersebut pada dasarnya merupakan jalan keluar dari permasalahan lingkungan
yang kita hadapi.


32
4.1 Upaya Pengelolaan Kualitas Air Laut
    Upaya pengelolaan untuk mengatasi masalah penurunan kualitas air laut,
    dapat dilakukan sesuai dengan sumber dampaknya yang terdiri dari: peng-
    gundulan hutan, limbah padat dan limbah cair, penambangan, tumpahan
    minyak (oil spill), dan dumping.
    1). Penggundulan Hutan
        Kegiatan penebangan hutan harus dapat dikendalikan sedemikian rupa
        agar pengaruhnya terhadap kualitas air, volume, dan debit aliran air di
        Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah pesisir dapat ditekan sekecil mungkin.
        Untuk menekan gangguan terhadap kondisi ekosistem hutan, maka peng-
        usahaan hutan hendaknya mempunyai perencanaan yang baik tentang
        jalan pengangkutan kayu yang ditempatkan dan dikelola dengan baik,
        metode pemotongan kayu yang tepat, metode pengangkutan kayu yang
        sesuai, adanya zona penyangga (buffer zone) di sepanjang aliran sungai,
        dan tindakan pengawasan untuk tidak mencemari air pada saat
        pengawetan kayu.
    2). Limbah Padat dan Limbah Cair
        Berbagai cara atau metode untuk penerapan sistem pembuangan limbah
        padat antara lain adalah: pembuangan secara terbuka (oven disfossal/
        dumping), penimbunan dengan tanah (sanitary landfill), kompos
        (composting), dan pembakaran (incinerator). Namun, penggunaan cara-
        cara yang dapat mencegah/menekan terjadinya pencemaran air dan
        lingkungan masih sedikit mendapat perhatian. Padahal, di wilayah pesisir
        khususnya, penggunaan cara-cara yang dapat mengatasi masalah dampak
        buangan limbah padat tersebut, perlu mendapat perhatian yang utama.
        Pemilihan dan penentuan lokasi pembuangan harus dilakukan
        sedemikian rupa, sehingga tidak mencemari badan air di wilayah pesisir.
        Penerapan cara ini harus mendapat pengawasan ketat sehingga dalam
        operasinya mampu mencegah terjadinya pencemaran badan air dan
        merusak lingkungan daerah vital.
        Limbah cair (sewage) yang berasal dari permukiman/rumah tangga,
        umumnya akan bercampur dengan limbah industri dan limpasan air
        hujan. Perairan pantai yang menerima masukan limbah cair tersebut
        secara terus menerus, akan mengalami peningkatan kandungan unsur
        hara, bahan organik, bakteri patogen dan bahan beracun lainnya, sebagai
        akibat daripada kemampuan pemurnian alami perairan pantai tersebut
        yang terbatas. Kasus seperti ini umum dijumpai di perairan pantai dari
        kota-kota besar, dan bukan hanya mencemari melainkan sampai merusak
        ekosistem perairan pantai itu sendiri.

                                                                              33
         Penempatan instalasi pengolahan limbah cair, lokasi pembuangan dan
         pipa distribusinya, seharusnya tidak menimbulkan gangguan terhadap
         daerah vital. Sistem atau tehnik pengolahan limbah perlu diperbaiki untuk
         memenuhi standar efluent. Disamping itu juga perlu dilakukan pemusatan
         pengolahan limbah.
     3). Penambangan
         Dalam rangka pengamanan, sebagai upaya untuk memperkecil dampak
         yang timbul sebagai akibat penambangan pasir laut, melalui TP4L (Tim
         Pengendali Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut) telah diterbitkan
         Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: Kep.33/Men/2002
         tanggal 8 Agustus 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk
         Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut; dan Keputusan Menteri Kelautan dan
         Perikanan selaku Ketua TP4L Nomor No.01/K-TP4L/VIII/2002 tanggal
         1 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan
         Pengusahaan Pasir Laut.
         Dalam pelaksanaan pengusahaan penambangan pasir laut, seharusnya
         memperhatikan pemintakatan (zonasi) wilayah. Dalam pemintakatan ter-
         sebut, suatu wilayah dibagi kedalam Mintakat (zona) Perlindungan dan
         Mintakat (zona) Pemanfaatan, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:
         a. Mintakat Perlindungan merupakan mintakat terlarang untuk
              kegiatan penambangan, yang meliputi: kawasan pelestarian alam;
              kawasan suaka alam; kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan
              pulau kecil (taman laut daerah, kawasan perlindungan mamalia laut,
              suaka perikanan, migrasi biota laut, terumbu karang, kawasan
              pemijahan ikan dan biota laut lainnya).
         b. Mintakat Pemanfaatan dibagi menjadi Mintakat Pemanfaatan
              Bersyarat seperti TSS (Traffic Separation Scheme), STS (Ship to
              Ship Transfer), alur lalu lintas pelayaran, wisata bahari, kawasan
              penangkapan ikan tradisional, lokasi latihan TNI-AL dan tempat
              pembuangan mesiu, mintakat pengeboran lepas pantai dan mintakat
              pengambilan benda berharga.
     4). Dumping.
         Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian
         Pencemaran dan /atau Perusakan Laut, pasal 18 bahwa dumping di laut
         wajib mendapat izin Menteri Negara Lingkungan Hidup dan tata cara
         dumping ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
         Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaku kegiatan yang menghasil-
         kan limbah untuk membuang limbahnya ke laut wajib mendapatkan izin dari
         Menteri negara Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

34
         tentang pemerintahan daerah, mengatur kewenangan eksplorasi, eksploitasi,
         konservasi dan pengelolaan kekayaan laut kurang dari 12 mil berada
         dibawah koordinasi Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota.
         Tata cara dumping di Laut yang memuat persyaratan teknis dumping
         dan lokasi dumping, diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem
         pesisir dan laut dari pencemaran dan atau perusakan akibat dumping, men-
         cegah terjadinya pencemaran dan kerusakan laut, memberikan panduan
         bagi kalangan dunia usaha dalam pengelolaan limbahnya apabila berencana
         untuk membuang limbahnya ke laut dan sebagai rujukan bagi Pemerintah
         Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam pengelolaan limbah yang akan
         di dumping ke laut.

4.2 Upaya Pengelolaan Over fishing
    Kelebihan penangkapan ikan (overfishing), dapat dibagi dalam beberapa tipe
    tergantung pada tingkat keseriusannya seperti dapat dilihat dibawah ini:
    a. Recruitment overfishing, yaitu kondisi ikan-ikan muda (juvenile) yang
         ditangkap secara berlebihan sehingga tidak ada pertumbuhan stok ikan
         dewasa yang berasal dari ikan dengan kelompok usia yang lebih muda.
    b. Biologically overfishing, yaitu kondisi penangkapan ikan yang telah
         mencapai tahap hasil melebihi batas tangkapan maksimum lestari (MSY).
    c. Economically overfishing yaitu adanya upaya penangkapan ikan secara
         berlebihan melalui investasi armada penangkapan secara besar-besaran, namun
         hasil tangkapan ikan yang diperoleh secara agregat hanya pada tingkat sub
         optimum (lebih rendah dari tingkat maksimum yang dapat dihasilkan).
    Jika ketiga tipe overfishing tersebut tetap berlangsung, maka tipe overfishing
    yang keempat sangat besar peluangnya untuk terjadi. Tipe yang keempat ter-
    sebut dikenal dengan nama Malthusian overfishing. Dalam perikanan, berarti
    ada sedikit ikan yang tersedia di laut dan diperebutkan oleh banyak nelayan.
    Beberapa pendekatan yang mungkin dilakukan dalam memanfaatkan sumber
    daya ikan secara optimal dan berkelanjutan adalah pembatasan alat tangkap,
    pelarangan alat tangkap, pengendalian upaya penangkapan ikan, penutupan
    daerah penangkapan, penutupan musim penangkapan, pemberlakuan kuota.

4.3 Upaya Pengelolaan Terumbu Karang
    Ekosistem terumbu karang memiliki kemampuan yang baik dalam hal mem-
    perbaiki dan memperbaharui sendiri bagian-bagian yang rusak. Tentu saja hal
    itu terjadi, apabila habitat dan berbagai macam formasi terumbu karang serta
    faktor lingkungan yang mempengaruhinya terpelihara dengan baik. Seperti

                                                                                 35
     ekosistem alam lainnya, terumbu karang tidak memerlukan campur tangan
     langsung manusia untuk kelangsungan hidupnya. Bahkan kegiatan manusia itu
     sendiri justru banyak memberi tekanan terhadap keberadaan terumbu karang.
          Di bawah ini terdapat beberapa pedoman dalam rangka pengelolaan yang
     baik terhadap kelangsungan hidup terumbu karang dapat dilakukan antara lain:
     1). Jangan melakukan pengerukan atau aktifitas lainnya yang menyebabkan
          teraduknya sedimentasi dan membuat air menjadi keruh terutama di arah
          hulu dari terumbu karang.
     2). Hindarkan pencemaran dan peningkatan nutrin ke dalam ekosistem
          terumbu karang. Penempatan lokasi industri yang jauh dari zona terumbu
          karang dapat meminimalkan resiko terjadinya pencemaran.
     3). Hentikan penggunaan bahan peledak dan bahan beracun sebagai alat
          penangkap ikan karang.
     4). Promosikan dan kontrol kegiatan pariwisata dengan cara memberikan
          wawasan bahwa terumbu karang merupakan aset nasional yang tidak
          dapat dinilai dengan uang.
     5). Menyadarkan masyarakat pengguna tentang pentingnya ekosistem
          terumbu karang dan bahaya yang mengancam kelestariannya serta
          mengikutsertakan masyarakat pengguna dalam pengelolaannya.
     6). Lakukan rehabilitasi terhadap terumbu karang yang telah mengalami
          kerusakan dengan sistem transplantasi.

4.4 Upaya Pengelolaan Mangrove
    Pada kondisi khas di mintakat pasang surut di daerah tropis, mangrove mem-
    punyai kemampuan untuk tumbuh dengan cepat, membentuk struktur hutan
    yang kompleks dan memiliki produktivitas tinggi. Namun ekosistem ini sangat
    sensitif terhadap faktor-faktor seperti sirkulasi air, salinitas, dan aspek fisika-
    kimia dari media hidupnya. Konservasi ekosistem dan sumberdaya di dalam-
    nya dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya perubahan-perubahan nyata
    dari faktor-faktor tersebut di atas. Penting untuk diperhatikan bahwa banyak
    hal yang dapat mengubah faktor-faktor tersebut, yang berasal dari luar
    ekosistem mangrove. Karenanya, konservasi dan pemanfaatan mangrove
    bergantung sepenuhnya pada perencanaan yang terpadu dengan memper-
    timbangkan kebutuhan ekosistem mangrove. Upaya yang perlu di lakukan
    untuk menanggulangi kerusakan mangrove, melalui 3 cara yaitu:
    1). Penetapan jalur hijau pantai sesuai dengan Keppres No.32 Tahun 1990
         tentang kawasan Lindung.
    2). Menetapkan lokasi-lokasi prioritas untuk rehabilitasi. Lokasi tersebut
         digolongkan kedalam golongan kritis dan super kritis.

36
    3). Penetapan tataguna ruang mangrove yang meliputi kawasan lindung dan
        kawasan budidaya sebagai acuan bersama bagi instansi pemerintah tingkat
        pusat dan daerah serta masyarakat, untuk memanfaatkan kawasan hutan
        mangrove secara berkelanjutan.

4.5 Upaya Pengelolaan Padang Lamun
    Padang lamun dan hewan yang berasosiasi dengannya mempunyai kemampuan
    alamiah untuk bertahan dan hidup pada kondisi normal, atau sesuai dengan
    kondisi lingkungannya yang khas. Oleh karena itu, maka upaya-upaya yang
    dilakukan di wilayah pesisir, harus mempertimbangkan cara-cara pengelolaan
    sebagai berikut:
    1). Pengerukan dan penimbunan seharusnya dihindari pada lokasi yang
         didominasi oleh padang lamun.
    2). Usulan pembangunan di wilayah pesisir (seperti pelabuhan, dermaga/jetty)
         yang mengubah pola sirkulasi air, perlu dirancang untuk menghindari atau
         meminimalkan erosi atau penumpukan di sekitar daerah padang lamun.
    3). Prosedur pembuangan limbah cair perlu diperbaharui dan diubah sesuai
         dengan kebutuhan untuk mencegah limbah yang merusak masuk ke dalam
         padang lamun.
    4). Skema-skema pengalihan aliran air yang dapat mengubah tingkat salinitas
         alamiah perlu dipertimbangkan akibatnya terhadap komunitas padang lamun.
    5). Perlu dilakukan tindakan untuk mencegah tumpahan minyak yang men-
         cemari komunitas padang lamun.
    6). Rekonstruksi padang lamun di perairan dekat tempat yang sebelumnya
         ada padang lamun.

4.6 Upaya Pengelolaan Benda Berharga yang berasal dari Barang Muatan
    Kapal Tenggelam (BMKT) di Dasar Laut
         Akhir-akhir ini kita sering mendengar atau membaca berita-berita tentang
    penemuan keramik dari perairan Nusantara oleh para nelayan. Ini suatu kenyataan,
    bahwa perairan laut kita memiliki tinggalan kapal karam yang sangat kaya.
    Keberadaan tinggalan tersebut mendorong timbulnya kegiatan pencarian harta
    karun di dasar laut, baik secara legal maupun ilegal. Sebagian dari tinggalan
    yang telah diangkat, baik berupa keramik, barang-barang logam, kepeng,
    batangan emas, dan sebagainya telah berpindah ke luar negeri, dan sebagian
    lainnya menjadi milik negara.
         Pada dasarnya tinggalan itu memiliki nilai sejarah dan ekonomis baik
    pada masa lalu maupun masa kini. Sebagai historical dan scientific value
    dari segi ilmu pengetahuan dan sejarah, menggambarkan proses pelayaran

                                                                                 37
     dan perdagangan baik lokal maupun
     regional dalam konteks jamannya. Dengan
     demikian tinggalan ini merupakan sumber
     daya budaya yang memerlukan penanganan
     secara ilmiah agar bermanfaat bagi ke-
     pentingan ilmu pengetahuan dan pemanfaat-
     annya; sedangkan ekonomic (commercial)
     value: dalam konteks masa kini barang-
     barang muatan kapal karam mengandung
     nilai komersial tinggi, terutama muatan                    Changsa Ware
     keramiknya. Jenis barang muatan kapal kuno menjadi komoditi yang memiliki
     pasar tersendiri, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian tinggalan
     ini merupakan aset yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan nasional.
     Sebagian dari tinggalan kapal karam dan
     muatannya termasuk dalam kategori benda
     cagar budaya yang perlu di lindungi.
     Tinggalan ini memberikan bukti-bukti lebih
     kongkret tentang rangkaian proses pen-
     distribusian barang dari tempat pembuatan
     (produsen) ke konsumen dan fungsinya
     sebagai barang komoditi. Dari serangkaian
     eksplorasi yang telah dilakukan, misalnya
     kapal karam di perairan Belitung dengan ber-
     bagai jenis mangkuk dan cawan Changsha
     ware abad ke-9, muatan Tang cargo ini
     diperkirakan bernilai US$ 6 - 10 juta. Tidak
                                                              Keramik Thailand
     jauh dari lokasi itu, ditemukan Intan Wreck
     diperoleh kurang lebih 7300 keramik dan
     lebih dari 6000 barang komoditi lainnya.
     Muatan keramik paling banyak berwarna
     putih kebiruan (telur asin) yang lebih
     dikenal dengan Qingbai ware kualitas bagus
     abad ke-10an. Masih berdekatan dengan ke
     dua kapal itu tenggelam, ditemukan Java
     wreck yang memuat barang-barang hijau
     seladon lebih biasa disebut Longquan ware
     abad ke 10 - 11.                                          Keramik Vietnam
     Jenis-jenis keramik dan barang komoditi lainnya dalam kapal-kapal itu juga
     ditemukan dalam penelitian arkeologi di lokasi yang dianggap semasa atau
     menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya, sehingga dapat di pastikan bahwa

38
barang-barang tersebut antara lain untuk
konsumen Sriwijaya. Kapal karam lainnya
yang di eksplorasi yaitu di perairan utara
Cirebon dengan barang-barang penuh
hiasan masa Dinasti Tang jenis Yue Five
Dinasti-Song Utara abad ke-9 - 10 an. Juga
diperoleh muatan kapal karam Karang
Cina, keramik dari Cina Selatan terutama
Dinasti Yuan abad ke-13 - 14 jenis guci
                                               Barang Muatan Kapal Tenggelam
bertutup, buli-buli, piring; sebagian besar
seladon hijau. Temuan kapal karam di Pulau Buaya, yang sebagian besar jenis
keramik yang dimuat berasal dari masa Song-Yuan abad ke-12 - 14, juga
tidak jauh berbeda dengan bukti-bukti kapal karam lainnya. Hasil pelelangan
kapal karam Geldermalsen dengan Nanking cargonya yang tenggelam di
perairan Kepulauan Riau, sebagian besar memuat keramik Cina Dinasti Qing
abad ke-18; dilelang di Balai Lelang Christie dapat menghasilkan kurang
lebih US$ 17 jutaan.
Eksplorasi kapal karam Tek Sing yang memuat barang keramik Cina abad
ke-19an antara lain berupa mangkuk, Keramik Thailand, Keramik Vietnam,
piring, cepuk, figurine, sendok, menghasilkan kurang lebih US$ 15 juta; dan
masih banyak lagi azet US dolaran yang menunggu di perairan Nusantara.
Di ketemukannya kapal karam di perairan Blanakan, Subang membuktikan
adanya pengangkutan barang keramik selain Cina. Dari kapal ini diperoleh
keramik-keramik berbagai jenis dari Thailand Sawankhalok dan Sukhothai
serta Vietnam. Ini menandakan bahwa ternyata muatan kapal karam tidak
hanya keramik dari Cina, tetapi dari negara produsen keramik lainnya pun
juga ditemukan. Temuan tinggalan kapal karam yang hingga kini belum
dieksplorasi secara profesional antara lain di wilayah pantai Tuban, walupun
banyak yang telah di temukan dari penelitian arkeologi, misalnya mangkuk
Cina Selatan Song Yuan abad ke-12 - 14 juga keramik utuh dan pecahan
dalam bentuk piring, guci dan botol mercury.
Keberadaan kapal karam itu menggambarkan bagaimana barang-barang
komoditi itu di angkut dari pusat produksinya (kiln/tungku pembakaran),
kemudian dibawa ke pelabuhan, untuk selanjutnya di kapalkan. Setelah proses
pengapalan selesai, kapal laut berlayar selama beberapa lama menuju salah
satu bandar, antara lain Nusantara ataupun negara lainnya yang juga melalui
Nusantara. bukti ini dengan sendirinya merupakan data primer yang dapat
menunjukkan berlangsungnya jalur perdagangan dan bukti yang sangat relevan
untuk mengungkapkan kegiatan perniagaan kuno.

                                                                         39
                           BAB 5
         WILAYAH LAUT YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA


5.1 Wilayah Laut Indonesia
      Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan mempunyai luas wilayah
laut sebesar 5.8 juta km2, yang terdiri atas 3.1 juta km2 merupakan perairan teritorial
Indonesia dan 2.7 km2 merupakan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif.
Disamping itu Indonesia memiliki panjang pantai 95.181 km, yang merupakan
pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia.
      Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia memiliki beberapa
rejim laut yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan dalam
kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kelautan, baik bagi Indonesia sendiri
maupun negara tetangga. Secara prinsip rejim laut tersebut meliputi 3 bagian yaitu:
1) Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh bagi Indonesia atau dikenal
      sebagai wilayah kedaulatan Indonesia yang meliputi Laut Pedalaman, Laut
      Nusantara dan Laut Teritorial.
      Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh berarti bahwa di wilayah ini
      Indonesia memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara dan dasar laut serta
      tanah di bawahnya yang meliputi:
      a) Laut Pedalaman
          Merupakan bagian dari wilayah perairan Nusantara. Pada wilayah ini
          Indonesia memiliki kedaulatan mutlak dan kapal-kapal asing tidak
          mempunyai hak lintas. Ketentuan mengenai penetapan Pedalaman telah
          diatur di Konvensi HUKUM LAUT 1982, namun hingga saat ini
          Indonesia belum menetapkan perairan Pedalaman tersebut.
      b) Perairan Nusantara
          Bagian luar perairan Pedalaman adalah perairan Kepulauan (Nusantara).
          Wilayah perairan ini dapat dipahami sebagai laut yang terletak di antara
          pulau, dibatasi atau dikelilingi oleh garis pangkal, tanpa memperhatikan
          kedalaman dan lebar laut tersebut. Pada wilayah perairan Nusantara ini
          kapal asing memiliki hak lintas berdasarkan prinsip Lintas Damai
          (innocent passage) dan bagi kepentingan pelayaran internasional kapal
          asing juga mempunyai hak lintas melalui sea lanes atau lebih dikenal
          sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Indonesia telah
          menetapkan 3 ALKI berdasarkan PP No. 37 tahun 2002. Adanya hak
          lintas kapal asing berdasarkan prinsip Lintas Damai dan lintas ALKI ini,
          membedakan antara hak dan kewenangan antara perairan Pedalaman
          dan perairan Nusantara.

40
     c)   Laut Teritorial
          Adalah wilayah perairan di luar perairan Nusantara yang lebarnya tidak
          melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Di wilayah laut ini
          Indonesia memiliki kedaulatan penuh. Seperti halnya yang berlaku di
          wilayah perairan Nusantara, kapal-kapal asing memiliki hak lintas
          berdasarkan Lintas Damai dan hak lintas melalui ALKI yang merupakan
          kelanjutan ALKI yang telah ditentukan pada perairan Nusantara.
2)   Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta
     memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu yang meliputi wilayah
     perairan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), dan Landas Kontinen
     Sedangkan jenis wilayah laut kedua bagi sebuah negara kepulauan meliputi
     wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta
     memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu yang mencakup:
     a) Zona Tambahan
          Di luar laut Teritorial terdapat laut di mana Indonesia mempunyai
          kewenangan-kewenangan tertentu. Zona Tambahan dapat ditetapkan
          sampai dengan 12 mil laut di luar laut teritorial atau sampai dengan 24 mil
          laut diukur dari garis pangkal. Pada zona ini, Indonesia memiliki hak untuk
          dapat melaksanakan kewenangan tertentu dalam mengontrol pelanggaran
          terhadap aturan-aturan di bidang bea cukai/pabean, keuangan, karantina
          kesehatan, pengawasan imigrasi, dan menjamin pelaksanaan hukum di
          wilayahnya. Pada saat ini sedang dibahas rancangan pengaturan Zona
          Tambahan.
     b) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
          Konvensi HUKUM LAUT 1982 pasal 55 dan 56 ayat 1a menyebutkan bahwa
          ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut Teritorial,
          lebar zona ini tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di perairan
          ZEE Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi,
          konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non
          hayati yang terdapat di kolom air. Hak berdaulat lainnya adalah berkenaan
          dengan kegiatan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi
          pada zona tersebut, seperti produk energi dari air, arus dan angin.
          Di samping hak berdaulat atas kekayaan alam yang terkandung di kolom air,
          Indonesia di zona ini mempunyai kewenangan untuk memelihara lingkungan
          laut, mengatur dan mengijinkan penelitian ilmiah kelautan, serta memberi-
          kan ijin pembangunan pulau buatan, instalasi, dan bangunan laut lainnya.
     c) Landas Kontinen
          Konvensi HUKUM LAUT 1982 telah menetapkan bahwa Landas
          Kontinen dengan pengertian yuridis. Kewenangan suatu negara pantai
          atas kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya

                                                                                   41
          dari daerah di bawah permukaan yang terletak di luar laut Teritorial,
          sepanjang kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggiran luar tepian
          kontinen (continental margin), atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari
          garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial diukur, dalam hal pinggiran
          luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut (pasal 76 ayat 1).
          Selanjutnya negara pantai memiliki kesempatan untuk menetapkan
          batasan luar Landas Kontinen lebih lebar dari 200 mil laut diukur dari
          garis pangkal dengan ketentuan berikut:
          1. Lebar maksimum tidak boleh lebih dari 350 mil laut diukur dari
               garis pangkal
          2. Tidak melebihi 100 mil laut diukur dari garis kedalaman 2500 m
          3. Tidak melebihi lebar 60 mil laut dari kaki lereng kontinen
          4. Garis terluar dengan titik-titik ketebalan batu endapan adalah paling
               sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik-titik terluar dan kaki lereng
               kontinen
               Ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa dalam penetapan
          batas Landas Kontinen, Indonesia memiliki kepentingan menyangkut
          (1) batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan atau
          berdamping yang dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum
          internasional, (2) batas landas kontinen hingga 200 mil dari garis pangkal
          dan (3) kemungkinan dapat di ajukannya batas landas kontinen di luar
          200 hingga maksimal 350 mil laut dari garis pangkal atau 100 mil laut
          dari garis kedalaman 2500 m.
               Penambahan wilayah Landas Kontinen ini tidak berlaku secara
          otomatis, akan tetapi perlu diajukan secara resmi oleh Pemerintah
          Indonesia kepada Commission on the Limits of the Continental Shelf –
          PBB. Pengajuan harus dilakukan dengan menyertakan peta-peta yang
          didukung argumentasi berdasarkan riset ilmiah tentang geodesi, geofisika
          dan geologi untuk menentukan batas luar paparan benua (Outer limit of
          the Continental Shelf) Indonesia.
               Terdapat 3 (tiga) kawasan di lepas pantai laut dalam yang berpotensi
          untuk diajukan oleh Indonesia sebagai Indonesian Outer Limit of the
          Continental Shelf (IOCS), 2 (dua) di antaranya berada di Samudera Hindia
          dan satu di Lautan Pasifik. Berdasarkan UNCLOS, batas jatuh tempo
          pengajuan tersebut adalah bulan Mei tahun 2009.
3)   Wilayah laut, di mana Indonesia memiliki kepentingan namun tidak memiliki
     kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan dan hak berdaulat atas laut
     tersebut, meliputi wilayah perairan laut lepas dan dasar laut internasional di
     luar Landas Kontinen Indonesia.

42
a)   Laut Lepas
     Di wilayah perairan Laut Lepas di luar batas ZEE Indonesia memiliki 2
     (dua) kepentingan. Pertama, di kolom air dalam kaitannya pengelolaan
     sumber daya hayati dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya tersebut,
     pasal 63 dan 64 Konvensi HUKUM LAUT 1982 menetapkan adanya
     keterkaitan yang erat antara pengelolaan dan eksploitasi kekayaan hayati
     di ZEE dan di Laut Lepas di luarnya. Pengaturan ini khususnya
     menyangkut jenis perikanan ‘mengembara’ (stradding stock) dan
     bermigrasi secara jauh (higly migratory species) seperti tuna. Dalam
     kaitannya ini, Indonesia memiliki kepentingan secara pro aktif dalam
     mengelola perikanan di Laut Lepas terutama di kawasan Samudera
     Pasifik dan Samudera Hindia. Kedua, di daerah dasar laut dan tanah di
     bawahnya di luar batas Landas Kontinen, terdapat Daerah Dasar Laut
     Internasional yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Otorita Dasar
     Laut Internasional (International Seabed Authority ISBA) yang berkantor
     di Kingston, Jamaica. Indonesia memiliki kepentingan untuk aktif
     memantau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penambangan
     dan prosesing mineral di dasar laut di luar Landas Kontinen. Kepentingan
     saat ini difokuskan pada usaha melindungi agar produksi dan harga
     mineral khususnya tembaga dan nikel yang sebagian berasal dari darat,
     tidak mendapatkan saingan yang mematikan dari mineral sejenis yang
     dihasilkan dari dasar laut.




         Yurisdiksi Perairan Indonesia (sumber : J. Rais:2001)




                                                                          43
5.2 Pulau-Pulau Terluar
     Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau
baik pulau besar maupun pulau kecil. Pulau-pulau tersebut sebagian telah
berpenghuni dan ada juga yang belum berpenghuni. Disamping itu pulau-pulau
tersebut masih ada yang belum memiliki nama. Dari puluhan ribu pulau tersebut
terdapat 92 pulau terluar, dimana terdapat 12 pulau terluar yang berbatasan
langsung dengan negara tetangga yaitu: Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa,
Pulau Sekatung, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau
Fanildo, Pulau Baras, Pulau Batek, dan Pulau Dana. Adapun nama-nama pulau
terluar secara lengkap dengan posisi garis lintang dan bujur serta titik dasarnya
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

          Tabel 1. Pulau-Pulau Terluar Yang Berbatasan Langsung
                         Dengan Negara Tetangga
                                       Posisi                Negara
 No.     Nama Pulau                                                      Provinsi Penduduk
                              Lintang           Bujur       Tetangga
                             0                0
  1.   Rondo               06 04’ 30" U 95 06’ 45" T        India dan
                                                            Thailand     NAD     Tdk ada
                             0               0
 2.    Berhala             03 46’ 38" U    99 30’ 03" T     Malaysia     SUMUT   Tidak ada
 3.    Nipa                010 09’ 13" U   1030 39’11" T    Singapura    Riau    Tidak ada
  4.   Sekatung            040 47’ 38" U   1080 00’ 39" T   Vietnam      Riau    Tidak ada
  5.   Marore              040 44’14" U    1250 28’ 42" T   Philipina    SULUT   Ada
  6.   Miangas             050 34’ 02" U   1260 34’ 54" T   Philipina    SULUT   Ada
  7.   Marampit            040 46’ 18" U   1270 08’ 32" T   Philipina    SULUT   Ada
  8.   Fani                010 04’ 28" U   1310 16’ 49" T   Palau        Papua   Tdk ada
  9.   Fanildo(PP.Mapia)   000 56’ 22" U   1340 17’ 44" T   Palau        Papua   Tdk ada
 10.   Bras                000 55" 57" U   1340 20’ 30" T   Palau        Papua   Ada
 11.   Batek               090 15’ 30" S   1230 59’30" T    TimorLeste   NTT     Tdk ada
 12.   Dana                100 50’ 00" S   1210 16’57" T    Australia    NTT     Tdk ada


     Adapun profil ke-12 pulau terluar secara lengkap dapat dikemukakan sebagai
berikut:
1. Pulau Rondo terdapat di Kelurahan Ujung Ba’u, Kecamatan Sukakarya,
     Kabupaten Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Pulau ini terletak di ujung
     utara Pulau Weh, merupakan pulau terluar strategis di ujung barat Indonesia
     yang menjadi jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan India, tidak
     dihuni tetap dan hanya dihuni oleh petugas jaga mercusuar. Kekayaan alam
     berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan (illegal fishing).

44
2.   Pulau Sekatung terdapat di Desa Air Payang, Kelurahan Pulau Laut,
     Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau. Terletak di
     utara Kepulauan Natuna, masuk Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan
     langsung dengan Vietnam, termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau
     Sedanau, Bunguran, dan Midai, luasnya sekitar 0,3 kilometer persegi. Tidak
     berpenghuni, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing,
     potensi berupa perikanan dan terumbu karang, rawan illegal fishing.
3.   Pulau Nipa terdapat di Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam,
     Provinsi Riau. Pulau kecil tak berpenghuni yang berbatasan dengan Singapura,
     80 persen merupakan batuan karang mati dan 20 persen batuan berpasir. Luas
     dataran lonjong ini sekitar 60 hektar, di sekitar pulau ini dijadikan penambangan
     pasir. Akibatnya, terjadi abrasi yang mengancam tenggelamnya pulau di tengah
     pelayaran lalu lintas internasional yang frekuensinya tinggi.
4.   Pulau Berhala terdapat di Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Serdang
     Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Berada di Selat Malaka yang berbatasan
     dengan Malaysia, tak berpenghuni, luas sekitar 2,5 kilometer persegi dan di
     kelilingi hamparan terumbu karang. Memiliki kekayaan alam berupa keindahan
     terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati
     tinggi, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
5.   Pulau Marore terdapat di Kecamatan Tabukan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi
     Utara. Merupakan salah satu pulau kecil di Laut Sulawesi dan berbatasan
     dengan Filipina. Memiliki penduduk sekitar 640 jiwa, luas sekitar 214,49 ha,
     termasuk gugusan Pulau Kawio, merupakan wilayah khusus di perbatasan
     Filipina yang disebut check point border crossing area, rawan illegal fishing.
6.   Pulau Miangas terdapat di Desa Miangas, Kecamatan Nanusa, Kabupaten
     Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Merupakan salah satu gugusan Kepulauan
     Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina, luas sekitar 3,15 kilometer
     persegi dan penduduknya yang mayoritas Suku Talaud dengan jumlah
     penduduk sebanyak 678 jiwa rawan terorisme dan penyelundupan.
7.   Pulau Marampit terdapat di Kecamatan Pulau Karatung, Kabupaten Talaud,
     Sulawesi Utara. Salah satu pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan
     Filipina, berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 1.436 jiwa, luas pulau
     12 kilometer persegi, pulau terluar yang dibatasi Samudra Pasifik di sebelah
     utara dan timur. Sarana navigasi pelayaran dan dermaga hingga kini belum
     terpasang, rawan abrasi karena berhadapan dengan laut lepas, rawan illegal
     fishing dan effective occupation dari negara tetangga.



                                                                                   45
8.  Pulau Batek terdapat di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Utara,
    Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Merupakan pulau terluar yang
    berbatasan langsung dengan Timor Leste, berada di perbatasan antara wilayah
    Kabupaten Kupang, NTT, dan Oekusi, Timor Leste, luas sekitar 25 ha. Menjadi
    tempat bertelur penyu-penyu serta lokasi migrasi lumba-lumba. Untuk men-
    capainya cukup mudah karena perairan di sebelah utaranya merupakan Alur
    Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) jalur 3 yang menjadi jalur pelayaran
    internasional, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
9. Pulau Dana terdapat di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Kupang,
    Nusa Tenggara Timur. Terletak di sebelah selatan Pulau Rote yang merupakan
    pulau terluar berbatasan dengan Australia. Letaknya strategis karena menjadi
    pintu masuk jalur pelayaran internasional (ALKI jalur 3), tidak berpenghuni.
    Untuk mencapainya bisa ditempuh dengan perahu motor, rawan illegal fishing
    dan effective occupation dari negara tetangga.
10. Pulau Fani terdapat di Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi
    Papua. Pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau, termasuk gugusan
    Pulau-pulau Asia. Ada penghuninya, luas wilayah sekitar sembilan kilometer
    persegi. Penduduknya lebih sering berinteraksi dengan negara tetangga, rawan
    illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
11. Pulau Fanildo terdapat di Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor,
    Papua. Salah satu gugusan Pulau Mapia, pulau tak berpenghuni yang berbatasan
    dengan Republik Palau, luas sekitar 0,1 kilometer persegi yang sekelilingnya
    merupakan pantai berpasir dan hamparan terumbu karang. Untuk mencapai
    pulau ini bisa dengan menggunakan pesawat udara dan kapal laut rute Jakarta-
    Biak-Mapia, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
12. Pulau Bras terdapat di Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor,
    Papua. Terletak di ujung utara Pulau-pulau Mapia, berbatasan dengan
    Republik Palau, luasnya 3,375 kilometer persegi, yang dapat dicapai dengan
    perahu motor. Dihuni sekitar 50 jiwa penduduk, potensial untuk wisata
    terumbu karang, mata pencaharian nelayan dan membuat kopra, rawan abrasi
    dan rawan illegal fishing serta effective occupation dari negara tetangga.




46
         Peta Wilayah Perairan Indonesia
     yang Berbatasan dengan Negara Tetangga




47
5.3 Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga.
     Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar secara geografis
dilingkupi dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti India, Vietnam,
Singapura, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, dan negara Republik Palau.
Karena berbatasan dengan negara tetangga sudah barang tentu masalah batas antar
negara harus menjadi perhatian khusus. Batas negara dianggap penting karena
tidak jarang masalah batas negara menjadi pemicu konflik antar negara yang di
sebabkan oleh tidak jelasnya batas wilayah suatu negara. Penetapan batas antar
negara biasanya dilakukan dengan perjanjian-perjanjian. Perjanjian tersebut umumnya
dilakukan pemerintah berupa perjajian bilateral, multilateral, maupun hanya sebatas
MOU. Untuk mengetahui lebih jelas tentang batas maritim Indonesia dengan negara
tetangga dapat dikemukakan pada uraian berikut:
a. Batas Maritim antara Indonesia dengan India
     Perjanjian Batas Maritim antara Indonesia dengan India dilakukan melalui
     Perjanjian Garis Batas Landas
     Kontinen antara Pemerintah RI
     dengan India ditandatangani pada
     tanggal 8 Agustus 1974 di Jakarta
     dan perjanjian tersebut menyetujui
     4 (empat) titik koordinat yaitu:
     Titik Koordinat 1, berada pada
     posisi 060 38’ 30" LU dan 0940
     38’00"BT, Titik Koordinat 2,
     berada pada posisi 060 30’00" LU
     dan 094 0 32’ 24" BT, Titik
     Koordinat 3, berada pada posisi 060      Garis Batas Landas Kontinen Antara
                          0
     16’12" LU dan 094 24’ 12" BT,                   Indonesia dengan India
     dan Titik Koordinat 4, berada pada posisi 060 00’ 00" LU - 0940 10’18" BT.
     Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan
     Keputusan Presiden RI No. 51 Tahun 1974 tanggal 25 September 1974,
     selanjutnya mengenai lokasi perbatasan terletak di daerah antara Pulau Rondo
     dan Pulau Breueh dengan Pulau Nicobar. Untuk menjadi perhatian pemerintah
     RI yaitu mengenai batas ZEE di kawasan ini belum ditetapkan sehingga
     membuka peluang terjadinya illegal fishing.
     Disamping melakukan perjanijan batas landas kontinen, Indonesia juga
     melakukan perjanjian mengenai garis batas landas kontinen dengan pemerintah
     Republik India yang merupakan perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen
     tahun 1974, perjanjian ini ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14
     Januari 1977, dan menyepakati 9 (sembilan) titik koordinat yaitu Titik

48
     Koordinat 1, berada pada posisi
     060 38’ 30" LU dan 0940 38’ 00"
     BT, Titik Koordinat 2, berada
     pada posisi 070 02’24" LU dan
     0940 55’ 37" BT, Titik Koordinat
     3, berada pada posisi 070 40’06"
     LU dan 0950 25’ 45" BT, Titik
     Koordinat 4, berada pada posisi
     070 46’ 06" LU dan 0950 31’12"
     BT, Titik Koordinat 5, berada
     pada posisi 060 00’00" LU dan
     0940 10’ 18" BT, Titik Koordinat       Persetujuan antara Indonesia dengan
                             0                  India tentang Perpanjangan
     6, berada pada posisi 05 25’ 20"
                                                   Garis Landas Kontinen
     U dan 093 0 41’12" T, Titik
     Koordinat 7, berada pada posisi 040 27’ 34" LU dan 0920 51’17" BT, Titik
     Koordinat 8, berada pada posisi 040 18’ 31" LU dan 0920 43’ 31" BT, dan
     Titik Koordinat 9, berada pada posisi 040 01’ 40" LU dan 0920 23’ 55" BT.
     Selanjutnya pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini
     dengan Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1977 tanggal 4 April 1977.

b.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Thailand
     Perjanjian batas maritim antara
     Indonesia dengan Thailand
     dilakukan melalui perjanjian garis
     batas landas kontinen antara
     Pemerintah RI dengan Pemerintah
     Thailand, di setujui dan ditanda
     tangani di Bangkok pada tanggal
     17 Desember 1971. Pemerintah
     Republik Indonesia telah me-
     ratifikasi perjanjian ini dengan
     Keputusan Presiden RI No. 21
     Tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972.
     Garis Batas Landas Kontinen
     Republik Indonesia dengan
     Kerajaan Thailand pada bagian
     Utara Selat Malaka dan Laut
     Andaman ini adalah garis lurus     Persetujuan Antara Indonesia dan
     yang ditarik dari titik Koordinat    Thailand, Tentang Penetapan
                                              Garis Batas Landas Kontinen

                                                                             49
     Nomor 1 yaitu 060 21,8’ LU dan 0970 54.0’ BT menuju ke arah Barat sampai
     ke Titik Koordinat Nomor 2 yaitu 070 05,8’ LU dan 0960 36.5’ BT. Negara
     Thailand mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Royal Procla-
     mation 23 Pebruari 1981, yang isinya sebagai berikut : “The exclusive
     Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to
     the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles
     measured from the baselines use for measuring the breadth of the Territorial
     Sea”. Pada prinsipnya Proklamasi ZEE di maksud tidak menyebutkan tentang
     penetapan batas antar negara. Ditinjau dari segi geografis maka daerah yang
     memungkinkan timbulnya sengketa perbatasan datam pengelolaan sumber-
     sumber perikanan adalah di bagian Selatan Laut Andaman atau di Bagian Utara
     Selat Malaka. Letak yang sebenarnya dari titik-titik koordinat tersebut di laut
     akan ditentukan dengan suatu cara yang disetujui bersama oleh pejabat-pejabat
     yang berwenang dari kedua pemerintah. Selanjutnya perundingan mengenai
     batas wilayah ZEE anatara negara RI dengan negara Thailand untuk tingkat
     teknis I telah dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Agustus 2003 di Jakarta.




                    Persetujuan Antara Indonesia dan Thailand,
                 Tentang Penetapan Garis Batas di Landas Kontinen


     Di samping melakukan perjanjian batas landas kontinen, Indonesia juga
     melakukan perjanjian mengenai penetapan suatu garis batas dasar laut antara
     kedua negara di Laut Andaman (Jakarta, 11 Desember 1975) dengan
     pemerintah Kerajaan Thailand. Batas daerah yang di tetapkan terletak di Laut
     Andaman dan sebagai kelanjutan titik batas sesuai Persetujuan 17 Desember
     1971, dan untuk batas daerah dasar laut antara Indonesia dan Thailand di
     Laut Andaman adalah garis lurus yang ditarik dari titik koordinat A 070 05,8’

50
     LU - 0960 36,5' BT (merupakan titik akhir dari garis batas antara kedua negara
     sebagaimana tersebut dalam persetujuan antara pemerintah RI dengan Pemerintah
     Kerajaan Thailand tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua
     negara di bagian Utara Selat Malaka, yang ditandatangani di Bangkok pada
     tanggal 17 Desember 1971) ke arah barat laut ke titik koordinat L 070 46,1'
     LU - 0950 33,1' BT. Selanjuntnya perlu ditetapkan batas ZEE di kawasan
     tersebut untuk mencegah illegal fishing yang di lakukan para nelayan kedua
     belah pihak.

c.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Malaysia
     Perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di lakukan melalui
     perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah RI dengan Malaysia
     dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian tersebut menyetujui
     25 (dua puluh lima) titik koordinat yang terletak di daerah perbatasan yaitu:
     1. Selat Malaka (Titik 1-10), Titik Koordinat 1, pada posisi 050 27’ 00" U -
          0980 17’ 30" T, Titik Koordinat 2, pada posisi 040 55’ 42" U – 0980 41’
          30" T, Titik Koordinat 3, pada posisi 030 59’ 36" U - 0990 43’ 36" T, Titik
          Koordinat 4, pada posisi 030 47’24" U - 0990 55’00" T, Titik Koordinat
          5, pada posisi 020 41’ 30" U – 1010 12’ 06" T, Titik Koordinat 6, pada
          posisi 020 15’ 24" U – 1010 46’ 30" T, Titik Koordinat 7, pada posisi 010
          55’ 12" U – 1020 13’ 24" T, Titik Koordinat 8, pada posisi 010 41’ 12" U
          – 1020 35’ 24" T, Titik Koordinat 9, pada posisi 010 19’30" U – 1030 03’
          54" T,dan Titik Koordinat 10, pada posisi 010 15’ 00" U – 1030 22’ 48" T.
     2. Laut Cina Selatan, dekat Semenanjung Malaka (Titik 11 - 20), yaitu
          Titik Koordinat 11, pada posisi 010 23’ 54" U – 1040 29’ 30" T, Titik
          Koordinat 12, pada posisi 010 38’
          00" U – 1040 53’ 00" T, Titik
          Koordinat 13, pada posisi 010 54’
          24" U – 1050 05’ 12" T, Titik
          Koordinat 14, pada posisi 020 22’
          30" U – 1050 01’ 12" T, Titik
          Koordinat 15, pada posisi 020 55’
          12" U – 1040 51’ 30" T, Titik
          Koordinat 16, pada posisi 030 50’
          06" U – 1040 46’ 30" T, Titik
          Koordinat 17, pada posisi 040 03’
          00" U – 1040 51’ 54" T, Titik
          Koordinat 18, pada posisi 050 04’           Batas Landas Kontinen
          42" U – 1050 28’ 48" T, Titik                Indonesia - Malaysia

                                                                                  51
          Koordinat 19, pada posisi 050 40’ 36" U – 1040 47’ 06" T, Titik Koordinat
          20, pada posisi 060 05’ 48" U – 1050 49’ 12" T.
     3.   Laut Cina Selatan Bagian Barat Laut P. Kalimantan (Titik 21-25), yaitu
          Titik Koordinat 21, pada posisi 020 05’00" U - 1090 38’ 48" T, Titik
          Koordinat 22, pada posisi 030 00’ 00" U – 1090 54’ 30" T, Titik Koordinat
          23, pada posisi 040 40’ 00" U – 1100 02’ 00" T, Titik Koordinat 24, pada
          posisi 050 31’ 12" U – 1090 59’ 00" T, Titik Koordinat 25, pada posisi 060
          18’ 12" U – 1090 38’ 36" T
     Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini
     dengan Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 1969 tanggal 15 November 1969.
     Dasar hukum yang dipergunakan bagi perundingan ini adalah Konvensi Hukum
     Laut 1958 mengingat perundingan tentang UNCLOS III baru dimulai pada
     tahun 1976. Selanjutnya batas Landas Kontinen ini ditafsirkan oleh Malaysia
     sebagai garis batas ZEE (sesuai dengan deklarasi yang dibuat oleh Malaysia
     pada saat ratifikasi UNCLOS 1982). Malaysia menggunakan Pulau Jarak
     dan Pulau Perak dalam menarik garis pangkalnya. Dengan demikian, tampaknya
     Malaysia beranggapan garis batas ZEE sudah selesai. Kemudian Pemerintah
     Republik Indonesia menghendaki agar garis batas ZEE ditetapkan terpisah
     (berdasarkan UNCLOS 1982), yakni dengan median line, karena garis batas
     Landas Kontinen tidak dapat ditetapkan sekaligus sebagai batas ZEE meng-
     ingat rejim yang mengatur keduanya berbeda. Selain itu, penarikan garis
     pangkal Malaysia juga tidak sesuai dengan konfigurasi pantai serta menyalahi
     ketentuan maksimal yang diperkenankan, 100 mil laut. Perundingan penetapan
     batas ZEE belum pernah dibicarakan secara tersendiri sejak tahun 1997, dan
     juga perundingan batas maritim RI-Malaysia tingkat teknis dilaksanakan di
     Bali, tanggal 22-23 Maret 2005.
     Di samping melakukan perjanijan
     batas landas kontinen, Indonesia
     juga melakukan perjanjian
     mengenai batas laut wilayah
     melalui perjanjian garis batas laut
     wilayah antara Pemerintah RI
     dengan Malaysia dilaksanakan/di
     setujui pada tanggal 17 Maret 1970,
     perjanjian tersebut menyetujui/
     menyepakati 8 (delapan) titik
     koordinat yang terletak di Selat
     Malaka, yaitu: Titik Koordinat 1,               Batas Laut Wilayah
     pada posisi 020 51,6’ U – 1010 00,2’           Indonesia– Malaysia

52
     T, Titik Koordinat 2, pada posisi 020 41,5’ U – 1010 12,1’ T, Titik Koordinat 3,
     pada posisi 020 15,4’ U – 1010 46,5’ T, Titik Koordinat 4, pada posisi 010 55,2’
     U – 1020 13,4’ T, Titik Koordinat 5, pada posisi 010 41,2’ U – 1020 35’ T, Titik
     Koordinat 6, pada posisi 010 19,1’ U – 1030 02,1’ T, Titik Koordinat 7, pada
     posisi 010 19,5’ U – 1030 03,9’ T, Titik Koordinat 8, pada posisi 010 15’ U – 1030
     22,8’ T.
     Pemerintah Republik Indonesia telah rneratifikasi perjanjian ini dengan UU
     Republik Indonesia No.2 Tahun 1971, tanggal 10 Maret 1971. Garis batas
     laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia ini adalah garis yang meng-
     hubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan
     bersama, dan garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Malaysia
     adalah garis tengah sama jarak dari garis-garis dasar kedua negara dan untuk
     selat yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil laut, rnaka garis batas laut ditarik
     di tengah-tengah selat yang diukur dari garis-garis dasar yang ditetapkan
     menurut ketentuan-ketentuan pada Konvensi Jenewa tahun 1958. Selanjutnya
     penentuan titik koordinat tersebut, ditetapkan berdasarkan garis dasar yang
     ditentukan oleh masing-masing negara. Kemudian mengenai garis batas laut
     wilayah Indonesia adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat no.
     5,6,7 dan 8, sedangkan batas laut wilayah Kerajaan Malaysia adalah garis
     yang melalui titik-titik koordinat no.5,7, dan 8, untuk sementara enclave area
     sebagai akibat dihubungkannya titik-titik koordinat no. 5,6, dan 7 berstatus
     sebagai perairan bebas. Perlu menjadi perhatian saat ini adalah mengenai
     masuknya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi bagian dari Malaysia
     perlu ditetapkan kembali titik dasar di Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makasar.

d.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Singapura
     Perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan Singapura dilakukan melalui
     perjanjian garis batas laut wilayah antara Pemerintah RI dengan Singapura
     dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 1973. Perjanjian tersebut
     menyetujui 6 (enam) titik koordinat yang terletak di Selat Singapura, yaitu:
     Titik Koordinat 1, pada posisi 010 10’ 46,0" U - 1030 40’ 14,6" T, Titik
     Koordinat 2, pada posisi 010 07’ 49,3" U - 1030 44’ 26,5" T, Titik Koordinat
     3, pada posisi 010 10’ 17,2" U - 1030 48’ 18,0" T, Titik Koordinat 4, pada
     posisi 010 11’ 45,5" U - 1030 51’ 35,4" T, Titik Koordinat 5, pada posisi 010
     12’ 26,1" U - 1030 52’ 50,7" T, Titik Koordinat 6, pada posisi 010 16’ 10,2" U
     - 1040 02’ 00,0" T.
     Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan UU.
     No.7 Tahun 1973, tanggal 8 Desember 1973 (Lembaran Negara RI No. 3018).
     Penentuan titik-titik koordinat pada batas laut wilayah Indonesia dan

                                                                                    53
     Singapura ini, didasarkan pada
     prinsip sama jarak antara dua pulau
     yang berdekatan, dan untuk
     Pengesahan titik-titik koordinat
     tersebut di atas didasarkan pada
     kesepakatan kedua pemerintah. Isi
     pokok perjanjian ini adalah Garis
     Batas Laut Wilayah Indonesia dan
     Laut Wilayah Singapura di Selat
     Singapura yang sempit (lebar
     lautnya kurang dari 15 mil) adalah
     garis yang terdiri dari garis-garis
     lurus yang ditarik dari titik                    Batas Laut Wilayah
     koordinat no.1 sampai dengan titik              Indonesia – Singapura
     koordinat nomor 6. Perjanjian Penetapan Titik-titik Koordinat Batas Perairan
     Indonesia dan Singapura ini dilakukan sebelum dilangsungkan Konvensi
     Hukum Laut tahun 1982. Berkaitan dengan hal itu masih diperlukan penetapan
     batas maritim untuk daerah-daerah yang terletak dari titik No.1 (+ 18 Nm)
     ke arah barat dan dari titik No.6 (+ 28,8 Nm) ke arah timur serta akan menjadi
     trilateral agreement antara Indonesia, Singapura dan Malaysia.

e.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Vietnam
     Perjanjian batas maritim antara
     Indonesia dengan Vietnam di
     lakukan melalui perundingan
     penetapan Batas Landas Kontinen
     antara RI dengan Vietnam yang
     dilaksanakan pada tanggal 26 Juni
     2003 di Hanoi Vietnam. Perunding-
     an ini menyepakati 6 (enam) titik
     koordinat sebagai garis batas landas
     kontinen kedua Negara, yaitu : Titik
     Koordinat 20, pada posisi 060 05’
     48" U - 105 0 49’ 12" T, Titik
     Koordinat H, pada posisi 060 15’ 00"           Batas Landas Kontinen
             0
     U - 106 12’ 00" T, Titik Koordinat              Indonesia - Vietnam
                        0               0
     H1, pada posisi 06 15’ 00" U - 106
     19’ 01" T, Titik Koordinat A4, pada posisi 060 20’ 59.88" U - 1060 39’ 37.67"
     T, Titik Koordinat X1, pada posisi 060 50’ 15" U - 1090 17’ 13" T, Titik

54
     Koordinat 25, pada posisi 060 18’12" U - 1090 38’ 36" T. Namun Pemerintah
     Indonesia belum meratifikasi perjanjian ini, dan untuk selanjutnya perlu
     penetapan batas ZEE RI-Vietnam.

f.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Philipina
     Sejauh ini Batas Maritim Indonesia dengan Filipina belum ditetapkan, pertemuan
     pertama bilateral yang melibatkan kedua negara dalam rangka batas maritim
     adalah pertemuan Joint Working Group on Maritime and Ocean Affairs
     Indonesia-Filipina pada Tanggal 1 - 5 Desember 2003 di Manila.
     Jika meneliti kedudukan geografis kedua negara, maka perjanjian perbatasan
     yang yang harus dibuat adalah Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan
     Landas Kontinen. Hal ini disebabkan jarak pulau terluar kedua negara lebih
     dari 24 mil laut. Pada umumnya batas maritim antara Indonesia dan Filipina
     hampir seluruhnya terletak di Laut Sulawesi dan hanya sebagian terletak di
     Laut Mindanau dan Laut Maluku Utara.
     Panjang garis batas landas kontinen maupun garis batas Zona Ekonomi Eksklusif
     Indonesia - Filipina di Laut Sulawesi lebih kurang 510 mil laut, dan luas
     Zona Ekonomi Eksklusifnya sekitar 81.980 mil laut persegi.
     Jarak terlebar antara pantai yang berhadapan sekitar 315 mil laut dan jarak
     terpendek 39 mil laut antar Pulau Marore di Indonesia dan Pulau Saranggani
     di Filipina.
     Selain itu permasalahan yang muncul mengenai wilayah kedua negara yaitu
     dicantumkanya pulau Miangas (Palmas) ke dalam Konstitusi Filipina,
     walaupun dalam putusan Mahkamah Internasional tahun 1928, pulau Miangas
     ditetapkan menjadi wilayah Hindia Belanda, sehingga menurut hukum
     internasional sudah secara resmi menjadi milik Indonesia. Keputusan ini
     kemudian dikuatkan dengan tidak dijadikannya Pulau Miangas sebagai
     penentuan titik dasar Filipina, sebagaimana diatur dalam Undang-undang
     Filipina. Kondisi ini kemudian diperkuat pula dengan adanya perjanjian lintas
     batas dan ekstradisi yang menyatakan bahwa Pulau Miangas merupakan pulau
     Indonesia.

g.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Palau
     Republik Palau yang berada di sebelah .timur laut Indonesia, secara geografis
     terletak pada 06° 51' LU dan 135° 50' - 134° 50' BT adalah negara kepulauan
     berbentuk federasi dengan 16 negara bagian dengan luas wilayah daratan +
     500 km2. Republik Palau terdiri dari pulau-pulau, di antaranya Pulau Babelthuap
     dengan ibukotanya Koror. Berdasarkan konstitusi tahun 1979, Republik Palau


                                                                                 55
     mempunyai yurisdiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan laut
     teritorialnya sampai selebar 200 mil laut, diukur dari garis pangkal lurus
     kepulauan, sedang tentang cara-cara penarikannya secara terinci diatur dalam
     Fishery Zona and Regulations of Foreign Fishing.
     Sebenarnya Zona Perikanan Palau ditetapkan di dalam Title 27 Palau Nation
     Code, yang menetapkan bahwa Lebar Laut Teritorialnya adalah 3 mil laut,
     diukur dari garis pangkal. Republik Palau juga memiliki Zona Perikanan
     yang Diperluas (Extended Fishery Zone) yang berada di luar dan berbatasan
     dengan Zona Perikanan Eksklusif yang lebarnya 200 mil laut diukur dari
     garis pangkal. Pada zona tersebut Pemerintah Palau sebenarnya memiliki
     kewenangan yang eksklusif untuk melakukan pengelolaan, konservasi dan
     pengaturan sumber kekayaan hayati sejauh yang diakui oleh Hukum
     Internasional.
     Apabila Palau melakukan penarikan garis Zona Perikanan yang Diperluas
     (Extended Fishery Zone) 200 mil laut sesuai dengan Rezim Zona Ekonomi
     Eksklusif, maka kemungkinan akan terjadi tumpang tindih antara Zona
     Ekonomi Eksklusif RI dengan zona Perikanan yang diperluas Republik Palau.
     Maka diperlukan penetapan batas-batas maritim antar kedua negara agar
     diperoleh kepastian bagi kedua negara dalam mengelola sumberdaya
     kelautannya secara optimal dan berkesinambungan.

h.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Papua New Guinea
     Perjanjian Garis Batas Tertentu antara Pemerintah RI dengan Papua New
     Guinea ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973 dan
     diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No.6 Tahun 1973
     tanggal 8 Desember 1973. Antara lain:
     a. Mengatur penetapan batas Dam cise sebelah Utara dan Selatan Sungai
          Fly berdasarkan prinsip Thalweg (alur pelayaran) sebagai batas alamiah
          berdasarkan perjanjian yang dibuat pemerintah Kolonial Belanda dan
          Inggris di kawasan tersebut.
     b. Menetapkan Garis Batas Laut Wilayah di selatan Irian Jaya.
     c. Menetapkan Garis Batas Dasar Laut (Landas Kontinen) di selatan Irian
          Jaya.
          Di dalam Undang-undang tersebut ditetapkan 19 titik koordinat, termasuk
     sebelah selatan Sungai Flay, yaitu:
     -    Titik Koordinat 1, pada posisi 20 35’ 39" U dan 1410 00’00" T.
     -    Titik Koordinat 2, pada posisi 20 40’ 42" U dan 1410 00’ 00" T.
     -    Titik Koordinat 3, pada posisi 30 04’ 27" U dan 1410 00’ 00" T.

56
     -   Titik Koordinat 4, pada posisi 30 14’ 02" U dan 1410 00’ 00" T.
     -   Titik Koordinat 5, pada posisi 30 55’ 22" U dan 1410 00’ 00" T.
     -   Titik Koordinat 6, pada posisi 40 08’ 41" U dan 1410 00’ 00" T.
     -   Titik Koordinat 7, pada posisi 40 54’ 54" U dan 1410 00’ 00" T.
     -   Titik Koordinat 8, pada posisi 50 38’ 33" U dan 1410 00’ 00" T.
     -   Titik Koordinat 9, pada posisi 60 52’ 39" U dan 1410 00’ 00" T.
     -   Titik Koordinat 10, pada posisi 60 19’ 32" U dan 1410 00’ 00" T.
     -   Titik Koordinat 11, pada posisi 60 53’ 27" U dan 1410 01’ 10" T.
     -   Titik Koordinat 12, pada posisi 70 49’ 29" U dan 1410 01’ 10" T.
     -   Titik Koordinat 13, pada posisi 80 25’ 46" U dan 1410 01’ 10" T.
     -   Titik Koordinat 14, pada posisi 90 07’ 33" U dan 1410 01’ 10" T.
     -   Titik Koordinat B1, pada posisi 90 08’ 08" U dan 1410 01’ 10" T.
     -   Titik Koordinat B2, pada posisi 90 23’ 00" U dan 1400 52’ 00" T.
     -   Titik Koordinat B3, pada posisi 90 24’ 30" U dan 1400 49’ 30" T.
     -   Sungai Fly, pada posisi 60 19’ 24" U dan 1410 01’ 00" T.
     -   Sungai Fly, pada posisi 60 53’ 32" U dan 1410 01’ 10" T.
          Persetujuan Batas Maritim dan Kerjasama dengan Papua New Guinea
     di tandatangani di Jakarta dan telah diratifikasi dengan Keppres No.21/1982,
     antara Lain:
     a. Meneruskan Titik C2 pada Perjanjian RI - Australia tahun 1971.
     b. Menetapkan sekaligus sebagai garis batas ZEE RI - PNG.
     c. Pengakuan timbal balik atas Hak Tradisional para nelayan kedua negara
          untuk melakukan penangkapan ikan di perairan pihak lainnya.
           Batas maritim selanjutnya di pantai Utara Irian Jaya dalam, yaitu: Titik
     Koordinat C1, pada posisi 30 24’ 23" U dan 1410 00’ 00" T, Titik Koordinat
     C2, pada posisi 20 08’ 30" U dan 1410 01’ 30" T, Titik Koordinat C3, pada
     posisi 10 04’ 33" U dan 1410 24’ 00" T, Titik Koordinat C4, pada posisi 010
     01’ 35" U dan 1400 48’ 35" T, Titik Koordinat C5, pada posisi 000 44’ 10" dan
     1400 49’10" T yang ditetapkan dalam Perjanjian Maritim Indonesia - PNG
     tahun 1980, Menjadi catatan bagi kedua negara adalah perlu ditetapkan luas
     daerah di mana hak-hak tradisional tersebut dapat dilakukan termasuk bentuk/
     sifat kegiatan yang di perbolehkan.

i.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Australia
     Perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan Australia dilakukan melalui
     Persetujuan Garis Batas dan Dasar Laut Tertentu antara Pemerintah Republik


                                                                                57
     Indonesia dengan Pemerintah
     Commonwealth of Australia
     (Camberra, 16 Maret 1977) dan
     persetujuan ini belum diratifikasi
     oleh pemerintah Indonesia.
     Daerah yang di tetapkan batasnya
     terletak di kawasan Samudera
     Hindia sebelah Selatan Pulau Roti
     dan kawasan maritim antara Pulau
     Jawa dan Pulau Christmas.
     Perjanjian ini melanjutkan Per-
     setujuan Landas Kontinen Tahun                 Batas Landas Kontinen
     1971 dan 1972 (26 titik).                        Indonesia - Australia
     Dalam menetapkan garis batas ZEE yang permanen untuk menggantikan
     Provisional Fisheries Surveilance and Enforcement Line (PFSEL) tahun 1981
     yang ditetapkan berdasarkan median line dan terdapat sedikit perbedaan pada
     hak atas wilayah laut 24 mil di Ashmore Reef. Sebagai dampak dari perubahan
     status Timor Timur, pihak Australia pada Juli 2001 telah mengajukan usulan
     amandemen yang intinya menghapuskan garis batas ZEE (Z28 - Z36) di atas
     “Celah Timor”. Pemerintah Indonesia masih mengkaji usulan ini, utamanya
     untuk melihat Trijunction points (titik sekutu) yang belum dirundingkan oleh
     3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Australia dan Timor Leste titik Z28 dan Z36.




                    Batas Landas Kontinen Indonesia- Australia



58
Di samping melakukan perjanjian Persetejuan Garis Batas dan Dasar Laut
Tertentu, Indonesia juga melakukan perjanjian mengenai garis batas landas
kontinen antara Pemerintah RI dengan Australia yang dilaksanakan di Cambera,
pada tanggal 18 Mei 1971. Perjanjian tersebut menyetujui 16 (enam belas)
titik koordinat yang terletak di daerah perbatasan sebagai berikut :
      Laut Arafura ( Titik A 1 - A 12)
      -   Titik Koordinat A1, pada posisi 090 52’ 00" LS – 1400 29’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A2, pada posisi 100 24’ 00" LS – 1390 36’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A3, pada posisi 100 50’ 00" LS – 1390 12’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A4, pada posisi 100 24’ 00" LS – 1380 38’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A5, pada posisi 100 22’ 00" LS – 1380 35’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A6, pada posisi 100 09’ 00" LS – 1380 13’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A7, pada posisi 090 57’ 00" LS – 1370 45’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A8, pada posisi 090 08’ 00" LS – 1350 29’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A9, pada posisi 090 17’ 00" LS – 1350 13’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A10, pada posisi 090 22’ 00" LS – 1350 03’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A11, pada posisi 090 25’ 00" LS – 1340 50’ 00" BT.
      -   Titik Koordinat A12, pada posisi 080 53’ 00" LS – 1330 23’ 00" BT.
      Perairan Selatan P. Irian ‘Titik B1 - B2)
      -   Titik Koordinat B1, pada posisi 090 24’ 30" LS – 1400 49’ 30" BT
      -   Titik Koordinat B2, pada posisi 090 23’ 00" LS – 1400 52’ 00" BT
      Perairan Utara P. Irian (Titik C1 - C2).
      -   Titik Koordinat C1, pada posisi 020 08’ 30" LS – 1410 01’ 30" BT
      -   Titik Koordinat C2, Disesuaikan dengan Equiditance
     Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dengan
Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 1971. Persetujuan ini diberlakukan di kedua
negara sejak tanggal 8 November 1973. Garis batas Dasar Laut antara Indonesia
dan Australia di Pantai Utara Pulau Irian (New Guinea), adalah garis lurus
yang ditarik dari titik perbatasan antara Irian Barat (wilayah Indonesia) dan
Irian Timur (wilayah Papua) ke titik koordinat C1 dan titik koordinat C2
dengan ketentuan menarik garis lurus tersebut ke arah utara (C2) adalah dengan
prinsip sama jarak (Equidistance). Kedua pemerintah dalam persetujuan tersebut
tidak mengatur penetapan batas daerah Dasar Laut masing-masing yang ter-
letak di sebelah Barat 1330 23' 00" BT dan menunda penyelesaian masalah ini
untuk dibahas dalam pembicaraan lanjutan yang akan diadakan pada waktu yang
akan disetujui oleh kedua belah pihak.


                                                                           59
          Di Pantai Selatan Pulau Irian (New Guinea) sebelah Barat 1400 49' 30" BT,
     batas antara daerah laut yang berbatasan dengan dan termasuk Republik Indonesia
     dan daerah yang berbatasan dengan dan termasuk Irian Timur dengan Selatan
     (Territory of Papua) adalah garis lurus, yang menghubungkan titik 090 24'
     30" S, 1400 49' 30" T (titik B1) dengan titik 090 52' 00" S, 1400 29' 00" T (titik
     A1). Garis batas ini kemudian dilanjutkan dengan Persetujuan pada tahun
     1972. Hak atas perikanan tradisional nelayan RI untuk melakukan kegiatan
     penangkapan ikan di wilayah-wilayah tertentu Australia (5 daerah) ditetapkan
     dalam MOU tahun 1974.




                                 Batas Perairan
        (Zona Ekonomi Eksklusif Dan Landas Kontinen Indonesia – Australia)


     Perjanjian antara Pemerintah RI dan Australia tentang Penetapan Batas Dasar
     Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura adalah sebagai tambahan
     dan kelanjutan Persetujuan tanggal 18 Mei 1971. Persetujuan ini dilaksanakan
     di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Keputusan
     Presiden RI No. 66 Tahun 1972 tanggal 4 Desember 1972. Daerah yang
     ditetapkan batasnya adalah:
     1. Sebelah Selatan Kep.Tanimbar Laut Arafura (A13-A16), yaitu
          -    Titik Koordinat A13, pada posisi 080 53’ 00" S – 1330 23’ 00" T.
          -    Titik Koordinat A14, pada posisi 080 54’ 00" S – 1330 14’ 00" T.
          -    Titik Koordinat A15, pada posisi 090 25’ 00" S – 1300 10’ 00" T.
          -    Titik Koordinat A16, pada posisi 090 25’ 00" S – 1280 00’ 00" T.
     2. Sebelah Selatan P. Roti serta P. Timor (A17-A25).
          -    Titik Koordinat A17, pada posisi 100 28’ 00" S – 1260 00’ 00" T.

60
         -     Titik Koordinat A18, pada posisi 100   37’ 00" S – 1250   41’ 00" T.
         -     Titik Koordinat A19, pada posisi 110   01’ 00" S – 1250   19’ 00" T.
         -     Titik Koordinat A20, pada posisi 110   07’ 00" S – 1240   34’ 00" T.
         -     Titik Koordinat A21, pada posisi 110   25’ 00" S – 1240   10’ 00" T.
         -     Titik Koordinat A22, pada posisi 110   26’ 00" S – 1240   00’ 00" T.
         -     Titik Koordinat A23, pada posisi 110   28’ 00" S – 1230   40’ 00" T.
         -     Titik Koordinat A24, pada posisi 110   23’ 00" S – 1230   26’ 00" T.
         -     Titik Koordinat A25, pada posisi 110   35’ 00" S – 1230   14’ 00" T.
          Di Laut Arafura, garis batas ini menyambung dengan garis batas yang
     dibuat berdasarkan Persetujuan tahun 1971 (A1 - A12). Untuk sisa wilayah
     laut di sebelah Selatan P. Timor pada tahun 1989 ditetapkan pengaturan
     sementara dengan Traktat Celah Timor.


j.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Timor Leste
     Dengan berdirinya Timor Leste sebagai negara merdeka, maka perlu adanya kajian
     tentang bentuk batas laut antara Republik Indonesia dengan Timor Leste. Bentuk
     batas wilayah laut tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
          Perlu adanya Titik-titik Dasar baru di pulau-pulau sebelah utara Timor
          Leste (Pulau Alor, Pulau Wetar, Pulau Kisar, dan Pulau Serwatu), karena
          5 titik dasar yang berada di selatan pantai Timor Leste, otomatis tidak
          berlaku lagi (TD - 110, TD - 111, TD - 112, TD - 113 dan TD - 114).
          Batas wilayah perairan ditentukan secara equidistance antara garis
          pangkal kedua negara, perlu pula ditentukan batas lautnya.
          Oikusi sebagai wilayah Timor Leste yang terpisah secara geografis, perlu
          pula ditentukan batas wilayah lautnya.
     Perjanjian batas maritim antara Indonesia dengan Timor Leste dilakukan
     melalui perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Australia di celah
     Timor (Timor Gap Treaty) secara otomatis tidak berlaku lagi, sehingga batas
     RI - Australia - Timor Leste di daerah ini perlu ditentukan kembali secara
     trilateral. Daerah batas maritim yang perlu ditetapkan terletak di sebelah utara
     di antara Selat Ombai dan Selat Leti yang erat kaitannya dengan penetapan
     ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Pada Tanggal 14 September 2000
     RI - UNTAET telah menandatangani persetujuan tentang pembentukan
     Komisi bersama perbatasan. Hasil yang telah dicapai adalah pembentukan 6
     sub-komite teknis di bidang: Manajemen Perbatasan, Lalu Lintas Orang dan
     Barang, Kerjasama Polisi Lintas Batas, Keamanan Perbatasan Pelintas Batas
     dan Demarkasi Perbatasan.

                                                                                  61
k.   Batas Maritim antara Indonesia dengan Thailand dan Malaysia
     Perjanjian batas maritim antara Indonesia Thailand dan Malaysia dilakukan
     melalui perjanjian garis batas landas kontinen antara Pemerintah RI, Malaysia
     dan Thailand disetujui dan ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 21
     Desember 1971. Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi perjanjian
     ini dengan Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972.
     Perjanjian ini menyepakati 7 (tujuh) titik koordinat, yaitu :
     -    Titik Koordinat 1, pada posisi 050 57’ LU – 0980 01,5’ BT.
     -    Titik Koordinat 2, pada posisi 060 21,8’ LU – 0970 54’ BT.
     -    Titik Koordinat 3, pada posisi 070 5,8’ LU – 0960 36,5’ BT.
     -    Titik Koordinat 4, pada posisi 050 27’ LU – 0980 17,5’ BT.
     -    Titik Koordinat 5, pada posisi 060 18’ LU – 0990 06,7’ BT.
     -    Titik Koordinat 6, pada posisi 060 16,3’ LU – 0990 19,3’ BT.
     -    Titik Koordinat 7, pada posisi 060 18,4’ LU – 0990 27,5’ BT.
     Di mana titik Koordinat No. 1 adalah titik sekutu (Trijunction Point) pada
     koordinat 050 57' U - 0980 01,5’ T. Untuk titik koordinat nomor 1 adalah titik
     awal yang di akui oleh ketiga negara, di mana dari titik awal inilah ditarik
     Garis Batas landas Kontinen ke arah masing-masing negara, dan titik koordinat
     nomor 1, 2 dan 3 adalah titik koordinat batas landas kontinen antara Indonesia
     dan Thailand, yang ditarik dari titik No.1 (titik awal) ke arah Barat Laut,
     menuju ke titik No.2 dan titik nomor 3.
     Batas Landas Kontinen antara
     Indonesia dan Malaysia adalah
     garis lurus yang ditarik dari titik
     bersama (titik No.1) ke Titik
     Koordinat No.4 yang telah di
     sepakati bersama pada tanggal 27
     Oktober 1969. Titik Koordinat
     nomor 1, 5, 6 dan 7 ini adalah batas
     landas kontinen antara Malaysia
     dan Thailand, yaitu garis lurus
     yang ditarik dari titik bersama
     (No.1) menuju ke arah Timur ke         Persetujuan Antara Indonesia, Malaysia,
     Titik Koordinat No.5, selanjutnya          dan Thailand tentang Penetapan
     ke titik Koordinat No.6 dan                  Garis Batas Landas Kontinen
     seterusnya menuju Titik Koordinat
     Nomor 7, dan untuk batas ZEE di kawasan ini belum ditetapkan sehingga
     membuka peluang terjadinya illegal fishing.

62
l.   Batas Maritim antara Indonesia dengan India dan Thailand
     Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India,
     dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga
     Garis Batas dan Penetapan Garis Batas ketiga Negara di Laut Andaman (New
     Delhi, 22 Juni 1978, diratifikasi dengan Keppres No. 24 Tahun 1978 tanggal
     16 Agustus 1978). Titik koordinat No. 1 pada posisi 070 47’ 00" LU – 0950 31’
     48" BT adalah titik pertemuan tiga
     garis batas antara Indonesia, India
     dan Thailand yang terletak di Laut
     Andaman. Garis Batas Landas
     Kontinen Indonesia dan India
     adalah garis lurus yang ditarik dari
     titik pertemuan (No.1) menuju
     kearah Barat Daya sampai ke titik
     No. O pada posisi 070 46’ 06" LU
     – 0950 31’ 12" BT yang berada di
     Laut Andaman (Berdasarkan
     persetujuan tanggal 14 Januari Persetujuan antara Indonesia, India, dan
     1977 di New Delhi, tentang                Thailand tentang Penetapan Titik
     perjanjian Garis Batas Landas                  Pertemuan Tiga Garis
     Kontinen kedua negara).                        Batas Di laut Andaman
     Titik koordinat X pada posisi 070 48’ 00" LU – 0950 32’ 48" BT adalah titik
     batas Landas Kontinen India dengan Thailand dan garis lurus yang ditarik
     dari titik koordinat pertemuan (No.1) ke arah Timur Laut menuju titik X (di
     sebut dalam persetujuan India dan Thailand di Laut Andaman) adalah garis
     Batas Landas Kontinen antara India dan Thailand. Garis Batas Landas Kontinen
     Indonesia dan Thailand adalah garis lurus yang di tarik dari titik pertemuan
     “X” (titik koordinat X) ke arah Tenggara, sampai titik koordinat L, pada
     posisi 070 46’ 06" U – 0950 33’ 06" T (titik koordinat sesuai pada perjanjian
     Indonesia dan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut
     Andaman pada tanggal 11 Desember 1973. Penentuan titik-titik koordinat
     Landas Kontinen di atas disahkan sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut
     Tahun 1982. Lokasi yang ditetapkan batasnya di Laut Andaman melanjutkan
     Persetujuan tahun 1974 (RI-India) dan Persetujuan tahun 1975 (RI-Thailand).


m. Batas maritim Indonesia dengan Malaysia dan Singapura
   Batas maritim Indonesia yang berkaitan dengan Malaysia dan Singapura
   adalah batas laut teritorial di Selat Singapura. Batas laut teritorial yang
   melibatkan dengan dua negara tetangga tersebut terletak di Selat Singapura

                                                                               63
     bagian barat dan Selat Singapura bagian timur. Batas Laut Teritorial di Selat
     Singapura meliputi kawasan Selat Singapura bagian barat dan bagian timur.
     Untuk Selat Singapura bagian barat hanya memerlukan kesepakatan tiga
     negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura.
     Untuk garis batas laut teritorial di Selat Singapura bagian timur terdapat
     masalah yang berkaitan dengan status kepemilikan atas karang Horsburg,
     yang diklaim oleh Malaysia dan Singapura. Kasus status kepemilikan karang
     Horsburg tersebut telah diserahkan ke Mahkamah Internasional untuk
     penyelesaiannya.

n.   Batas Maritim Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam
     Kawasan batas Maritim Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dan
     Vietnam adalah pada kawasan laut Cina Selatan. Batas-batas maritim
     Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam di kawasan Laut
     Cina Selatan adalah batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.
     Indonesia dan Malaysia telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen
     di Laut Cina Selatan pada tanggal 27 Oktober 1969. Penetapan garis batas
     landas kontinen di Laut Cina Selatan bagian barat menggunakan prinsip
     median line yang telah di modifikasi, antara garis pangkal Indonesia dan
     garis pangkal Malaysia di Semenanjung Malaka yang terdiri dari 11 titik
     koordinat, yaitu titik paling selatan adalah titik 11 dan titik paling utara adalah
     titik 20. Sedangkan penetapan batas landas kontinen di Laut Cina Selatan
     bagian timur menggunakan prinsip equidistance yang telah dimodifikasi pada
     pantai yang dianggap berdampingan yang terdiri dari 5 titik yaitu titik paling
     selatan adalah titik 21 dan titik paling utara adalah titik 25. lndonesia dan
     Vietnam telah memulai perundingan sejak tahun 1978. Pada awal Juni 2003
     di Bali telah dilakukan perundingan formal dan akhirnya dicapai kesepakatan
     mengenai batas landas kontinen Indonesia - Vietnam yang dituangkan dalam
     naskah akhir persetujuan yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2003 di Ho
     Chi Minh, Vietnam. Garis batas landas kontinen yang disepakati adalah garis
     yang menghubungkan titik 20 dan titik 25 (titik perjanjian batas landas
     kontinen Indonesia - Malaysia) dan titik-titik H-H1-A4-X1. Sehingga
     penetapan batas landas kontinen Indonesia-Malaysia-Vietnam sudah diselesaikan.
     Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam sejauh ini belum
     ditetapkan. Batas Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan Malaysia
     juga belum dilakukan penetapan, sehingga batas-batas zona ekonomi eksklusif
     yang bersifat trilateral ini perlu juga ditangani untuk dilakukan penetapan.
     Batas maritim Indonesia - Malaysia - Vietnam yang belum ditetapkan adalah
     titik bersama Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Cina Selatan.

64
o.   Batas Maritim Indonesia dengan Malaysia dan Philipina
     Batas maritim Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dan sekaligus
     Filipina adalah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang terletak pada
     kawasan Laut Sulawesi. Penetapan batas baik zona ekonomi eksklusif dan
     landas kontinen pada kawasan ini yang secara trilateral antara Indonesia,
     Malaysia dan Filipina belum pernah dilaksanakan.
     Kawasan ini baik kawasan zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen cukup
     luas meliputi lebih dari 82.980 mil laut dan lebih dari 500 mil laut panjangnya.
     Sebagai langkah awal dalam upaya untuk kepastian pengelolaan sumberdaya
     kelautan dan perikanan di kawasan ini perlu dilakukan penegasan batas
     maritim dengan negara-negara tetangga tersebut.

p.   Batas Maritim Indonesia dengan Papua New Guinea dan Australia
     Kawasan batas Maritim Indonesia yang berbatasan dengan negara Papua New
     Guniea dan Australia adalah kawasan Laut Arafura.
     Batas maritim antara Indonesia dan Papua New Guniea telah ditetapkan pada
     saat Papua New Guniea masih menjadi negara protektorat Australia yaitu
     tanggal 12 Februari 1973, sehingga setelah Papua New Guniea merdeka
     tanggal 16 September 1975, perlu dikaji lagi penetapan batas antara kedua
     negara. Batas-batas maritim yang perlu ditetapkan antara 2 negara adalah
     batas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut teritorial. Batas laut
     teritorial dan landas kontinen antara Indonesia dan Papua New Guniea di
     Laut Arafura yang telah ditetapkan adalah titik B3 sampai titik A3, yang
     ditentukan dengan prinsip equidistance. Sedangkan untuk batas zona ekonomi
     eksklusif antara dua negara belum ditetapkan.
     Batas maritim antara Indonesia dan Australia meliputi batas zona ekonomi
     eksklusif dan landas kontinen. Batas landas kontinen Indonesia - Australia
     sudah selesai ditetapkan untuk semua segmen dengan total panjang landas
     kontinen yang ditetapkan adalah 893,65 mil laut. Sedangkan untuk batas zona
     ekonomi eksklusif belum semua segmen ditetapkan terutama di Laut Arafura
     bagian timur.
     Indonesia - Papua New Guinea - Australia mempunyai trijunction point untuk
     penetapan batas landas kontinen ketiga negara yaitu titik A3. Sedangkan batas
     zona ekonomi eksklusif antara 3 negara belum ditetapkan terutama di Laut
     Arafura bagian timur, sehingga perlu dilakukan perundingan secara trilateral
     atau bisa masing-masing dilakukan perundingan bilateral terlebih dahulu.




                                                                                  65
q.   Batas Maritim Indonesia dengan Australia dan Timor Leste
     Wilayah perairan Indonesia memiliki perbatasan maritim secara trilateral
     dengan Australia dan Timor Leste meliputi batas Zona Ekonomi Eksklusif
     dan batas Landas Kontinen di wilayah Laut Timor. Sampai saat ini Indonesia
     belum pernah mengadakan perjanjian batas maritim Indonesia dengan Timor
     Leste dan Australia secara trilateral. Dalam menetapkan Batas Maritim antara
     Indonesia, Timor Leste dan Australia pada wilayah Laut Timor perlu dicari
     dan ditetapkan terlebih dahulu Titik Bersama (Trijunction Point) antara
     Indonesia, Timor Leste dan Australia.

5.4 Masalah Pulau Kecil Perbatasan
     Perjuangan panjang Indonesia atas pulau Sipadan dan Ligitan melalui Pengadilan
Internasional di Denhaag, Belanda, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan.
Peristiwa tersebut merupakan pengalaman berharga bagi bangsa Indonesia,
meskipun perundingan perbatasan tentang landas kontinen Indonesia-Malaysia
yang terkait dengan pulau Sipadan dan Ligitan telah di mulai sejak tahun 1969.
     Beberapa bulan setelah kasus Sipadan dan Ligitan perseteruan perbatasan
Indonesia dan Malaysia kembali memanas dengan munculnya kasus blok Ambalat.
Pada blok Ambalat tersebut terjadi tumpang tindih (over lapping) kegiatan
eksplorasi minyak antara Pertamina (Indonesia) dengan Petronas (Malaysia).
     Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka diperlukan suatu kebijakan peman-
faatan pulau-pulau kecil perbatasan secara komprehensif yang tidak terlepas dari
potensi dan karakteristiknya. Hal ini mencakup aspek sumber daya alam (lingkungan
hidup) baik sumber daya hayati maupun non hayati.
     Berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 78 tahun 2005 tentang penge-
lolaan pulau kecil terluar terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar yang perlu mendapat-
kan perhatian khusus dengan pertimbangan bahwa peristiwa atas pulau Sipadan
dan Ligitan tidak menutup kemungkinan terjadi pada pulau-pulau kecil terluar
lainya seperti pulau Batek (kabupaten Kupang), pulau wetar(kabupaten Maluku
Tenggara Barat), pulau Nipa (kota Batam),dan pulau Miangas (kabupaten Talaud).
     Pulau-pulau ini sebagian besar belum terjamah manusia, karena selama ini
orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pulau-pulau besar yang berpenduduk
padat, padahal daratan kecil ini memiliki prospek dikembangkan untuk kegiatan yang
mempunyai nilai ekonomis. Namun mengingat kerentanan pulau kecil terhadap
perubahan lingkungan, pemenfaatannya di batasi dengan beberapa ketentuan.
     Pengembangan pulau kecil secara nasional mulai dilirik sejak berdirinya
Departemen Kelautan dan Perikanan. Pengembangan pulau kecil perbatasan tersebut
di dasarkan pada pertimbangan potensi kawasan pulau kecil dan usaha jasa
lingkungan yang ditawarkan. Selain itu sebagai upaya dalam menjaga keutuhan Negara
66
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi sampai sekarang pengembangan
pulau-pulau kecil perbatasan tersebut belum termanfaatkan secara optimal, bahkan
lingkungan tersebut tidak sedikit yang terbengkelai dan mengalami kemerosotan.
     Pulau-pulau kecil memiliki keunikan dan keunggulan dari segi keaslian,
keragaman dan ke khasan sumber daya alam dan ekosistem, tetapi juga memiliki
banyak permasalahan dari segi keterbatasan sumber daya alam khususnya air
bersih, kondisi sosial ekonomi penduduk, isolasi daerah, ancaman bencana alam,
keterbatasan infrastruktur dan kelembagaan.
     Potensi pulau-pulau kecil mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah
dan swasta dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat karena
pertimbangan perspektif ekonomi yang kurang menguntungkan. Pada uraian di
bawah ini akan dibahas berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam
pembangunan di wilayah pulau kecil perbatasan sebagai berikut :
a. Ketidakjelasan Batas Wilayah di Laut
     Wilayah perairan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga.
     Negara-negara yang memiliki kawasan perbatasan maritim dengan Indonesia,
     antara lain : Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filiphina, Vietnam, Papua
     New Guinea, Australia, Palau, dan Timor Leste. Bentangan kawasan perbatasan
     yang ada sangat luas dengan tipologi yang bervariasi yakni dari pedalaman
     sampai pulau-pulau kecil terluar.
     Ketidakjelasan batas maritim ini sering menimbulkan pertentangan di lapangan
     antara aparat yang bertugas di lapangan dan nelayan Indonesia dengan negara
     tetangga. Wilayah-wilayah maritim yang belum disepakati garis batasnya
     antara lain: (i) batas maritim antara Indonesia dengan Filiphina diperairan
     utara dan selatan pulau Miangas, pulau Marore, dan pulau Marampit ; (ii)
     penentuan batas yang baru secara trilateral antara Indonesia dengan Australia dan
     Timor Leste, termasuk masalah Pulau Batek yang di duga akan menjadi sengketa
     dengan Timor Leste; (iii) batas landas kontinen di wilayah antara lain Pulau
     Sekatung di kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam; (iv)batas perairan
     ZEE antar Indonesia dan Palau; (v) masih adanya ganjalan tentang batas laut
     dengan Singapura akibat reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Belum
     tercapainya kesepakatan penentuan garis batas negara dengan negara tetangga
     sangat potensial menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang.

b.   Penanganan Nelayan Pelanggar Batas
     Perbatasan maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga memberi peluang
     adanya pelanggaran batas, baik oleh kapal-kapal asing maupun oleh nelayan
     dalam negeri yang belum mengetahui secara pasti batas maritim Indonesia.
     Belum jelas dan tegasnya batas maritim antara Indonesia dan beberapa negara

                                                                                   67
     tertentu serta ketidaktahuan masyarakat, khususnya nelayan, menyebabkan
     terjadinya pelanggaran batas maritim oleh para nelayan Indonesia maupun
     nelayan asing. Beberapa kasus pendudukan pulau-pulau milik negara tetangga,
     diperbatasan maritim dengan Australia dan perbatasan maritim dengan India,
     yang telah berlangsung lama menyimpan potensi konflik karena dapat memicu
     konflik bilateral yang lebih meluas.
     Penanganan nelayan kedua negara yang melanggar batas perlu di upayakan
     secara terpadu oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah. Di bebarapa
     daerah kepulauan, seperti kepulauan Riau, di Sangihe dan Taulud, perairan
     Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
     masih banyak nelayan asing terutama dari Thailand dan Filiphina yang masuk
     tanpa izin karena ketidaktahuan batas maritim antara kedua negara. Pembicaraan
     bilateral untuk mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan, mengingat
     sumberdaya laut yang telah dicuri oleh nelayan asing selama ini merugikan
     negara dalam jumlah besar. Demikian pula halnya dengan pengembalian
     nelayan Indonesia yang tertangkap di negara tetangga kedaerah asalnya
     masing-masing serta penanganan kapal-kapal asing yang di tangkap aparat
     keamanan Indonesia.

c.   Kondisi Biogeofisik
     Masalah-masalah yang terdapat pada pulau-pulau kecil sebagai akibat kondisi
     biogeofisik pulau-pulau kecil adalah keberadaan penduduk maupun ekosistem
     alam pulau tersebut dan beberapa yang utama. Para pakar antara lain Dahuri,1998;
     Sugandhy, 1998; Yudhohusodo, 1998; Sriwidjoko,1998; Solomon,S.M dan
     Forbes, D.L, 1999 menyatakan bahwa masalah-masalah yang terdapat di pulau
     kecil meliputi :
     1). Pulau-pulau kecil secara ekologis amat rentan terhadap pemanasan global,
          angin topan dan gelombang tsunami. Erosi pesisir disebabkan kombinasi
          faktor-faktor tersebut terbukti sangat progresif dalam mengurangi garis
          pantai pulau kecil, akibatnya adalah penurunan jumlah mahluk hidup,
          hewan-hewan, maupun penduduk yang mendiami pulau tersebut.
     2). Pulau-pulau kecil diketahui memiliki sejumlah besar spesies-spesies
          endemik dan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi. Apabila terjadi
          perubahan lingkungan pada daerah tersebut, maka akan mengancam
          keberadaan spesies-spesies yang ada.
     3). Pulau kecil yang letaknya jauh dari pusat pertumbuhan, pembangunannya
          tersendat akibat sulitnya transportasi dan sumber daya manusia.
     4). Pulau-pulau kecil memiliki daerah tangkapan air yang sangat terbatas
          sehingga ketersediaan air tawar merupakan hal yang memperihatinkan.

68
     5). Pengelolaan pulau-pulau kecil belum terintegrasi dengan pengelolaan
         daerah pesisir kecuali daerah-daerah terpencil di gugusan kepulauan di
         provinsi Maluku. Hal lain yang sering menjadi masalah adalah keterbatasan
         pemerintah daerah dan kurangnya dana pemerintah daerah untuk
         mengembangkan pulau-pulau sekitar.
     6). Belum ada klasifikasi menyangkut keadaan biofisik, sosial ekonomi ter-
         hadap pulau-pulau kecil yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
         pengelolaan atas alokasi sumber daya alam agar lebih efektif.
     7). Apabila kerusakan lingkungan terus terjadi maka flora dan fauna pada
         pulau-pulau kecil akan terancam dan terus menurun yang selanjutnya
         akan mengurangi keanekaragaman hayati daerah tersebut. Bila ini terjadi
         maka suatu saat pulau-pulau ini tidak akan layak lagi untuk dihuni.

d.   Terbatasnya Prasarana dan Sarana
     Ketersediaan prasrana dan sarana dikawasan pulau kecil perbatasan masih
     jauh dari memadai, terutama prasarana dan sarana sosial, ekonomi seperti
     transportasi komunikasi, kesehatan, pendidikan, teknologi, listrik, air bersih,
     sanitasi dan sarana keamanan. Hal ini terjadi karena dominannya pendekatan
     keamanan dalam penanganan kawasan perbatasan pada masa yang menuntut
     adanya penyelesaian terhadap ancaman pemberontakan. Selain itu, sebagian
     besar kawasan perbatasan merupakan hutan lindung, suaka margasatwa mau
     pun taman nasional sehingga sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan
     pertumbuhan ekonomi. Di perbatasan kalimantan misalnya, berbeda secara
     mencolok dengan perbatasan yang dimiliki Malaysia yang telah dilengkapi
     dengan berbagai infrastruktur wilayah, terutama prasarana jalan.

e.   Ketimpangan Perekonomian Masyarakat Pulau Kecil dengan Negara
     Tetangga
     Pembangunan ekonomi pulau kecil perbatasan sampai saat ini masih belum
     mendapatkan perhatian serius. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan
     perekonomian masyarakat yang ada di pulau kecil tersebut dengan masyarakat
     di negara tetangga. Bahkan tak jarang perekonomian masyarakat di wilayah
     pulau kecil perbatasan banyak di dominasi oleh perekonomian negara tetangga
     di bandingkan dengan perekonomian dari Indonesia. Misalnya, di pulau
     Sebatik yang merupakan pulau dengan wilayahnya yang terbagi dua, dimana
     satu menjadi bagian negara Malaysia dan sisi lainnya merupakan bagian
     Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan masyarakatnya di dominasi
     dengan kemiskinan. Sebab, semua barang kebutuhan pokok serba mahal
     sehingga menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat.

                                                                                 69
                            DAFTAR PUSTAKA


Acheson, James, M. 1981. “Anthropology of Fishing”. In Bernard J. Siegel, Alam
    R. Beals dan Stephen A. Tyler (eds). Annual Review of Anthropology. Vol. 10
    : 275-316, Palo Alto.
Betke, F. 1985. “Modernization and Socio Economic Change in The Coastal Marine
    fisheries of Java: Some Hypotheses”. Paper. Sociology of Development
    Research. Centre University Bieleveld.
Brown, B. E. 1997. Integrated Coastal Management : South Asia. University of
    Newcastle Upon Tyne. United Kingdom.
Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting, M.J. Sitepu, 1996. Pengelolaan Sumberdaya
    Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
Dahuri, R., 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan.
    Orasi Ilmiah : Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumbedaya Pesisir dan
    Lautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Bogor.
Dahuri, Rokhmin. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut Dewan Maritim Indonesia.
    2003. Indonesia Negara Maritim.
Danusaputro Mr. St. Munadjat. 1982. Wawasan Nusantara.
Direktori Dewan Maritim Indonesia. 2004.Menuju Membangun Negara Maritim
Dewan Maritim Indonesia. 2003. Kajiaan Penunjang Rancangan Undang-undang
    Maritim tentang Sistem Pertahanan Keamanan Laut.
Ginkel, Rob van dan Jojada Verrips. 1988. Introduction. Dalam Maritime
    Anthropological Study, Vol. 1 (2) 1988.
Hamid, Abu. 2003. Pelestarian Budaya Kebaharian Masyarakat Sulawesi Selatan:
    Suatu Tinjauan Antropologi).
Hasjim Djalal, 1995. Indonesia and the Law of Sea.
Jhon Pieres. 2001. Pengembangan Sumber Daya Kelautan (Laut, Territorial dan
    Perairan Indonesia, Dr. A. Hamzah, SH).
Lampe, Munsi, Mardiana, dan Ramli A.T.2000. “Studi Pemanfaatan Sumberdaya
    Laut dalam Rangka Optimasi Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate”.
    Laporan penelitian. Universitas Hasanuddin Bekerjasama COREMAP LIPI,
    Jakarta.
Mattulada. 1985. Manusia Bawahan dalam Menejemen. Makalah dalam Seminar
    Menejemen Pembangunan Menurut Budaya Bangsa Indonesia, Sanur, 20-21
    Sept.1985.

70
Moka, Willem. 1995. “Penjajakan Awal Mengenai Kondisi terumbu Karang Di
     Kep. Spermonde, Taka Bonerate dan Pulau-Pulau Sembilan”. Laporan
     Penelitian. Pusat Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin, U. Pandang.
Motik, Chandra Y dan Associates (Advokates Dan Solicitors-Legal Consultants).
     2007. Makalah. Kerajaan Sriwijaya (Sebuah Kejayaan di masa lampau).
Nur Indar dan Lampe. 2002. Sistem-sistem Tradisional Sebagai Institusi Dalam
     Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Pesisir. Laporan Penelitian.
     Dirjen Kelembagaan Departemen Perikanan dan Kelautan RI.
Paeni, Mukhlis. 1985. Memahami Kebudayaan Maritim di Sulawesi Selatan.
     Makalah disajikan dalam Seminar Kebudayaan Maritim, Fakultas Sastra
     Unhas.
Palsson, Gisli. 1991. Coastal Economies, Cultural Accounts: Human Ecology and
     Icelandic Discourse. Manchester University Press.
Pernetta , J. C. dan Elder, D. L. 1993. Cross-sectoral; Integrated Coastal Area
     Planning (CICAP): Guidelines and Principles for Coastal Area Development.
     IUCN. Switzerland.
Pernetta, J. C., dan J. D. Milliman, 1995. Land-Ocean Interactions in the Coastal
     Zone: Implementation Plan. The International Geosphere-Biosphere
     Programme. Stockholm.
Proyek Pengkajian Kebijakan Kelautan. 2004. Laporan Perumusan Kebijakan
     Maritim Sebagai Pemersatu Bangsa.
Proyek Pengkajian Kebijakan Kelautan. 2004. Laporan Perumusan Kebijakan
     tentang Penguatan Kelembagaan.
Rompas M Rizald., Navy Watupongoh, S.IK, Synthesa Praharani, S.IK. 2004.
     Penyusunan Scenario Planning Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Papua.
Ortolano, L. 1984. Environmental Planning and Decision Making. John Wiley
     and Sons. Toronto.
Osseweijer, Manon. 2001. Taken at the Flood: Marine Resource Use and
     Management in the Aru Islanders (Maluku, Eastern Indonesia). Dissertation.
     Universiteit te Leiden.
Soselisa, Hermin. 1999. Sasi in Maluku: Communal Property and Communal
     Rights in Marine Resource Management. Paper to be presented at the
     “Conference on Legal Complexity, Ecological Sustainability and Social
     Security in the Management and Exploitation of Land and Water Resources
     in Indonesia.” Padang, 6-9 Sept. 1999.


                                                                              71
Sutherland, H. 1987. “Tripang and Wangkang. The China Trade of Eightreenth
    Century Makassar, 1972-1820”. Makalah. Diajukan Pada Konferensi Tentang
    Trade, Society and Belief in South Sulawesi, Leiden, 2-6 Nopember 1987
Sorensen, J. C., dan Mc.Creary, 1990. Coast: Institutional Arrangements for
    Managing Coastal Resources. University of California of Barkeley.
Supit Hengky. 2004. Teropong Kajian Tata Kelautan Indonesia.
Ushijima dan Cynthia Neri Zayas. 1991-1993. Fishers of the Visayas: Visayas
    Maritime Anthropological Studies. CSSP Publication. University of the
    Philippines.
UNESCO. 1993. COASTS : Managing Complex Systems. UNESCO Environment
    and Development Briefs.
World Commission on Environment and Development (WCED), 1987. Our
    Common Future. Oxford University Press., New York. p.400.
Zerner, Charles. 1994. “Tracking Sasi: The Transformation of A Central Moluccan
    Reef Management Institution in Indonesia”. West Hartford, Connecticut.




72