SOSIALISASI PAJAK by MuhamadDaud3

VIEWS: 1,429 PAGES: 135

									KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU
       BAGI BENDAHARA
         MULAI 2009




        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                   dan Humas              1
                   DASAR HUKUM
    KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA


             • UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.28 Tahun 2007
   UU        • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008
               UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.18 Tahun 2000

   PP         • PP No.80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaksanaan KUP)




             • No…………UTK KUP
PERATURAN    • No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23)
 MENKEU      • No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun)
             • No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21)
             • No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian)

PERATURAN
  DIRJEN


                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                               2
                               APBN/APBD

                                DIKELOLAH


                  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
                           LEMBAGA NEGARA

                             MELALUI SUATU
                               KEGIATAN

                           BENDAHARA
                  WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN
                    PEMOTONGAN PAJAK PUSAT


TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA
ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT
LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas              3
           Objek Pemotongan & Pemungutan
               yg Dilakukan Bendahara
   PPh Pasal 21         : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
                           kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan
                           jabatan jasa & kegiatan
   PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
                           sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu
   PPh Pasal 22         : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan
                           sehubungan dengan pembelian Barang
   PPh Pasal 23         : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
                           berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty
                           dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21
   PPh Pasal 26        : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak
                          Luar Negeri
   PPN dan PPnBM       : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri
                          sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak &
                          Jasa Kena Pajak
   Bea Materai         : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu

                          Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                     dan Humas                            4
    Bendahara sebagai Pemotong Pajak

           BENDAHARA YG DITUNJUK
      SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK




PEJABAT YG DITUNJUK
OLEH MENTERI/KETUA
  LEMBAGA SEBAGAI
     BENDAHARA/
 BENDAHARA PROYEK


                                        BENDAHARA/
                                       PEMEGANG KAS
                                     PEMERINTAH DAERAH

              Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                         dan Humas                       5
Kewajiban Mendaftarkan Diri
        Pasal 2 ayat (1) UU KUP


              Bendahara
       yang Mengelola APBN/APBD




                    Wajib
               Mendaftarkan Diri




         Untuk Mendapatkan NPWP

       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                  dan Humas              6
Tempat Mendaftarkan Diri
     Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008




     Tempat Pendaftaran



          KPP/KP2KP
            di mana
           Bendahara
         Berkedudukan




    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
               dan Humas               7
                   Tata Cara Pendaftaran
                         Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008


                                               MENGISI FORMULIR
     BENDAHARA
                                                PENDAFTARAN
                                          MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN
                                            MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM)




     KARTU NPWP    1
                     2
   DAN SKT (SURAT         3
KETERANGAN TERDAFTAR                                       KPP/KP2KP
   Arsip
    Tanda Terima




                     Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                dan Humas                                               8
      PENDAFTARAN NPWP MELALUI INTERNET

      Buka Situs www.pajak.go.id


         Pilih Menu E-Reg



    Pilih Menu “Buat Account Baru”          Kantor Pelayanan Pajak akan
     & isi kolom sesuai yg diminta         menerbitkan kartu NPWP dan SKT


 Setelah itu masuk ke dalam Menu
                                                    Cetak SKTS dan
 “Formulir Registrasi Wajib Pajak
                                            “Formulir Registrasi Wajib Pajak
           Orang Pribadi”
                                            Orang Pribadi” lalu tandatangani
    Dan isi sesuai dengan KTP
                                                 dan kirimkan ke KPP
                                              beserta persyaratan lainnya

Terbitlah Surat Keterangan Terdaftar
          Sementara (SKTS)
 Dgn NPWP-nya yg juga sementara
           (berlaku 30 hari)

                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                                 9
             Penghapusan NPWP
                Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008




Perubahan                                            Proyek
Organisasi                                        Telah Selesai


                 Permohonan Tertulis/
                   Mengisi Formulir
                         KP.PDIP.4.1-00



                         KPP/KP2KP


                    NPWP Dihapuskan

                              Catatan :
      Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
    tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup
                   Direktorat tertulis kepada KPP/KP2KP
         dilaporkan secaraPenyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                             10
               Pengertian PPh PASAL 21/26

                  PAJAK PENGHASILAN
                 SEHUBUNGAN DENGAN

          - Pekerjaan atau Jabatan
          - Jasa dan Kegiatan
            yang dilakukan WP Orang Pribadi



PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN,
DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN



       WP DN                                            WP LN

   PPh PASAL 21                                      PPh PASAL 26
                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                             11
            Bendahara Sebagai
          Pemotong PPh Pasal 21
          Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh




             Bendahara Pemerintah

                          TERMASUK




Bendahara:
- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Instansi atau Lembaga Pemerintah
- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

          Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                     dan Humas                         12
          PENERIMA & JENIS PENGHASILAN


               Penghasilan Yang Diterima




      PEJABAT                       SELAIN PEJABAT
    NEGARA/PNS/                      NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/           ANGGOTA TNI DAN POLRI/
     PENSIUNAN                        PENSIUNAN



            YANG DIBEBANKAN KEPADA
            KEUANGAN NEGARA/DAERAH
                       Jenis Penghasilan

PENGHASILAN TERATUR                        PENGHASILAN TIDAK TERATUR

                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                                  13
          TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
           YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

                     PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM
NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT
PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA
                Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                           dan Humas                                   14
                   PENGHASILAN YANG DITERIMA
        PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN

                             Penghasilan Yang Diterima


   PEJABAT                                           ANGGOTA
                                PNS                                          PENSIUNAN*)
   NEGARA                                           TNI & POLRI


                         YANG DIBEBANKAN KEPADA
                         KEUANGAN NEGARA/DAERAH

         PENGHASILAN TERATUR                              PENGHASILAN TIDAK TERATUR


                                                     HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR,
   GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,              UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA,
          DAN TUNJANGAN LAINNYA                      DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN


          PPh Ps. 21 DITANGGUNG
               PEMERINTAH                                         DIPOTONG PPh Ps.21
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-
    ANAKNYA
                                Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                           dan Humas                                    15
                           Penghitungan PPh Pasal 21
                                      Mulai 1 Januari 2009
     PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD                         PENGHASILAN TIDAK TERATUR

                       PENGHASILAN BRUTO                              PENGHASILAN BRUTO

                                                                     HONORARIUM DAN IMBALAN
                                                                     LAIN DGN NAMA APAPUN
      - GAJI KEHORMATAN                - UANG PENSIUN                YANG DTERIMA PEJABAT
      - GAJI                           - TUNJANGAN YG TERKAIT        NEGARA, PNS, ANGGOTA
      - TUNJANGAN YG TERKAIT
                                                                     TNI/POLRI

  DIKURANGI:                                                             DIBEBANKAN KPD
  - BIAYA JABATAN, 5% DARI                                              KEUANGAN NEGARA/
    PENGH. BRUTO MAKS                DIKURANGI:                              DAERAH
    Rp 6.000.000,-/ THN ATAU         BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.
    Rp 500.000,-/BLN                 BRUTO (UANG PENSIUN)
  - IURAN YG TERIKAT DGN             MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU
    PENGH. TETAP                     Rp 200.000,00



 PTKP        DIKURANGI
                               PENGHASILAN                                   DIPOTONG PPh Ps. 21 :
                                  NETO                                      15% DARI PENGH. BRUTO
                                                                                   (FINAL)

PENGHASILAN KENA PAJAK                               TARIF PS.17 UU PPh

          PAJAK TERUTANG
                                                                            KECUALI DIBAYARKAN KEPADA:
    DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH                                              • PNS GOL. II/d KE BAWAH
                          Direktorat Penyuluhan Pelayanan                   • PEMBANTU LETNAN SATU KE
                                 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA               BAWAH
                                     dan Humas
                                     TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
                                                                                              16
                  PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

                                                  PTKP BARU
                                                  Mulai 1-1-2009
                                       SETAHUN                SEBULAN
                                         (Rp)                   (Rp)
 UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)                   15.840.000,-          1.320.000,-
 UNTUK DIRI PEGAWAI YG                       17.160.000,-          1.430.000,-
 KAWIN/NIKAH (K/-)
 UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &                    18.480.000,-          1.540.000,-
 MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)

 UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &                    19.800.000,-          1.650.000,-
 MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
 UNTUK PEGAWAI YG KAWIN &                    21.120.000,-          1.760.000,-
 MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)
 PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,
•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN
TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA
                          Direktorat Penyuluhan
AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS Pelayanan
                                 dan Humas                                       17
                    PTKP UTK KARYAWATI

                           STATUS KAWIN
                              SUAMI
                                                        STATUS TDK
STATUS KAWIN              TDK MENERIMA/
                                                          KAWIN
                           MEMPEROLEH
                           PENGHASILAN



                       - UTK DIRI SENDIRI
                                                   - UTK DIRI SENDIRI
                         SEBAGAI WP
HANYA UTK DIRI                                       SEBAGAI WP
                       - STATUS KAWIN
   SENDIRI                                         - TANGGUNGAN
                       - TANGGUNGAN
                                                     MAKS 3 ORANG
                         MAKS 3 ORANG



                                  SYARAT:
                 MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
                  PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
                 SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
                   BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
                      Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                    MEMPEROLEH PENGHASILAN
                              dan Humas                                 18
      9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
         Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)


KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO                 Lapisan Penghasilan                    Tarif
 1.   S.d. Rp 50.000.000,-                                5%
 2.   Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000          15%
 3.   Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-         25%
 4.   Di atas Rp500.000.000,-                             30%




                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas                      19
                             Penghitungan PPh Pasal 21
                                  Tiap Masa/Bulan
                    PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
                     YG BERSIFAT TERATUR DALAM                           Contoh untuk Gaji + Tunjangan
                    1 BULAN (Contoh Bulan Januari)                               Bulan Januari



          - GAJI KEHORMATAN                  - UANG PENSIUN
          - GAJI                             - TUNJANGAN YG TERKAIT                Rp3.500.000,-
          - TUNJANGAN YG TERKAIT


                                 DIKALI 12
                                                                         Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-

DIKURANGI:                               DIKURANGI:
                                                                            -(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO    BIAYA PENSIUN, 5% DARI
  MAKS Rp 6.000.000,-/THN                PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN)            - (Rp2.100.000+Rp600.000)
  ATAU Rp 500.000,-/BLN                  MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU                - Rp2.700.000
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP       Rp 200.000,00


                          PENGHASILAN NETO                                         Rp39.300.000,-
                                 DIKURANGI

                                                                                  - Rp15.840.000
                                 PTKP
                                                                                    Rp23.460.000
                     PENGHASILAN KENA PAJAK
                                                                          Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000
                           X            Direktorat
                               TARIF PS.17 UU PPh Penyuluhan Pelayanan         12               12
                                      12           dan Humas                                       20
                                                                            Rp97.750 = PPh bln Januari
                             Penghitungan PPh Pasal 21
                                Masa Pajak Terakhir

    PPh Pasal 21                            PPh Pasal 21
    terutang atas                        Yg telah dipotong             PPh Pasal 21
seluruh Penghasilan                       pada masa-masa
Kena Pajak selama 1                         sebelumnya
                                                                        Masa Pajak
 Tahun atau bagian                       dalam tahun pajak               Terakhir
     tahun pajak                                ybs

Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan
        terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)

(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) –
   [(5%x (Rp3.500.000 x 11 +
  Rp5.000.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
   (Rp2.175.000 +Rp600.000
       +Rp15.840.000)=
 Rp43.500.000 – Rp18.615.000
        =Rp24.885.000
                                             Rp 1.075.250               Rp169.000
                 X
   5% = Rp24.885.000 =
                                     Direktorat Penyuluhan Pelayanan
     Rp1.244.250                                dan Humas                         21
              Penghitungan PPh Pasal 21
        Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur

    PPh Pasal 21
    Terutang atas                            PPh Pasal 21
seluruh Penghasilan                         Yg terutang atas                    PPh Pasal 21
   atas jumlah yg                             penghasilan
                                              teratur x 12
                                                                                 Masa Pajak
teratur x 12 + jumlah
  penghasilan tdk                                                                 Terakhir
       teratur

Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar
Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS)

 (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) –
    [(5%x (Rp3.500.000 x 12 +
   Rp1.500.000)+Rp600.000] –
 Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
    (Rp2.175.000 +Rp600.000
        +Rp15.840.000)=
  Rp43.500.000 – Rp18.615.000
                                               Rp 1.173.000*                         Rp169.000
         =Rp24.885.000

               X
  5% = Rp24.885.000 =
                                      Direktorat Penyuluhan Pelayanan *lihat contoh penghit.tiap
    Rp1.244.250                                  dan Humas             masa (teratur) hl.20        22
                         DASAR PENGHITUNGAN
                              PPh Ps. 21
                            KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
                                 PEGAWAI TETAP
                                WP DALAM NEGERI


       SEJAK AWAL                                                      SETELAHPERMULAAN
         TAHUN                                                            TAHUN PAJAK


MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI                                          MULAI BEKERJA
        TERMASUK PEGAWAI YG                                                   DALAM TAHUN
      SEBELUMNYA BEKERJA PADA
        PEMBERI KERJA LAINNYA
                                                                               BERJALAN


JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH                       PENGHASILAN KENA PAJAK
       DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM                                 YG DISETAHUNKAN



                   CONTOH :
    TIDAK          SI A KERJA MULAI BLN JULI
                                                                       CONTOH :
                                                                       SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL
DISETAHUNKAN       DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
                                                                       Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
                   MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
                                                                       PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN
                   ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN
                                                                       +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X
                   +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP
                                 Direktorat Penyuluhan     Pelayanan   TARIF PSL 17 : 6 BLN
                   X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN
                                           dan Humas                                                     23
                Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg
                Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS,
                   Anggota ABRI dan Para Pensiunan


                             BERUPA :
              HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR,
             IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN
                          NAMA APAPUN


                            TIDAK DIBEBANKAN KPD
                                  KEUANGAN
                               NEGARA/DAERAH



JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP                TARIF
          MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI            Ps. 17 UU PPh

                            Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                       dan Humas              24
    PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
        SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
                      PARA PENSIUNAN
              YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD

                Penghasilan teratur dan tidak teratur




UPAH HARIAN                          HONORARIUM, UANG SAKU,
                                     HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,
UPAH MINGGUAN
                                     FEE, DAN PEMBAYARAN
UPAH SATUAN                          LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN
UANG SAKU HARIAN                     DGN PEKERJAAN, JASA, DAN
UPAH BORONGAN                        KEGIATAN



       DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO



                    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                               dan Humas                       25
                             Penghitungan PPh Pasal 21                                Tdk termasuk
                   ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,                              Honorarium atau
                     MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN                                Komisi yg diterima
                                                                                     Penjaja barang &
                            UANG SAKU HARIAN                                        Petugas dinas luar


                                    DIBAYAR HARIAN
   TIDAK LEBIH DARI                                             LEBIH DARI
      Rp 150.000,-                                              Rp 150.000,-

                                                                DIKURANGI
                                                                Rp 150.000,-

   TIDAK DIPOTONG                                             DIPOTONG PPh
      PPh Ps.21                                                  TARIF 5%

                                 PADA SAAT TELAH MELEBIHI
                         Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
                                                                         JIKA PENGHASILAN        JIKA WP
                                                           TARIF 5%      KUMULATIF DLM             TDK
       DIKURANGI                                                         1 BLN < Rp 6.000.000    MEMILIKI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +                      PKP                                                 NPWP
                                                                         JIKA PENGHASILAN         MAKA
        Iuran Jaminan Hari Tua/                           TARIF Psl 17   KUMULATIF DLM          TARIFNYA
       Iuran Tunjangan Hari Tua                                          1 BLN > Rp 6.000.000   20% LEBIH
     yg dibayarkan ke Jamsostek,                                                                  TINGGI
            bila diwajibkan
                                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                    DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
                                              dan Humas                                         26
                                                    YANG TELAH DIPOTONG
                      Penghitungan PPh Pasal 21
              ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
                  SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN



                               DIBAYAR BULANAN


                            DIKURANGI PTKP SEBULAN


                                   PKP SEBULAN


JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP      PKP DISETAHUNKAN
          MAKA                          X
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI        TARIF PPh Ps.17


                                   PPh SETAHUN


                                   PPh SEBULAN
                            Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                       dan Humas               27
                                       PENGHASILAN BRUTO
                     HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN
                      DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN
                               LAIN DENGAN NAMA APAPUN
                                                 SEBAGAI

                                   IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
                                                      KEPADA
- TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER,
  KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS);               - DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
- SENIMAN, OLAHRAGAWAN;                                     MULTILEVEL MARKETING ATAU
- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,                 DIRECT SELLING
  PENYULUH & MODERATOR,                                   - PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
- PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;                       YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;
- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,            - PENJAJA BARANG DAGANGAN YG
 KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI,           TDK BERSTATUS PEGAWAI;
  ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL               DAN/ATAU
- AGEN IKLAN;                                             - PENERIMA PENGHASILAN BUKAN
- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;                               PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA
- PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI,            PENGHASILAN DARI PEMOTONG
  PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU              PPh PASAL 21 SECARA
 ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN             BERKESINAMBUNGAN.
 & MAGANG DLL;                                            JIKA MEMILIKI NPWP
- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA
                                                                       DIKURANGI
  JIKA WP TDK MEMILIKI
       NPWP MAKA              DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN
                                                                         PTKP
   TARIFNYA 20% LEBIH        TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO
                              Direktorat Penyuluhan Pelayanan
         TINGGI                          dan Humas                                  28
                    KEWAJIBAN BENDAHARA
                    PEMOTONG PPh PASAL 21

MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP

MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL

MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB

DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK

MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK


                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                               29
                KEWAJIBAN PENERIMA
       PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21


MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN

APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA




               Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                          dan Humas                        30
                TATA CARA PENYETORAN
                     PPh PASAL 21



       TDK
                                                          DITANGGUNG
   DITANGGUNG
   PEMERINTAH                                             PEMERINTAH



DGN SSP KE :                                                TDK ADA
- BANK PERSEPSI, ATAU                                     PENYETORAN
- KANTOR POS GIRO


                                                   BILA JATUH PD
    PALING LAMBAT                              HARI LIBUR PENYETORAN
TGL 10 BLN BERIKUTNYA                                 PADA HARI
                                                 KERJA BERIKUTNYA
                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas                           31
             TATA CARA PELAPORAN
                  PPh PASAL 21


    TDK                                              DITANGGUNG
DITANGGUNG
                                                     PEMERINTAH
PEMERINTAH


DGN SPT MASA PPh
                                                 MELAPORKAN
    PASAL 21
                                                PENGHITUNGAN
 KE KPP/KAPENPA
                                                  PPh PSL 21
                                               DLM DAFTAR GAJI
PLG LAMBAT TGL 20
  BULAN TAKWIM
   BERIKUTNYA                                         KPPN

  JIKA JATUH PD                      PD HARI KERJA
    HARI LIBUR                         BERIKUTNYA
                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                           dan Humas                              32
                  CONTOH PENGHITUNGAN
                      PPh PASAL 21

Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar
Rp 1.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21
Rp 1.000.000,- x 5% = Rp 50.000,-
Mengingat yg menerima bukan PNS , maka tarif yg digunakan untuk
pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh
Jika Drs Slamet tidak punya NPWP
Rp 1.000.000,- x 5% x 120% = Rp 60.000,-




                    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                               dan Humas                          33
Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP                                                                      Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak
                                                                                                                                 Lembar ke-2 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                                                                 Lembar ke-3 unt uk : P emot ong P ajak

                         DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                               DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                KANTOR PELAYANAN PAJAK
                            ……………………………………...…………. (1)


                                                           BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

                                                                        NOMOR : 01/21/09/2008                (2)




     N PWP                                   :        0   1   -     2   3         4     -   5   6    7   -    8      -   0   0     7    -      0     0     0    (3)


     Nama Wajib Pajak                        :    Persaingan Tidak sehat
     Alamat                                  :    …………………Jl.Ir.H.Juanda……………………………………………………………

                                                                     Jumlah                               Perkiraan
     No.            Jenis Penghasilan                              Penghasilan                           Penghasilan                  Tarif               PPh yang dipotong
                                                                      Bruto                                 Neto
      (1)                      (2)                                          (3)                                (4)                     (5)                              (6)
       1.    Upah Harian, Mingguan,
             Satuan, Borongan, Uang
             Saku Harian                                  Rp. ……………………...                                                              5%           Rp. ……………………...
      2.     Hadiah atau Penghargaan                                                                                                    *)          Rp. ……………………...
      3.     Komisi Petugas Dinas Luar
             Asuransi                                     Rp. ……………………...                                                              *)           Rp. ……………………...
      4.     Komisi Petugas Penjaja
             Barang Dagangan                              Rp. ……………………...                                                              *)           Rp. ……………………...
      5.     Komisi Distributor
             MLM/direct selling                           Rp. ……………………...                                                              *)           Rp. ……………………...
      6.     Penarikan dana pada Dana
             Pensiun                                      Rp. ……………………...                                                              *)           Rp. ……………………...
      7.     Honorarium atau Imbalan
             lainnya                                      Rp. ……………………...                                                              *)           Rp. ……………………...
      8.     Honorarium atau Imbalan
             Lainnya yang dibayarkan
             kepada Tenaga Ahli                                   Rp. 5.000.000,-                             50%                     15%                      Rp. 395.000,-
                     JUMLAH                                                                                                                                    Rp. 395.000,-.

     Terbilang : tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

     *) Lihat petunjuk pengis ian

     Perhatian :
     1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 y ang
                                                                                                     Jakarta , 1 September 2008 …….                           (4)

        dip otong di atas merup akan Angsuran atas
        Pajak Penghasilan y ang terutang untuk
                                                                                                                   Pemotong Pajak            (5)

        tahun p ajak y ang bersangkutan. Simp anlah           N PWP               :    0    0   -    1   2    3      -   4   5    6     -     7      -    0         0   8     -   0   0   0
        bukti p emotongan ini baik-baik untuk
        dip erhitungkan sebagai kredit p ajak dalam
        Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
                                                              N a ma              :                                                                Bendahara KPPU Jakarta
        Orang Pribadi.
     2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah ap abila
        diisi dengan lengkap dan benar.                                                                   Tanda tangan, nama dan cap



                                                                                      C a p Kantor           Stefino Bambang Yodono                 (6)

     F.1.1.33.01                                                                                             NIP 07078999991




                                                  Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                             dan Humas                                                                                                                        34
                                                                                                                     Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak
                                                                                                                     Lembar ke-2 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                                                     Lembar ke-3 unt uk : P emot ong P ajak

                  DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                         KANTOR PELAYANAN PAJAK
                             PRATAMA GAMBIR I


                                             BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
                                                        (FINAL)

                                                         NOMOR : 01/21F//09/2008                (2)




N PWP                            :    0      5   -    6    7     8    -      9     0   1    -   2     -    0     2     2   -         0    0    0    (3)


Nama Wajib Pajak                 :                                               Drs Polan Kala
Alamat                           :                                   Jl.Terong Gede, jakarta Timur


No.             Jenis Penghasilan                    Jumlah Penghasilan Bruto                             Tarif                          PPh yang dipotong
(1)                       (2)                                          (3)                                 (4)                                           (5)
 1.     Uang Pesangon, Uang
        Tebusan Pensiun, Tunjangan
        Hari Tua/Jaminan Hari Tua
        yang dibayarkan sekaligus.               Rp. …………………………..                                          *)               Rp. …………………………..

 2.     Honor & Imbalan lain yang
        dibebankan kepada APBN
        atau APBD yang diterima
        oleh PNS, Anggota TNI/
        POLRI dan Pensiunan.                                   Rp. 1.000.000,-                            15%                                  Rp. 150.000

                 JUMLAH                                                                                                                        Rp. 150.000

Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah
*) Lihat petunjuk pengis ian


                                                                                           Jakarta, 10 September 2008                    (4)


                                                                                                Pemotong Pajak                 (5)



                                     N PWP           :     0     0 -         1     2   3 -      4     5   6 -         7 -            8    9    0 -             0   0   0
                                     N a ma          :                                      Bendahara KPPU Jakarta


Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang                                                           Tanda tangan, nama dan cap
   dipotong di atas bukan merupakan kredit
   pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)                                                                       TTD & AD CAP KANTORNYA
   Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah                                                                 Stefano Bambang Yudono                        (6)

   apabila diisi dengan lengkap dan benar.                                                          NIP 07078999991


F.1.1.33.02




                                Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                           dan Humas                                                                                                                       35
                                                                                                       Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                                       Lembar ke-2 unt uk : P emot ong P ajak



               DE     M N KE ANGAN RE
                 PARTE E    U        PU           S
                                       BLIK INDONE IA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



           DAFTAR B UKTI PEM OTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
                                          M ASA : Se pte mbe r TAHUN 2008                    (1)



                                                                                                       Jumlah Obje k PPh                    PPh Pas al 21
                                                                    B ukti Pe motongan
                                                                                                        Pas al 21 dan atau                dan atau Pas al 26
No.     N P W P / Alamat WP           Nama Wajib Pajak
                                                                                                             Pas al 26                      yang dipotong
                                                                     Nomor         Tanggal
                                                                                                               (Rp)                              (Rp)
(1)              (2)                           (3)                      (4)            (5)                      (6)                               (7)
  A. TIDAK FINAL

 1.     01.234.567.8.007.000/…       Persaingan Tidak Sehat         1/21/9/2008    1/9/2008                   5.000.000                           395,000

 2.

 3.

 4.

ds t.

                                 J U M L A H     A                                                                                                395,000

  B . FINAL

 1.        05.678.901.2.022             Drs Polan Kala          10/21F/09/2008     10/9/2008                  1.000.000                           150,000

 2.

 3.

 4.

ds t.

                                 J U M L A H     B                                                                                                150,000

                              J U M L A H      A + B                                                                                              450,00


                                                                               Jakarta., 1 Oktober                2008      (2)


                                                                                   Pe motong Pajak                    (3)


                                         N P W P       :    0   0   -    1     2   3    -          4     5    6   -         7     -   8   9   0    -   0     0   0

                                         N a m a       :   Bendahara KPPU Jakarta

                                                                              Tanda tangan, nama dan                        cap


                                                                                             TTD & CAP KANTOR

                                                                               Stefano Bambang Yudono                       (4)
D.1.1.32.01                                                                   NIP 07078999991




                                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                   dan Humas                                                                                                36
                                                                                                                                     Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong Final:
                        SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
                                                                                                                                                                                               Jumlah              Jumlah                     PPh
                                                                                                                                                Penerima Penghasilan              MAP/        Penerima        Penghasilan Bruto          yang dipotong
A. Identitas Pemotong Pajak :                                                                                                                                                     KJS        Penghasilan            (Rp)                     (Rp)
      N PWP             :    0 0 -   1 2   3 -     4 5 6 -       7 -     8 9 0     -    0   0   0   (2)                                                     (1)                    (2)           (3)                 (4)                      (5)

      Nama              :                                Bendahara KPPU Jakarta                                                      1. Penerima Uang Pesangon, Uang
      Alamat            :                                  Ir.H.Juanda Jakarta                                                          Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari
                                                                                                                                        Tua/Jaminan Hari Tua yang
B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Sep tahun 2008             (3)
                                                                                                                                        dibayarkan sekaligus                    411121/401    …………           ………………………                ………………………
   dan telah disetor tanggal 1/10/2008 (4) adalah sebagai berikut :

                                                             Jumlah              Jumlah                         PPh                  2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri
      Golongan Penerima Penghasilan            MAP/         Penerima        Penghasilan Bruto              yang dipotong                Sipil, Anggota TNI/POLRI dan
                                                KJS        Penghasilan            (Rp)                         (Rp)                     Pensiunan yang menerima
                     (1)                        (2)            (3)                 (4)                          (5)                     Honorarium dan Imbalan lain
 1. Pegawai Tetap                            411121/100     …………            ………………………                     ………………………                     yang dibebankan kepada
 2. Pensiunan dan Penerima                                                                                                              Keuangan Negara/Daerah                  411121/402        1                1.000.000                 150,000
    Pembayaran berkala Lainnya               411121/100      …………           ………………………                     ………………………
 3. Pegawai Harian/Mingguan                  411121/100      …………           ………………………                     ………………………                                                                                                1.000.000                 150,000
                                                                                                                                                                   JUMLAH
 4. Pegawai Satuan                           411121/100      …………           ………………………                     ………………………
 5. Pegawai Borongan                         411121/100      …………           ………………………                     ………………………                  Terbilang seratus lima puluh ribu rupiah
 6. Pegawai Honorer                          411121/100      …………           ………………………                     ………………………                  *) Jumlah PPh yang dipotong
 7. Mantan Pegawai yang menerima
    Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi
    dan Bonus                                411121/100      …………           ………………………                     ………………………
                                                                                                                                     C. Lampiran : (5)
 8. Penarik dana pada Dana Pensiun           411121/100      …………           ………………………                     ………………………
                                                                                                                                        ( X ) Surat Setoran Pajak sebanyak 1 lembar.
 9. Petugas Dinas Luar Asuransi              411121/100      …………           ………………………                     ………………………
                                                                                                                                        ( ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
10. Petugas Penjaja Barang Dagangan          411121/100      …………           ………………………                     ………………………
                                                                                                                                        ( X ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
11. Distributor MLM/direct selling           411121/100      …………           ………………………                     ………………………
                                                                                                                                        ( X ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak 2 Lembar.
12. Tenaga Ahli                              411121/100        1               5.000.000                     395,000
13. Penerima Honorarium atau
    Imbalan Lainnya                          411121/100                                                                              D. Pernyataan :
                                                                                                                                        Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.
14. Pegawai dengan status Wajib
    Pajak Luar Negeri                        411127/100      …………           ………………………                     ………………………
                                                                                                                                                                                                                     Jakarta., 1 Oktober 2008          (6)
                                JUMLAH                                             5.000.000                    395,000
                                                                                                                                                                                                                     Pemotong Pajak/Kuasa (7)
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya                                                          0                                                                                                 Tanda tangan, nama dan cap
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang
                                                                                                                395000                                                                                                         TTD & CAP KANTOR
belum diperhitungkan
 Terbilang tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah…
                                                                                                                                                                                                                     Stafeno Bambang Yudono            (8)

 *) coret yang tidak perlu                                                                                                                                                                                     NIP 07078999991

                                                                                                                      hal 1 dari 2
                                                                                                                                                                                                                                                 hal 2 dari 2
 F.1.1.32.01                                                                                                                         F.1.1.32.01
                                                                                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                                                              dan Humas                                                                                                                                          37
      BENDAHARAWAN SEBAGAI
      PEMUNGUT PPh PASAL 22




 DITJEN ANGGARAN
 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
 BENDAHARAWAN BEA & CUKAI

      YG MELAKUKAN PEMBAYARAN
       ATAS PEMBELIAN BARANG




        TIDAK PERLU DITUNJUK
           SECARA KHUSUS

          Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                     dan Humas              38
      PPh PASAL 22
       DIPUNGUT



BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN
            ATAS
    PENYERAHAN BARANG
            OLEH
    WAJIB PAJAK (REKANAN)




      Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                 dan Humas              39
           DIKECUALIKAN DARI
         PEMUNGUTAN PPh PSL 22



PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.1.000.000,- DAN
TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-
PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB



PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN
BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA
SKB


             Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                        dan Humas              40
      SAAT PEMUNGUTAN


PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
                ATAS
 PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN



              TARIF 1,5%
           DARI HARGA/NILAI
          PEMBELIAN BARANG



 JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
       TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
         Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                    dan Humas              41
              BUKTI PEMUNGUTAN

                      SSP
                 KP.PDIP 5.1.98

LEMBAR KE-1                         WAJIB PAJAK REKANAN


LEMBAR KE-2                            KPP MELALUI KPPN

LEMBAR KE-3                        KPP SBG LAMPIRAN SPT
                                   MASA BENDAHARAWAN

                           KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
LEMBAR KE-4             (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)

LEMBAR KE-5                         PEMUNGUT PPh PSL 22

               Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                          dan Humas                       42
                TATA CARA
        PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

              PPh PASAL 22


DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN



        DISETOR PADA HARI YANG SAMA



    KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO



                     SSP

      DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN



    DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN
           Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                   dan Humas                  43
TATA CARA PELAPORAN

       PELAPORAN
       PPh PASAL 22

         SPT MASA
          F.1.1.32.02


     KE KPP/KAPENPA

   SELAMBAT-LAMBATNYA
     14 HARI SETELAH
  BULAN TAKWIM BERAKHIR


JIKA JATUH PADA HARI LIBUR



   Direktorat KERJA BERIKUTNYA
PADA HARI Penyuluhan Pelayanan
           dan Humas             44
                   CONTOH PENGHITUNGAN
                       PPh PASAL 22

Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer
Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
 dikalikan 100/110

Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-


                      Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                 dan Humas                         45
Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP
                                                                     SURAT SETORAN PAJAK
                       DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
                     DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                                    LEMBAR            3
                      KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                               (SSP)                              Untuk dilaporkan
                                                                                                                  Oleh WP ke KPP


          NPWP                     :           0    3    -   4   5   6   -   7   8    9    -   0    -     0   0   9   -   0    0    0
          Diisi sesuai dengan Nomor Pok ok Wajib Pajak yang dimilik i

          NAMA WP                  :           PT Persangingan Sangat Tidak Sehat Sekali
          ALAMAT WP                :           Jl.H.Juhri, Jakarta




         MAP/Kode Jenis Pajak                      Kode Jenis Setoran                                   Uraian Pembayaran

             4   1   1   1     2           2            9    0   0               PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Pengolahan Data




                                                             Masa Pajak                                                             Tahun

       Jan       Feb     Mar           Apr          Mei      Jun     Jul     Ags       Sep      Okt       Nov      Des         2    0    0   8
                                                                                                                          Diisi tahun terutangnya pajak
        Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enan

       Nomor Kete tapan                :                             /                /             /                 /
       Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

          Jumlah Pembayaran                                      Terbilang :     lima belas juta rupiah
          Diisi dengan rupiah penuh


          Rp 15.000.000,-
          Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran                                                      Wajib Pajak/Penyetor
                     Tanggal ……………………..                                                                     Jakarta , tgl 10-Sep-08
                             Cap dan tanda tangan                                                             Cap dan tanda tangan


                                                                                                                      TTD & CAP KANTOR

          Nama Jelas : ………………………………….                                                Nama Jelas :             Stefano Bambang Yudono
          Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran




      Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian             Direktorat Penyuluhan Pelayanan
      F.2.0.32.01                                                  dan Humas                                                                              46
                                                                                             Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                             Lembar ke-2 unt uk : P emungut P ajak



                 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



                           DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
                                 MASA :Se pte mbe r s /d Se pte mbe r TAHUN : 2008 (1)

                                                                                        Jumlah Obye k                       PPh Pas al 22
                                                            Bukti Pe mungutan
No     NPWP / Alamat WP              Nama Wajib Pajak                                    PPh Pas al 22                     yang dipungut
                                                            Nomor      Tanggal              (Rp)                               (Rp)
(1)               (2)                        (2)                (4)        (5)                     (6)                              (7)

 1     05.678.901.2.009.000 …./,…    PT Persanginagn …..     01…           …..           1.000.000.000                          15.000.000

 2

 3

 4

 5

 6

 7

dst.

                                    J UM LAH                                                                                    15.000.000


                                                                             Jakarta, 2 Oktober 2008            (2)




                                                                                   Pe mungut Pajak        (3)




                                             N PWP      :   0    0 -   1    2     3 -    4     5    6 -         7 -    8    9    0 -      0   0   7

                                             Nama       :                             bendahara KPPU Jakarta



                                                                            Tanda tangan, nama dan cap


                                                                                        TTD & CAP KANTOR
                                                                                       Stefano BY
                                                                                 NIP. .xxxxxxxxxxxx .
D.1.1.32.04




                                                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                              dan Humas                                                                               47
                                                                                                                 Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                                                 Lembar ke-2 unt uk : P emungut P ajak


                  DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

                                                                                                                 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
                                                                                                                 ………………………………………..                                (1)

                                                                                                                 di
                                                                                                                 ………………………………………..


                       SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A.   Identitas Pemungut Pajak :
     NPWP                          :    0     0    -    1   2   3     -   4   5    6    -         7    -     8     9      0     -     0   0          (2)
                                                                                                                                                0
     Nama                          :   bendahara KPPU
     Al amat                       :   JL>>>>>>>

B.   Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak September              (3)       tahun 2008    (4)

     dan telah disetor tanggal 10-09-2008   (5)   adalah sebagai berikut:

                                                                                  Nilai Obyek Pajak                           Tarif           PPh yang dipungut
                       UR A IA N                             MAP/KJS
                                                                                         (Rp)                                 (% )                  (Rp)
                            (1)                                 (2)                       (3)                                  (4)                   (5)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir                           411122/100        ……………………………                                     ………         ……………………………

2. Usaha Industri Rokok                                     411122/402        ……………………………                                     ………         ……………………………
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan
   Tertentu Yang Ditunjuk                                   411122/900                 1.000.000.000                          1,5%                   15,000,000
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai *)
   a. API                                                   411123/100        ……………………………                                     ………         ……………………………
   b. Non API                                               411123/100        ……………………………                                     ………         ……………………………
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)                      411122/100        ……………………………                                     ………         ……………………………
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
   Selain Pertamina
   a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)                            411122/401        ……………………………                                                 ……………………………
   b. Pihak lain (Tidak Final)                              411122/401        ……………………………                                                 ……………………………
                                                       J UML A H                                                                                     15,000,000

Terbilang   (6)                                                           lima belas juta rupiah
*) Coret yang tidak perlu


C.   Lampiran : (7)
     ( X ) Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan
          Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
     ( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) yang disetor oleh
          Importir atau Pembeli Barang sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang
          Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),
     ( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam
          Negeri (SSCP) yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Badan Usaha Indus tri/Eksportir
          Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),
     ( ) Surat Kuasa Khusus,
     ( ) Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP)
           (Khusus untuk Badan Usaha Indus tri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),
     ( ) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP),
          (Khusus untuk Badan Usaha Indus tri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
     ( ) Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
     ( ) Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.


D.   Pernyataan :
     Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

                                                                                                        Jakarta., 2 Oktober 20080… (8)
                                                                                                          Pemungut Pajak / Kuasa (9)
                                                                                                          Tanda tangan, nama dan cap



                                                                                                           Stefano Bambang Yudonoi            (10)



                                                            Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                                       dan Humas                                                                                        48
 PEMOTONG PPh PASAL 23/26



 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH




  YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
     ATAS OBJEK PPh Pasal 23


    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
               dan Humas              49
       PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
                     PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
          Direktorat Penyuluhan Pelayanan
• ROYALTI
                       dan Humas                   50
   TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
                 WAJIB PAJAK



               ORANG PRIBADI /
                  BADAN




YG DAPAT MENUNJUKKAN                YG MELAKSANAKAN
   SKB PEMOTONGAN                 PROYEK PEMERINTAH YG
    PPh PASAL 23/26                 DIDANAI HIBAH ATAU
                                       PINJAMAN LN



            Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                       dan Humas                         51
                    TIDAK DIKENAKAN
                 PEMOTONGAN PPh PASAL 23

A.   PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
B.   SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
     USAHA DENGAN HAK OPSI;
C.   DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
     TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI
     PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN
     BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL
     DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS,
     BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG
     MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG
     DISETOR;
D.   BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
     KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
     PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
F.   SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
     ANGGOTANYA;
G.   PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA
     ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
     DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
     KEUANGAN.
                       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                  dan Humas                       52
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
                   PPh PASAL 23



  HADIAH DAN
                                         SEWA
PENGHARGAAN,
                                          DAN
DEVIDEN, BUNGA
                                      JASA LAINNYA
  DAN ROYALTI


   TARIF                                 TARIF
   15 %                                   2%


                  PENGHASILAN
                     BRUTO
                 DASAR PEMOTONGAN

        JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
                Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            100% LEBIH TINGGI
              TARIFNYAdan Humas                      53
                      Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No                      Objek              Tarif        Dasar         Sifat   Batas waktu   Batas waktu
                                                     Penghitungan             penyetoran     pelaporan
1.   Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah       15%      Jumlah Bruto*               10 bln            20 bln
                                                                              berikutnya        berikutnya
2.   Sewa dan penghasilan lain              2%      Jumlah Bruto*               10 bln            20 bln
     sehubungan dengan penggunaan                                             berikutnya        berikutnya
     harta kecuali Sewa Tanah dan/atau
     Bangunan

3.   Imbalan Jasa Lain
     1. Jasa Penilai (appraisal)            2%       Jumlah Bruto*              10 bln            20 bln
                                                                              berikutnya        berikutnya

     2. Jasa Aktuaris                       2%       Jumlah Bruto*              10 bln            20 bln
                                                                              berikutnya        berikutnya
     3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan        2%       Jumlah Bruto*              10 bln            20 bln
        atestasi laporan keuangan                                             berikutnya        berikutnya
     4. Jasa Perancanag (design)            2%       Jumlah Bruto*              10 bln            20 bln
                                                                              berikutnya        berikutnya
     5. Jasa pengeboran (drilling) di       2%       Jumlah Bruto*              10 bln            20 bln
       bidang penambangan migas,kecuali                                       berikutnya        berikutnya
       yg dilakukan BUT
     6. Jasa penunjang di bidang            2%       Jumlah Bruto*              10 bln            20 bln
        penambangan Migas                                                     berikutnya        berikutnya
     7. Jasa penambangan dan jasa            2%       Jumlah Bruto*             10 bln            20 bln
       penunjang di bidang penambangan                                        berikutnya        berikutnya
       selain migas                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan                         
*tidak termasuk PPN                           dan Humas                                             54
                             PPh Pasal 23
                      Objek Pemotongan PPh Pasal 23                                          …lanjutan
No                      Objek                       Tarif      Dasar       Sifat   Batas waktu   Batas waktu
                                                            Penghitungan           penyetoran     pelaporan
     8. Jasa penunjang di bidang                    2%        Jumlah                 10 bln        20 bln
        penerbangan dan bandar udara                          Bruto*               berikutnya    berikutnya

     9. Jasa penebangan hutan                       2%        Jumlah                 10 bln        20 bln
                                                              Bruto*               berikutnya    berikutnya

     10. Jasa pengelolaan limbah                    2%        Jumlah                 10 bln        20 bln
                                                              Bruto*               berikutnya    berikutnya

     11. Jasa penyediaan tenaga kerja               2%        Jumlah                 10 bln        20 bln
         (outsourcing service)                                Bruto*               berikutnya    berikutnya

     12. Jasa perantara atau keagenan               2%        Jumlah                 10 bln        20 bln
                                                              Bruto*               berikutnya    berikutnya

     13. Jasa di bidang perdagangan surat-          2%        Jumlah                 10 bln        20 bln
        surat berharga, kecuali yg di lakukan                 Bruto*               berikutnya    berikutnya
        Bursa Efek, KSEI dan KPEI
     14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan,      2%        Jumlah                 10 bln        20 bln
         kecuali yg dilakukan KSEI                            Bruto*               berikutnya    berikutnya

     15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau
         sulih suara



                                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan                            
*tidak termasuk PPN                                dan Humas                                         55
                             PPh Pasal 23
                      Objek Pemotongan PPh Pasal 23                                                …lanjutan
No                       Objek                        Tarif      Dasar       Sifat   Batas waktu   Batas waktu
                                                              Penghitungan           penyetoran     pelaporan
     16. Jasa mixing film                             2%        Jumlah                 10 bln         20 bln
                                                                Bruto*               berikutnya     berikutnya

     17. Jasa sehubungan dengan software              2%        Jumlah                 10 bln         20 bln
         komputer, termasuk perawatan,                          Bruto*               berikutnya     berikutnya
         pemeliharaan dan perbaikan
     18. Jasa instalasi/pemasangan mesin,             2%        Jumlah                 10 bln         20 bln
         peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,             Bruto*               berikutnya     berikutnya
        dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan
        oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
        bidang konstruksi dan mempunyai
        izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
        konstruksi
     19. Jasa perawatan/perbaikan                     2%        Jumlah                 10 bln         20 bln
         /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik                Bruto*               berikutnya     berikutnya
         telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
        Kabel, alat transportasi/kendaraan
       dan/atau bangunan, selain yg dilakukan
       Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
       bidang konstruksi dan mempunyai
       sertifikat sbg pengusaha konstruksi
     20. Jasa maklon                                  2%        Jumlah                 10 bln         20 bln
                                                                Bruto*               berikutnya     berikutnya

     21. Jasa penyelidikan dan keamanan               2%        Jumlah                 10 bln         20 bln
                                                                Bruto*               berikutnya     berikutnya
                                         Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                    dan Humas                                            56
*tidak termasuk PPN                                                                                
                  Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No                    Objek                       Tarif      Dasar        Sifat   Batas waktu   Batas waktu
                                                          Penghitungan            penyetoran     pelaporan
     22. Jasa penyelenggara kegiatan              2%        Jumlah                  10 bln        20 bln
                                                            Bruto*                berikutnya    berikutnya

     23. Jasa pengepakan                          2%        Jumlah                  10 bln        20 bln
                                                            Bruto*                berikutnya    berikutnya

     24. Jasa penyediaan tempat dan/atau          2%        Jumlah                  10 bln        20 bln
         waktu dalam media masa, media luar                 Bruto*                berikutnya    berikutnya
        ruang atau media lain untuk
        penyampaian informasi
     25. Jasa pembasmi hama                       2%        Jumlah                  10 bln        20 bln
                                                            Bruto*                berikutnya    berikutnya

     26. Jasa kebersihan atau cleaning service    2%        Jumlah                  10 bln        20 bln
                                                            Bruto*                berikutnya    berikutnya

     27. Jasa katering atau tata boga             2%        Jumlah                  10 bln        20 bln
                                                            Bruto*                berikutnya    berikutnya


*tidak termasuk PPN




                                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                   dan Humas                                         57
           TATA CARA PEMOTONGAN
                PPh PASAL 23
            DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
               PENGHASILAN OLEH BENDAHARA



                   BUKTI PEMOTONGAN


F.1.1.33.06 atau      1                    UNTUK REKANAN
F.1.1.33.07                2               LAMPIRAN SPT MASA PPh
                                3          PASAL 23/26
                                           ARSIP BENDAHARA


                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                            58
       TATA CARA PENYETORAN
            PPh PASAL 23
      JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
            BUKTI PEMOTONGAN
        SELAMA SATU BULAN TAKWIM


      DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP


    PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
     BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
            TERUTANGNYA PAJAK


    APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
    MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
          HARI KERJA BERIKUTNYA
            Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                       dan Humas              59
                  TATA CARA PELAPORAN
                      PPh PASAL 23

              MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
              SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
                        RANGKAP 2


                            LAMPIRAN
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

                                       SELAMBAT-LAMBATNYA
    KE KPP/                              20 HARI SETELAH
   KAPENPA                            BULAN TAKWIM BERAKHIR


 PD HARI KERJA                                  JIKA JATUH PD
  BERIKUTNYA                                      HARI LIBUR
                    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                               dan Humas                        60
                     CONTOH PENGHITUNGAN
                         PPh PASAL 23
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa
pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
 dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-




                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas                              61
                                                                                                         Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
                                                                                                         Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
                DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                      DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                                                                                                         Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
                                                                                                         ……………………………………….. (1)
                                                                                                         di ……………………………………..

                                  SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

A.     Identitas Pemotong Pajak :
       NPWP               :             -                -                -        -                -                     (2)

       Nama               :   ………………………………………………………………………………………………………
       Alamat             :   ………………………………………………………………………………………………………
B.     Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ………………………….. tahun …………….. (3)
       dan telah disetor tanggal ………………………….. (4) adalah sebagai berikut :
       1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :
                                                                Jumlah         Perkiraan
                                                              Penghasilan     Penghasilan Tarif       PPh yang dipotong
               Jenis Penghasilan             MAP/KJS
                                                                 Bruto           Neto     (%)               (Rp)
                                                                  (Rp)
                      (1)                        (2)               (3)            (4)      (5)               (6)
1.    Dividen                                411124/101        …………                       15%   …………………………………………
2.    Bunga *)                               411124/102        …………                       15%   …………………………………………
3.    Bunga Simpanan yang dibayarkan
      oleh Koperasi                          411124/401        …………                       15%   …………………………………………
4.    Bunga/Diskonto Obligasi                411124/102        …………                       15%   …………………………………………
5.    Royalti                                411124/103        …………                       15%   …………………………………………
6.    Hadiah dan penghargaan                 411124/100        …………                       15%   …………………………………………
7.    Sewa dan Penghasilan lain
      sehubungan dengan penggunaan
      harta **)                              411124/100        …………             ……..%     15%   …………………………………………
8.    Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa
      Konstruksi dan Jasa Konsultan
      kecuali konsultan konstruksi           411124/104        …………             ……..%     15%   …………………………………………
9.    Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No.
      KEP-305/PJ./2001 : ***)
      a.   ……...………………………….                  411124/104        …………             ……..%     15%   …………………………………………
      b.   ……...………………………….                  411124/104        …………             ……..%     15%   …………………………………………
      c.   ……...………………………….                  411124/104        …………             ……..%     15%   …………………………………………
10.   ………………………………………                         …………             …………             ……..%     ……..  …………………………………………
                  JUMLAH                                                                        …………………………………………
Terbilang ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :
                                                                    Jumlah           Perkiraan
                                                                  Penghasilan       Penghasilan         Tarif                   PPh yang dipotong
                   Uraian                         MAP/KJS
                                                                     Bruto             Neto             (%)                           (Rp)
                                                                     (Rp)
                      (1)                             (2)             (3)               (4)              (5)              (6)
1.    Dividen                                     411127/101       …………                                 ……...      …………………………………………
2.    Bunga                                       411127/102       …………                                 ………        …………………………………………
3.    Royalti                                     411127/103       …………                                 ………        …………………………………………
4.    Sewa dan Penghasilan lain
      sehubungan dengan penggunaan
      harta                                       411127/100        …………                                ………        …………………………………………
5.    Imbalan sehubungan dengan jasa,
      pekerjaan, dan kegiatan                     411127/104        …………                                ………        …………………………………………
 6.   Hadiah dan penghargaan                      411127/100        …………                                ………        …………………………………………
 7.   Pensiun dan pembayaran berkala              411127/100        …………                                ………        …………………………………………
 8.   Penjualan harta di Indonesia                411127/100        …………               ……..%            ………        …………………………………………
 9.   Premi asuransi / reasuransi                 411127/100        …………               ……..%            ………        …………………………………………
10.   Penghasilan Kena Pajak BUT
      setelah pajak                               411127/105        …………                                ………        …………………………………………
                 JUMLAH                                                                                            …………………………………………
Terbilang       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C.     Lampiran   (5)   : (   )  Surat Setoran Pajak sebanyak ………………… lembar.
                          (   )  Surat Kuasa Khusus.
                          (   )  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
                          (   )  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak ………………….. Lembar
                          (   )  Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak ……….
                                Lembar.
                          (   ) Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan
                                tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
D.  Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
*)    Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi

**)
     atau diskonto obligasi
     Kecuali sewa tanah dan bangunan           Direktorat Penyuluhan Pelayanan             ………………., ……………………… 20…
                                                                                                      Pemotong Pajak/Kuasa (7)
                                                                                                                                                            (6)


***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri                                                 Tanda tangan, nama dan cap
                                                          dan Humas                                                                                               62
                                                                                                          ………………………………….                              (8)
F.1.1.32.03
                                                                                                          Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak
                                                                                                          Lembar ke-2 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                                          Lembar ke-3 unt uk : P emot ong P ajak

                    DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                           KANTOR PELAYANAN PAJAK
                       ……………………………………...…………. (1)


                                               BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
                                             NOMOR : ………………………………………                                (2)




N PWP                               :             -                     -         -        -                     -                   (3)


Nama Wajib Pajak               ………………………………………………………………………………
                                :
Alamat                         ………………………………………………………………………………
                                :

                                                           Jumlah                      Perkiraan
No.             Jenis Penghasilan                        Penghasilan                  Penghasilan            Tarif             PPh yang dipotong
                                                            Bruto                        Neto
 (1)                     (2)                                      (3)                     (4)                  (5)                          (6)
 1.    Divide n                                    ………………………...
                                                  Rp.                                                       15   %          ………………………...
                                                                                                                           Rp.
 2.    Bunga *)                                    ………………………...
                                                  Rp.                                                       15   %          ………………………...
                                                                                                                           Rp.
 3.    Bunga/Dis konto Obligas i                   ………………………...
                                                  Rp.                                                       15   %          ………………………...
                                                                                                                           Rp.
 4.    Royalti                                     ………………………...
                                                  Rp.                                                       15   %          ………………………...
                                                                                                                           Rp.
 5.    Hadiah dan pe nghargaan                     ………………………...
                                                  Rp.                                                       15   %          ………………………...
                                                                                                                           Rp.
 6.    Se wa dan Pe nghas ilan lain
       s e hubungan de ngan
       pe nggunaan harta **)                       ………………………...
                                                  Rp.                                 ………. %                15 %            ………………………...
                                                                                                                           Rp.
 7.    Jas a Te knik, Jas a Kons truks i,
       Jas a Manaje me n dan Jas a
       Kons ultan ke cuali Kons ultan
       Kons truks i                                ………………………...
                                                  Rp.                                 ………. %                15 %            ………………………...
                                                                                                                           Rp.
 8.    Jas a lain e x SK Dirje n Pajak
       No. KEP-305/PJ/2001 :
       a. …………………………….                             ………………………...
                                                  Rp.                                 ………. %                15 %            ………………………...
                                                                                                                           Rp.
       b. …………………………….                             ………………………...
                                                  Rp.                                 ………. %                15 %            ………………………...
                                                                                                                           Rp.
       c. …………………………….                             ………………………...
                                                  Rp.                                 ………. %                15 %            ………………………...
                                                                                                                           Rp.
       ***)
                JUMLAH                                                                                                      ………………………...
                                                                                                                           Rp.

          …………………………………………………………………………………………………………………
Terbilang :


Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23
                                                                            …………………., ……………………. 20 …….                                     (4)

   yang dipotong di atas merupakan
   Angsuran atas Pajak Penghasilan yang
   terutang untuk tahun pajak yang
                                                                                        Pemotong Pajak               (5)

   bers angkutan. Simpanlah bukti               N PWP         :               -            -                    -          -                      -
   pemotongan ini baik-baik untuk
   diperhitungkan sebagai kredit pajak
   dalam S urat Pemberitahuan (S PT)
                                             ………………………………………………………………………………………
                                               N a ma :
   Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
   apabila diisi dengan lengkap dan benar.

                                                                                  Tanda tangan, nama dan cap
*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayark an oleh k operasi
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan
***) Apabila k urang harap diisi sendiri.
                                             Direktorat Penyuluhan Pelayanan
F.1.1.33.06                                             dan Humas
                                                              .........................................................        (6)
                                                                                                                                                           63
                                                                                              Lembar ke-1 unt uk : Kant or Pelayanan Pajak
                                                                                              Lembar ke-2 unt uk : Pemot ong Pajak



              DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                         DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



                        DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
                                  MASA : ………………….. TAHUN ……………                                    (1)




                                                                                  Jumlah Obye k                          PPh yang
                                                  Bukti Pe motongan
No     NPWP / Alamat WP        Nama Wajib Pajak                                       Pajak                              dipotong            Ke t.
                                                  Nomor       Tanggal                 (Rp)                                 (Rp)
(1)               (2)                 (3)             (4)          (5)                      (6)                             (7)               (8)

A. PPh Pasal 23
1.
2.
3.
4.
dst.
                        JUMLAH PPh PASAL 23
B. PPh Pasal 26
1.
2.
3.
dst.
                        JUMLAH PPh PASAL 26


                                                            …………………., ……………………. 20 …….                                            (2)




                                                                                 Pe motong Pajak              (3)




                                       N PWP      :           -                      -                    -          -                  -

                                       ………………………………………………………………………………………
                                       Nama :



                                                                          Tanda tangan, nama dan cap



                                                                  ......................................................... (4)
                                                                  NIP. ................................................. .
D.1.1.32.05


                                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                              dan Humas                                                                                              64
                                                      SURAT SETORAN PAJAK
                 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
              DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                     LEMBAR
                                                                                                               3
               KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                    (SSP)                   Untuk dilaporkan
                                                                                            oleh WP ke KPP


    NPWP                  :             -                 -               -     -               -
    Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

    NAMA WP               :       ………………………………………………………………………………….
    ALAMAT WP             :       ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….


   MAP/Kode Jenis Pajak             Kode Jenis Setoran                              Uraian Pembayaran
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………


                                             Mas a Pajak                                                     Tahun

 Jan      Fe b     Mar        Apr    Me i    Jun       Jul      Ags   Se p    Okt     Nov    De s
                                                                                                    Diisi Tahun terutangnya Pajak
 Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enaan

 Nomor Ke te tapan            :                       /               /         /               /
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

       Jumlah Pe mbayaran                        Terbilang      :   ……………………………………………………….
    Diisi dengan rupiah penuh                                       ……………………………………………………….
                                                                    ……………………………………………………….
    ………………………….
    Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran                                        Wajib Pajak/Pe nye tor
               Tanggal ……………………..                                         …………………….              , tgl ………………….
                    Cap dan tanda tangan                                                 Cap dan tanda tangan




    Nama Je las : ………………………………….                                      Nama Je las : …………………………………..

    Ruang Validas i Kantor Pe ne rima Pe mbayaran
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                                                                                               65
           OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)


                                                               Penghasilan dari
    Penghasilan              Penghasilan dari                  Jasa Pengalihan
    dari                     Jasa Konstruksi                  Hak atas Tanah &/
    Jasa Persewaan
                                                                  bangunan




                YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA


                        DIPOTONG DGN TARIF
                        PELAKSANAAN :
                                                             1. DIPOTONG DGN TARIF
                        - 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG
                                                                5% DARI JUMLAH BRUTO
                          MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL
                                                                KECUALI < Rp 60 jt
                        - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK
  DIPOTONG DGN TARIF      MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
10% DARI JUMLAH BRUTO                                        2. DIPOTONG DGN TARIF
                        - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI
                                                                1% JUMLAH BRUTO
                          KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
                                                                KHUSUS UNTUK RUMAH
                                                                SEDERHANA &
                        PERENCANAAN & PENGAWASAN :
                                                                RUMAH SUSUN SEDERHANA
                        - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG
                         MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA
                           Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                        - 6% DARI JUMLAH BRUTO UTK
                                      dan Humas                                   66
                         YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
             PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
               TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
        ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )



                  DASAR HUKUM


PERATURAN           KEPUTUSAN                      KEPUTUSAN
PEMERINTAH       MENTERI KEUANGAN                 DIRJEN PAJAK



                                                  KEP-5O/PJ/1996
 PP No. 29             No. : 394/
TAHUN 1996            KMK.04/1994                 KEP-227/PJ/2002




                Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                           dan Humas                                67
                          OBJEK PPh


                      PENGHASILAN YG
                    DITERIMA/DIPEROLEH



   ORANG PRIBADI                                     BADAN

                    DARI PERSEWAAN
                TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
                           BERUPA

* TANAH         * KONDOMINIUM
* RUMAH         * GEDUNG PERKANTORAN/
* RUMAH SUSUN     PERTEMUAN/PERTOKOAN
* RUMAH TOKO      TERMASUK BAGIANNYA
* APARTEMEN     * RUMAH KANTOR
* TOKO          * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI
                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                      68
                     TIDAK TERMASUK OBJEK
               PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
                               YG
                            MERUPAKAN


                 OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
                         (PAJAK DAERAH)
     YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU
                          RESTORAN, TERMASUK :

1.   FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2.   PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU
     TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN
     KENYAMANAN
3.   JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN
     HOTEL




                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas                      69
                PELUNASAN PPh

                         PENYEWA


   ORANG               ORANG PRIBADI YANG
   PRIBADI             DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)


                       * BADAN PEMERINTAH
                       * SUBJEK PAJAK BADAN
   BUKAN                 DALAM NEGERI
   SUBJEK              * PENYELENGGARA KEGIATAN
    PAJAK              * BENTUK USAHA TETAP
                       * KERJA SAMA OPERASI
                       * PERWAKILAN PERUSAHAAN
                         LUAR NEGERI LAINNYA

 PEMBAYARAN
   SENDIRI                                  PEMOTONGAN


OLEH PIHAK YG                                       OLEH
MENYEWAKAN      Direktorat Penyuluhan Pelayanan   PENYEWA
                           dan Humas                            70
                 BESARNYA TARIF PERSEWAAN
                  TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

                        YANG MENYEWAKAN

                                                         BADAN DENGAN
      ORANG
                                  BADAN                   KEPEMILIKAN
      PRIBADI
                                                         ORANG PRIBADI


        10%                        10%                        10%

                DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN


SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN
DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG
DISEWA TERMASUK :
BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS
LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA
TERPISAH/DISATUKAN
                       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                  dan Humas                              71
             KEWAJIBAN PENYEWA
           SEBAGAI PEMOTONG PAJAK

   PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :


MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA
SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL


MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP
PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA

  MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP
 SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
     SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA
                       DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
             Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                        dan Humas                       72
                                                                                              Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                              Lembar ke-2 unt uk : Arsip P emot ong P ajak/Wajib P ajak


               DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                     DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

                                                                                                   Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
                                                                                                   ……………………………………….. (1)
                                                                                                   di
                                                                                                   ………………………………………..


                                          SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
                                       PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)


A.    Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
      NPWP                        :              -               -               -        -                   -                  (2)


      Nama                        :    ………………………………………………………………………………………………………
      Al amat                     :    ………………………………………………………………………………………………………


B.    Pajak Penghas ilan Final Pas al 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk mas a ……………………………………… tahun
      ……………. (3) dan telah dis etor tanggal ……………………………… (4) adalah s ebagai berikut :

                                                                                  Nilai                                     PPh yang dipotong/
                                                                                                            Tarif
                    UR A IA N                           MAP/KJS                Obyek Pajak                               dipungut/dis etor s endiri
                                                                                  (Rp)                      (% )                   (Rp)
                         (1)                               (2)                     (3)                       (4)                    (5)
1.   Bunga Depos ito/Tabungan, Dis konto SBI
     dan Jas a Giro
     a. Bunga Depos ito/Tabungan
        · Yang ditempatkan di DN                        411128/404       ……………………………                       ………           ……………………………
        · Yang ditempatkan di LN                        411128/404       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. Dis konto Sertifikat Bank Indones ia                             ……………………………                       ………           ……………………………
     c. Jas a Giro
2.   Trans aks i Penjualan Saham :
     a. Saham Pendiri                                   411128/407       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. Bukan Saham Pendiri                             411128/406       ……………………………                       ………           ……………………………
3.   Bunga/Dis konto Obligas i                          411128/401       ……………………………                       ………           ……………………………
4.   Hadiah Undian                                      411128/405       ……………………………                       ………           ……………………………
5.   Pers ewaan Tanah dan atau Bangunan
     (Bagi Penyewa s ebagai Pemotong Pajak)             411128/403       ……………………………                       ………           ……………………………
6.   Pers ewaan Tanah dan atau Bangunan
     (Bagi Wajib Pajak pengus aha pers ewaan
     Tanah dan/atau Bangunan):
     a. PPh yang dis etor s endiri                      411128/403       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                ……………………………                       ………           ……………………………
7.   Penyerahan Jas a Kons truks i Us aha Kecil
     (bagi penerima jas a s ebagai pemotong pajak)      411128/409       ……………………………                       ………           ……………………………
8.   Penyerahan Jas a Kons truks i Us aha Kecil
     (bagi Wajib Pajak pengus aha kecil jas a
     kons truks i) :
     a. PPh yang dis etor s endiri                      411128/409       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                ……………………………                       ………           ……………………………
                                                     J UML A H                                                           ……………………………

Terbilang     ……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

C.    Lampiran : (5)
      ( ) Surat Setoran Pajak lembar ke-3
      ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pas al 4 ayat (2)
      ( ) Surat Kuas a Khus us

D.    Pernyataan :
      Dengan ini s aya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bers yarat.

                                                                                     ………………., ……………………… 20…                            (6)

                                                                                      Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuas a (7)
                                                                                           Tanda tangan, nama dan cap



                                                                                          ………………………………….                        (8)
F.1.1.32.04




                                       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                  dan Humas                                                                                               73
                                                                                                         Lembar ke-1 unt uk : yang menyewakan
                                                                                                         Lembar ke-2 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                                         Lembar ke-3 unt uk : penyewa

                  DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                         KANTOR PELAYANAN PAJAK
                     ……………………………………...…………. (1)


                                              BUKTI PEMOTONGAN PPh
                                    ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
                                                      (FINAL)
                                              Nomor : …………………………………………                             (2)




NPWP                                :           -            -             -           -                       -

Nama Wajib Pajak                    ………………………………………………………………………………
                                    :                            (3)


Alamat                              ………………………………………………………………………………
                                    :
Lokasi tanah dan/
atau Bangunan                       ………………………………………………………………………………
                                    :


             Jumlah Bruto Nilai Sewa                             Tarif                                     PPh yang dipotong
                           (1)                                    (2)                                                  (3)
    Rp. ………………………………………                                      …………                      Rp. ………………………………………

Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………………... *)
*) Jumlah PPh yang dipotong



                                                                         …………………., ……………………. 20 …….                                                  (4)


                                                                                              Pemotong Pajak                (5)



                                                N PWP    :          -                  -                       -        -                        -
                                                N a ma   : ……………………..…..……………………………………………

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghas ilan atas                                                    Tanda tangan, nama dan cap
   Pers ewaan Tanah dan/atau Bangunan
   yang dipotong di atas bukan merupakan
   kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan
   (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap s ah                                          .........................................................   (6)
   apabila diis i dengan lengkap dan benar.


F.1.1.33.12




                                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                              dan Humas                                                                                                    74
              DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


                                                 DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

                                                       MASA : …………………………………….. TAHUN ……………              (1)


                        NPWP                                             Bukti Pemotongan/Pemungutan          Nilai Obyek Pajak     PPh yang dipotong/dipungut
 No.                                                      NAMA
                      (ALAMAT)                                             Tanggal         Nomor                     (Rp)                      (Rp)
  1                       2                                3                  4              5                        6                              7
 A. PPh pihak lain yang dipotong
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
 dst.
       J uml a h                                                                                       …………………………………………………………………………
 B. PPh yang dipotong pihak lain
  1.
  2.
 dst.
       J uml a h                                                                                       …………………………………………………………………………

                                                                                                       …………………, ……………………… 20……                       (2)


                                                                                                         Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak   (3)


                                                                                         NPWP :
                                                                                         Nama : ………………………………………………………………………
                                                                                                     Tanda tangan, nama dan cap



                                                                                                               ………………………………….            (4)

D.1.1.32.06

                                       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                  dan Humas                                                                                                      75
                                                      SURAT SETORAN PAJAK
                 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
              DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                     LEMBAR
                                                                                                               3
               KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                    (SSP)                   Untuk dilaporkan
                                                                                            oleh WP ke KPP


    NPWP                  :             -                 -               -     -               -
    Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

    NAMA WP               :       ………………………………………………………………………………….
    ALAMAT WP             :       ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….


   MAP/Kode Jenis Pajak             Kode Jenis Setoran                              Uraian Pembayaran
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………


                                             Mas a Pajak                                                     Tahun

 Jan      Fe b     Mar        Apr    Me i    Jun       Jul      Ags   Se p    Okt     Nov    De s
                                                                                                    Diisi Tahun terutangnya Pajak
 Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enaan

 Nomor Ke te tapan            :                       /               /         /               /
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

       Jumlah Pe mbayaran                        Terbilang      :   ……………………………………………………….
    Diisi dengan rupiah penuh                                       ……………………………………………………….
                                                                    ……………………………………………………….
    ………………………….
    Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran                                        Wajib Pajak/Pe nye tor
               Tanggal ……………………..                                         …………………….              , tgl ………………….
                    Cap dan tanda tangan                                                 Cap dan tanda tangan




    Nama Je las : ………………………………….                                      Nama Je las : …………………………………..

    Ruang Validas i Kantor Pe ne rima Pe mbayaran
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                                                                                               76
            PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
                    TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
            ( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 )

                      DASAR HUKUM

                              KEPUTUSAN                  SURAT EDARAN
PERATURAN
                               MENTERI                      DIRJEN
PEMERINTAH                    KEUANGAN                      PAJAK


                            NO : 635/
                           KMK.04/1994                 - SE-04/
                               jo                        PJ.33/1996
 PP NO 48                                                TGL 26
 Thn 1994                    NO: 392/
                                                         AGUSTUS
    jo                     KMK.04/1996
                                                         1996
 PP NO 71                                              - SE-02/PJ.33/
 Thn 2008                         dan                    1997 TGL 30
                                                         JULI 1997
                             NO: 566/                  - SE-55/PJ.42/1999
                            KMK.04/1999
                     Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                dan Humas                                   77
  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
    YANG MENGALIHKAN HAK
 ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

    PENGALIHAN KEPADA PIHAK
       SELAIN PEMERINTAH

   JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
           Rp 60 jt KEATAS


 DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL
KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS


    SEBELUM AKTA PENGALIHAN
    DITANDATANGANI OLEH PPAT


         PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO
             NILAI PENGALIHAN
              (BERSIFAT FINAL)
      Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                 dan Humas              78
      WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYA
         MELAKUKAN MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS

           PENGALIHAN KEPADA PIHAK
              SELAIN PEMERINTAH


         DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL
        KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS



             SEBELUM AKTA PENGALIHAN
             DITANDATANGANI OLEH PPAT


                  PPh 1%DARI JUMLAH BRUTO
                      NILAI PENGALIHAN
                       (BERSIFAT FINAL)



             Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                        dan Humas                79
          JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN

                        NILAI TERTINGGI
                             ANTARA
                      NILAI BERDASARKAN




                                                      NJOP
         AKTA                                     TANAH DAN/ATAU
     PENGALIHAN HAK                                 BANGUNAN




CATATAN
JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT
YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA


                    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                               dan Humas                           80
                   WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                     YANG MENGALIHKAN HAK
                  ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
                          PENGALIHAN KEPADA PIHAK
                             SELAIN PEMERINTAH

                        JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
                             KURANG DARI Rp 60 jt


          PENGHASILAN                                     PENGHASILAN
            LAINNYA                                         LAINNYA
            MELEBIHI                                      TDK MELEBIHI
             PTKP                                             PTKP


    DISETOR SENDIRI DENGAN                                  TIDAK
       SSP FINAL KE BANK
         PERSEPSI ATAU
                                                          TERUTANG
          KANTOR POS                                         PPh


    SELAMBAT-LAMBATNYA
     AKHIR TAHUN TAKWIM
     YANG BERSANGKUTAN


   PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO
NILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)
                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas                             81
           WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
              YANG MENGALIHKAN HAK
           ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

                 PENGALIHAN KEPADA
             PIHAK PEMERINTAH YANG TDK
           MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS


             JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
                     Rp 60 jt KEATAS


   DIPUNGUTOLEH :
   - BENDAHARAWAN, ATAU
   - PEJABAT YG BERWENANG


                SEBELUM DILAKUKANNYA
              PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR

                           TARIF PPh 5%DARI
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
                             (BERSIFAT FINAL)
                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                         82
                      WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
                        YANG MENGALIHKAN HAK
                     ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
                              PENGALIHAN KEPADA
                          PIHAK PEMERINTAH YANG TDK
                        MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS

                           JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
                                KURANG DARI Rp 60 jt

             PENGHASILAN                                PENGHASILAN
               LAINNYA                                    LAINNYA
               MELEBIHI                                TIDAK MELEBIHI
                PTKP                                        PTKP


       DISETOR SENDIRI DENGAN                                TIDAK
          SSP FINAL KE BANK
            PERSEPSI ATAU
                                                           TERUTANG
             KANTOR POS                                       PPh

        SELAMBAT-LAMBATNYA
         AKHIR TAHUN TAKWIM
         YANG BERSANGKUTAN


                        TARIF PPh 5% DARI
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
                           Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                         (BERSIFAT FINAL)
                                      dan Humas                         83
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
     MELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI

           ATAS BEBERAPA BIDANG TANAH
           YG JUMLAH KESELURUHANNYA
            MENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH


               WALAUPUN TERDAPAT
              BIDANG TANAH DAN/ATAU
                  BANGUNAN YANG
                 NILAINYA < Rp 60 jt



                WAJIB MELUNASI PPh
               5% DARI NILAI MENURUT
                  RISALAH LELANG



               DIPOTONG DAN DISETOR
               OLEH KEPALA KANTOR
                  LELANG NEGARA


                      SEBELUM
                  RISALAH LELANG
                  DITANDA TANGANI




           Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                      dan Humas               84
             TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN
              DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
            DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI



                    DALAM SSP HARUS
                     DICANTUMKAN :



- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG
  MENGALIHKAN.
- LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
  YANG DIALIHKAN
- NAMA PEMBELI



            BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK
           MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN
                       0.000.000.0.XXX
             (XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP
            YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL



                  Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                             dan Humas              85
                                                                                              Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                              Lembar ke-2 unt uk : Arsip P emot ong P ajak/Wajib P ajak


               DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                     DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

                                                                                                   Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
                                                                                                   ……………………………………….. (1)
                                                                                                   di
                                                                                                   ………………………………………..


                                          SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
                                       PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)


A.    Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
      NPWP                        :              -               -               -        -                   -                  (2)


      Nama                        :    ………………………………………………………………………………………………………
      Al amat                     :    ………………………………………………………………………………………………………


B.    Pajak Penghas ilan Final Pas al 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk mas a ……………………………………… tahun
      ……………. (3) dan telah dis etor tanggal ……………………………… (4) adalah s ebagai berikut :

                                                                                  Nilai                                     PPh yang dipotong/
                                                                                                            Tarif
                    UR A IA N                           MAP/KJS                Obyek Pajak                               dipungut/dis etor s endiri
                                                                                  (Rp)                      (% )                   (Rp)
                         (1)                               (2)                     (3)                       (4)                    (5)
1.   Bunga Depos ito/Tabungan, Dis konto SBI
     dan Jas a Giro
     a. Bunga Depos ito/Tabungan
        · Yang ditempatkan di DN                        411128/404       ……………………………                       ………           ……………………………
        · Yang ditempatkan di LN                        411128/404       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. Dis konto Sertifikat Bank Indones ia                             ……………………………                       ………           ……………………………
     c. Jas a Giro
2.   Trans aks i Penjualan Saham :
     a. Saham Pendiri                                   411128/407       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. Bukan Saham Pendiri                             411128/406       ……………………………                       ………           ……………………………
3.   Bunga/Dis konto Obligas i                          411128/401       ……………………………                       ………           ……………………………
4.   Hadiah Undian                                      411128/405       ……………………………                       ………           ……………………………
5.   Pers ewaan Tanah dan atau Bangunan
     (Bagi Penyewa s ebagai Pemotong Pajak)             411128/403       ……………………………                       ………           ……………………………
6.   Pers ewaan Tanah dan atau Bangunan
     (Bagi Wajib Pajak pengus aha pers ewaan
     Tanah dan/atau Bangunan):
     a. PPh yang dis etor s endiri                      411128/403       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                ……………………………                       ………           ……………………………
7.   Penyerahan Jas a Kons truks i Us aha Kecil
     (bagi penerima jas a s ebagai pemotong pajak)      411128/409       ……………………………                       ………           ……………………………
8.   Penyerahan Jas a Kons truks i Us aha Kecil
     (bagi Wajib Pajak pengus aha kecil jas a
     kons truks i) :
     a. PPh yang dis etor s endiri                      411128/409       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                ……………………………                       ………           ……………………………
                                                     J UML A H                                                           ……………………………

Terbilang     ……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

C.    Lampiran : (5)
      ( ) Surat Setoran Pajak lembar ke-3
      ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pas al 4 ayat (2)
      ( ) Surat Kuas a Khus us

D.    Pernyataan :
      Dengan ini s aya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bers yarat.

                                                                                     ………………., ……………………… 20…                            (6)

                                                                                      Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuas a (7)
                                                                                           Tanda tangan, nama dan cap



                                                                                          ………………………………….                        (8)
F.1.1.32.04



                                       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                  dan Humas                                                                                               86
                                                      SURAT SETORAN PAJAK
                 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
              DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                     LEMBAR
                                                                                                               3
               KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                    (SSP)                   Untuk dilaporkan
                                                                                            oleh WP ke KPP


    NPWP                  :             -                 -               -     -               -
    Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

    NAMA WP               :       ………………………………………………………………………………….
    ALAMAT WP             :       ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….


   MAP/Kode Jenis Pajak             Kode Jenis Setoran                              Uraian Pembayaran
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………


                                             Mas a Pajak                                                     Tahun

 Jan      Fe b     Mar        Apr    Me i    Jun       Jul      Ags   Se p    Okt     Nov    De s
                                                                                                    Diisi Tahun terutangnya Pajak
 Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enaan

 Nomor Ke te tapan            :                       /               /         /               /
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

       Jumlah Pe mbayaran                        Terbilang      :   ……………………………………………………….
    Diisi dengan rupiah penuh                                       ……………………………………………………….
                                                                    ……………………………………………………….
    ………………………….
    Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran                                        Wajib Pajak/Pe nye tor
               Tanggal ……………………..                                         …………………….              , tgl ………………….
                    Cap dan tanda tangan                                                 Cap dan tanda tangan




    Nama Je las : ………………………………….                                      Nama Je las : …………………………………..

    Ruang Validas i Kantor Pe ne rima Pe mbayaran
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                                                                                               87
       PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI



             DASAR HUKUM


   PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008




        BERLAKU PER 1 JANUARI 2008




           Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                      dan Humas               88
                    PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-
masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.

Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
fisik lain.

Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg
mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan
(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build).
                        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas                                 89
               PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau
badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan     pekerjaan    konstruksi    sampai     selesai   dan
diserahterimakan.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk
usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk
usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi,
dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya

Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu
kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan



                     Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                dan Humas                         90
                 SUBJEK PAJAK
             USAHA JASA KONSTRUKSI

                         SUBJEK PAJAK



WP Orang Pribadi           WP Badan                    BUT


                   YANG BERGERAK DI BIDANG


    - JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI
    - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
    - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI



                     Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                dan Humas                    91
                    TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
                        USAHA JASA KONSTRUKSI

                                  IMBALAN JASA
                                   KONSTRUKSI

                                       FINAL



            JASA                                              JASA
                                                         PERENCANAAN
        PELAKSANAAN                                      & PENGAWASAN

YG MEMILIKI   YG TIDAK MEMILIKI      YG MEMILIKI      YG MEMILIKI   YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI      KUALIFIKASI      KUALIFIKASI USAHA   KUALIFIKASI      KUALIFIKASI
USAHA KECIL         USAHA          MENENGAH ATAU        USAHA             USAHA
                                  KUALIFIKASI BESAR


   2%               4%                 3%                    4%         6%


              DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
                           Direktorat Penyuluhan Pelayanan
              MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
                                      dan Humas                                 92
      PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
                           PEMBERI HASIL


• BADAN PEMERINTAH,
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM
  NEGERI,
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BUT                                   • ORANG PRIBADI
• KERJASAMA OPERASI                     • BUKAN SUBJEK PAJAK
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
  NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
  OLEH
  DIRJEN PAJAK

                     PELUNASAN PPh MELALUI

      PEMOTONGAN OLEH                       PENYETORAN SENDIRI OLEH
        PEMBERI HASIL                            PEMBERI JASA

                       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                  dan Humas                           93
              KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT




PENGHASILAN                                           OBJEK PPh
   DARI                                               PASAL 26
                FINAL          BUT            LABA                 LN
   JASA                                                 ATAU
KONSTRUKSI                                           TAX TREATY




                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                           94
                         KETENTUAN KHUSUS LAINNYA



                            SELISIH                 PAJAK YG TERUTANG
                        KEKURANGAN PPh                  DI LN ATAS              PENGHASILAN
 NILAI KONTRAK
                       ATAS PENGHASILAN               PENGHASILAN                   LAIN
JASA KONSTRUKSI
                              DARI                       DARI LN
                        JASA KONSTRUKSI



Tidak Dibayar Oleh         Disetor Sendiri                       Yang Diterima
  Pengguna Jasa         Oleh Penyedian Jasa                   Oleh penyedian jasa



 Tidak Terutang
    PPh Final                                            Kredit Pajak         Dikenakan Tarif
                                                        Berdasarkan            Berdasarkan
                                                           UU PPh                 UU PPh
Sepanjang dicatat sebagai piutang                  Catatan :
yang tidak dapat ditagih & Telah                   Keuntungan/Selisih Kurs dari keg.Jasa Kons.
dilakukan upaya sebagaimana diatur                 Termasuk dlm
                                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan perhitungan Nilai Kontrak Jasa
dalam Pasal 6 Ayat(1) huruf h UU PPh               Kons.
                                            dan Humas Yg Dikenakan PPh yg bersifat Final 95
     TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
        PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
                PEMBERI HASIL WAJIB :


MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh
PASAL4 AYAT (2)


MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA
BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN
BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN


 MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD
 KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA
 TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
 PEMBAYARAN IMBALAN
                            DENGAN

  LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh
  ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA
  KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :
  - LEMBAR KE-3 SSP;
  - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                              96
         TATA CARA PENYETORAN DAN
      PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA


           KEWAJIBAN PEMBERI JASA :



MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR
POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
15 BULAN BERIKUTNYA

MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA
IMBALAN



            LAPORAN BULANAN PPh BAGI
           WP YANG BERGERAK DI BIDANG
             USAHA JASA KONSTRUKSI
            DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP

             Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                        dan Humas                       97
                      KETENTUAN PERALIHAN



1.   Terhadap kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 1/1/2008 diatur :
     a. pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d tgl 31/12/08,
        pengenaan PPh berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 ttg PPh Atas
        Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
     b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tgl
       31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP ini.
2.   Kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa s.d Tahun 2008
     hanya dapat dikompensasi s.d Tahun Pajak 2008




                         Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                    dan Humas                                98
                                                                                              Lembar ke-1 unt uk : Kant or P elayanan P ajak
                                                                                              Lembar ke-2 unt uk : Arsip P emot ong P ajak/Wajib P ajak


               DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                     DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

                                                                                                   Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
                                                                                                   ……………………………………….. (1)
                                                                                                   di
                                                                                                   ………………………………………..


                                          SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
                                       PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)


A.    Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
      NPWP                        :              -               -               -        -                   -                  (2)


      Nama                        :    ………………………………………………………………………………………………………
      Al amat                     :    ………………………………………………………………………………………………………


B.    Pajak Penghas ilan Final Pas al 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk mas a ……………………………………… tahun
      ……………. (3) dan telah dis etor tanggal ……………………………… (4) adalah s ebagai berikut :

                                                                                  Nilai                                     PPh yang dipotong/
                                                                                                            Tarif
                    UR A IA N                           MAP/KJS                Obyek Pajak                               dipungut/dis etor s endiri
                                                                                  (Rp)                      (% )                   (Rp)
                         (1)                               (2)                     (3)                       (4)                    (5)
1.   Bunga Depos ito/Tabungan, Dis konto SBI
     dan Jas a Giro
     a. Bunga Depos ito/Tabungan
        · Yang ditempatkan di DN                        411128/404       ……………………………                       ………           ……………………………
        · Yang ditempatkan di LN                        411128/404       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. Dis konto Sertifikat Bank Indones ia                             ……………………………                       ………           ……………………………
     c. Jas a Giro
2.   Trans aks i Penjualan Saham :
     a. Saham Pendiri                                   411128/407       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. Bukan Saham Pendiri                             411128/406       ……………………………                       ………           ……………………………
3.   Bunga/Dis konto Obligas i                          411128/401       ……………………………                       ………           ……………………………
4.   Hadiah Undian                                      411128/405       ……………………………                       ………           ……………………………
5.   Pers ewaan Tanah dan atau Bangunan
     (Bagi Penyewa s ebagai Pemotong Pajak)             411128/403       ……………………………                       ………           ……………………………
6.   Pers ewaan Tanah dan atau Bangunan
     (Bagi Wajib Pajak pengus aha pers ewaan
     Tanah dan/atau Bangunan):
     a. PPh yang dis etor s endiri                      411128/403       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                ……………………………                       ………           ……………………………
7.   Penyerahan Jas a Kons truks i Us aha Kecil
     (bagi penerima jas a s ebagai pemotong pajak)      411128/409       ……………………………                       ………           ……………………………
8.   Penyerahan Jas a Kons truks i Us aha Kecil
     (bagi Wajib Pajak pengus aha kecil jas a
     kons truks i) :
     a. PPh yang dis etor s endiri                      411128/409       ……………………………                       ………           ……………………………
     b. PPh yang dipotong oleh pihak lain                                ……………………………                       ………           ……………………………
                                                     J UML A H                                                           ……………………………

Terbilang     ……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………

C.    Lampiran : (5)
      ( ) Surat Setoran Pajak lembar ke-3
      ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pas al 4 ayat (2)
      ( ) Surat Kuas a Khus us

D.    Pernyataan :
      Dengan ini s aya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bers yarat.

                                                                                     ………………., ……………………… 20…                            (6)

                                                                                      Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuas a (7)
                                                                                           Tanda tangan, nama dan cap



                                                                                          ………………………………….                        (8)
F.1.1.32.04




                                       Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                  dan Humas                                                                                               99
                                                                                               Lembar ke-1 unt uk : Wajib Pajak
                                                                                               Lembar ke-2 unt uk : Kant or Pelayanan Pajak
                                                                                               Lembar ke-3 unt uk : Pemot ong/Pemungut Pajak

                   DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                         DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
                          KANTOR PELAYANAN PAJAK
                      ……………………………………...…………. (1)


                          BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI
                                              (FINAL)
                                          NOMOR : ………………………………………                               (2)




N PWP                                :        -            -                   -          -                     -

Nama Wajib Pajak                     :    ………………………………………………………………………………
                                                                      (3)


Alamat                               :    ………………………………………………………………………………


No.                    Uraian                       Jumlah Nilai Bruto                        Tarif           PPh yang dipotong/dipungut
 (1)                     (2)                                   (3)                             (4)                               (5)
 1.     Jasa Pelaksanaan Konstruksi           Rp. ….…………………..…….                          ……%            Rp. ….…………………..…….

 2.     Jasa Perencanaan Konstruksi           Rp. ….…………………..…….                          ……%            Rp. ….…………………..…….

 3.     Jasa Pengawasan Konstruksi            Rp. ….…………………..…….                          ……%            Rp. ….…………………..…….

               JUM LAH                                                                                   Rp. ….…………………..…….

Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………


                                                                         …………………., ……………………. 20 …….                                               (4)




                                                                                   Pe motong / Pe mungut Pajak                  (5)




                                            N PWP   :                -              -                     -          -                        -

                                            Nama    :   ………………………………………..…………………………………


Perhatian :                                                                         Tanda tangan, nama dan cap
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
   Konstruksi yang dipotong/dipungut di
   atas bukan merupakan kredit pajak
   dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
   Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini                                          .........................................................   (6)

   dianggap sah apabila diisi dengan
   lengkap dan benar.



F.1.1.33.16


                                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                              dan Humas                                                                                                 100
              DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                    DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


                                                 DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

                                                       MASA : …………………………………….. TAHUN ……………              (1)


                        NPWP                                             Bukti Pemotongan/Pemungutan          Nilai Obyek Pajak     PPh yang dipotong/dipungut
 No.                                                      NAMA
                      (ALAMAT)                                             Tanggal         Nomor                     (Rp)                      (Rp)
  1                       2                                3                  4              5                        6                              7
 A. PPh pihak lain yang dipotong
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
 dst.
       J uml a h                                                                                       …………………………………………………………………………
 B. PPh yang dipotong pihak lain
  1.
  2.
 dst.
       J uml a h                                                                                       …………………………………………………………………………

                                                                                                       …………………, ……………………… 20……                       (2)


                                                                                                         Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak   (3)


                                                                                         NPWP     :
                                                                                         Nama     :    ………………………………………………………………………
                                                                                                            Tanda tangan, nama dan cap



                                                                                                               ………………………………….            (4)

D.1.1.32.06




                                                Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                           dan Humas                                                                                        101
                                                      SURAT SETORAN PAJAK
                 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
              DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                     LEMBAR
                                                                                                               3
               KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                    (SSP)                   Untuk dilaporkan
                                                                                            oleh WP ke KPP


    NPWP                  :             -                 -               -     -               -
    Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

    NAMA WP               :       ………………………………………………………………………………….
    ALAMAT WP             :       ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….


   MAP/Kode Jenis Pajak             Kode Jenis Setoran                              Uraian Pembayaran
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………


                                             Mas a Pajak                                                     Tahun

 Jan      Fe b     Mar        Apr    Me i    Jun       Jul      Ags   Se p    Okt     Nov    De s
                                                                                                    Diisi Tahun terutangnya Pajak
 Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enaan

 Nomor Ke te tapan            :                       /               /         /               /
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

       Jumlah Pe mbayaran                        Terbilang      :   ……………………………………………………….
    Diisi dengan rupiah penuh                                       ……………………………………………………….
                                                                    ……………………………………………………….
    ………………………….
    Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran                                        Wajib Pajak/Pe nye tor
               Tanggal ……………………..                                         …………………….              , tgl ………………….
                    Cap dan tanda tangan                                                 Cap dan tanda tangan




    Nama Je las : ………………………………….                                      Nama Je las : …………………………………..

    Ruang Validas i Kantor Pe ne rima Pe mbayaran
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                                                                                          102
              PENGERTIAN
      PAJAK                                  PAJAK PENJUALAN
  PERTAMBAHAN                               ATAS BARANG MEWAH
    NILAI (PPN)                                   (PPn BM)


                                         PAJAK YG DIKENAKAN
PAJAK YG DIKENAKAN
                                        ATAS KONSUMSI BARANG
  ATAS KONSUMSI
                                          YG BERDSRKAN KMK
 BARANG DAN JASA
                                        TERGOLONG BRG MEWAH
                          DI DALAM


                     DAERAH PABEAN


              WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
                 BERLAKU PERATURAN
            PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
                  Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                             dan Humas                      103
SYARAT PEMUNGUTAN PPN :


    ADANYA PENYERAHAN DI DALAM
     DAERAH PABEAN;
    YANG DISERAHKAN BARANG KENA
     PAJAK / JASA KENA PAJAK;
    YANG MENYERAHKAN ADALAH
     PENGUSAHA KENA PAJAK.


          Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                     dan Humas              104
          BARANG KENA PAJAK
                (BKP)



   BARANG                                            BARANG
  BERWUJUD                                       TIDAK BERWUJUD




SIFAT/HUKUMNYA



     BARANG
    BERGERAK                             YANG DIKENAKAN
                                               PPN
     BARANG
 TIDAK BERGERAK
               Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                          dan Humas                               105
         JASA KENA PAJAK
               (JKP)

       SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
             BERDASARKAN
   SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM


         YANG MENYEBABKAN
   BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
        TERSEDIA UTK DIPAKAI

                  TERMASUK


 JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
    BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN



             DIKENAKAN PPN
          Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                     dan Humas              106
            PENGUSAHA KENA PAJAK
                   (PKP)

                    ORANG PRIBADI/
              BADAN DALAM BENTUK APAPUN

                 DALAM LINGKUNGAN
            PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN
  PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;



 TIDAK TERMASUK                          PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
                          KECUALI
                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
 PENGUSAHA KECIL              dan Humas                              PKP.
                                              UTK DIKUKUHKAN MENJADI107
                    PENGUSAHA KECIL
                   KMK No. 571/KMK.03/2003
       TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004


               PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN
            PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN


                 PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP


                      PEREDARAN BRUTO
                         TDK LEBIH DARI
                      Rp 600 JUTA SETAHUN


Catatan :
Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku
peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini
memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya
pada akhir bulan berikutnya.Penyuluhan Pelayanan
                     Direktorat
                                dan Humas                        108
    DASAR PENGENAAN PAJAK



HARGA JUAL


   HARGA
 PENGGANTI
                                             SEBAGAI
                                              DASAR
NILAI IMPOR                               PENGHITUNGAN
                                                PPN
                                               YANG
                                            TERUTANG
NILAI EKSPOR

  NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
   MENKEU
        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                   dan Humas                             109
          PEMUNGUT PPN
        (Sejak 1 Januari 2004)
       KMK No. 563/KMK.03/2003



                                        BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
                                          PEMERINTAH
    KPKN
                                         PUSAT/DAERAH




          Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                     dan Humas                          110
OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM


           PENYERAHAN
      BKP YANG BERDASARKAN
   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH

                 OLEH



             PABRIKAN



         Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                    dan Humas              111
    KELOMPOK BARANG
 YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :
MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,
BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI,
BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK
SERTA BIJIH BAUKSIT

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH
RAKYAT BANYAK, YAITU :
BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG
BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM


MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH
MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN
MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING


UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA




              Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                         dan Humas                              112
        KELOMPOK JASA
   YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
                     JASA DI BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,
  DAN SANOTARIUM
PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL

PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO

• PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT
  BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT
  KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;
• JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN
• JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI

KEAGAMAAN, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
                    Direktorat Penyuluhan DAN
• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH;Pelayanan
                               dan Humas
• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN                                           113
        KELOMPOK JASA
   YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
                      JASA DI BIDANG
PENDIDIKAN, MELIPUTI :
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS


KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA
DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL

PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG
BERTUJUAN KOMERSIAL

ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI
SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA


TENAGA KERJA

PERHOTELAN, MELIPUTI :
• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
  MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN
  PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL,
  RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL

JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN
                    Direktorat
PEMERINTAHAN SECARA UMUM Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                                       114
    KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS
IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
  SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN
  DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN
  KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI
  OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI

 VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)


  BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA


  KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
  PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL
  TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT
  KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN
  NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL


  PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
  KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG
  DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL


  KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN
  SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)


  PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
  NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
                      Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                               dan Humas                                       115
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA
          DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
    JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
    PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA
    KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA
    JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL

    JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG
    MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI
    PESAWAT UDARA


    JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA

    JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH
    SUSUN SEDERHANA,

     KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
     PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN
     SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG
     DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
     PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

     PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
     KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN
     DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL


    KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
    PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)


    PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
                         Direktorat TENTARA NASIONAL INDONESIA
    NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEHPenyuluhan Pelayanan
                                   dan Humas                                         116
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA
          DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
  RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO,
  ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN
  OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA
  WILAYAH

  SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI
  UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU
  BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK
  KEPERLUAN TNI DAN POLRI

  VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)


  BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA

  KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
  PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN
  SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG
  DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
  PENANGKAPAN IKAN NASIONAL

  PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
  KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN
  DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL


  KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
  PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)


  PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
                       Direktorat TENTARA NASIONAL INDONESIA
  NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEHPenyuluhan Pelayanan
                                dan Humas                                        117
        BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN


Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :
a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
   terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang
   diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena
   Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
   Pajak tersebut
b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk
   pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
   peternakan, penangkaran atau perikanan




                     Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                dan Humas                        118
         BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN

Atas penyerahan di dalam negeri :

a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
   terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang
   diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena
   Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
   Pajak tersebut
b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk
   pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau
   disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya
   yang dilakukan dengan cara tertentu
d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
   peternakan, penangkaran atau perikanan
e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain
   baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta
f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt

                      Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                 dan Humas                          119
       TARIF PPN DAN PPn BM
                      TARIF


PPN           EKSPOR                            PPn BM

10 %            PPN 0 %                10, 20    30, 40   50, 75


DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH


                   SERENDAH-
 5%                RENDAHNYA                       10%

                       SETINGGI-
 15%        Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                       TINGINYA
                                                   75%
                      dan Humas                            120
             SAAT DAN DASAR
        PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
                        PEMUNGUTAN
                       PPN DAN PPn BM

          SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
                  KEPADA PKP REKANAN


                       DASAR PEMUNGUTAN
             PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
              TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

                               CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM                           TERUTANG PPn BM 20%

                                      YG DIPUNGUT
   PPN YG DIPUNGUT
                                      • PPN 10/130
        10/110
                                      • PPn BM 20/130

                     Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                        DASAR PEMUNGUTAN
                                dan Humas                             121
       TATA CARA PEMUNGUTAN
             REKANAN MENYAMPAIKAN
         TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN



     SSP                          FAKTUR PAJAK


                                  1

DIISI OLEH DAN                        2
  ATAS NAMA                               3
   REKANAN
                                     KPP
                                 ARSIP PKP REKANAN
 DITANDATANGI
     OLEH
                              BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
                                         DICAP OLEH BENDAHARAWAN
                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                             DISETOR TGL ..... DAN
                            dan Humas DITANDATANGANI BENDAHARAWAN 122
              TATA CARA PENYETORAN
                    PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
                         BENDAHARAWAN
        DISETOR


                       1                           PKP REKANAN
       SSP                                         KPP MELALUI BANK/POS
                           2
                               3                   LAMPIRAN SPT MASA PPN
                                   4               BANK PERSEPSI/POS & GIRO
                                         5
                                                   ARSIP BENDAHARAWAN




                                                       BANK PERSEPSI/
                                                     KANTOR POS DAN GIRO


       DLM HAL TGL 7                                   SELAMBAT-LAMBATNYA
 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,                             TGL 7 BULAN TAKWIM
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN                               BERIKUTNYA SETELAH
  PD HARI KERJA BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                       MASA PAJAK BERAKHIR
                                       dan Humas                              123
                TATA CARA PELAPORAN
                    PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
                         OLEH BENDAHARAWAN

                                            KPP DGN DILAMPIRI
                          1
  LAPORAN                                   FP LEMBAR KE-3
  PEMUNGUTAN                  2             ATASAN BENDAHARAWAN)*
                                   3
  PPN/PPn BM                                ARSIP BENDAHARAWAN*)
                                            *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
                                               ADALAH BENDAHARAWAN
                                               PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2
                                               ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN

                                                   DALAM HAL TANGGAL 14
       SELAMBAT-LAMBATNYA                          JATUH PADA HARI LIBUR
         14 HARI SETELAH                           PELAPORAN DILAKUKAN
       MASA PAJAK BERAKHIR                            PADA HARI KERJA
                                                        BERIKUTNYA

DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”
DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN
SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK
                         Direktorat Penyuluhan Pelayanan
MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
                                    dan Humas                            124
                   PEMBAYARAN YANG
                  TIDAK DIPUNGUT PPN
                  OLEH BENDAHARAWAN


                      DALAM HAL
                     PEMBAYARAN
   TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
   DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

   BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA



   ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
   PENERBANGAN

  ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG
  BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU
  DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN


  UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS
  PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE


UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK
DIPUNGUT
                    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                               dan Humas                                125
    PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN
        MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
         YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM


                                CONTOH
A   HARGA JUAL                             Rp 800.000,00
    PPN= 10 % X Rp 800.000                 Rp    80.000,00
    PPn BM=20 % X Rp 800.000               Rp 160.000,00
    HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM           Rp 1.040.000,00
                                                               DIPUNGUT
       Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-
                                                              PPN/PPn BM

B   HARGA JUAL                               Rp 800.000,00
    PPN= 10 % X Rp 800.000                   Rp 80.000,00
    PPn BM= 10 % X Rp 800.000                Rp 80.000,00
    HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM             Rp 960.000,00
                                                             TIDAK DIPUNGUT
        Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,-
                                                               PPN/PPn BM

    DIPUNGUT PPN/PPn BM :                               PPN/PPn BM TERUTANG
    - PENYERAHAN OLEH BKN PKP                             DISETOR SENDIRI
    - DENGAN PO/SPK     Direktorat Penyuluhan Pelayanan       OLEH PKP
                                   dan Humas                                126
                                                                                                                                                               SURAT PEMBERITAHUAN MASA                                                   FORMULIR
                                                                                                                                                         PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
                                                                                                                                                                   BAGI PEMUNGUT PPN
   DEP AR TEM EN KEUANGAN R I                                                                                                                                   Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN              1107 PUT
DIR EKTOR AT J ENDER AL P AJ AK                                                                                                                                             Beri tanda X dalam         yang sesuai


Nama Pemungut                                                                                                                                 :                                         NPWP      :           -           -       -   -          -

Alamat                                                                                                                                        :                                         Masa      :           s.d.        -

No. Telp                                                                                                                                      :                                         Pembetulan Ke :   …….. (……………………)

Usaha                                                                                                                                         :




             Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan
             Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
                                                                                                                                            A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

                                                                                                                                              1 PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN                     Rp                                   1


                                                                                                                                                  PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN                Rp
                                                                                                                                                  Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM
                                                                                                                                                                                                                     Rp
                                                                                                                                                  melalui KPPN


                                                                                                                                              2 PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran                         Rp                                   2


                                                                                                                                                  PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran                    Rp
                                                                                                                                                  Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara
             dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.




                                                                                                                                                                                                                     Rp
                                                                                                                                                  Pengeluaran

                                                                                                                                            B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH

                                                                                                                                                  PPN yang dipungut                                                  Rp                                   3


                                                                                                                                                  PPn BM yang dipungut                                               Rp

                                                                                                                                                  Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut                                Rp

                                                                                                                                            Lampiran :        Surat Kuasa Khusus

                                                                                                                                                              SSP

                                                                                                                                                             1 PPN sebanyak        ….………. Lembar                     Rp …………………………

                                                                                                                                                             2 PPn BM sebanyak     …………. Lembar                      Rp …………………………

                                                                                                                                                             …………………………..
Perhatian




            P ernyataan                                                                                                                                                                 ……………………, ……………………………….
            Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan
            bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-                                                                                                                                               Kuasa       Bendaharawan/Pengurus
            lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
                                                                                                                                                                                        Tanda tangan      :

                                                                                                                                                                                        Nama Jelas        :

                                                                                     Pemungut                                                                                           Jabatan           :

                                                                                     Kuasa                                                                                              Cap Perusahaan    :

F.1.2.32.02




                                                                                                                                                              Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                                                                                                                                         dan Humas                                                                            127
                                                                                    LAMPIRAN 1                                                                      FORMULIR
                                   DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH

   DEPARTEMEN KEUANGAN RI
                                                                    Masa Pajak :              s.d.           -                                                        1107
  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                Pembetulan Ke- : …… (………….)
                                                                                                                                                                     PUT 1
NAMA PEMUNGUT           :



NPWP                    :


                                                  FAK TUR P AJAK                     Kode dan                                                                             Tanggal Setor
                                                                                                                                                    Tanggal Bayar
No.           Nama Rekanan     NPWP Rekanan                                        Nomor Seri FP     DPP (Rupiah)    PPN (Rupiah) PPn BM (Rupiah)
                                              Kode dan Nomor Seri     Tanggal                                                                          Tagihan      PPN             PPn BM
                                                                                    Yang Diganti
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN

  1

  2

  3

  4

  5

 dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT                                                                        1


B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

  1

  2

  3

  4

  5

 dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT                                                                        2


C. JUMLAH (A+B)
D.1.2.32.03



                                                         Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                                    dan Humas                                                                                                     128
                                                                             LAMPIRAN 2                                                           FORMULIR
                              DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
                                                              Masa Pajak :            s.d.        -
                                                                                                                                                    1107
   DEPARTEMEN KEUANGAN RI
  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                         Pembetulan Ke- : …… (……….……….)
                                                                                                                                                   PUT 2
NAMA PEMUNGUT           :



NPWP                    :


                                                  FAK TUR P AJAK                    Kode dan                                                         Tanggal Setor
No.           Nama Rekanan     NPWP Rekanan                                       Nomor Seri FP   DPP (Rupiah)   PPN (Rupiah)   PPn BM (Rupiah)
                                              Kode dan Nomor Seri       Tanggal                                                                    PPN         PPn BM
                                                                                   Yang Diganti
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 dst

JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT                                                                    3

D.1.2.32.04


                                                  Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                             dan Humas                                                                                      129
                                                      SURAT SETORAN PAJAK
                 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
              DIREKTORAT JENDERAL PAJAK                                                     LEMBAR
                                                                                                               3
               KANTOR PELAYANAN PAJAK
                                                                    (SSP)                   Untuk dilaporkan
                                                                                            oleh WP ke KPP


    NPWP                  :             -                 -               -     -               -
    Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

    NAMA WP               :       ………………………………………………………………………………….
    ALAMAT WP             :       ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….
                                  ………………………………………………………………………………….


   MAP/Kode Jenis Pajak             Kode Jenis Setoran                              Uraian Pembayaran
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………
                                                                    ………………………………………………………


                                             Mas a Pajak                                                     Tahun

 Jan      Fe b     Mar        Apr    Me i    Jun       Jul      Ags   Se p    Okt     Nov    De s
                                                                                                    Diisi Tahun terutangnya Pajak
 Beri tanda silang pada salah satu k olom bulan untuk masa yang berk enaan

 Nomor Ke te tapan            :                       /               /         /               /
 Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

       Jumlah Pe mbayaran                        Terbilang      :   ……………………………………………………….
    Diisi dengan rupiah penuh                                       ……………………………………………………….
                                                                    ……………………………………………………….
    ………………………….
    Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran                                        Wajib Pajak/Pe nye tor
               Tanggal ……………………..                                         …………………….              , tgl ………………….
                    Cap dan tanda tangan                                                 Cap dan tanda tangan




    Nama Je las : ………………………………….                                      Nama Je las : …………………………………..

    Ruang Validas i Kantor Pe ne rima Pe mbayaran
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Diisi sesuai buk u petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



                 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                            dan Humas                                                                                          130
              SANKSI PERPAJAKAN




      SANKSI                                         SANKSI
    ADMINISTRASI                                     PIDANA




                      K                  ALPA                 SENGAJA
                      E
D        B
                      N             KURUNGAN                  PENJARA
E        U
                      A                DAN                      DAN
N        N
                      I
D        G                            DENDA                    DENDA
                      K
A        A
                      A
                      N


                   Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                              dan Humas                             131
                           SANKSI ADMINISTRASI


      DENDA                              BUNGA                                  KENAIKAN
     Ps. 7 UU KUP           Ps.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP           Ps. 13(3), 15(2) UU KUP



                                      2%/BULAN                                              50%
    Rp 100.000                      maks 24 BULAN                               SPT TERLAMBAT/ TIDAK
                                                                                DISAMPAIKAN SETELAH
  • SPT MASA PPh              • PEMBETULAN SENDIRI                                DITEGUR TERTULIS
    Ps.21/22/23/26              SPT
    TERLAMBAT/ TIDAK
    DISAMPAIKAN               • HASIL PENELITIAN SPT                                      100%
                                AKIBAT SALAH TULIS                               PPh TIDAK / KURANG
                                DAN/ATAU SALAH HITUNG                           DIPUNGUT/ DIPOTONG/
     Rp500.000                • HASIL PEMERIKSAAN                                      DISETOR
 • SPT MASA PPN DAN             (SKPKB)
   PPnBM                                                                                  100%
                              • DITERBITKAN NPWP DAN
                                PKP SECARA JABATAN                              KARENA DITERBITKAN
  TERLAMBAT/ TIDAK
                                                                                     SKPKBT
   DISAMPAIKAN                • IZIN PENUNDAAN
                                PENYAMPAIAN SPT
                              • IZIN MENGANGSUR ATAU                                      200%
     Rp 100.000                 MENUNDA PEMBAYARAN                              DITERBITKAN SKPKB
• SPT TAHUNAN PPh Ps. 21                                                     KARNA ALPA PERTAMA KALI
  TERLAMBAT/ TIDAK
  DISAMPAIKAN                                                         DARI
(Untuk Tahun Pajak 2007    Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                 PAJAK YANG TIDAK/
                                      dan Humas KURANG DIBAYAR                                          132
                                        SANKSI PIDANA


                       ALPA                                                SENGAJA
                                                                            Ps. 39 UU KUP
                     Ps. 38 UU KUP


                                                  • TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN
                                                    NPWP/NPPKP
    • TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
                                                  • TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
    • MENYAMPAIKAN SPT:
                                                  • MENYAMPAIKAN SPT :
         ISINYA TIDAK BENAR
                                                      ISINYA TIDAK BENAR
         TIDAK LENGKAP
                                                      TIDAK LENGKAP
         MELAMPIRKAN KETERANGAN
          YANG ISINYA TIDAK BENAR                 • MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU
                                                  • TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN
                                                 • TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT
                                                   /DIPOTONG
                                                • MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK
                                                   NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN
                                                   PENGUSAHA KENA PAJAK;


                                         MENIMBULKAN KERUGIAN
                                        PADA PENDAPATAN NEGARA

                                                                  PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN
  KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA             PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT
                                       KALI DARI
    1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                                                                2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG Humas
                                                  dan            BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG    133
    SANKSI PERPAJAKAN
    BAGI PETUGAS PAJAK
      (Pasal 36 A UU UP)

        PETUGAS PAJAK



      DALAM MENGHITUNG
    ATAU MENETAPKAN PAJAK


   TIDAK SESUAI DENGAN UU
   PERPAJAKAN YG BERLAKU
          BERAKIBAT
      MERUGIKAN NEGARA



    DIKENAKAN SANKSI SESUAI
PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU

      Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                 dan Humas              134
Hubungi kami di:

             Kring Pajak
             500-200



               SMS
                 0813 178 72525
                   ( 0813 178 PAJAK )




              Email    :   humas@pajak.go.id
                           pengaduan@pajak.go.id
              Website:     www.pajak.go.id


             Direktorat Penyuluhan Pelayanan
                        dan Humas                  135

								
To top