Pendidikan Pancasila Ideologi Pancasila makalah abdinet

							                                       BAB I
                               PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
      Ideologi sebagai landasan suatu bangsa dijadikan sebagai pandangan
hidup bangsa tersebut. Didunia ini terdapat berbagai macam ideologi yang telah
berkembang dan dianut oleh berbagai Negara dibelahan dunia ini. Indonesia
sebagai Negara yang mempunyai dasar Negara pancasila juga memiliki ideologi
pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila yang sila-silanya
diamanatkan dalam pembukaan UDD 1945 telah menjadi kesepakatan nasional
sejak ditetapkan tanggal 18 agustus 1945 dan akan terus berlanjut sepanjang
sejarah Negara republik Indonesia.
      Ideologi pancasila yang dianut dan diamalkan oleh bangsa Indonesia di
harapkan mampu melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh-pengaruh buruk
globalisasi. Ideologi pancasila yang bersifat terbuka menerima segala hal yang
datang dari luar namun dapat memfilternya. Dengan tetap berpedoman pada
pancasila diharapkan bangsa Indonesia dapat membentengi diri dari segala hal
buruk yang datang dari luar yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan
bernegara.   Kedudukan     pancasila    sebagai   ideologi   menuntut   kesetiaan,
nasionalisme, dan patriotisme warga Negaranya dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai panasila. Ideologi pancasila menceminkan cara berpikir masyarakat
Indonesia dan juga membentuk masyarakat Indonesia menuju cita-cita.


B. Tujuan
      Adapun tujuan dari pembuatan makalah yang membahas ideologi
pancasila ini adalah untuk lebih mengenal tentang begaimana kedudukan
pencasila itu sebagai ideologi Negara dan lebih mendalami makna ideologi
pancasila bagi bangsa Indonesia.
                                     BAB II
                                 PANCASILA


A. Pengertian Pancasila
      Guna memahami pancasila sebagai ideologi secara lebih baik, maka perlu
dijelaskan terlebih dahulu apa itu pancasila. Banyak tokoh nasional yang telah
merumuskan konsep pancasila sesuai dengan sudut pandang masing-masing.
Namun jika dicermati secara umum definisi konsep tersebut relatif sama berikut
adalah beberapa pengertian pancasila yang dikemukakan oleh beberapa ahli.
a) Muhammad Yamin
         Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti
   sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan
   demikian, pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan
   tentang tingkah laku yang penting dan baik.
b) Ir. Soekarno
         Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun yang
   sekian abad lamanya       terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan
   demikian pancasila tidak saja falsafah Negara, tetapi luas lagi, yakni falsafah
   bangsa Indonesia.
c) Notonegoro
         Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia. Berdasarkan
   pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pancasila pada hakiakatnya
   merupakan dasar falsafah dan ideologi Negara yang diharapkan menjadi
   pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambing
   persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa           dan Negara
   Indonesia.
d) Berdasarkan Terminologi
         Pada tanggal 1 juli 1945, dalam siding BPUPKI, pancasila yang memiliki
   arti lima asas dasar digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama
   lima prinsip dasar Negara Indonesia yang siusulkannya. Perkataan tersebut
   dibidikan oleh temannya, seorang ahli bahasa yang duduk disamping Ir.
   Soekaro yaitu Muhammad yamin.


      Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya dan keesokan harinya (pada tanggal 18 Agustus 1945)
mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di
dalamnya memuat isi rumusan lima prinsip dasar Negara yang diberi nama
pancasila. Sejak saat itulah perkataan pancasila menjadi bahasa Indonesia dan
dijadikan sebagai istilah yang sudah umum.
      Istilah “Pancasila” pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma
karangan MPU Tantular yang ditulis pada zaman majapahit abad ke 14. dalam
buku tersebut, istilah pancasila diartikan sebagai lima perintah kesusilaan
(pancasila kiama), yang berisi lima larangan sebagai berikut:
a. Melakukan kekerasan
b. Mencuri
c. Berjiwa dengki
d. Berbohong
e. Mabuk akibat minuman keras
      Selanjutnya istilah “sila” itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang
melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang
menurut adab (sopan-santun), dasar, akhlak, dan moral. Pancasila diusulkan oleh
Ir. Soekarno sebagai dasar Negara pada sedang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.
      Sejak saat itu pula pancasila digunakan sebagai nama dari dasar palsafah
negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, meskipun untuk itu terdapat
beberapa tata urut dan rumusan yang berbeda. Sejarah rumusan pancasila itu
tidak dapat kita pisahkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan tidak
dapat pula dipisahkan dari sejarah perumusan undang-undang dasar 1945.
1. Proses Perumusan Pancasila
          Pada tanggal 7 September 1944 Jepang memberikan janji kemerdekaan
   bagi Indonesia melalui perdana menteri Koiso, hal in dialkukan karena Jepang
   secara terus menerus menderita kekalahan perang dari sekutu. Janji tersebut
   kemudian diumumkan oleh Jenderal kumakhichi Horada tanggal 1 Maret 1945
   yang mencanangkan pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan
   kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
          Sebagai realisasi janji tersebut pada tanggal 29 April 1945 kepal
   apemerintahan Jepang untuk jawa (Gunseikan) membentuk BPUPKI dengan
   anggota sebanyak 60 orang yang merupakan wakil atau mencerminkan suku/
   golongan yang tersebar diwilayah Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr.
   Radjiman Widyodiningrat, wakil ketua R.P. Suroso, dan pejabat yang mewakili
   pemerintahan Jepang Tuan Hachibangase. Dalam melaksanakan tugasnya
   dibentuk beberapa panitia kecil, antara lain panitia sembilan dan panitia
   perancang UUD. Inilah langkah awal dalam sejarah perumusan pancasila
   sebagai dasar negara. Secara ringkas proses perumusan tersebut adalah
   sebagai berikut:
   a. Mr. Muhammad Yamin, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945
      menyampaikan rumusan asas dan dasar negara sebagai berikut:
      1. Peri kebangsaan
      2. Peri kemanusiaan
   3. Peri ketuhanan
   4. Peri kerakyatan
   5. Kesejahteraan rakyat
         Setelah      menyampaikan      pidatonya,   Mr.    Muhammad       Yamin
   menyampaikan usul tertulis rancangan undang-undang dasar yang di
   dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi
   sebagai berikut:
   1) Ketuhanan yang maha esa
   2) Kebangsaan persatuan Indonesia
   3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
   4) Kerakyatan      yang   dipimpin    oleh   hikmah     kebijaksanaan   dalam
      permusyawaratan perwakilan
   5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Mr. Soepomo, pada tanggal 31 Mei 1945 antara lain dalam pidatonya
   menyampaikan urusaln lima dasar negara, yaitu sebagai berikut:
   1) Paham negara kesatuan
   2) Perhubungan negara dengan agama
   3) Sistem badan permusyawaratan
   4) Sosialisasi negara
   5) Hubungan antara bangsa.
c. Ir. Soekarno, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan
   rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:
   1) Kebangsaan Indonesia
   2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
   3) Mufakat atau demokrasi
   4) Kesejahteraan sosial
   5) Ketuhanan yang berkebudayaan.
d. Panitia kecil pada sidang PPKI tanggal 22 Juni 1945 memberi usulan
   rumusan dasar negara adalah sebagai berikut:
   1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
      pemeluknya
   2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
   3) Persatuan Indonesia
   4) Kerakyatan      yang   dipimpin    oleh   hikmah     kebijaksanaan   dalam
      permusyawaratan perwakilan.
   5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
e. Rumusan akhir pancasila yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam
   sidang PPKI adalah sebagai berikut:
   1) Ketuhanan yang maha esa
      2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
      3) Persatuan Indonesia
      4) Kerakyatan      yang   dipimpin   oleh   hikmah    kebijaksanaan   dalam
         permusyawaratan perwakilan.
      5) Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
             Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar Negara hingga
      sekarang bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia. Bangsa
      Indonesia bertekad bahwa pancasila sebagai dasar negara tidak dapat
      diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilu. Jika mengubah
      dasar negara pancasila berarti membubarkan negara hasil proklamasi (Tap
      MPRS No. XX/MPRS/1966).


B. Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia
1. Pancasila Sebagai dasar negara Republik Indonesia
         Pancasila sering disebut dasar falsafah negara (dasar filsafat negara) dan
   ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur
   pemerintahan    dan    mengatur   penyelenggaraan      negara.   Konsep-konsep
   pancasila tentang kehidupan bernegara yang disebut citra hukum (staatsidee)
   merupakan cita hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam
   kehidupan berbangsa dan bernegara.
         Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau
   kaidah negara yang mendasar (fundamental norm). Kedudukan pancasila
   sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapaun,
   termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum mengubah pancasila berarti
   membubarkan negara kesatuan republik Indonesia yang diproklamasikan
   pada tanggal 17 Agustus 1945.
         Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahaya
   hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua
   hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara
   Republik Indonesia haurs bersumber dan berada di bawah pokok kaidah
   negara yang fundamental tersebut.
   a. Dasar hukum pancasila sebagai dasar negara.
             Pengertian pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi
      pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat “…., maka disusunlah
      kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
      Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
      kepada; ketuhanan yang maha esa; kemanusiaan yang adil dan beradab;
      persatuan Indonesia, kerakyatan yang dimpin oleh hikmat kebijaksanaan
   dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan
   sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
         Meskipun di dalam pembukaan UUD 1945 tersebut tidak tercantum
   kata “Pancasila”, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima
   prinsip yang menjadi dasar negara Republik Indonesia disebut pancasila.
   Kesepakatan    tercantum    pula   dalam   berbagai      ketetapan   MPR-RI
   diantaranya adalah:
   1) Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998, pasal 1 menyebutkan bahwa
      “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah
      dasar negara dari negara kesatuan republik Indonesia yang harus
      dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
   2) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan:
      Sumber hukum dasar nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD
      1945 yaitu ketuhanan yang maha esa; kemanusiaan yang adil dan
      beradab persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
      kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan
      mewujudkan suaut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara
         Dalam kehdupan berbangsa dan bernegara, perlu dipahami konsep,
   prinsip dan nilai yang terkandung di dalam pancasila supaya bisa
   diiimplementasikan dengan tepat. Namun sebaiknya perlu diyakini
   terlebih dahulu bahwa pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara
   kesatuan republik Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan
   golongannya.
         Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara
   kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:
   1) Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat
      Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan. Sila
      ketuhana yang maha esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai
      agama dan keyakinan masing-masing, kemduian, sila persatuan
      Indonesia mampu meningkatkan keanekaragaman dalam satu kesatuan
      bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing apa adanya.
   2) Pancasila   memberikan     jaminan   terealisasinya    kehidupan    yagn
      pluralistik, dengna menjunjung tinggi dan menghargai manusia sesuai
      dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan secara
      berkeadilan yang disesuaikan dengna kemampuan dan hasil usahanya.
      Hal ini ditunjukan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
   3) Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan
      republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai marauke, yang
         terdiri atas ribuan pulau. Hal ini sesuai dengan sila persatuan
         Indonesia.
      4) Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak
         asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal i ni selaras dengan sila
         kerakyatan     yang    dipimpin   oleh   hikmat   kebijaksanaan      dlama
         permusyawaratan perwakilan.
      5) Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera
         sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
   c. Dasar negara pancasila menjadi sumber hukum negara kesatuan republik
      Indonesia.
         Dalam kedudukan sebagai dasar negara, pancasila menjadi sumber
   hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan
   perundang-undangan harus merupakna penjabaran atau nderivasi dari
   prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pancasila.segala peraturan
   perundang-undangan yang tidak kompatibel dan atau mengacu pada
   pancasila dapat dinyatakan batal demi hukum.
         Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma
   hukum yang bersifat memaksa, mengikat, dan mengandung sanksi. Oleh
   sebab itu, perlu diupayakan law enforcement terhadpa segala hukum yang
   merupakan penjabaran dari dasar negara pancasila.


2. Pancasila sebagai pandangan hiudup bangsa Indonesia
         Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu pepatan yang
   sering kita dengar adalah “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian”,
   yang berarti “bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian”. Pepatah tersebut
   mengandung makna bahwa jika kita berprestasi, maka prestasi itu harus
   dicapai lewat kerja keras dan usaha tanpa kenal lelah karena sukses tidak
   datang dengan sendirinya. Apabila pepatah tersebut diyakini dan kemudian
   dijadikan pegangan hidup seseorang, maka ia berkembang menjadi
   pandangan    hidup    yang    oleh   Bung   Karno   disebut   sebagai     “levens
   beschouwing”.
         Apabila pandangan hidup tersebut memiliki kebenaran dan diyakini
   dapat mengantar kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia, maka ia
   dapat dikembangkan menjadi pandangan           hidup masyarakat, bangsa, dan
   negara, bahkan dunia sehingga disebut “welstancahuung”. Jerman pada masa
   hitler juga mengangkat national sozialistische welstancahuung sebagai dasar
   negaranya, Jepang “Tennoo Koodo Seishin”, cina pada masa Sun Yat Sen “San
   Min Chui dan Indonesia Pancasila sebagai Welstanschuung-Nya.
         Karena nilai yang terkandung di dalam pancasila tidak lain adalah
   kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam berbagai pandangan hidup
   masyarakat, maka sesungguhnya pancasila itu sendiri mencerminkan
   pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut nyata hidup di dalam
   masyarkaat dan dipergunakan sebagai pegangan dalam bersikap dan
   bertingkah laku serta menentukan tindakan dalam menghadpai berbagai
   persoalan. Dengan kata lain, pancasila digunakan sebagai petunjuk arah
   semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kegiatan di dalam segala bidang.
   Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan
   merupakan pancaran dan sila-sila pancasila.


3. Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia
         Kata “ligatur” berasal dari bahasa latin-ligatura yang berarti sesuatu
   yang mengikat. Prof. Dr. Roland peanok, dalam bukunya “Dmeocratic poltical
   theory” memberi makna ligatur sebagai “ikatan budaya” atau “cultural bond”.
   Jadi, ligature merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam
   kehidupan masyarakat, bukan karena paksaan. Ikatan tersebut dianggap perlu
   dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat misalnya,
   adanya   kebiasaan   membangun      rumah     dengan    gotong-royong     pada
   masyarakat tertentu bertujuan untuk menunjukkan sikap kebersamaan dan
   meringankan beban orang lain. Karena masayarakat menyadari, memahami
   dan menyakini tujuan kebiasaan tersebut, maka selanjutnya mereka mau
   menerapkannya dalam kehdupan sehari-hari dengan sukarela dan “legowo”.
         Pancasila disebut sebagai ligature bangsa Indonesia karena selama ini
   nilai-nilai pancasila mampu memenuhi criteria:
   a. Memiliki daya ikat bangsa yang mampu menciptakan suatu bangsa dan
      negara yang kokoh.
   b. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila telah dipahami dan diyakini
      oleh masyarakat yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
      tanpa ada paksaan.
         Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila
   merupakna denominator dari nilai-nilai yang berkembang dan dimiliki oleh
   masyarkat sehingga memiliki daya rekat yang kuat, karena memang dirasa
   sebagai miliknya. Sebagai contoh, sila ketuhaan yagn maha esa merupakan
   denominator   dari   berbagai   agama   dan      berbagai   kepercayaan   yang
   berkembang di Indonesia. Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban
   untuk beriman dan bertakwa kepada-Ny sesuai dengan agama dan
   kepercayaanya. Hal ini dapat diterima baik oleh masyarkat, sehingga sila
   pertama pancasila memiliki daya perekat bangsa untuk kepentingan bersama
   dari beragam agama dan kepercayaan yang tersebar diseluruh Indonesia.


4. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia
           The founding fathers pada waktu merancang berdirinya negara
   kesatuan Republik Indonesia membahas dasar negara yang akan didirikan.
   Setelah dicari kesekapatan bahwa pancasila merupakna prinsip dasar dan nilai
   dasar yang mempribadi dalam masyarakat serta merupakan living reality,
   maka pancasial sekalitus menjadi jati diri bangsa Indonesia.
           Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam
   masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip dan
   nilai dasar yang diangkat menjadi dasar Negara sebagai landasan statis,
   ideology nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang
   bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya.
           Jadi diri bangsa Indonesia tiada lain adalah pancasila yang bersifat
   khusus, otentik dan orisinil yagn membedakan bangsa Indonesia dari bangsa
   lain.
           Sekarang dan dimasa yagn akan datang, kita semua harus secara
   kontinu berupaya untuk menemukan cara-cara bagaimana mempertahankan
   dan memperkokoh jati diri bangsa di tengah arus perubahan globalisasi yang
   cenderung menembus sekat-sekat antar budaya dan bangsa. Oleh sebab itu,
   pengimplementasian nilai-nilai pancasila secara nyata dalam kehidupan
   sehari-hari   menjadi   suatu   kemendesakan      demi    memperkokoh    dan
   melestarikan jati diri bangsa serta menjamin tetap tegaknya integritas bangsa
   yang sejahtera dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.
                                       BAB III
                     PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI



A. Nilai-nilai yang Terkandung pada Ideologi Pancasila
       Dalam pandangan filsafat, nilai (value) sering dihubungkna dengan
masalah kebaikan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila sesuatu itu
berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral), religius
(nilai religi), dan sebagainya. Nilai itu ideal, bersifat ide. Karena itu, nilai adalah
sesuatu yang abstyrak dan tidak dapat disentuh dengan panca indera. Yang dapat
ditangkap adalah barang atau laku perbuatan yang mengandung nilai itu.
       Secara umum pengertian nilai adalah kualitas ketentuan yang bermakna
bagi kehidupan manusia perorangan, masyarakat, bangsa, dan Negara. Kehadiran
nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi dan reaksi, sehingga
manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Konsekuensinya, niali akan
menjadi tujuan hidup yang ingin diwujudkan dalam kenyataan. Sehubungan
dengan nilai-nilai pancasila yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia,
nlai-nilai seperti nilai keadilan dan keujuran merupakan nilai-niali yang sellau
menjadi kepedulian manusia untuk dapat diwujudkan dalam kenyataan.
Sebaliknya, kezaliman dan kebohongan merupakan nilai yang sellau ditokak.
       Implementasi Ideologi pancasila bersifat fleksibel dan interaktif (bukan
doktriner). Hal ini karena ditunjang oleh eksistensi ideology pancasila yang
memang sejak digulirkan oleh para founding (fathers (pendiri Negara) telah
melalui pemikrian-pemikiran yagn mendalams sebagai kristalisasi yang digali
dari nilai-nilai social-budaya bangsa Indonesia sendiri. Ideology pancasila bersifat
fleksibel karena mengandung nilai-nilai sebagai berikut:
1. Nilai Dasar
          Merupakan nilai-nilai dasar yang relative tetap (tidak berubah) yang
   terdapat dalam pembukaan UUD 1945. nilai-nilai dasar pancasila (ketuhanan,
   kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan social) akan dijabarkan
   lebih lanjut menjadi nilai instrumental dan nilaip raksis yang lebih bersifat
   fleksibel, dalam bentuk norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan
   bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara.
2. Nilai Instrumental
          Merupakan nilai-nilai lebih lanjut dari nilai-nilai dasar yang dijabarkan
   secara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, TAP MPR, dan
   peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Nilai Praksis
           Merupakan    nilai-nilai   yang   sesungguhnya   dilaksanakan   dalam
   kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
   maupun bernegara. Nilai praksis yang abstrak (misalnya menghormati kerja
   sama, kerukunan, dan sebagainya) diwujudkan dalam bentuk sikap,
   perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Dengan demkian, nilai-nilai tersebut
   tampak nyata dan dapat kita rasakan bersamaan.
       Pancasila sebagai sumber nilai umum dapat dilihat dalma penjelasan
berikut:
1. Sila ketuhanan yang maha esa:
      Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia
       sebagai makhluk Tuhan.
      Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadat menurut agama
       dan kepercayaan masing-masing.
      Tidak boleh melakukan perbuatan yagn anti ketuhanan dan anti kehidupan
       beragama.
      Mengembangkan kehidupan toleransi baik antar, inter, maupun antara
       umat beragama.
      Mengatur hubungan Negara dan agama, manusia dengan tuhan dan yagn
       menyangkut hak asasi yang paling asasi.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
      Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam
       hubungan dengna norma-norma kebudayaan pada umumnya.
      Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi
       karena kemampuan berbudaya.
      Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya
       prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba tuhan.
      Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian
       untuk membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.
3. Sila persatuan Indonesia:
      Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial
       budaya dan keamanan.
      Manifestasi faham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman
       budaya atau etnis.
      Menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat.
      Menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan
       membela kehormatan bangsa dan negara.
      Adanya nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas
       yang dinamis.
4. Sila   kerakyatan    yang    dimpin      oleh   hikmat   kebijaksanaan   dalma
   permusyawaratan/ perwakilan.
      Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan,
       kekeluargaan, dan kegotong royongan.
      Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa
       kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.
      Mandahulukan kepentingan negara dan masyarakat.
      Menghargai kesukarelaan dan kesadaran dari pada memaksakan sesuatu
       kepada orang lain.


5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
      Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hokum,
       ekonomi, kebudayaan, dan social.
      Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
      Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban
       rakyat Indonesia.
      Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja
       keras.
      Menghargai hasil karya orang lian.
      Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasaan kepada sesame.
      Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.


B. Aspek-Aspek yang terkandung dalam Sila-Sila Pancasila
       Pancasila sebagaimana ideology manipulasi di dunia ini, adalah kerangka
berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satupun
ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan
bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideology
memerlukan hadirnya proses dialektika agar dia dapat mengembangkan dirinya
dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga
Negara Indonesia yang mencintai negar adan bangsa ini berhak ikut dalam dalam
proses merevitalisasi ideology pancasila dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Oleh karenanya, prestasi bangsa kita kanamenentukan posisi pancasila
di tengah peraturan ideology dunia saat ini dan dimasa mendatang.
       Selain itu kita juga harus paham apa saja yang ada di dalam pancasila itu
sendiri. Salah satunya adalah aspek-aspek dalam sila-sila pancasila. Adapun
aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:
1) Aspek ideoalitas.
   Yaitu hakkat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila yaitu:
   ketuhanan, keman usiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan hakikat nilai-
   nilai pancasila yiatu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam pancasila yang
   bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh tersebut bersumber pada filsafat
   pancasila.
2) Aspek Normalitas
   Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam
   suatu sistem norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini pancasila
   terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakna norma tertib
   hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan states fundamental
   norm (pokok kaidah negara yang fundamental).
3) Aspek Realitas
   Artinya mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata. Maka suatu
   ideologi harus mampumencerminkan realitas yagn hidup dan berkembang
   dalam masyarakat. Oleh karena itu pancasila selain memiliki nilai-nilai ideal
   serta normative pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan
   masyarakat secara nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
   penyelenggaraan Negara. Dengan demkian pancasila sebagai ideology terbuka
   tidak bersifat “utopis” yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang
   melainkan suatu ideology yang bersifat realiftif.
4) Aspek fleksibilitas
   Yakni pancasila sebagai suatu idiologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun
   bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal in dimaksudkan bahwa idiologi
   pancasila bersifat aktual, dinamis, antisifasif dan senantiasa mampu
   menyelesaikan dengna perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan
   teknologi.
                                        BAB IV
                        PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI


A. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
      Suatu sistem filsafat pada tingkat perkembangan tertentu melahirkan
ideologi. Biasanya ideologi lebih mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan
kenegaraan    sebagai    satu   kehidupan    nasional   yang    esensinya    adlaah
kepemimpinan, kekuasaan, dan kelembagaan dengan tujuan kesejahteraan. Secara
teoritis filosofis, ideologi bersumber pada suatu sistem filsafat dan merupakna
pelaksanaan filsafat itu sendiri. Hal ini berarti suatu sistem filsafat dikembangkan
dan dilaksanakan oleh suatu ideologi. Berdasarkan asas teoritis demikian, maka
nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila adalah falsafah hidup yang
berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Nilai pancasila yang telah
terkristalisasi dianggap sebagai nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa.
      Nilai dan fungsi filsafat pancasila telah ada jauh sebelum Indonesia
merdeka. Ini berarti, dengan kemerdekaan yang diperoleh bangsa dan negara
Indonesia, secara melembaga dan formal, kedudukan dan fungsi pancasila
ditingkatkan menjadi filsafat negara.
      Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi
nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia
untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila
adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan
membangun negara bangsa Indonesia. Pancasila yang memberi pedoman dan
pegangan bagi tercapainya persatuan dankesatuan dikalangan warga bangsa dan
membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.
      Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara
bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh
para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan pancasila. Dengan
idiologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat
diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan
bangsa.


B. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
      Abdulkadir besar dalam tulisannya tentang “Pancasila ideologi terbuka”,
antara lain menyebutkan bahwa pada umumnya khalayak memahami arti
“terbuka” dari pernyataan “ideologi terbuka” sebagai sifat keterbukaan ideologi
itu sendiri. Oleh sebab itu, pernyataan “pancasila adalah ideologi terbuka” banyak
dipahami secara harfiah, yaitu berbagai konsep dari ideologi alin, terutama dari
ideologi liberalisme, seperti hak asasi manusia, pasar bebas, mayoritas tunggal,
dualisme pemerintahan, serta konsekuensi logis sistem oposisi liberal, tanpa
penalaran yang sistematis, nilai-nilai itu dianggap dan diberlakukan sebagai
konsep yang inheren dalam ideologi pancasila.
       Adanya anggapan umum yang demikian, dapat dipahami karena adanya
sebab-sebab sebagai berikut:
a. Orang yang bersangkutan tidak mau atau belum memahami ideologi pancasila
   secara memadai.
b. “Kebebasan individu” yang menjadi nilai intrinsik ideologi liberalisme
   bukannya dipersepsikan sebagai konsep bebas nilai yang identitik dengan
   konsep yang bersifat objektif universal.
       Semua konsep dari suatu ideologi niscanya teralir secara deduktif-logis
dari nilai intrinsik ideologi yang bersangkutan. Sebagai contoh, nilai intrinsik
ideologi liberalisme adalah kebebasan individu, ideologi komunis adalah
hubungan produksi, dan ideologi pancasila adalah kebersamaan. Berkenaan
dengan hal tersebut, konsep dari suatu ideologi tidak dapat diberlakukan pada
ideologi lain. Bila ini dipaksakan, yang akan terwujud adalah cita-cita dari
ideologi lain.
1. Dimensi ideologi terbuka
          Dalam pandangan Dr. Alfian, kekuatan suatu ideologi tergantung pada
   3 dimensi yagn terkandung di dalam dirinya, yaitu:
   a. Dimensi realitas:
       Bahwa nilai-nilai dasar di dalam suatu ideologi bersumber dari nilai-nilai
       ril yang hidup dalam masyarakat yang tertanam dan berakar di dalam
       masyarkaat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian,
       mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu
       adalah milik mereka bersama.
   b. Dimensi idealisme
       Bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan
       angan-angan (utopia), yang memberi harapan tentang masa depan yang
       lebih baik melalui perwujudanya atau pengamalannya dalam praktik
       kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Ideologi yang
       tangguh biasanya muncul dari pertautan erat, yang saling mengisi dan
       saling memperkuat antara dimensi realitas dan dimensi idealisme yang
       terkandung di dalamnya.
   c. Dimensi fleksibilitas (pengembangan)
       Bahwa ideoligi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan
       bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang
       relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat
       (jati diri) yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Dimensi fleksibilitas
      atau dimensi pengembangan sangat diperlukan oleh suatu ideologi guna
      memelihara dan meperkuat relevansinya dari masa ke masa.


2. Arti “Terbuka” dari Ideologi
          Arti “terbuka” dari suatu ideologi ditentukan oleh dua hal, pertama
   bersifat konseptual (struktur ideologi) dan kedua bersifat dinamis (sikap para
   penganutnya).
   a. Bersifat konseptual, yaitu struktur ideologi
      Menurut corbelt, struktur ideologi tersusun oleh; pandangan filsafat
      tentang alam semesta dan manusia (antologi), konsep masyarakat ideal
      yang dicita-citakan (epistemologi), dan metodologi untuk mencapainya
      (metode berpikir). Ketiga unsur tersebut akan selalu berhubungan dengan
      relasi heuristik (relasi inovatif), yaitu apabila pandangan filsafatnya
      mengenai alam semesta dan manusia bersifat tertutup, maka cita-cita
      intrinsiknya dengan sendirinya bersifat tertutup, sehingga akan tertutup
      pula metode berpikirnya. Demikian sebaliknya, apabila ajaran antonologis-
      nya bersifat terbuka, maka cita-cita intrinsiknya dan maupun metode
      berpikirnya berturut-turut bersifat terbuka pula.
      Strukutur ideollogi adakalanya bersifat tertutup, yaitu apabila:
         Diantara para penganut atau pendukung terjadi konflik antara
          kelompok ortodoksi yang dominan dan kelompok progresif yang
          tertekan dalam menghadapi persoalan perlu tidaknya melakukan
          penyesuaian ideologis dengan tuntutan kemajuan zaman.
         Para pendukung ideology, dalam hal ini yang menyelenggarakan
          pemerintahan       Negara   tidak   lagi    bekerja   demi     terwujudnay
          kebersamaan hidup ideal, melainkan telah berubah menjadi demi
          mempertahankan kekuasaan pemerintahan yang diembannya. Bila hal
          ini terus dibiarkan, niscaya akan timbul konflik internal dan selanjutnya
          dapat merebak menjadi konflik terbuka.
   b. Bersifat dinamis, yaitu sikap para penganutnya
      Bahwa ideologi yang bersifat abstrak, niacaya membutuhkan subjek
      pengamalan      atau     pelaksanaan,   yaitu    sejumlah     penganut      atau
      pendukungyang      mengidentifikasi     hidupnya     dengan      ideologi   yang
      dianutnya, menerima kebenarannya berjuang, dan bekerja dengan setia
      untuknya. Pencapaian kebersamaan hidup ideal membutuhkan perjuangan
      panjang dari generasi ke generasi dalam sistem sosial yang niscaya bersifat
      terbuka sejalan dengan perubahan zaman.
      Salah satu sifat bawaan ideologi adalah terbuka, artinya demi terwujudnya
      cita-cita intrinsiknya ideologi itu harus senantiasa berkemampuan
      menanggapi tuntutan kemajuan zaman. Sifat ideologi yang terbuka dan
      berdaya aktif tersebut menunjukan bahwa pada kenyataannya yang aktif
      melaksanakan perwujudan cita-cita intrinsik dari ideologi dan yang secara
      konkrit mewujudkan sifat terbuka sesungguhnya adalah pendukungnya.


3. Gagasan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
         Gagasan pertama mengenai pancasila sebagai ideologi terbuka secara
   formal ditampilkan sekitar tahun 1985, walaupun semangatnya sendiri
   sesungguhnya dapa tditelusuri dari pembahasan para pendiri negara para
   tahun 1945. memahami pancasila sebagai idiologi terbuka didorong oleh
   tantangan zaman. Sejarah menunjukkan bahwa betapapun kokohnya suatu
   ideologi bila tidak memiliki dimensi fleksibilitas atau keterbukaan, akan
   mengalami kesulitan bahkan mungkin kehancuran dalam menanggapi
   tantangan zaman. (contoh: runtuhnya komunisme di Uni Soviet).
         Pemikiran pancasila sebagai ideologi terbuka tersirat di dalam
   penjelasan UUD 1945 dimana disebutkan “maka telah cukup jika undang-
   undang dasar hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada
   pemerintah    pusat     dan    lain-lain    penyelenggara   negara     untuk
   menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial terutama bagi
   negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya
   memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan
   aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah
   caranya membuat, mengubah, dan mencabut.
         Dari kutipan tersebut kita dapat memahami bahwa UUD 1945 pada
   hakikatnya mengandung unsur keterbukaan; karena dasar undang-undang
   1945 adalah pancasila, maka pancasila yang merupakan ideologi nasional bagi
   bangsa Indonesia bersifat terbuka pula. Beberapa hal yang harus diperhatikan
   sehubungan dengan gagasan pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu:
   a. Ideologi pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan
      kondisi zaman yang terus mengalami perubahan. Akan tetapi bukan berarti
      bahwa nilai dasar pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain atau
      meniadakan jati diri bangsa Indonesia.
   b. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai
      dasar pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan
      bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif,
      dengna memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat
      Indonesia sendiri.
   c. Sebagai ideologi terbuka, pancasila harus mampu memberikan orentasi ke
      depan, mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari situasi
       kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi
       globalisasi dan keterbukaan.
   d. Ideologi pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan
       dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam wadah dan ikatan negara
       kesatuan Republik Indonesia
          Dalam pandangan Moerdiono, beberap faktor yang mendorong
   pemikiran pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut:.
   a. Dalam proses pembangunan nasional berencana, dinamika masyarakat
       Indonesia berkembang amat cepat. Dengan demikian, tidak semua
       persoalan hidup dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam
       pemikiran ideologi-ideologi sebelumnya.
   b. Kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxisme-leninisme/
       komunisme. Dewasa ini kubu komunisme dihadapkan pada pilihan yang
       amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan
       ideologi lama.
   c. Pengalaman sejarah politik kita sendiri dengan pengaruh komunisme
       sangat penting karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya
       bersifat tertutup, pancasila pernah merosot me njadi ancaman dogma yang
       kaku. Pancasila tidak lagi tampil sebagai acuan bersama, melainkan sebagai
       senjata konseptual untuk menyerang lawan-lawan politik. Kebijakan
       pemerintah pada saat itu menjadi absolut. Konsekuensinya perbedaan-
       perbedaan menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti
       pancasila.


4. Sistem Keamanan Nasional
       Hakikat sistem keamanan nasional-yang merupakan sub-sistem ketahanan
nasional-adalah upaya terpadu seluruh lkomponen bangsa untuk melindungi,
menjaga, dan menjamin terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh bangsa
Indonesia. Kita ingin bebas dari segala ancaman yang bersifat tradisional maupun
multidimensional, agar terwujud tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
       Penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilaksanakan berdasarkan asas
demokrasi, manfaat, keterpaduan, dan berkelanjutan. Itu merupakan usaha
bersama dan kekeluargaan, cepat dan tepat, koordinatif, adil dan merata. Upaya
tersebut juga mempertimbangkan keseimbangan, kesadaran hukum, kepentingan
nasional, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
       Sistem keamanan nasional bertujuan untuk menjaga dan menjamin tetap
tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjaga dan melindungi
kepentingan nasional. Sistem keamanan nasional juga bertujuan mengatasi
berbagai bentuk ancaman dan gangguan dari luar maupun dalam negeri, baik
ancaman tradisional maupun nontradisional, dalam rangka mewujudkan tujuan
nasional.
       Fungsi sistem keamanan nasional meliputi, pertama, memelihara dan
meningkatkan keta-hanan nasional. Kedua, menjaga dan melindungi kepentingan
nasional. Ketiga, mengatasi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu
proses pencapaian kepentingan nasional. Keempat, membangun, memelihara, dan
mengembangkan sistem keamanan nasional secara terpadu dan terarah. Ini
dilakukan segenap potensi yang dimiliki bangsa dan negara.
       Kelima, mewujudkan seluruh kepulauan Nusantara beserta yurisdiksi
nasionalnya sebagai satu kesatuan keamanan nasional dalam rangka perwujudan
wawasan Nusantara. Keenam, menunjang sistem keamanan regional dan sistem
perdamaian serta keamanan internasional.
       Penyelenggaraan sistem keamanan nasional dilakukan secara konsepsional.
Artinya, seluruh langkah di dalam mengeliminasi setiap bentuk permasalahan-
yang   dapat   mengganggu      tatanan    kehidupan     masyarakat   dan    proses
pembangunan nasional-dapat lebih terarah dan terprogram.
       Keadaan Darurat Terkait dengan upaya mewujudkan keamanan nasional,
beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, dalam keadaan yang mendesak dan
membahayakan,      presiden   dapat      mengambil    tindakan    darurat      untuk
menanggulangi berbagai bentuk ancaman dan ganggunan keamanan nasional,
baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.
       Kedua, apabila ancaman danganggunan dimaksud dapat membahayakan
tatanan kehidupan warga negara, bangsa, dan kedaulatan negara, maka presiden
dapat menyatakan darurat sipil maupun darurat militer atau perang. Ketiga,
keterlibatan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung diatur
dengan undang-undang. Hal itu sesuai dengan semangat yang tersurat dan
tersirat dalam UUD 1945, dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi serta
eskalasi ancaman terhadap keamanan nasional.
       Pemerintah berwenang dan berkewajiban melakukan pengendalian
terhadap berbagai ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional.
Tanggung jawab seluruh proses pengendalian terhadap stabilitas keamanan
nasional berada di tangan pemerintah yang secara teknis operasional diatur dalam
suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan itu memuat hal-hal
yang menyangkut pembinaan, deteksi, pencegahan, koordinasi, kerja sama,
penanggulangan,    pemu-lihan,   pembiayaan,    peran    serta   masyarakat,    dan
pengawasan.
       Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari keterkaitannya aspek geografi,
demografi, sumber kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta
pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu keamanan nasional merupakan suatu
sistem dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling
mempengaruhi, saling berinteraksi dan saling menentukan membentuk suatu
kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah
pencapaian tujuan negara.
       Pemerintahan merupakan kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian
cita-cita   nasional,   tujuan   nasional,   dan   kepentingan   nasional   melalui
pembangunan nasional yang implementasinya dibagi habis ke dalam institusi
pemerintahan. Acuan utamanya adalah amanat konstitusi dan ancaman yang
dihadapi dari suatu era waktu ke era waktu berikutnya karena perkembangan
lingkungan strategis. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menghadapi
berbagai tantangan dinamis yang berubah dari periode waktu ke waktu : Pertama,
mempertahankan kemerdekaan; kedua, mempertahankan integritas wilayah dari
perpecahan dalam negeri; ketiga, mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme;
keempat, mensukseskan pembangunan nasional; dan kelima, melaksanakan
demokrasi dan kepemerintahan yang baik dalam pembangunan nasional saat ini
dan waktu yang akan datang. Periode waktu tersebut berimplikasi terhadap
berbagai upaya perwujudan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional.
       Menghadapi perkembangan lingkungan strategis, dengan paradigma baru
berupa demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas telah
dikedepankan dan dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan
internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar
suatu negara tetap eksis, berdaulat dan terhormat. Sementara itu kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi juga memicu kecepatan perubahan pola kehidupan
modern yang lebih rasional, spesialistik dan individualistik yang sangat
mempengaruhi pembangunan nasional. Akibatnya sumber ancaman terhadap
keamanan nasional menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam dan
atau luar tetapi juga bersifat global. Sejalan dengan itu jenis dan bentuk ancaman
juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada
ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik,
maupun pertahanan dan keamanan.              Apa yang selama ini dikenal dengan
keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang
lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan
kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana
alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan
bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Sehingga upaya
mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya
mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada
pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan
keamanan negara saja.     Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai
bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu
idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.
Dalam hal ini keamanan nasional menjadi berkembang mencakup pertahanan
negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan
insani.
          Untuk menciptakan keamanan nasional yang kondusif dan komprehensif
bukan hanya merupakan tanggung jawab TNI dan Polri sebagai kekuatan utama
melainkan juga melibatkan seluruh instansi pemerintah terkait dan peran serta
masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui Sishankamrata yaitu rakyat sebagai kekuatan
pendukung. Keberadaan lembaga negara baik departemen non departemen,
instansi pemerintah, dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat harus bermuara
kepada kepentingan nasional agar tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai.
Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas
berbagai bentuk dan jenis ancaman terhadap kepentingan nasional diperlukan
suatu sistem yang komprehensif yang dapat mengakomodasikan semua fungsi
pertahanan/keamanan negara dalam suatu wadah yang mengkoordinasikan
berbagai kekuatan dari seluruh komponen bangsa dalam mengelola keamanan
nasional. Sehubungan dengan kondisi diatas untuk mewujudkan stabilitas
keamanan nasional serta kelancaran penyelenggaraan upaya keamanan nasional
maka diperlukan undang-undang keamanan nasional.
                             DAFTAR PUSTAKA


Aim Abdul Karim.2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: GRAVINDO
Anthony Hadi Wibowo . Wawasan Kebangsaan – Pancasila dan Kewarganegaraan.
        2010.
I Komang Edy Mulyawan. (artikel) Peringatan hari kelahiran pancasila
http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/politisasi-lahirkan
      pragmatisme / 670
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/ideologi-terbuka-dan-ideologi-
      tertutup/
http://idhulaw.wordpress.com/2010/06/01/peringatan-hari-kelahiran-
      pancasila-mampukah-pancasila-bertahan-sebagai-sebuah-ideologi-bangsa/
                            KATA PENGANTAR


     Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allo SWT, karena alhamdulillah

dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah

ini. Tak lipa shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi akhir zaman

Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, keluarga, serta sampai kepada kita

selaku umatnya. Amin.


     Makalah berjudul “Pancasila dan Keamanan Nasional ” ini saya buat untuk

memenuhi salah satu tugas yang diberikan guru mata pelajaran. Dan semoga,

selain memenuhi tugas tersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak

pembaca pada umumnya dan kami khususnya.


     Kritik dan saran sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan kami dalam

membuat makalah. Karena sangat kami sadari pembuata makalah ini sarat akan

kekurangan.




                                                       Wassalam Penulis



                                                          Aris Juanda
                                                       DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR .................................................................................                  i
DAFTAR ISI .................................................................................................      ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................
            A. Latar belakang ...........................................................................
            B. Tujuan .........................................................................................
BAB II IDEOLOGI PANCASILA ............................................................
          A. Pengertian dan fungsi ideologi.................................................
          B. Pengertian pancasila ..................................................................
BAB III PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI .............................
          A. nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila ........................
          B. aspek-aspek dalam pancasila ....................................................
BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI ........................................
          A. Pancasila sebagai ideologi nasional ........................................
          B. Pancasila sebagai ideologi terbuka ..........................................
          C. Sikap positif terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka .
BAB V PENUTUP ........................................................................................
          A. Kesimpulan ..................................................................................
          B. Saran ............................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................