Pancasila dan masyarakat by anamaulida

VIEWS: 664 PAGES: 27

									                          Pancasila dan masyarakat

       Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan

berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk dalam

menggali dan mengembangkan Wawasan Nasional. Falsafah Pancasila diyakini sebagai

Untuk itulah perlu kiranya pendidikan yang membahas/mempelajari tentang wawasan

nusantara dimasukan ke dalam suiatu kurikulum yang sekarang diterapkan dalam dunia

pendidikan di Indonesia (misalnya : pelajaran Kewarganegaraan, Pancasila,

       Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan

dan kesadaran bernegara, Indonesia yang dilakukan melalui Pendidikan Pancasila, Dalam

proses pembinaan masyarakat terhadap pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila

dalam wawasan kebangsaan pada seluruh komponen bangsa, dibentuk agar berwawasan

kebangsaan serta berpola tatalaku secara khas yang mencerminkan Agar mahasiswa

menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan

bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara,

       Nasionalisme adalah kualitas dan integritas kesadaran nasional warga bangsa,

atau suatu bangsa. Makna ini disamakan dengan kesadaran nasional. Sekarang di

Indonesia juga dihayati sebagai wawasan nasional yang berkembang dalam wujud

wawasan                                                                     nusantara.

Wawasan nasional (kesadaran nasional) adalah kualitas dan integritas manusia sebagai

bangsa, sebagai subyek budaya dan negaranya; sekaligus sebagai subyek moral.

Kedudukan manusia baik sebagai pribadi, dan lebih-lebih sebagai bangsa secara natural
memiliki kesadaran harga diri —kesadaran nasional sebagai kesadaran diri kolektif™

menunjukkan integritas dan kualitas bahkan martabat manusia dan martabat bangsa.

       Negara, in casu NKRI adalah kelembagaan nasional sebagai bagian integral

keberadaan (eksistensial) manusia dan bangsa. Setiap manusia dan bangsa senantiasa

secara alamiah lahir, hidup, berkembang dan mengabdi di dalam suatu wilayah

kebangsaan dan kenegaraan masing-masing. Artinya, eksistensi bangsa manunggal

dengan eksistensi negara. Secara kualitatif memang ada suatu bangsa yang bidup di

dalam suatu wilayah yang belum atau tidak dalam status negara (merdeka dan berdaulat).

Status kenegaraan dapat berwujud kerajaan dan atau "bagian" dari suatu jajahan negara

penjajah. Jadi, kualitas dan integritas bangsa sebagai manusia (SDM) secara kuantitatif

kualitatif ditentukan oleh integritas kenegaraannya (merdeka, berdaulat, mandiri, jaya dan

bennartabat).

       Pemikiran mendasar tentang nasionalisme dan jati diri bangsa (jiwa bangsa),

memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, sebagai dikemukakan oleh

Carl von Savigny (1779 - 1861) dengan teorinya yang amat terkenal sebagai Volkgeist.

Pemikiran ini juga dapat disamakan sebagai "teori 'raison d' etat' (reason of state) yang

terkenal di Perancis, yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise of

souvereign, independent, and nationa state)". (Bodenheimer 1962: 7U72)

       Bangsa dan negara adalah kehidupan potensial dan aktual manusia dalam sejarah

budaya dan peradaban nasional maupun internasional. Bagaimana eksistensi dan potensi

bangsa dan negara dalam dinamika global (internasional) amat ditentukan oleh kualitas

dan integritasnya secara integral (sosial ekonomi, politik, kultural, peradaban, moral)

sebagai pancaran dari kemerdekaan, kedaulatan, dan martabat nasionalnya. Dinamika
     politik, ipteks dan ekonomi dunia dalam perebutan supremasi dan dominasi (ideologi)

     internasional akan menentukan posisi dan integritas nasional mereka. Politik hegemoni

     dunia modern mengenal istilah negara adidaya (super power), termasuk adidaya ipteks

     dan ekonomi seperti G-8.



     I. LATARBELAKANG DAN DASAR PIKIRAN

              Secara filosofis-ideologis dan konstitusional, the founding fathers khususnya

     PPKI mengamanatkan nilai dalam thema: Wawasan Nasional dan NKRI dalam Integritas

     Nation State tersurat dalam Penjelasan UUD 45:



     "I. Negara -begitu bunyinya—melindungi segenap

     bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan

     dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. negara melindungi

     dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan,

     mengatasi segala paham perseorangan "



     Makna dari nilai mendasar dalam Penjelasan UUD 45 ini, terutama:

1.      Menunjukkan       bahwa    nilai   persatuan    dan     kesatuan       bangsa   menjadi

     prasyarat potensi nasional, dan modal dasar nasional aktual fungsional.

2.     Berkat persatuan dan kesatuan bangsa, kita seluruh. rakyat akan menjadi

     bangsa    daa   negara   yang kuat,    jaya   sentausa   —dan    mampu       melaksanakan

     pembangunan nasional dan menjamin ketahanan nasional—.
3.     Semangat       persatuan   dan     kesatuan   bangsa    sebagai     dimaksud      sila   III

     Pancasila    ditegakkan      dalam     asas     wawasan       nasional,    sistem     negara

     kesatuan    RI    (NKRI),    negara    kebangsaan    (nation     state),   dan   ditegakkan

     dengan asas wawasan nusantara.

           Asas filosofis-ideologis dan konstitusional ini terumus dalam Pembukaan UUD 45,

     dan terjabar dalam Batang Tubuh, mulai Bab I Pasal 1 dst. Jadi, dalam struktur hukum

     dasar (UUD negara) sedemikian fundamental nilai persatuan dan kesatuan bangsa,

     bahkan dijadikan identitas dan integritas sistem negara kebangsaan (nation state): bentuk,

     identitas dan integritas sistemNKRI.

           Bab I Pasal 1 (1) dilengkapi dan disempurnakan dengan ayat 2 dan 3; sehingga

     Bab I Pasal 1 ini seutuhnya mengandung identitas dan integritas sistem kenegaraan

     Pancasila yang memancarkan keunggulan ajarannya. (Perhatikan makna nilai, fungsi dan

     integritas Bab I Pasal 1 bagi sistem kenegaraan Indonesia).



     II. NASIONALISME INDONESIA

            Asas wawasan kebangsaan (wawasan nasional) sesungguhnya bersumber dan

     berakar dalam sejarah Indonesia yang panjang; seumur dengan nilai filsafat Pancasila.

     Mengutip pernyataan Bung Karno dalam pidato beliau di PBB 29 September 1961, antara

     lain: "Berbicara tentang dasar negara Pancasila, kami menyatakan bagaimana nilai-nilai

     pandangan bidup bangsa Indonesia yang sudah berkembang 2000 tahun berselang ".

     Artinya, kesadaran nasional (silaIII Pancasila) seutuhnya adalah ajaran filsafat Pancasila

     yang telah tumbuh dan berkembang sejak 2000 tahun peradaban Indonesia, dan diwarisi
oleh the founding fathers untuk kita warisi dan tegakkan (pembudayaan nilai Pancasila

seutuhnya).

        Berdasarkan    analisis    filosofis-ideologis     dimaksud,       dapatlah    dilukiskan

perkembangan wawasan nasional Indonesia dalam skema berikut

        A.Dinamika Integritas Wawasan Nasional Indonesia

        Secara skematis dilukiskan dinamika integritas wawasan nasional Indonesia

dalam sejarah kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, sebagai berikut.

        NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila, negara Proklamasi 17 Agustus 1945

adalah puncak kesadaran kebangsaan (nation state) yang optimal dan final. NKRI inilah

rumah tangga bangsa keseluruhan yang menjamin kerukunan, kejayaan dalam keadilan.

Skema      ini   melukiskan       bagaimana    integritas       nasional     Indonesia     dalam

sejarah.   budaya     dan   peradaban     nasional       dan    internasional.     Data    sejarah

menunjukkan kesadaran kebangsaan (wawasan nasional) telah berkembang sejak

Sriwijaya dan Majapahit —yang wilayah kedaulatannya melampaui kedaulatan

geopolitik NKRI— sebagai nampak sampai dalam dinamika era globalisasi -

liberalisasi     —      postmodernisme          yang           menggoda          dan      melanda

Runtuhnya Majapahit —akibat konflik intemal nasional— maka era kolonialisme-

imperialisme 1596 - 1945 telah menindas semua potensi nasional Indonesia. Namun, kita

tetap bersyukur dan bangga sebagai bukti bangsa besar yang mewarisi jiwa patriotisme,

ksatria dan heroisme dengan bangkitnya perang kemerdekaan nasional di seluruh

nusantara. Artinya, kesadaran nasional senantiasa bidup dalam semangat ksatria dan

kemandirian                              merebut                                   kemerdekaan.
Tahapan perjuangan kemerdekaan nasional terekam mulai Kebangkitan Nasional 1908,

dimantapkan dan dikukuhkan dengan Sumpah Pemuda 1928;

       kemudian berpuncak dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berkat tekad

perjuangan: merdeka atau mati —yang dijiwai moral Pancasila dan harga diri bangsa—

Indonesia Raya merdeka dan berdaulat dalam NKRI berdasarkan Pancasila - UUD 45.

(Perhatikan skema 1 di atas sebagai representasi integritas wawasan nasional dan negara

Indonesia/NKRI).



B. NKRI Sebagai Negara Nasional (Nation State)

       Asas normatif filosofis-ideologis NKRI seutuhnya ialah filsafat negara Pancasila.

Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung), diakui juga

sebagai jiwa bangsa (Volkgeist, jati diri nasional) Indonesia. Identitas dan integritas nilai

fundamental ini secara konstitusional dan institusional ditegakkan dalam negara kesatuan

republik Indonesia = NKRI, sebagai nation state.

       Secara filosofis-ideologis dan konstitusional, bahkan kultural negara kebangsaan

(nation state) adalah peningkatan secara kenegaraan dari nilai dan asas kekeluargaan.

Makna kekeluargaan, bertumpu pada karakteristika dan integritas keluarga yang

manunggal;     sehingga    rukun,   utuh-bersatu,    dengan    semangat    kerjasama     dan

kepemimpinan gotong-royong —ayah-ibu, dan anak-anak dalam satu keluarga bahagia

sejahtera dalam asas cinta: rukun, saling menolong dalam kepemimpinan orang tua—.

Jadi, nation state Indonesia adalah wujud makro (nasional, bangsa, negara) dari rakyat

warga negara Indonesia se-nusantara (baca: pluralisme yang telah terbentuk menjadi

padu/manunggal
       sebagai nation Indonesia) sebagaimana analog: terbentuknya satu keluarga

dari manusia pria dan wanita, mungkin antar suku, antar bangsa bahkan anlar ras.

Identitas demikian ditegakkan dalam nation state NKRI yang dijiwai asas kekeluargaan,

asas kebangsaan (sila III Pancasila) dan dilandasi semangat asas wawasan nusantara.

Karenanya, secara nonnatif integritas NKRI (diharapkan) kuat, tegak tegar menghadapi

berbagai tantangan nasional dan global

       Keseluruhan identitas dan integritas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia

dijiwai, dilandasi dan dipandu oleh nilai fundamental dasar negara Pancasila. Karenanya,

NKRI dapat dinamakan dengan predikat sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Sistem

kenegaraan ini terjabar secara konstitusional dalam UUD Proklamasi (UUD 45). NKRI

sebagai nation state membuktikan bagaimana/potensi dan kualitas dari integritas

wawasan nasional Indonesia raya yang diwarisi, tumbuh, dan teruji dalam berbagai

tantangan                    nasional                    dan                     global.

Semoga potensi dan keunggulan demikian senantiasa tegak tegar dalam semua kondisi

dan tantangan: globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme yang kita alami dalam abad

XXI —sebagai kita rasakan sepanjang era reformasi—. Untuk memperjelas tantangan

bahkan ancaman yang telah. mendegradasikan mental dan budaya politik —setidaknya

sebagian elite reformasi— dapat dihayati dan dicermati dalam skema 3 (terlampir).

Skema ini melukiskan integritas wawasan nasional dan NKRI dilanda globalisasi -

liberalisasi postmodernisme; bersamaan dengan bangkitnya gerakan neo-marxisme-

komunisme-atheisme, khususnya dalam NKRI: neo-PKI, KGB. Mereka mengembangkan

sistem ideologi yang tidak sinergis, bahkan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Artinya,       filsafat       Pancasila        dengan          integritas      theisme-
     religius     berhadapan dengan ideologi      Barat:    kapitalisme-liberalisme-sekularisme;

     neoimperialisme dan ideologi marxisme-komunisme-atheisme.

                Era reformasi yang memuja kebebasan (neo-liberalisme) atas nama HAM dan

     demokrasi dapat bemuara:

                degradasi nasional, degradasi mental dan moral Pancasila; bahkan degradasi

     moral theisme-religius.



     MEMORAKDUM I

1. Tumbuh berkembangnya wawasan nasional berlangsung ribuan tahun;

2.     Wawasan        nasional   adalah   modal   dasar     perjuangan   kemerdekaan    dengan

     puncak: Proklamasi 1945: NKRIsebagai nation state.

3.    Ketahanan nasional Indonesia raya = Nasionalisme yang dijiwai budaya dan

     moral Pancasila.

                Sesungguhnya nilai dasar filsafat Pancasila demikian, telah terjabar secara

     filosofis-ideologis dan konstitusional di dalam UUD Proklamasi (pra-amandemen) dan

     teruji dalam dinamika perjuangan bangsa dan sosial politik 1945 - 1998 (1945 - 1949;

     1949 - 1950; 1950 - 1959 dan 1959 - 1998). Reformasi 1998 sampai sekarang, mulai

     amandemen I - IV: 1999 - 2002 cukup mengandung distorsi dan kontroversial secara

     fundamental (filosofis-ideologis dan konstitusional) sehingga praktek kepemimpinan dan

     pengelolaan                  nasional                 cukup               memprihatinkan.

     Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan konstitusional demikian, integritas

     nasional dan NKRI juga memprihatinkan. Karena, berbagai
              jabaran di dalam amandemen UUD 45 belum sesuai dengan amanat filosofis-

     ideologis filsafat Pancasila secara intrinsik. Terbukti, berbagai penyimpangan dalam

     tatanan dan praktek pengelolaan negara cukup memprihatinkan, terutama dalam

     fenomena praktek: demokrasi liberal dan ekonomi liberal, serta berbagai kontroversial

     budaya                dan                moral             sosial                politik!

     Demi cita-cita nasional yang diamanatkan para pahlawan dan pejuang nasional,

     khususnya the founding fathers dan PPKI maka semua komponen bangsa sekarang —10

     tahun reformasi— berkewajiban untuk merenung (refleksi) dan mawas diri untuk

     melaksanakan evaluasi dan audit nasional apakah kita sudah sungguh-sungguh

     menegakkan integritas NKRI berdasarkan Pancasila - UUD 45 sebagai sistem kenegaraan

     Pancasila             dan              sistem            ideologi              nasional.

     Kita semua bukan hanya melaksanakan visi-misi reformasi; melainkan secara moral

     nasional kita berkewajiban menunaikan amanat dan visi-misi Proklamasi, sebagaimana

     terkandung            seutuhnya            dalam           UUD               Proklamasi.

     A. Ajaran Sistem Filsafat Pancasila dan Sistem Kenegaraan RI

              Filsafat Pancasila memberikan kedudukan tinggi dan mulia atas potensi dan

     martabat manusia (sila I dan II); karenanya ajaran HAM berdasarkan Pancasila dijiwai

     dan dilandasi asas normatif theisme-religious:

1.    bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (sila I dan II);

     sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.

2.      bahwa      menegakkan     HAM      senantiasa   berdasarkan      asas   keseimbangan

     dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, HAM akan tegak hanya

     berkat (umat) manusia menunaikan KAM sebagai amanat Maha Pencipta.
3. kewajiban asasi manusia (KAM) berdasarkan filsafat Pancasila, ialah:

a.     manusia      wajib     mengakui      sumber         (HAM:    life,   liberty,    property)          adalah

     Tuhan Maha Pencipta (sila I).

b.     manusia     wajib      mengakui      dan     menerima       kedaulatan       Maha        Pencipta     atas

     semesta, termasuk atas nasib dan takdir manusia; dan

c.     manusia      wajib     berterima     kasih        dan   berkhidmat     kepada       Maha      Pencipta,

     atas    anugerah       dan      amanat         yang       dipercayakan     kepada           (kepribadian)

     manusia.

            Tegaknya ajaran HAM ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan HAM dan

     KAM;       sekaligus     sebagai     derajat    (kualitas)     moral     dan      martabat      manusia,

     Sebagai manusia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga bersyukur atas potensi

     jasmani-rokhani, dan martabat unggul, agung dan mulia manusia berkat anugerah

     kerokhaniannya —sebagai terpancar dari akal-budi nuraninya— sebagai subyek budaya

     (termasuk subyek hukum) dan subyek moral. (M. Noor Syam2007:147-160)

     Berdasarkan ajaran suatu sistem filsafat, maka wawasan manusia (termasuk wawasan

     nasional) atas martabat manusia, menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan;

            sebagaimana bangsa Indonesia menetapkan NKRI sebagai negara berkedaulatan

     rakyat dan negara hukum. Kedua asas fundamental ini memancarkan identitas dan

     keunggulan      sistem       kenegaraan        RI     berdasarkan      Pancasila       -      UUD        45.



     Filsafat Pancasila memancarkan identitas dan integritas martabatnya sebagai sistem

     filsafat theisme-religious. Integritas demikian sebagai bagian dari keunggulan dari sistem

     filsafat Timur, karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia.
     B.Integritas Sistem Kenegaraan Pancasila

     - UUD Proklamasi

         Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD 45

     (amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan landasan

     pemikiran berikut:

1.     Baik menurut teori umum hukum ketatanegaraan dari Nawiasky, maupun

     Hans Kelsen dan Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara

     yang       fundamental     yang     bersifat    tetap',    sekaligus        sebagai    norma        tertinggi,

     sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak

     dapat      diubah,    oleh      siapapun       dan     lembaga       apapun,     karena        kaidah       ini

     ditetapkan     hanya      sekali    oleh    pendiri       negara     (Nawiasky        l948:    31     -     52;

     Kelsen 1973: 127 - 135; 155 - 162; Notonagoro 1984: 57 - 70; 175 - 230;

     Soejadi 1999: 59 - 81). Sebagai kaidah negara yang fundamental, sekaligus

     sebagai      asas    kerokhanian      negara     dan      jiwa     konstitusi,   nilai-nilai     dumaksud

     bersifat     imperatif       (mengikat,     memaksa),            Artinya,    semua      warga        negara,

     organisasi      infrastruktur      dan     suprastruktur         dalam      negara     imperatif          untuk

     melaksanakan dan membudayakannya. Sebaliknya, tiada seorangpun warga negara,

     maupun organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar asas

     normatif ini; apalagi merubahnya.

2.     Dengan mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental,

     dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca: NKRI) ialah berwujud:

     Pembukaan           UUD      Proklamasi        1945.      Maknanya,          PPKI      sebagai        pendiri

     negara      mengakui      dan      mengamanatkan          bahwa      atas    nama     bangsa     Indonesia
     kita    menegakkan         sistem       kenegaraan       Pancasila      -        UUD       45.      Asas      demikian

     terpancar        dalam       nilai-niai          fundamental          yang         terkandung            di      dalam

     Pembukaan           UUD            45       sebagai        kaidah           filosofis-ideologis               Pancasila

     seutuhnya.       Karenanya          dengan       jalan     apapun,      oleh        lembaga            apapun     tidak

     dapat diubah. Karena Pembukaan ditetapkan hanya 1x oleh pendiri negara

     (the founding fathers., PPKI) yang memiliki legalitas dan otoritas pertama

     dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesabkan UUD negara dan sistem

     kelembagaan negara). Artinya, mengubah Pembukaan dan atau dasar negara

     berarti mengubah negara; berarti pula mengubah atau membubarkan negara

     Proklamasi        (membentuk            negara     baru;     mengkhianati               negara     Proklamasi       17

     Agustus        1945).    Siapapun          dan    organisasi        apapun        yang      tidak      mengamalkan

     dasar     negara        Pancasila       —beserta         jabarannya         di     dalam         UUD          negara—;

     bermakna pula tidak loyal dan tidak membela dasar negara Pancasila, maka

     sikap     dan      tindakan         demikian         dapat      dianggap            sebagai         makar        (tidak

     menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi, mereka dapat dianggap

     melakukan separatisme ideologi dan atau mengkhianati negara.

3.    Penghayatan kita diperjelas oleh amanat pendiri negara di dalam Penjelasan

     UUD 45; terutama melalui uraian: keempat pokok pikiran dalam Pembukaan

     UUD       45     (sebagai     asas       kerokhanian         negara     dan         Weltanschauung              bangsa)

     terutama:

4.           Pokok           pikiran          yang         keempat           yang              terkandung             dalam

     "pembukaan"         ialah         negara     berdasar        atas     Ketuhanan             Yang         Maha      Esa

     menurut            dasar            kemanusiaan               yang               adil            dan           beradab.
Oleh    karena     itu,   Undang-Undang         Dasar    harus    mengandung    isi     yang

mewajibkan       pemerintah         dan     lain-lain   penyelenggara     negara       untuk

memelihara       budi     pekerti     kemanusiaan       yang     luhur   dan    memegang

teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.



III.     Undang-Undang              Dasar      menciptakan        pokok-pokok         pikiran

yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.

       Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang

Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum

(Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-

Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

       Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-

pasalnya"

Jadi, kedudukan Pembukaan UUD 45 berfungsi sebagai perwujudan dasar negara

Pancasila; karenanya memiliki supremasi dan integritas filosofis-ideologis secara

konstitusional (terjabar dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45).

       Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan

mewujudkan asas normatif filosofls-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai

kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa

(nation state); sebagai asas budaya dan moral politik nasional NKRI.
     C. Keunggulan Sistem Filsafat Pancasila dan Indonesia Raya

              Keunggulan Indonesia Raya terpancar dari mulai alam nusantara, warisan budaya,

     sistem filsafat dan ideologi sampai potensi kuantitas — kualitas SDM Indonesia

     Kita bangsa Indonesia wajib bersyukur dan bangga atas berkat rahmat Allah Yang Maha

     Kuasa bahwa bangsa dan NKRI diberkati dengan berbagai keunggulan potensial,

     terutama:

1.     Keunggulan natural (alamiah): nusantara Indonesia amat luas (15 juta km2,

     3 juta km2 daratan + 12 juta km2 lautan, dalam gugusan 17.584 pulau); amat

     subur dan nyaman iklimnya; amat kaya sumber daya alam (SDA); amat

     strategis    posisi   geopolitiknya:    sebagai   negara   bahari   (maritim,     kelautan)   di

     silang      benua     dan    samudera      sebagai    transpolitik-ekonomi       dan     kultural

     postmodernisme dan masa depan.

2.     Keunggulan kuantitas-kualitas manusia (SDM) sebagai rakyat dan bangsa;

     merupakan assetprimer nasional: 235juta dengan karakteristika dan jati diri

     yang        diwarisinya       sebagai       bangsa     pejuang       (ksatria)         —silahkan

     dievaluasi bagaimana identitas dan kondisi kita sekarang!— dalam era reformasi.

3.      Keunggulan         sosiokultural     dengan    puncak   nilai    filsafat     hidup    bangsa

     (terkenal sebagai filsafat Pancasila) yang menampakan.jatidiri nasional, jiwa bangsa, asas

     kerokhanian negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional.

4.     Keunggulan historis; bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah keemasan:

     kejayaan negara Sriwijaya (abad VII - XE); dan kejayaan negara Majapahit
     (abad XIII - XVI) dengan wilayah kekuasaan kedaulatan geopolitik melebibi

     NKRI sekarang (dari Taiwan sampai Madagaskar).

5.     Keunggulan         sistem      kenegaraan        Pancasila     sebagai     negara       Proklamasi     17

     Agustus 1945; terjabar dalain asas konstitusional UUD 45:

a) NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokrasi);

b) NKRI sebagai negara hukum (Rechtsstaat);

c) NKRI sebagai negara bangsa (nation state);

d)     NKRI       sebagai        negara    berasas      kekeluargaan        (paham      persatuan,      wawasan

     nasional dan wawasan nusantara);

           NKRI     menegakkan            sistem     kenegaraan        berdasarkan        UUD         Proklamasi

     yang     memancarkan           asas     konstitusionalisme         melalui      tatanan         kelembagaan

     dan      kepemimpinan          nasional       dengan       identitas     Indonesia,        dengan      asas

     budaya       dan     asas     moral     filsafet     Pancasila      yang      memancarkan          identitas

     martabatnya        sebagai       sistem         filsafat      theisme-religious.         Asas      demikian

     memancarkan          keunggulan        sistem      filsafat     Pancasila      (sebagai     bagian     dari

     sistem    filsafat     Timur)         dalam     menghadapi         tantangan       dan     godaan      masa

     depan:       neo-liberalisme,         neo-imperialisme           dalam       pascamodernisme           yang

     mengoda dan melanda bangsa-bangsa modern abad XXI.

           Keunggulan potensial demikian sinergis dan berpuncak dalam kepribadian SDM

     Indonesia sebagai penegak kemerdekaan dan kedaulatan NKRI yang memancarkan

     budaya dan moral Pancasila dalam mewujudkan cita-cita nasional. Potensi nasional dan

     keunggulan NKRI akan ditentukan oleh. kuantitas-kualitas SDM yang memadai + UUD
     Negara yang mantap terpercaya -—bukan kontroversial sebagaimana UUD 45

     amandemen—.



     MEMORANDUM II

1. Keunggulan Indonesia raya: alam nusantara, SDM dan warisan budaya;

2.     Keunggulan      ajaran    fllsafat    Pancasila    sebagai   ideologi      nasional     terjabar

     dalam UUD Proklamasi 45; dan

3. NKRI=Sistem Kenegaraan Pancasila

4. GLOBALISASI (Tantangan Nasional: GIobalisasi-Liberalisasi, Postmodernisme)

5.    Dalam dinamika millenium III dan postmodemisme yang paling dirasakan ialah

     dinamika globalisasi-liberalisasi sekaligus postmodernisme yang menggoda dan melanda

     bangsa-bangsa, terutama negara berkembang. Juga memperhatikan runtuhnya negara

     adidaya Unie Soviet pasca reformasi glassnost dan perestroika; mereka kehilangan

     kepercayaan kepada integritas dan otoritas negara Uni Soviet sekaligus ideologi

     mandsme-komunisme-atheisme —yang telah dipraktekkan sejak 17 Oktober 1917,

     runtuh 1990—. Era reformasi Indonesia, Mei 1998 hampir satu dasawarsa bangsa dan

     NKRI      bidup     dalam      krisis     multi      dimensional     yang       tak       teratasi.

     Reformasi yang ditandai dengan sikap elite politisi memuja kebebasan dan demokrasi

     atas nama HAM. Fenomena sosial politik dan ekonomi bangsa nampak terlanda oleh

     praktek        budaya          supremasi            ideologi       politik            liberalisme-



     kapitalisme —yang bergerak sebagai "proses supremasi dan dominasi" ideologi neo-

     liberalisme yang berwatak: sekularisme-pragmatisme dan neo-imperialisme Secara
filosofis-ideologis dan politis bangsa dan negara RI sesungguhnya telah terbawa arus dan

dinamika globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme; tepatnya tergoda dan terlanda oleh

praktek budaya ideologi neoliberalisme (perhatikan watak neo-liberalisme dan neo-PKI

dalam skema 3, terlampir).



A. Tantangan Globalisasi-Liberalisasi dan Postmodernisme

    Menyelamatkan bangsa dan NKRI dari tantangan demikian (baca: keruntuhan

sebagaimana yang dialami Unie Soviet), maka bangsa Indonesia wajib meningkatkan

kewaspadaan nasional dan ketahanan mental-ideologi Pancasila. Visi-misi demikian

terutama meningkatkan wawasan nasional dan kepercayaan nasional (kepercayaan diri)

agar SDM warga negara kita mampu mewaspadai tantangan: globalisasi-liberalisasi dan

postmodernisme.

Kemampuan menghadapi tantangan yang amat mendasar dan akan melanda kehidupan

nasional —sosial-ekonomi dan politik, bahkan mental dan moral bangsa—maka benteng

terakbir yang diharapkan mampu bertahan ialah keyakinan nasional atas kebenaran dan

kebaikan (baca: keunggulan) dasar negara Pancasila baik sebagai filsafat hidup bangsa

(Weltanschauung), maupun sebagai dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional).

Hanya dengan keyakinan nasional ini manusia Indonesia tegak-tegar dengan

keyakinannya yang benar dan terpercaya: bahwa sistem filsafat Pancasila sebagai bagian

dari filsafat Timur, mengandung dan memancarkan identitas dan integritas martabatnya

sebagai sistem filsafat theisme-religious. Maknanya, sistem filsafat demikian secara

filosofis-ideologis dan konstitusional berfungsi sebagai asas kerokhanian Indonesia; jiwa
  dan kepribadian bangsa (jati diri nasional); jiwa UUD negara sekaligus sumber dari

  segala sumber hukum Indonesia.

1. Ajaran filsafat Pancasila terjabar dalam Pembukaan UUD 45 dan Batang Tubuh

  seutuhnya; karenanya melaksanakan dasar negara Pancasila terutama dengan dilandasi

  dan berpedoman UUD 45 (UUD Proklamasi) Kita akan tegak- tegar, bahkan jaya

  sentausa insya Allah dunia dan akhirat. Bandingkan dengan ajaran filsafat kapitalisme-

  liberalisme yang beridentitas individualisme-materialisme-sekularisme-pragmatisnie akan

  hampa spiritual religius sebagaimana juga identitas ideologi marxisme-komunisme-

  atheisme! Kapitalisme-liberalisme memuja kebebasan dan HAM demi kapitalisme (baca:

  materi,kekayaansumber               daya            alam             yang          dikuasai

  neoimperialisme):         dalam     praktek     politik     dan         ekonomi      liberal

  Watak setiap ajaran filsafat dan ideologi dengan asas dogmatisme senantiasa merebut

  supremasi dan dominasi atas berbagai ajaran filsafat dan ideologi yang dipandangnya

  sebagai   saingan.     Ideologikapitalisme-liberalisme     yang      dianut   negara-negara

  Baratsebenarnyatelah      merajai   kebidupan   berbagai    bangsa      dan   negara:politik

  kolonialisme-imperialisme.                 Karena                 itulah,            ketika

  perang dunia II berakhir 1945, meskipun mereka meraih kemenangan atas German dan

  Jepang, namun mereka kehilangan banyak negara jajahan memproklamasikan

  kemerdekaan, termasuk Indonesia. Sejakitulah penganut ideologi kapitalisme-liberalisme

  menetapkan strategi politik neo- imperialisme untuk melestarikan penguasaanekonomi

  dan sumber daya alam di negara-negara yang telah mereka tinggalkan (disusun strategi

  rekayasa global, 1947).
2. Melalui berbagai organisasi dunia, mulai PBB, World Bank dan IMF sampai APEC

     dipelopori Amerika Serikat mereka tetap sebagai kesatuan Sekutu dan Unie Eropa dalam

     perjuangan merebut supremasipolitik dan ekonomi dunia (neo-imperialisme).

3. Hampir semua negara berkembang yang kondisi ipteks, industri dan ekonomi amat

     tergantung kepada negara maju (G-8) maka melalui bantuan modal pembangunan baik

     bilateral maupun multilateral, seperti melalui IMFdan World Bank, termasuk IGGI

     kemudian CGI semuanya mengandungstrategi politik ekonomi negara Sekutu.

4. Melalui kesepakatan APEC, mereka menyebarkan doktrin ekonomi liberal, atas nama

     ekonomi pasar —tidak boleh ada proteksi demi peningkatan kemampuan dan

     kemandirian—. Sementara potensi ekonomi berbagai negara berkembang tanpa proteksi,

     tanpa daya saing yang memadai semuanya dilumpuhkan dan ditaklukkan. Tercapailah

     politik supremasi ekonomi kapitalisme-liberalisme, neo-imperialisme.

5.      Sejak   dimulai    perang    dingin   (sekitar   1950    -     1985)   Sekutu    telah

     menampilkan      watak    untuk     merebut    supremasi        dan    dominasi    politik

     internasional. Kondisi perang dingin yang amat panjang meskipunmenguras dana dan

     biaya perang (angkatan perang danpersenjataan), namun juga dijadikan media

     propaganda bahwaotoritas supremasi politik dan ideologi dunia tetap dimiliki Blok Barat.

     Supremasi politik dan ideologi ini juga didukung oleh supremasiipteks sehingga banyak

     intelektual negara berkembang (baca: negara GNB) yang belajar ipteks ke negara-negara

     blok Barat. Ternyata kemudian, mereka telah dididik juga sebagai kader pengembang

     ideologi dan politik ekonomi kapitalisme-Iiberalisme —termasuk dalam NKRI—.

     Tantangan globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme dapat berwujud adanya degradasi

     wawasan nasional dan wawasan ideologi nasional. Demikian pula adanya degradasi
  mental ideologi, seperti budaya demokrasi liberal dan HAM —meskipun tidak sesuai

  dengan asas filsafat dan ideologi bangsanya—. Perhatikan beberapa fenomena sosial

  politik era reformasi dengan praktek budaya: kapitalisme-liberalisme dan neo-liberalisme

  dalam hampir semua bidang kehidupan Indonesia.




A. Pancasila
  Perisai Pancasila menampilkan lima lambang Pancasila



         Artikel ini membahas mengenai ideologi negara Indonesia. Untuk Pancasila

  sebagai suatu filosofi pengamalan dalam Buddhisme, lihat Pancasila (Buddha).

         Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua

  kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila

  merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh

  rakyat Indonesia.

         Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,

  kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh

  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi

  seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan)

  Undang-undang Dasar 1945.

A. Rumusan-rumusan Pancasila
       Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat

usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia yaitu :


             Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei

              1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan,

              Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan

              Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar

              pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama

              berkembang di      Indonesia.   Mohammad Hatta      dalam memoarnya

              meragukan pidato Yamin tersebut.

             Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945.

              Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan;

              Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan;

              Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno

              dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:


Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan,

dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan

ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila

artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara

Indonesia, kekal dan abadi.

       Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa

dokumen penetapannya ialah :
                 Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni

                  1945

                 Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus

                  1945

                 Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat -

                  tanggal 27 Desember 1949

                 Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara -

                  tanggal 15 Agustus 1950

                 Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama

                  (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)


B. Hari Kesaktian Pancasila

          Pada tanggal 30 September 1965, adalah awal dari Gerakan 30 September

   (G30SPKI). Pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila

   menjadi ideologi komunis. Hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh

   sebagai upaya kudeta. Namun berkat kesadaran untuk mempertahankan Pancasila maka

   upaya tersebut mengalami kegagalan. Maka 30 September diperingati sebagai Hari

   Peringatan Gerakan 30 September[ [G30S-PKI] ] dan tanggal 1 Oktober ditetapkan

   sebagai Hari Kesaktian Pancasila, memperingati bahwa dasar Indonesia, Pancasila,

   adalah sakti, tak tergantikan.

   Butir-butir pengamalan Pancasila

   Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima

   asas dalam Pancasila menjadi 45 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi
pelaksanaan Pancasila. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir

ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.

Sila pertama

Bintang.


             1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya

                terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

             2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

                sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar

                kemanusiaan yang adil dan beradab.

             3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara

                pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda

                terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

             4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan

                kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

             5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah

                yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha

                Esa.

             6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan

                ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

             7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

                Maha Esa kepada orang lain.


Sila kedua
Rantai.


              1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan

                 martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

              2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap

                 manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,

                 jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

              3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

              4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

              5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

              6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

              7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

              8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

              9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat

                 manusia.

              10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan

                 bangsa lain.


Sila ketiga

Pohon Beringin.


              1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan

                 keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas

                 kepentingan pribadi dan golongan.
          2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila

               diperlukan.

          3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

          4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air

               Indonesia.

          5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

               abadi, dan keadilan sosial.

          6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

          7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.


Sila keempat

Kepala Banteng


          1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia

               mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

          2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

          3. Mengutamakan        musyawarah    dalam   mengambil        keputusan   untuk

               kepentingan bersama.

          4. Musyawarah        untuk    mencapai   mufakat   diliputi    oleh   semangat

               kekeluargaan.

          5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai

               sebagai hasil musyawarah.

          6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

               melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
          7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas

              kepentingan pribadi dan golongan.

          8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani

              yang luhur.

          9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral

              kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat

              manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan

              kesatuan demi kepentingan bersama.

          10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk

              melaksanakan pemusyawaratan.


Sila kelima



Padi Dan Kapas.


          1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan

              suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

          2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

          3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

          4. Menghormati hak orang lain.

          5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

          6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan

              terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan

   dan gaya hidup mewah.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan

   kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan

   dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang

   merata dan berkeadilan sosial.

								
To top