Docstoc

ppkn epa

Document Sample
ppkn epa Powered By Docstoc
					                                   BAB I

                             PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

         Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa fungsi dan tujuan

pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencersdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap. Kreatif, mandiri dan menjadi warga

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rumusan di atas menunjukan

bahwa,    pendidikan   memainkan   peranan   penting   dalam   pengembangan

kemampuan dan pembentukan karakter yang menjadi landasan utama bagi

terciptanya manusia Indonesia yang mampu hidup dalam zaman yang selalu

berubah. Pendidikan pancasila merupakan salah satu pelajaran pendukung

pengembangan karakter bagi manusia. Pembelajaran pancasila di sekolah dasar

sangat penting artinya, karena merupakan proses awal dalam rangka

pengembangan karakter manusia Indonesia selanjutnya. Pancasila selain sebagai

dasar Negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah

mengungkapkan bahwa pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang

mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya

dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat

Indonesia yang adil dan makmur.
       Pancasila yang diterima dan ditetapkan sabagai dasar Negara seperti yang

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan

hidup bangsa. Pembelajaran panasila di sekolah dasar menjadi sangat penting,

karena mengingat pancasila menrupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Hal

ini mengandung makna bahwa di dalam pancasila mengandung jiwa yang luhur,

nilai-nilai yang luhur dan sarat dengan ajaran moralitas. Kadang kala nilai-nilai

luhur yang ada dalam pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa

Indonesia tideak dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, tetaipi diabaikan

sehingga akibat dari itu nilai-nila luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang.

Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan

secara nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur

yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia,

penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan

baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai

pancasila demi kelestarianya. Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi

kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu ditanamkan dan atau perlu ada

pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan

pancasila di sekolah dasar. Atas dasar realita inilah penyulis merasa tertarik untuk

membahasnya dalam bentuk makalah dengan judul : “Peranan Pancasila Bagi

Warga Negara”
                                         BAB II

                                       PEMBAHASAN



A. Pengertian Pancasila

       Secara arti kata pancasila mengandung arti, panca yang berarti lima “lima”

dan sila yang berarti “dasar”. Dengan demikian pancasila artinya lima dasar.

Tetapi di sini pengertian pancasila berdasarkan sejarah pancasila itu sendiri.

Apabila kita ingin benar-benar melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara

murni dan konsekuan, maka kita tidak saja harus melaksanakan ketentuan-

ketentuan dalam pasal-pasal dari Batang Tubuh (the body of the konstitutin) atau

lebih dkenal isi dari UUD 1945 itu, tetapti juga ketentuan-ketentuan pokok yang

termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena pembukaan UUD 1945

(walaupun tidak tercantum dalam satu dokumen dengan Batang Tubuh UUD

1945, seperti konstitusi (RIS) atau UUDS 1950 misalnya), adalah bagian mutlak

yang tidak dipisahkan dari Konstitusi Republuk Indonesia Tahun 1945;

pembukaan dan Batang Tubuh kedua-duanya telah ditetapkan oleh Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustua 1945. Apabila kita

berbicara tentang UUD 1945. maka yang dimaksud ialah Konstitusi (UUD) yang

disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18

Agustus 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No.

7 halaman 45-48, yang terdiri atas :

1.Pembukaan (Preambule) yang meliputi 4 alinea.

2.Batang Tubuh atau isi UUD 1945.

3.Penjelasan
       Adapun Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas emapt bagian itu yang

amat penting ialah bagian/alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemudian

dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan social, maka dususunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar

kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

       Dalam penjelasan resmi dari pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa

dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung emapt pokok-pokok pikiran sebagai

berikut:

a.Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia berdasar atas Persatuan.

b.Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c.Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas

kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

d.Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab.
       Khusus bagian/alinea ke -4 dari pembukaan UUD 1945 adalah merupakan

asas pokok Pemebentukan pemerintah Negara Indonesia. Isi bagian ke 4 dari

Pembukaan UUD 1945 itu dibagi ke dalam 4 hal:

1.Tentang hal tujuan Negara iondonesia, tercantum dalam kalimat “Kemudian dari

pada itu dan seluruh tumpah darah indinesia, yang;

a.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b.Memajukan kesejahteraan rakyat.

c.Mencerdaskan kehidupan bangsa.

d.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

2.Tentang hal ketentuan diadakanya Undang-Undang Dasar tarcantum dalam

kalimat yang berbunyi: “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

3.Tentang hal bentuk Negara dalam kalimat: yang terbentuk dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;

4.Tentang hal Dasar Falsafah Negara Pancasila.

       Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945

itu sebagian besar bahan-bahanya berasal dari Naskah Rancangan Pembukaan

UUD yang disusun oleh Panitia Perumus (panitia kecil) yang beranggotakan 9

orang yang diketua oleh Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta.

       Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, naskah politik yang

bersejarah itu dijadikan Rancangan Pembukaan UUD sebagai bahan pokok dan

utama bagi penyusunan/penetapan Pembukaan (Preambule) UUD yang akan
ditetakan itu. Naskah politik yang bersejarah yang disusun pada tanggal 22

Agustus 1945 itu, di kemudian hari oleh Mr. Muhamad Yamin dalam pidatonya di

depan siding Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) pada tanggal 11

Juni 1945 dinamakan “Piagam Jakarta” dan baru beberapa tahun kemudian dimuat

dalam bukunya yang berjudul Prokalmasi dan Konstitusi pada tahun 1951.

       Dalam naskah politik yang di sebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945

inilah untuk pertama kali dasar falsafah Negara pancasila ini dicantumkan secara

tertulis, setelah diusulkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni

1945. Adapun panitia perumus yang beranggotakan 9 orang yang telah menyusun

Piagam Jakarta itu adalah salah satu panitia kecil dari Badan Penyelidik Persiapan

Kemerdekaan (BPPK) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945.

       Di atas telah dijelaskan tentang pentingnya Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945. Adapun besar arti pentingnya Pembukaan Undang-Undang Daar itu

ialah karena pada aline ke 4 itu tercantum ketentuan pokok yang bersifat

fundamental, yaitu dasar falsafah Negara Republik Indonesia yang dirumuskan

dalam kata-kata berikut: “Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar

kepada:

1. Ketuhanan Mang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

   dan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

       Kelima dasar ini tercakup dalam satu nama/istilah yang amat penting bagi

kita bangsa Indonesia yaitu pancasila. Istilah atau perkataan pancasila ini memang

tidak tercantum dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945. Di

alinea ke 4 dari Pembukaan UUD 1945 hanyalah disebutkan bahwa, Negara

Republik Indonesia berdasarkan kepada lima prinsip atau asas yang tersebut di

atas, tanpa menyebutkan pancasila. Bahwa kelima prinsip atau dasar tersebut

adalah pancasila, kita harus menafsirkan sejarah (maupun penafsiran sistematika)

yakni menghubungkanya dengan sejarah lahirnya pencasila itu sendiri pada

tanggal 1 Juni 1945, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Berkenaan dengan

perkataan pancasila, menurut Prof. Mr. Muhamad Yamin (Pembahasan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia) pada halaman 437 antara lain sebagai berikut

“perkataan Pancasila” yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mula ditempa

dan dipakai oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk

menamai paduan sila yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia

lama sebelum abad XIV. Kata kembar itu keduanya berasal dari bahasa Sanskerta

yaitu panca dan sila yang memiliki arti yang berbeda. Pancasila dengan huruf i

biasanya memiliki arti berbatu sendi yang lima (consisting of 5 rocks; aus fund

Felsen bestehend). Pancasila dengan huruf i yang panjang bermakna “5 peraturan

tingkah laku yang penting”

       Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti

etika. Dalam bahasa Indonesia kedua pengertian di atas dirasakan sudah menjadi

satu paduan antara sendi yang lima dengan lima tingkah laku yang senonoh. Dari

uraian di atas dapatlah kiranya kita menarik kesimpulan bahwa pancasila sebagai
istilah perkataan Sanskerta yang sudah dikenal di tanah air kita sejak abad XIV.

Sedangkan pancasila dalam bentuk formalnya sebagai dasar Falsafah Negara

Republik Indonesia baru diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945.



B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

   1. Arti Pandangan Hidup Suatu Bangsa.

       Apa arti pandangan hidup suatu bangsa?. Pertanyaan ini sukar untuk

dijawab tanpa mengetahui bahwa bangsa itu mengenal berbagai kelompok

masyarakat manusia yang membentuk bangsa. Kita mengenal bangsa Amerika

yang terdiri atas berbagai asal ras dan asal kebudayaan. Ada yang beasal dari

Eropa, Inggris, Jerman, Timur Tebgah, Jepang dan masih banyak lagi. Tetapi

mereka menyebut diri sebagai bangsa Amerika.

       Semua mengaku sebagai bangsa Amerika yang siap membela Negara

Amerika. Indonesia pun sama seperti bangsa Amerika yang terdiri atas berbagai

kelompok masyarakat yang masing-masing berbeda latar belakang budayanya,

agama, dan bahkan darahnya. Tetapi sejak tanggal 28 Oktober 1928 kita telah

menjadi satu bangsa Artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang

sosial budaya, agama dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan

hidup berbangsa dan bernegara.

       Setiap bangsa mempunyasi cita-cita untuk masa depan dan menghadapi

masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa

Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu

tatanan masyarakat yang adil dan makmur materil dan spirituan berdasarkan

Pancasila. Seperti halnya keluarga, sutau bangsa yang bertekad mencapai cita-cita
bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangn hidup, suatu

bangsa akan terombang ambing. Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat

secara jelas mengetahui arah yang dicapai.       Dengan pandangan hidup, suatu

bangsa :

a. Akan dengan mudah memandang persoalan-pesoalan yang dihadapi.

b. Akan dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi.

c. Akan memiliki pedoman dan pegangan.

d. Akan membangun dirinya.

       Dengan uraian di atas jelaslah betapa pentingnya pandangan hidup suatu

bangsa. Pertanyaan berikut yang secara wajar muncul pada diri kita sendiri “

apakah pandangan hidup itu sesungguhnya. Seorang dewasa yang memiliki

pandangan hidup adalah seseorang yang :

1. Yang secara sadar mengetahui cita-citanya.

2. Yang secara sadar memilih bentuk kehidupan yang ditempuhnya.

3. Yang mengetahui nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

4. Yang mengetahui mana           yang benar dan mana          yang salah serta

   melaksanakanya secara jujur.

       Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa adalah :

a. Cita-cita bangsa.

b. Pikiran-pikiran yang mendalam.

c. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik.

       Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah inti sari (kristalisasi) dari nilai-

nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaranya, yang berdasarkan
pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk

mewujudkanya dalam kehidupan sehari-hari.

       Modal sosial (social capital) bisa dikatakan sebagai kelompok individu

atau grup yang digunakan untuk merealisasi kepentingan manusia. Kalau mau

didefinisikan sebagai satu kata maka trust (kepercayaan) adalah kata yang bisa

mempresentasikan kondisi tersebut (Konioko dan Woller, 1999). Sedangkan

James Coleman sebagaimana yang dikutip oleh Francis Fukuyama dalam bukunya

Trust: The Social and Creation of Prosperity (1995) mendefinisikan modal sosial

sebagai kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di

dalam berbagai kelompok organisasi.

       Trust (kepercayaan) sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat,

hal ini dikarenakan kepercayaan bersifat fundamental. Bahkan dapat dikatakan

kualitas relasi sosial terletak pada sejauh mana nilai fundamental itu mendapat

perhatian. Ketika sebuah nilai kepercayaan itu hilang maka yang timbul adalah

perpecahan yang sifatnya mendarah daging. Sangat jelas bahwa kepercayaan

menyentuh sendi kehidupan yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan baik

sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

       Sebagai bahan analisis yang menjadikan kepercayaan itu merupakan

sebuah faktor utama dari pelaksanaan Pancasila, sebut saja 4 (empat) pilar

kehidupan berbangsa. Antara lain Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut

ibaratkan sebuah kepercayaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang

rukun dan tanpa adanya sebuah keganjalan seperti konflik dan sebagainya. Namun

sebuah fenomena dan kelangsungan dari perjalanan reformasi memberikan ruang
bagi para masyarakat yang tidak mengerti akan hal tersebut, sehingga disini rawan

terjadinya konflik di dalam masyarakat itu sendiri.

          Konflik yang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sebagian

besar disebabkan karena krisis moral dan tidak bisa mengamalkan nilai-nilai yang

terkandung dalam ideologi Pancasila. Sebagai konflik yang terjadi di Cengkareng,

Bekasi, Jawa Barat yaitu bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pihak HKBP yang terdapat dalam kasus

penyegelan rumah milik jemaat HKBP yang disalahgunakan menjadi gereja.

HKBP merasa tidak terima atas keputusan pemerintah yang kurang demokratis

yang akhirnya terjadi bentrokan antara jemaat HKBP dengan warga Muslim

Bekasi.

          Sekilas kasus ini merupakan bentuk ketidakharmonisan antar umat

beragama, hal tersebut merupakan cermin lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila.

Sebagai dasar negara Pancasila mempunyai keunggulan dalam mengatur

kehidupan masyarakat Indonesia, yang mengandung makna saling menghormati,

menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan, dan sebagainya justru kenyataannya

adalah sebaliknya. Paham fundamentalisme yang hadir di tengah-tengah

kehidupan masyarakat Indonesia yang menyebabkan semua itu. Kerusuhan

tersebut menyebabkan berbagai fasilitas umum menjadi rusak dan identitas bangsa

sebagai negara yang menjunjung persatuan dan kesatuan sedikit demi sedikit

sudah mulai luntur.

          Pada 12 Februari 2010 lalu, Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ)

mengeluarkan data, yang menurut mereka dalam tahun 2007 ada 100 buah gereja

yang diganggu atau dipaksa untuk ditutup. Tahun 2008, ada 40 buah gereja yang
mendapat gangguan. Tahun 2009 sampai Januari 2010, ada 19 buah gereja yang

diganggu atau dibakar di Bekasi, Depok, Parung, Purwakarta, Cianjur, Tangerang,

Jakarta, Temanggung dan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara).

Menurut data FKKJ tersebut, selama masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945

- 1966) hanya ada 2 buah gereja yang dibakar. Pada era pemerintahan Presiden

Soeharto (1966-1998) ada 456 gereja yang dirusak atau dibakar.

        Pada periode 1965-1974, ada 46 buah gereja yang dirusak atau dibakar.

Sedangkan dari tahun 1975 atau masa setelah diberlakukannya SKB 2 Menteri

tahun 1969 hingga saat lengsernya Soeharto tahun 1998, angka gereja yang

dirusak atau dibakar sebanyak 410 buah. Sebenarnya kasus yang terdapat di

Bekasi tersebut bukan merupakan kasus kebebasan beribadat dan beragama

ataupun yang berbau SARA, namun merupakan kasus tempat beribadat dan

persoalan perijinan mendirikan bangunan.

        Hilangnya kepercayaan (trust) sebagai wujud modal sosial dalam

kehidupan masyarakat merupakan awal munculnya beberapa akibat adanya paham

fundamentalis dan kapitalis di Indonesia. Adanya kebutuhan yang mendesak dan

ketidakterbatasan masyarakat juga ikut serta dalam mewujudkan sebuah konflik

tersebut terjadi.

    2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

        Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke

arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup.

Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan memandang persoalan-

persoalan yang dihadapi dan menetukan arah serta bagaimana cara bangsa itu

memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup maka
sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi

persoalan-persoalan besar yang timbul, baik persoalan-persoalan di masyarakat

sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan

masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas

sesuatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan bagaimana ia memecahkan

masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya yang timbul dalam gerak

masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula

sesuatu bangsa akan membangun dirinya.

       Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan

yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik.

Pada akhirnya pandangn hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi nilai-nilai

yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenaranya dan

menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkanya. Karena itulah dalam

melaksanakan pembangunan misalnya, kita tidak dapat begitu saja mencontoh

atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain tanpa menyesuaikan dengan

pandangn hidup, dan kebutuhan-kebutuhan yang baik dan memuaskan bagi suatu

bangsa, belum tentu baik dan memuaskan bagi bangsa lain. Oleh karena itu

pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi

kekohan dan kelestarian suatu bangsa.

       Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan

Negara-negara lain di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari ssejarah dan

kebudayaan yang tua, melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan

Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah

abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada
tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut

kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu

sendiri. Berbagai babak sejarah telah dilalui dan berbagai jalan ditempuh dengan

cara yang berbeda-beda, mulai dari cara yang lunak sampai dengan cara yang

kasar, mulai dari gerakan kaum cendikiawan yang terbatas smapai pada gerakan

yang menghimpun kekuatan rakyat banyak, mulai dari bidang pendidkan,

kesenian daerah, perdagangan sampai pada gerakan-gerakan politik.

       Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri

yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan

dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan

membentuk kepribadianya sendiri. Oleh karena itu bangsa Indonesia lahir dengan

kepribadianya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan Negara itu,

kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar Negara Pancasila.

Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan sendiri, maka percaya pada diri sendiri

juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah,

Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui

proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjungan bangsa kita sendiri,

dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh bangsa kita

dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri.

       Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam

kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup

ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam

rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki

yaitu dalam pembukaan UUD 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia
Serikat dan UUD sementara Republik Indonesia tahun 1950 pancasila itu tetap

tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan

konstitusional kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi

krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti

sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia

sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki sebagai Dasar Negara.

   3. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

       Manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dikodratkan

hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami

perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok

itu sampai pada suatu keadaan dimana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang

kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia itu dengan cirri-ciri

kelompok tertentu, yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompk

manusia lainya. Kelopmok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap

suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi

bersama. Berdasarkan hal ini kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku

bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan lain sebagainya.

Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa dan adanya

bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sekarang ini.

       Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa, karena

mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka

dengan kelompok suku bangsa lain di Nusantara ini. Jadi kita kenal dengan

pandangan hidup suku Jawa, Sunda, Batak, Flores, Madura, dan lain-lain

sebagainya. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka
untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia

yang terdiri dari suku bangsa tersebut, meyakini adanya kehidupan di dunia dan

hari akhir. Berdasarkan hal tersebut kita menemukan persamaan pandangan hidup

di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua

dunia kehidupan.

       Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia, walaupun

mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda. Bangsa Indonesia yang terikat

oleh keyakinan Kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai

norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan

hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita

berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila

memeberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan

yang   ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana

tertuang dalam kelima Sila Pancasila.

       Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa

Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Setiap bangsa memiliki kepedulian

kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya

pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila yang

dilaksanakan dalam pendidikan formal (sekolah).

Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.

Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai

kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut.

Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa
moral bangsa telah menjadi moral negara (Dipoyudo: 1984). Hal ini berarti bahwa

moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya,

serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan.

        Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak

adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propoganda praktik penyelenggaraan

pemerintahan. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang

melanda Indonesia dewasa ini. Masyarakat terbius akan kenikmatan hedonisme

yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, di mana, dan

untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka melupakan bangsanya

sendiri yang dibangun dengan semangat juang yang gigih dan tanpa memandang

perbedaan.

        Dalam perkembangan masyarakat yang secara kultur, masyarakat lebih

cenderung menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan dan penggunakan

setiap kegiatan yang mereka lakukan. Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya

adalah untuk menciptakan masyarakat “kerakyatan”, artinya masyarakat Indonesia

sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang

sama.

        Dalam    menggunakan      hak-haknya     selalu   memperhatikan    dan

mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena mempunyai

kedudukan, hak serta kewajiban harus seimbang dan tidak memihak ataupun

memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam pokok-pokok kerakyatan,

masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hidup bersama dalam

lingkungan yang saling membaur dan bisa membentuk sebuah kepercayaan (trust)
sebagai modal untuk membangun bangsa yang berjiwa besar dan bermoral sesuai

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

       Pancasila disebut sebagai identitas bangsa dimana Pancasila mampu

memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat.

Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang

bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu

tertentu. Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri.

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta

merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertandingi.

       Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan,

hal tersebut terbukti dengan adanya tempat peribadatan yang dianggap suci, kitap

suci dari berbagai ajaran agamanya, upacara keagamaan, pendidikan keagamaan,

dan lain-lain merupakan salah satu wujud nilai luhur dari Pancasila khususnya sila

ke-1. Bangsa Indonesia yang dikenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut

terhadap sesama mampu memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan Pancasila,

hal ini terbukti dengan adanya pondok-pondok atau padepokan yang dibangun

mencerminkan kebersamaan dan sifat manusia yang beradab.

       Pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-

nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan

itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata

kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat

serta alam sekitarnya. Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan

bermasyarakat, secara mendasar (grounded, dogmatc) dimensi kultur seyogyanya
mendahului dua dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan

seperangkat nilai (value system). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar

perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum

(law making) sebagai rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan

masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur

yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan (Solly Lubis: 2003).

        Masyarakat Indonesia sekarang ini tidak hanya mendambakan adanya

penegakan peraturan hukum, akan tetapi masalah yang muncuk ke permukaan

adalah apakah masih ada keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Hukum

berdiri diatas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan pondasi

norma     masyarakat     dalam     kehidupan     berbangsa     dan    bernegara.

Pada masa Orde Baru menginginkan pemerintahan yang ditandai dengan

keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

        Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan secara

indoktrinatif dan birokratis. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap

ke dalam kehidupan masyakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam

masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai

kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga

Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bagi rakyat hanyalah

omong kosong yang tidak mempunyai makna apapun.

        Lebih-lebih pendidikan Pancasila dan UUD 45 yang dilakukan melalui

metode indoktrinasi dan unilateral, yang tidak memungkinkan terjadinya

perbedaan pendapat, semakin mempertumpul pemahaman masyarakat terhadap
nilai-nilai Pancasila. Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi

generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah

dikemas dalam pendidikan yang disebut penataran P4 atau PMP ( Pendidikan

Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani

generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut.

         Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak

disertai dengan keteladanan yang benar. Mereka yang setiap hari berpidato dengan

selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam

kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka

katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para

pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena

masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat)

tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin.

         Selain itu Pancasila digunakan sebagai asas tunggal bago organisasi

masyarakat     maupun    organisasi   politik   (Djohermansyah   Djohan:   2007).

Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah

pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir

1998-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi

bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana belajar lagi dari

sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar

diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Djohermansyah Djohan:

2007).

         Berakhirnya kekuasaan Orde Baru menandai adanya Pemerintahan

Reformasi yang diharapkan mampu memberikan koreksi dan perubahan terhadap
penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik

bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan pada masa Orde Baru. Namun

dalam praktik pada masa reformasi yang terjadi adalah tindakan korupsi, kolusi,

dan nepotisme (KKN) dan fundamentalism. Hal inilah yang menandai bahwa pada

masa itulah masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas bangsa.



C. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

   1. Apakah Dasar Negara Republik Indonesia?

        Pancasila yang dikemukakan dalan sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni

1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar dari Negara Indonesia

Merdeka. Adapun dasar itu haruslah merupakan suatu falsafah                  yang

menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia yang

merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai

perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi,

sosial dan kebudayaan.

       Landasan atau atau dasar itu haruslah kuat dan kokoh agar gedung yang

berdiri di atasnya akan tetap tegak sentosa untuk selama-lamanya. Landasan itu

harus pula tahan uji terhadap serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar.

Sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) telah menerima secara

bulat pancasila itu sebagai dasar Negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan

sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus Pancasila tercantum secara resmi

dalam pembukaan UUD RI. UUD yang menjadi sumber ketatanegaraan harus

mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi

seluruh bangsa dan Negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.
       Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan

menyalurkan     persoalan-persoalan     yang     timbul    berhubung      dengan

penyelenggaraan negara dan perkembangan negara harus didasarkan atas dan

berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu

disebut peraturan-peraturan organik, yang menjadi pelaksana dari UUD. Oleh

karena pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi

peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar Negara sebagaimana

tercantum jelas dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua

peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh

Negara dan pemerintah RI haruslah pula sejiwa denga pancasila. Isi dan tujuan

dari peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa

pancasila.

   2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

       Keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan

Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indeonesia yang diproklamasikan

pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut ialah UUD 1945.

Dalam pembukaan UDD tersebut kita temukan dasar Negara “Pancasila”. Oleh

karena itu, secara yuridis pancasila sah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Akibat hukum dari disahkanya pancasila sebagai dasar Negara, maka seluruh

kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila.

Landasan hukum Pancasila sebagai dasar Negara dapat memebri akibat hukum

dan filosofis; yakni kehidupan bernegara bangsa ini haruslah berpedoman pada

pancasila.
D. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

   1. Pengertian Ideologi

       Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea

yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang

berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan

dan buah pikiran atau science des ideas (AL-Marsudi, 2001:57).

       Menurut Puspowardoyo (1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat

dirumuskan sebagai komplek pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi

landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi

seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan

pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar

dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

       Menurut pendapat Harol H. Titus. Definisi dari ideologi adalah:Aterm

used for any group of ideas concerning various political and aconomic issues and

social philosophies often applied to a systematic scheme of ideas held by groups

or classes, artinya suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita

mengenai bebagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering

dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang

dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

       Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi

filsafat dapat kita simpulkan, maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia

Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggap

sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu.

Hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu
kemuduian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung

suatu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas,

pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu

negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila.

       Kemudian isi rumusan filsafat yang dinami Pancasila itu kemudian diberi

status atau kedudukan yang tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi

persyaratan sebagai suatu sistem filsafat. Termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea ke empat maka filsafat Pancasila itu berfungsi sebagai

Dasar Negara Republik Indonesia yang diterima dan didukung oleh seluruh

bangsa atau warga Negara Indonesia. Demikian isi rumusan sila-sila dari

Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar

hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan

masyarakat Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah.

       Pancasila sebagai dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya

setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang

melangggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni

hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai

dasar Negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila

sebagai weltanschuung yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak

disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap

manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk

mewujudkan dalam hidup dan kehidupanya, sepanjang tidak melanggar peraturan

perundang-undangan yang barlaku di Indonesia.
       Jadi, jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila

sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa.

Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup

dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat

mengikat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya

sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan ideal bangsa Indonesia dan

Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau

ideologi Negara. Artinya pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh

Negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik

atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu.

       Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang meruapakn cita-cita

bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan

kenyataan   dalam    penyelenggaraan    hidup    kenegaraan    kebangsaan    dan

kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan

kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia

untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali.

       Agama merupakan pondasi hidup setiap manusia, tanpa adanya agama

manusia tidak bisa berpikir secara naluri dan tidak bisa membedakan mana yang

benar dan mana yang salah. Indonesia merupakan negara yang meyakini

keberadaan agama sebagai hal tersebut, ada 6 keyakinan yang terdapat di

Indonesia dan masing-masing keyakinan mempunyai dasar ataupun pedoman

sesuai dengan keyakinannya.

       Pancasila khususnya Sila ke-1 menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”,

sudah jelas dan tidak diragukan lagi, setiap manusia pasti mempunyai Tuhan dan
percaya bahwa Tuhan itu ada. Keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat

yang berbeda kepercayaan merupakan wujud nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila   dalam   bentuk   keharmonisan,    kebersamaan,    ketentraman,   dan

sebagainya. Perbedaan keyakinan yang terdapat di dalam masyarakat itu

merupakan multikulturalisme bangsa Indonesia. Namun, tidak jarang hal tersebut

justru mendorong berbagai keributan/kerusuhan.

       Substansi kerusuhan tersebut sangat sempit dan kecil, tapi bisa juga

menjadi kerusuhan berskala besar dan sulit untuk menemukan jalan tengahnya,

dan bahkan bisa membawa nama masing-masing kelompok tersebut dalam ranah

konflik yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Krisis agama yang bersifat kerusuhan tersebut tidak hanya terdapat pada

masyarakat yang berbeda keyakinan, bahkan tak jarang dari mereka yang

mempunyaikeyakinan dan tujuan yang sama justru malah mengalami konflik

internal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya jiwa nasionalisme bangsa, yaitu jiwa

yang mengikat kita pada satu rasa dan satu tujuan. Modal sosial terbentuk karena

trust (kepercayaan) masyarakat terhadap apa yang mereka dengar dan lihat.

       Pancasila berperan penting dalam segala hal, begitu pula dalam

keagamaan. Fundamentalisme seperti yang telah dikemukakan oleh Karen

Armstrong, merupakan salah satu fenomena yang sangat mengejutkan pada abad

ke-20. Begitu mengerikan ekspresi dari fundamentalisme ini, peristiwa paling

menghebohkan dunia yang terjadi pada Semtember 2001 silam yaitu

penghancuran gedung World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat,

kejadian tersebut dihubungkan dengan fundamentalisme. Sementara di Indonesia

terjadi peristiwa bom bunuh diri di berbagai tempat seperti Bom Bali I, Bom Bali
II, Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan lain sebagainya. Motif dari

peristiwa itu tidak jauh dari fundamentalisme agama yaitu menghalalkan segala

cara demi mencapai tujuan dengan dilandasi fanatisme agama yang berlebihan.

       Fenomena yang disebut sebagai fundamentalisme agama tersebut memang

tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita.

Kegagalan pemerintah mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi

selalu membuat masyarakat tergoda untuk melakukan kekerasan dalam

menyalurkan aspirasinya. Di samping itu, ketidaktegasan aparat juga turut

memberi andil bagi kelangsungan hidup organisasi yang identik dengan kekerasan

dalam mengemukakan pendapatnya.

       Sehingga dapat dikatakan bahwa selama tidak ada perubahan dari kondisi

sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dan selama aparat tidak tegas dalam

menindak kejadian-kejadian seperti itu, hal-hal itu tetap akan terus berlangsung.

Perang Salib (1069-1291) merupakan perang antar umat Kristen Eropa dengan

umat Islam yang memperebutkan Yerussalem/Palestina. Perang Salib berlangsung

hinggga tujuh kali (Perang Salib VII tahun 1270-1291) status Yerusalem/Palestina

tidak berubah, yaitu tetap dikuasai umat Islam. Bahkan kedudukan Barat/Kristen

di Syira dan Palestina hilang. Keuntungan dari peperangan itu, Barat menjadi

mengenal dan memanfaatkan kebudayaan umat Islam yang sudah lebih tinggi

daripada yang mereka miliki saati itu. Selain itu, hubungan dagang Asia-Eropa

menjadi lebuh hidup dan berkembang.
E. Pancasila Sebagai Sumber Moral bangsa

   1. Moral Negara

       Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara mengamanatkan bahwa moral

Pancasila juga sebagai moral Negara, artinya Negara tunduk pada moral, Negara

wajib mengamalkan moral Pancasila. Seluruh tindakan kebijakan Negara harus

sesuai dengan Pancasila. Seluruh perundang-undangan harus mengacu pada

pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam pembuatan policy.

Sebagai moral Negara, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban moral bagi

Negara Indonesia, yaitu antara lain:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tipa penduduk untuk memeluk dan

   beribadat sesuai dengan iman dan agama masing-masing. Negara harus

   memberantas praktek-pratek keagamaan yang tidak baik dan menggangggu

   kerukunan hidup bermasyrakat. Negara wajib memberi peluang kepada tiap-

   tiap agama untuk berdakwah, mendirikan tempat ibadah, ekonomi dan budaya.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

   Negara memperlakukan setiap orang sebagai manusia, menjamin dan

   menegakakan hak-hak dan kewajiban asasi; Negara menjamin semua warga

   Negara secara adil dengan membuat undng-undang dengan tepat dan

   melaksanakanya dengan baik, Negara harus ikut bekerja sama dengan bangsa

   dan Negara lain demi membangun dunia ke arah yang lebih baik.

3. Sila Persatuan Indonesia.

   Negara harus tetap menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal Ika. Menolak

   paham primodialisme, memperjuangkan kepentingan nasional. Bangga
   sebagai bangsa Indonesia, menentang chauvinisme, kolonialisme, sebaliknya

   menjalin hubungan baik antar bangsa.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin OLeh Hikmat Kebijaksanaanm Dalam

   Permusyawaratan/Perwakilan.

   Mengakui    dan    menjunjung      tinggi    kedaulatan    rakyat,   meningkatkan

   partisipasinya    dalam   proses     pembangunan,         mendengarkan       dan

   memeperjuangkan aspirasi        rakyat.     Menghormati     perbedaan pendapat,

   menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.



F. Penjabaran Nilai-Nilai Dari Pancasila.

   1. Pengertian Nilai

       Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan

membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nila yang terkandung dalam

Pancasila. Menilai berarti menimbang yaitu kegiatan manusia menghubungkan

sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai

dapat mengatakan “berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik ataua

tidak baik, religius atau tidak religius dan lain sebagainya. Sesuatu dikatakan

mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga (nilai kebenaran), indah

(nilai estetis), baik (nilai moral dan etis), religius (nilai agama). Notonegoro

berpendapat membagi nilai menjadi 3 bagian yaitu:

   a. Nilai meteril yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsure manusia.

   b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat

       mengadakan kegiatan dan aktifitas.

   c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia
       Nilai kerohanian dinagi lagi menjadi 4 macam yaitu:

   a. Nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada akal manusia.

   b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia.

   c. Nilai    kebaikan     ataua   nilai    moral,    yang   berumber   pada   unsur

       kehendak/kemauan manusia.

   d. Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggi dan

       mutlak.

   2. Nilai-Nilai Pada Pancasila

       a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

       Dengan adanya dasar Ketuhana maka Indonesia mengakui dan percaya

pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia

dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini

menjamin      kemerdekaan     tiap-tiap     penduduk    Indonesia   untuk   memeluk

agamanya/kepercayaanya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal

ini berarti bahwa, Negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan

lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama,

menghendaki semua itu hidup tentram, rukun dan saling menghormati. Dengan

demikian semua agama diakui di Negara Republik Indinesia, dapat bergerak dan

berkembang secara leluasa.

       Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan

kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya

bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai

dengan agama dan kepercayaanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab. Pancasila dan UUD 1945 menjamin menjamin
kemerdekaan tiap-tipa penduduk untuk memeluk agamanya msing-masing dan

beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu. Kebebasan beragama adalah

salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena

kebebasan beragama itu lansung bersumber pada martabat manusia sebagai

makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau

pemberian sesutau golongan.

      Sila pertama pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini

mengandung dua pengertian pokok yaitu pengertian tentang Ketuhanan dan

tentang Yang Maha Esa.

1. Ketuhanan

   Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yakni Allah, zat Yang Maha Esa, pencipta

   segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu Tuhan

   sering disebut juga “sebab yang pertama” yang tidak disebabkan lagi. Alam

   beserta kekayaanya seperti sumber-sumber minyak bumi, batubara, air dan

   lain-lainya   merupakan    ciptaanya.   Demikian   dengan   makhluk   hidup

   merupakan cipataan Tuhan juga.

2. Yang Maha Esa

   Yang maha Esa berarti yang maha satu atau maha tunggal dan tidak ada yang

   mempersekutukan-Nya. Dia esa dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa

   dalam perbuatan-Nya. Oleh kaena adanya kekhususanya itu, maka tidak ada

   yang menyamainya dan Dia maha sempurna. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

   mengandung pengertian bahwa kita bangsa Indonesia percaya dan takwa

   kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya, baik

   benda mati maupun makhluk hidup.Keparcayaan dan ketakwaan terhadap
   Tuhan Yang Maha Esa itu besifat aktif. Artinya kita harus selalu berusaha

   menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya menurut

   ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing.

       b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

       Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi

kehidupan sesuatu bangsa dalam Negara yang merdeka dalam hubunganya dengan

bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan                  tidak

mengadakan    perbedaan      antara    sesama   manusia.   Pandangan      demikian

menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas Negara atau

bangsa sendiri, melainkan Negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan

dunia atas dasar persamaan derajat. Manusia mempunyai hak-hak yang sama, oleh

karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain,

atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain.

       Berhubung dengan hal itu maka dasar itu tidak membenarkan adanya

penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri

kemanusiaan    serta   hak    setiap   bangsa    menentukan    nasibnya    sendiri.

Sesungguhnhya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas

dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia

yang berkuasa     tidaklah   diperkenankan      memaksakan    kehendaknya    yang

bertentangan dengan hak seseorang. Sial Kemanusiaan Yang Adil Dan beradab

mengandung beberapa pengertian pokok diantaranya:

1. Kemanusiaan

   Kemanusiaan berasal dari kata amnesia, uang merupakan makhluk ciptaan

   tuhan Yang Maha Esa. Oleh Tuhan manusia di karunia jasmani dan rohani,
   yang keduanya merupakan satu kesatuan serasi, yang sering disebut pribadi

   manusia.

2. Adil

   Adil mengandung arti obyektif atau sesuai dengan adanya, misalnya kita

   memberikan sesuatu kepada orang lain, karena memang sesuatu itu

   merupakan haknya. Jadi, kita tidak subyektif, tidak berat sebelah, tidak pilih

   kasih.

3. Beradab

   Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas berearti budaya. Dengan

   demikian beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia

   yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Niali-niali

   budaya tidak lain ialah hal-hal yang luhur, yang dijunjung tinggi oleh manusia,

   yang karena luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran, atau tuntunan untuk

   diikuti. Kalau sesuai berarti baik, kalau tidak sesuai berarti tidak baik.

   Kebudayaan meruapakan hasil yang luhur dari manusia selama berabad-abad.

   Oleh karena itu wujudnya sering disebut peradaban manusia. Misalnya

   kesenian, candi, samapi kebiasaan-kebiasaan hidup merupakan wujud dari

   kebudayaan. Demikian pula yang mendasari sikap yang luhur dan terpuji,

   seperti sikap berani karena benar, berani berkorban untuk Negara, itu semua

   juga wujud dari kebudayaan atau peradaban.

      c. Sila Persatuan Indonesia

      Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa bangsa

Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga,

tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang
bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang

erat antara golongan dan suku bangsa. Kebangsaan meliputi seluruh golongan dan

daerah di Indonesia serta unsur-unsur kebudayaan dan tata hidupnya.Dasar

kebangsaan ini adalah penting sekali dan harus dibina tanpa melupakan bahwa di

dunia ada bangsa lain yang terdiri atas sesama manusia dan seluruhnya

membentuk satu keluarga umat manusia.

       Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit, yang hanya

mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Paham kebangsaan

kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia, yang

menghendaki bangsa-bangsa itu saling hormat-menghormati dan harga-

menghargai. Paham kebebasan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah :

a. Ke dalam, menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membedakan

   suku atau golongan.

b. Ke luar; tidak mengagungkan bangsa sendiri, namun dengan berdiri tegak atas

   dasar kebangsaan sendiri juga menuju kea rah hidup berdampingan secara

   damai, berdasar atas persamaan derajat antar bangsa serta berdaya upaya

   untuk melaksanakan terciptanya perdamaian dunia yang kekal; dan abadi,

   serta membina kerja sama untuk kesejahteraan umat manusia. Sila Persatuan

   Indonesia mengandung beberapa pengertian di antaranya:

1. Persatuan

   Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah, persatuan

   mengandung pengertian disatukanya berbagai macam corak yang beraneka

   ragam menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka
   ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu hal yang serasi, utuh dan tidak

   saling bertentangan antar yang satu dengan yang lain.

2. Indonesia

   Yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan

   bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

   Permusyawaratan/Perwakilan

       Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukan bahwa Negara

Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa

kekuasaan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur Negara dan rakyat terletak di

tangan seluruh rakyat. Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan adalah

di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

Perwakilan”. Kerakyatan yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah

sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 adlah demokrasi yang tercantum dalam pancasila sebagai

sila ke empat dan dinamakan demokrasi pancasila. Asas demokrasi di Indonesia

ialah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial

dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha

sejauh mungkin menmpuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

       Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurnianya adalah suatu

tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksaan dalam permusywaratan/ perwakilan untuk merumuskan dan

atau memutuskan sesuatu hal berdasrkan kehendak rakyat, dengan jalan
mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran (rasio)

yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan da kesatuan

bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pemebentukan

pemerintah Negara termaksud dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945,

pengaruh-pengaruh waktu. Oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan

penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan

pendapat yang diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung

jawab.

         Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di

antar semua pihak. Apabila hal tersebut tidak dpat segera terlaksana, maka

pemimpin rapat dapat mengusahakan/berdaya upaya agar rapat dapat berhasil

mencapai mufakat. Keputusan berdasrakan mufakat adalah sah apabila diambil

dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari separuh anggota yang hadir Sila

Kerakyatan     Yang     Dipimpin   Oleh    Hikmat    Kebijaksanaan    Dalam

Permusyawaratn/Perwakilan mengandung beberapa pengertian diantaranya :

1. Kerakyatan Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok

   manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu

   prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

   Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat,

   berkuasa. Hal ini disebut juga demokrasi yang berarti rakyat yang

   memerintah.

2. Hikmat Kebijaksanaan

   Hikmat Kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan

   pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesataun
   bangsa. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung

   jawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani yang murni.

   Dengan demikian hasil perbuatan atau kebijaksanaan akan baik dan benar

   karena dihadapi denga mempergunakan seluruh daya manusia yang tinggi.

3. Permusyawaratan

   Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk

   merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat

   sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan dari kebenaran

   ini memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional ketimbang

   kepentingan daerah, golongan dan pribadi. Hal ini memerlukan pula iktikad

   yang baik dan ikhlas, dilandasi oleh pikiran yang sehat serta ditopang oleh

   kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan Negara mengalahkan kepentingan

   yang lain.

4. Perwakilan

   Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat

   mengambil bagian dalam urusan Negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah

   badan-badan perwakilan, baik di pusat seperti MPR dan DPR maupun di

   daerah yang berwujud DPRD. Keanggotaan badan-badan perwakilan itu

   ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas dan

   rahasia.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

       Dalam pidato 1 Juni 19945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah

prinsip tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial

adalah sifat masyarakat adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak
ada     penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia,

cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat

Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidan hukum, politik, ekonomi,

sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar

1945 pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur Sila

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian

diantaranya:

1. Keadilan Sosial

      Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala

      bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu

      tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang

      miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakayta biasa pula.

2. Seluruh Rakyat Indonesia

      Seluruh rakyat Indonesia. berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat

      Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia

      maupun warga Negara Indonesia yang berada di Negara lain.



G. Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila

         Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilanya menyatakan bahwa

pendidikan nasional yang beakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkn

untuk “meningkatkan kecerdasan bangsa, harkat dan martabat bangsa,

mewujudkan manusia serta masyrakat Indonesia yang beriman serta bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri,sehingga mampu membangun dirinya
dan masyarakat sekeklilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan

nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

       Selanjutnya dinyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan untuk

meningkatkan kualitas manusia indonesia, yaitu manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, berkepribadian,

mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja,

profesioan, bertanggunggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta

tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran

pada sejarah bangsa, serta sikap mengahrgai jasa para pahlawan, dan berorientasi

ke masa depan. Dari uraian di atas mangandung amanat agar pendidikan nasioanal

harus mampu meningkatkan, memperluas dan memantapkan penghayatan dan

pengamalan nilai-nilai pancasila sehingga menjadi budaya perilaku kehidupan

sehari-hari di semua bidang kehidupan.



H. Arah Pendidikan Pancasila

       Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai. Oleh sebab itu arah

pendidikan Pancasila ditekankan pada pendidkan moral yang diharapkan dapat

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari berupa perilaku yang dilandasi oleh

nilai-nilai Pancasila. Artinya nilai-nila Pancasila dijadikan landasan moral dalam

setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat dan juga bangsa bahkan Negara.
I. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa

   dan Bernegara.

   1. Pola Pelaksanaan Pancasila

       Untuk melaksanakan Pancasila perlu usaha yang dilakukan secara

berencana dan terarah berdasarkan suatu pola. Tujuannya adalah agar Pancasila

sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga Negara, baik dalam

kehidupan orang seorang maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan

pola itu diharapkan lebih terarah usaha-usaha:

1. Pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan pancasila

2. Pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat pancasila.

       Kedua hal tersebut di atas, tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain,

melainkan saling mempengaruhi dan saling mendukung. Masalah pembinaan

insan Pancasila lebih banyak menyangkut bidang pendidikan. Lewat kegiatan

pendidikan diharapkan peserta didik menyerap nila-nilai moral Pancasila.

Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan

alamiah tidak saja lewat pengalaman secara pribadi. Nilai-nilai moral Pancasila

tidak untuk sekadar dipahami melainkan untuk dihayati, oleh karena itu

penyerapan nilai-nilai- moral Pancasila bukan lewat proses indoktrinasi.

       Sasaran    pelaksanaan   Pancasila   adalah   perorangan,   keluarga    dan

masyarakat, baik di lingkunga tempat tinggal masing-masing maupun di

lingkungan tempat kerja. Langkah pertama adalah dengan perantaraan pegawai

Republik Indonesia, karena mereka adalah abdi Negara dan abdi masyarakat yang

pertama-tama     harus   menghayati   dan   mengamalkan      Pancasila.    Langkah

selanjutnya ialah menyebarluaskanya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan
menggunakan berbagai jalur dan penciptaan suasana yang menunjang. Adapun

jalur yang digunakan adalah:

   a. Jalur pendidkan.

       Dalam melaksakan Pancasila, maka peranan pendidikan sangat penting,

       baik pendidikan di sekolah (formal) maupun pendidikan di luar sekolah

       (non formal) yang terletak did lam keluarga, dan lingkungan masyarakat.

   b. Jalur media massa.

       Walaupaun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur medua massa dapat

       pula digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas,

       namun peranan media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu

       mendapat penonjolanya sebagai jalur tersendiri. Dalam hubunganya

       dengan ini, ditekankan pula pentingnya media tradisional seperti

       pewayangan serta bentuk-bnetuk seni rakyat lainya, di samping media

       modern seperti pers, radio dan televisi. Dalam menggunakan komunikasi

       modern ini perlu dijaga agar terhindar dari siaran yang tidak

       menguntungkan bagi pelaksanaan pancasila.

   c. Jalur organisai sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan

       perangkat sosial.

       Sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menegakan

       kehidupan konstitusional, maka kiranya semua anggota maupun kader-

       kader politik, serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya

       masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga kebudayaan, dan dunia usaha,

       hendaklah berusaha sekuat tenaga ikut serta dalam melaksanakna

       Pancasila, sehingga Pancasila itu lestari di Republik indionesia.
J. Pendidikan Pancasila Di Sekolah Dasar

       Sebagaimana kita mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar Negara,

sebagai ideologi Negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa adalah sumber dari

pada ajaran-ajaran moral karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Oleh

karena Pancasila sarat dengan nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran moral, sudah

sepantasnya pancasila dijadikan mata pelajaran di sekolah-sekolah baik di SD,

SMP, dan SMA dan bahkan sampai Perguruan Tinggi.

       Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung

pengembangan karakter manusia. Pendidikan Pancasila di sekolah dasar sangat

penting artinya, karena merupakan proses awal pembentukan karakter bagi

manusia di mana akan berlanjut samapai manusia itu menemui ajalnya. Para

peserta didik di Sekolah Dasar akan memiliki perilaku dan tingkah laku yang

terpuji, jika di dalam dirinya tertanam nilai-nilai luhur dan ajaran-ajaran moral

yang kesemuanya itu ada dalam Pancasila Peserta didik di Sekolah Dasar

merupakan calon generasi penerus sekaligus alon pemimpin masa depan bangsa

Indonesia.

       Oleh karena itu materi tentang Pancasila sudah menjadi sebuah kewajiban

untuk diajarkan di Sekolah Dasar sebagai awal pemebentukna karakter.Selain

sebagai pemebntukan karakter manusia juga merupakan upaya untuk melestarikan

nila-nilai Pancasila. Sudah menjadi kenyataan bahwa ketika anak-anak selesai dari

Sekolah Dasar, tidak semua dari mereka melanjutkan studinya ke jenjang yang

lebih tinggi, tetapi ada yang di rumah saja, dan secara tidak sengaja langsung

bergabung dengan anggota masyarakat sekitarnya, sehingga konsekunsinya saling

berinteraksi antar sesama.
       Bagi si Anak tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan

anggota masyarakat lainya, demikina pun masyarakat tidak akan mengalami

kesulitan dalam menerima si Anak, jika di dalam diri si Anak sudah tertanam

nilai-nilai luhur pancasila yang merupakan penjelmaan dari karakter bangsa

Indonesia. Sebaliknya, tidak dapat diperkirakan apa yang akan terjadi ketika si

Anak bergabung dengan masyarakat yang di dalam dirinya tidak dibekali ajaran-

ajaran moral pancasila. Melihat kenyataan ini pelajaran pancasila memilik

peranan penting di dunia pendidikan terutama di Sekolah Dasar karena awal dari

proses pembentukan karakter manusia. Kadang kala nilai-nilai luhur yang ada

dalam Pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia tidak

dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, tetaipi diabaikan sehingga akibat dari

itu nilai-nila luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang.

       Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai Pancasila itu perlu

diusahakan secara nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-

nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara

Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga

kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan

nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya. Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi

kelestarian nilai-nilai luhur Pancasila, perlu ditanamkan dan atau perlu ada

pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan

pancasila di sekolah dasar.
K. Pancasila Diera Globalisasi

       Globalisasi sebagai suatu proses pada hakikatnaya telah berlangsung jauh

sebelum abad ke-20 sekarang, yaitu secara bertahap, berawal “embrionial” di abad

15 ditandai dengan munculnyanegara-negara kebangsaan, munculnya gagasan

kebebasan individu yang dipacu jiwa renaissance dan aufklarung.Menghadapi

arus globalisasi yang semakin pesat, keurgensian Pancasila sebagai dasar negara

semakin dibutuhkan. Pancasila dengan sifat keterbukaanya melalui tafsir-tafsir

baru kita jadikan pengawal dan pemandu kita dalam menghadapi situasi yang

serba tidak pasti. Pancasila mengandung komitmen-komitmen transeden yang

memiliki “mitosnya” tersendiri yaitu semua yang “mitis kharismatis” dan

“irasional” yang akan tertangkap arti bagi mereka yang sudah terbiasa berfikir

secara teknis-positivistik dan pragmatis semata. Kini terjadi krisis politik dan

ekonomi karena pembangunan menghadapi jalan buntu. Krisis moral budaya juga

timbul sebagai implikasi adanya krisis ekonomi.

       Masyarakat telah kehilangan orientasi nilai dan arena kehidupan menjadi

hambar, kejam, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual.

Pancasila malah diplesetkan menjadi suatu satire, ejekan dan sindiran dalam

kehidupan yang penuh paradoks. Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai

luhurnya menjadi suatu kesatuan integral-integratif dengan Pancasila sebagai

dasar negara. Jika itu diletakkan kembali, maka kita akan menemukan landasan

berpijak yang sama, menyelamatkan persatuan dan kesatuan nasional yang kini

sedang mengalami disintegrasi. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara

mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan utuh dengan pembukaan,

di-eksplorasi-kan dimensi-dimensi yang melekat padanyaRevitalisasi
Pancasila Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan moral,

sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arah dalam upaya

mengatasi krisis dan disintegrasi. Moralitas juga memerlukan hukum karena

keduanya terdapat korelasi. Moralitas yang tidak didukung oleh hukum kondusif

akan terjadi penyimpangan, sebaliknya, ketentuan hukum disusun tanpa alasan

moral akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur

Pancasila. Dalam upaya merevitalisasi Pancasila sebagai dasar negara maka

disiapkan lahirnya generasi sadar dan terdidik.

       Sadar dalam arti generasi yang hati nuraninya selalu merasa terpanggil

untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, terdidik dalam arti

generasi yang mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan

demikian akan dimunculkan generasi yang mempunyai ide-ide segar dalam

mengembangkan Pancasila.

       Era globalisasi yang sedang melanda masyarakat dunia, cenderung

melebur semua identitas menjadi satu, yaitu tatanan dunia baru. Masyarakat

Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jatidirinya. Bangsa Indonesia pun

dihadapkan pada problem krisis identitas, atau upaya pengaburan (eliminasi)

identitas. Hal ini didukung dengan fakta sering dijumpai masyarakat Indonesia

yang dari segi perilaku sama sekali tidak menampakkan identitas mereka sebagai

masyarakat Indonesia. Padahal bangsa ini mempunyai identitas yang jelas, yang

berbeda dengan kapitalis dan fundamentalis, yaitu Pancasila. Krisis identitas yang

mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan

dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan.
       “Bangsa Indonesia krisis identitas. Pluralisme yang menjadi alasan

berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terancam,” ucap Gus

Dur, selanjutnya beliau menjelaskan sejarah Indonesia sejak abad ke-18 telah

menunjukkan kultur bangsa dan semangat yang berkobar, antara lain adanya

konflik yang berbau SARA dan lain sebagainya. Meskipun demikian bangsa

Indonesia pada tataran selanjutnya masih banyak terjadi konflik yang berbau

SARA, seperti konflik yang terjadi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan

Ahmadiyah.

       Konflik tersebut menjadi konflik yang struktural, artinya konflik tersebut

berlanjut dan dengan adanya tindakan nyata dari kedua belah pihak untuk saling

memenangkan argumen mereka. Menurut MUI, pemerintah kurang tegas dalam

menangani masalah tersebut sehingga menimbulkan masalah baru yang bersifat

struktural dan berkelanjutan.

       Faktor yang mendorong krisis identitas dalam mewujudkan kehidupan

berbangsa dan bernegara terdiri dari dua faktor yang mendasar, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi karena

adanya kegiatan-kegiatan didalam sub sistem tersebut, yaitu ketika masa Orde

Baru Pancasila dijadikan sebagai supported regime dan pada masa sekarang

menjadi favourable dalam kekuasaan.

       Selain itu lengsernya kekuasaan Soeharto yang menandakan jatuhnya Orde

Baru sebagai bentuk kekuasaan yang otoritarian. Sedangkan faktor eksternal

merupakan faktor pendorong krisis identitas dari luar substansi, salah satunya

yaitu setelah kehancuran Perang Dingin (1947-1991) antara Uni Soviet dengan

Amerika Serikat sehingga memperkuat pertahanan keamanan di Amerika Serikat,
sehingga Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Namun pengakuat sebagai

polisi dunia pada negara Amerika Serikat tidak bisa dilakukan, hal tersebut

dikarenakan jika Amerika Serikat menjadi polisi dunia maka Amerika Serikat

berhak dan berkewajiban untuk melindungi semua negara di dunia ini. Adanya

faktor-faktor tersebut Indonesia tidak lepas dari dampaknya yaitu adanya krisis

identitas bangsa, dimana paham-paham yang muncul ditengah-tengah kehidupan

masyarakat Indonesia. Ketika itu, banyak paham yang masuk seperti globalisasi

dan fundamentalis.
                                  BAB III

                                 PENUTUP

A. Kesimpulan

       Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia, ideologi Negara

Indonesia, sekaligus menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan

sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia

Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam

kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh karena itu

pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap

penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman

Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik

dipusat maupun di daerah.

       Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian

bahwa negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa

negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh

perundang-undangan. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan,

dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan

mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia

(kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak

sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya

lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu

kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa

(keadilan sosial).”
       Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar memiliki peranan yang sangat

penting, karena meruapakan proses awal dari pembentukan karakter manusia

Indonesia, dan akan berlanjut sampai manusia itu menemui ajalnya. Sekolah

Dasar merupakan wadah yang pas untuk diajarkan pelajaran Pancasila sebagai

langkah awal dalam rangka pembentukan karakter selanjutnya. Di dalam

Pancasila terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang kesemuanya itu

meruapakan peljelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia.

       Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu

diusahakan secara nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-

nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara

Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan lembaga

kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan

nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya. Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi

kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu ditanamkan dan atau perlu ada

pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya lewat pendidikan

pancasila di sekolah dasar.



B. Saran-Saran

       Dari uraian-uraian di atas penulis dapat menyarankan:

   1. Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai ideologi Negara, serta pandangan

       hidup bangsa, memiliki nilai-nilai luhur yang merupakan penjelmaan dari

       seluruh jiwa manusia Indonesia. Maka dari itu kita harus menjungjung

       tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus

       hati dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Bagi para guru di Sekolah Dasar, agar senantiasa pelajaran Pancasila

   selalu diajarkan di sekolahnya, demi kebaikan peserta didiknya dan juga

   demi kelestarian nilai-nila luhur Pancasila itu.

3. Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur, agar diamalkan oleh setiap

   warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan

   dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah demi

   kelestarianya.
                             DAFTAR PUSTAKA


Bagus, Lorens (1996) Kamus Filsafat. Jakarta: PT Gramedia.

Bisri, Ilham. (2008) Sistem Hukum Prudensia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Budiyanto. (2004) Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X. Jakarta: Erlangga.

Dhont, Frank (2010) Pancasila's Contemporary Appeal: Re-legitimizing
      Indonesia's Founding Ethos. Yogyakarta: Sanata Dharma University
      Press.

Douglas, Stephen. (1974) Student Activism in Indonesia. Boston: The Litle,
      Brown and Company.

Fukuyama, Francis (1995) Trust, The Social Virtues and The Creation of
      Prosperity. New York: Free Press.

Ir. Soekarno (2006) Filsafat Pancasila menurut Bung Karno (Penyunting:
       Floriberta Aning). Yogyakarta: Media Pressindo.

Kansil C.S.T (2003) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta:
       pradnya paramita

Pangeran Alhaj S.T.S dan Surya Partia Usman (1995) Materi Pokok Pendekatan
       Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.

Setiady Elly M (1994) Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: Gramedia
       Pustaka Utama.


Srijanto Djarot, Waspodo Eling,dkk.(1994) Tata Negara Sekolah Menengah
       Umum. Surakarta: Pabelan.


S, Ubed Abdilah (2002) Politik Identitas Etnis. Magelang: Indonesiatera.

Soegito, A. T, dkk (2009) Pendidikan Pancasila. Semarang: Pusat Pengembangan
       MKU-MKDK Unnes.

Suwarno, P. J. (1993) Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta:
      Kanisius.

Tanpa Nama.Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
      Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987.

UU Nomor 32 Tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasioanal
                            KATA PENGANTAR




       Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT.

Karena dengan kudrah dan iradahnyalah makalah ini dapat diselesaikan dengan

baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kehariban Nabi Besar Muhammad

SAW beserta sahabatnya, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan

kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

       Selama proses penulisan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam

penulisan makalah ini. Untuk itu dari hati yang paling dalam penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penulisan makalah ini, dengan judul : Peranan Pancasila Bagi Warga Negara.

        Akhirnya penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari

kesempurnaan dan masih banyak kesalahan yang penulis lakukan. Oleh karena itu

kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di

masa mendatang.

        Penulis juga mendo’akan semoga pihak yang membantu penulis dalam

menyelesaikan makalah ini semoga amal dan kebaikannya diterima Allah, Amin

ya Rabbal Alamin.

                                                      Langsa, 12 mei 2011

                                                             Penulis



                                                    EVA SABRINA LUBIS
                                               DAFTAR ISI


                                                                                                                Halaman
KATA PENGANTAR .........................................................................................
DAFTAR ISI ........................................................................................................

BAB I          PENDAHULUAN .............................................................................
               1. Latar Belakang Masalah ................................................................

BAB II         TINJAUAN TEORITIS ...................................................................
               A. Pengertian Pancasila ......................................................................
               B. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia ................
               C. Pancasila Sebagai Dasar Negara
                  Republik Indonesia ........................................................................
               D. Pancasila Sebagai Ideologi Negara ................................................
               E. Pancasila Sebagai Sumber Moral bangsa .......................................
               F. Penjabaran Nilai-Nilai Dari Pancasila. ...........................................
               G. Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila ..........................................
               H. Arah Pendidikan Pancasila.............................................................
               I. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam
                  Masyarakat Berbangsa dan Bernegara. ..........................................
               J. Pendidikan Pancasila Di Sekolah Dasar .........................................
               K. Pancasila Diera Globalisasi

BAB V          PENUTUP .........................................................................................
               5. 1. Kesimpulan .................................................................................
               5. 2. Saran-saran .................................................................................

DAFTAR KEPUSTAKAAN ..............................................................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:172
posted:5/20/2011
language:Indonesian
pages:53
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl