Fatwa MUI ASLI
Document Sample
Fatwa DSN-MUI tentang Uang Muka dan Jaminan Dalam
Murabahah
Jumat, 12 Maret 2010 14:37 | Author: Tatang Sutardi |
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
UANG MUKA DAN JAMINAN DALAM MURABAHAH
Oleh: Drs. Tatang Sutardi, M.HI.
Praktek hukum ekonomi syariah sebenarnya telah ada di Negara Indonesia dalam berbagai
bentuk sejak umat Islam membangun masyarakat, seperti hukum ekonomi syariah dalam bentuk
transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa menyewa, gadai dan sebagainya yang berjalan sesuai
dengan koridor syariat Islam yaitu dengan memperhatikan halal dan haram dan pelarangan riba.
Akan tetapi semua itu pada umumnya dilaksanakan sebagai hukum diyani murni tanpa banyak
melibatkan kekuasaan negara dalam bentuk hukum qadhai modern dimana terdapat lembaga
penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa, badan yang bertanggung jawab dalam
melaksanakan setiap putusan yang diambil, perundang-undangan yang jelas dan lain-lain yang
ada relevansinya dengan hukum qadhai tersebut[1].
Ekonomi Syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas, sebagaimana juga dibicarakan
dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku
manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga
membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Konsep
kesejahteraan manusia itu tidak mungkin statis, tetapi dinamis dan selalu relatif pada keadaan
yang berubah. Oleh karena itu konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi
syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang sahih
sepanjang masa. Islam mengatur kegiatan-kegiatan memperoleh uang dan mengeluarkannya
sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat[2].
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, gadai,
asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah
masih belasan, maka tahun 2000-an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu
melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah ketika itu
belum mencapai satu triliun rupah, saat ini lebih dari dua puluh dua triliun. Perkembangan
lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum
syariah yang valid dan akurat, sehingga seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara
syariah.
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi
terhadap problem yang dihadapi oleh umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya
menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di
kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid dalam arti kedudukan fatwa
bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran Islam, seperti dalil bagi mujtahid. Dalam
relevansinya dengan ekonomi syariah (muamalah maliyah) yang berkembang di Indonesia secara
fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin yang berarti menjelaskan hukum yang merupakan
regulasi praktis bagi lembaga keuangan dan tawjih, yaitu memberi petunjuk (guidance) serta
pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma dan hukum ekonomi syariah[3].
Dewan Syariah Nasional dibentuk tahun 1997 merupakan lembaga otonom di bawah Majelis
Ulama Indonesia. Fungsi utama Dewan Syariah Nasioanal adalah mengawasi produk-produk
lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan
tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari
sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan
Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar
pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan
memberi fatwa produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu
Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan
sebagai Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah[4].
Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga
yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika
Dewan Syariah Nasional setelah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga
yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak
mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada
otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan
sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang
tidak sesuai dengan syariah[5].
Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa
dalam Kegiatan Usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah[6].
Dewan Syariah Nasional memiliki anggota dari para ahli bidang syariah Islam serta praktisi
ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank yang berfungsi untuk
menjalankan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia.
Dewan Syariah Nasional berwenang untuk (a) memberikan atau mencabut rekomendasi nama-
nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga
keuangan syariah , dengan memperhatikan pertimbangan PBH-DSN; (b) mengeluarkan fatwa
yang menjadi landasan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan syariah dan
menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (c) mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi
ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan
BAPEPAM; (d) memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan
penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional[7].
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan
Syariah Nasional berfungsi untuk menetapkan suatu produk Bank Umum Syariah, Usaha Unit
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana
bunyi Pasal 26 yaitu (1) Kegiatan usaha sebagaimana dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21[8]
dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (3) Fatwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan
keuniversalan (rahmatan lil alamin)[9]. Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia
Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan
Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah disebutkan ayat (2) Dalam melaksanakan
jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyeluran dana dan pelayanan jasa bank,
Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. (3) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip
keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme
(alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan
Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsp Syariah
dikenal dengan istilah transaksi syariah sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (3) Transaksi syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)[10] tidak boleh mengandung unsur gharar[11], maysir[12],
riba[13], zalim[14], risywah[15], barang haram dan maksiat[16].
Dengan berpijak pada konsep syariah, secara umum konsep lembaga keuangan syariah
dijalankan dengan mengacu kepada nilai-nilai syariah baik secara mikro dan makro. Perspektif
makro merupakan nilai-nalai syariah yang menekankan pada distribusi (dengan prinsip zakat),
pelarangan riba, dan pelarangan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata
dalam sistem perekonomian dan melaksanakan prinsip transaksi usaha didasarkan kepada
kemitraan (syirkah) dengan berbagi keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing), prinsip
adanya kerelaan, keadilan dan kemanfaatan serta prinsip yang mewajibkan zakat. Perspektif
mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah dalam mengelola
lembaga keuangan syariah, dan yang termasuk aspek mikro adalah pantulan dari sunnah
Rasulullah saw. berkaitan dengan keteladanan dalam perilaku kehidupan sebaga aplikasi dari
nilai-nilai syariah, yaitu shiddiq, amanah, al-hurriyah wa al-mas’uliyyah dan tabligh[17].
Fatwa Dewan Syariah Nasional yang sebagian fatwanya telah masuk pada regulasi berupa
Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung, merupakan politik
hukum di dalam arah pentaqninan, artinya berkat political will pemerintahan Indonesia sangat
menentukan tercapainya regulasi tersebut, karena perundang-undangan pada prinsipnya adalah
produk politik, hal ini bisa terjadi karena bahan di dalam pembentukan hukum nasional adalah
hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.
Dalam pentaqninan ini, ijthad yang dilakukan pada umumnya adalah ijtihad fi tatbiq al-ahkam
(ijtihad di dalam penerapan hukum) dengan menggunakan metode ijtihad jama’i (ijtihad
kolektif); prosesnya adalah dengan menghadirkan para pakar di bidang ilmu-ilmu yang
berhubungan dengan materi yang dibahas, untuk memberikan pertimbangan keadaan yang
sesungguhnya dan dihadiri pula oleh para ahli agama, khususnya ahli hukum Islam, untuk
memberikan pertimbangan hukum ( al-hukm qabla bayan dhulmun wa tark al-hukm ba’da bayan
dhulmun). Dengan cara ini diharapkan hasil ijtihadnya lebih benar, lebih baik dan indah serta arif
untuk kemaslahatan hidup bersama[18].
Hubungan pentaqninan dan fiqh adalah materi-materi hukum dalam taqnin sama dengan materi
hukum yang telah dibahas oleh fuqaha yang lalu, yang membedakannya adalah metode
pembahasan dan penyusunan materi serta pengkodifikasiannya telah dimodifikasi dengan cara
mengikuti cara-cara ilmu hukum yang berlaku, dengan kata lain, substansinya tetap substansi
ilmu fiqh penampilannya yang berbeda yakni fiqh Islam di dalam bajunya yang baru.
Dengan pentaqninan ini, ilmu fiqh sedang mengalami fase baru perubahan; perubahan dengan
tidak meninggalkan jati dirinya yang tercermin di dalam dalil-dalil kulli, kaidah-kaidah kulliyah,
maqashid al-syari’ah dan semangat ajarannya yang adil, memberi rahmat, maslahat dan
mengandung makna bagi kehidupan, atau dengan ungkapan lain: al-muhafadlah ’ala al-qadim
al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah artinya mempertahankan yang lama yang maslahat
dan mengambil yang baru yang lebih maslahat[19].
Lahir dan bermunculan lembaga keuangan syariah, disebabkan umat Islam merasakan sistem
ekonomi yang ada yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah, karena sistem ekonomi sosialis dan kapitalis berlandasan kepada falsafah materialisme,
sedangkan dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi landasan filosofinya adalah keseimbangan
kehidupan antara materi dan spiritual, antara dunia dan akhirat dengan landasan akidah tauhid.
Dilihat dari segi tujuan di dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialis adalah semata-mata
untuk menghimpun kekayaan dan kenikmatan yang bersifat materi (materialis dan hedonis),
sedangkan di dalam sistem ekonomi Islam, bertujuan untuk kesejahteraan individu dan
masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan, diniati ibadah
menuju ridha Allah. Hal ini relevan dengan aplikasi maqashid al-syari’ah yaitu hifdh al-mal.
Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan uang muka dan jaminan dalam
pembiayaan murabahah adalah Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang
berisi tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah, Ketentuan Murabahah kepada
Nasabah yang didalamnya terdapat kebolehan uang muka, Jaminan dalam Murabahah, Utang
dalam Murabahah, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah dan Bangkrut dalam Murabahah.
Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah., fatwa ini berisi
ketentuan khusus tentang uang muka dalam murabahah..
Pembahasan kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sebagai data dalam menganalisa
hukum uang muka dan jaminan dalam pembiayaan murabahah.
A. F atwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
Murabahah merupakan produk yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan
syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah ataupun manajemen bank, produk ini
memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan
konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, murabahah sangat jauh berbeda dengan suku
bunga dalam perbankan konvensional.
Murabahah adalah transaksi kepercayaan (trustworthness), sebab pembeli telah mempercayakan
penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu ketika bank
menawarkan skim pembiayaan murabahah, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan
dan good-will yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan
kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah
yang membedakan murabahah dengan pinjaman yang berbasiskan bunga tetap.
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang
disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan
menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli.
Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan
hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam
praktek pembiayaan murabahah, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah
komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus
dipenuhi oleh kedua pihak. Kemudian bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan
kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang itu resmi menjadi milik bank, baru kemudian
terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada
nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Melihat praktek pembiayaan murabahah, tidak ditemukan adanya unsur bunga, namun hanya
margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian, sehingga tidak bertentangan dengan
syariah. Namun demikian tetap dibutuhkan sebuah fatwa untuk menjawab pertanyaan
masyarakat tentang pembiayaan murabahah, sekaligus sebagai legalitas syar’i atas operasional
yang dijalankan.
Dalam pertimbangannya Dewan Syariah Nasional menyebutkan (a) bahwa masyarakat banyak
memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. (b) bahwa
dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan
berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannnya,
yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (c) bahwa oleh karena itu, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank
syariah.
Adapun isi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
adalah sebagai berikut:
Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian
ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika
pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual
senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu
tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank
dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
bank.
Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset
kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang
dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima
(membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum
perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual
beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat
menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar
dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat
meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka (a) jika
nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. (b)
jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian
yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga: Jaminan dalam Murabahah
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Keempat: Utang dalam Murabahah
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada
kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang
tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib
segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak
tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam: Bangkrut dalam Murabahah
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda
tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
Murabahah merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, Fatwa
Dewan Syariah Nasional ini menjadikan dasar hukum (adillah al-ahkam) dalam murabahah
adalah;
1. Firman Allah Q.S. al-Nisa (4) ayat 29 :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka..
Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan batil
adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional.
Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya
menggunakan margin. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi
murabahah harus berdasarkan prinsp kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam
suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban
masing-masing.
1. Firman Allah Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275 :
Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini, Allah
mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep
ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari
syara, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia
merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.
1. Firman Allah Q.S. al-Maidah (5) ayat 1 :
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara
umum. Dalam konteks pembiayaan murabahah, terdapat janji pihak bank untuk membelikan
komoditas sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah, di samping itu, nasabah juga
berjanji untuk membeli komoditas tersebut, jika memang sesuai dengan spesifikasi. Relevan
dengan ayat tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang
telah dilakukan oleh keduanya. Selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi jual beli
murabahah harus memenuhi semua komitmen perjanjian yang biasanya tertuang dalam
akad/kontrak.
1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 280;
Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia
berkelapangan.
Ayat di atas merujuk pada pemberian waktu tangguh bagi nasabah yang sedang pailit. Ayat ini
memerintahkan untuk bersabar dan memberikan kelapangan bagi orang yang sedang pailit dan
tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (utang). Relevansinya dengan praktek pembiayaan
murabahah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya, bank
harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau sesuai dengan
kesepakatan.
1. Hadis Nabi saw. riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abi Said al-Khudri
Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.
Hadis ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadis ini memberikan prasyarat
bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak
ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti
penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus
terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara
sepihak.
1. Hadis Nabi saw. riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib
Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tidak tunai, muqarradah (mudharabah)
dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (
H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).
Hadis ini merupakan dalil lain dibolehkannya murabahah yang dilakukan secara tempo.
Kedudukan hadis ini lemah, namun demikian banyak ulama yang menggunakan sebagai dalil
untuk akad mudharabah ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam
arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang
dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah sebagaimana disabdakan Rasulullah saw.
dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan
diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan
murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti, nasabah diberi tenggang waktu untuk
melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.
1. Hadis Nabi Muhammad saw. Riwayat al-Tirmizi dari Amr bin Auf
Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. (H.R.
al-Tirmizi dari Amr bin Auf).
Hadis di atas merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya
menetapkan beberapa syarat dalam transaksi. Dalam konteks pembiayaan murabahah, kedua
pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar ketentuan
syara.
1. Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Jamaah;
Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.
Hadis riwayat Jamaah (Imam Ahmad dan penulis kitab al-Kutub al-Sittah) merujuk pada
keharaman melakukan penundaan pembayaran. Diharamkan bagi orang yang mampu dan
berkecukupan untuk menunda pembayaran utang, atau mengakhirkan pembayaran atas
kewajiban yang harus ditunaikan tanpa adanya uzur yang syari. Hadis ini memberikan
pemahaman bahwa nasabah yang telah mampu dan memiliki dana yang cukup untuk melakukan
angsuran pembayaran, tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran, karena hal itu identik
dengan tindak kezaliman bagi pihak bank. Untuk itu, seharusnya nasabah memiliki komitmen
untuk melakukan pembayaran angsuran selama tidak ada uzur (halangan) yang dibenarkan oleh
syariah.
1. Hadis Nabi saw. riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad:
Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan
pemberian sanksi kepadanya.
Hadis riwayat Imam Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad merujuk pada sahnya
pemberian sanksi bagi orang yang melakukan penundaan pembayaran. Sesuai dengan
kesepakatan ulama, seorang qadli (hakim) diperbolehkan untuk melakukan penahanan fisik
(gazling), siksaan fisik, pencemaran reputasi, pemblokiran aset, pemutusan akses atau hal lain
yang bisa dipersamakan dengan hal itu. Berdasarkan hadis ini, pihak bank berhak melakukan
penyitaan aset atau bahkan penahanan fisik (gazling), bagi nasabah yang tidak memiliki
komitmen (defaulter) untuk melakukan pembayaran angsuran.
1. Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Abd al-Razaq dari Zaid bin Aslam;
Rasulullah saw. ditanya tentang urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau
menghalalkannya.
Hadis ini merujuk pada sahnya pemberian uang muka (down of payment) dalam akad jual beli
murabahah, Ulama berbeda pendapat tentang bai arbun (down of payment), menurut jumhur
ulama, ia merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sahih, karena terdapat gharar, risiko atau
potensi untuk memakan harta orang lain tanpa adanya pembanding. Berbeda dengan Imam
Ahmad bin Hambal, menurut beliau, jual beli arbun (down of payment) sah adanya berdasarkan
hadis tersebut. Dalam praktek pembiayaan murabahah, pihak bank diperbolehkan untuk
meminta uang muka (down of payment) dari nasabah, untuk menunjukkan keseriusan nasabah
dalam melakukan transaksi.
1. Ijma. Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan murabahah.
Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli secara umum dikutip dari Dr.Wahbah Zuhaili dalam
kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Ulama muslim sepakat atas keabsahan akad jual beli, hal
ini disadari bahwa kebutuhan manusia terkadang berhubungan dengan orang lain, dan manusia
itu tidak bisa mengambil secara langsung kebutuhan tersebut tanpa adanya kompensasi, untuk itu
dilakukanlah transaksi jual beli. Dengan jual beli, manusia dapat mencapai keinginan dan
memenuhi kebutuhannya, karena secara nature, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan
bantuan orang. Ijma ini berlaku secara umum untuk segala jenis transaksi jual beli, termasuk jual
beli murabahah. Dengan demikian jual beli murabahah mendapat pengakuan ijma ulama.
1. Kaidah Fiqh
Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.
Kaidah fiqh yang dikutip merujuk pada prinsip bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh
kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan demikian jual beli murabahah adalah akad yang
boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang manapun seperti tidak
mengandung gharar, dharar, maisir, riba dan lain-lain.
Berdasarkan atas penjelasan dalil-dalil hukum di atas, dapat ditetapkan bahwa akad jual beli
murabahah sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah.
Praktek pembiayaan murabahah terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak
bank dan nasabah. Dalam jual beli ini, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah
sebagai pembeli. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang/komoditas kepada pihak
bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank
berjanji akan menjual komoditas yang telah dimiliki, dan nasabah berjanji akan membeli
komoditas dengan adanya tambahan profit/margin tertentu atas harga pokok pembelian, dalam
tahapan ini belum terjadi kontrak jual beli, namun hanya kesepakatan atau perjanjian.
Kemudian pihak bank membeli komoditas dari supplier atas nama bank sendiri, dan jual beli ini
harus sah dan bebas dari riba. Setelah komoditas tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian
bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan
spesifikasi yang telah disepakati. Setelah itu, pihak bank dan nasabah baru bisa melakukan
kontrak jual beli. Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan
pembelian, seperti harga pokok pembelian, besarnya margin, termasuk jika pembelian dilakukan
secara utang. Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen
dikirimkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah
disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.
Jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier),
maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (agency contract), di mana pihak
bank memberikan hak otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas
dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk
membelikan komoditas. Kemudian, nasabah membeli komoditas atas nama bank, dan
kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan
informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank
menawarkan komoditas tersebut kepada nasabah, dan terbentuklah kontrak jual beli dan
komoditas kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala risikonya. Menurut Ahmad
Muhyidin Ahmad dari Kuwait Islamic Bank, transaksi ini diperbolehkan dan lazim disebut
dengan al-murabahah lil amri bissyira bil wukalah.
Menurut al-Kasani, jual beli murabahah dapat dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat
berikut (i) mengetahui harga pokok pembelian bagi nasabah, hal ini merupakan syarat mutlak
bagi keabsahan jual beli murabahah, pihak bank harus men-disclose harga pokok pembelian
kepada nasabah. (ii) adanya kejelasan margin/keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank,
keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada nasabah, atau bisa dengan menyebutkan
prosentase dari harga pokok pembelian. (iii) modal yang digunakan untuk membeli komoditas
harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika
menggunakan uang. (iv) akad jual beli pertama (antara pihak bank dan supplier) harus sah
adanya, jika tidak, maka transaksi jual beli yang dilakukan pihak bank dengan nasabah akan
menjadi rusak dan batal akadnya.
Untuk jual beli murabahah yang diterapkan dalam operasional bank syariah, terdapat beberapa
ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuan tersebut misalnya;
1. Dalam jual beli ini, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka
saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan bai
urbun. Menurut jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun, jika
bersandar pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, jual beli urbun diperbolehkan
berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli
komoditas tersebut, uang muka tersebut bisa digunakan sebagai pengurang atas harga
yang disepakati. Tapi, jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut.
2. Pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan dari nasabah, hal ini bertujuan agar
nasabah serius dengan kontrak jual beli yang dilakukan. Bank boleh meminta jaminan
yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai
pegangan. Jaminan itu muncul, karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo,
sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan, hal ini bisa dirujuk pada QS. Al-
Baqarah (2) ayat 283.
3. Transaksi jual beli murabahah yang dilakukan pihak nasabah, tidak terkait dengan
transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga. Jika angsuran tersebut
belum lunas, maka nasabah tetap memiliki utang dengan pihak bank, dan tetap harus
dilunasi. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut, tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya kepada pihak bank.
Ketentuan murabahah dijelaskan pula pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005
Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan
Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Pasal 9 ayat (1) Kegiatan penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan berdasarkan murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
1. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang[20].
2. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan
berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
3. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.
4. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah)[21] untuk membeli barang,
maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
5. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat
menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
6. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang
dibiayai bank.
7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama
periode akad.
8. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional[22].
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, jual beli murabahah disebut dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 116 (1) Penjual harus
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
(2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan
pembelian ini harus bebas riba. (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok
barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
Pasal 117 berbunyi, pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam
murabahah pada waktu yang telah disepakati. Pasal 118, Pihak penjual dalam murabahah dapat
mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
akad. Pasal 119, Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah
menjadi milik penjual. Pasal 120, Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang
atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus
menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual. Pada Pasal 124 ayat (1) Sistem
pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun
waktu yang disepakati; (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam
pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan; (3) Keringanan sebagaimana dimaksud
ayat di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam
penyelesaian kewajiban.
Apabila dicermati ketentuan murabahah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional,
Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, secara prinsip isinya
sama tidak bertentangan antara satu dan lainnya yang memberikan aturan baru jual beli
murabahah dalam bentuk pembiayaan.
Di antara aturan baru dalam murabahah adalah jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar
nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan
yang dapat dipegang.
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka
Dalam Murabahah
Dalam operasional bank syariah, uang muka juga diberlakukan pada transaksi jual beli
murabahah. Pihak bank meminta uang muka pada nasabah atas pesanan barang yang dilakukan,
agar pihak nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan. Menurut
term fiqh, uang muka ini lazim disebut dengan istilah bai arbun.
Bai arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang
menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila kemudian pemesan
sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut
merupakan bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan
menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik
penjual.
Dalam operasional bank syariah, uang muka dibayarkan pemesan/calon pembeli sebagai tanda
jadi saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka tersebut berfungsi untuk
menunjukkan kesungguhan nasabah atas pesanan/transaksi yang dilakukan. Jika nasabah sepakat
atas pesanannya, maka uang tersebut merupakan bagian dari harga, dan jika ia menolak, maka
biaya riil yang ditanggung pihak bank harus diganti dengan uang muka tersebut. Jika uang muka
tersebut lebih kecil dari kerugian, pihak bank bisa meminta tambahan dari nasabah dan
sebaliknya. Melihat praktek ini, Dewan Syariah Nasional merasa perlu menetapkan fatwa agar
praktek tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, dan dapat sekaligus dapat dijadikan pedoman
bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya.
Dalam pertimbangan Dewan Syariah Nasional sebagai acuan dasar mengeluarkan fatwa ini
adalah (a) bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan
murabahah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), LKS dapat meminta uang muka (b) bahwa
agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang
dirugikan, sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang
muka dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.
Adapun isi Fatwa Tentang Uang Muka Dalam Murabahah adalah;
Pertama : Ketentuan Umum Uang Muka:
1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan
untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi
kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya
kepada nasabah.
Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional ini menjadikan dasar hukum (adillah al-ahkam) dalam praktek
pembayaran uang muka dalam jual beli murabahah adalah;
1. Firman Allah Q.S. al-Baqarah (2) ayat 282 :
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampa waktu
tertentu, buatlah secara tertulis.
Ayat di atas merujuk pada perintah untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan
secara tempo. Mujahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk
memberikan legalisasi akad salam yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin
dan menghalalkannya, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat tersebut. Berdasarkan
pernyataan Ibnu Abbas ini, dapat dipahami atas keabsahan jual beli secara tempo. Dalam konteks
ini perlu dilakukan pencatatan atas uang muka yang dibayarkan oleh nasabah, untuk menghindari
perselisihan di kemudian hari.
1. Firman Allah Q.S. al-Maidah (5) ayat 1 :
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
Ayat ini merujuk pada keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara
umum. Dalam konteks pembayaran uang muka, harus dijelaskan perjanjian bagaimana
mekanisme nantinya jika nasabah menerima atau menolak transaksi. Relevan dengan ayat
tersebut, kedua pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen dan perjanjian yang telah
dilakukan oleh keduanya. Selain itu, semua pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan
adanya uang muka ini harus memenuhi semua komitmen perjanjian yang biasanya tertuang
dalam akad/kontrak.
1. Hadis Nabi Muhammad saw. Riwayat al-Tirmizi dari Amr bin Auf
Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. (H.R.
al-Tirmizi dari Amr bin Auf).
Hadis di atas merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya
menetapkan beberapa syarat dalam transaksi. Berdasarkan hadis ini, terdapat kebebasan untuk
melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat
tersebut tidak bertentangan dengan nash syar’i. Seperti syarat tersebut menyebabkan adanya
unsur riba ataupun gharar dalam transaksi, syarat tersebut bertentangan dengan kaidah dan
maqashid al-syariah, atau syarat tersebut bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya
transaksi. Dalam konteks penentuan pembayaran uang muka, kedua pihak diberikan kebebasan
untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor yang telah disebutkan.
1. Hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, riwayat
Ahmad dari Ibnu Abbas dan riwayat Malik dari Yahya;
Tdak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.
Hadis ini merujuk pada larangan untuk berbuat madharat (bahaya, kesusahan) kepada orang lain.
Dalam konteks pembayaran uang muka dalam jual beli murabahah, setidak-tidaknya ketentuan
yang ada tidak memberatkan dan bisa mendatangkan kerugian bagi kedua pihak.
1. Kaidah Fiqh:
Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.
Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.
Kaidah fiqh yang dikutip merujuk pada prinsip bahwa kita boleh melakukan sesuatu sepanjang
tidak melakukan mafsadah (kerusakan, bahaya), dan mampu mendatangkan maslahat. Jika
memang pembayaran uang muka dalam murabahah bisa mendatangkan maslahat bagi
kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan bisa dihindarkan beberapa hal yang
dapat menimbulkan kerusakan, maka pembayaran uang muka bisa digunakan;
1. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh
(jawaz). Di antaranya adalah Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa pembayaran
uang muka adalah sah dan halal untuk dilakukan, karena adanya kebiasaan (urf) yang
telah dipraktekkan dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat dikatakan
bahwa pembayaran uang muka dalam jual beli adalah sah dan boleh untuk dilakukan.
Berdasarkan dalil-dalil hukum beserta penjelasan di atas, Dewan Syariah Nasional menetapkan
hukum uang muka dalam murabahah adalah sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah.
Kemudian Dewan Syariah Nasional memberikan penjelasan akad sebagai berikut, pembayaran
uang muka, biasanya dilakukan oleh nasabah dalam transaksi jual beli murabahah atas
permintaan bank agar nasabah bersungguh-sungguh atas pesanan dan transaksi yang dilakukan.
Jika nasabah setuju dengan aset yang dibawa oleh bank, maka uang muka tersebut menjadi
bagian dari harga yang disepakati, dan jika ia menolak maka uang muka tersebut akan dijadikan
buffer atas kerugian yang diderita pihak bank..
Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah bai
arbun. Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama mengatakan
bahwa bai arbun merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, menurut mazhab
Hanafiyah merupakan jual beli yang fasid (rusak), dan dianggap batil oleh sebagian ulama
lainnya. Hal itu dilandasi atas hadis Rasulullah saw. yang menyatatakan bahwa Sesungguhnya
Nab saw. melarang bai arbun, kedudukan hadis ini dhaif (lemah). Selain itu juga disebabkan
bahwa dalam bai arbun terdafat gharar, resiko dan memakan harta orang lain tanpa kompensasi.
Menurut Ahmad bin Hanbal, bai arbun diperbolehkan dengan dalil hadis dari Abd al-Razzaq
dari hadis Zaid bin Aslam berkata, Suatu ketika Rasulullah saw. ditanya tentang arbun dalam
jual beli, maka Rasulullah saw. menghalalkannya, kedudukan hadis ini lemah.
Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis yang meriwayatkan tentang bai arbun kedudukannya
adalah lemah, namun demikian, bai arbun sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam
perdagangan dan perniagaan dewasa ini. Pembayaran uang muka tersebut dijadkan buffer atas
kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal dilakukan. Dr. Wahbah
Zuhaili membenarkan praktek pembayaran uang muka ini dalam transaksi jual beli dengan dalil
adanya urf sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berdasarkan pernyataan ini, maka dapat
dikatakan bahwa praktek pembayaran uang muka dalam murabahah adalah sah dan dibenarkan
oleh syariah.
Ketentuan uang muka dalam murabahah dijelaskan pula pada Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yaitu Pasal 9 ayat (2) sebagai
berikut, Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf e[23] maka berlaku ketentuan sebaga berikut:
1. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar
uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus
mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka
kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta
lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah.
2. dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah dibayarkan
nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank
akibat pembatalan tersebut, dan jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi
kekurangannya.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, pembahasan uang muka dalam murabahah disebutkan dalam tiga pasal, yaitu Pasal 121,
Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan
awal pemesanan dalam jual beli murabahah. Pasal 122, Jika pembeli kemudian menolak untuk
membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut. Pasal 123,
Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual,
penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung di
atas, menetapkan aturan baru dalam jual beli murabahah yaitu dibolehkannya uang muka dalam
murabahah, hal ini disebabkan murabahah telah dimodifikasi menjadi salah satu bentuk
pembiayaan di perbankan syariah.
[1] Rifyal Ka’bah, “Praktek Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Suara Uldilag, Vol.3 No.IX
(September 2006) h.59
[2]Abdul Manan, “Sistem Ekonomi Berdasarkan Syariah”, Suara Uldilag, Vol.3 No.IX
(September 2006) h.6
[3] Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.64
[4] Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,
2001), h.236
[5] Didin Hafidhuddin, “Pengawasan Ekonomi Syariah (Kelembagaan dan Produk Fatwa)”,
Suara Uldilag, Vol. 3 No.IX, (September 2006), h.152.
[6] Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/FBI/2004 tentang Bank Umum Yang
Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
[7] Rifyal Ka’bah, op.cit, h.67
[8] Pasal 19 dan 20 menjelaskan tentang kegiatan usahan Bank Umum Syariah dan Usaha Unit
Syariah, sedangkan Pasal 21 menjelasakan tentang kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap pasal-pasal tersebut dalam UU
No.21/2008
[9] Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah (I.Umum).
[10] Pasal 2 ayat (1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank
wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank ini. (2) Dalam akad
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan.
[11] Gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang
lain dirugkan.
[12] Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif
yang tinggi.
[13] Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun
pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Pelarangan riba
merupakan salah satu bagian dari dimensi moral ekonomi Islam. Aspek moral mempunyai kaitan
yang cukup erat dengan dilarangnya riba. Dilarangnya riba adalah ketidakadilan karena
terjadinya penghisapan dari kalangan yang kaya terhadap kalangan yang miskin.
[14] Zalim adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak
lain.
[15] Risywah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang
melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
[16] Barang haram dan maksiat adalah barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau
digunakan menurut hukum Islam.
[17] Fathurrahman Djamil, “Lembaga Keuangan Syariah”, Suara Uldilag, Vol. 3 No. IX
(September 1996), h.80-86
[18] A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta:
Kencana, 2005), h. 165
[19] Ibid, h. 166
[20] Yang dimaksud dengan “barang” adalah barang yang diketahui jelas kuantitas, kualitas dan
spesifikasnya.
[21] Wakalah harus dibuatkan akad secara terpisah dari akad murabahah. Yang dimaksud
dengan secara prinsip barang milik bank dalam wakalah pada akad murabahah adalah adanya
aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.
[22] Angsuran secara proporsional adalah angsuran yang ditetapkan bank secara proporsional
antara harga pokok dan margin, serta jangka waktu angsuran. Contoh:
Harga pokok mesn Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Margin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
Jangka waktu angsuran = 12 (dua belas) bulan
Angsuran Nasabah Rp. 12.000.000,-/12 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
[23] Bunyi ayat (1) huruf e adalah Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka
atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah.
Terakhir Diperbaharui (Jumat, 12 Maret 2010 14:47)
http://www.pa-tanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&id=59:fatwa-
dsn-mui-tentang-uang-muka-dan-jaminan-dalam-murabahah&catid=5:artikel-hukum&Itemid=10
