Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

putri makalah

VIEWS: 1,074 PAGES: 40

									I. Pengertian Demokrasi Pancasila

           Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno
  pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari
  sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari
  istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi
  sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak
  negara.

          Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
  kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai
  pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
  rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri
  dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-
  sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (Sejarah dan
  Perkembangan Demokrasi, http://www.wikipedia.org)

          Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme
  sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
  (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
  tersebut.

          Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila,
  masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat
  berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa
  beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam
  Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut
  secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam
  penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

  1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).

           Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan
    kekuasaan belaka (Machstaat).

  2. Sistem Konstitusionil

            Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak
    bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah
    Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar
    dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu
    corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
    kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan
    Undang-Undang Dasar.
           Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai
  umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman
  tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa,
  sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan
  masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian
  lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan
  Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan
  bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi
  pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham
  Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu
  pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah
  suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi,
  kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga
  masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep
  maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat
  keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau
  kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses
  pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil
  terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris
  Israil, 2005:51)

             Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai
  berikut:

  1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan
     gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung
     unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi
     pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
  2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh
     rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
  3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
     diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
  4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan
     cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan,
     sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

II. PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA

          Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan
  lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat
  2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus
  diketahui       oleh     setiap      orang        yang      menjadi      pemimpin
  negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:
1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau
    milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa
    negara.

2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku
   pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh
   rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak
   zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

    a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan
        kekuasaan belaka (machtstaat),

    b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
       absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

    c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,

3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,

4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan
   yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
   kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,

5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk
   menyalurkan aspirasi rakyat,

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;

7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1
    ayat 2 UUD 1945),

8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,

9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME,
    diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,

10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
III. CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

           Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan,
  Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:

  1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

  2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

  3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

  4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

  5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

  6. Menghargai hak asasi manusia.

  7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan
     melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan
     pemogokan karena merugikan semua pihak.

  8. Tidak menganut sistem monopartai.

  9. Pemilu dilaksanakan secara luber.

  10. Mengandung sistem mengambang.

  11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

  12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

IV. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA

          Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45
  serta Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi
  Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945
  berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

  1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum

            Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas
     kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah
     maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun
     harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan
   hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus
   tercermin di dalamnya.




2. Indonesia menganut sistem konstitusional

            Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak
   bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional
   ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
   dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-
   ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR
   dan Undang-undang.

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang
    tertinggi

           Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman
   terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan
   sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi
   sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara
   yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:

   a. Menetapkan UUD;

   b. Menetapkan GBHN; dan

   c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

   Wewenang MPR, yaitu:

   a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara
      lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada
      Presiden;

   b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan
      GBHN;

   c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil
      Presiden;

   d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila
       presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
   e. Mengubah undang-undang.



4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
   Permusyawaratan Rakyat (MPR)

           Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi.
   Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab
   kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan
   putusan-putusan MPR.

5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

           Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi
   pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan
   DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk
   APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan
   dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan
   hak budget.

   Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

   a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;

   b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;

   c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;

   d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;

   e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung
   jawab kepada DPR

           Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan
   menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada
   presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
   kepresidenan/presidensil.

          Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi
   mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan
   pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

             Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan
    diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-
    sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh
    presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar
    dengan presiden.

V. FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA

 Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

    Contohnya:

    a. Ikut menyukseskan Pemilu;

    b. Ikut menyukseskan Pembangunan;

    c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

 2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,

 3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
    konstitusional,

 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,

 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga
    negara,

 6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

    Contohnya:

    a. Presiden adalah Mandataris MPR,

    b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
VI. BEBERAPA PERUMUSAN MENGENAI DEMOKRASI PANCASILA

        Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo
 mengemukakan beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan
 dalam beberapa seminar, yakni:

 1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

     a. Bidang Politik dan Konstitusional

        1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang
           Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum
           dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana
           hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek
           perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat
           dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan
           supaya lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari
           ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization,
           institusionalization )

        2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur.

        3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk
           mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan
           tuntutan-tuntutan abad ke-20.

     b. Bidang Ekonomi

            Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuan-
        ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada
        hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang
        antara lain mencakup :

        1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan
           negara dan

        2) Koperasi

        3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam
           penggunaannya

        4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
  2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966

      Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

      a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam
          bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.

      b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu
         kekuasaan/kekuatan lain apapun.

      c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian
          hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat
          dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

  3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967

            Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk
      penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat
      dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita
      dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga
      menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas.

             Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk
      mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan juga secara
      mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-
      kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan
      berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan
      kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan
      kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:

  a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.

  b. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.

  c. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.




Seringkali kita melihat pengerahan masa di Pilkada berakhir ricuh. Kitapun banyak
melihat demontrasi mahasiswa (kaum terpelajar) tidak jauh beda dengan masa pendukung
politik yang dibutakan oleh kekuasaan, mereka menjadi anarkis, demontrasi mereka
mengganggu ketertiban umum, sesekali merusak fasilitas rakyat, dan kadang
mengganggu kepentingan rakyat sekalipun mereka bilang sedang membela rakyat.
Beberapa ormas tidak ketinggalan ikut melakukan pengerahan masa dan melakukan
tindakan anarkis. Apabila Pemerintah dan Perwakilan Rakyat cepat tanggap, apakah
anarkisme mereka bisa dicegah?

Demokrasi Pancasila itu bukan memaksakan kehendak dengan pengerahan masa yang
anarkis, tetapi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.

Artinya kehendak rakyat yang dimusyawarahkan oleh perwakilannya dengan
menggunakan kebijaksanaan pengetahuan dan nilai Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang
dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa (Takwa), sehingga melahirkan hikmah yang
diharapkan menjadi solusi bagi kehendak itu. Dan hikmah itu boleh jadi mengakomodasi,
menolak, memberi jalan yang lain, atau mungkin berupa jalan tengah.

Jika kehendak itu diejawantahkan dengan pengerahan masa anarkis yang memaksakan
kehendak dengan mengatas namakan Demokrasi seperti yang kita lihat pada beberapa
kasus Pilkada dan lain sebagainya, maka tindakan seperti itu sebenarnya tidak sesuai
dengan nilai Demokrasi Pancasila. Bahkan kalau mau kaku dalam menafsirkan sila ke-4
Pancasila ini, maka bentuk pengerahan masa bukan merupakan bentuk Demokrasi yang
dikehendaki oleh Pancasila. Tapi barangkali kita tidak akan sekaku itu, Kaum Demokrat
Pncasialis sepakat tentang bolehnya pengerahan masa sepanjang tidak memaksakan
kehendak, melenyapkan nilai-nilai Pancasila lainnya, dan ditindaklanjuti dengan
permusyawaratan perwakilan dengan menggunakan kebijakan dan bukan otot.

        Demontrasi yang anarkis, perwakilan rakyat yang bermusyawarah dengan
menggunakan otot dan bukan kebijakan ilmu dan nilai sudah keluar dari Demokrasi ala
Pancasila. Mereka harusnya disadarkan dan kalau mungkin dicegah. Mereka harusnya
ingat bahwa berdemokrasi di Indonesia itu tidak boleh menggunakan bentuk amal
Demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila.

       Sengketa itu selesaikan saja di Pengadilan. Keinginan itu sampaikan saja melalu
perwakilannya. Dan Pemerintah ataupun Perwakilan Rakyat, seyogyanya memiliki
kemampuan untuk tanggap terhadap aspirasi dan gejolak rakyat. Alangkah hebatnya
Pemerintah dan Perwakilan Rakyat jika dapat sigap mengambil berbagai kebijakan yang
membuat aspirasi rakyat tidak berbuntut pengerahan masa. Kalaupun tidak bisa, minimal
dapat mencegah agar pengerahan masa itu tidak berubah menjadi anarkis.

       Mari propagandakan untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila yang tanpa
pengerahan masa, tapi dengan kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita pasti
bisa !
Prinsip-Prinsip Demokrasi


A. PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI.

Pengertian Demokrasi
Istilah Demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang
berarti memerintah atau “kratos”.

Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya :
John Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Perancis), dan Presiden Amerika Serikat
Abraham Lincoln. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara. Pertama,
pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Kedua, pactum
suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham Lincoln berpendapat
bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
(democracy is government of the people, by the people, for the people). Ada dua asas
pokok tentang demokrasi, yaitu sebagai berikut :
a. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan.
b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia HAM

Prinsip-prinsip Demokrasi
a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga
negara.
d. Penghormatan terhadap supremasi hukum.

Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai
berikut :
a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;
b. Kedudukan yang sama dalam hukum;
c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang


Makna Budaya Demokrasi

 Pertama kali demokrasi diterapkan di Yunani di kota Athena dengan demokrasi
langsung, yaitu pemerintahan dimana seluruh rakyat secara bersama-sama diikutsertakan
dalam menetapkan garis-garis besar kebijakan pemerintah negara baik dalam pelaksanaan
maupun permasalahannya.

Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, antara lain
sebagai berikut :
a. John Locke (Inggris)
John Locke menganjurkan perlu adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan
negara, yaitu sebagai berikut:
1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
3) Kekuasaan Federatif yaitu kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat
perjanjian (aliansi) dengan negara lain, atau membuat kebijaksanaan/perjanjian dengan
semua orang atau badan luar negeri.

b. Montesquieu (Prancis)
Kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk
menjamin, kepentingan rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan lembaga-
lembaga negara, antara lain sebagai berikut:
1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.
2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
3) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang
oleh badan peradilan.

c. Abraham Lincoln (Presiden Amerika Serikat)
Menurut Abraham Lincoln “Democracy is government of the people, by people, by
people, and for people”. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.

Budaya Prinsip Demokrasi
Pada hakikatnya demokrasi adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada
di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang
sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Permusyawaratan adalah tata cara khas kepribadian Indonesia dalam merumuskan dan
memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga mencapai mufakat. Isi
pokok-pokok demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :
a. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila sesuai dengan yang tercantum
dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
b. Demokrasi harus menghargai hak asasi manusia serta menjamin hak-hak minoritas.
c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan berdasarkan atas
kelembagaan.
d. Demokrasi harus bersendikan pada hukum seperti dalam UUD 1945. Indonesia adalah
negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

Demokrasi Pancasila juga mengajarkan prinsip-prinsip, antara lain sebagai berikut:
a. Persamaan
b. Keseimbangan hak dan kewajiban
c. Kebebasan yang bertanggung jawab
d. Musyawarah untuk mufakat.
e. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
Ada 11 prinsip yang diyakini sebagai kunci untuk memahami perkembangan demokrasi,
antara lain sebagai berikut :
a. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
b. Pemilu yang demokratis
c. Pemerintahan lokal (desentralisasi kekuasaan)
d. Pembuatan UU
e. Sistem peradilan yang independen
f. Kekuasaan lembaga kepresidenan
g. Media yang bebas
h. Kelompok-kelompok kepentingan
i. Hak masyarakat untuk tahu
j. Melindungi hak-hak minoritas
k. Kontrol sipil atas militer

B. MENGIDENTIFIKASI CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI
Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani sebagaimana yang dirumuskan PBB adalah masyarakat yang
demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Civil
Society berasal dari frasa Latin “civillis societes” yaitu suatu masyarakat yang didasarkan
pada hukum dan hidup beradab.

Di Indonesia istilah civil society” baru popular tahun 1990-an, pada masa
berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani mencerminkan tingkat
kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif
dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Ciri-ciri Masyarakat Madani
Masyarakat madani (civil society) sering diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial
yang terorganisasi secara sukarela.

Substansi civil society mencangkup lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang
sangat luas baik formal maupun non formal yang meliputi bidang ekonomi, kebudayaan,
keagamaan, pendidikan dan informasi, kelompok kepentingan (interest group), kelompok
penekan (pressure group), pembangunan atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Menurut Hikam ada empat ciri utama masyarakat madani, yaitu sebagai berikut :
- Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk
mewujudkan cita-cita bersama.
- Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi,
kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi
lain.
- Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada
perintah orang lain termasuk negara.
- Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang
disepakati bersama.
Ciri khas masyarakat madani Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan
identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.
b. Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat.
c. Ada toleransi yang tinggi
d. Adanya kepastian hukum.

Kendala yang Dihadapi Bangsa Indonesia
Antara lain sebagai berikut :
a. Belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia
b. Kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku.
c. Masih rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara.
d. Masih kurangnya perangkat hukum.
e. Masih rendahnya sumber daya manusia bila dibandingkan dengan negara lain.

Upaya Yang Dilakukan
Antara lain sebagai berikut :
a. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian dengan adanya bapak
angkat perusahaan.
b. Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
d. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial.
e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan.
f. Mengembangkan media komunikasi politik di berbagai lingkungan kerja.
g. Menanamkan sikap positif pada proses demokratisasi di Indonesia pada setiap warga
Negara.




C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA, ORDE
BARU, DAN ORDE REFORMASI.

Prinsip Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh dan diintegrasikan
dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah
musyawarah mufakat. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan
material. Dari sisi formal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap
pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk
mufakat. Dari sisi material, demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :
a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.
c. Kebebasan yang bertanggung jawab.
d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.
g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

a. Masa Orde Lama

 Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966.
Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan
adalah demokrasi terpimpin.
Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain
a) Adanya rasa gotong royong.
b) Tidak mencari kemenangan atas golongan lain.
c) Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat.

Selama pelaksanaan demokrasi terpimpin kecenderungan semua keputusan hanya ada
pada Pemimpin Besar Revolusi Ir. Sukarno. Hal ini mengakibatkan rusaknya tatanan
kekuasaan negara, misalnya DPR dapat dibubarkan, Ketua MA, MPRS menjadi Menko
pemimpin partai banyak yang ditangkapi.

b. Masa Orde Baru
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru.
1) Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan
UUD 1945 Alinea keempat.

2) Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:
a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan.
e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah.
f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang
Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

3) Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden
begitu dominan baik dalam suprastruktur politik.
b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini
mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

c. Masa Reformasi
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi
Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu
juga lebih ditekankan pada :
- Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga
negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan.
- Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang
multipartai.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak
mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut :
a. Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun
dalam penerapan berlaku demokrasi liberal
b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
c. Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai.
d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun
yang diterapkan demokrasi terpimpin (cebderung otoriter).
e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung
otoriter).
f. Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila
(cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).

Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Sejak Indonesia merdeka telah melaksanakan pemilu sebanyak sembilan kali.

a. Tujuan Pemilu
1) Melaksanakan kedaulatan rakyat.
2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
3) Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.
4) Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara
konstitusional).
5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

b. Asas Pemilu Indonesia
Sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

c. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
1. Pemilihan Umum Pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih
anggota parlemen (DPR), tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan
Konstituante. Diikuti 28 partai politik.
2. Pemilihan Umum Kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti sebanyak
10 partai politik.
3. Pemilihan Umum Ketiga dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977 yang diikuti oleh dua
Parpol dan satu Golkar. Hal ini dikarenakan terjadi fusi parpol dari 10 parpol peserta
pemilu 1971 disederhanakan menjadi 3 dengan ketentuan sebagai berikut.
a) Partai yang berhaluan spiritual material fusi menjadi PPP (Partai Persatuan
Pembangunan)
b) Partai yang berhaluan material-spriritual fusi menjadi PDI (Partai Demokrasi
Indonesia)
c) Dan partai yang bukan keduanya menjadi Golkar (Golongan Karya).
4. Pemilihan Umum Keempat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1982.
5. Pemilihan Umum Kelima dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.
6. Pemilihan Umum Keenam dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992, peserta pemilu
masih dua parpol (PPP dan PDI) serta satu Golongan Karya.
7. Pemilihan Umum Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Peserta pemilu
adalah PPP, Golkar, dan PDI. Jumlah anggota DPR 500 orang dan anggota MPR 1.000
orang dengan rincian sebagai berikut.
a) Unsur ABRI 75 orang
b) Utusan Daerah 149 orang
c) Imbangan susunan : anggota MPR 251 orang
utusan golongan 100 orang
Jumlah 1.000 orang
8. Pemilihan Umum Kedelapan (Era Reformasi) dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999
yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu ini telah terpilih jumlah anggota
DPR sebanyak 500 orang dan jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang dengan rincian
DPR dipilih 462 orang, DPR unsur TNI/Polri 38 orang, utusan daerah 135 orang, dan
utusan golongan 65 orang.
9. Pemilihan Umum Kesembilan dilaksanakan tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 partai
politik. Ini telah terjadi penyempurnaan pemilu, yakni pemilu dilaksanakan untuk
memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih
presiden dan wakil presiden.




D. PERILAKU BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Perilaku Budaya Demokrasi

     Dalam rangka mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi maka sebagai generasi
penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan
bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Prinsip-prinsip yang
patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi, antara lain sebagai berikut :

a. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.

b. Membiasakan bertindak secara demokratis bukan otokrasi atau tirani.
c. Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.

d. Membiasakan mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan atau
anarkis.

e. Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.

f. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah.

g. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan,
masyarakat, bangsa, dan negara.

h. Menggunaka kebebasan dengan penuh tanggung jawab.

i. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.

Perilaku Budaya Demokrasi dalam Lingkungan Keluarga
a. Lingkungan Keluarga

1) Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya.
2) Membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah
mufakat.
3) Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga.
4) Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
b. Lingkungan Sekolah

1) Berusaha selalu berkomunikasi individual.
2) Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas,
maupun kegiatan yang lain yang relevan.
3) Berani mengajukan petisi (saran/usul).
4) Berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding.
5) Selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS.
6) Berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan
sebagainya.

c. Lingkungan masyarakat
1) Bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat.
2) Berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih.
3) Mengikuti kegiatan rembug desa.
4) Mengikuti kegiatan kerja bakti.
5) Bersama-sama memberikan ususlan demi kemajuan masyarakat.

Ada beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip
demokrasi, antara lain sebagai berikut :
a. Menghindarkan perbuatan otoriter.
b. Melaksanakan amanat rakyat.
c. Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain.
d. Mengembangkan toleransi antarumat beragama.
e. Menghormati pendapat orang lain.
f. Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya OSIS, Pramuka, PMR dan
sebagainya.
g. Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.Menerima perbedaan
pendapat.




PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA

A. Penerapan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

        Nilai-nilai Pancasila tidak sekedar harus diketahui dan dipahami, melainkan harus
sampai kepada tingkat pengamalan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai
perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang konkret inilah yang
disebut dengan nilai praksis. Tentu saja pengalaman nilai-nilai pancasila tidak boleh
menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila.
Setiap manusia Indonesia diharapkan dapat dan berkomitmen untuk mengamalkan nilai-
nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kenyataannya terdapat 3
klasifikasi masyarakat Indonesia dalam pengamalan Pancasila yaitu:

1) Masyarakat yang tahu Pancasila dan mengamalkannya. Ini merupakan masyarakat
ideal yang diidamkan yakni masyarakat yang tahu Pancasila dan diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Masyarakat tidak tahu Pancasila tapi mengamalkannya, yaitu masyarakat yang tidak
tahu dan mungkin tidak hapal sila-sila Pancasila, tetapi mereka mengamalkannya dalam
kehdupannya sehari-hari. Masyarakat yang demikian biasanya terdapat di perdesaan.


3) Masyarakat yang tahu Pancasila tapi tidak mengamalkannya, yakni masyarakat yang
tahu bahkan hapal sila-silanya dengan baik dan bagaimana seharusnya diamalkan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi justru perilakunya
menunjukkan sebaliknya, banyak menyimpang dari sila-sila Pancasila.
       Tidak sedikit orang yang dengan semangat menggelorakan pengalaman Pancasila,
namun kenyataannya hal itu digunakan sebagai alat untuk memperoleh pengakuan dan
popularitas serta memperkukuh tampuk kekuasaan saja. Dengan demikian, pengamalan
pancasila telah disalahartikan untuk kepentingan kekuasaan penguasa belaka dengan
mengabaikan kepentingan masyarakat luas (populis).
        Hal ini tentu saja harus dihindari sedini mungkin. Apalagi saat ini bangsa
Indonesia tengah berada dalam masa transisi menuju masyarakat madani yang dicita-
citakan. Saat yang sangat dibutuhkan adalah warga Negara yang benar-benar memiliki
sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti memahami dan melaksanakan nilai-
nilai Pancasila itu dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang
kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun social dan budaya. Tentu saja untuk dapat
memahami Pancasila secara baik dan benar diperlukan kajian yang mendalam tentang
nilai-nilai Pancasila. Mempelajari atau mengkaji Pancasila dengan benar berarti yang
dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis-konstitusional maupun secara objektif-
ilmiah.
        Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar Negara yang digunakan
sebagai dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan Negara. Oleh karena itu,
tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya
sendiri. Secara objektif- ilmiah, Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu
philosophical way of thinking atau philosophical system sehingga uraiannya harus logis
dan dapat diterima oleh akal sehat.
Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa agar Pancasila dapat dihayati dan dilaksanakan
masyarakat sehingga menjadi pola kehidupan nasional, maka masyarakat harus
mendalami nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Jadi, Pancasila perlu dilakukan secara
konsekwen. Masyarakat harus dapat melihat sikap Pancasila pada para pemimpin bangsa.

Ada beberapa hal yang menghalangi penghayatan nilai-nilai Pancasila yaitu:

1) masih juga dibiarkan berlangsung pelanggaran-pelanggaran terhadap Pancasila.
2) berbagai bentuk penyelewengan dan korupsi dalam aparatur pemerintah.
3) kadang-kadang terjadi kesan bahwa himbauan pada Pancasila merupakan kedok untuk
melindungi kepentingan pribadi atau golongan sendiri dalam masyarakat.
        Inti pandangan di atas adalah keteladanan para pemimpin merupakan kunci agar
Pancasila dilaksanakan oleh warga masyarakat dengann baik. Pandangan ini sangat tepat,
terlebih dewasa ini kita berada dalam situasi transisi atau peralihan, maka figur seorang
pemimpin yang mampu memberikan keteladanan merupakan cara agar pemerintah
kembali memperoleh kepercayaan dari masyrakat. Keteladanan itu dicerminkan dengan
perwujudan sikap dan perilaku pemimpin yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
        Di samping keteladanan dari para pemimpinnya, faktor lain yang sangat
menentukan dalam mengembangkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah
kesadaran yang dimiliki oleh asing-masing warga masyarakat. Menurut N.Y. Bull secara
teori, ada 4 (empat) jenis tingkat kesadaran yaitu:

1) kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas
dasar dan alasan atau orientasinya. Ini adalah kesadaran yang paling rendah dan sangat
labil.
2) kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang
berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beranekaragam atau berganti-ganti. Hal ini
kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan atau suasana tertentu.
3) kesadaran yang bersifat sosio-nomous, yaitu yang berorientasi kepada kiprah umum
atau karena khalayak ramai.
4) kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang didasari
oleh konsep atau landasan yang dalam diri sendiri.

         Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila sebagai dasar
filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idelogi bangsa dan negara tersebut dengan
mewujudkan dan menerapkannya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Menurut Kaelan (2000 : 268) ada dua macam cara mewujudkan dan
menerapkan Pancasila, yaitu :
1. Mewujudkan pancasila secara “objektif”, yaitu mewujudkan dan menerapkan
Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan
negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, juga dalam bidang seperti
politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penerapan undang-undang, hankam,
pendidikan dan bidang-bidang kenegaraan lainnya.

2. Mewujudkan Pancasila secara “subjektif”, yaitu mewujudkan/menerapkan Pancasila
pada setiap individu, yaitu dalam kehidupan moralitas bangsa,, dalam kaitannya dengan
hidup negara dan masyarakat, baik sebagai warga negara biasa (rakyat), aparat
penyelenggara negara, penguasa negara, terutama dikalangan elit politik, yang perlu
selalu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana
terkandugn dalam Pancasila.

        Alfian (1991 :18) berpendapat bahwa Pancasila dengan nilai-nilai dasarnya bukan
hanya dijadikan landasan saja dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, tetapi sekaligus harus dijadikan sebagai perangsang, pengendali (pendorong)
dan tujuan yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan modern.
Hal ini akan terwujud manakala bangsa Indonesia mampu mempersepsikan (mewujudkan
penerapan) Pancasila secara wajar dan sehat terhadap Pancasila sebagai ideologi
demokrasi yang bersifat terbuka.
        Tahukan Anda apa yang dimaksud ideologi terbuka? Moerdiono (1996)
memberikan penjelasan pokok tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka
adalah bahwa nilai dasarnya tetap, namun penjabarannya dapat dikembangkan secara
kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat
Indonesia. Dengan demikian jelaslah kiranya, bahwa keterbukaan ideologi merupakan
suatu “conditio sine qua non” untuk kelanjutan hidup ideologi itu sendiri.
Menurut Soerjanto (1996) bahwa idelogi terbuka menuntut terpenuhinya unsur-unsur,
yaitu :
1. Adanya cita-cita dan nilai-nilai dasar;
2. Tidak langsung bersifat operasional;
3. Setiap kali harus dieksplisitkan;
4. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah melalui
refleksi yang rasional.
        Berdasarkan uraian di atas menunjukkan kekuatan ideologi terbuka yakni
memiliki sifat yang dinamis dan tidak akan membeku. Sebaliknya ideologi tertutup
mematikan cita-cita atau nilai-nilai dasar dan hanya menunjukkannya sebagai fosil-fosil
mati.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pancasila terdapat tiga nilai, yaitu
 (1) nilai dasar,
 (2) nilai instrumental, dan
 (3) nilai praksis.
         Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang sedikit banyak
mutlak. Kita menerima nilai dasar sebagai suatu hal yang tak dapat dipertanyakan lagi.
Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut menurut Soeprapto, adalah :
1. Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Keadilan
3. Keberadaban
4. Persatuan
5. Mufakat
6. Kesejahteraan
7. Kebebasan

        Nilai-nilai dasar sebagaimana dikemukakan di atas, masih bersifat abstrak dan
umum. Oleh karenanya perlu dijabarkan agar bersifat operasional. Penjabaran itu tentu
saja mesti mengacu kepada nilai-nilai dasarnya, dan dapat dilakukan secara kreatif dan
dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dan batas-
batas yang dimungkinkan oleh nilai-nilai dasar. Penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai
dasar itulah yang disebut dengan nilai instrumental. Dengan demikian dapat ditegaskan
bahwa nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar, biasanya dalam
wujud norma sosial ataupun norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam
lembaga-lembaga. Singkatnya, nilai instrumental merupakan tafsir positif terhadap nilai
dasar yang bersifat umum, abstrak dan belum operasional itu.
        Sedangkan nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam
kehidupan nyata. Dalam pandangan Moerdiono, nilai praksis seyogianya sama
semangatnya dengan nilai dasar dan instrumental. Nilai praksis inilah yang sesungguhnya
merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu sungguh-sungguh
hidup dalam masyarakat ataukah tidak.
        Menurut pandangan Moerdiono (1996) ada beberapa faktor yang mendorong
pemikiran mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu :
Pertama, kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional, dinamika masyarakat
berkembang sangat cepat. Tidak selalu jawabannya kita temukan secara ideologis dalam
pemikiran-pemikiran ideologi kita sebelumnya. Misalnya, tendensi globalisasi ekonomi
yang merupakan ciri khas dari dunia pada akhir abad ke 20 dan diperkirakan akan terus
berlanjut dalam abad ke 21 mendatang. Gejala-gejala inilah yang harus disikapi secara
ideologis.

       Kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti marxisme-
leninisme/komunisme. Ideologi tertutup adalah idelogi yang sudah merasa mempunyai
jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakannya
bahkan secara dogmatik.
       Ketiga, pengalaman sejarah politik yang pernah dialami bangsa kita masa lampau
pada waktu pengaruh komunisme sangat kental. Karena pengaruh ideologi komunisme
yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila pernah merosot menjadi semacam dogma
yang sangat kaku.
        Inti pandangan di atas adalah bahwa suatu kenyataan yang tak terbantahkan yakni
perubahan kehidupan dewasa ini yang terjadi sangat cepat, melintasi batas-batas negara.
Perubahan-perubahan yang cepat itu antara lain karena kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi yang telah memberikan berbagai akses kemudahan bagi bagi manusia
sebagai pengguna (user). Perubahan yang cepat itu dengan sendirinya membawa
pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah
timbulnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi kehidupan manusia karena
pengaruh interaksi global tadi.
        Sebagai konsekuensi logis penerimaan kita terhadap Pancasila sebagai ideologi
terbuka, tentu saja dibutuhkan sikap dan perbuatan yang sesuai atau mendukung akan
karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka. Beberapa contoh sikap perbuatan itu
diantaranya sebagai berikut :

1) Tetap kritis dalam mencermati dan menyikapi segala permasalahan yang mengemuka
dewasa ini, dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila.

2) Tidak terlena kepada hingar bingar modernisasi barat yang cukup menjanjikan namun
penuh perangkap. Menyikapi hal ini nilai-nilai agama dan Pancasila merupakan alat
media filter yang sangat tepat agar tidak terjerumus kepada dampak-dampak negatif
modernisasi tersebut.

3) Berpikir positif dalam menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi. Dengan cara
demikian akan terhindar dari perpecahan dalam kehidupan masyarakat.

4) Selektif dalam menerima semua informasi yang datang. Hal ini dimaksudkan agar
tidak terjebak kepada informasi yang menyesatkan yang secara nyata-nyata melanggar
nilai-nilai ideologi Pancasila.

5) Mewaspadai munculnya ancaman bahaya-bahaya laten yang tetap menjadi ancaman
serius terhadap pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara konsekuen.
Demikianlah uraian singkat tentang ideologi terbuka. Mari kita bahas sikap dan perilaku
yang harus kita tampilkan dalam ranka menerapkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa
contoh sikap dan perilaku yang merupakan perwujudan sikap positif terhadap nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya:




1) Menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Memiliki keteladanan diri dan sosial sebagai cermin insane yang religius.
3) Bersikap dan berperilaku disiplin terutama disiplin pribadi yang akan terpancar dalam
disiplin sosial kemasyarakatan.

4) Bersikap kritis terhadap isu-isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat agar
tidak terseret kepada isu yang bertujuan untuk memecah belah atau memperkeruh
suasana kehidupan masyarakat yang damai dan aman.

5) Melaksanakan ajaran agama yang diyakininya masing-masing dalam kehidupannya
sehari-hari secara konsekuen dan konsisten.

6) Bersikap toleran terhadap kenyataan sosial berupa keanekaragaman dalam kehidupan
sosial, baik agama, budaya, bahasa, maupun ras atau keturunan.

7) Menghargai dan menjungjung tinggi harkat, derajat, dan martabat orang lain.

8) Menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga
terbina kehidupan yang serasi dan harmonis.


B. Penerapan Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

               Paradigma berasal dari bahasa Inggris yakni paradigm yang berarti model
       pola, contoh. Ada pula pula yang mengartikan paradigma sebagai suatu kerangka
       dasar. Namun pada umumnya paradigma diartikan sebagai model pola yang
       dijadikan acuan atau rujukan. Pengertian inilah yang sesuai dengan konteks kajian
       tentang paradigma pembangunan.
       Sementara itu. istilah Pembangunan lazimnya menunjuk pada pengertian
       perubahan (Susanto, 1984), atau suatu pembaharuan (Somardjan, 1996). Sudah
       barang tentu perubahan maupun pembaharuan tersebut menyangkut kehidupan
       manusia dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sifat hakekat kehidupan
       masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan atau bersifat dinamis.
               Agar pembangunan itu dapat terarah pada manusia, maka terdapat prinsip-
       prinsip etis pembangunan, yang meliputi :
       a. pembangunan harus menghormati hak-hak asasi manusia;
       b. pembangunan harus demokratis, dalam arti bahwa arahnya ditentukan oleh
       seluruh masyarakat;
       c. prioritas pertama pembangunan harus menciptakan taraf minimum keadilan
       sosial.



              Berdasarkan penjelasan istilah di atas, dapat dirumuskan pengertian
       pembanguanan secara singkat dan sederhana yakni sebagai suatu upaya atau
       usaha untuk mengadakan perbaikan atau pembaharuan kehidupan anggota suatu
       masyarakat. Selo Soemardjan (1996) menegaskan bahwa pembangunan nasional
yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dewasa ini diartikan sebagai pengamalan
Pancasila.
        Dalam hubungan antara pembangunan dan Pancasila yang ditinjau dari
sudut sosiologi, maka masa pembangunan ini memberi kesempatan yang amat
menguntungkan sekali bagi Pancasila untuk memberi pengaruh yang mendalam
dan mendasar pada sistem nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.
Inti pendapat tersebut adalah bahwa dalam pembangunan, Pancasila harus
memberikan makna atau arti yang mendalam yang diwujudkan lewat sikap,
perilaku atau perbuatan warga masyarakat, sehingga dapat mendukung
keterlaksanaan pembangunan tersebut. Dengan kata lain, pengamalan nilai-nilai
Pancasila sesungguhnya memegang peranan penting dalam mendukung
keberhasilan suatu pembangunan.

       Secara filosofis hakihat kedudukan pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek
pembangunan nasional kita harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila
pancasila. Oleh karena hakikat nilai-nilai sila-sila pancasila mendasarkan diri
pada dasar Ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila pancasila
sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan kepada
kenyataan objektif bahwa pancasila sebagai dasar negara dan dasar persekutuan
hidup manusia. Oleh karena pembangunan nasional sebagai usaha praktis untuk
mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah berdasarkan kepada
paradigma hakikat manusia “monopluralis” .

D. Penerapan Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Iptek

      Dari masa ke masa, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang
pesat sebagai hasil akal dan pemikiran manusia yang semakin berkembang pesat.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan upaya manusia
mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Ilmu
pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil
kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa (rokhani) manusia meliputi aspek akal,
rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rokhaniah manusia dalam hubungan
dengan Intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang
moral (etika).
       Atas dasar kreativitas akalnya manusia mengembangkan Iptek dalam rangka
untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan YME. Oleh karena
itu, tujuan essensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga
Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dalam masalah
ini, pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan Iptek demi
kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan Iptek sebagai budaya manusia harus
didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
         Dalam pembangunan bidang iptek itu, peranan Pancasila sebagai ideologi
memiliki dua peranan penting yakni :
1) Pancasila berperan sebagai orientasi dasar bagi kebijakan pengembangan atau
pembangunan iptek tersebut. Paham demokrasi menuntut agar masyarakat luas
ikut serta menentukan pilihan-pilihan teknologi yang menyangkut masa depan
masyarakat.

2) Pancasila dapat menjadi dasar pengembangan etika ilmu pengetahuan yang
harus menyertai pula perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa
prinsip dasar etika ilmu pengetahuan dalam rangka pembangunan yang
didasarkan Pancasila antara lain :

a. Martabat manusia sebagai pribadi, sebagai subjek pembangunan. Hal ini berarti
bahwa manusia tidak boleh diperalat untuk kepentingan ilmu, teknologi, riset, dan
pembangunan tersebut.

b. Prinsi “tidak merugikan”, harus dihindari kerusakan terhadap bangsa, manusia
dan alam.

c. Kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya.

d. Mengurangi penderitaan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi sedapat
mungkin membantu manusia untuk lepas dari berbagai penderitaan sehingga bisa
menikmati kebebasan lebih besar sebagai manusia.

e. Pemerataan hasil-hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dihindari adanya monopoli iptek serta kesenjangan budaya dalam perolehan hasil
budaya baru (Sastrapratedja. 1996).

E. Penerapan Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Bidang Politik

Dalam arti yang luas politik bersentuhan dengan berbagai interaksi yang
dilakukan oleh manusia sebagai makhluk politik (zoon politicon), yakni makhluk
yang bermasyarakat, makhluk yang hidup bersama untuk mempertahankan
eksistensinya atau keberlangsungan hidupnya. Pada sisi lain manusia merupakan
makhluk budaya, yang dapat menciptakan sesuatu untuk keh
Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan
Nasional dan Aktualisasi Diri
Pengertian Paradigma

        Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia
ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul “The Structure
Of Scientific Revolution”, paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis
yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum,
metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri
serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

        Dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil
penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan
masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik,
maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu
aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Dalam masalah yang populer
istilah paradigma berkembang menjadi terminology yang mengandung konotasi
pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta tujuan dari
suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam
bidang pembangunan & pendidikan.



A. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” hal ini merupakan tujuan Negara hukum
formal, adapun rumusan “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa” hal ini merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan
sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah “ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial”.

Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional
mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita
harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia
“monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rokhani (jiwa) dan jasmani
(raga), sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial serta
kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk
Tuhan.
Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat
manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang
monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:

a. susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga

b. sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial

c. kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan
harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan
aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan
manusia secara totalitas.

       Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia
secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma
dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.



B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik

       Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau
pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat
manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat
manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek
harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai
pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter

       Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas
kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik
didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena
itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral
ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral
keadilan.

Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara
dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik
yang santun dan bermoral.
C. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

        Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil
kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi aspek akal, rasa, dan
kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia dalam hubungannya dengan
intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral (etika).
Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga Iptek
pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan Iptek sebagai
hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang
adil dan beradab.

-    Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan,
mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak.
Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan
diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan
manusia dengan sekitarnya.

-     Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas
bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat beradab. Iptek adalah
sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

-        Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan
internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek
hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran
bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.

-        Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan Iptek secara demokratis.
 Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek juga
harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang
terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan
lainnya.

-     Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengkomplementasikan
pengembangan Iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan
kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri,
manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan
masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

       Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM Hakikat
manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan POLEKSOSBUDHANKAM.
Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh meliputi
seluruh unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat
manusia.
E. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

       Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem
dan
pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus,
sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I
Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan
pada moralitas dam humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang
berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku
makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan. Sistem ekonomi
yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya
menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem
ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang
tidak mengakui kepemilikan individu.

       Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek.
Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan
pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang
berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan
dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu
menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk
lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan
kesengsaraan warga negara.

F. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

        Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak
dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana
tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu,
pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia,
yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang
menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas
bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak
cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat
kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo
menjadi human.

       Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan
atas
dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam si
seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.
Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial
berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima
sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak
menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.
G. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

Pertahanan dan Keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya
kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan
Keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai
warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan
derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya
keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang
sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan
kekuasaan.



I. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi

Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan
berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera,
masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia,
masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral
kemanusiaan dan beradab. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah
sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang
selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa orde lama
maupun orde baru. Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total
harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta
cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

1. Gerakan Reformasi

       Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ke tujuh
bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama
Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik
dikembangkan kearah sistem “Birokratik Otoritarian” dan suatu system “Korporatik”.
Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan
keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa
negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan dan kelompok pengusaha
oligopolistik dan bekerjasama dengan mayarakat bisnis internasional. Awal keberhasilan
gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J.
Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan
Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan
pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan
reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik tahun 1985,
kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi yang menyangkut perlindungan hokum.
a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Arti Reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation dengan akar kata reform
yang artinya “make or become better by removing or putting right what is bad or
wrong”. Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang,
menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada
format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Oleh
karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-
penyimpangan. Misalnya pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi nepotisme,
kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.

2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan
ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara
Indonesia.

3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka
struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.

4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik
dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan
keagamaan.

5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang
berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi
       Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam
kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi sebab tanpa adanya
suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi,
anarkisme,brutalisme pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan Negara
Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan
pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

        Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki
aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi
rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
2. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu subsistem
yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi
maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan
serta keadilan. Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam berbagai
bidang misalnya, politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin
melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan
tersebut.

        Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum Dalam negara terdapat suatu
dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam
ilmu hukum tata negara disebut staatsfundamental. Sumber hukum positif di Indonesia
tidak lain adalah Pancasila. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat,
maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta
kebutuhan masyarakat. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi
konstitutif maupun fungsi regulative

        . Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang
memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh
Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri.
Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang
adil ataukah tidak adil. Sebagai staatfundamentalnorm, Pancasila merupakan pangkal
tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945.
Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum meliputi dua macam
pengertian, sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara
penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU, Peraturan
Menteri, Peraturan Daerah.




        Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau
isi suatu norma hukum. Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum
dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila
sebagai sumbernya, berarti terjadi inkonstitusionalitas (unconstitutionality) dan ketidak
legalan (illegality) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.



       Dasar Yuridis Reformasi Hukum Reformasi total sering disalah artikan sebagai
dapat melakukan perubahan dalam bidang apapun dengan jalan apapun. Jika demikian
maka kita akan menjadi bangsa yang tidak beradab, tidak berbudaya, masyarakat tanpa
hukum, yang menurut Hobbes disebut keadaan “homo homini lupus”, manusia akan
menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. UUD
1945 beberapa pasalnya dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat multi
interpretable (penafsiran ganda), dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar
kepada presiden (executive heavy). Akibatnya memberikan kontribusi atas terjadinya
krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara RI. Berdasarkan isi yang
terkandung dalam Penjelasan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-
pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-
pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita
hukum yang menguasai baik hukum dasar tertulis (UUD 1945) maupun hukum dasar
tidak tertulis (Convensi).

        Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah Tap
MPRS No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses
penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara
eksplisit dirinci tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber
pada nilai- nilai Pancasila.



3. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “……maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam
Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara
kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerokhanian
berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah :

1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
karenanya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.
4. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersama-
sama lembaga lain kekuatannya berada di bawah Majelis Permusyawatan Rakyat atau
produk-produknya Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi Kebijaksanaan
ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan
mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya
hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era
ekonomi global dewasa ini dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi
yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk,
sehingga kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat.



Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut :

1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program
“social safety net” yang popular dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka
pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum
pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan
kepercayaan dan kepastian usaha.

 2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan
menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkan perlindungan hukum
serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu pembenahan dan penyehatan
dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung
perekonomian.

 3. Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu
diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural (structural
transformation). Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi
tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari
ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari
orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor. Dengan sendirinya intervensi birokrat
pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan
pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada
upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan
dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan
ekonomiAKTUALISASI PANCASILA DAN UUD 1945.
A. AKTUALISASI PANCASILA.

→ Aktualisasi berasal dari kata aktual, yang berarti betul – betul ada, terjadi, atau
sesungguhnya.

→ Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana nilai – nilai Pancasila benar – benar
dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari
aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa.

→ Nilai – nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat
universal, tetap dan tak berubah. Nilai – nilai tersebut dapat dijabarkan dalam
setiap aspek dalam penyelenggaraan Negara dan dalam wujud norma – norma,
baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma – norma moral yang harus
dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga Negara Indonesia.

→ Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu :

Aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif.

1. Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk
realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif,
eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya.

2. Aktualisasi Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam sikap pribadi,
perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap
penguasa, dan setiap orang Indonesia.



B. TRIDARMA PERGURUAN TINGGI.

* Pembangunan di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan atas falsafah Negara
Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia – manusia pembangunan yang
berjiwa Pancasila, membentuk manusia – manusia Indonesia yang sehat jasmani
dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan
kecerdasan yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsa dan
negara dan mencintai sesama manusia.

* Peranan perguruan tinggi dalam usaha pembangunan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pendidikan dan pegajaran di atas perguruan tingkat menengah
berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi :
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang
disebut Tri Darma Perguruan Tinggi.
♣ Peningkatan peranan Perguruan Tinggi sebagai satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam usaha pembangunan selain diarahkan
untuk menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat pemeliharaan dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, juga mendidik
mahasiswa untuk berjiwa penuh pengabdian serta memiliki tanggung jawab yang
besar pada masa depan bangsa dan Negara, serta menggiatkan mahasiswa,
sehingga bermanfaat bagi usaha pembangunan nasional dan pengembangan
daerah.



C. BUDAYA AKADEMIK

* Budaya merupakan nilai yang dilahirkan oleh warga masyarakat yang
mendukungnya.

* Budaya akademik merupakan nilai yang dilahirkan oleh masyarakat akademik
yang bersangkutan.

* Pancasila merupakan nilai luhur bangsa Indonesia.

* Masyarakat akademik di manapun berada, hendaklah perkembangannya
dijiwai oleh nilai budaya yang berkembang di lingkungan akademik yang
bersangkutan. Suatu nilai budaya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya
sikap kerja sama, santun, mencintai kemajuan ilmu dan teknologi, serta mendorong
berkembangnya sikap mencintai seni.
Daftar pustaka

Azhari (1983), Pancasila dan UUD 1945. Jakarta:Ghalia Indonesia

Dardji Darmodihardjo, Dkk. (1981). Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.

Endang Sudardja A. (1980). UUD1945. Bandung: Jurusan PKN-Hukum FKIS IKIP
Bandung.

Miriam Budiardjo. (1989). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Moerdiono, Ed. (1991), Pancasila Sebagai Ideologi. Jakarta: BP-7 Pusat

Moh. Tolchah Mansoer. (1983). Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD Negara RI
1945. Bandung: Alumni.

Republik Indonesia. (1989). Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Jakarta

Saafroedin Bahar, Dkk (1995), Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta : Sekretariat
Negara RI.

Sri Soemantri M, (1985), Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah satu Sumber Hukum Tata
Negara: Bandung: Remadja Karya.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Setjen MK.

								
To top