Docstoc

ppkn (mini)

Document Sample
ppkn (mini) Powered By Docstoc
					   .       DEMOKRASI SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN


           Demokrasi pernah dipahami sebagai bentuk pemerintahan , akan tetapi

   perkembangannya dipahami dalam pengertian luas, sebagai bentuk pemerintahan dan

   politik. Pada awalnya Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat

   tertentu dari jiwa manusia , yaitu :

   1. Aristokrasi , pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil para cerdik pandai
   berdasarkan keadilan. Kemerosotan dari aristokrasi ini menjadi Timokrasi.


2. Timokrasi , Pemerintahan dijalankan untuk menda-patkan kekayaan untuk kepentingan

   sendiri. Oleh karena kekayaan untuk kepentingan sendiri lalu jatuh dan dipegang olah

   kelopmpok hartawan. Sehingga yang berhak memerintah adalah orang yang kaya saja

   sehingga muncul oligarchi.




   Pengertian Demokrasi & Penerapannya di Indonesia
           Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
   sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
   untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah
   prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif
   dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas
   (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan
   independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini
   bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.

          Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
   pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
   kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan
   kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia)
   yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini,
   keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan
   bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya
   melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
        Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang tepatnya diutarakan di Athena
kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah
sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini
telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-
18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata
“demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein
yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau
yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal
ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan
politik suatu negara.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. secara
eksplisit ada 2 prinsip alam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat)
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat
Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi
yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di
samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar.

        Dengan demikian, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan
kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang
mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan
budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Pengertian lain dari
Demokrasi Pancasila adalah sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat
sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
Ciri-ciri dari Demokrasi Pancasila adalah:


1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui
wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena
merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

Sisitem pemerintahan Demokrasi Pancasila adalah:


1. Indonesia adalah negara berdasar hukum.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional.
3. MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah MPR.
5. Pengawasan DPR.
6. Menteri negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.

     Kemudian fungsi dari Demokrasi Pancasila adalah Menjamin adanya keikutsertaan
rakyat dalam kehidupan bernegara. Menjamin tetap tegaknya negara RI. Menjamin tetap
tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. Menjamin
tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, Menjamin adanya hubungan yang
selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. Dan menjamin adanya pemerintahan
yang bertanggung jawab.
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-
royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur
berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur,
berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat
sendiri atau dengan persetujuan rakyat.

3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-
cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada
dominasi mayoritas atau minoritas.

       Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa
Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat
dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia,
organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga
kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

PANCASILA SEBAGAI
IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

         Ideologi secara praktis diartikan sebagai system dasar seseorang tentang nilai-nilai
dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh
Negara maka ideology diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun
secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik
sebagai individu, social, maupun dalam kehidupan bernegara. Secara etimologis, ideologi
berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti
melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan
sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau
teori, sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara. Istilah
ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 - 1836),
ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dapat
disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap
sesuatu yang terumus di dalam pikiran.

        Dalam tinjauan terminologis, ideology is Manner or content of thinking
characteristic of an individual or class (cara hidup/ tingkah laku atau hasil pemikiran
yang menunjukan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas). Ideologi
adalah ideas characteristic of a school of thinkers a class of society, a plotitical party or
the like (watak/ ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas di dalam masyarakat
atau partai politik atau pun lainnya). Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu dia
harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini
dia harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal
tadi, dia juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan,
dijaga eksistesinya dan disebarkan.

       Pancasila sebagaimana kita yakini merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan
hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah
bahawa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan
bangsa Indonesia bersatu.Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki
nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai
dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud
dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara
moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai
kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Pancasila pertama kali
dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI).

        Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara.
Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang
mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa
senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa. Sebagaimana
kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV
pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal
yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-
unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Tepat 64 tahun usia Pancasila, sepatutnya
sebagai warga negara Indonesia kembali menyelami kandungan nilai-nilai luhur tersebut.

Ketuhanan (Religiusitas)
        Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan
sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Memahami
Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang beketuhanan,
yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk
mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut
pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara
yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar ini pula, bahwa suatu
keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada
Tuhan, dan masyarakat yang beragama,.

Kemanusiaan (Moralitas)
       Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran
tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi
untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju
peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk
mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum
universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat
dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat
diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni penuh toleransi dan damai.

Persatuan (Kebangsaan) Indonesia
       Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia
dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk
mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Marauke.
Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit,
namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia
luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan
panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa, namun perbedaan
tersebut tidak untuk dipertentangkan tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia.

Permusyawaratan dan Perwakilan
       Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan
orang lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu
sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang
menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi
mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah
menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan
perubahan dan pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang
menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan
membebaskan diri dari belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu
yang sempit.

Keadilan Sosial
       Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak
berpihakkan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu
semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, dimana
setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang
serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi
rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan
tercapai secara merata. (Dari berbagai sumber)




Pancasila Sebagai Sistem Filsafat


      Pancasila ialah lima sila Yangg merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur
Yangg bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia Yangg begitu majemuk &
beragam dalam artian BHINEKA TUNGGAL IKA.
Objek materi filsafat ialah mempelajari segala hakikat sesuatu baik materal konkrit
(manusia,binatang,alam dll) & abstak (nilai,ide,moral & pandangan hidup).
Pancasila sebagai sistem filsafat ialah kesatuan Yangg saling berhubungan guna tujuan
tertentu,dan saling berkualifikasi Yangg terpisahkan bersama Yangg lainnya.

Jadi Pancasila pada dasarnya bagian/unit-unit Yangg saling berkaitan sama
lain,dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing.
Misal : Ketika mengkaji sila kelima Yangg intinya mengenai kedilan. Maka dikaitkan
dengan point sila-sila Yangg lain artinya :

- Keadilan Yangg ber keTuhanan (sila 1)
- Keadilan Yangg berPrikemanusian (sila 2)
- Keadilan Yangg berKesatuan/Nasionalisme,Kekeluargaan (sila 3)
- Keadilan Yangg Demokratis

Dan kesemua sila-sila tersebut saling mencakup,bukan di point persatu.
Semua unsur (5 sila) tersebut memiliki fungsi/makna & tugas masing-masing memiliki
tujuan tertentu.

Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Yangg merupakan
kenyataan objektif Yangg hidup & meningkat dalam masyarakat. Pancasila memberi
petunjuk mencapai kesejahteraan untuk semua rakyatIndonesia Tanpaa membedakan
suku / ras.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa & negara Yangg dimaksud ialah bahwa
peraturan kehidupan hukum dalam kehidupan berbangsa & bernegara berpedoman pada
pancasila. Karena pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa &
negara republik indonesia.

Orang Yangg berfikir kefilsafatan orang Yangg meremehkan terhadap orang Yangg
Lebihh rendah derajatnya & menyepelekan Yangg kecil, & selalu berfikiran positif,
kritis, & berdifat arif bijaksana, global & selalu optimis.

CONTOH.
Seorang ilmuan puas mengenal pengetahuan dari segi/sudut pandang pengetahuan itu
sendiri. Dia ingin hakikat pengetahuan dari konstelasi lainnya

- Sumber pancasila pada dasarnya ialah bangsa indonesia itu sendiri Yangg memiliki
point adat istiadat serta kebudayaan & point religius.
- mengenai kebenaran pancasila berdasarkan tingkatnya, maka pancasila mengakui
kebenaran Yangg bersumber pada akal manusia. Potensi Yangg terdapat dalam diri
manusia guna memperoleh kebenaran dalam kaitannya bersama positif. Pancasia juga
mengakui kebenaran manusia Yangg bersumber pada intuisi/perasaan.
Manusia pada hakikatnya kedudukan kodratnya ialah sebagai makhluk tuhan Yangg
maha esa, maka bersama sila Perrtama pancasila juga mengakui kebenaran wahyu Yangg
bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran Yangg tertinggi.

Selain itu dalam sila ke 3, ke 2, ke 4, & ke 5, maka epistimologis ( hakikat & sistem )
pancasila juga mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya bersama hakikat
sifat kodrat manusia makhluk individu & sosial.

Dasar Axiologis ( Hakikat, Nilai, Kriteria ) Sila Sila Pancasila

Bidang axiologis ialah cabang filsafat Yangg menyelidiki makna nilai, sumber nilai,
tingkatan point serta hakikat point seperti point alamiah jasmaniah, tanah subur, udara
bersih, air bersih, cahaya & panas cahaya matahari

 Menurut tinggi rendahnya, point bisa digolongkan menjadi 4 tingkatan sebagai berikut
:

1. point kebenaran, antara lain point bersumber pada akal, rasio, budi / cipta manusia
2. point keindahan/nilai estetis antara lain Yangg bersumber pada perasaan manusia
3. point kebaikan/nilai moral, antara lain point Yangg bersumber pada unsur kehendak
manusia
4. point religius Yangg merupakan point keharmonian tertinggi & bersifat mutlak

nilai ini berhubungan bersama kepercayaan & keyakinan manusia & bersumber pada
wahyu Yangg berasal dari tuhan Yangg maha esa.

DEMOKRASI INDONESIA

Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur & keabsahan politik
Kehendak rakyat ialah kehendak kewenangan pemerintah menjadi basis tegaknya sistem
politik demokrasi. Demokrasi meletakkan masyarakat pada Letak penting, hal ini di
karenakan masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara Yangg
memegang demokrasi disebut negara otoriter. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu
utama dalam kehidupan berbangsa & bernegara.

Pelaksanaan demokrasi ini ada .2. antara lain :

Demokrasi langsung & demokrasi langsung.
- demokrasi langsung ialah demokrasi Yangg semua rakyatnya di Ikutt sertakan dalam
permusyawaratan guna menentukan kebijakan & mengambil keputusan
- demokrasi langsung ialah demokrasi Yangg dilaksanakan melalui sistem perwakilan ke
dewan perwakilan rakyat ( DPR ) & mejlis permusyawaratan rakyat ( MPR ).
Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

       Demokrasi ini dipahami sebagai sikap hidup & pandangan hidup Yangg
demokratis bersama didasarkan nilai-nilai demokrasi & membentu budaya/kultur
demokrasi baik dari warga negara maupun dari pejabat negara/pemerintah. Demokrasi
merupakan penerapan kaidah-kaidah prinsip demokrasi pada kekuatan sistempolitik
kenegaraan.

Demokrasi Di Indonesia

Bangsa indonesia Semenjak dulu telah mempraktekkan ide mengenai demokrasi
meskipun bukan kenegaraan masih dalam desa & disebut demokrasi desa.

Pendekatan kontekstual demokrasi di indonesia ialah demokras pancasila karena
pancasila merupakan ideologi negara, pandangan hidup bangsa indonesia, & sebagai
identitas nasional indonesia. Pancasila ideologi nasional karena sebagai cita-cita
masyarakat & sebagai pedoman membikin keputusan politik. Keterkaitan demokrasi
pancasila bersama civil society / mayarakat madani indonesia secara kualitatif di tandai
oleh keimanan & ketakwaan terhadap tuhan Yangg maha esa.

Sistem Politik Demokrasi

Landasan sistem politik demokrasi di indonesia ialah sistem politik demokrasi didasarkan
pada nila, prinsip, prosedur & kelambangan Yangg demokratis. Sistem ini bisa menjamin
hak kebebasan warganegara, membatasi kekuasaan pemerintah & memberikan keadilan.
Indonesia Semenjak awal berdiri telah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem
politik. Negara indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pada,
Pancasila ( sila ke 4 ).
DEMOKRASI SEBAGAI SIKAP HIDUP

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi itu berasal dari kata latin yang secara harfiah berarti Kekuasaan Untuk
Rakyat. Atau oleh pendukungnya disebutkan sebagai: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan
Untuk Rakyat. Setiap orang, siapa pun dia, memiliki satu suara yang sama nilainya. Jadi,
dalam demokrasi, yang dipresentasikan dalam bentuk Pemilihan Umum, suara seorang
pelacur, suara seorang perampok, suara seorang penzina, suara seorang pembunuh, suara
seorang munafik, dan suara seorang musuh Allah itu dianggap senilai dan sederajat
dengan suara seorang ustadz yang benar-benar ustadz, atau dianggap sama dan sederajat
dengan suara orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan Islam.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan
politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar
satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan
agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan
prinsip checks and balances.

HAKIKAT DEMOKRASI

Kata demokrasi dapat ditintau dari dua pengertian yaitu :
a. Pengertian secara bahasa atau etimologis
b. Pengertian secara istilah atau terminologis

1. Pengertian Etimologis Demokrasi

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu

demos yang berarti rakyat dan cratosatau cratein yang berarti pemerintahan atau

kekuasaan. Jadi secara bahasademis-cratein ataudemos-cratos berarti

pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Alasan demokrasi sulit dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup

banyak.

b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak
sulit di lakukan.

c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena sulitnya

memungut suara dari peserta yang hadir.

d. Masalah yang di hadapi negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan
orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat tetap memegang
kedaulatan tertinggi, di bentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang
menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi sehingga mulailah dikenal “demokrasi tidak langsung” atau
“demokrasi perwakilan”.

Jadi, Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu :

a. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertkan seriap warga
negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-
undang.

b. Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan

melalui sistem perwakilan.

Untuk negara-negara moderen penerapan demokrasi tidak langsung

dilakulakan karena berbagai alasan, antara lain :

a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada

suatu tempat tidak dimungkinkan.

b. Masalah yang di hadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan

hidup semakin banyak.

c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri didalam menyurus
kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup di serahkan pada orang yang
berminat dan memiliki keahlian dibidang pemerintahan negara.
2. Pengertian Terminologis Demokrasi
Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi :
a. Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu
melekat pada diri rakyat diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang
banyak untuk menagtur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan
pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

b. Menurut Hennry B. Mayo

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukan bahwa kebijaksanaan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang secara diawasi secara efektif oleh
rakyat dalam pemiliha-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjainnya kebebasan politik.

c. Menurut International Commission for Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat

keputusan-keputusan politik diselenggarankan oleh warga negara melalui wakil-wakil
yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada

mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

d. Menurut C.F Strong

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat
politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah
akhirna mempertanggung jawabkan tindakan- tindakan kepada mayoritas itu.

e. Menerut Samuel Huntington

Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling
kuat dalam sistem itu di pilih melaui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan
didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua
penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara
pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham
Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat (government of the people, by the people,and for the peolple).
        Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari
rakyat untuk menyelenggarakan perintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti
pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti
pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan
untuk kepentingan dan kejahteraan rakyat.

Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf,

1997) yaitu :

a. Kebebasan/persamaan (freedom/equality)

Kebebasan dan persamaan adalah pondasi demokrasi. Kebebsan di anggap sebagai sarana
mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksinal dari usaha orang tanpa adanya
pembatasan dari pengguasaan.

b. Kedaulatan rakyat (people’s soverignty)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat

adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

3. Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Secara klasik, pebagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakam menjadi :

a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintaham yang dipegang oleh seseorang

sebagai pemimpin tertinggi dan dijadikan utuk kepentingan rakyat banyak.

b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh seseorang

sebagai pemimpin tertimggi dan di jadikan utuk kepentingan pritar.

c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yank dipegang oleh sekelompok

orang yank memimpin dan dijadikan untuk kepentingan rakyat banyak.

d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yank dipegang oleh sekelompok

dan dijadikan untuk kelompok itu sendiri.

e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yank dipegang oleh rayat dan

dijalankan untuk kepentigan rakyat banyak.
f. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang di pegang oleh rakyat
tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidal berpendidikan, dan rakyat yang
tidak paham tentang pemerintahan, yank akhirnya pemerimtahan yang dijalankan tidak
berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Bentuk pemerinthan monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan sebagai bentuk
pemerintahan yang baik, sedangkan bentuk tirani, origarfi dan mobograsi adalah bentuk
yang buruk dari pemerinthan.

Adapun bentuk pemerinthan yang di anut atau diterima adalah bentuk perinthan

moderen menurut Nicollo Machiavelli :

a. monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara

umumnya bergelar raja, ratu, kaisar atau sultan.

b. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden

atau perdana menteri.

4. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik :

a. Hendry B. Mayor, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu
sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang
didasar kan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya
kebebasan politik.

b. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis sejauh para
pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan
yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk
memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Sistem poitik dewasa ini dibedakan menjadi dua (Huntington, 2001), yaitu sistem politik
demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Termasuk sistem politik nondemokrasi
adalah sistem politik otoriter, totaliter, sistem diktator, rezim militer, rezim satu partai,
monarki absolut, dan sistem komunis. Sistem politik (pemerintahan) demokrasi adalah
sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Sukarna dalam buku Demokrasi vs Kediktaktoran (1981) mengemukakan

prinsip-prinsip dari sistem poltik demokrasi, sebagai berikut :
a. Pebagian kekuasana; kekuasanan esekutif, legislatid dan yudikatif

b. Pemerintahan konstitusional

c. Pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Low)

d. Pemerintahan mayoritas

e. Pemerintahan dengan diskusi
f. Pemerintahn umum yang bebas
g. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
h. Menejemen yang terbuka
i. Pers yang bebas
j. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas
k. Perlindungan terhadap hak azazi manusia
l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
m. Pengawasan terhadap administrasi negara

n. Mekanisme politik yang beruba anatar kehidupan politik masyarakat dengan

kehidupan plolitik pemerintahan

o. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari
lembaga manapun
p. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan poll sistem
q. Penyelesaain secara damai buka dengan kompromi
r. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
s. Konstitui/UUD yang demokratist. Prinsip persetujuan

Prinsip nondemokrasi yaitu sebagai berikut :

a. pemusatan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan esekutif dan

kekuasaan yudikatif menjadi satu.

b. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi yang sifatnya yang konstisional,

tetapi pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan.

c.Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi

kekuasaan dan ketidak samaan didepan hukum.

d. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekrit.

e. Pemilihan umum yang tidak demokratis.
f. Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai,tapi ada
sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.
g. Manegeman dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
h. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.
i. Tidak adanya kebebasan berdapat, berbicara dan kebebasan pers.

j. Tidak ada perlindungan terhadap hak azazi manusia, bahkan sering terjadipelanggaran
atas hak azazi manusia.
k. Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa di interfensi oleh penguasa.
l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi.m. Mekanisme
dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama.

n. Penyelesaian pemecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan

penggunaan paksaan.

o. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebsan indufidu dalam batas

tertentu.

p. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

5. Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak dipahami sebagai bentuk
pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau
pandangan hidup demokratis. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga
maupun penyelenggara negara untuk berprilaku sedemikian rupa sehingga mendukung
pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja
merupakan perilaku yang demokratis.

3. DEMOKRATISASI

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada
setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik
yang bercirikan demokratis.

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu :

a. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis kepenguasa

demokrasi.

b. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertip politik demokrasi.
c. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.
d. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.
Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui tiga
tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuran rezim demokratis, dan
pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Setiap warga negara menginginkan tegaknya
demokrasidi negaranya. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di
suatu negara.



1. Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan

nilai demokrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan pertikain-pertikain secara damai dan sukarela

2. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam sustu masyarakat yang

selalu berubah
3. pergantian penguasa dengan teratur
4. penggunaan paksaan sesedikit mungkin
5. pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman

6. menegakkan keadilan

7. memajukan ilmu pengetahuan
8. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan
Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur nilai demokrasi antara lain :

1. toleransi

2. kebebasan mengemukakan pendapat
3. menghormati perbedaan pendapat
4. memahami keanekaragaman dalam masyarakat

5. terbuka dan komunikasi

6. menjunjung nilai dan martabat kemanusian

7. percaya diri

8. tidak menggantungkan pada orang lain

9. saling menghargai

10. mampu mengekang diri
11. kebersamaan

12. keseimbangan

Nurcholis Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya tujuh

norma atau pandangan hidup demokratis, sebagai berikut :

1. Kesadaran akan pluralisme

2. Prinsip musyawarah

3. Adanya pertimbangan moral
4. Permufakatan yang jujur dan adil
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

6. Kerjasama antarwarga

7. Pandangan hidup demokrasi sebagai undsur yang menyatu dengan sistem

pendidikan

Pendapat bahwa demokrasi sudah merupakan pola kehidupan, antara lain sebagai

berikut.

a. John Dewey dalam Zamroni (2001), demokrasi adalah pandangan hidup yang
mencerminkan dari perlunya partisipasi dari warga negara dalam pembentukan nilai-nilai
yang mengatur kehidupan bersama.

b. Padmo Wahyono dalam Alfiah dan Oetojo Usman (1990), demokrasi adalah pola
kehidupan berkelompok yang sesuai dengan keinginan dan pandangan hidup orang-orang
yang berkelompok.

c. Tim ICCE UIN Jakarta (2003), demokrasi sebagai way of life (pandangan hidup)
dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara, baik oleh rakyat (masyarakat) maupun
pemerintah

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi

Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi
perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut.
a. Pemerintahan yang bertanggung jawab
b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam
masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini
melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwipartai,
multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat.

d. Pers dan meda massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.

e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan

mempertahan kan keadilan.

Dengan demikian untuk behasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat

dua hal penting sebagai berikut.

a. tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup
masyarakat dana penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik

dan pemerintahan.

Suatu negara dikatakan negara demokrsi apabila memenuhi dua kriteria , yaitu :

a. Pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur)

demokrasi

b. Masyarakat demokrasi yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi

3. Ciri Demokratisasi

Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. (maswadi Rauf, 1997)
a. Berlangsung secara evolusioner
b. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif

4. DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Demokrasi Desa

Menurut Mohammad Hatta dalam Padma Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah
menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug
desa. Itulah yang disebut “demokrasi asli”.
Demokrasi desa memiliki lima unsur atau anasir, yaitu :

a. rapat

b. mufakat

c. gotong-royong

d. hak mengadakan proses bersama

e. hak menyingkirkan dari kekuasaan raja absolut



Demokrasi Indonesia modern menurut Hoh. Hatta harus meliputi tiga hal,

yaitu :
a. demokrasi di bidang politik
b. demokrasi di bidang ekonomi
c. demokrasi di bidang sosial

2. Demokrasi Pancasila

Sebagai ideologi nasional, pancasila berfungsi sebagai :

1. cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam mebuat dan

menilai keputusan politik

2. alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi

produser penyelesaian konflikyang terjadi.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut

adalah sebagai berikut. a. Kedaulatan Rakyat b. Republik

c. Negara Berdasarkan atas Hukum

d. Permintaan yang Kontitusional

e. Sistem Perwakilan

Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai

berikut.
1.

Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

2.

Secara sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakialan.

3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada
sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Ada kesamaan pandangan
dan konsensus politik dari para peserta sidang BPUPKI

bahwa

kenegaraan

Indonesia

harus

berdasarkan kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi
ada pada para founding fathers bangsa (Suseno 1997). Para pendiri bangsa bersepakat
bahwa negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi.

Paradikma kenegaraan Soepomo yang disampaikan tanggal 31 Mei 1945 terkenal dengan
ideintegral istik bangsa Indonesia. Memurut Soepomo, politik pembangunan negara harus
sesuai dengan struktur solial masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap
semangat kebatinan bangsa Indonesia yaitu hasrat rakyat akan persatuan. (Suseno, 1997).

Pandangan Hatta mengenai demokrasi dapat kita pada tulisannya di tahun 1932 dengan
judul demokrasi kita. Hatta setuju dengan demokrasi yang dikatakannya dengan istilah
kerakyatan. Hatta menggap dan percaya bahwa demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan
sangat cocok untuk keperluam pergerakan Indonesia di masa datang (Hatta 1953).


Prinsip Pokok Demokra
Prinsip Demokrasi Pancasila
Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut[3]:

   1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
   2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
   3. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan
       yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
       kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya
   4. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
       menyalurkan aspirasi rakyat
   5. Pelaksanaan Pemilihan Umum
   6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
       Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
   7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
   8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
       YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
   9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
   10. Pemerintahan berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan[3]:

a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (machtstaat) b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum
dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan yang tertinggi
berada di tangan rakyat.

si Pancasila

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:153
posted:5/20/2011
language:Indonesian
pages:22
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl