; sejarah pancasila a Sejarah Lahirnya Pancasila
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

sejarah pancasila a Sejarah Lahirnya Pancasila

VIEWS: 9,286 PAGES: 53

  • pg 1
									     a.Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai
           Ideologi dan Dasar Negara




        (Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideol.ogi dan Dasar Negara) – Ideologi
dan dasar negara kita adalah Pancasila. Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusayawaratan Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima sila itu adalah: Ketuhanan yang
Maha perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui
latar belakang atau sejarah Pancasila dijadikan ideologi atau dasar negara coba baca
teks Proklamasi berikut ini.

         Sebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia
dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa di
Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah
adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di
wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya,
Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut, bangsa
Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun
politik.

      Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini
Belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan.

        Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak
saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama
menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan
tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang
dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak
kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September
1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang
memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji
kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar
Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura)



                                         ~1~
      Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah
menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada
pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

        Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan
sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang
dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada
sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad
Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk
Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara
lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu:


1. Peri Kebangsaan


2. Peri Kemanusiaan


3. Peri Ketuhanan


5. Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas
lima hal, yaitu:


1. Ketuhanan Yang Maha Esa


2. Persatuan Indonesia


3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab


4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan


5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia




                                        ~2~
        Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni
1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima
hal, yaitu:


1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)


2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)


3. Mufakat atau Demokrasi


4. Kesejahteraan Sosial


5. Ketuhanan yang Berkebudayaan



     Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno
mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:


1. Sosio nasionalisme


2. Sosio demokrasi


3. Ketuhanan



      Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu
Gotong Royong.

       Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat
untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang
masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap
anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan
tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:




                                         ~3~
1. Ir. Soekarno


2. Ki Bagus Hadikusumo


3. K.H. Wachid Hasjim


4. Mr. Muh. Yamin


5. M. Sutardjo Kartohadikusumo


6. Mr. A.A. Maramis


7. R. Otto Iskandar Dinata


8. Drs. Muh. Hatta

        Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan
para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain
disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar
Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu:


1. Ir. Soekarno


2. Drs. Muh. Hatta


3. Mr. A.A. Maramis


4. K.H. Wachid Hasyim


5. Abdul Kahar Muzakkir


6. Abikusno Tjokrosujoso


                                        ~4~
7. H. Agus Salim


8. Mr. Ahmad Subardjo


9. Mr. Muh. Yamin

       Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga
melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang
kemudian lebih dikenal dengan sebutan ―Piagam Jakarta‖.

        Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah
merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus
1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong
dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para
pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia,
pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI
mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan rancangan Hukum Dasar
dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden.

       Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum
mengesahkan Preambul, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal
17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari
Indonesia bagian Timur yang menemuinya.

        Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat
preambul, di belakang kata ―ketuhanan‖ yang berbunyi ―dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‖ dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia
bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan.
Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para
anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid
Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam,
demi persatuan dan kesatuan bangsa.

       Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan,
mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan
dicoretnya ―dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‖ di
belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan ―Yang Maha Esa‖.
Adapun bunyi Pembukaan UUD1945 selengkapnya sebagai berikut:




                                       ~5~
                 UNDANG-UNDANG DASAR
          NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
                      PEMBUKAAN
                     (Preambule)
    Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
    maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
   kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
  telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan
    de-ngan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
    bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian
   daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
      kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidup-an bangsa, dan ikut melaksanakan
    ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadil-an
 sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
  Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha
  Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Ke-rakyatan yang
 dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
             mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia




b.Perumusan pancasila
Pancasila Sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima
secara luas dan telah bersifat final. Namun walaupun pancasila saat ini telah dihayati
sebagai filsafat hidup bangsa dan dasar negara, yang merupakan perwujudan dari jiwa
bangsa,sikap mental,budaya dan karakteristik bangsa, saat ini asal usul dan kapan di
keluarkan/disampaikannnya Pancasila masih dijadikan kajian yang menimbulkan banyak
sekali penafsiran dan konflik yang belum selesai hingga saat ini.

         Namun dibalik itu semua ternyata pancasila memang mempunyai sejarah yang
panjang tentang perumusan-perumusan terbentuknya pancasila, dalam perjalanan ketata
negaraan Indonesia. Sejarah ini begitu sensitif dan salah-salah bisa mengancam keutuhan
Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut
dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus
istilah Pancasila.

       Dari beberapa sumber, setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang telah


                                        ~6~
atau pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang
berbeda namun ada pula yang sama.

       Secara berturut turut akan dikemukakan rumusan dari Muh Yamin, Sukarno,
Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945
(Dekrit Presiden 5 Juli 1959), Versi Berbeda, dan Versi populer yang berkembang di
masyarakat.

Rumusan I: Muh. Yamin
        Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni
1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-
bahan konstitusi dan rancangan ―blue print‖ Negara Republik Indonesia yang akan
didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin menyampaikan usul dasar negara
dihadapan sidang pleno BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang
disampaikan kepada BPUPKI.

Rumusan Pidato

     Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin
mengemukakan lima calon dasar negara yaitu:

1.Peri Kebangsaan

2.Peri Kemanusiaan

3.Peri ke-Tuhanan

4.Peri Kerakyatan

5.Kesejahteraan Rakyat

       Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai
rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh
Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang
dipresentasikan secara lisan, yaitu:

1.Ketuhanan Yang Maha Esa

2.Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan


                                       ~7~
5.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


Rumusan II: Ir. Soekarno
       Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar
negara, diantaranya adalah Ir Sukarno[1]. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang
kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila.

       Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar
negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula- lah yang
mengemukakan dan menggunakan istilah ―Pancasila‖ (secara harfiah berarti lima dasar)
pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muh Yamin) yang duduk di sebelah
Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan
Ekasila.

Rumusan Pancasila

1.Kebangsaan Indonesia

2.Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan

3.Mufakat,-atau demokrasi

4.Kesejahteraan sosial

5.ke-Tuhanan yang berkebudayaan

Rumusan Trisila

1.Socio-nationalisme

2.Socio-demokratie

3.ke-Tuhanan

Rumusan Ekasila

1.Gotong-Royong




                                         ~8~
Rumusan III: Piagam Jakarta

        Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota
BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni
– 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang
bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah
masuk.

        Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38
anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu
panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan ―Panitia Sembilan‖) yang
bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.

        Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara
golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan
yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan
bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh
Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen ―Rancangan Pembukaan Hukum
Dasar‖.

       Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh
Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari
dokumen ―Rancangan Pembukaan Hukum Dasar‖ (paragraf 1-3 berisi rancangan
pernyataan kemerdekaan/proklamasi/ declaration of independence).


       Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para
―Pendiri Bangsa‖.
Rumusan kalimat

―… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.‖

Alternatif pembacaan

        Alternatif pembacaan rumusan kalimat rancangan dasar negara pada Piagam
Jakarta dimaksudkan untuk memperjelas persetujuan kedua golongan dalam BPUPKI
sebagaimana terekam dalam dokumen itu dengan menjadikan anak kalimat terakhir
dalam paragraf keempat tersebut menjadi sub-sub anak kalimat.

―… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan
[A] dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut

                                       ~9~
dasar,

[A.1] kemanusiaan yang adil dan beradab,

[A.2] persatuan Indonesia, dan

[A.3] kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan[;] serta

[B] dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.‖

Rumusan dengan penomoran (utuh)

1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

3.Persatuan Indonesia

4.Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan

5.Serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan populer

       Versi populer rumusan rancangan Pancasila menurut Piagam Jakarta yang beredar
di masyarakat adalah:

1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.Persatuan Indonesia

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia




                                        ~ 10 ~
Rumusan IV: BPUPKI

        Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945,
dokumen ―Rancangan Pembukaan Hukum Dasar‖ (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali
secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945.

       Dokumen ―Rancangan Pembukaan Hukum Dasar‖ tersebut dipecah dan diperluas
menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari
paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4
tanpa perluasan sedikitpun).

        Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya
sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata ―serta‖
dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI,
yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

Rumusan kalimat

―… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.‖

Rumusan V: PPKI

        Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari
kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi
darurat yang harus segera diselesaikan.

       Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun
(Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis,
Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan ―dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‖ untuk ikut disahkan menjadi
bagian dasar negara.

       Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera
menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil
golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki
Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi
mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan ―Ketuhanan, dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‖ dengan rumusan
―Ketuhanan Yang Maha Esa‖ sebagai sebuah ―emergency exit‖ yang hanya bersifat

                                       ~ 11 ~
sementara dan demi keutuhan Indonesia.

        Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan ―dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya‖ dikemukakan dalam
rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan
frasa ―menurut dasar‖ dari Ki Bagus Hadikusumo.

       Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai
oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

Rumusan kalimat

―… dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.‖

Rumusan VI: Konstitusi RIS

       Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik
Indonesia semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia
yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal
yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat
(RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja.


        Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku
bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal
(Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam
Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf
ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian
dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

Rumusan kalimat

―…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan,
kerakyatan dan keadilan sosial.‖

Rumusan dengan penomoran (utuh)

1.ke-Tuhanan Yang Maha Esa,

2.perikemanusiaan,



                                      ~ 12 ~
3.kebangsaan,

4.kerakyatan

5.dan keadilan sosial


Rumusan VII: UUD Sementara

       Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya
dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan
negara bagian RI Yogyakarta.

       Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI
Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI
Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara
kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara.

       Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950
tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-
Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan
tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf
keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.

Rumusan kalimat

―…, berdasar pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan,
kerakyatan dan keadilan sosial, …‖




Rumusan dengan penomoran (utuh)

1.ke-Tuhanan Yang Maha Esa,

2.perikemanusiaan,

3.kebangsaan,

4.kerakyatan

5.dan keadilan sosial




                                      ~ 13 ~
Rumusan VIII: UUD 1945
       Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan
UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan
negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil
langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan
berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD
Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara.

       Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat
dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini
pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai
penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk
ketetapannya, diantaranya:

1.Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang
Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan

2.Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan.

Rumusan kalimat

―… dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.‖

Rumusan dengan penomoran (utuh)

1.Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3.Persatuan Indonesia

4.Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

5.Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.




                                       ~ 14 ~
Rumusan IX: Versi Berbeda
      Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat
rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan
MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib
Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Rumusan

1.Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3.Persatuan Indonesia

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

5.Keadilan sosial.

Rumusan X: Versi Populer

       Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan
diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang
dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan
dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya
saja menghilangkan kata ―dan‖ serta frasa ―serta dengan mewujudkan suatu‖ pada sub
anak kalimat terakhir.

       Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

Rumusan

1.Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3.Persatuan Indonesia

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


                                        ~ 15 ~
Catatan Kaki
1. Sidang Sesi I BPUPKI tidak hanya membahas mengenai calon dasar negara namun
juga membahas hal yang lain. Tercatat dua anggota Moh. Hatta, Drs. dan Supomo, Mr.
mendapat kesempatan berpidato yang agak panjang. Hatta berpidato mengenai
perekonomian Indonesia sedangkan Supomo yang kelak menjadi arsitek UUD berbicara
mengenai corak Negara Integralistik

2. Negara Indonesia Timur, wilayahnya meliputi Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya,
Kepulauan Nusa Tenggara, dan seluruh kepulauan Maluku

3. Negara Sumatra Timur, wilayahnya meliputi bagian timur provinsi Sumut (sekarang)
―Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara
konsisten dalam kehidupan bernegara‖ (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo
Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945




         c.Sejarah Penciptaan Lambang "Garuda
                       Pancasila"
Sultan Hamid II, Perancang Lambang Negara




      Sepanjang orang Indonesia, siapa tak kenal burung garuda berkalung perisai yang
merangkum lima sila (Pancasila)? Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa
pembuat lambang negara itu dulu?

       Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid
Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di
Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab --walau
pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda
yang kemudian melahirkan dua anak --keduanya sekarang di Negeri Belanda.

       Syarif menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan
Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di
Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara
Hindia Belanda.

                                      ~ 16 ~
       Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia
tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan
pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober
1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan
Hamid II.

       Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting
sebagai wakil daerah istimewa Kalbar dan selalu turut dalam perundingan-perundingan
Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

       Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst
bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu
Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi
dalam kemiliteran.

       Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri
Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air
menawarkan ―over commando‖ kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu
Westerling adalah gembong APRA.

       Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950,
sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke
Kalbar - karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

       Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan;
Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju
dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat marah.

      Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri
Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden
Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.

       Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu
penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan ―ide perisai
Pancasila‖ muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat
ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan
hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila
divisualisasikan dalam lambang negara.

       Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana
Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan
susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy,
Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi
usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

       Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku ―Bung Hatta Menjawab‖ untuk

                                        ~ 17 ~
melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan
sayembara.

       Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan
karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah
rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar
matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.

        Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II),
Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk
keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti
pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih
dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

       Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri
Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final
lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan,
karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu
manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

        Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang
telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk
Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian
menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana
menteri.

       AG Pringgodigdo dalam bukunya ―Sekitar Pancasila‖ terbitan Dep Hankam,
Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II
akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk
kepala Rajawali Garuda Pancasila masih ―gundul‖ dan ―'tidak berjambul‖' seperti bentuk
sekarang ini.

       Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan
kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.
Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu
kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

       Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung
Rajawali Garuda Pancasila yang ―gundul‖ menjadi ―berjambul‖ dilakukan. Bentuk cakar
kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke
depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno.

        Tanggal 20 Maret 1940, bentuk final gambar lambang negara yang telah
diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis
istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan
Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

                                       ~ 18 ~
        Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk
final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna
gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung,
Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974. Sedangkan Lambang Negara yang ada
disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke
Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah
Pontianak.

      Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di
pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

d.Kedudukan dan Fungsi Pancasila
   1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
      Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME dalam perjuangan dalam
      mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur
      yang dijunjung sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup terdiri atas kesatuan
      rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap
      kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik
      untuk menata kehidupandiri pribadi maupun dalam interaksi antara manusia
      dalam masyarakat serta alam sekitarnya.
      Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung konsep dasar mengenai
      kehidupan yang dicita-citakan terkandung dasar pikiran yang terdalam dan
      gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik, oleh karena pancasila sebagai
      pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup
      dalam masyarakat indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi
      oleh wargannya karena pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup
      masyarakat.
   2. Pancasila sebagai Dasar Negara RI
      Kedudukan ini sering disebut dasar filsafat negara. Pancasila merupakan suatu
      nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, konsekwensinya seluruh
      pelaksanaan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-
      undangan termasuk proses reformasi dijabarkan dari nilai2 Pancassila, maka
      pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan
      kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara RI beserta
      seluruh unsur-unsurnya (rakyat, wilayah, pemerintahan).
      Pancasila merupakan suatu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau
      cita-cita hukum sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah baik moral
      maupun hukum negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara pancasila
      mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
   3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara RI
      Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-
      nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat sebelum
      membentuk negara dengan kata lain materi pancasila tidak lain diangkat dari
      pandangan hidup masyarakat indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan
      Kausa Materialis (Asal Bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut

                                         ~ 19 ~
       kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara sehingga pancasila
       berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara indonesia.
       Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bangsa berakar pada pandangan
       hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengambil ideologi dari bangsa lain



                                        BAB II
Sejarah Demokrasi.
        Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno
pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah
sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini
telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-
18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

         Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu
politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator
perkembangan politik suatu negara.

       Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam
suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan
negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.

        Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan
ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar
ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan
kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak
asasi manusia.

       Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya
kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan
tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa
kebaikan untuk rakyat.

       Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi
harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara
dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi
kekuasaan lembaga negara tersebut.




                                        ~ 20 ~
A.Prinsip-prinsip demokrasi
        Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah
terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-
prinsip demokrasi, dapat Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

   1. Kedaulatan rakyat;
   2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
   3. Kekuasaan mayoritas;
   4. Hak-hak minoritas;
   5. Jaminan hak asasi manusia;
   6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
   7. Persamaan di depan hukum;
   8. Proses hukum yang wajar;
   9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
   10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
   11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas pokok demokrasi
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan
hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam
hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok
demokrasi, yaitu:

   1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-
      wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan
      rahasia serta jurdil; dan
   2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah
      untuk melindungi hak-hademi kepentingan bersama.

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik

Ciri-ciri pemerintahan demokratis
        Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu
bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan
berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi
suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri
suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik,
   baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

                                        ~ 21 ~
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
   perwakilan rakyat.

B.Sejarah Kelam Demokrasi
      Siapa bilang demokrasi menciptakan kemaslahatan? Kenyataannya ia menindas
kemanusiaan. Melegalkan amoralitas. Benarkah ia cacat sejak lahir?

       Kalau ciptaan manusia yang dipuja bahkan disembah banyak orang, maka itu
adalah demokrasi. Suer, baca aja di berbagai literatur, koran, majalah atau denger
komentar para pakar di radio dan televisi, bahkan para khatib dan ustad di mesjid, mereka
mengagungkan demokrasi. Seolah-olah demokrasi itu adalah sesuatu yang sakral (suci),
bebas dari kesalahan.

       Memperjuangkan demokrasi juga sudah dianggap sebagai perjuangan suci, dan
pelakunya layak mendapat gelar pahlawan. Momen penegakkan demokrasi pun lebih
dihapal orang daripada momen yang lain, apalagi perjuangan Islam. Orang lebih terkesan
dengan Tragedi Tiananmen di Cina yang menelan banyak korban mahasiswa pro-
demokrasi, atau lebih terkesan dengan Aung San Su Kyi di Birma yang juga
memperjuangkan demokrasi, daripada perjuangan muslim Palestina. Orang yang
memekikkan demokrasi pun serasa lebih heroik ketimbang meneriakkan khilafah atau
Islam.

       Bahkan kini ada upaya mengerdilkan Islam di hadapan demokrasi, dengan
mengatakan bahwa demokrasi adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan tidak sedikit
orang berani bilang kalau demokrasi itu ya Islam itu sendiri. Malah beberapa waktu silam
seorang cendekiawan muslim di tanah air dengan berani menyebutkan bahwa Allah itu
“Mahademokratis�. Subhanallah �amma yashifuun.

       Penyebab demokrasi amat disakralkan, karena ia konon lahir dari sebuah revolusi
berdarah-darah umat manusia melawan kedzaliman, praktik otoritarian. Yaitu upaya
reaksioner kaum filsuf, cendekiawan dan rakyat nasrani yang ditindas para kaisar di
Eropa yang disahkan pihak gereja. Sejarah yang kemudian didramatisir ini lalu dianggap
sebagai sebuah pencerahan [renaissance] umat manusia dari kegelapan [aufklarung/dark
ages].

        Demokrasi juga dianggap sebagai ideologi suci anti tiran dan kediktatoran. Ia
dianggap sebagai suara rakyat. Slogannya; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Atau
demokrasi itu adalah perwujudan dari spirit liberte, egalite, fraternite (kebebasan,
kesamaan, dan persaudaraan). Melawan demokrasi berarti melawan suara rakyat, dan
suara rakyat itu adalah kebenaran. Dengan gegabah para pendukung demokrasi sesumbar
suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi, vox dei).

        Tapi benarkah demokrasi itu segala-galanya? Ide yang tak pernah salah?



                                        ~ 22 ~
       Seperti yang kita sering baca dalam pelajaran sejarah atau PPKN [dulu PMP],
negara yang pertama kali melaksanakan sistem demokrasi adalah Athena. Ia tepatnya
berupa negara-kota yang terletak di Yunani. Menurut pelajaran yang sering kita baca, di
Athena, pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

        Proses pemerintahan di Athena itu dimulai oleh Kleistenes pada tahun 507
sebelum Masehi dengan perubahan konstitusi dan diselesaikan oleh Efialtes pada tahun
462-461 sebelum Masehi. Efialtes melucuti kekuasaan kaum aristokrat kecuali beberapa
fungsi hukum dalam? perkara pembunuhan, dan beberapa tugas keagamaan. Karena
tindakan ini para bangsawan membunuh Efialtes, tetapi demokrasinya tetap hidup.

        Setelah kematian Efialtes, tidak ada badan politik yang lebih berkuasa daripada
Dewan Rakyat. Dewan Rakyat di Athena terbuka bagi semua warga negara lelaki yang
merdeka dan sudah dewasa, tidak peduli pendapatan atau tingkatannya. Pertemuan
diadakan 40 kali setahun, biasanya di suatu tempat yang disebut Pniks, suatu amfiteater
alam pada salah satu bukit di sebelah barat Akropolis. Dalam teori, setiap anggota Dewan
Rakyat dapat mengatakan apa saja, asalkan ia dapat menguasai pendengar. Tetapi demi
alasan praktis, acara resmi juga ada. Acara ini disiapkan oleh sebuah Panitia yang terdiri
dari 500 orang, 50 orang dari setiap suku bangsa Attika yang semuanya meliputi 10 suku.
Mereka itu dipilih dengan undian dari daftar sukarelawan, yang semuanya warga negara
berumur 30 tahun lebih. Panitia ini tidak mengekang Dewan Rakyat, tetapi hanya
mempermudah segala langkahnya. Anggota Panitia selalu dibayar dan bertugas selama
satu tahun. Sesudah selang waktu, ia dapat dipilih lagi untuk tahun kedua, tetapi tidak
pernah bertugas selama lebih dari dua tahun.

         Dalam Panitia itu terdapat panitia yang lebih kecil dan terdiri dari 50 orang.
Panitia ini disebut Pritanea dan berkumpul setiap hari; praktis merekalah yang
menjalankan pemerintahan. Susunan Pritanea diubah 10 kali dalam setahun dan ketuanya,
kedudukan eksekutif paling tinggi, berganti setiap hari. Dalam teori tidak ada orang yang
cukup lama memegang tampuk kekuasaan sehingga merasa mengakar di dalamnya.
Tetapi dalam kenyataan kemungkinan ini terbuka bagi suatu golongan orang: 10
panglima angkatan bersenjata yang langsung dipilih dari Dewan Rakyat dan bertugas
selama satu tahun. Seorang panglima dapat dipilih kembali berkali-kali.

        Salah seorang tokoh penting pada masa jaya Athena ialah Perikles, seorang
prajurit, aristokrat, ahli pidato, dan warga kota pertama. Pada musim dingin tahun 431-
430 sebelum Masehi, ketika perang Peloponnesus mulai, Perikles menyampaikan suatu
pidato pemakaman. Alih-alih menghormati yang gugur saja, ia memilih memuliakan
Athena:

―Konstitusi kita disebut demokrasi, karena kekuasaan tidak ada di tangan segolongan
kecil melainkan di tangan seluruh rakyat. Dalam menyelesaikan masalah pribadi, semua
orang setara di hadapan hukum; bila soalnya ialah memilih seseorang di atas orang lain
untuk jabatan dengan tanggung jawab umum, yang diperhitungkan bukan
keanggotaannya dalam salah satu golongan tertentu, tetapi kecakapan orang itu. Di sini
setiap orang tidak hanya menaruh perhatian akan urusannya sendiri, melainkan juga

                                        ~ 23 ~
urusan negara. … Tetapi yang benar-benar dapat disebut berani ialah orang yang sudah
mengerti apa yang enak di dalam hidup ini dan apa yang menggemparkan, lalu maju
tanpa gentar untuk menghadapi apa yang datang.‖




Perbudakan & Diskriminasi Wanita

        Nyatanya, Athena bukanlah sebuah negara yang beradab. Slogan demokrasi yang
sering menjulang dengan kata-kata liberte, fraternite, dan egalite, tidak pernah terwujud
di Athena. Para ahli sejarah mencatat bahwa Athena adalah daerah pertama yang
mempraktikkan perbudakan. Hal itu terjadi sekitar tahun 600 SM. Diperkirakan sekitar
100 ribu penduduk Athena adalah para budak. Itu berarti meliputi hampir sepertiga
hingga setengah penduduk Athena adalah budak. Setiap penduduk Athena ― kecuali yang
teramat miskin ― memiliki minimal satu budak. Pun, ketika proses pemerintahan
demokrasi berlangsung, perbudakan itu masih terus berjalan. Bahkan filsuf terkenal Plato
memiliki 50 budak. Ia juga memiliki ratusan budak yang disewakan pada orang lain.
Ironis, padahal Plato adalah salah satu konseptor negara demokrasi.

        Perbudakan juga terus berlanjut meski seorang budak telah dimerdekakan.
Caranya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak dapat disebut sebagai ―orang
merdeka‖ (free person), melainkan ―orang yang dimerdekakan‖ (freed person) atau dalam
istilah Yunani ia disebut sebagai metic. Seorang freed person memiliki hak yang lebih
sedikit daripada orang merdeka.? Mereka tidak dapat menduduki posisi di pemerintahan
dan mereka juga harus membayar pajak spesial.

      Bagaimana dengan hak-hak politik di Yunani? Para sejarawan menuliskan bahwa
demokrasi Yunani tetap bertumpu pada aristokrasi (kaum ningrat/bangsawan), hanya
penduduk dari kalangan atas saja yang diperbolehkan mengikuti pemilu. Maka,
demokrasi yang dipraktikkan di Yunani tidak lebih dari sekedar rezim aristokrat.

        Nasib kaum wanita yang konon bakal lebih berharga dengan demokrasi, juga tak
terbukti di Athena. Bila dibandingkan dengan kondisi sosial saat itu, kaum wanita Athena
hanya satu tingkat lebih sedikit di atas para budak. Sejak mereka lahir mereka tidak
diharapkan untuk belajar membaca dan menulis. Tentang belajar membaca dan menulis
bagi wanita, filsuf Yunani Menander menulis, ―Mengajarkan seorang wanita membaca
dan menulis? Mengerikan! Itu sama saja seperti memberikan umpan seekor ular berbisa
dengan racun yang lebih banyak.‖ Pengarang dan filsuf lain pun berpendapat sama
tentang wanita.

       Kaum wanita di Athena terbagi menjadi tiga kelas. Yang paling rendah adalah
para budak wanita, mereka melakukan berbagai pekerjaan kasar di sektor domestik
(rumah), dan membantu istri majikan mereka mengasuh anak. Kelas kedua adalah para
wanita penduduk biasa. Sedangkan kelas ketiga yang paling teratas adalah yang dikenal
dengan sebutan Hetaerae. Tidak seperti kelompok pertama dan kedua, kaum Hetaerae

                                        ~ 24 ~
mendapatkan pelajaran membaca, menulis, dan musik. Hanya saja, kalangan wanita
Hetaerae ini sebenarnya tidak lebih dari kaum pelacur kelas atas.Itulah demokrasi
Athena, melestarikan perbudakan dan menghinakan kaum wantia.

C.Demokrasi Modern

       Bisa saja para aktivis pro-demokrasi beralibi kalau itu semua adalah fase awal
demokrasi. Sehingga dapat dimaklumi bila masih terwarnai nuansa primitif. Lagipula
demokrasi adalah suatu ide yang berkembang sesuai dengan dinamika jaman dan
kehidupan manusia.

       Alibi itu terlalu berlebihan. Karena demokrasi modern pun masih menyisakan
berbagai praktik anti-kemanusiaan seperti di Athena. Perbudakan misalkan, terjadi di
Amerika Serikat, negara kampiun demokrat. Bahkan ia. Hal ini tercantum dalam
amandemen XIII butir pertama dari konstitusi AS:

―Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the
party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place
subject to their jurisdiction.‖

(Baik perbudakan ataupun kerja paksa, kecuali sebagai hukuman atas kejahatan yang
sudah pasti, diperbolehkan eksis di AS, atau tempat manapun yang merupakan wilayah
hukumnya).

       Para founding father (pendiri negeri) Paman Sam itu juga mempraktikkan
perbudakan di tengah-tengah seruan kemerdekaan dan demokrasi. George Washington
contohnya, pada usia 11 tahun ia sudah memiliki 10 budak. Di usia 22 ia mempekerjakan
dengan paksa 36 budak. Saat ia mati di AS ada sekitar 316 budak, dan 123 di antaranya
adalah miliknya.

       Hebatnya, untuk menutupi aib memalukan tersebut, pemerintah AS membangun
Monumen Liberty Bell Center â€― monumen kemerdekaan AS — di Philadelphia
bersebelahan dengan area bekas George Washington menempatkan para budaknya.

―Sejarah kita sering direkayasa dan dimanipulasi (tapi) kebenarannya telah dibunuh di
Philadelphia,‖ komentar Nash, seorang profesor sejarah di UCLA dan seorang pakar
Revolusi Amerika.

       Thomas Jefferson, salah seorang founding father AS sekaligus presiden pertama,
malah bertindak lebih parah. Ia berselingkuh dengan salah seorang budaknya, Sally
Hemmings, hingga menghasilkan dua orang anak. Ironi, karena Jefferson dipuja rakyat
AS sebagai seorang pahlawan anti tiran. Salah satu ucapannya yang terkenal masih
diabadikan oleh para pelajar di AS.



                                        ~ 25 ~
―Aku telah bersumpah di depan altar Tuhan untuk melakukan perlawanan terus menerus
terhadap setiap bentuk tirani yang berada dalam pikiran manusia.‖

        Soal diskriminasi terhadap kaum wanita juga masih dipraktikkan oleh demokrasi
modern. Menjelang pemilu 5 April 2004 berbagai tuntutan terhadap hak-hak politik
perempuan juga masih berkumandang. Sebagian feminis menuntut kuota 30% kursi di
legislatif untuk kaum wanita. Bukankah ini tanda kaum wanita masih terdiskriminasi?

       Jelaslah bahwa demokrasi adalah sebuah ide yang cacat sejak lahir. Ia
mempraktikkan dan mengesahkan kegiatan anti-kemanusiaan. Terlebih lagi dasar pijakan
dari demokrasi adalah sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Untuk membela
asasnya itu, demokrasi kerap melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip
demokrasi, namun disahkan olehnya.

       Hal ini terbukti di Turki. Tahun 1960 PM Adnan Mandaris, pengganti Mustafa
Kemal, dari Partai Demokrasi pernah berusaha mengadopsi kemabli Islam dalam
masyarakat Turki. Mandaris memperbolehkan azan kembali dikumandangkan dalam
bahasa Arab (sebelumnya dalam bahasa Turki, lafadz Allahu Akbar menjadi Allahu
Buyuk), merenovasi mesjid yang rusak, membuka kembali fakultas ushuluddin, dan
menghidupkan lagi lembaga tahfidzul Qur’an.

      Namun tidak lama kemudian, muncul tentangan dari kalangan militer. Mereka
menganggap kebijakan Mandaris membahayakan sekulerisme dan demokrasi. Akhirnya
pemerintahan Mandaris dikudeta pada tahun yang sama. Mandaris bersama Ketua
Parlemen Bulatuqan dan Menteri Luar Negeri Fatin Zaurli dihukum mati.

      Maka, berharap adanya perubahan menuju kehidupan yang Islami dengan jalan
demokrasi, ibarat menggantang asap, melakukan sesuatu yang sia-sia. Karenanya kaum
muslimin harus sadar bahwa demokrasi telah membunuh karakter Islam dan kaum
muslimin. Hanya dengan dakwah Islam-lah kejayaan Islam akan kembali bangkit




                                       ~ 26 ~
D.Ciri-ciri Negara demokrasi
        Ciri negara demokrasi adalah adanya kebebasan bagi warganya untuk mengurus
diri sendiri. Salah satu wujudnya adalah adanya otonomi daerah. Dengan otonomi ini,
pemerintah daerah diberikn kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengurus diri
sendiri. Pemerintah daerah diberi keleluasan untuk mengelola wilayah sesuai aspirasi
rakyat di daerah bersangkutan. Keleluasaan itu meliputi hampir semua halyang
berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan. Yang tidak termasuk wewenang daerah
antara lain sosial politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, mata uang, eradilan dan
agama.

Makna dan hakekat demokrasi
       Demokrasi yang kuat bersumber pada ―kehendak rakyat‖ dan bertujuan mencapai
kebaikan dan kemaslahatan bersama. Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan
persoalan perwakilan kehendak rakyat. Sehingga dalam perkembangannya ada yang
menggantikan istilah demokratis dengan republiken atau partisipatori untuk menekankan
peranan warganegara dalam proses pembuatan keputusan dan untuk menyarankan agar
peranan tersebut diperkuat. Dan dalam perkembangannya, untuk lebih memperkuat
peranan warga Negara dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang lain, maka
timbul istilah demokrasi ekonomi, demokrasi kebudayaan dan bahkan demokrasi menjadi
sikap hidup, sehingga mencakup segala bidang kehidupan.

        Robert Dahl menyebutkan bahwa demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah
secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya. Tatanan
politik seperti itu dapat digambarkan dengan dua dimensi politik yaitu:


1. seberapa tinggi kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan


2. seberapa banyak warga Negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam
kompetisi politik itu

       Sehingga dalam system politik demokrasi dimungkinkan adanya perbedaan
pendapat, persaingan, pertentangan di antara individu atau kelompok dan atau pemerintah
bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Untuk itu diperlukan mekanisme dan
prosedur yang mampu menyelesaikan konflik jika terjadi guna mencapai konsensus.




                                       ~ 27 ~
E.Ciri-ciri Demokrasi
      Bedasarkan political performance Bingham Powel Jr. menegaskan ciri-ciri
demokrasi sebagai berikut:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili
keinginan rakyatnya.

2. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi
didasarkan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada prakteknya minimal terdapat
dua partai politik.


3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai
calon maupun sebagai pemilih


4. pemilihan secara rahasia dan tanpa dipaksa


5. adanya hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan
kebebasan pers.

Prinsip-prinsip Demokrasi
Ada beberapa unsur prinsip yang secara umum dianggap penting, yaitu:


1. Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik


2. Tingkat persamaan tertentu di anatara warga Negara


3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga
Negara.


4. Suatu system perwakilan


5. Suatu system pemilihan – kekuasaan mayoritas




                                        ~ 28 ~
Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warganegara yang telah dikembangkan
yaitu:


1. Pendekatan elitis, demokrasi adalah suatu metode pembuatan keputusan yang
mengokohkam efisiensi dalam administrasi dan pembuatan kebijasanaan namun
menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa dan kaum elit terhadap pemdapat
umum.


2. Pendekatan partisipatori, demokrasi menuntut adanya tingkat keterlibatan yang lebih
tinggi, karena sangat diperlukan untuk mendatangkan keuntungan ini-kita harus,
menegakkan demokrasi langsung.

        Kita setuju dihilangkannya konvensi dalam Partai Golkar adalah kemunduran,
kita setuju reformasi di TNI lamban, karena kita sendiri yang membiarkan TNI
mereformasi diri mereka sendiri. Kita setuju dengan pendapat rakyat mulai tidak sabar
dengan proses demokrasi, karena wakil presidennya saja tidak mengerti demokrasi, dan
setuju ―kita‖ terkotak-kotak dalam pada kepentingan politik dan ekonomi, yang akhirnya
―tidak ada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan abadi‖. Tetapi kita harus jujur
bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ―demos dan kratos‖ tidak pernah
benarr-benar di ―demokratisasi‖ baik orang oleh sekelompok orang yang mengatakan
dirinya prodemokrasi atau sekelompok orang yang dituduh sebagai kelompok di luar
prodemokrasi.

Meneruskan Demokrasi
        Kita memang harus memetik pelajaran pahit dari masa lalu. Dominasi Orde Baru
32 tahun dengan sistem otoriter gagal memenuhi kesejahteraan masyarakat. Kue ekonomi
hanya menjadi rebetuan segelintir orang yang menjadi ‖client‖ keluarga Cendana. Akan
tetapi di era reformasi kebebasan politik dan ekonomi sayangnya tidak diringi dengan
pemberdayaan politik rakyat rakyat selalu menjadi penonton dan menerima getah dari elit
yang bermain. Meminjam pendapat Daoed Joesef bahwa ‖baik pembangunan politik
yang mengemban demokrasi maupun pembangunan ekonomi yang mengasuh
kesejahteraan rakyat dilaksanakan berdasarkan ide-ide modern, yang sejujurnya, asing
bagi rakyat yang umumnya tidak berpendidikan tinggi‖.

        Buah pikiran dikembangkan oleh para intelektual dan akedemisi Barat. Setiap
jenis pembangunan di bahas tersendiri, terpisah satu sama lain, dengan kaidahnya
masing-masing. Para intelektual Barat berhasil bahu-membahu mewujudkan
kesejahteraan umum karena makna dan nilai masing-masing telah dihayati sebagai
budaya natural oleh masyarakat mereka, tidak hanya artifisial.

        Demokrasi baik oleh elit maupun rakyat bukan hanya sekedar simbol belaka.Kita
di sini masih berkutat tentang demokrasi dalam bentuk simbol belaka, sedangkan makna
dan hakikat demokrasi untuk dijadikan sebagai sistem politik saja, jujur saja sampai

                                        ~ 29 ~
sekarang belum terbentuk. Kita lebih sering sibuk memetakan ini kelompok
prodemokrasi.

       Ini kelompok yang bukan, maka yang terjadi selama ini kita selalu melihat ke
belakang dan saling membuang energi sia-sia. Seharusnya Bangun sistem yang baik,
karena kita tahu sebaik apapun seseorang maka dia akan menjadi buruk karena sistem
yang buruk. Dan seburuk apapun seseorang dia akan dipaksa untuk baik dalam sistem
yang baik. Karena itu, kaum demokrat baik ‖lama‖ maupun ‖baru‖ berdayakan rakyat
dan bangun sistem yang baik dan demokratis.




      BAB III.PANCASILA SEBAGAI SISTEM DEMOKRASI
                      DI INDONESIA
Pengertian Tentang Unsur Intrinsik Dalam Demokrasi

        Sebelum kita memasuki unsur-unsur intrinsik dalam pemerintahan demokrasi,
kita harus mengetahui pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah faham dimana
bentuk pemerintahannya dan cara hidup yang tidak terlalu ideal, tidak terlalu buruk,
tetapi cocok dengan kehidupan masyarakat, dan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Demokrasi membutuhkan sebuah prospek ke depan, faktor-faktor yaitu; faktor ekonomi,
faktor sosial, faktor eksternal, dan kultural.

      Pendekatan alternatif menerima demokrasi sebagai ―sebuah kebijakan intrinsik‖
yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Bubarnya Uni Soviet menandai berakhirnya
komunisme, satu-satunya pesaing utama demokrasi yang masih tersisa sejak berakhirnya
PD II.. Di saat bersamaaan, pendekatan ini, juga dalam banyak hal, menerima
pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan sebagai tak terelakkan.

       Sudah tentu model pertumbuhan memiliki sejumlah kekurangan. Hanya saja
persoalannya tidak lagi mengganti model itu dengan model lain, tetapi melengkapi
gagasan pertumbuhan dengan pendekatan pemerataan atau partisipatifBoleh dibilang
pendekatan alernatif mendukung wacana yang sedang dominan yang meyakini demokrasi
sebagai prakondisi yang tak terbantahkan bagi pertumbuhan ekonomi.

       Menurut keyakinan ini, demokrasi mengutamakan kebebasan, kompetisi, rule of
law, transparansi dan akuntabilitas publik.Unsur-unsur demokrasi itu merupakan
prasyarat yang diperlukan sebuah ekonomi pasar agar bisa bekerja secara optimal. Jika
pasar bisa bekerja optimal dan menghasilkan pertumbuhan, maka pembangunan ekonomi
akan memproduksi kesejahteraan yang amat diperlukan bagi keberlangsungan demokrasi.

       Unsur normatif politik itu yakni kebaikan dan jaminan keadilan untuk semua
orang. Praktik politik yang mengorbankan martabat manusia secara politis dapat

                                       ~ 30 ~
dikatakan bertentangan dengan tujuan esensial dan akhir politik itu sendiri yakni
kebahagiaan hidup manusia yang kita sebut rakyat.

        Tujuan etis kegiatan politik adalah untuk humanisasi hidup. Artinya, dengan
berpolitik manusia makin berkembang untuk mewujudkan hak-hak dan melaksanakan
tanggung jawabnya sebagai warga negara. Politik yang benar adalah membebaskan dan
memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan, pemerasan, pemerkosaan,
manipulatif, ketidakadilan, kebodohan dan kemiskinan dalam kehidupan bersama.

       Faktor utama dari unsur instrinsik adalah kemakmuran ekonomi dan persamaan,
dengan mengkolerasikan keduanya. Maksudnya adalah pertama,baik demokrasi maupun
kemakmuran dapat disebabkan oleh faktor ketiga (eksternal).Protenstantisme misalnya
disebutkan sangat berperan dari lahirnya kapitalisme, perkembangan ekonomi, dan
demokrasi. Kedua adalah demokrasi dapat menimbulkan kemakmuran.

        Faktor kedua adalah struktur sosial. Faktor kedua ini melibatkan masalah sampai
sejauh mana struktur sosial dibedakan dan diartikulasi secara luas dengan kelas-kelas
sosial, kelompok regional, kelompok profesi, kelompok etnis, dll. Oleh karena itu
lembaga-lembaga politik demokrasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk
melaksanakan kendali tersebut.

      Faktor ketiga adalah faktor lingkungan luar. Pengaruh luar dapat berperan dalam
mempengaruhi apakah suatu masyarakat bergerak menuju demokrasi atau tidak, sejauh
mana pengaruh demikian itu lebih penting dibanding dengan faktor-faktor asli, maka
demokratisasi adalah akibat dari fusi dan bukan akibat perkembangan.

       Faktor yang keempat adalah Kebuadaayaan. Kebudayaan politik berakar dalam
kebudayaan dalam kebudayaan masyarakat yang lebih luas lagi, yang melibatkan
keyakinan, dan nilai-nilai mengenai hakikat manusia dan masyarakat, hubungan individu
dengan sang Pengada yang sifatnya transenden.

Pancasila Dalam Ber – Demokrasi
      Istilah demokrasi itu sendiri, tidak termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang
memuat Pancasila. Namun, esensi demokrasi terdapat dalam Sila keempat Pancasila,
Kedaulatan Rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksnaan berdasar Permusyawaratan/
Perwakilan. Sejauh apa demokrasi kita merupakan perwujudan Sila keempat itu ?

       Pancasila yang mempunyai hierarki dalam setiap sila-sila dalam pancasila yang
mempunyai wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu ―Ketuhanan
Yang Maha Esa‖, yang mempunyai arti bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui
adanya Tuhan dan Mempercayai agama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang
dianut oleh bangsa Indonesia. Sila yang kedua sampai sila kelima merupakan sebuah
akisoma dari sisi humanisme bangsa Indonesia itu sendiri.



                                       ~ 31 ~
        Dengan masyarakat Indonesia yang dikatakan heterogen, yang mempunyai
kebudayaan, bahasa, suku yang berbeda-beda, maka pancasila inilah yang menjadi
sebuah kekuatan untuk mempersatukan masyarakat yang heterogen ini (bhineka tunggal
ika). Pancasila tidak memandang stereotype suatu suku, suatu adat, atau budaya.

       Integrasi masyarakat yang heterogen menjadi masyarakat yang homogen dapat
terwujud bila adanya rasanya persatuan dan kesatuan. Dinamika masyarakat yang
heterogen menjadikan kekuatan Indonesia dalam menjadikan sebuah yang dinamakan
―bangsa‖, tetapi dapat menghancurkan Indonesia itu sendiri bila tidak ada rasa untuk
bersatu.

       Demokrasi, sebuah kata sakti dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kata yang
setiap Negara/ bangsa selalu mengagungkannya. Saking saktinya kata tersebut sampai
memiliki pengaruh yang luar biasa hebatnya. Meskipun sebagian masyarakat tidak paham
apa sebenarnya yang didemokrasi, kekuasaan-kah, Keadilan-kah, Pendidikan-Kah atau
Cuma pendapat/aspirasi saja. Kalau demokrasi diartikan sebagai kebebasan dalam
mengeluarkan pendapat, berarti itu hanya demokrasi dalam lingkup mengeluarkan
pendapat. Lalu dimanakah letak Demokrasi Pendidikan? Demokrasi Keadilan?
Demokrasi beragama? (ya binggung kalo sudah begini).

       Ketika para pendiri bangsa ini merumuskan UUD 1945, sudah tentu ingin
memberikan system ketatanegaraan yang terbaik bagi bangsa ini. Yang terbaik itu, adalah
yang sesuai dengan kondisi bangsa yang sangat plural, baik dari aspek etnis, agama ,dan
sosial budaya. Bahwa kedaulatan ditangan rakyat, mekanismenya berdasar
Permusyawaratan/ Perwakilan. Sudahkah esensi demokrasi seperti itu diterjemahkan
dalam kehidupan demokrasi kita? Sudahkah UU Pemilu kita benar – benar merujuk pada
esensi demokrasi yang dicita – citakan para pendiri bangsa ini? Sudahkah mekansime
demokrasi yang kita tempuh dalam setiap pengambilan keputusan merujuk ke esensi
demokrasi yang kita cita-citakan ?

       Kalau wujud demokrasi yang telah kita laksanakan ternyata berbeda-beda ( sejak
demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi di era Reformasi) demokrasi
yang mana yang sesuai atau paling sesuai dengan esensi demokrasi sebagaimana
termaktub dalam Sila keempat Pancasila? Cukupkah alasan, bahwa demokrasi kita
sekarang ‖ kebablasan‖, menjadi ‖ democrazy‖ dan karena itu harus diluruskan kembali?

       Mengenai sila keempat daripada Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, yaitu
kerakyatan    yang      dipimpin       oleh     hikmat       kebijaksanaan      dalam
permusyarawatan/perwakilan dapat diketahui dengan empat hal sebagai berikut :

         1. Sila kerakyatan sebagai bawaan dari persatuan dan kesatuan semua sila,
         mewujudkan penjelmaan dari tiga sila yang mendahuluinya dan merupakan
         dasar daripada sila yang kelima.




                                       ~ 32 ~
         2. Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar, sila kerakyatan ditentukan
         penggunaannya yaitu dijelmakan sebagai dasar politik Negara, bahwa negara
         Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat.

         3. Pembukaan Undang-undang Dasar merupakan pokok kaidah Negara yang
         fundamentil sehingga dengan jalan hukum selama-lamanya tidak dapat diubah
         lagi, maka dasar politik Negara berkedaulatan rakyat merupakan dasar mutlak
         daripada Negara Indonesia.

         4. Dasar berkedaulatan rakyat dikatakan bahwa,‖Berdasarkan kerakyatan dan
         dalam permusyarawatan/perwakilan, oleh karena itu sistem negara yang nanti
         akan terbentuk dalam Undang-undang dasar harus berdasar juga, atas
         kedaulatan rakyat dan atas dasar permusyarawatan/perwakilan‖. Sehingga
         Negara Indonesia adalah mutlak suatu negara demokrasi, jadi untuk selama-
         lamanya.

       Sila ke-empat merupakan penjelmaan dalam dasar politik Negara, ialah Negara
berkedaulatan rakyat menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi Negara
Indonesia. Disebabkan mempunyai dua dasar mutlak, maka sifat demokrasi Negara
Indonesia adalah mutlak pula, yaitu tidak dapat dirubah atau ditiadakan.

       Berkat sifat persatuan dan kesatuan daripada Pancasila, sila ke-empat
mengandung pula sila-sila lainnya, sehingga kerakyatan dan sebagainya adalah
kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan yang adil dan
beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

  SISTEM POLITIK/DEMOKRASI DI INDONESIA; DARI MASA
                     KE MASA
       Kalau tidak salah hitung, dalamal-Qur-an Allah Swt. ada 88 kali memanggil
orang-orang beriman, dengan ungkapan ―ya ayyuhallaziina aamanuu‖. Karena ia
panggilan penentu segalanya, mengetahui yang tersembunyi (sir) dan transparan (jahr)
maka bagi orang-orang yang benar-benar beriman serta merta pasti meresponnya, dalam
waktu yang bersamaan membuktikan pikiran, ucapan dan tindakannya sesuai dengan
bunyi dan maksud dari panggilan Allah itu. Di antaranya adalah;

―Hai orang-orang yang beriman bertkawalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri
memperhatikan (intrspeksi) apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (dalam
kehidupan di dunia dan akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan‖ (QS. AL-Hasyr ayat 18).

       Dalam ayat ini, perintah Allah kepada orang-orang beriman, pertama bertaqwa
kepada Allah, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya.
Kedua, setiap diri diperintahkan untuk melakukan introspeksi, yakni terhadap umur yang

                                       ~ 33 ~
telah berlalu, apakah dihabiskan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah
(ma’ruf) atau yang dimurkai-Nya (munkar).

         Dengan konsekwensi pasti yang ma’ruf mendapatkan kebahagiaan, ketenangan di
dunia dan akhirat, yang munkar akan mendapatkan malapetaka serta kesengsaraan di
dunia dan akhirat. Introspeksi juga terhadap sejarah kejadian atau perilaku manusia masa
lalu menyangkut berbagai sisi/aspek kehidupannya, termasuk kehidupan
berpolitik/demokrasi.

       Dan inilah yang menjadi sorotan dan bahasan kita dalam halaqah ini, dengan
tujuan politik/demokrasi yang ma’ruf kita pertahankan sementara yang munkar kita
tinggalkan. Karena realitanya kita hidup dan tinggal dalam Negara Indonesia,maka
sorotan/bahasan kita ini berkaitan dnegan politik/demokrasi di Indonesia.

      Sejak merdeka, Indonesia telah mempraktekkan beberapa sistem politik
pemerintahan atas nama demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat.

1. Tahun 1945-1959; Demokrasi Parlementer, dengan ciri;
  Dominasi partai politik di DPR
  Kabinet silih berganti dalamwaktu singkat


2. Tahun 1959-1965; Demokrasi Terpimpin, dengan ciri-ciri:
   Dominasi presiden, yang membubarkan DR hasil Pemilu 1955, menggantikannya
dengan DPR-GR yang diangkat oleh Presiden, juga diangkat presiden seumur hidup oleh
anggota parlemen yang diangkat presiden itu.
 Terbatasnya peran partai politik
 Berkembangnya pengaruh komunis
 Munculnya ideologi Nasional, Agama, Komunis (NASAKOM)
 Meluasnya peranan militer sebagai unsur sosial politik
 Demokrasi terpimpin berakhir dengan pemberontakan PKI September 1965.

3. Tahun 1965-1998; Demokrasi Pancasila; dengan ciri-ciri:
  Demokrasi berketuhanan
  Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab
  Demokrasi bagi persatuan Indonesia
  Demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan


        Demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kita tidak menafikan betapa indah susunan kata berkaitan dengan Demokrasi Pancasila,
tetapi pada tataran praksis sebagaimana yang kita lihat dan rasakan:
        • Mengabaikan eksistensi dan peran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, di mana tidak merasa dikontrol oleh Tuhan. Para pemimpin, terutama presiden
tabu untuk dikritik, apalagi dipersalahkan. Ini bermakna menempatkan dirinya dalam

                                       ~ 34 ~
posisi Tuhan yang selalu harus dimuliakan dan dilaksanakan segala titahnya serta
memegang kekuasaan yang absolut
        • Tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab, dengan fakta eksistensi nyawa,
darah, harkat dan martabat manusia lebih rendah dari nilai-nilai kebendaan.
        • Tidak ada keadilan hukum, ekonomi, politik dan penegakan HAM.
        • Pemilu rutin lima tahuna, tetapi sekedar ritual demokrasi. Dimana dalam
prakteknya diberlakukan sistem Kepartaian Hegemonik, yakni pemilu diikuti oleh
beberapa partai politik, tetapi yang harus dimenagkan, dengan menempuh berbagai
cara,intimidasi, teror, ancaman danuanga, hanya satu partai politik.

        Kala itu dikenal politik massa mengambang, yakni eksistensi dan kiprah partai
politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Tetapi dipihak lain dengan pongah,
arogan dan brutal partai hegemonik dihidupkan sampai ke pelosok-pelosok desa.

       Periode ini berakhir dengan tumbangnya rezim orde baru di bawah komando
jenderal besar Soeharto.

4. Tahun 1998- sekarang, orde reformasi dengan ciri-ciri enam agenda:
• Amandemen UUD 1945
• Penghapusan peran ganda (multifungsi) TNI
• Penegakan supremasi hukum dengan indikator mengadili mantan Presiden Soeharto
atas kejahatan politik, ekonomi dan kejahatan atas kemanusiaan.
• Melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya
• Penegakan budaya demokrasi yang anti feodalisme dan kekerasan
• Penolakan sisa-sisa Orde Lama dan Orde Baru dalam pemerintaha



5. Demokrasi Pasca MoU Heksinki
       Bagi rakyat Aceh sebagai salah satu pihak yang terikat dengan isi MoU Helsinki
harus mewujudkan prilaku politik/berdemokrasi sesuai dengan isi MoU itu, yakni antara
lain:


Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan

komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh,

berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.

        Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat
Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara
kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia (mukaddimah MoU Helsinki alinia 1 dan 2)
Sesegera mungkin tapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota
Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan
partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.

                                        ~ 35 ~
        Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI,
dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan Nota
Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai
politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR (1.2.1. MoU Helsinksi)

       Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa
dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati
dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.( Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun
2007




A.Demokrasi Pancasila
I. PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA

           Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno
  pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari
  sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari
  istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi
  sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak
  negara.

          Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
  kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai
  pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh
  rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri
  dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-
  sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (Sejarah dan
  Perkembangan Demokrasi,

          Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme
  sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
  (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
  tersebut.

         Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila,
  masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat
  berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa
  beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam
  Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut



                                        ~ 36 ~
secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam
penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:



1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).

        Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan
 kekuasaan belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil

         Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak
 bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah
 Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar
 dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu
 corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan
 Undang-Undang Dasar.

        Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai
umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman
tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa,
sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan
masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup.

    Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (demokrasi pancasila).

    Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln,
mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah
suatu bentuk kekuasaan dari oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan
menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga
masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep
maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif.

    Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka
yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif
dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau
menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang
memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)


                                    ~ 37 ~
            Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai
 berikut:

  1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan
     gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung
     unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi
     pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
  2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh
     rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
  3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
     diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
  4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan
     cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan,
     sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.




II.PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA

         Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan
 lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat
 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus
 diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin
 negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:

 1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau
     milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa
     negara.

 2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku
    pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh
    rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak
    zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

 1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:

     a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan
         kekuasaan belaka (machtstaat),

     b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
        absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

     c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.


                                      ~ 38 ~
  2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,

  3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,

  4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan
     yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
     kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,

  5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk
     menyalurkan aspirasi rakyat,

  6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;

  7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1
      ayat 2 UUD 1945),

  8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,

  9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME,
      diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,

  10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

III. CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

           Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan,
  Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:

  1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

  2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

  3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

  4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

  5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

  6. Menghargai hak asasi manusia.

  7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan
     melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan
     pemogokan karena merugikan semua pihak.

  8. Tidak menganut sistem monopartai.


                                        ~ 39 ~
 9. Pemilu dilaksanakan secara luber.

 10. Mengandung sistem mengambang.

 11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

 12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.




IV. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA

         Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45
 serta Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi
 Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945
 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:

 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum

            Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas
    kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah
    maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun
    harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan
    hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus
    tercermin di dalamnya.

 2. Indonesia menganut sistem konstitusional

             Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak
    bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional
    ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
    dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-
    ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR
    dan Undang-undang.

 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang
     tertinggi

            Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman
    terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan
    sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi
    sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara
    yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:

    a. Menetapkan UUD;


                                        ~ 40 ~
   b. Menetapkan GBHN; dan

   c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

   Wewenang MPR, yaitu:

   a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara
      lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada
      Presiden;

   b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan
      GBHN;

   c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil
      Presiden;

   d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila
       presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;

   e. Mengubah undang-undang.

4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
   Permusyawaratan Rakyat (MPR)

           Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi.
   Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab
   kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan
   putusan-putusan MPR.

5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

           Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi
   pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan
   DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk
   APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan
   dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan
   hak budget.

   Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

   a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;

   b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;

   c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;


                                    ~ 41 ~
    d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;

    e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

 6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung
    jawab kepada DPR

            Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan
    menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada
    presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
    kepresidenan/presidensil.

           Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi
    mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan
    pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

             Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan
    diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-
    sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh
    presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar
    dengan presiden.

V. FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA

 Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

 1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

    Contohnya:

    a. Ikut menyukseskan Pemilu;

    b. Ikut menyukseskan Pembangunan;

    c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

 2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,

 3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
    konstitusional,

 4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,



                                     ~ 42 ~
 5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga
    negara,

 6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

    Contohnya:

    a. Presiden adalah Mandataris MPR,

    b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

VI. BEBERAPA PERUMUSAN MENGENAI DEMOKRASI PANCASILA

        Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo
 mengemukakan beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan
 dalam beberapa seminar, yakni:

 1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

     a. Bidang Politik dan Konstitusional

        1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang
           Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum
           dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana
           hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek
           perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat
           dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan
           supaya lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari
           ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization,
           institusionalization )

        2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur.

        3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk
           mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan
           tuntutan-tuntutan abad ke-20.

     b. Bidang Ekonomi

            Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuan-
        ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada
        hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang
        antara lain mencakup :

        1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan
           negara dan

                                     ~ 43 ~
       2) Koperasi

       3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam
          penggunaannya

       4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.

2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966

   Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

   a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam
       bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.

   b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu
      kekuasaan/kekuatan lain apapun.

   c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian
       hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat
       dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967

         Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk
   penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat
   dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita
   dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga
   menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas.

          Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk
   mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan juga secara
   mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-
   kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan
   berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan
   kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan
   kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:

a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.

b. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.

c. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.




                                   ~ 44 ~
    Demokrasi Itu Sarana Kesejahteraan Rakyat
                     Tujuannya
        JIKA pada suatu saat, di sebuah desa yang jauh dari kota, Anda ditanya oleh
seorang warga desa tersebut "Demokrasi itu apa?" atau bahasa selorohnya, "demokrasi itu
makanan macam apa?", maka selagi Anda memutar otak untuk menjawab pertanyaan
tersebut, Anda telah diberi "penjelasan" oleh penanya "Demokrasi itu, ya demonstrasi!
Betul, Pak?" Dahi Anda makin mengerinyut, sudah pasti!

       Tapi Jika Anda tinggal di Kola Yogyakarta pada masa awal perjuangan
kemerdekaan di tahunTtahun 1946/1947. maka demokrasi artinya "moh (emoh) difcerasf.
tidak mau diperlakukan dengan kekerasan. Mungkin apa yang dimaksud orang-orang tua
waktu Itu dengan "moh ditemsC benar Juga, karena rakyat Indonesia masih trauma
dengan tindakan serba kekerasan yang dilakukan oleh bala tentara Jepang selama kurang
lebih Uga setengah tahun. Oleh karena sekarang Ini yang berkuasa bangsa Indonesia,
marilah segala sesuatu kita lakukan dengan musyawarah. bukan dengan kekerasan.

        Mungkin hal ltujuga salah satu dampak kepemimpinan Sri Sultan Hamengku
Buwono DC yang me-=mandang kepemimpinan, sebagai pengabdian kepada rakyat Nga-
yogyakarta Hadlnlngrat Pada zaman penjajahan Belanda sampai Jepang, pemerintahan
yang diistilahkan dengan "pangreh praja di Yogyakarta, sejak masa Republik Indonesia
digantikan dengan istilah "pamong praja". "Mantri Pangreh Praja", pejabat pemerintahan
di wilayah Kesultanan Yogyakarta yang setingkat dengan Asisten Wedaria atau Camat,
pada zaman Republik lndo-nesia digantikan namanya dengan Mantri Pamong Praja.
Sultan sebagai raja bukan memerintah rakyatnya melainkan mengasuh {ngemong.
momong) rakyatnya.

       Sultan Hamengku Buwono dan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku
Alam, sebagai dwi tunggal pengasuh rakyat Yogyakarta, sebenarnya pemimpin rakyat
yang sangat demokratis. Tidak kalah demokratisnya dengan pemimpin/ kepala daerah
yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Justru kepala daerah yang dipilih rakyat secara
langsung sekarang ini lebih banyak yang otoriter. Udak mau tahu kehendak rakyatnya.
Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya mengasuh rakyatnya, bukan
memerintah rakyat-nya.Jadi yang mempunyai gagfxan untuk membatalkan undang-
undang yang sah yang mengatur kepemimpinan dan kewilayahan Daerah Istimewa
Yogyakarta, sungguh Udak memahami sejarah peran dan pengabdian Yogyakarta kepada
Republik Indonesia.




                                       ~ 45 ~
B.Demokrasi
        UNTUK memahami demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang
berkembang, utamanya setelah Perang Dunia II. tidak perlu kita terlalu Jauh meninjau
sejarah terbentuknya istilah demokrasi Itu sendiri, yang dimulai pada zaman Yunani
Kuna sekian puluh abad sebelum Masehi. Karena UNESCO, sebagai badan yang
mengkaji perkembangan pendidikan, ilmu dan budaya bangsa-bangsa di dunia, pada
tahun 1949 menyatakan bahwa "demokrasi" merupakan sistem politik dan sistem sosial
yang banyak dianut oleh negara-negara yang berdiri sesudah Perang Dunia II.

        Walaupun sistem Ini yang idee atau gagasannya berasal dari Eropa, namun
banyak pula dianut di Asia. Afrika dan Amerika Latin. Selanjutnya UNESCO menilai
bahwa untuk mewujudkan atau menerapkan Idee demokrasi tersebut dalam kehidupan
politik dan sosial suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh situasi sejarah dan lingkungan
budaya bangsa itu. Bagaimana konsep demokrasi berkembang dan dikembangkan di
Indonesia ?

        Sebagaimana penilaian UNESCO di atas, demokrasi yang berkembang dan
dikembangkan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dad sejarah suku-suku bangsa yang
mendiaml kepulauan nusantara. Balk kerajaan-kerajaan kecil maupun kerajaan besar
seperti Sriwijaya dan Majapahit dalam pemerintahannya didasarkan pada "daulat rakyat".
Daulat artinya kuasa, daulat rakyat berarti kekuasaan di tangan rakyat yang dalam bahasa
Yunani disebut demokrasi. Jadi seorang kepala suku, puak atau marga harus mendapat
persetujuan dari anggota suku. puak, atau marganya untuk memutuskan sesuatu demi
kepentingan bersama.

         Hal ini dlmusyawarahkan dalam permu-fakatan suku, puak dan marganya,
kemudian keputusan yang telah disepakati bersama itu menjadi keputusan yang harus
ditaati oleh semuanya. Balk ditaati oleh pemimpin maupun yang dipimpin. Demikian
pula para raja sebagai pengemban kedaulatan rakyatnya harus tetap memperhatikan
"suara" rakyatnya.

      Sikap dan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan bersama tersebut kemudian
menjadi kebiasaan yang dinamakan adat istiadat. Adat Istiadat ini kemudian menjadi
budaya yang berpengaruh terhadap pandangan, sikap, dan peri laku suku bangsa tersebut
dan menjadi dri khas suku bangsa tersebut.

        Dengan demikian di Nusantara ini terdapat beranekaragam adat istiadat dan
budaya suku-suku bangsa. Namun dari keanekaragaman pengalaman sejarah, adat
Istiadat dan budaya suku bangsa tersebut, terdapat pula persamaan prinsip yang
terkandung dalam nilai adat Istiadat dan budaya itu. Persamaan nilai adat Istiadat dan
budaya inilah yang dapat dijadikan stmpal pengikat menjadi satu kesatuan bangsa
Indonesia.

      DI samping itu adat istiadat selain membentuk budaya Juga membentuk norma
yang menjadi acuan sikap dan peri laku dalam melaksanakan kehidupan bersama dalam

                                         ~ 46 ~
lingkup suku bangsa. Oleh sebab Hu adat Istiadat Juga membentuk norma hukum yang
disebut hukum adat.

        Dalam tata hukum Indonesia hukum adat im tetap diakui berlakunya.Maka
penerapan ktee. gagasan atau cita demokrasi Indonesia Ialah negara yang berkedaulatan
rakyat, berdasar atas nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang
diwujudkan dalam institusi permusyawaratan oleh wakil-wakil rakyat

        Dengan demikian sudah te-patlah apa yang dinyatakan oleh UNESCO bahwa
demokrasi yang diterapkan oleh suatu bangsa atau dalam suatu negara bangsa, haruslah
dilandasi oleh hukum atau undang-undang (termasuk hukum adat), dibatasi dengan
konstitusi (hukum dasar) serta dibingkai oleh sejarah bangsa dan budaya bangsa sebagai
pengikat persatuan bangsa. Dengan landasan, batasan dan bingkai tersebut demokrasi
menjadi sangat bermanfaat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

        Sebaliknya tanpa" landasan hukum (perundang-undangan), tanpa batasan
konstitusional (hukum dasar) dan tanpa bingkai persatuan bangsa, demokrasi hanyalah
sarana yang tidak bermakna dan Justru menimbulkan ketidak-tentuan atau ambiguity.
Fakta kehidupan berbangsa dan bernegara yang dlalamal bangsa Indonesia selama Ini
telah membuktikan. Rasanya bangsa Indonesia telah berjalan sangat Jauh dan dalam
kurun waktu yang sangat lama, namun keadilan sosial bag) seluruh rakyat Indonesia
masih tetap Jauh pula untuk dapat diraih. Demokrasi seolah-olah menjadi penyebab
bencana.

         Padahal kenyataannya bangsa Indonesia sendiri yang tidak mampu menyemai dan
mengem-bangkan gagasan demokrasi yang digali oleh para pendiri bangsa dan negara
lndone-sia dari bumi Indonesia. Bangsa Indonesia Ingin ee pat-nya dan Ingin enaknya
saja, mencabut ide demokrasi dad bangsa barat dan langsung dltanam-kan di bumi
Indonesia. Tentu saja demokrasi tersebut menjadi cita yang asing bagi bangsa Indonesia
dan tidak dipahami oleh bangsa Indonesia. Demokrasi yang tidak mengakar pada sejarah
. adat istiadat dan budaya serta Jati diri bangsa Indonesia akan menimbulkan anarkhi
dalam kehidupan rakyat Indonesia. Perkembangan demokrasi

        Sebagaimana telah dikemukakan, demokrasi hanyalah salah satu sarana untuk
mencapai tujuan bersama. Demokrasi walaupun hanya sarana, akan tetapi tanpa dilandasi
oleh tatanan, aturan dan pedoman untuk melaksanakannya, maka sarana tersebut menjadi
tidak ada mak- nanya dan tidak dapat digunakan menjadi alat untuk mencapai atau me-
wujudkan sesuatu.

        Jadi penerapan demokrasi dalam kehidupan politik (demo-krasl politik), dalam
kehidupan sosial (demokrasi sosial. Bung Karno) mau-pun dalam ke-hldup-an ekonomi
(demokrasi ekonomi. Bung Hatta) memerlukan hikmah (pengetahuan), kearifan dan ke-
bljaksana-an dari rakyat yang meng-gunakan demokrasi tersebut sebagai sarana mencapai
tujuan. Sekarang im orang beramai-ramai "menuntut" demokrasi, atau kehidupan yang
demokratis. Tetapi mereka yang menuntut itu tidak tahu demokrasi Itu seperti apa dan

                                       ~ 47 ~
tidak tahu bagaimana demokrasi Itu harus dilaksanakan. Sehingga yang terjadi adalah
anarkhi.

        Selain itu konsep demokrasi yang berkembang pada abad kc-20. terutama sesudah
Perang Dunia n. adalah konsep negara yang berkewajiban Ikut serta berperan dan
bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Demokrasi Justru menjadi
sarana (alat) atau means bagi negara dan seluruh rakyatnya dalam usaha peningkatan
taraf hidup rakyat. Negara yang demokratis adalah negara yang bercita-cita
menyejahterakan rakyatnya atau negara kesejahteraan (mel/are stale). Negara
kesejahteraan bukan negara yang berjuang untuk menyejahterakan elit pemimpin
negaranya saja, melainkan menyejahterakan seluruh rakyatnya secara adil dan merata.

       Walaupun negara tersebut menerapkan pemilihan langsung oleh rakyat bagi
presidennya, para kepala daerahnya dan para wakil rakyatnya, tetapi mekanisme
pelaksanaannya diwarnai ketidakjujuran, ketidakadilan dan sikap yang tidak kesatria,
negara ini belum dapal dikategorikan negara demokraUs. melainkan hanyalah negara
yang anarkhis dan oto-kratis. Negara dikuasai oleh sekelompok orang saja.
Demokrasinya masih pada taraf basa-basi, atau demokrasi semu seperti "demokrasi
rakyat" di negara-negara komunis.

       Negara demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan negara
Indonesia adalah negara demokrasi yang melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah
Indonesia yang mewujudkan persatuan Indonesia yang berdasar atas sistem konsUtusl
dan berdasar atas hukum yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan; serta yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adi) dan beradab. Negara demokrasi yang dibangun adalah negara
untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (negara kesejahteraan).

C.Demonstrasi
        PERNYATAAN bahwa demokrasi Itu demonstrasi, mungkin yang dimaksudkan
adalah dalam kehidupan yang didasari demokrasi Itu. harus ada peluang atau memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk menunjukkan perasaan bebas atau mengekspresikan
kebebasan (demonstrasi artinya menunjukkan). Sekarang disalahkan dengan unjuk rasa.
Walaupun pernyataan Ini tidak seluruhnya benar, namun demokrasi sebagai konsep
pengertian mengandung nilai kebebasan (liberti/), kekeluargaan atau persaudaraan
[fraternity) dan kesetaraan legality).

       Demonstrasi adalah salah satu cara untuk menunjukkan atau menyatakan
kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan bersikap. Tetapi kebebasan tersebut harus
dilandasi dengan etika, aturan, kejujuran daa keadilan. Kebebasan yang diungkapkan
dengan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan cuka, aturan (hukum), kejujuran dan
keadilan, hal itu Justru bertentangan dengan demokrasi.



                                        ~ 48 ~
       Demikian pula kebebabasan yang ditunjukkan dengan merusak (menimbulkan
kerusakan), menghujat seseorang atau pihak tertentu bukanlah demokrasi.

      Oleh sebab itu demonstrasi sebagai cara untuk mengekspresikan demokrasi harus
mengandung nilai kebebasan, yaitu bebas dan tekanan ataujanjl-janjl pihak lain.

       Demonstrasi harus merdeka. Demonstrasi harus mengandung nilai persaudaraan,
kekeluargaan dan persatuan. Demonstrasi bukan untuk memecah belah bangsa dan Juga
bukan untuk meretakkan persatuan. Demonstrasi harus menjunjung kesetaraan baik
sebagai warga negara maupun sebagai rakyat

        Oleh karenanya demokrasi Jangan dipahami secara sepotong demi sepotong,
melainkan harus menjadi suatu konsep pengertian yang utuh. Pernyataan bahwa
perbedaan pendapat Itu adalah demokrasi, sungguh mengaburkan pengertian demokrasi
secara utuh. Pernyataan semacam Itulah, yang kebanyakan dilontarkan oleh para elit
politik Justru akan me-ngerdllkan pengertian demokrasi. Dampaknya rakyat akan
kebingungan memahami demokrasi.

        Demikian pula mengagung-agungkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara akan mengaburkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang seharusnya
dicapai bersama secara demokraUs. Apalagi pe-ngagung-agungan Itu Justru
dimanfaatkan untuk mengelabui rakyat yang telah lama mengharapkan terpenuhinya
kesejahteraan rakyat.

         Jadi matilah kita tegakkan demokrasi secara proporsional untuk mewujudkan
tujuan nasional bangsa Indonesia. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan "Kesejahteraan
dulu baru demokrasi" atau "Demokrasi dulu baru kesejahteraan"? Keduanya adalah
pernyataan dan pertanyaan yang Udak tepat.Demokrasi adalah sarana, sedangkan
kesejahteraan rakyat adalah tujuan. Demokrasi adalah sarana untuk mencapai kese-
i.iIim.lui rakyat sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia. (Hernowo Hadiwonggo.
LPPKB)

       Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya mengasuh rakyatnya,
bukan memerintah rakyat-nya.Jadi yang mempunyai gagfxan untuk membatalkan
undang-undang yang sah yang mengatur kepemimpinan dan kewilayahan Daerah
Istimewa Yogyakarta, sungguh Udak memahami sejarah peran dan pengabdian
Yogyakarta kepada Republik Indonesia. Karena UNESCO, sebagai badan yang mengkaji
perkembangan pendidikan, ilmu dan budaya bangsa-bangsa di dunia, pada tahun 1949
menyatakan bahwa "demokrasi" merupakan sistem politik dan sistem sosial yang banyak
dianut oleh negara-negara yang berdiri sesudah Perang Dunia II.

       Sebagaimana penilaian UNESCO di atas, demokrasi yang berkembang dan
dikembangkan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dad sejarah suku-suku bangsa yang
mendiaml kepulauan nusantara. gagasan atau cita demokrasi Indonesia Ialah negara yang
berkedaulatan rakyat, berdasar atas nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


                                       ~ 49 ~
kebijaksanaan, dan yang diwujudkan dalam institusi permusyawaratan oleh wakil-wakil
rakyat.

        Dengan demikian sudah te-patlah apa yang dinyatakan oleh UNESCO bahwa
demokrasi yang diterapkan oleh suatu bangsa atau dalam suatu negara bangsa, haruslah
dilandasi oleh hukum atau undang-undang (termasuk hukum adat), dibatasi dengan
konstitusi (hukum dasar) serta dibingkai oleh sejarah bangsa dan budaya bangsa sebagai
pengikat persatuan bangsa.

        Padahal kenyataannya bangsa Indonesia sendiri yang tidak mampu menyemai
dan mengem-bangkan gagasan demokrasi yang digali oleh para pendiri bangsa dan
negara lndone-sia dari bumi Indonesia.

        Kembali ke pengertian demokrasi yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat Jika dipahami secara dangkal, apa lagi dilandasi nafsu berkuasa,
yaitu semua rakyat merasa memiliki hak berkuasa, semua rakyat merasa berhak
memimpin, maka yang diperoleh hanyalah anarki.

        Tidak tahu siapa yang harus memimpin dan siapa yang harus dipimpin, karena
tatanan tidak digunakan, aturan inl.ik ditegakkan. adalah konsep negara yang
berkewajiban Ikut serta berperan dan bertanggungjawab dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyat Demokrasi Justru menjadi sarana (alat) atau means bagi negara dan
seluruh rakyatnya dalam usaha peningkatan taraf hidup rakyat.

       Negara demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan negara
Indonesia adalah negara demokrasi yang melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah
Indonesia yang mewujudkan persatuan Indonesia yang berdasar atas sistem konsUtusl
dan berdasar atas hukum yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan; serta yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adi) dan beradab




                                        ~ 50 ~
D.JENIS-JENIS DEMOKRASI


Demokrasi bersifat langsung / Direct Demokrasi.

       Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat
memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka
dimuat dengan segera didalam satu pertemuan.

        Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas
yang secara relatip belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh
electorate untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan
pemerintahan tersebut bersifat kecil.

       Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil Yunani kuno dan Roma.
Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan didalam masyarakat yang komplek dan Negara
yang besar. demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat diwilayah
Switzerland.

        Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan
beberapa Negara yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatip. Dibeberapa
Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum,
bahkan untuk mengamandemengkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public
politik secara langsung tampa campur tangan representative.

       Demokrasi bersifat representatip / Representative Demokrasi.

       Didalam Negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses.
Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara
representatip. Para representatip inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan
semua aspirasi rakyat didalam pertemuan. Dimana mereka dipilih oleh rakyat dan
berkemungkinan berpihak kepada rakyat. ( Garner ).

       Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam
menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran
mereka melaui wakil atau representatip. Bagaimanapun, didalam bentuk pemerintahan ini
wewenang disangka benar terletak ditangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan
oleh para representatip




                                      ~ 51 ~
                                      BAB IV
                                     PENUTUP
   A. Kesimpulan

              Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik
       Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara
       Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila
       sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan
       kengaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga
       negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan
       berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan
       lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.
              Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat yang
       menganut sistem Demokrasi Pancasila. Sebelum menganut Demokrasi Pancasila ,
       Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Liberal/Parlementer , Demikrasi
       Terpimpin dan terakhir sistem Demokrasi Pancasila hingga sekarang. Demokrasi
       Pancasila masih kita anut karena nilai – nilai dan makna yang terkandung di
       dalamnya sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.



    B. Saran

      Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila
merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi
dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa
tanggung jawab.




                                        ~ 52 ~
                    BAB.V. DAFTAR PUSTAKA


Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran

Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya.

Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan

www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/ppkn203_07.htm

www.wikipedia.org




                               ~ 53 ~

								
To top