Docstoc

Panduan Kelembagaan

Document Sample
Panduan Kelembagaan Powered By Docstoc
					                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                              DAFTAR ISI

DAFTAR ISI                                                          i
PRAKATA                                                             iii

BAB I             Pendahuluan                                       1
BAB II            Kelembagaan                                       7
                  2.1. Kondisi Pada Saat ini                        9
                  2.2. Unit Pengelola e-Government                  10
                  2.3. Tugas Pokok dan Fungsi                       12
                  2.4. Struktur                                     16
                  2.5. Kewenangan                                   16
BAB III           Otorisasi Dan Pertukaran Informasi                19
BAB IV            Peran Serta Swasta                                23
                  4.1. Model Kemitraan                              26
                  4.2. Resiko                                       30
BAB V             Penutup                                           33

LAMPIRAN




                                                                     i
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                     ii
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                           PRAKATA




                                                                     iii
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                     iv
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                  PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                               PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




PRAKATA




Dokumen ini adalah dokumen yang menjelaskan tentang
Kebijakan Kelembagaan, Otorisasi, Pertukaran Informasi, Dan
Keikut-sertaan Swasta dalam penyelenggaraan e-Government,
sebagai     bagian      dari     Kebijakan     dan     Strategi   Nasional
Pengembangan E-Government.


Dalam rangka penerapan e-government untuk menuju Good
Governance maka konsep e-Government harus diterapkan di
setiap lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah. Model
penerapan e-Government di setiap lembaga akan sangat
tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang
diemban oleh masing - masing lembaga pemerintah. Hal ini
akan menentukan struktur data dan model bisnis yang
mendasari model layanan dan arsitektur sistem informasi yang
akan dikembangkan di setiap lembaga pemerintah. Penerapan
e-Government di setiap lembaga pemerintah harus mengacu
kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government (INPRES No. 3 Tahun 2003).
                                                                       v
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




Model penerapan e-Government di setiap lembaga perlu
disusun dalam bentuk panduan yang dapat digunakan sebagai
acuan untuk :


        Menciptakan         dukungan            kelembagaan         secara
         menyeluruh.
        Menyelaraskan tata-laksana organisasi pemerintahan
         sesuai dengan tujuan implementasi e-Government.
        Menyempurnakan           standar     prosedur     operasi    yang
         mengatur pertukaran data dan informasi.
        Mendorong        partisipasi    swasta      dalam   mendukung
         penyelenggaraan layanan publik.


Dasar Pelaksanaan :


    1. Undang        undang       Nomor      3    tahun    2004   tentang
         Pemerintahan Daerah.


    2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
         Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


                                                                        vi
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



    3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun
         2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
         Telematika di Indonesia.


    4. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M tahun 2004
         tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;


    5. Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2005 tentang
         Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
         Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;


    6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9
         Tahun     2003      tentang     Tim     Koordinasi     Telematika
         Indonesia.


    7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun
         2003,     tentang      Strategi    dan     Kebijakan         Nasional
         Pengembangan E-Government.




                                                                vii
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                             viii
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                 BAB I


                                                           PENDAHULUAN




                                                                     1
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                     2
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                 PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                              PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



E-Government dapat diartikan sebagai upaya pemerintah
dalam melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan
masyarakat        dan      kalangan      bisnis     untuk     mewujudkan
perekonomian         berbasis      pengetahuan         (knowledge-based
economy). E-Government tidak akan menghasilkan manfaat
yang optimal bila tidak dilakukan penataan – ulang (reform)
terhadap tata laksana pemerintahan, pengelolaan informasi
publik,     pengelolaan       fungsi     instansi    pemerintah,        serta
pelayanan kepada publik dan organisasi bisnis.


Faktor     pendukung        utama      untuk       menjamin      suksesnya
implementasi e-Government meliputi :


         Adanya dukungan kelembagaan berupa pembentukan
          unit   organisasi     yang     khusus     menangani       seluruh
          tahapan pengembangan e-Government.


         Adanya penyesuaian struktur, tugas pokok dan fungsi
          unit organisasi, baik di unit pelaksana e-Government
          maupun      di    unit    lainnya       dalam     suatu   instansi
          pemerintah       untuk     memudahkan            koordinasi    dan
          kelancaran admisnistrasi.
                                                                         3
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




        Adanya perubahan standar prosedur operasi dalam
         mengatur pertukaran data dan informasi dari yang
         semula berbasis kertas menjadi berbasis elektronik.


        Adanya kerja sama sinergis antara pemerintah dan
         pihak swasta dalam menyelenggarakan layanan publik
         melalui berbagai pola kemitraan.


Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, ada 5 (lima)
prinsip penting yang perlu diperhatikan:


    1. Menyediakan informasi dan pelayanan secara online.
    2. Menjamin kemudahan dan kelancaran akses universal
         terhadap informasi dan pelayanan publik.
    3. Pegawai pemerintah harus mempunyai ketrampilan,
         sehingga mampu memanfaatkan Teknologi Informasi
         secara optimal.
    4. Kerjasama antar-instansi pemerintah dan swasta agar
         pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik.




                                                                     4
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



    5. Dukungan pimpinan dalam menghilangkan hambatan
         dan memberi keteladanan dalam pengembangan e-
         Government.


Guna menjamin terlaksananya hubungan kerja antar unit
pelaksana e-Government di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota serta dalam rangka pengembangan dan
pengelolaan e-Government nasional, perlu dikoordinasikan
oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan
INPRES no 3 Tahun 2003.


Aspek pendanaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan pelaksanaan e-Government untuk itu
perlu dibuat kebijakan yang mengatur tentang pendanaan
pengelolaan e-Government di semua tingkat pemerintahan.
Penggunaan dana proyek harus dibatasi hanya sampai pada
tahap     pembangunan           aplikasi     dan     infrastruktur   saja.
Sedangkan untuk pendanaan kegiatan operasional harus
dapat dialihkan dengan menggunakan pendanaan rutin. Dua
alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan
anggaran        pemerintah,         atau      penerapan       mekanisme
pemungutan biaya layanan (cost-recovery) yang dilakukan
                                                                      5
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



oleh unit pelaksana e-Government melalui pola kemitraan
dengan pihak swasta.


Mengacu pada uraian diatas, pemerintah memandang perlu
untuk mengembangkan serangkaian kebijakan yang mengatur
tentang      kelembagaan        e-Government,         penyelarasan   tata
laksana     organisasi     pemerintahan,        pembangunan      standar
prosedur operasi yang mencakup otorisasi dan pertukaran
informasi,      dan      kebijakan       yang      dapat    memfasilitasi
keikutsertaan swasta dalam pembangunan e-Government.




                                                                     6
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                BAB II
                                                      KELEMBAGAAN




                                                                     7
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                     8
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



2.1.     Kondisi Pada Saat Ini
Pada saat ini, sudah banyak instansi pemerintah pusat/daerah
yang menyatakan bahwa instansi atau lembaga tersebut
sudah mengimplementasikan e-Government. Namun demikian
ternyata masih sangat sedikit yang sudah membentuk
lembaga atau unit khusus yang mengelola e-Government.
Sebagian besar unit pengelola e-Government masih dijadikan
satu dengan unit lain.



Semua instansi yang ditugasi mengelola website pemerintah
pada     umumnya         merupakan        bentukan         baru   menyusul
diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan        Provinsi     sebagai      daerah     Otonom.      Namun
demikian, tidak ada satupun yang memiliki tugas pokok fungsi
(TUPOKSI) yang benar – benar mengarah kepada pelayanan
publik    sebagaimana         diharapkan       dari    implementasi        E-
Government.


Menyikapi kondisi yang berkembang dan memperhatikan
pentingnya eksistensi unit pelaksana e-Government di setiap
                                                                       9
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



instansi pemerintah, diperlukan kebijakan yang mengatur
standarisasi kelembagaan unit pelaksana e-Government di
semua tingkat pemerintahan. Standarisasi yang dimaksudkan
di sini meliputi antara lain: [1] Nomenklatur, [2] Tugas Pokok,
[3] Fungsi, [4] Struktur, dan [5] Kewenangan.


2.2.     Unit Pengelola e-Government
Mengingat penting dan luasnya dampak pelaksanaan e-
Government pada kinerja pemerintahan, perlu dibentuk unit
pengelola e-Government sebagai berikut:


   Di pemerintah pusat (Departemen, Kementerian Negara,
    Lembaga       Tinggi     Negara,      Lembaga          Pemerintah   Non
    Departemen), unit pelaksana e-Government perlu dikelola
    oleh unit sekurang kurangnya setingkat eselon 2 yang
    bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi.
   Di tingkat pemerintah daerah provinsi, unit pelaksana e-
    Government secara khusus dikelola oleh unit yang
    bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala
    Daerah.
   Di tingkat pemerintah kabupaten/kota, unit pelaksana e-
    Government secara khusus dikelola oleh unit yang
                                                                 10
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



    bertanggung        jawab langsung          kepada Bupati Kepala
    Daerah / Walikota.


Pembentukan unit pelaksana e-Government di tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota merupakan salah satu instrumen
dari upaya menuju pemerintahan yang melaksanakan good
governance menggunakan sarana teknologi informasi dan
komunikasi       (ICT/telematika).        Mengingat          jalan      menuju
terbentuknya       unit-unit     kerja    semacam          ini   memerlukan
perubahan peraturan perundang undangan yang ada, serta
agar dapat diterima oleh semua instansi pemerintah terkait,
maka dipandang perlu untuk membuat kebijakan yang
mengatur proses transformasi secara bertahap (evolusi).
Kebijakan ini antara lain mengatur langkah operasional bagi
semua       instansi      pemerintah        yang      secara           bertahap
menyesuaikan struktur dan tupoksinya mengikuti pola dan
struktur e-Government. Dengan kebijakan proses transformasi
ini, koordinasi antar instansi pemerintah di semua tingkat
menjadi lebih baik.




                                                                  11
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




2.3.     Tugas Pokok dan Fungsi
Secara umum, tugas pokok unit pengelola e-Government pada
semua tingkat pemerintahan mencakup pembuatan kebijakan
operasional dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di
bidang e-Government. Kebijakan operasional tersebut di atas
dimaksudkan terutama untuk pengembangan dan pengelolaan
e-Government, yang mencakup aspek sebagai berikut:
1. penyediaan dan pengembangan infrastruktur informasi,
2. penyediaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi
    sistem informasi dan konten,
3. edukasi       masyarakat       sebagai      penerima    manfaat    e-
    Government, dan peningkatan kapasitas SDM pemerintah
    sebagai penyedia layanan publik.
4. hubungan intra dan antar lembaga pemerintah dalam
    kerangka membangun dukungan serta koordinasi.


Secara khusus, tugas pokok unit pengelola e-Government
pada masing – masing tingkat pemerintahan adalah layanan
ke dalam lingkungan pemerintah dan kepada masyarakat yang
meliputi antara lain:
1. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur informasi


                                                             12
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                 PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                              PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



    a. Memfasilitasi         tersedianya     sarana        akses     informasi
         publik;
    b. Memfasilitasi tersedianya infrastruktur telekomunikasi
         dan jaringan akses Internet;
    c. Memfasilitasi tersedianya perangkat keras, jaringan
         komputer, dan atau Intranet khususnya di instansi
         pemerintah terkait maupun di instansi non-pemerintah
         yang melaksanakan layanan publik seperti sekolah,
         lembaga pendidikan luar sekolah, Balai Informasi
         Masyarakat, dan lain – lain.
    d. Memfasilitasi terbentuknya jaringan sosial antar warga
         dan atau kelompok masyarakat yang memiliki minat
         serta kepentingan terhadap suksesnya pelaksanaan e-
         Government.


2. Penyediaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi
    sistem informasi dan konten
    a. Membangun dan mengelola aplikasi sistem informasi
         pemerintahan yang mencakup aplikasi layanan publik
         melalui     situs     Internet      (website)       dan        aplikasi
         otomatisasi         administrasi      publik        (back        office
         applications);
                                                                   13
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



    b. Merawat dan melakukan pembaruan secara periodik
         data base yang berisi informasi/konten yang digunakan
         dalam aplikasi layanan publik maupun administrasi
         publik;
    c. Membantu dan atau memfasilitasi lembaga – lembaga
         pemerintah lainnya yang yang membutuhkan bantuan
         dalam pengembangan aplikasi maupun konten.
    d. Menjadi koordinator dan fasilitator pengembangan
         serta     pelaksanaan      e-Government           di   semua     unit
         pengelola e-Government sesuai dengan tingkatannya.


3. Edukasi dan Peningkatan kapasitas SDM
    a. Melaksanakan sosialisasi program pembangunan e-
         Government;
    b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang
         Telematika       bagi     kelompok       masyarakat          tertentu
         maupun aparat pemerintah terkait.
    c. Melaksanakan pembinaan terhadap SDM pemerintah
         agar senantiasa menguasai dan memahami pentingnya
         pemanfaatan         Telematika       dalam        penyelenggaraan
         pemerintahan,        terutama      dikaitkan       dengan      upaya
         mewujudkan good governance.
                                                                 14
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




4. Hubungan Kelembagaan
    a. Menjadi penghubung (hub) komunikasi lintas sektoral
          dalam konteks pembangunan e-Government;
    b. Membangun koordinasi horisontal antar unit pengelola
          e-Government         di    masing        –       masing     tingkat
          pemerintahan, maupun koordinasi vertikal dengan unit
          pengelola e-Government antar pusat dan daerah
          provinsi dan kabupaten/kota.


Adapun fungsi utama dari unit pengelola e-Government pada
semua tingkat pemerintahan adalah sebagai kelengkapan
kelembagaan         pemerintah        dalam        pengembangan           dan
pengelolaan e-Government untuk terwujudnya pemerintah
yang efektif dan efisien sesuai dengan mandat yang diberikan
rakyat.


2.4.      Struktur
Guna      menjamin      pelaksanaan        tugas       unit   pengelola    e-
Government di setiap tingkat pemerintahan sebagaimana
tersebut di atas, dapat diacu struktur organisasi sebagai
berikut:
                                                                 15
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                 PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                              PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                            Menteri/Gubernur
                            /Bupati/Walikota


                                  Kepala


           Sekretariat
                                                    Kelompok Fungsional


     Bidang               Bidang             Bidang           Bidang
  Infrastruktur          Aplikasi &         Edukasi &       Hubungan
   Informasi              Konten              SDM          Kelembagaan




2.5.     Kewenangan
Kewenangan yang melekat pada suatu lembaga publik akan
berdampak pada efektifitas kebijakan dan program yang
dibuat. Kewenangan harus mengacu kepada                    tugas pokok,
fungsi, rentang kendali, cakupan wilayah kerja, dan struktur
organisasi. Kewenangan yang melekat pada unit pengelola e-
Government di tingkat pusat berbeda dengan kewenangan di
tingkat provinsi, demikian pula kewenangan unit pengelola e-
Government di tingkat provinsi berbeda dengan unit pengelola
e-Government di tingkat kabupaten/kota.

                                                              16
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



Secara umum kewenangan yang melekat pada setiap unit
pengelola e-Government adalah:
a. membuat dan melaksanakan kebijakan;
b. mengusulkan dan melaksanakan anggaran;
c. membuat dan melaksanakan program kegiatan;
d. membuat laporan kepada pimpinan instansi di atasnya.




                                                             17
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                             18
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                  BAB III
                OTORISASI DAN PERTUKARAN INFORMASI




                                                             19
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



Otorisasi dan Pertukaran Informasi di instansi pemerintah
mengacu pada berbagai peraturan perundang undangan yang
mengatur       masalah      kelembagaan          dan       organisasi   tata-
laksananya, pembinaan dan pemberian kewenangan kepada
aparat pegawai negeri sipil, maupun ketentuan lain terkait.


Definisi    umum        tentang      otorisasi     adalah       pelaksanaan
kewenangan oleh pejabat tertentu di lingkungan pemerintah
untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan suatu tindakan di
dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang berakibat pada
perubahan maupun memiliki konsekuensi baik yang mengikat
secara     hukum      maupun        yang     tidak     mengikat       instansi
pemerintah tersebut. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa otorisasi hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang. Otorisasi dikeluarkan dalam bentuk dokumen
persetujuan dan memiliki dampak bagi obyek maupun
subyeknya sendiri.


Dalam pengelolaan dokumen berbasis kertas, penyebaran
informasi yang tercetak relatif mudah dikendalikan, sebaliknya
dalam dokumen berbasis elektronik, informasi yang sudah
ditransaksikan memerlukan pengendalian dengan prinsip
                                                                 20
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



kehati-hatian, karena kesalahan dalam melakukan otorisasi
maupun pengalamatan dalam pertukaran informasi dapat
membatalkan keabsahan otorisasi tersebut.


Oleh sebab itu perlu dikembangkan mekanisme pengendalian
untuk memastikan bahwa pejabat yang berwenanglah yang
mengeluarkan otorisasi. Mekanisme pengendalian tersebut
dibuat dalam bentuk kebijakan unit pengelola e-Government,
yang antara lain berisi:
    1. Standar dan Prosedur Operasi;
    2. Standar Perilaku (Code of Conduct) Pegawai ;
    3. Standar Mutu Layanan Publik;
    4. Standar Mutu Situs Internet Pemerintah;
    5. Standar Mutu Sistem Informasi Administrasi Publik;
    6. Standar Perlindungan dan Keamanan Sistem Informasi;
Sampai dengan saat ini standar-standar tersebut diatas masih
belum ada.




                                                             21
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                             22
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                  BAB IV
                                            PERAN SERTA SWASTA




                                                             23
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                             24
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



Seperti halnya kecenderungan yang terjadi di sektor swasta,
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja perlu
dipertimbangkan peluang outsourcing pada pelayanan publik
yang     sebelumnya        dilakukan      sepenuhnya       oleh    instansi
pemerintah. Outsourcing tersebut akan mengubah pola
keikutsertaan swasta yang selama ini hanya sebagai rekanan
atau kontraktor pelaksana pembangunan                      menjadi mitra
pemerintah dan berperan aktif sebagai pelaksana (operator)
layanan publik.


Melihat penting dan strategisnya peran serta swasta dalam
mengatasi keterbatasan sumber daya yang tersedia di
lingkungan pemerintahan dalam membangun e-Government,
dipandang perlu untuk membuat kebijakan nasional yang
mengatur pola dan tata hubungan swasta dan instansi
pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pengembangan
dan pengelolaan e-Government. Untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut, pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota dapat
menerjemahkannya ke dalam kebijakan daerah yang sesuai.




                                                              25
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



Secara umum, substansi kebijakan tentang peran serta swasta
dalam pengembangan dan pengelolaan e-Government dapat
meliputi antara lain:
    a. penetapan           jenis    layanan       publik   yang    dapat
         diselenggarakan oleh swasta;
    b. model bisnis dan atau model pendanaan layanan
         publik yang dapat diselenggarakan oleh swasta;
    c. kriteria      swasta        yang     dapat     bermitra    dengan
         pemerintah;
    d. model kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam
         mengembangkan dan mengelola e-Government; dan
    e. mekanisme pertanggung-jawaban atas pelaksanaan
         layanan publik tersebut dan atau pengembangan serta
         pengelolaan e-Government.




4.1.     Model Kemitraan
         Peran     serta     Swasta       dalam     penyelenggaraan   e-
Government dapat mengikuti model kemitraan yang banyak
dilaksanakan pada beberapa sektor seperti kelistrikan, jalan tol
dan telekomunikasi, yaitu (1) Konsesi; (2) Kontrak Pelayanan;
(3) Kontrak Pengelolaan; dan (4) Affermage (leasing)
                                                             26
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




Konsesi dapat berupa (a) Build Operate Transfer (BOT); (b)
Build Own and Operate (BOO); (c) Build Transfer Operate
(BTO); (d) berbagai kombinasi lainnya seperti Build Lease
Transfer (BLT).
         BOT
         Dalam pola ini biasanya mitra membangun dan
         mengoperasikan           suatu       fasilitas    e-government
         kemudian       setelah      jangka     waktu      konsesi   yang
         disepakati berakhir, fasilitas itu dipindahtangankan
         kepada         pemerintah.           Pemerintah        kemudian
         mengoperasikan sistem yang telah ditransfer, ataupun
         juga terbuka untuk membuat perjanjian baru dengan
         perusahaan incumbent atau perusahan baru. Contoh
         lain adalah beberapa fasilitas telekomunikasi di daerah
         industri yang dibangun swasta pada kurun waktu Pelita
         V dulu, kemudian diserahkan kepada PT. Telkom (dulu
         Perumtel).




                                                               27
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



         BOO
         Berbeda dengan BOT, mitra swasta yang memenangi
         tender konsesi pada pola BOO ini tetap memiliki hak
         atas proyek bersangkutan setelah masa konsesi usai.
         Mitra      swasta       kemudian         dapat    mengalihkan
         pengoperasiannya kepada perusahaan lain atau terus
         mengoperasikan sendiri. Namun demikian pemerintah
         tetap mempunyai hak regulasi seperti tarif dan lain-
         lain.


         BTO dan BLT
         Dalam pola ini pihak swasta membangun fasilitas e-
         government terlebih dahulu kemudian diserahkan
         kepada pemerintah untuk seterusnya dioperasikan
         sendiri oleh pemerintah. Bisa juga setelah fasilitas
         tersebut     dibangun       kemudian       disewakan     lalu   di
         pindahtangankan kepada pemerintah.


Kontrak Pelayanan memberikan kesempatan kepada mitra
swasta untuk mengerjakan bagian pekerjaan pemerintah
ataupun BUMN dari suatu fasilitas e-government. Untuk
pelayanan tersebut pemerintah membayar mitra swasta yang
                                                             28
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



memenangkan tender. Contoh kontrak pelayanan sejenis yang
telah dilakukan adalah seperti pencatatan meteran listrik,
penyampaian billing kepada pelanggan.


Kontrak Pengelolaan/Management mempu-nyai cakupan
yang lebih luas dari Kontrak Pelayanan. Dalam Kontrak
Management pemerintah menyerahkan suatu pengelolaan
fasilitas tertentu kepada mitra swasta. Untuk itu mitra dijamin
mendapatkan penghasilan tetap untuk layanan yang mereka
berikan. Swasta diberikan inisiatif untuk mengambil keputusan
operasi     sesuai    dengan       kebutuhan.       Meskipun        demikian
pemerintah tetap menjadi pemilik fasilitas dan bertanggung
jawab atas investasi jangka panjang. Pola Kerja Sama Operasi
(KSO) antara PT.Telkom dengan Mitranya beberapa tahun
sebelum krisis merupakan salah satu turunan dari kontrak
management/pengelolaan.


Affermage (leases) merupakan bentuk kerjasama dimana
pemerintah menyewakan fasilitas infrastruktur e-government
untuk dioperasikan oleh mitra swasta dengan besar sewa
tertentu. Dalam hal ini mitra bertanggung jawab menanggung
resiko komersil dan resiko lainnya yang mungkin terjadi. Mitra
                                                               29
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



juga bertanggung jawab untuk menyediakan modal kerja,
memelihara serta mengganti suku cadang yang cepat rusak.
Pemerintah bertanggung jawab terhadap aset tetap dan
membayar hutang jangka panjang. Salah satu contoh proyek
yang menggunakan pola ini adalah pelabuhan Port Kelang di
Malaysia.




4.2.     Resiko
         Peran serta swasta-pemerintah melibatkan lembaga-
lembaga lain seperti lembaga keuangan, termasuk lembaga
multilateral     maupun        bilateral,    berbagai      bentuk   bank
pembangunan lain, termasuk lembaga kredit ekspor-impor.
Untuk proyek yang berskala cukup besar proyek kemitraan ini
biasanya menggunakan pendekatan pendanaan yang non-
recourse atau bisa juga limited-recourse. Oleh karena itu
meskipun proyek didukung perusahaan pengembang yang
terpercaya dan mampu, neraca keuangan mereka tidak dapat
digunakan sebagai jaminan pinjaman (off balance sheet).
Untuk proyek yang non-recourse lembaga keuangan biasanya
bergantung kepada arus pendapatan (revenue stream) dari
proyek terkait sebagai sumber dana pengembalian pinjaman.
                                                              30
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



           Ada empat jenis resiko yang harus diperhatikan dalam
suatu proyek kerjasama seperti penyiapan infrastruktur,
termasuk e-government, yaitu: (1) resiko kinerja proyek; (2)
resiko kredit proyek; (3) resiko kedaulatan; dan (4) resiko
keadaan memaksa (force majeure).
Resiko kinerja proyek adalah segala resiko yang mungkin
dihadapi pemerintah maupun mitranya yang terlibat dalam
proyek yang dapat mempengaruhi kinerja ataupun menambah
biaya proyek.        Resiko jenis ini ada dalam ketiga tahapan
proyek yaitu pada saat persiapan, penyelesaian proyek, dan
dalam pengoperasian atau pengelolaan proyek.
Resiko kredit proyek adalah seluruh kemungkinan yang
dapat      mempengaruhi        keadaan       keuangan       proyek     yang
berhubungan dengan kredibilitas kredit pihak-pihak yang
terlibat    dan    kemampuan          proyek     memenuhi       kewajiban
keuangannya.
Sedangkan Resiko Kedaulatan adalah kondisi dimana hak
pemerintah        untuk    merancang       kebijakan       sesuai    dengan
kebutuhan masyarakat kadang kala menjadi resiko tersendiri
bagi    proyek     karena      perubahan       kebijakan     akan     dapat
mempengaruhi kinerja proyek. Resiko yang terkait dan dapat


                                                                31
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



mempengaruhi stabilitas politik suatu negara juga termasuk
resiko ini.
Resiko Force Majeure adalah segala jenis resiko yang tidak
dapat diperkirakan oleh pemerintah maupun mitra swasta
yang terlibat proyek, seperti bencana alam yang maha
dahsyat.




                                                             32
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                                  BAB V
                                                            PENUTUP




                                                             33
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                             34
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



Dokumen        Panduan       Kebijakan       Kelembagaan,     Otorisasi,
Pertukaran Informasi dan Keikutsertaan Swasta diharapkan
dapat menjadi acuan dalam membangun e-Government
disetiap lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah dalam
mewujudkan Good Governance.


Dokumen ini adalah versi 1.0 dan akan terus disempurnakan,
dilengkapi dan dimutakhirkan dari berbagai sumber dan serta
dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.
Buku panduan ini dikelola dan direvisi oleh Departemen
Komunikasi dan Informatika, dan dapat dilihat melalui situs
web Departemen Komunikasi dan Informatika dengan alamat
http://www.depkominfo.go.id


                                Ditetapkan di Jakarta
                                Pada tanggal           Mei 2005
                                Menteri Komunikasi dan Informatika
                                Republik Indonesia




                                Sofyan A. Djalil
                                                             35
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                                                             36
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA




                               LAMPIRAN




                                                                     1
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
                                PANDUAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN, OTORISASI,
                             PERTUKARAN INFORMASI DAN PERAN SERTA SWASTA



                               LAMPIRAN
                              TASK FORCE

             PENGEMBANGAN E - GOVERNMENT

                               PENGARAH

    J.B. Kristiadi, Aizirman Djusan, Setyanto P. Santosa,
     Daeng M. Nazier, Rsy. Kusumastuti, Roem Lintang,
Djamhari Sirat, Prapto Hadi, Sumarwoto, Jonathan L. Parapak,
       E. C.W. Nelloe, Rudjito, Iskandar Alisyahbana,
                     M. Nazif, Hari Kartana.


                              PELAKSANA

   Moedjiono, Ashwin Sasongko. S, Cahyana Ahmadjayadi,
        Iman Sudarwo, Richard Mengko, Djoko Agung.
       H,Tulus Rahardjo, Mas Wigrantoro, Yappi Manafe,
  Albert Batti, Ameriana Hadju, Muljana Sukarni, Alfian Noer,
  Roosmariharso, Mudjiono, Lolly Amalia.A, Edo Gandamana,
 Rudi Salahuddin, Suhono Harso.H, Hilman MS, Panji Choesin,
     Alexander Rusli, Kristiono, Heru Nugroho, John Welly,
    Gunawan Rianto, Guntur Siregar, Moyong, Natsir Amal,
     Akmam Amir, Rusdianto, Sutan Johar Alam Rangkuti,
    I. Gusti Putu Suryawirawan, Indra Setiawan, Lilik Gani,
             Sulistyo, Hadwi Sundjoyo, Udi Rusadi.

                             PENYUNTING

          M. Yamin Bustomi, Boni Pudjianto, Basori HS,
                 Septriana Tangkary, Lukman
                                                                     2
Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:101
posted:5/20/2011
language:Indonesian
pages:46