Strategi Penanggulangan Kemiskinan by nurfadi55

VIEWS: 1,619 PAGES: 45

									                                                                         Penyusunan draft SPKN ini dilaksanakan dengan proses
                                                                   partisipasi yang meliputi kajian kemiskinan partisipatif
            KATA PENGANTAR                                         (Participatory Poverty Assessment), pertemuan, seminar dan
                                                                   lokakarya gugus tugas, kaji bersama masyarakat akar rumput
                                                                   serta pertemuan koordinasi regional, dan nasional. Proses
                                                                   partisipasi tersebut melibatkan lintas pelaku (cross multi
      Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang         stakeholder), yaitu: pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
telah memberikan rahmat, berkah dan hidayahNya, sehingga draft     organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, anggota
dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN)         legislatif, akademisi dan masyarakat miskin.
ini dapat di selesaikan. Dokumen ini merupakan produk                    Sesuai mandat yang diberikan Menko Kesra selaku Ketua
intelektual yang dihasilkan secara kolektif oleh berbagai          KPK melalui Surat Keputusan No 16 Tahun 2002, maka
representasi masyarakat dan institusi pemerintah, dunia usaha,     selanjutnya draft dokumen SPKN ini disampaikan kepada Komite
LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan               Penanggulangan Kemiskinan untuk ditetapkan. Kepada semua
keagamaan serta organisasi profesi yang tergabung didalam          pihak yang telah ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya
gugus-gugus tugas yang ada di dalam Tim Koordinasi Penyiapan       dalam menyusun draft dokumen SPKN ini kami ucapkan terima
Penyusunan Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan           kasih. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoinya dan dokumen
(TKP3KPK). Nama gugus-gugus tugas tersebut, sesuai empat           ini bermanfaat bagi upaya penanggulangan kemiskinan di
pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertera di dalam    Indonesia
dokumen sementara strategi penanggulangan kemiskinan adalah
Perluasan Kesempatan, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan
Kapasitas dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan                                              Jakarta, 28 Mei 2004
Perlindungan Sosial. Dokumen ini memuat pula isu strategis
lintas bidang (cross cutting issues), yaitu: lingkungan, tata                                Deputi Menko Kesra
pemerintahan, desentralisasi dan pengarusutamaan gender.                         Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
      Isi dokumen ini terdiri dari lima bagian pokok. Kelima                               Selaku Ketua TKP3KPK
bagian tersebut adalah: (1) kondisi dan penyebab kemiskinan; (2)
kaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
(3) landasan strategi penanggulangan kemiskinan; (4) kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan; dan (5) sistem                                        Drs. Djoharis Lubis, MSc
monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
                                                                                        4.2. Visi dan Misi……………………………                                            34
                                                                                        4.3. Tujuan dan Sasaran………........................                       36
                      DAFTAR ISI                                                        4.4. Kondisi Makro Penanggulangan
                                                                                             Kemiskinan………..…..............................                      37
                                                                               BAB V.   KEBIJAKAN DAN PROGRAM                                                    38
                                                                                        5.1. Kebijakan Umum ......................................               39
                                                                  Halaman               5.2. Kebijakan dan Program Perluasan
                                                                                             Kesempatan ..…..................................……                  40
BAB I.    PENDAHULUAN                                                      1            5.3. Kebijakan dan Program Pemberdayaan
          1.1. Latar Belakang..........................................    1                 Masyarakat .................................................        42
          1.2. Tujuan Penyusunan Dokumen SPKN...........                   4            5.4. Kebijakan dan Program Peningkatan
          1.3. Ruang Lingkup..........................................     4                 Kapasitas dan Sumberdaya Manusia ..........                         51
                                                                                        5.5. Kebijakan dan Program Perlindungan
BAB II.   KONDISI DAN PENYEBAB                                                               Sosial...........................................................   55
          KEMISKINAN                                                       7            5.6. Mekanisme Pelaksanaan dan Kelembagaan                               58

          2.1. Kondisi Kemiskinan................................... 1         BAB VI. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI 60
          2.2. Penyebab Kemiskinan................................ 10
                                                                                        6.1. Mekanisme dan Prosedur Monev……… 62
BAB III. KAJIULANG KEBIJAKAN DAN                                                        6.2. Indikator.................................…………… 68
         PROGRAM                                                          16
                                                                               BAB VII. PENUTUP
          3.1. Evaluasi Kebijakan dan Program
               Penganggulangan Kemiskinan ................ 18
          3.2. Pembelajaran…………………................. 25

BAB IV. LANDASAN STRATEGI PENANGGU-
        LANGAN KEMISKINAN                                                 33

          4.1. Paradigma ......................………………… 34
                DAFTAR TABEL                                               DAFTAR GAMBAR



Nomor                                               Halaman   Nomor                                           Halaman

                             Teks                                                      Teks

                                                               6.1. Mekanisme Monitoring Kondisi Kemiskinan
 6.1. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kemiskinan        63          di Tingkat Nasional                         65

6.2.    Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program   64     6.2. Mekanisme Monitoring Kondisi Kemiskinan
                                                                    di Tingkat Daerah                           65
6.3.    Indikator Kondisi Kemiskinan Sampai Tahun
        2015                                            70
                             BAB I.                                 merupakan sumber bahan kayu, plasma nuftah, dan obat-obatan.
                      PENDAHULUAN                                   Kekayaan alam lainnya berupa potensi lahan dan iklim tropis
                                                                    sangat mendukung untuk pengembangan pertanian. Indonesia
                                                                    juga kaya dengan sumberdaya mineral, minyak dan gas bumi.
1.1. Latar Belakang                                                        Dengan potensi kekayaan alam tersebut seharusnya
                                                                    kemiskinan tidak terjadi di Indonesia. Kenyataan menunjukkan
        Tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
                                                                    bahwa kemiskinan terjadi di mana-mana, baik di perkotaan,
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah
                                                                    perdesaan, pesisir, daerah terpencil dan terasing, kawasan
meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
                                                                    transmigrasi, pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan dan daerah
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
                                                                    konflik. Secara indikatif menunjukkan bahwa sebagian besar
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk
                                                                    kemiskinan yang terjadi di Indonesia bukan karena kemiskinan
mencapai tujuan nasional tersebut kemiskinan harus
                                                                    kultural tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural.
ditanggulangi karena tujuan nasional tersebut tidak mungkin
                                                                           Pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan
terwujud jika kemiskinan ada dimana-mana. Berdasarkan data
                                                                    kemiskinan dan telah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin
BPS, jumlah penduduk miskin masih sebesar 37,3 juta jiwa atau
                                                                    secara nyata. Upaya-upaya tersebut berupa kebijakan, program
17,4 persen pada tahun 2003.
                                                                    dan anggaran biaya penanggulangan kemiskinan namun belum
       Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dari
                                                                    dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga masih terjadi tumpang
segi pendapatan saja, tetapi juga dari kemiskinan insani (human
                                                                    tindih. Akibatnya kebijakan dan program penanggulangan
poverty) dan kemiskinan martabat (voicelessness, powerlessness,
                                                                    kemiskinan tidak mencapai sasaran.
dan vulnerability). Kondisi kemiskinan ini menampakkan
                                                                           Belajar dari pengalaman tersebut, maka perlu disusun
kemiskinan multidimensi dan telah berlangsung lama bahkan
                                                                    strategi penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi dengan
dalam beberapa generasi, sehingga menjadi kemiskinan kronis.
                                                                    partisipasi seluruh stakeholder. Pada bulan Januari 2003 telah
       Keadaan tersebut sangat ironis apabila dibandingkan
                                                                    disahkan Interim-Poverty Strategy Paper (I-PRSP). I-PRSP
dengan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Indonesia
                                                                    merupakan panduan (road map) bagi penyusunan Strategi
merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang
                                                                    Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN). Dalam I-PRSP
beragam dan letak geostrategis dan peran yang sangat penting
                                                                    tersebut dinyatakan ada dua pendekatan utama penanggulangan
dalam      lingkup    regional.    Kekayaan     laut   memiliki
                                                                    kemiskinan, yaitu: (1) meningkatkan pendapatan melalui
keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan kandungan
                                                                    peningkatan produktivitas; dan (2) mengurangi pengeluaran
mineral serta benda-benda arkeologis yang sangat berharga.
                                                                    melalui pengeluaran beban kebutuhan dasar. Upaya tersebut
Indonesia juga mempunyai hutan hujan tropis terluas nomor dua
                                                                    ditempuh melalui empat pilar kebijakan yaitu: (1) perluasan
di dunia, yaitu hampir mencapai 114 juta hektar, yang antara lain

                                                                                                                             I - 1
kesempatan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) peningkatan         mengkaji ulang kebijakan dan program penanggulangan
kapasitas dan sumberdaya manusia; dan (4) perlindungan sosial.   kemiskinan; (3) perumusan kebijakan dan program
      SPKN selain mengacu kepada I-PRSP, antara lain juga        penanggulangan kemiskinan; dan (4) pengembangan sistem
memperhatikan kepada kesepakatan-kesepakatan internasional       monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.
seperti Millennium Development Goals (MDGs), Konferensi                Penyusunan SPKN dilaksanakan dengan proses partisipasi
Dunia tentang Wanita di Beijing tahun 1995, dan Konferensi       yang meliputi kajian kemiskinan partisipatif (Participatory
Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo      Poverty Asessment-PPA), pertemuan, seminar dan lokakarya
tahun 1994. SPKN mengakomodasikan pula Rencana                   gugus tugas, kaji bersama masyarakat akar rumput pertemuan
Pembangunan Nasional (REPENAS) transisi, dan diharapkan          koordinasi regional, dan nasional. Proses partisipasi tersebut
menjadi bagian inti dari Pembangunan Jangka Menengah (PJM)       melibatkan lintas pelaku (stakeholder), yaitu: pemerintah, LSM,
dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) melalui pendekatan          organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, anggota
regional sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing   legislatif, akademisi dan masyarakat miskin.
daerah.                                                                Untuk memahami suara masyarakat miskin antara lain
                                                                 dilakukan PPA di 40 lokasi oleh Kementerian Koordinator
1.2. Tujuan Penyusunan Dokumen SPKN                              Bidang Kesejahteraan Rakyat dan BAPPENAS bekerjasama
                                                                 dengan KIKIS, konsolidasi PPA oleh SMERU, dan Participatory
      Tujuan disusunnya dokumen SPKN adalah: (1)                 Poverty Mapping (PPM) oleh URDI. Dalam rangka konsultasi
memberikan arah bersama bagi pemerintah, swasta dan              publik di DI Yogyakarta dan Klaten dilakukan Kaji Bersama
masyarakat sebagai pelaku pembangunan, baik di pusat dan         Masyarakat Akar Rumput (JISAMAR). Konsultasi publik juga
daerah, dalam menanggulangi kemiskinan; (2) menerapkan           telah dilakukan di Kupang, Kendari, Bogor, Surabaya, Medan,
paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan     Batam, Makassar dan Karanganyar.
pendekatan partisipatif melalui konsesus dan komitmen bersama
semua pihak yang terkait, dimulai dari perumusan strategi dan    1.4. Ruang Lingkup
kebijakan; dan (3) menunjukkan komitmen bangsa Indonesia
sebagai bagian dari gerakan penanggulangan kemiskinan global.          Sesuai yang tertera dalam I-PRSP, ruang lingkup dokumen
                                                                 SPKN mencakup sinkronisasi kebijakan makro strategis dengan
1.3. Proses Penyusunan SPKN                                      makro operasional dan mikro strategis dengan mikro operasional.
                                                                 SPKN merupakan strategi payung yang memberikan arah
     SPKN disusun melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut     kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik sektoral
adalah: (1) mengkaji kondisi dan penyebab kemiskinan; (2)        maupun daerah.

                                                                                                                         I - 2
                                                                  persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut lebih
                           BAB II.                                besar apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum
     KONDISI DAN PENYEBAB KEMISKINAN                              krisis 1996 yang mencapai 22,5 juta jiwa atau 11,3 persen dari
                                                                  jumlah penduduk Indonesia.
                                                                         Menurut data Bank Dunia, berdasarkan kriteria US $ 1
       Miskin adalah ketidakmampuan berpartisipasi dalam          per hari per kapita, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada
bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.         tahun 2003 sebanyak 7,4 persen. Jika menggunakan US $ 2 per
Pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi dan penyebab            kapita per hari, jumlah penduduk miskin mencapai 53,4 persen
kemiskinan sangat penting dilakukan agar dapat disusun strategi   dari jumlah penduduk Indonesia.
penanggulangan kemiskinan yang tepat. Pengkajian kondisi dan             Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan dalam kurun
penyebab kemiskinan dilakukaan dengan menggunakan data dan        waktu 1996 – 2003 lebih tinggi daripada indeks kedalaman
informasi dari instansi seperti BPS dan BKKBN, serta dapat        kemiskinan di perkotaan. Demikian pula halnya dengan indeks
dilakukan dengan melibatkan masyarakat miskin secara langsung     keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada
dengan kajian kemiskinan partisipatif.                            perkotaan.
                                                                          Kondisi kemiskinan berdasarkan kategori kemiskinan
2.1. Kondisi Kemiskinan                                           kronik dan kemiskinan sementara setelah terjadinya krisis
                                                                  ekonomi terjadi peningkatan. Kemiskinan sementara meningkat
      Kemiskinan yang akan diuraikan dalam dokumen ini            dari 12,4 persen pada tahun 1996 menjadi 17,9 persen pada
adalah kemiskinan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan,    tahun 1999 atau terjadi peningkatan sebesar 6,3 persen.
ketenagakerjaan, ketimpangan struktur usaha, ketakberdayaan,      Sedangkan kemiskinan kronik meningkat dari 3,2 persen pada
penyandang masalah kesejahteraan sosial, kondisi pembangunan      tahun 1996 menjadi 9,5 persen pada tahun 1999 atau terjadi
manusia, ketimpangan jender, dan kesenjangan antar golongan       peningkatan sebesar 5,5 persen. Krisis ekonomi juga
dan antar wilayah. Dari berbagai aspek kemiskinan tersebut,       meningkatkan kelompok rentan dari 18,1 persen pada tahun 1996
permasalahan utama kemiskinan yang terjadi saat ini sampai        menjadi 33,7 persen pada tahun 1999 atau terjadi peningkatan
beberapa tahun ke depan masih berkaitan dengan kecukupan          sebesar 15,6 persen
kebutuhan dasar.                                                         Sebagian besar kepala rumah tangga penduduk miskin pada
      Tingkat kemiskinan penduduk ditinjau dari segi pendapatan   tahun 2003 paling tinggi berpendidikan dasar enam tahun, yaitu
diukur dari pengeluaran kebutuhan dasar. Berdasarkan data         tidak tamat SD sebanyak 21,0 juta jiwa atau sebesar 56,23 persen
BPS, jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis         dan tamat SD sebanyak 10,6 juta jiwa atau 28,46 persen.
kemiskinan pada tahun 2003 mencapai 37,3 juta jiwa atau 17,4      Sedangkan sisanya menyelesaikan pendidikan SLTP sebesar 9,88

                                                                                                                           II -   1
persen, tamat SLTA sebesar 5,13 persen dan di atas SLTA              meningkat dari 18,35 persen pada tahun 2002 menjadi 19,62
sebesar 0,31 persen.                                                 persen pada tahun 2003.
      Berdasarkan data BPS, rasio partisipasi usia sekolah relatif         Menurut BPS, pada tahun 2003, rumah tangga yang telah
baik. Pada tahun 2003 rasio partisipasi usia sekolah mencapai        menggunakan air bersih sebanyak 77,23 persen. Namun di
96,42 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun, dan 81,01 persen        beberapa provinsi masih terdapat lebih dari 50,00 persen rumah
untuk kelompok umur 13-15 tahun. Di semua provinsi rasio             tangga yang belum menikmati air bersih, yaitu Provinsi
partisipasi usia sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun              Kalimantan Barat 20,70 persen, Kalimantan Tengah 46,13 persen,
mencapai lebih dari 90 persen kecuali Papua hanya 83,52 persen.      Riau 47,91 persen, Jambi 49,89 persen, dan Papua 41,33 persen.
Sedangkan rasio partisipasi usia sekolah untuk kelompok umur               Partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan
13-15 tahun lebih dari 70 persen, kecuali Gorontalo 66,86 persen,    publik masih rendah. Berdasarkan data empat macam kebijakan
dan Sulawesi Tengah 69,48 persen.                                    publik, partisipasi masyarakat tertinggi dilakukan melalui
      Angka putus sekolah tahun 2003 pada umumnya relatif            Musyawarah Pembangunan Desa (38-82 persen), kemudian
rendah, yaitu sekitar 1,14 persen untuk kelompok umur 7-12           peninjauan lapangan (34-44 persen), forum komunikasi (25-40
tahun, dan 5,08 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun. Untuk        persen) dan pertemuan warga (30-35 persen). Sedangkan media
kelompok umur 13-15 tahun, angka putus sekolah yang melebihi         massa masih relatif rendah yaitu 6-9 persen. Sementara itu
10,00 persen adalah Provinsi Gorontalo 16,19 persen, Bangka          terdapat perbedaan tingkat partisipasi berbagai kelompok
Belitung 13,97 persen, dan Nusa Tenggara Timur 12,88 persen.         masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan program-
Angka melek huruf mengalami peningkatan, yaitu dari 89,55            program pembangunan pada tingkat lokal, seperti pembangunan
persen pada tahun 2002 menjadi 89,79 persen pada tahun 2003.         jalan, pelayanan kesehatan, pengelolaan air bersih, keamanan,
       Kondisi kemiskinan dalam bidang kesehatan di Indonesia        dan kebersihan lingkungan. Terdapat kecenderungan lebih
pada 10 tahun terakhir (1993-2003), pada umumnya masih dalam         rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan pada
varian yang klasik, atau masih merupakan ciri-ciri umum di           kelompok termiskin daripada kelompok kaya, pada wanita
negara-negara sedang berkembang. Angka kematian bayi pada            daripada pria, pada kelompok berpendidikan rendah daripada
tahun 2003 sebesar 35 per seribu kelahiran, angka kematian           berpendidikan tinggi.
Balita sebesar 46 per seribu kelahiran dan angka harapan hidup             Bentuk kemiskinan yang lain adalah penyandang masalah
mencapai 66,2 tahun.                                                 kesejahteraan sosial. Menurut data dari Departemen Sosial
       Status gizi Balita pada tahun 2003 relatif lebih buruk        Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun
daripada tahun 2002. Balita yang berstatus gizi buruk meningkat      2002 berjumlah 31,3 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 12,00 persen
dari 7,47 persen pada tahun 2002 menjadi 8,55 persen pada            dari 27,9 juta jiwa pada tahun 2000. Tidak semua orang yang
tahun 2003, sedangkan Balita yang berstatus gizi kurang              dikategorikan sebagai PMKS terkait dengan masalah kemiskinan

                                                                                                                              II -   2
seperti PMKS korban narkotika dan zat adiktif lainnya, korban       pada tahun 2002. Demikian juga halnya dengan angka kematian
sindroma HIV/AIDS, dan lain-lainnya.                                bayi pada tahun 1960 mencapai 159 per seribu kelahiran hidup
       Berdasarkan data BPS jumlah keluarga fakir miskin            dan pada tahun 2003 turun menjadi 35 per seribu kelahiran hidup.
meningkat cukup besar dari 13,4 juta jiwa pada tahun 2000           Sedangkan angka melek huruf meningkat dari 39,0 persen pada
menjadi 16,7 juta jiwa pada tahun 2002 atau meningkat sebesar       tahun 1960 menjadi 90,0 persen pada tahun 2002.
24,40 persen. Sedangkan keluarga yang berada di daerah rawan                Berdasarkan data BPS selama periode 1990 – 2001 telah
bencana meningkat dari 1,5 juta jiwa menjadi 2,0 juta jiwa atau     terjadi penurunan IKM, yaitu dari 27,6 pada tahun 1990 menjadi
ada kenaikan sebesar 34,57 persen. Hampir semua jenis PMKS          25,2 pada tahun 1999 dan 22,7 pada tahun 2002. Indikator yang
mengalami peningkatan jumlah, kecuali untuk keluarga berumah        menyumbang terhadap tingginya nilai IKM pada tahun 2002
tak layak huni, korban bencana sosial, dan korban bencana alam      adalah persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih yang
yang mengalami penurunan jumlah. Pemberian bantuan sosial           mencapai 44,8 persen dan balita berstatus gizi kurang mencapai
berupa bantuan makanan, pelayanan kesehatan, bantuan bahan          25,8 persen.
bangunan, dan kebutuhan dasar lainnya, terlihat cukup efektif             IPM menggambarkan kondisi pembangunan manusia secara
mengurangi jumlah korban bencana alam dan sosial. Adapun            umum, sedangkan Indeks Pembangunan Jender (IPJ)
penambahan jenis kategori PMKS dilakukan sejak tahun 2002           menggambarkan perbedaan kondisi pembangunan manusia yang
yakni pekerja migran terlantar dan keluarga rentan berjumlah        dicapai antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPJ pada periode
1.885 jiwa dan 1,8 juta keluarga rentan.                            1996 – 2002 fluktuatif, pada tahun 1996 nilai IPJ sebesar 58,9
         Menurut laporan UNDP, kondisi pembangunan manusia          persen, kemudian menurun menjadi 55,9 persen pada tahun 1999
Indonesia mengalami kemajuan yang pesat apabila dibandingkan        dan meningkat lagi menjadi 67,7 persen pada tahun 2001.
dengan pertengahan dekade 1970-an. Hal ini dapat dilihat dari              Sebagian besar jenis kemiskinan yang telah diuraikan di
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan              atas adalah kemiskinan absolut. Pembahasan kemiskinan absolut
Manusia (IKM). Perkembangan IPM pada tahun 1975 – 1996              akan sangat bermanfaat pada aras kabupaten/kota. Sedangkan
meningkat dengan pesat dari 46,5 pada tahun 1975 menjadi 69,0       pada aras nasional kemiskinan relatif akan lebih penting
pada tahun 1996. IPM menurun menjadi 64,3 pada tahun 1997           dibandingkan dengan kemiskinan absolut. Beberapa alat untuk
dan meningkat kembali menjadi 65,8 pada tahun 2002. Namun           mengukur kemiskinan relatif adalah Indeks Gini, Indeks Theil
demikian, perkembangan IPM tersebut masih jauh dari standar         dan dan Indeks L.
internasional, yaitu minimal sebesar 80,0.                                 Indeks Gini Indonesia sejak tahun 1964 sampai tahun 1998
         Beberapa indikator IPM Indonesia yang masih jauh dari      mengalami penurunan dari 0,35 pada tahun 1964 menurun
nilai standar internasional. Pada tahun 1960, angka harapan hidup   menjadi 0,32 pada tahun 1998, namun meningkat kembali
hanya mencapai 41,0 tahun, dan meningkat menjadi 66,2 tahun         menjadi 0,34 pada tahun 2002. Penyumbang kesenjangan antar

                                                                                                                             II -   3
golongan dapat dilihat dari sumbangan kesenjangan di dalam         legislatif. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kebocoran
propinsi maupun antar propinsi dari Indeks Theil dan Indeks L.     yang sangat luar biasa dalam anggaran pembangunan. Timbulnya
Pada kurun waktu 1990 – 1999, apabila dilihat dari Indeks Theil    korupsi ini karena lemahnya penegakan hukum dan sistem
ternyata sumbangan kesenjangan berasal dari kesenjangan di         kontrol masyarakat belum berjalan dengan baik yang disebabkan
dalam propinsi, yaitu menyumbang sekitar 78 sampai 83 persen.      karena demokratisasi belum berjalan dengan semestinya.
Sedangkan kesenjangan antar propinsi terhadap kesenjangan                  Kebijakan pembangunan pada masa lalu juga belum
Indonesia sebesar 17 sampai 22 persen. Demikian juga apabila       berpihak kepada kelompok miskin (pro-poor policy), khususnya
dilihat dari nilai Indeks L, pada periode 1990 – 2002, ternyata    dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam maupun sistem
penyumbang kesenjangan Indonesia adalah kesenjangan di dalam       keuangan. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi, kebijakan
propinsi, yaitu sebesar 79 persen dampai dengan 87 persen.         eksploitasi sumberdaya alam, telah memarjinalkan masyarakat
Sedangkan sumbangan kesenjangan antar propinsi sebesar 13          yang berada di lokasi eksploitasi tersebut dan konsesinya hanya
sampai 22 persen.                                                  diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar. Sistem kredit pada
                                                                   masa lalu juga kurang dapat menjangkau dan memberdayakan
                                                                   masyarakat banyak. Sistem kredit yang ada lebih membuka akses
2.2. Penyebab Kemiskinan                                           kepada pengusaha besar, sedangkan masyarakat miskin sebagian
                                                                   besar tidak dapat mengakses kredit. Kondisi ini bukan hanya
       Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka            telah memiskinkan masyarakat akan tetapi telah menimbulkan
penyebabnya juga bersifat multidimensi diantaranya karena faktor   kesenjangan antar golongan.
bencana alam seperti kegagalan panen, etos kerja yang rendah,             Penyebab kemiskinan lainnya adalah pengaruh eksternal
pendidikan dan kwalitas kesehatan rendah serta sebab struktur      terhadap perekonomian Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun
dan proses transaksi politik, ekonomi dan sosial budaya yang       1997. Struktur perekonomian Indonesia yang lemah telah
tidak adil dan memiskinkan. Kondisi ini mendorong terjadinya       diperparah oleh dampak faktor eksternal tersebut.
korupsi dan kebijakan pembangunan yang tidak pro-poor yang                Kepemilikan aset yang rendah, terbatasnya akses terhadap
lebih lanjut mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan proses        modal dan faktor produksi, dan rendahnya kesempatan bekerja
pemiskinan.                                                        serta berusaha merupakan penyebab kemiskinan dari segi
      Pelaksanaan otonomi daerah dalam masa transisi telah         ekonomi lainnya.        Kondisi ini menyebabkan tidak dapat
menyebabkan terjadinya korupsi bukan hanya di aras nasional        terserapnya tenaga kerja dengan baik sehingga pengangguran
namun sampai di aras paling bawah sistem pemerintahan. Bahkan      semakin meningkat. Pengangguran terbuka pada tahun 2003
pada masa sekarang, korupsi bukan hanya terjadi di kalangan        mencapai 10,1 juta jiwa atau mencapai 10 persen dari angkatan
eksekutif dan yudikatif namun juga telah menyebar di lembaga       kerja.

                                                                                                                            II -   4
      Penyebab kemiskinan lainnya adalah karena terbatasnya         sosial.       Sedangkan fakto-faktor yang mempengaruhi
akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar seperti        berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha adalah: (1)
transportasi, komunikasi/informasi, pasar, fasilitas pendidikan     kepincangan distribusi kekayaan; (2) kecurangan praktek bisnis
dan fasilitas kesehatan.      Kurangnya sarana dan prasarana        dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan.
transportasi misalnya, menyebabkan banyak daerah terisolasi,              Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat
sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem perekonomian       partsipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah: (a)
masyarakat.                                                         kurangnya representasi si miskin; dan (b) terbatasnya ruang
      Penyebab ketidakberdayaan dan keterdiaman kelompok            publik. Kurangnya representasi si miskin disebabkan oleh: (1)
miskin disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik dan           lemahnya       swa-organisasi;    (2)   kurang     berkembangnya
budaya. Dari segi ekonomi penyebab ketidakberdayaan dan             kepemimpinan kelompok; dan (3) lemahnya jejaring kaum
keterdiaman ada tiga, yaitu: (a) terhambatnya mobilitas sosial ke   miskin. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbatasnya
atas; (b) rendahnya partisipasi dalam penentuan kebijakan           ruang publik disebabkan oleh: (1) birokrasi terlalu berkuasa; (b)
publik; dan (c) rendahnya keterlibatan dalam kegiatan ekonomi.      elit politik yang tidak responsif; dan (c) tata pemerintahan yang
Terhambatnya mobilitas sosial terutama disebabkan oleh: (1)         otokratis.
terbatasnya pengembangan potensi diri dan (2) keterasingan                Berbagai dampak negatif sistem pemerintahan yang kurang
sosial. Terbatasnya pengembangan potensi diri disebabkan oleh:      baik telah mengakibatkan ketidakberdayaan dan pemiskinan,
(a) kondisi kesehatan dan pendidikan rendah; (b) rendahnya          yaitu: (1) Penguasaan sumberdaya alam oleh negara dan
motivasi pengembangan diri; dan (c) tertekannya kesadaran hak-      pemberian konsesi kepada pengusaha besar yang bukan
hak dasar consciousness.         Sedangkan keterasingan sosial      dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, telah menggusur hak-
disebabkan oleh: (a) melemahnya modal sosial; (b)                   hak masyarakat; (2) Pembatasan ruang publik demi stabilisasi
menghilangnya kepercayaan sosial; dan (c) disfungsi                 telah mempersempit kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi
kelembagaan lembaga sosial.                                         dalam menetapkan kebijakan publik yang menyangkut hidup
      Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan         kelompok miskin; (3) Peminggiran peran kelembagaan dan
dalam kegiatan ekonomi produktif adalah: (a) rendahnya              kearifan lokal demi mementingkan kesatuan daripada persatuan
kemampuan mengakses kesempatan berusaha; dan (b)                    serta keragaman, berakibat membelenggu kreativitas dan daya
berkurangnya kesempatan ekonomi/berusaha.            Rendahnya      inovasi masyarakat; (4) Proses perencanaan dan penganggaran
kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh:            yang belum pro-miskin dan pro-pemberdayaan sangat
(1) terbatasnya kepemilikan produktif; (2) lemahnya sumberdaya      menghambat kesempatan mobilitas sosial keatas kelompok
modal usaha; (3) terbatasnya pasar dan informasi pasar kurang       miskin; (5) Berbagai kebijakan industri, perdagangan dan
sempurna/asimetris; dan (4) rendahnya tingkat kewirausahaan         keuangan yang tidak didahului dengan peningkatan kapabilitas

                                                                                                                              II -   5
serta    kelembagan      kelompok      ekonomi    lemah,    telah                                  Kotak 1
memarginalkan banyak petani, nelayan, buruh, dan UMK (usaha               Karakteristik dan Penyebab Kemiskinan Berdasarkan Kajian
mikro/informal dan kecil).                                                               Kemiskinan Partisipatif (KKP)
      Penyebab kemiskinan lainnya adalah adanya bencana alam,                Hasil konsolidasi KKP di 76 lokasi menunjukkan bahwa kemiskinan pada
seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan dan lain       umumnya dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan
sebagainya. Demikian juga kerusuhan sosial baik yang bersifat        pangan, perumahan dan pakaian, kondisi penghidupan sehari-hari yang serba
                                                                     kekurangan, kondisi kesehatan yang buruk, pekerjaan yang tidak menentu dan
horisontal dan vertikal yang terjadi di beberapa lokasi seperti      tingkat pendapatan yang rendah, pendidikan dan keahlian yang rendah, dan
Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tengah, Maulu, Maluku             keterkucilan sosial karena keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam
Utara dan Papua.                                                     kegiatan sosial-kemasyarakatan.
                                                                             Baik di perkotaan maupun di perdesaan, sama-sama menghadapi persoalan
      Kondisi dan penyebab kemiskinan yang telah diuraikan di        dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, pendidikan, pekerjaan yang memberi
atas merupakan kemiskinan obyektif, yaitu berdasarkan data dan       penghidupan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan pangan, meskipun tampaknya
informasi dari BPS atau institusi lainnya.         Karakteriristik   tingkat kesulitan yang dihadapi berbeda-beda.           Jenis pekerjaan, misalnya,
                                                                     cenderung lebih banyak dijadikan acuan di perkotaan, sedangkan di perdesaan,
kemiskinan dan penyebabnya berdasarkan hasil konsolidasi             pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan lebih sering dijadikan acuan. Kondisi fisik
kajian kemiskinan partisipatif (participatory poverty assessment)    rumah merupakan faktor yang dijadikan acuan di sebagian besar daerah di KTI, tetapi di
yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2003 disajikan pada             KBI lebih sedikit daerah yang menggunakan kondisi fisik rumah sebagai acuan
                                                                     kemiskinan.
Kotak 1.                                                                     Berdasarkan ekosistemnya, bagi komunitas lahan kering, faktor kepemilikan
                                                                     tanah dan ternak menjadi karakteristik yang cukup penting. Bagi masyarakat hutan dan
                                                                     perkebunan faktor penting yang dijadikan acuan adalah menyekolahkan anak, jenis
                                                                     pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan pangan. Sedangkan bagi masyarakat nelayan.
                                                                     tiga karakteristik utama kemiskinan yang menjadi acuan adalah buruknya kondisi
                                                                     fisik rumah, ketidakmampuan menyekolahkan anak, dan pekerjaan sebagai
                                                                     buruh/kuli atau pekerjaan yang tidak menentu.
                                                                             Berdasarkan gender, kelompok laki-laki cenderung menggunakan ukuran-
                                                                     ukuran yang berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan bermacam-macam aset dan
                                                                     tingkat pendidikan. Sedangkan bagi kelompok perempuan, karakteristik kemiskinan
                                                                     yang dikemukakan cenderung lebih mengarah pada kondisi kehidupan sehari-hari dan
                                                                     kondisi keluarga, seperti banyaknya anggota keluarga dan adanya anak yang bekerja,
                                                                     dan hubungan sosial-kemasyarakatan.
                                                                             Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin adalah tidak adanya
                                                                     modal usaha, rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan kurangnya lapangan
                                                                     kerja, rendahnya pendapatan, tidak memiliki lahan atau kepemilikan lahan yang
                                                                     sangat sempit, kurang berusaha, takdir, kondisi kesehatan yang buruk, berbagai
                                                                     masalah dalam produksi akibat adanya hama, persaingan dalam mengakses sumber
                                                                     daya, rendahnya harga produk, sulitnya transportasi, dan bantuan pemerintah yang
                                                                     tidak sampai pada penduduk miskin.

                                                                                                                                                    II -      6
                                                                   perubahan landasan kebijakan pembangunan, karena merupakan
               BAB III.                                            landasan dan pijakan bagi era tinggal landas di Pelita VI.
                                                                   Kebijakan pembangunan pada Pelita V adalah memadukan
  KAJI ULANG KEBIJAKAN DAN PROGRAM                                 pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi dengan
                                                                   pemerataan pembangunan khususnya melalui penciptaan
                                                                   lapangan kerja produktif yang makin luas dan merata, dengan
       Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak       pengembangan sumberdaya manusia sebagai satu wahana
lama walaupun intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi          sentralnya.
sosial ekonomi masyarakatnya. Kebijakan pembangunan pada                 Pembangunan yang telah dilaksanakan pada awal Orde
awal dekade 1970-an bertumpu pada Trilogi Pembangunan:             Baru sampai dengan Pelita V telah mengurangi kemiskinan
pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan           (pendapatan) secara nyata, namun laju penurunannya makin
pembangunan dan hasil-hasilnya. Pada masa itu pemerataan           mengecil. Bahkan pada kurun waktu waktu 1990 – 1993,
pembangunan dan hasil-hasilnya belum merupakan prioritas           penurunan persentase penduduk hanya sekitar 1,4 persen atau
pertama, namun prioritas pembangunan saat itu lebih ditekankan     sekitar 1,3 juta orang. Oleh karena itu pemerintah pada Pelita VI
kepada upaya stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi.          memandang perlu untuk melakukan usaha penanggulangan
Pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu tersebut telah                kemiskinan secara khusus bagi penduduk miskin,             selain
mengurangi kemiskinan, karena didasarkan pada kebijakan padat      penanggulangan kemiskinan secara sektoral dan regional.
karya.                                                             Program penanggulangan kemiskinan khusus dilakukan dengan
       Pada Pelita III kebijakan penanggulangan kemiskinan         mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian penduduk
menjadi priotitas utama, dengan penekanan pembangunan kepada       miskin. Kebijakan penanggulangan kemiskinan terdiri dari tiga
peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja,          kelompok, yaitu: (1) kebijaksanaan yang bersifat tidak langsung
walaupun masih bersifat parsial sektoral dan regional. Secara      dan mengarah pada sasaran terwujudnya kondisi yang
eksplisit landasan pembangunan Pelita III berdasarkan              mendukung keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan; (2)
prioritasnya adalah: (1) pemerataan pembangunan dan hasil-         kebijakan yang bersifat langsung yang ditujukan kepada
hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh      kelompok penduduk miskin yang terbatas kemampuannya dan
rakyat; (2) pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, dan (3)        diarahkan pada peningkatan penyediaan prasarana dan sarana
stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Azas pemerataan        yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan,
yang menuju pada terciptanya keadilan sosial tersebut dituangkan   sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan; dan (3) kebijakan
dalam delapan jalur pemerataan. Kebijakan delapan jalur            khusus yang diutamakan pada peningkatan keswadayaan dan
pemerataan dilaksanakan sampai Pelita IV. Pada Pelita V terdapat   penyiapan penduduk miskin agar dapat melakukan kegiatan sosial

                                                                                                                            III -   1
ekonomi dengan penyediaan modal kerja bergulir dan                  pelaksanaannya, seperti pengembangan sistem ekonomi rakyat,
pendampingan sesuai budaya setempat. Salah satu kebijakan           good governance jauh dari terwujud dan KKN.
khusus tersebut adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT).                       Upaya penanggulangan kemiskinan yang lalu yang perlu
       Kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut ternyata        dikoreksi secara mendasar adalah: (1) Terlalu berorientasi pada
tidak berlangsung lama bersamaan dengan bergantinya                 pertumbuhan ekonomi makro namun, kurang menekankan pada
pemerintahan.       Pada akhir dekade 1990-an, kebijakan            pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan ; (2) kebijakan yang
penanggulangan kemiskinan ditujukan langsung kepada                 terpusat dan seragam; (3) lebih bersifat karikatif; (4)
penduduk miskin maupun yang rentan, dengan program-program          memposisikan masyarakat sebagai obyek dalam keseluruhan
bantuan sosial langsung seperti jaring pengaman sosial (JPS) dan    proses penanggulangan kemiskinan; (5) cara pandang tentang
lain-lain yang sifatnya crash program dan reaktif. Kebijakan        kemiskinan yang hanya berorientasi ekonomi; (6) asumsi
penanggulangan kemiskinan tersebut dicantumkan dalam                permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 –                dipandang sama (one-fit-for-all); (7) kurang memperhatikan
2004.                                                               keragaman budaya; (8) pendekatannya top down; (9) kelompok
       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa          sasaran antara program yang satu dan program lainnya seringkali
perhatian pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan              tumpang tindih; (10) peranan negara yang besar tanpa melibatkan
kemiskinan telah berlangsung sejak lama. Kebijakan-kebijakan        masyarakat madani sebagai beneficiary dan stakeholder; (11)
yang sudah dilaksanakan selama ini belum menunjukkan                kebijakan yang bersifat sektoral dan daerah kurang diberdayakan
keberpihakan kepada kelompok miskin.                                dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan; dan (l2)
                                                                    pemantauan dan evaluasi program tidak independen dan tidak
3.1. Hasil Kaji Ulang Kebijakan dan Program                         efektif.
                                                                           Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang
       Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara       dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum menyentuh
makro masih belum tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dari         permasalahan utama penyebab kemiskinan, yaitu kebijakan yang
sasaran penurunan tingkat kemiskinan menjadi 14 persen pada         tidak pro-poor dan sistem kontrol          dari seluruh lapisan
tahun 2004 mustahil tercapai. Hal ini diakibatkan oleh beberapa     masyarakat belum berjalan secara efektif.
faktor, seperti: (1) faktor lingkungan berupa krisis multidimensi          Kebijakan pemerintah sampai saat ini belum sepenuhnya
yang belum usai, beban hutang yang sangat besar, dan kondisi        berpihak kepada kelompok miskin. Khususnya dalam aspek
sosial-politik; (2) kesalahan pada tataran paradigma yang           pemanfaatan sumberdaya alam, kebijakan fiskal, moneter,
mempengaruhi pada kebijakan dan program penanggulangan              anggaran, dan perburuhan. Kebijakan eksploitasi sumberdaya
kemiskinan; dan (3) kesenjangan antara kebijakan dengan             alam, sampai saat ini belum berpihak kepada masyarakat miskin,

                                                                                                                           III -   2
bahkan memarjinalkan mereka, dengan tidak mengindahkan hak-          tumpang-tindih; (3) kurangnya kepastian hukum; (4) kurang
hak perolehan masyarakat, seperti hak ulayat dan pengetahuan         kondusifnya pasar tenaga kerja; (5) gangguan keamanan; serta (6)
tradisional lainnya. Peraturan perundangan tentang kehutanan,        kurangnya insentif investasi, terutama diluar Jawa..
perikanan, dan pertambangan serta perkreditan masih belum                  Kondisi ketenagakerjaan masih belum mengalami perbaikan
berpihak kepada kelompok miskin. Disamping itu program               yang berarti. Angka pengangguran terbuka meningkat
pemberdayaan masyarakat, diantaranya kurang sukses.Hal               dibandingkan tahun sebelumnya; hal itu disebabkan oleh
tersebut di sebabkan : (1) masyarakat cenderung tidak                penciptaan lapangan kerja yang masih relatif kecil. Di samping
mengembalikan kredit dari pemerintah karena dianggap tidak           itu, masalah TKI yang bekerja di luar negeri masih perlu
ada kewajiban untuk mengembalikan; (2) tidak ada sanksi yang         penanganan yang lebih sistimatik dan berkelanjutan. Upaya untuk
kuat bila tidak dikembalikan; (3) pengelola enggan menagih; (4)      menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan
kredit melalui kelompok pertanggungan jawabnya tidak jelas; (5)      pertumbuhan ekonomi ternyata masih belum mampu mengurangi
sistem pendampingan kurang berjalan baik; (6) pemberian kredit       jumlah pengangguran terbuka tersebut secara signifikan.
tidak melalui seleksi yang ketat; (7) penerima kredit tidak tepat          Penurunan perluasan kesempatan kerja yang terjadi setelah
waktu, sasaran, maupun pemanfaatannya; dan (8) banyak kredit         krisis ekonomi disebabkan oleh perubahan hubungan industrial
yang dimanipulasi oleh oknum pelaksananya.                           yang drastik sejak tahun 1998, dan reformasi politik dan
       Anggaran yang tersedia untuk program penanggulangan           demokrasi telah mendorong peningkatan tuntutan terhadap
kemiskinan masih terlalu kecil. Dalam tiga tahun terakhir            perbaikan hak-hak pekerja. Perubahan-perubahan tersebut telah
anggaran APBN untuk penanggulangan kemiskinan hanya                  mengakibatkan ketidakpastian dalam hubungan industrial
berjumlah antara Rp. 12.8 – Rp. 18.8 triliun. Untuk tahun 2004,      sehingga sering terjadi konflik, perselisihan, dan pemogokan
anggaran penanggulangan kemiskinan hanya sekitar Rp.18,8             yang merugikan baik bagi pekerja maupun bagi pemberi kerja.
triliun, yang berarti hanya sekitar 7,5 persen dari total anggaran   Berbagai kebijakan ketenagakerjaan belum memberikan porsi
pemerintah pusat.                                                    keberpihakan yang seimbang antara perlindungan yang diberikan
         Beberapa kebijakan dan program pembangunan di bidang        kepada tenagakerja dan pemberi kerja. Kondisi yang demikian
ekonomi, pemanfataan sumberdaya alam dan lingkungan hidup,           telah mengakibatkan pergeseran dari usaha yang semula bersifat
serta pembangunan daerah yang berkaitan dengan upaya                 padat tenaga kerja ke usaha yang relatif padat modal. Kebijakan
perluasan kesempatan telah memberikan hasil yang positif.            lain yang mengakibatkan pergeseran usaha dari yang sifatnya
       Kinerja pencapaian investasi masih menunjukkan                padat tenaga kerja ke usaha yang padat modal adalah ketentuan
penurunan. Sementara itu, faktor-faktor domestik yang                PHK dan pemberian pesangon.
menghambat, antara lain, adalah: (1) prosedur investasi yang                Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan usaha
panjang dan berbelit; (2) kebijakan pusat dan daerah yang            mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, telah

                                                                                                                             III -   3
dilakukan agenda penyelesaian hutang. Di samping itu, kapasitas          Kebijakan perlindungan sosial khususnya bantuan sosial
perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM dan fasilitasi      belum bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, karena kurang
pembiayaan dari pemerintah dalam bentuk dana bergulir dan         terkoordinasi, kurang transparan, kurang didukung pendanaan
penjaminan kredit bagi UMKM juga meningkat. Pada tahun            yang memadai, sehingga belum sepenuhnya dapat menjawab
2003 ditandatangani MoU antara Bank Indonesia dengan Komite       kebutuhan social masyarakat.       Pelaksanaan bantuan sosial
Penanggulangan Kemiskinan (KPK)           dalam rangka upaya      (stimulan, bantuan kepada para korban bencana, masyarakat
pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, 14      terasing dan terpencil, JPS serta PKPS-BBM) justru
bank komersial mengalokasikan kredit untuk UMKM yang              menimbulkan ketergantungan masyarakat atas bantuan tersebut,
mencapai 42 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2003. Akan        melemahkan inisiatif lokal, kurang terkoordinasi, kurang tepat
tetapi dalam pelaksanaannya kredit yang tersalurkan kepada        sasaran, tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, kurang
usaha mikro dan kecil sangat sedikit. Demikian juga dengan        memberdayakan masyarakat, sulit disalurkan karena adanya
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) belum banyak                 hambatan transportasi yang tidak didukung oleh infrastruktur
membantu UMKM untuk memperoleh kredit.                            aparat yang kompetent, dan kerap kali disalahgunakan dengan
      Sementara itu, perkembangan akses UMKM terhadap             mengorbankan kepentingan keluarga miskin itu sendiri. Dampak
sumberdaya produktif non finansial ditandai dengan adanya         bantuan sosial belum sepenuhnya berhasil memecahkan masalah-
peningkatan ketersediaan penyedia jasa layanan pengembangan       masalah sosial.
usaha (business development services-BDS), dan berkembangnya             Kebijakan perlindungan sosial yang berbasis kearifan lokal,
klaster/sentra UMKM di berbagai daerah. Meskipun demikian,        belum dikembangkan secara optimal. Pelaksanaan upaya
secara umum, pencapaian hasil pelaksanaan upaya untuk             perlindungan sosial yang berbasis kearifan lokal masih berskala
mengembangkan UMKM masih belum maksimal.                          sangat kecil dan terbatas, kurang dapat memberi nilai tambah
      Pelaksanaan kebijakan dan program dalam bidang              ekonomi, terbatas untuk kegiatan dan kelompok tertentu. Dampak
pendidikan sering belum dirancang dengan baik dan lebih           upaya perlindungan sosial yang berbasis kearifan lokal berperan
menekankan kepada akses, namun kurang memperhatikan pada          sebagai lini utama dan pertama dalam menghadapi masalah-
mutu pelayanan. Sebagai contoh adalah pembentukan komite          masalah sosial, khususnya musibah akibat terjadinya bencana
sekolah dan dewan sekolah yang dibentuk berdasarkan surat         alam, bencana konflik sosial. Kebijakan perlindungan sosial yang
keputusan sebagian besar tidak berfungsi sebagaimana mestinya.    berbasis tabungan, belum mencakup sektor informal.
Tingkat partisipasi untuk anak seusia SD sangat baik, namun       Pelaksanaan upaya perlindungan sosial yang berbasis tabungan
mutunya masih dipertanyakan. Demikian juga banyak gedung          masih berskala kecil, belum membudaya, kurang memberi nilai
sekolah maupun puskesmas dibangun namun mutunya                   tambah ekonomi, dan belum mampu mengatasi masalah-masalah
memprihatinkan.                                                   sosial. Dampak upaya perlindungan sosial berbasis tabungan

                                                                                                                            III -   4
berperan dalam menjamin rasa aman terhadap risiko finansial.     dilakukan berdasarkan kesepakatan warga dan dikelola serta
Kebijakan jaminan sosial belum bersifat wajib bagi seluruh       dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat itu sendiri,
penduduk, masih terbatas pada beberapa jaminan tertentu, dan     sehingga bentuk kelembagaan, kegiatan dan penyebarannya
belum terpadu. Pelaksanaan jaminan sosial masih berorientasi     berbeda-beda, misalnya: arisan, tengelan, jimpitan, lumbung
keuntungan, terbatas pada sektor formal dengan cakupan rendah,   paceklik, mapalus dsb.
dan belum berorientasi pada kepentingan peserta. Dampak
jaminan sosial belum mampu menjawab masalah-masalah sosial       3.2. Pembelajaran
yang dihadapi.
      Selain pemerintah, organisasi non pemerintah banyak ikut         Bila kita telaah dalam kurun waktu yang cukup panjang
ambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan dengan berbagai     (25-30 tahun) kebijakan dan program penanggulangan
pendekatan, yaitu: (1)     pendekatan karitatif, yaitu dengan    kemiskinan telah mengalami suatu proses evolusi. Proses tersebut
memberi bantuan langsung kepada penyandang masalah               sejalan dengan perkembangan pemahaman terhadap kemiskinan.
kemiskinan berupa bantuan sembako; (2) pendekatan                Paradigma pembangunan dan penanggulangan kemiskinan yang
pemberdayaan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas orang          ada masih belum memberikan perhatian khusus pada masalah
miskin agar mampu mengorganisasikan diri menjadi kelompok        kemiskinan kronis yang multidimensional dan akar kemiskinan
swadaya masyarakat; dan (3) pendekatan advokasi, yaitu untuk     struktural. Oleh karena itu yang diperlukan adalah perubahan
mempengaruhi kebijakan pembangunan pemerintah agar               paradigmatik.       Demikian juga agenda penanggulangan
memihak orang miskin. Sektor bisnis, baik BUMN maupun            kemiskinan pada masa mendatang, agar efektif dan berkelanjutan,
perusahaan swasta juga melakukan upaya penanggulangan            harus terkait dengan agenda tranformasi kelembagaan dan
kemiskinan. BUMN melalui Program Pembinaan Usaha Kecil           kebijakan ke arah good governance dan kebijakan yang pro-poor.
dan Koperasi (PUKK) menyisihkan sebagian keuntungan (1 – 5             Terdapat beberapa program di era reformasi yang telah
persen) untuk pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.             secara arif mengambil pelajaran dari berbagai program
Sedangkan perusahaan swasta melalui yayasan atau salah satu      penanggulangan kemiskinan sebelumnya, dan memadukan
unit perusahaannya atau bekerjasama dengan LSM melakukan         praktek-praktek yang baik (good practices) ke dalam design
penanggulangan kemiskinan melalui community development,         program baru. Hal ini cukup misalnya menonjol dalam program-
seperti Bogasari, Yayasan Aqua dan Yayasan Astra.                program PIDRA, CERD, PPK, P2KP dan PEMP walaupun dalam
        Masyarakat miskin sendiri sebenarnya dengan kapasitas    pelaksanaannya belum sesuai seperti yang diharapkan.
yang dimilikinya secara swadaya dan menggunakan kearifan               Pada masa mendatang, diperlukan kebijaksanaan khusus
lokal sesuai dengan kemampuan masing-masing telah berusaha       dalam pengembangan keuangan mikro dan kelembagaannya,
sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut           dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Kredit

                                                                                                                         III -   5
program dialihkan pengelolaannya melalui Lembaga Keuangan           pelibatan orang-orang miskin dan perempuan untuk ikut serta
Mikro; (2) Pemerintah ditingkat Kabupaten mempunyai fungsi          dalam : (1) merancang program-program pemerintah apakah
pengaturan dan pengawasan LKM; (3) Masyarakat miskin tidak          telah sesuai dengan kebutuhan mereka, (2) merumuskan program-
memerlukan kredit bersubsidi karena sudah terbiasa dengan           program bersama masyarakat serta (3) melibatkan mereka dalam
rentenir yang diperlukan adalah akses terhadap pendanaan secara     rangka ikut memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan di
mudah; (d) Diperlukan pendampingan dalam pelayanan kredit           lapangan. Upaya tersebut adalah dalam rangka meningkatkan
mikro kepada kelompok miskin. Pengalaman menunjukkan                keterwakilan suara orang-orang miskin dalam proses persiapan,
bahwa biaya pendampingan merupakan biaya yang recoverable           penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan
dari system pendampingan mandiri, karenanya pendampingan            kemiskinan dan juga di dalam proses keterlibatan mereka untuk
harus mempertimbangkan skala ekonomi atau mencapai cost –           mempengaruhi kebijakan publik.
effective; (e) Kredit mikro yang disalurkan dan dikelola oleh             Dengan landasan pembangunan yang memihak si miskin
perempuan ternyata jauh lebih efektif dari pada yang dikelola       (pro-poor development) akan berpengaruh pada perumusan
oleh laki-laki; dan (f) Perlu diciptakan sistem penjaminan kredit   kebijakan ditingkat makro. Proses penyusunan kebijakan tidak
alternatif (substitutional collateral) bagi orang miskin.           lagi top-down tetapi bottom-up dan partisipatif. Hal ini akan
       Untuk mendekatkan kebijakan publik yang diformulasikan       mewarnai bentuk kebijakan di tingkat makro (Departemen dan
(kebijakan makro) dengan operasionalisasi program-program di        Non-Departemen) yang akan berdampak pada tugas pokok dan
lapangan, diperlukan pendekatan yang holistik yang memadukan        fungsi organisasi, yaitu perlunya mengakomodasikan dengan
baik kebutuhan program yang berdampak langsung dan                  konsisten semangat pembangunan yang partisipatif dan yang
berjangka pendek seperti crash program, peningkatan usaha           memihak masyarakat miskin sesuai dengan paradigma baru
produktif dan lain sebagainya, maupun berdampak tidak langsung      penanggulangan kemiskinan menuju Indonesia sejahtera.
yang sifatnya berjangka menengah dan panjang seperti                      Kebijakan-kebijakan ekonomi makro sudah seharusnya
penyediaan prasarana dan sarana untuk memberikan akses,             lebih berorientasi pada pemerataan dan pertumbuhan dan saling
kemudahan serta menunjang mobilitas kehidupan sosial ekonomi        melengkapi dengan kebijakan-kebijakan sektoral, sehingga dapat
masyarakat khususnya orang-orang miskin. Program-program            memberikan dampak yang lebih berkeadilan (more equitable
tersebut hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan setempat            impact). Dalam masa pertumbuhan ekonomi yang lambat, dengan
sehingga akan ada model-model program penanggulangan                hanya sedikit prospek untuk mendapatkan pembiayaan luar negeri
kemiskinan yang tidak bersifat umum nasional, melainkan             dan masih terus mengalirnya modal ke luar negeri, maka
bersifat lokal dan bermanfaat bagi yang bersangkutan.               kombinasi anggaran berimbang dengan hanya sedikit upaya untuk
        Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada        memobilisasi sumber daya domestik akan menghambat proses
masa yang akan datang lebih mengedepankan pada proses               pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin.

                                                                                                                          III -   6
       Upaya mengatasi masalah pengangguran harus dilakukan       rendah sekitar 40 persen dapat diperbaiki dengan meningkatkan
dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan terpadu yang           pengawasan dan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh
diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif,          pengelola program jaminan sosial bekerja sama dengan aparat
pengaturan ketenagakerjaan yang tidak terlalu memberatkan para    kepolisian. Pengelolaan program jaminan sosial yang
penanam modal tetapi seimbang antara pekerja dan pemberi          komprehensif dan menyatu diharapkan dapat meningkatkan
kerja. Pengiriman TKI ke luar negeri, di samping menghasilkan     kualitas manfaat kepada peserta disamping memperbaiki efisiensi
devisa yang cukup tinggi, sangat berperan dalam membantu          pengelolaan program, dua kritik tajam yang ditujukan banyak
mengurangi beban pengangguran. Beberapa penyempurnaan             pihak kepada pengelola jaminan sosial. Partisipasi wakil pekerja
kebijakan dan program ketenagakerjaan yang perlu dilakukan,       dan pemberi kerja sudah mutlak dilakukan agar perimbangan
antara lain, adalah; (a) memudahkan persyaratan tanpa             aspirasi atau kepentingan serta transparansi pengelolaan dapat
menghilangkan hak-hak pengusaha untuk memperoleh izin dalam       terjadi. Selain itu, pengelolaan demikian dapat meningkatkan
pengurangan tenagakerja dan PHK; (b) menyesuaikan besaran         kualitas pengawasan dan evaluasi kebijakan pengelolaan investasi
uang pesangon; dan (c) menyusun skema pesangon atas dasar         dana yang dihimpun dari masyarakat. Askesos yang kini tengah
kontribusi dari tenagakerja.                                      diujicobakan dibeberapa wilayah di Indonesia sejak tahun 2003
       Pemberian prioritas pembangunan pada sektor pertanian      yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pekerja sektor
melalui peningkatan dan perluasan usaha diharapkan dapat          informal dan pekerja mandiri atau resiko kehilangan penghasilan
meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Di   bilamana pekerja tersebut mengalami sakit, kecelakaan, atau
samping itu, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan           meninggal dunia.       Perluasan kepersertaan menjadi penting
produktivitas tenagakerja di sektor pertanian, perlu              sehingga skala ekonomis penyelenggaraan program dapat dicapai.
dikembangkan dan ditingkatkan agroindustri di perdesaan.          Disamping itu, santunan yang diberikan serta iuran dapat
Dengan demikian diharapkan sector pertanian dapat                 ditingkatkan secara berkala tentu sesuai kesepakatan dengan
meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sekaligus sebagai        peserta, agar nilai manfaat santunan dapat terus berarti.
jembatan pergeseran tenaga kerja sektor pertanian ke sektor               Kebijakan dan program bantuan sosial seperti JPS yang
industri dan jasa.                                                merupakan crash program dalam rangka penanggulangan
       Partisipasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam   kemiskinan untuk kelompok rentan perlu diperbaiki
perluasan cakupan peserta jaminan sosial kepada sektor informal   operasionalisasinya khususnya dalam hal ketepatan kreterian
dan orang miskin mutlak diperlukan melalui pembayaran iuran       identifikasi kelompok sasaran penerima. Demikian juga dengan
atau premi. Prioritas program dalam hal ini diberikan bagi        program Beras Murah untuk Orang Miskin (RASKIN) perlu
program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) kepada               dipertimbangkan mekanisme penyaluran yang lebih efektif dari
kelompok tersebut. Tingkat kepatuhan perusahaan yang masih        yang saat ini

                                                                                                                          III -   7
        Pendekatan program bidang pendidikan, kesehatan dan         eksternal, termasuk kebijakan pemerintah yang tidak pro-miskin.
pemberdayaan masyarakat apabila akan diteruskan perlu               Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang membangun kapasitas
dilakukan secara terintegrasi berbasis keluarga. Dengan             dan sekaligus mengembangkan relasi baru yang mendekatkan
pendekatan keluarga, maka program pendidikan akan memberi           kembali pemerintah dan rakyat, terutama kelompok miskin,
bantuan beasiswa atau sekolah kepada si anak, sementara bagi si     dalam bentuk good governance.
ibu khususnya dan seluruh anggota keluarga diberi bantuan                 Pengalaman empiris menunjukkan bahwa kepedulian dan
kesehatan,sedangkan kepala keluarga akan memperoleh bantuan         kapasitas masyarakat membantu mereka yang miskin dan lemah
seperti misalnya program dana bergulir, program padat karya, dan    masih ada. Potensi masyarakat yang bersumber pada nilai-nilai
lainnya.                                                            etik dan kearifan lokal itu perlu digali dan diaktualisasikan
        Program penanggulangan kemiskinan dalam bidang              melalui lembaga perantara yang profesional dan amanah seperti
pendidikan, seperti JPS beasiswa apabila akan diteruskan, perlu     Dompet Dhuafa, YAE, Bina Swadaya, YAPPIKA, dan lain-lain.
dilakukan koordinasi untuk pengambilan beasiswa, untuk                    Hasil kaji ulang kebijakan dan program penanggulangan
menghindari pengurangan beasiswa bagi siswa. Evaluasi prestasi      kemiskinan yang dilakukan langsung bersama masyarakat melalui
penerima beasiswa juga penting dilakukan secara rutin oleh pihak    Kaji Bersama Masyarakat Akar Rumput (JISAMAR) di Desa
komite sekolah untuk melihat kemajuan perkembangan                  Sriharjo, Kabupaten Bantul disajikan pada Kotak 2 dan KKP
pendidikan siswa tersebut. Selain itu, kriteria penentuan sasaran   oleh KIKIS di 20 lokasi di Indonesia disajikan pada Kotak 3.
berupa anak berprestasi harus diterapkan secara sangat hati-hati,
karena beasiswa justru akan jatuh kepada anak yang berasal dari
keluarga mampu. Untuk itu perlu ditambahkan kriteria dimaksud
hanya untuk anak keluarga miskin yang berprestasi. Kriteria
penggunaan DBO oleh sekolah perlu diperjelas, yaitu ditujukan
bagi peningkatan dan perbaikan kualitas belajar-mengajar siswa
dan guru dan bukan penyediaan atau rehabilitasi infrastruktur
sekolah.
      Pada akhirnya keberhasilan program penanggulangan
kemiskinan sangat tergantung pada kapasitas si miskin sendiri
yang tercermin dalam KAP (Knowledge, Attitude, and Practices)
untuk berjuang keluar dari belenggu kemiskinan. Namun semua
kapasitas, aset dan perjuangan tersebut akan sulit membuahkan
hasil yang memuaskan bila terkendala oleh faktor-faktor

                                                                                                                           III -   8
                                  Kotak 2.
     Kaji Ulang Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Hasil
                     JISAMAR di Yogyakarta dan Klaten

          Masyarakat merasakan bahwa sebagian besar program penanggulangan
kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah gagal dan hanya sebagian saja yang
berhasil. Kegagalan program penanggulangan kemiskinan tersebut terutama karena
masyarakat miskin tidak dilibatkan secara substansial dari mulai proses perencanaan,
pelaksanaan sampai kepada proses monitoring dan evaluasi. Seringkali bahwa
program penaggulangan kemiskinan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
termasuk tidak tepatnya penetapan sasaran program.
          Program penanggulangan kemiskinan dianggap berhasil atau bermanfaat
oleh masyarakat apabila program tersebut bermanfaat untuk semua orang miskin,
dapat mencukupi segala kebutuhan sehari-hari, serta dapat mengembangkan usaha dan
menambah modal kerja.


                                  Kotak 3
  Kaji Ulang Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Hasil KKP
                                oleh KIKIS

          Dalam pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan
kemiskinan banyak terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan sasaran. Sebagai
contoh untuk program JPS-BK, kartu sehat dibagikan kepada keluarga dekat kepala
desa yang bukan orang miskin. RASKIN dibagikan kepada seluruh penduduk dengan
jatah sama walau tingkat kesejahteraan berbeda. PEMP hanya untuk orang tertentu
dan tidak bergulir sehingga terjadi kecemburuan social. P2D dan PDMDKE
manfaatnya tidak dirasakan oleh keluarga miskin. Sedangkan IDT tidak dipakai untuk
modal tetapi untuk kebutuhaan rumah tangga yang seharusnya menjadi kelompok
sasaran.
          Selain itu kurangnya sosialisasi dan advokasi baik kepada sasaran mauoun
aparat, menimbulkan salah persepsi tentang kegunaan program yang bersangkutan.
Masyarakat miskin perlu dilibatkan dalam seluruh proses penanggulangan kemiskinan,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi.
Program penanggulangan kemiskinan juga seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Juga program
penanggulangan kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi social budaya dan
kelembagaan masyarakat. Sehingga pada masa mendatang perlu dilakukan kajian
kemiskinan partisipatif generasi kedua terlebih dahulu sebelum dilaksanakan program
penanggulangan kemiskinan dalam rangka penetapan akurasi penetapan sasaran dan
jenis kegiatannya.
                                                                                       III -   9
                                                                 c.    Praksis
                      BAB IV.                                             Penanggulangan kemiskinan           sebagai arus utama
   LANDASAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN                            pembangunan berkelanjutan.
                                                                          Transformasi masyarakat menuju masyarakat Indonesia
                                                                          sejahtera yang adil dan makmur.
                                                                          Pengembangan hubungan antara masyarakat dan
      Penanggulangan kemiskinan pada masa mendatang                       pemerintah melalui interaksi yang menumbuhkan
memerlukan perubahan paradigmatik. Perubahan paradigma                    hubungan ketergantungan antar stakeholders.
tersebut mencakup nilai dasar, konsep, metode dan praksis.             Paradigma yang melandasi strategi penanggulangan
                                                                 kemiskinan pada masa mendatang tersebut antara lain: (1)
4.1. Paradigma                                                   inklusi sosial (social inclusion); (2) Masyarakat sebagai subyek
                                                                 pembangunan yang partisipatif (people centered development);
     Unsur-unsur pokok paradigma penanggulangan kemiskinan,      (3) demokratisasi; (4) desentralisasi fungsi tatapemerintahan; (5)
yang menjadi acuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan,      orientasi pembangunan kepada pemerataan dan pertumbuhan
adalah:                                                          ekonomi; (6) peran pemerintah hanya sebagai fasilitator atau
a.    Nilai Dasar                                                enabler; (7) pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan
         Mengutamakan kepentingan rakyat, memihak dan            bottom up; (8) pembangunan yang berkelanjutan yang
         mendahulukan rakyat miskin.                             berwawasan lingkungan; (9) penanggulangan kemiskinan
         Menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan dan   berdimensi jender; dan (10) penanggulangan kemiskinan
         kemartabatan.                                           berdasarkan pendekatan wilayah
b.   Konsep dan metode
         Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat menuju        4.2.   Visi dan Misi
         keswadayaan dan kemandirian. Aspirasi masyarakat
         miskin dilakukan dengan mendesakkan suara si miskin           Visi penanggulangan kemiskinan nasional adalah:
         untuk transformasi kebijakan sosial, ekonomi dan        Masyarakat madani yang bermartabat, demokratis,
         politik    yang dilandasi semangat kemitraan dan        sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Untuk mencapai tersebut
         kesetaraaan.                                            di atas, maka miisi penanggulangan kemiskinan nasional adalah:
         Menegakkan HAM, demokratisasi, desentralisasi, dan          a. Mewujudkan sistem sosial politik yang demokratis dan
         good governance.                                                 tata pemerintahan yang baik serta pemerintahan bersih,
                                                                          bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

                                                                                                                           IV -   1
b. Membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berorientasi      4.3. Tujuan
   pada mekanisme pasar terkendali,         mengembangkan
   keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetetif              Tujuan penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan
   serta mengutamakan pengembangan usaha mikro, kecil         jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar setengahnya
   dan koperasi.                                              dari kemiskinan pada tahun 1990 dan mensejahterakan seluruh
c. Mewujudkan kemitraan yang setara untuk menanggulangi       masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang
   kemiskinan oleh seluruh stakeholders, yaitu institusi      Dasar 1945.
   Pemerintah (Pusat dan Daerah), lembaga legislatif, LSM,          Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan meliputi:
   dunia usaha, organisasi profesi, akademisi dan kelompok        a. Meningkatknya kesempatan kerja dan berusaha bagi
   masyarakat lainnya (termasuk kelompok masyarakat                  masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran.
   miskin).                                                       b. Meningkatknya kapasitas dan kualitas sumberdaya
d. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan                  manusia
   kesempatan bagi masyarakat miskin dalam kehidupan              c. Meningkatkan partisipasi masyarakat kemandirian
   sosial dan ekonomi, serta memperoleh pelayanan publik             organisasi masyarakat miskin
   yang tidak diskriminatif.                                      d. Mengurangi ketimpangan jender.
e. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat miskin           e. Memperluas cakupan sistem perlindungan sosial bagi
   dalam pengambilan kebijakan publik melalui peningkatan            masyarakat miskin.
   kualitas sumberdaya manusia, dan pemantapan
   kelembagaan sosial, ekonomi dan politik.                   4.4. Kondisi Makro Penanggulangan Kemiskinan
f. Meningkatkan kapasitas penduduk miskin melalui
   peningkatan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan dasar             Untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan
   dan peningkatan ketrampilan.                               kemiskinan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan
g. Membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat       jangka panjang diperlukan syarat-syarat baik kondisi ekonomi,
   miskin dan kelompok masyarakat rentan.                     sosial, politik, keamanan dan pertahanan yang kondusif agar
h. Memanfaatkan sumberdaya alam              untuk sebesar-   tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai. Berikut disajikan
   sebesarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.         syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan dan sasaran
i. Menerapkan        pengarusutamaan      jender      dalam   penanggulangan kemiskinan sampai pada tahun 2015 dapat
   penanggulangan kemiskinan.                                 dicapai.



                                                                                                                   IV -   2
a. Kondisi Ekonomi Makro

      Prasyarat ekonomi makro yang harus dipenuhi agar dapat
dicapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan pada
tahun 2015 adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan ekonomi
meningkat secara bertahap dari 5 persen pada tahun 2005 menjadi
6 persen pada tahun 2009 dan diharapkan minimal pertumbuhan 6
% sampai tahun 2015; (2) inflasi diharapkan tidak melebihi satu
digit sampai tahun 2015 yaitu dibawah 7 persen; (3) nilai tukar
rupiah yang stabil yaitu berkisar antara Rp 8.000 – Rp 9.000; (4)
Tingkat suku bunga SBI sebesar 7-8 %; (5) investasi berasal dari
dalam negeri dan luar negeri terutama dalam bentuk foreign
direct investment ke usaha kecil dan menengah.

b. Kondisi Sosial, Politik dan Keamanan

      Diharapkan bahwa konflik sosial pada tahun 2005 sudah
berkurang, terutama di Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara
dan Papua. Diharapkan bahwa pada tahun 2007 konflik sosial di
daerah-daerah tersebut sudah mereda. Pada tahun 2007 konflik
sosial politik di Nanggroe Aceh Darussalam berkurang dan pada
tahun 2010 sudah selesai. Kondisi sosial politik diharapkan stabil
dan demokratis dan tidak ada gejolak sosial politik yang berarti
sampai tahun 2015.




                                                                     IV -   3
                                                                     bersama-sama    menumbuhkembangkan   gerakan            bersama
                            BAB V.                                   penanggulangan kemiskinan (GEMA PENANGKIS).
     KEBIJAKAN DAN INDIKASI PROGRAM
                                                                     5.1. Kebijakan Makro Strategis

                                                                           Kebijakan makro strategis dalam penanggulangan
      Berdasarkan pembelajaran dari kaji ulang kebijakan dan         kemiskinan sesuai dengan akar penyebab kemiskinan dan hasil
program penanggulangan kemiskinan, analisis penyebab                 kaji ulang kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah
kemiskinan, visi, misi dan tujuan penanggulangan kemiskinan,         penciptaan sistem demokrasi pemerintahan yang lebih substantif,
dalam bab ini disajikan kebijakan umum, kebijakan dan program        baik di tingkat pusat maupun daerah, agar kontrol sosial terhadap
dari masing-masing keempat pilar penanggulangan kemiskinan,          jalannya sistem pemerintahan semakin baik. Pemerintah dan
dan mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan.                           legislatif terus menerus harus didesak untuk membuat sistem
        Kebijakan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada            politik yang lebih demokratis. Disamping itu lembaga swadaya
kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro-poor         masyarakat, organisasi masyarakat dan akademisi terus menerus
policy). Kebijakan yang berpihak kepada orang miskin tersebut        memberdayakan masyarakat agar sadar tentang hak dan
harus diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada           kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik dalam alam
orang miskin (pro-poor development) dan pertumbuhan                  demokrasi. Sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme dapat
(ekonomi) yang berpihak kepada orang miskin (pro-poor                dikurangi, yang lebih lanjut dapat meningkatkan efisiensi dan
growth). Atas dasar hal tersebut diperlukan sinkronisasi kebijakan   efektifitas anggaran pembangunan.
makro strategis dengan makro operasional (program utama) dan               Pemerintah walaupun tidak lagi menjadi provider, namun
kebijakan mikro strategis (program) dengan mikro operasional         dalam masa lima sampai sepuluh tahun ke depan,
(proyek). Kebijakan makro strategis, makro operasional dan           penanggulangan kemiskinan, masih memerlukan dukungan kuat
mikro strategis ini sebagai acuan penanggulangan kemiskinan          pemerintah. Seiring dengan berjalannya waktu diharapkan bahwa
yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha,        dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat
organisasi non-pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.           sendiri dapat menanggulangi kemiskinan bersama-sama dengan
       Diharapkan dengan demikian akan mendorong tumbuh dan          pemerintah, sehingga diharapkan menjadi gerakan masyarakat.
berkembangnya gerakan aliansi strategis berbagai kelembagaan         Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada orang miskin
yang peduli dan bersama perjuangan kelompok miskin termasuk:         terutama dalam bidang pemanfaatan sumberdaya alam
LSM, CSRO, OSMS, organisasi profesi, koperasi, yayasan               (pertambangan, kehutanan, perikanan), kebijakan pertanahan,
kederwamawanan berikut sektor swasta dan pemerintah untuk            kebijakan perburuhan, dan kebijakan fiskal dan moneter.

                                                                                                                               V-   1
Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam selain harus pro-poor        dikembangkan adalah dengan menciptakan kondisi ekonomi
juga harus mengikuti kaidah-kaidah pelestarian lingkungan dan      makro yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan upaya
juga mempertimbangkan kearifan lokal, agar tidak menimbulkan       perluasan kesempatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
eksternalitas yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan        Penetapan kebijakan dan pelaksanaan program perluasan
seperti polusi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan, yang   kesempatan secara umum harus diarahkan kepada upaya
akan berdampak makin menyengsarakan masyarakat miskin.             perbaikan kondisi sosial dan ekonomi serta hak-hak politik
      Desentralisasi yang bertumpu kepada otonomi daerah di        masyarakat miskin.
aras kabupaten dan kota, mengharuskan bahwa pemerintahan                 Kebijakan ekonomi makro dalam rangka penanggulangan
yang baik bukan hanya keharusan pemerintahan pusat akan tetapi     kemiskinan melalui upaya perluasan kesempatan adalah: (1)
juga pemerintahan daerah (good local governance). Demikian         meningkatkan alokasi fiskal untuk penanggulagan kemiskinan
juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah harus berpihak          (baik melalui dana sektor, dana alokasi umum, maupun dana
kepada orang miskin baik dalam eksploitasi sumberdaya alam,        alokasi khusus); (2) menetapkan pajak langsung yang progresif
pertanahan, perburuhan, dan alokasi anggaran pembangunan           (atas barang dan jasa yang tidak terkait langsung dengan
(pro-poor budget). Dalam eksploitasi sumberdaya alam untuk         kepentingan masyarakat miskin); (3) memberikan subsidi harga
meningkatkan anggaran pembangunan daerah juga harus                komoditas strategik (misalnya BBM secara selektif, beras, dan
mengikuti kaidah-kaidah pelestarian alam dan memperhatikan         gula) dan barang modal serta pengurangan pajak untuk hasil
hak-hak peroleh masyarakat (entitlement) seperti hak ulayat dan    usaha produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok
kearifan lokal (indigeneous knowledge) lainnya, sehingga tidak     masyarakat miskin (termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi);
memarjinalkan masyarakat yang berakibat terhadap pemiskinan.       dan (4) memfasilitasi akses kredit untuk usaha produksi barang
      Kebijakan makro strategis penanggulangan kemiskinan          dan jasa penduduk miskin (termasuk usaha mikro, kecil, dan
masa mendatang harus responsif gender.               Berdasarkan   koperasi, serta penyiapan dan pengiriman TKI ke luar negeri).
pengalaman masa lalu, ternyata perempuan mempunyai peranan               Kebijakan meningkatkan investasi dan ekspor untuk
yang penting dalam penanggulangan kemiskinan.                      menunjang perluasan kesempatan adalah dengan: (1)
                                                                   menciptakan iklim usaha yang kondusif khususnya bagi sektor
5.2. Kebijakan Makro Strategis, Indikasi Kebijakan Makro           swasta; (2) menyelaraskan peraturan perundang-undangan dari
     Operasional dan Kebijakan Mikro Strategis Perluasan           pusat sampai ke daerah; (3) menjamin kepastian hukum dan
     Kesempatan                                                    penegakan hukum serta memperlancar investasi dan ekspor; dan
                                                                   (4) menyederhanakan prosedur dan memantapkan koordinasi
       Dalam rangka memperluas kesempatan (promoting               antara pusat dan daerah serta antar institusi daerah.
opportunity), pola kebijakan dan program yang perlu

                                                                                                                          V-   2
      Kebijakan menciptakan kesempatan kerja diarahkan untuk            Kebijakan mendorong pengembangan wilayah dalam
membuka kesempatan kerja khususnya bagi kelompok                  rangka perluasan kesempatan diarahkan untuk mengembangkan
masyarakat miskin yang meliputi: (1) mengembangkan                wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh; membangun dan
kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran khususnya          mengembangkan daerah perdesaan melalui penataan kawasan
pengangguran terbuka termasuk pengangguran usia muda; (2)         perdesaan menjadi kawasan yang layak huni dan layak usaha,
mengembangkan dan mendayagunakan lembaga kerja sukarela;          peningkatan kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan
(3) mengembangkan tenaga kerja mandiri; (4) meningkatkan dan      memasarkan hasil produksinya sesuai dengan potensi ekonomi
perlindungan tenaga kerja di luar negeri; (5) mendistribusikan    setempat; pembangunan perkotaan untuk menyeimbangkan
penduduk dan aset negara dengan jalan membuka kawasan             pertumbuhan wilayah perkotaan dan perdesaan yang efisien dan
potensial di kawasan Timur Indonesia melalui transmigrasi; dan    efektif dan sekaligus dapat menahan laju perpindahan penduduk
dan (6) membangun jejaring kerjasama dan informasi kesempatan     dari desa-desa dan kota-kota (urbanisasi); penguatan organisasi
kerja.                                                            kemasyarakatan (communit- based organization) agar masyarakat
      Kebijakan meningkatkan pendapatan dan mengembangkan         di perdesaan lebiadalah h mampu merencanakan, mengarahkan
usaha masyarakat miskin diarahkan untuk meningkatkan              dan memanfaatkan sumber dana secara efektif dan efisien,
kemampuan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat miskin        pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dalam rangka
antara lain dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan           membangkitkan perekonomian di perdesaan; mempercepat
pendapatan     melalui    berbagai    usaha    produktif  serta   perkembangan wilayah terpencil dan wilayah perbatasan, serta
mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) yang         merehabilitasi daerah-daerah pasca konflik melalui transmigrasi,
banyak menyerap tenaga kerja khususnya yang berasal dari          relokasi, dan resettlement.
kelompok masyarakat miskin.           Kebijakan meningkatkan            Indikasi kebijakan makro operasional berdasarkan kebijakan
pendapatan dan mengembangkan usaha masyarakat miskin              makro strategis perluasan kesempatan di atas adalah sebagai
tersebut antara lain meliputi upaya-upaya untuk memberdayakan     berikut: (1) meningkatkan investasi dan ekspor; (2) meningkatkan
dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin; menyelaraskan      kesempatan kerja; (3) meningkatkan pendapatan dan
peraturan perundang-udangang terkait dan menyederhanakan          pengembangan usaha masyarakat miskin; (4) memerbaiki dan
prosedur perizinan; memberikan perlindungan UMKK dari             peningkatan pelayanan sarana dan prasarana; dan (5)
praktek persaingan tidak sehat; memperbaiki pelayanan lembaga     mempercepat pengembangan wilayah. Sedangkan kebijakan
keuangan mikro dan memperluas sumber keuangan bagi UMKK;          mikro strategisnya adalah sebagai berikut:
mengembangkan sistem insentif; memperkuat organisasi dan
manajemen usaha; serta mengembangkan jaringan produksi dan
distribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

                                                                                                                           V-   3
a. Kebijakan Makro Operasional Meningkatkan Investasi dan         Fasilitasi dan perlindungan TKI (penyiapan, pemberangkatan,
   Ekspor                                                         penempatan, dan pemulangan); (5) penetapan upah minimum
                                                                  regional dalam hubungan industrial yang serasi (tingkat upah
        Kebijakan mikro strategis indikatif yang perlu            yang wajar bagi tenaga kerja dan kondusif bagi pengembangan
dikembangkan untuk meningkatkan investasi dan ekspor untuk        usaha); (6) penyiapan, penempatan, dan pembinaan transmigran
mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi adalah: (1)       (petani dan penduduk miskin lainnya); dan (7) pengembangan
penyelarasan peraturan perundang-undangan dan penyederhanaan      jejaring kerjasama dan informasi kesempatan kerja.
perizinan untuk mendukung upaya meningkatkan investasi dan
ekspor; (2) pemberian kemudahan dan insentif bagi pelaku          c. Kebijakan Makro Operasional Meningkatkan Pendapatan dan
ekonomi yang berinvestasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI)           Pengembangan Usaha Masyarakat Miskin
dan di wilayah miskin (misalnya dalam bentuk kemudahan
administrasi, dan perpajakan); (3) penciptaan iklim usaha yang            Kebijakan mikro strategis indikatif yang perlu dilakukan
kondusif untuk mendukung upaya meningkatkan investasi dan         untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha
ekspor yang menyerap banyak tenaga kerja (khususnya penduduk      masyarakat miskin adalah: (1) Percepatan Sertifikasi Tanah
miskin); (4) pengembangan sektor pertanian dalam arti luas; (5)   (secara massal) dan reformasi agraria; (2) Pengembangan usaha
Pengembangan agroindustri; (6) pengembangan produk                dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin (melalui berbagai
pertambangan (yang berpotensi meningkatkan nilai ekspor); (7)     usaha produktif yang dikembangkan oleh berbagai sektor
pengembangan industri substitusi barang dan jasa impor; (8)       misalnya sektor informal, sektor pertanian dalam arti luas, sektor
pengembangan industri manufaktur yang kompetitif (yang            industri dan perdagangan); (3) Pembinaan usaha mikro, kecil, dan
berpotensi meningkatkan nilai ekspor); dan (9) pengembangan       koperasi (termasuk usaha industri dan dagang kecil serta yang
sistem informasi pasar.                                           dikembangkan oleh berbagai sektor lainnya); (4) Pengembangan
                                                                  dan perbaikan pelayanan lembaga keuangan mikro dan koperasi
b. Kebijakan Makro Operasional Meningkatkan Kesempatan            simpan-pinjam; (5) Perluasan sumber keuangan usaha mikro,
   Kerja                                                          kecil, dan koperasi; (6) Pengembangan skim kemitraan antara
                                                                  usaha besar dan menengah dengan usaha mikro, kecil, dan
     Kebijakan mikro strategis indikatif yang perlu               koperasi (baik yang menyangkut penyediaan modal, alih
dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja adalah: (1)        teknologi, maupun pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan);
pengembangan kesempatan kerja dan lingkungan kerja yang           dan (7) Pengembangan jaringan produksi dan distribusi produk
layak; (2) pengembangan kesempatan kerja bagi tenaga kerja usia   usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan memanfaatkan teknologi
muda; (3) pengembangan tenaga kerja mandiri profesional; (4)      informasi.

                                                                                                                            V-    4
d.    Kebijakan Makro Operasional Memperbaiki              dan    peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan kerjasama
     Meneningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana                ekonomi sub regional antar negara tetangga; serta peningkatan
                                                                  kapasitas aparat pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat); (3)
        Kebikan makro operasional indikatif yang perlu            Pengembangan perkotaan (untuk menyeimbangkan pertumbuhan
dikembangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan         wilayah perkotaan dan perdesaan yang efisien dan efektif melalui
sarana dan prasarana dalam rangka perluasan kesempatan adalah:    peningkatan peran dan fungsi kota besar/metropolitan kota
(1) penanggulangan banjir dan bencana alam lainnya; (2)           menengah dan kecil, yang dapat mendorong pertumbuhan
pengembangan sarana dan prasarana perdesaan (untuk                ekonomi wilayah dan sekaligus dapat menahan laju perpindahan
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal) khususnya desa-desa          penduduk dari desa dan kota); (4) Pembangunan perdesaan (untuk
tertinggal dan daerah transmigrasi; (2) pengembangan sarana dan   meningkatkan sinergi serta keterkaitan dan interaksi sosial
prasarana daerah terpencil dan perbatasan (termasuk pulau-pulau   ekonomi yang saling melengkapi antara kawasan perkotaan dan
kecil); (3) pengembangan irigasi kecil melalui perhimpunan        perdesaan melalui peningkatan pembangunan perkotaan dan
petani pemakai air (P3A); (4) pengembangan sarana dan             perdesaan, penataan kawasan pedesaan menjadi kawasan yang
prasarana permukiman dan lingkungan kumuh di perkotaan; (5)       layak huni dan layak usaha, peningkatan kemampuan masyarakat
Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin; dan (6)              desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya
Pengembangan sarana dan prasarana air bersih.                     pemantapan struktur kegiatan perekonomian di perdesaan sesuai
                                                                  dengan potensi ekonomi setempat); (5) Percepatan
e. Kebijakan Makro Operasional Memprcepat Pengembangan            pengembangan wilayah tertinggal (termasuk wilayah perbatasan,
   Wilayah                                                        dan merehabilitasi daerah-daerah pasca konflik dengan
                                                                  mengembangkan wilayah-wilayah yang sangat tertinggal, baik di
       Kebijakan makro operasional indikatif yang perlu           pedalaman maupun di pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah-
dikembangkan untuk mendorong pengembangan wilayah dalam           wilayah yang dihuni oleh komunitas adat setempat); dan (6)
rangka perluasan kesempatan adalah: (1) penataan ruang dan        Penataan kelembagaan pemerintah desa dan penguatan organisasi
pengelolaan pertanahan (khususnya yang menyangkut akses           kemasyarakatan agar masyarakat di perdesaan lebih mampu
masyarakat miskin terhadap tanah dan ruang usaha); (2)            merencanakan, mengarahkan dan memanfaatkan sumber dana
pengembangan wilayah-wilayah strategik dan cepat tumbuh           secara efektif dan efisien, serta pembangunan sarana dan
(melalui peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai      prasarana perdesaan dalam rangka membangkitkan perekonomian
dengan potensi di masing-masing wilayah; peningkatan sistem       di perdesaan.
perdagangan antar daerah; peningkatan sarana dan prasarana
ekonomi; penciptaan iklim yang kondusif bagi investor;

                                                                                                                           V-   5
5.3. Kebijakan Makro Strategis, Indikasi Kebijakan Makro                 Dalam rangka menanggulangi proses pemiskinan ditempuh
     Operasional dan     Mikro Strategis Pemberdayaan              dua kebijakan pokok, yaitu : (a) Restrukturisasi kepemilikan aset
     Masyarakat                                                    terutama melalui: (1) peningkatan aset insansi bagi kelompok
                                                                   miskin, (2) penciptaan aset baru yang diprioritaskan bagi
      Kebijakan makro strategis penanggulangan kemiskinan          kelompok miskin, termasuk transmigrasi, (3) redistribusi dan
berbasis pemberdayaan masyarakat             dimaksudkan untuk     pemanfaatan aset negara yang menganggur serta aset-aset hasil
memberikan solusi masalah-masalah mendasar yang terkait            KKN yang disita, (4) penerapan pajak progresif dan subsidi
dengan akar kemiskinan dan pemiskinan, terutama kemiskinan         silang, dan (v) dukungan bagi kepemilikan saham oleh karyawan;
kronis yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang tidak    dan (b) Demokratisasi sebagai reformasi proses dalam penentuan
adil. Kebijakan tersebut diorientasikan pada upaya pemulihan dan   kebijakan publik dan aktivitas masyarakat, antara lain melalui :
pengembangan keberdayaan masyarakat, terutama kelompok             (1) reformasi perundang-undangan, (2) pemilihan wakil-wakil
miskin dan yang terpinggirkan, dengan perspektif penghormatan,     rakyat dan pejabat publik termasuk peningkatan representasi
perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar mereka, dan             perempuan, dan (3) demokratisasi substantif berdasarkan
diarahkan untuk mencapai tujuan ganda: (1) meningkatkan aset       kedaulatan rakyat menuju restrukturisasi relasi politik,
dan kapabilitas masyarakat miskin agar mampu keluar dari           redistribusi aset publik, reorientasi ekonomi rakyat,         dan
belenggu kemiskinan atas dasar keswadayaan dan kemandirian;        reformasi peran donor.
dan (2) mendesakkan suara/tuntutan masyarakat, terutama                  Dalam rangka peningkatan keberdayaan masyarakat dan
kelompok miskin, untuk mempengaruhi kebijakan publik serta         inklusi sosial ditempuh beberapa kebijakan sebagai berikut:
mewujudkan good governance pada aras lokal/daerah.                 Pertama, kebijakan yang terkait dengan aset masyarakat: (a) Aset
      Dalam jangka menengah dan jangka panjang strategi            insani (human capital), yang meliputi: (1) Penghormatan,
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat         perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, baik hak kewargaan
diarahkan untuk mendukung terwujudnya transformasi struktural      dan politik maupun hak sosial, ekonomi dan budaya; (2)
masyarakat melalui pencerahan kultural, reformasi kebijakan, dan   Penyadaran (conscientization) menuju kesadaran kritis
mobilitas sosial ke atas bagi kelompok miskin dan yang             masyarakat; dan (3) Peningkatan kapabilitas dan partisipasi
terpinggirkan. Tranformasi struktural dari bawah pada aras mikro   masyarakat dalam penentuan kebijakan publik ke arah hidup yang
yang secara simultan didukung oleh reformasi kelembagaan dan       bermartabat; (b) Aset sosial (social capital), yang meliputi: (1)
kebijakan dari atas diharapkan dapat memperkuat serta              Pengakuan dan pengukuhan norma keadilan dan kemanusiaan,
mempercepat proses tranformasi, sebagai dampak peningkatkan        sikap saling percaya (mutual trust), dan kuatnya jejaring sosial;
efektivitas suara masyarakat miskin dan daya tawar masyarakat      dan (2) perluasan ruang publik dan kebebasan masyarakat untuk
miskin dalam transaksi ekonomi, sosial dan politik.                mengembangkan        swa-organisasi    dan      aliansi  strategis

                                                                                                                             V-    6
penanggulangan kemiskinan; (3) pengakuan atas keberadaan               pasar; (c) mendorong berkembangnya gerakan masyarakat terkait
kearifan lokal (spiritual and cultural capital), dan                   dengan: (1) peningkatan aset dan kapabilitas serta partisipasi
pemanfaatannya dalam pemberdayaan masyarakat; (c) sumber               kelompok miskin; (2) penanggulangan kemiskinan sebagai
daya alam (natural capital), yang meliputi: (1) Pengakuan dan          tanggung jawab bersama serta meningkatnya kepedulian dan
pengukuhan hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam, termasuk           kesetiakawanan sosial berdasarkan kearifan lokal; dan (3)
hak ulayat; (2) penyusunan tata ruang partisipatif; dan (3)            peningkatan     kemampuan      ekonomi     masyarakat     secara
manajemen pemanfaatan sumberdaya alam secara produktif dan             keseluruhan.
berkelanjutan; (d) aset fisik (physical capital), yang meliputi: (1)         Ketiga, kebijakan yang terkait dengan pengembangan
Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mengurangi               Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meliputi: (1) Pengakuan atas
keterisolasian dan memperkecil biaya transaksi; dan (2)                eksistensi LKM sebagai entitas tersendiri dan mandiri, (2)
Memperluas akses informasi termasuk pengembangan teknologi             Penghormatan terhadap keragaman, keunikan dan keterkaitan
informasi dan komunikasi; (e) aset finansial (financial capital),      pengembangan keuangan mikro dengan penanggulangan
yang meliputi: (1) peletakan basis legal bagi keuangan mikro dan       kemiskinan, (3) Pengakuan dalam bentuk legalitas atas
organisasi apex-nya; dan 2) peningkatan portofolio pembiayaan          keberadaan keuangan mikro dan keanekaragaman LKM, (4)
UMKK (usaha mikro, kecil dan koperasi) dan penyederhanaan              Perlindungan kepada masyarakat miskin yang ambil bagian
prosedur/persyaratan akses permodalan.                                 dalam kegiatan keuangan mikro, dan (5) Pengakuan dan apresiasi
      Kedua, kebijakan yang terkait dengan pengorganisasian            terhadap arti dan peran perempuan dalam usaha pengembangan
masyarakat dan         pembangunan wilayah dalam rangka                keuangan mikro.
pengembangan sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, yaitu:                Keempat, kebijakan perluasan ruang publik sebagai
(a) mendorong/memfasilitasi berkembangannya Badan Usaha                aktualisasi dan kelanjutan dari tiga kebijakan dasar yang telah
Milik Desa (BUMDes), yang : (1) Berfungsi sebagai badan usaha          diletakkan dalam era reformasi, meliputi :     (1) elaborasi dan
milik masyarakat yang dikelola sebagai usaha bersama dari, oleh        aktulisasi HAM kearah entitlement bagi kelompok miskin, (2)
dan untuk rakyat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya         pengembangan lebih lanjut demokratisasi terutama demokrasi
lokal; dan (2) berkembang dan berdampingan dengan koperasi             akar rumput, dan (3) pengembangan otonomi daerah kearah
sesuai dengan prinsip-prinsip International Cooperatives               otonomi masyarakat.
Association (ICA); (b) mengembangkan jaringan kerjasama                      Berdasarkan kebijakan makro strategis pemberdayaan
usaha ke arah terbentuknya klaster-klaster usaha ekonomi               masyarakat di atas, maka dilaksanakan tiga kebijakan makro
masyarakat perdesaan yang menghasilkan produk-produk                   operasionalnya yang saling terkait, adalah: (1) pemberdayaan
unggulan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing, atas dasar          masyarakat pada aras mikro; (2) pengembangan tata
kombinasi pendekatan yang berbasis sumberdaya dan berbasis             pemerintahan di daerah; dan (3) penguatan kelembagaan dan

                                                                                                                                V-   7
jejaring masyarakat madani.       Sedangkan kebijakan mikro               pelatihan untuk orang dewasa yang dialogis dan
strategis berdasarkan kebijakan makro operasional tersebut adalah         membebaskan, (c) peningkatan kemampuan pengambilan
sebagai berikut:                                                          keputusan secara individu maupun kolektif, dan (d)
                                                                          peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama
a. Kebijakan Makro Operasional Pemberdayaan Masyarakat pada               sumberdaya alam dan modal.
   Aras Mikro                                                       (3)   Penguatan kelembagaan masyarakat, terutama (a)
                                                                          pengembangan swa-organisasi melalui penumbuhan KSM
       Kebijakan makro operasional ini bertujuan untuk secara             (Kelompok Swadaya Masyarakat), pengembangan dinamika
langsung meningkatkan kapasitas dan daya tawar kelompok                   kelompok serta dorongan bagi munculnya kepemimpinan
miskin agar secara bertahap dan sistematis mampu keluar dari              lokal dan kader-kader, (b) pengembangan demokrasi akar
belenggu kemiskinan berdasarkan prinsip keswadayaan dan                   rumput (grassroot democracy) serta peningkatan kedalaman
kemandirian. Upaya ini bertumpu pada pengembangan inisiatif               dan mutu partisipasi masyarakat, (c) pengembangan
dan kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal             kerjasama antar kelompok secara horizontal maupun
potensi sumberdaya dan kearifan lokal. Sasaran utama program              vertikal, (d) pengembangan jejaring bagi peningkatan
adalah kelompok miskin kronis, yang dilaksanakan melalui                  efektivitas suara orang miskin, serta (e) pengembangan
pendekatan       berbasis      komunitas    dan    karakteristik          secara bertahap lembaga-lembaga pelayanan masyarakat
kewilayahan/kawasan. Secara operasional perancangan program               yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat.
dan implementasinya disesuaikan dengan akar kemiskinan dan          (4)   Pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian
potensi sumberdaya lokal pada masing-masing wilayah, seperti              berkelanjutan (sustainable livelihoods), dalam bentuk : (a)
komunitas wilayah pesisir, wilayah pertanian/perkebunan,                  usaha ekonomi rakyat (usaha kecil, mikro dan koperasi)
wilayah sekitar hutan dan wilayah perkotaan.                              yang memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal dan
     Kegiatan pokok kebijakan makro operasional ini meliputi :            lestari, (b) BUMR (badan usaha milik rakyat) yang dapat
(1) Peningkatan kesadaran kritis masyarakat melalui : (a)                 berkembang berdampingan dengan koperasi (berdasarkan
     penyadaran tentang hak-hak dasar dan kewajiban sebagai               prinsip ICA);      (c) klaster-klaster usaha ekonomi rakyat
     anggota masyarakat serta warga negara,     (b) pemahaman             yang menghasilkan produk-produk unggulan bernilai
     tentang penyebab dan akar kemiskinan dan alternatif cara             tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi
     pemecahaannya, (c) dukungan untuk berkembangnya                      rakyat. Disamping itu dimasyarakatkan pola hidup hemat
     inisiatif dan kreativitas masyarakat.                                dan pengelolaan ekonomi rumah tangga yang sehat.
(2) Peningkatan aset dan kapasitas melalui : (a) peningkatan        (5)   Pemanfaatan dana APBN untuk penanggulangan
     pengetahuan dan keterampilan dan (b) pendidikan dan                  kemiskinan dan PUKK sebagai dana penjamin bagi LKM.

                                                                                                                              V-   8
(6)   Pengembangan keuangan mikro meliputi : (a) membangun               digulirkan oleh masyarakat; dan (e) manajemen program
      sistim keuangan dengan menyertakan seluruh pelaku                  penanggulangan kemiskinan yang terdesentralisasi dan
      keuangan termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) dan                 partisipatif melalui proses yang demokratis dan transparan.
      lembaga keuangan syariah; (b) mendekatkan lembaga-
      lembaga keuangan dengan masyarakat miskin dan usaha           b.   Kebijakan Makro Operasional Pengembangan              Tata
      mikro atau sektor informal dalam pelayanannya; (c)                 Pemerintahan di Daerah (Local Good Governance)
      melakukan pendampingan oleh pendamping profesional
      atau konsultan keuangan mitra bank (KKMB) kepada                       Kebijakan makro operasional ini bertujuan untuk
      masyarakat miskin untuk mengkaitkan pelayanan keuangan        mendekatkan Pemerindah dengan masyarakat, terutama rakyat
      mikro dengan pelayanan lainnya, antara lain: teknologi,       miskin, dengan mengedepankan peran Pemerintah sebagai
      pasokan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran; (d)        fasilitator dan regulator melalui: (1) Penciptaan iklim yang
      mengembangkan pola hubungan antara lembaga keuangan,          kondusif bagi peningkatan akses dan partisipasi masyarakat; (2)
      lembaga pendampingan usaha mikro dan LKM berdasarkan          Peningkatan aset dan kapabilitas masyarakat, dan (3)
      kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan kemitraan; (e)    Perlindungan masyarakat dari praktek dan kekuatan yang
      mengembangkan jaringan kerjasama antar LKM dan                memiskinkan dan meminggirkan.
      membangun organisasi apex sebagai lembaga induk bagi                 Untuk mencapai tujuan tersebut, ditempuh upaya – upaya
      LKM; (e) melakukan transformasi perundang-undangan dan        dan kegiatan pokok sebagai berikut:
      peraturan pemerintah tentang lembaga keuangan agar            (1) Aktualisasi perluasan ruang publik pada tingkat komunitas
      mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya LKM                         melalui pemenuhan hak-hak dasar rakyat (entitlement),
      untuk penanggulangan kemiskinan.                                     pengembangan demokrasi akar rumput (grassroot
(7)   Dukungan bagi kelancaran dan efektivitas upaya pokok                 democracy), serta penguatan otonomi masyarakat;
      tersebut di atas, yang dikembangkan secara partisipatif       (2) Restrukturisasi alokasi sumber daya ekonomi dan politik
      sesuai dengan prioritas masyarakat, seperti : (a) prasarana          melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi,
      fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi;                 penataan prosedur, pemilihan dan pengangkatan pejabat-
      (b) pelayanan dasar sesuai SPM (standar pelayanan                    pejabat publik yang lebih demokratis, serta proses
      minimum),              (c) perluasan ruang publik pada aras          perencanaan dan alokasi anggaran secara transparan dan
      masyarakat yang mendukung otonomi masyarakat,                        partisipasif, dan;
      demokrasi akar rumput, serta entitlement bagi kelompok        (3) Peningkatan mutu pelayanan publik melalui peningkatan
      miskin, (d) pembentukan SIF (social investment fund)                 kapasitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan
      sebagai dana abadi yang dapat dimanfaatkan, dikelola dan             akuntabilitas publik, penyenggaraan pelayanan masyarakat

                                                                                                                             V-   9
     berdasar SPM (Standar Pelayanan Minimum) serta                (3)   Memfasilitasi pembentukan jejaring dan aliansi strategis
     aktualisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik                masyarakat madani untuk penanggulangan kemiskinan; dan
     lainnya.                                                      (4)   Mendukung dan memfasilitasi usaha pembentukan People
                                                                         Charter yang menjamin hak-hak dasar rakyat dan upaya
c. Kebijakan Makro Operasional Penguatan Kelembagaan dan                 pemenuhannya.
   Jejaring Masyarakat Madani
                                                                   5.4. Kebijakan Makro Strategis, Indikasi Kebijakan Makro
      Tujuan utama kebijakan makro operasional ini adalah               Operasional Mikro Strategis Peningkatan Kapasitas dan
mendukung peningkatan efektifitas suara kelompok miskin dan             Sumberdaya Manusia
marginal untuk mempengaruhi kebijakan publik dan menciptakan
tata pemerintahan yang baik. Disamping itu kelembagaan dan                 Dalam rangka upaya peningkatan kemampuan (capacity
jejaring masyarakat madani yang kuat diharapkan dapat secara       building) maka kebijakan makro strategis yang diajukan
efektif melaksanakan peran-peran penting dalam : (1)               bertujuan meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin
Pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis,       agar dapat memperoleh pekerjaan yang dibayar layak. Dalam
penguatan kapasitas, serta swaorganisasi masyarakat miskin; (2)    rangka ini kebijakan pro masyarakat miskin diarahkan pada tiga
Advokasi kebijakan yang pro–miskin; serta (iii) Kekuatan kontrol   bidang terdiri dari: (1) Peningkatan akses pada pelayanan
dan penyeimbang terhadap kekuatan sektor pemerintah dan dunia      kesehatan dasar, termasuk untuk pencegahan sekaligus
usaha.                                                             pemberantasan penyakit menular dan akses pada air bersih; (2)
      Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini           Peningkatan akses dan perbaikan mutu pendidikan keluarga,
meliputi:                                                          pendidikan usia dini, pendidikan dasar 9 tahun dengan
(1) Meningkatkan swaorganisasi masyarakat miskin untuk             menerapkan kebijakan Multi Entry-Multi Exit dan pendidikan luar
      memperkuat upaya collective self-empowerment, termasuk       sekolah agar tercapai Pendidikan Dasar Bagi Semua (Education
      berkembangnya lembaga-lembaga pelayanan yang dimiliki        for All) tahun 2015; dan (3) Pengembangan secara menyeluruh
      dan dikelola oleh masyarakat sendiri,                        dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan
(2) Mendorong berkembangnya berbagai kelembagaan yang              kemandirian tenaga kerja.
      peduli terhadap perjuangan kelompok miskin, termasuk                 Agar kebijakan makro strategis dalam tiga bidang tersebut
      LSM/LPSM dan CSRO (Civil Society Resources                   dapat tercapai diperlukan dukungan kebijakan pendukung sebagai
      Organization), organisasi profesi, koperasi, dan yayasan     berikut: (1) kebijakan pembiayaan yang peduli masyarakat miskin
      kederwamanan;                                                mengutamakan pembiayaan yang melaksanakan kebijakan dan
                                                                   program umum, yang mudah menjangkau dan dijangkau oleh

                                                                                                                             V - 10
orang miskin; (2) Menetapkan SPM (standar pelayanan              manusia di atas adalah: (1) Pelayanan Kesehatan Dasar; (2)
minimum) yang menjadi rujukan pemerintah pusat dan               Pelayanan Pendidikan Dasar; dan (3) Peningkatan Kompetensi
pemerintah daerah; (3) Memberikan akses yang sama pada           dan Kemandirian Tenaga Kerja. Sedangkan indikasi kebijakan
perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan perbedaan           mikro strategis berdasarkan kebijakan makro operasional tersebut
kebutuhan menurut jender; (4) Mengembangkan sistem insentif      adalah sebagai berikut:
bagi terlaksananya program yang menjangkau masyarakat miskin,
termasuk pertanggungan jawaban pimpinan daerah seperti           a. Kebijakan Makro       Operasional   Peningkatan    Pelayanan
gubernur dan walikota/bupati; (5) Mengembangkan sistem              Kesehatan Dasar
targeting yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi
keragaman keadaan dan penyesuaian dengan keadaan yang telah            Kebijakan makro operasional ini meliputi kebijakan mikro
berbeda. (6) Melibatkan peran serta masyarakat (kemitraan)       strategis: (1) Pelayanan kesehatan dasar melalui Puskesmas,
dalam melaksanakan proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi   Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Posyandu; (2)
program untuk masyarakat miskin, serta independensi lembaga      Ketersediaan sarana dan prasarana para medis untuk daerah
pemantau dan penilai (monitoring dan evaluasi); (7)              perdesaan, terutama daerah terpencil, meliputi Bidan di Desa,
Pemberdayaan lembaga, serta SDM pelaksana kebijakan              Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, sarana Program
penyedia pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar; dan (8)       Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Dukun Bayi dengan
Mengembangkan sistem informasi yang memudahkan semua             dilengkapi dengan sarana pengobatan yang sehat, lengkap dan
pihak untuk mememahami dan mengevaluasi kondisi masyarakat       baik; (3) Subsidi pelayanan kesehatan (biaya berobat) untuk
miskin dan dampak dari program untuk masyarakat miskin.          penduduk miskin, seperti program kartu sehat perlu dilanjutkan;
        Selanjutnya, di Era Otonomi Daerah diperlukan strategi   (4) Upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan diperluas
pelaksanaan yang memperhitungkan: (1) Peninjauan dan             jangkauannya dengan kegiatan pengobatan di luar gedung; (5)
penyesuaian UU, Landasan Hukum dan Kebijakan yang berlaku        Penyediaan rumah singgah/rumah pemondokan oleh Pemda
pada bidang kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan; (2)      Kabupaten bagi pasien ibu hamil dan penduduk miskin yang
Kebutuhan insentif bagi pengembangan SDM Daerah yang             sakitnya berisiko tinggi agar memudahkan tindakan obstetric
memprioritaskan pengembangan SDM profesional dan                 operatif atau sakit keras sedangkan rumahnya jauh dari tempat
mengelakkan kepentingan putra daerah; dan (3) Penganggaran       pelayanan kesehatan; (6) Pemberian makanan dan memberikan
daerah yang pro masyarakat miskin disertai insentif bagi SDM     pelayanan perbaikan gizi bagi ibu hamil/nifas dan bagi bayi/anak
yang bertugas di daerah terpencil.                               6-59 bulan; (7) Program PMTAS bagi murid SD terutama di
        Indikasi kebijakan makro operasional berdasarkan         daerah miskin; (8) Penyediaan vaksin dan pemberian imunisasi
kebijakan makro strategis peningkatan kapasitas dan sumberdaya   hepatitis B bagi bayi keluarga miskin perlu diupayakan agar

                                                                                                                          V - 11
menjadi bagian penting dari program imunisasi nasional; (9)         sekolah SMP/MTs ke daerah perdesaan melalui sekolah kecil; (c)
Konsumsi sehat secara menyeluruh bagi keluarga miskin perlu         Peningkatan akses pada pendidikan dasar oleh anak miskin
diprioritaskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak         dengan menghilangkan semua pungutan dan tetap menyediakan
balita; (10) Pengadaan obat bagi keluarga miskin perlu diserahkan   beasiswa; (d) Program Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah
kepada daerah; (11) Program penyelesaian masalah                    (PMTAS), yang sangat dibutuhkan oleh orang tua dan anak-anak
kesehatan/penyakit yang banyak diderita oleh penduduk miskin,       itu sendiri (e) Program Multi-Entry-Multi Exit menurut umur; (f)
seperti TBC, malaria, kurang gizi, berbagai penyakit infeksi lain   Perbaikan mutu pendidikan di SD/MI dan SMP/MTs melalui
dan kesehatan lingkungan; (12) Upaya untuk apresiasi edukasi        program perbaikan mutu dan peningkatan jumlah buku dan
dan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan perlu terus            perpustakaan yang dapat dijangkau oleh anak miskin,
diintensifkan, diperluas dan berkesinambungan, berdasarkan          peningkatan kuantitas dan kualitas guru yang dapat mengajar
situasi dan kondisi kesehatan masyarakat suatu daerah tertentu,     secara efektif, dan perbaikan manajemen sekolah; (g) kurikulum
khususnya masyarakat miskin; (13) Penelitian, pengembangan          yang relevan dengan keadaan suatu daerah, ditambah dengan
dan sosialisasi tentang cara-cara pengobatan dan penggunaan         pembelajaran mengenai life skills yang banyak diperlukan; (2)
ramuan/obat-obatan tradisionil yang ada dekat dengan lingkungan     Sistem kemitraan dengan swasta perlu dikembangkan terus dan
mereka dan mudah mendapatkannya agar bermanfaat terutama            ditingkatkan melalui kerjasama dalam pemanfaatan fasilitas
bagi masyarakat miskin; (14) Penanggulangan penyakit                pendidikan,      tenaga   kependidikan,    pelatihan,   kegiatan
catasthrophic bagi orang miskin yang memerlukan                     ekstrakurikuler, dan olah raga; (3) Untuk meningkatkan peran
layanan/rujukan rawat inap di rumah sakit.                          serta swasta dalam bidang pendidikan maka pendirian sekolah
                                                                    negeri harus mempertimbangkan keberadaan dan kelangsungan
b. Kebijakan Makro       Operasional    Peningkatan   Pelayanan     hidup sekolah swasta pada daerah tertentu melalui sistem
   Pendidikan Dasar                                                 pemetaan sekolah; (4) Pendidikan non-formal atau pendidikan
                                                                    luar sekolah ditujukan pada masyarakat agar (a) memperoleh
     Kebijakan makro operasional peningkatan pelayanan              pendidikan keluarga melalui posyandu, pendidikan kesejahteraan
pendidikan dasar merliputi program-program: (1) Meningkatkan        keluarga, dan dasa wisma dengan bantuan lembaga dan organisasi
akses dan perbaikan mutu pendidikan dasar 9 tahun agar tercapai     terkait; (b) dapat mengikuti program pemberantasan buta huruf
Pendidikan Dasar Bagi Semua (Education For All) tahun 2015,         fungsional; (c) dapat memperoleh pelatihan dan kemungkinan
dan Pendidikan Luar Sekolah melalui program :(a)                    mengikuti dan menyelesaikan program kesetaraan hingga ikut
Perbaikan/renovasi gedung sekolah SD/MI yang rusak serta            ujian akhir siklus suatu tingkat pendidikan tertentu seperti
tambahan sekolah di daerah terpencil; (b) Perbaikan/renovasi        Program Paket A untuk setingkat SD, Program Paket B untuk
gedung sekolah SMP/MTs yang rusak dan perluasan gedung              setingkat SMP, dan Program Paket C untuk setingkat SLTA; (d)

                                                                                                                             V - 12
pelatihan life skills, khususnya pelatihan keterampilan bagi        perlu dikembangkan lembaga pelatihan tenaga kerja yang
masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan daerah dengan             profesional khususnya untuk aspek manajemen, kurikulum,
memberdayakan lembaga kursus swasta dan Pusat Kegiatan              ketenagaan, proses pelatihan, dan strategi penilaian, serta
Belajar Masyarakat (PKBM), serta Sanggar Kegiatan Belajar           penyediaan sarana dan prasarana pelatihan secara memadai dan
(SKB); dan (d) program Kelompok Belajar Usaha (KBU) dengan          berkualitas.
memberikan pelatihan keterampilan berusaha, pendampingan dan
dibarengi dengan modal usaha yang diintegrasikan dengan             5.5.   Kebijakan dan Indikasi Program Perlindungan Sosial
program pengentasan kemiskinan lainnya.
                                                                          Arah kebijakan perlindungan sosial adalah menjadikan
c. Kebjakan Makro Operasional Peningkatan Kompetensi dan            semua bentuk perlindungan sosial berjalan sinergis, saling
   Kemandirian Tenaga Kerja                                         mengisi dan melengkapi; dengan jaminan sosial dikembangkan
                                                                    sebagai bentuk utama dan didukung oleh bentuk bantuan sosial,
        Kebijakan makro operasional peningkatan kompentensi         tabungan dan kearifan lokal. Semua potensi pemerintah, dunia
dan kemandiriketenaga kerja meliput kebijakan mikro strategis       usaha, dan masyarakat diarahkan untuk mendukung kesaling-
sebagai berikuti: (1) Pengembangan pelatihan life skills yang       terkaitan dan harmonisasi berbagai bentuk perlindungan sosial.
bertujuan untuk membekali pengetahuan, sikap dan keterampilan       Jaminan sosial diarahkan untuk secara bertahap mencakup
praktis untuk menghadapi kehidupan sehari-hari; (2)                 seluruh sector formal tanpa kecuali dan sedikit demi sedikit mulai
Permagangan tenaga kerja bagi keluarga miskin diberbagai sektor     menyentuh para pekerja di sektor informal dan penduduk miskin
bisnis untuk memperoleh pengalaman kerja dan memperoleh             yang tidak mampu dengan prioritas awal yakni jaminan
kesempatan belajar kerja serta agar terbiasa dengan lingkungan      pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya, secara bertahap diperluas
kerja; (3) Pelatihan bagi usaha kecil dalam kewirausahaan dalam     dengan program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan
bidang manajemen keuangan, permodalan, pemasaran dan lain           jaminan tunjangan tidak bekerja dan pendidikan anak.
sebagainya, agar usaha kecil dapat berkembang dengan baik; (4)            Perhatian khusus perlu diberikan pada penyelenggaraan
Peningkatan etos dan produktivitas kerja melalui pembelajaran       jaminan sosial. Penyederhanaan sistem serta penyelenggara perlu
dan pengenalan berbagai teknologi produksi dan pengolahan; (5)      dilakukan segera dengan penataan peraturan perundangan guna
Pendidikan keterampilan dasar dan pendidikan kejuruan bagi          peningkatan skala ekonomi sistem asuransi sosial ini dan
pekerja anak dan pekerja muda; (6) Pegembangan sistem               peningkatan efektifitas kemanfaatan bagi peserta. Institusi
standardisasi kompetensi yang bersifat lokal, regional, nasional,   penyelenggara diarahkan agar berbentuk wali amanat serta
dan internasional, dalam berbagai bidang pekerjaan; dan (7)         berorientasi peningkatan kemanfaatan kesejahteraan peserta dan
Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelatihan yang berkualitas         bukan berorientasi keuntungan usaha. Pemerintah dan pemerintah

                                                                                                                              V - 13
daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggarannya dengan           keluar dari situasi kemiskinan dan ketergantungan atas bantuan
prinsip pembiayaan bersama (cost sharing), bagi premi jaminan       sosial tersebut.
sosial untuk penduduk miskin yang tidak mampu dan pekerja                 Mekanisme penyaluran bantuan sosial hendaknya
sektor informal.                                                    memanfaatkan institusi-institusi masyarakat dan infrastruktur
      Untuk meningkatkan kepesertaaan jaminan sosial,               pemerintah yang dekat dengan sasaran bantuan. Mekanisme
pemerintah secara bertahap dapat menurunkan batasan jumlah          tersebut sejauh mungkin menerapkan prinsip partisipasi wakil
pekerja dan tingkat penghasilan minimum pengusaha, serta            sasaran dalam pengelolaan bantuan. Penentuan target sasaran
penegakan hukum yang adil dan transparan bagi pemberi kerja         sebagai titik krusial efektifitas bantuan sosial harus dilakukan
yang menolak berpartisipasi dalam jaminan sosial dan melakukan      secara hati-hati dan partisipatif. Pendataan tingkat masyarakat
pemalsuan data pekerja. Sistem jaminan sosial yang memberi          sangat penting dengan melakukan identifikasi sasaran prioritas
perlindungan dasar tetap memberi ruang kepada pemberi kerja         dan tambahan, kebutuhan akan jenis dan jumlah bantuan, dan
untuk memberi fasilitas perlindungan lebih baik kepada              hasil yang ingin dicapai.
pekerjanya tanpa menghindari atau mengurangi kewajiban                    Arah kebijakan tabungan wajib adalah mendorong
pemberi kerja untuk berpartisipasi dalam sistem jaminan sosial      masyarakat luas terutama kelompok miskin untuk memiliki alat
nasional yang bersifat wajib. Sebagai insentif kepada pengusaha     perlindungan bagi diri dan keluarganya dalam menghadapi resiko
dan pemberi kerja, beban premi pemberi kerja bisa diberikan         sosial seperti sakit, kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja,
bebas pajak (tax deduction).                                        meninggal dunia, atau lanjut usia, serta pemenuhan kebutuhan
      Arah kebijakan bantuan sosial adalah melindungi,              lainnya. Untuk itu, pemerintah bersama pemerintah daerah perlu
memulihkan, mencegah, dan meningkatkan kemampuan                    mendorong pengembangan dan penguatan lembaga keuangan
masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang          mikro dan usaha simpan pinjam di tingkat lokal agar dapat efektif
diberikan baik sementara ataupun permanen. Bantuan sosial harus     dan mandiri melayani kebutuhan masyarakat, disamping
memiliki prinsip utama yakni membangun martabat individu atau       pengembangan model-model spesifik tabungan sosial masyarakat
masyarakat yang bersangkutan. Bagi individu atau masyarakat         di daerah.
yang tegolong produktif, prinsip membangun kemandirian secara             Kebijakan pembentukan tabungan sosial ini dapat dikaitkan
bertahap, harus terlihat dalam setiap kebijakan dan program.        dengan kebijakan pengembangan usaha mikro, koperasi,
Fakir miskin, pengangguran akibat PHK, anak terlantar, anak         kelompok usaha bersama, dan lainnya. Usaha swasta nasional
jalanan, penderita cacat, korban bencana alam dan konflik sosial,   termasuk       perbankan,      didorong     untuk     mendukung
komunitas terasing atau terpencil, adalah beberapa contoh           penyelenggaraan tabungan wajib ini dengan tetap memperhatikan
kelompok masyarakat produktif yang bila memperoleh bantuan          prinsip kehati-hatian.
sosial berupa pemberdayaan yang tepat, secara bertahap dapat

                                                                                                                              V - 14
      Arah kebijakan perlindungan sosial melalui kearifan lokal      dan terasing , dengan memberikan bantuan perpanganan dan
terdiri dari tiga bagian. Pemerintah daerah melakukan identifikasi   sarana rehabilitasi bagi korban bencana alam dan bencana
dan kajian atas bentuk, mekanisme, dan praktek kearifan lokal        konflik social serta korban akibat perubahan dan gangguan
yang ada di masing-masing daerah serta kebutuhan masyarakat          ekonomi yang drastis; (b) Bantauan sosial permanen ditujukan
miskin atas bentuk perlindungan sosial. Kedua, pemerintah            kepada      PMKS       yang karena suatu kondisi tertentu
daerah dapat memberi pengakuan dan perlindungan atas entitas         mengakibatkan konndisi social dan phisiknya memang sudah
kearifan lokal tersebut yang diakui bermanfaat bagi masyarakat       tidak lagi potensial berproduksi dan tidak mempunyai
miskin misalnya melalui peraturan daerah. Ketiga, pemerintah         kemampuan untuk menyelesaikan masaalah kesejahteraan
daerah dan pemerintah harus menahan diri untuk mereplikasi,          socialnya tanpa bantuan orang lain dan atau pemerintah serta
menyeragamkan, atau memperbesar bentuk kearifan lokal yang           masyarakat , seperti kelompok lansia jompo, penyandang cacat
ada. Tugas utama pemerintah daerah dan pemerintah adalah             ganda, anak-anak terlantar gelandangan, pengemis dan lainnya;
melakukan desiminasi dan fasilitasi keberadaan dan manfaat           Kepada mereka pada umumnya diberikan bantuan kesejahteraan
kearifan lokal. Pembentukan dan pengembangan kearifan lokal          secara berulang dalam jangka panjang dan melalui panti atau
sepenuhnya merupakan kebutuhan spesifik masyarakat lokal,            organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan sosial
dimana intervensi pemerintah sejauh mungkin diminimalisasi.          semacam itu; (c) Program bantuan sosial bentuk lainnya adalah
      Indikasi kebijakan makro operasional berdasarkan kebijakan     memberikan bantuan kepada kelompok rentan dan miskin untuk
makro strategis perlindungan sosial di atas adalah sebagai           dapat memenuhi kewajibanya membayar iuran/kontribusi
berikut: (1) Bantuan Sosial; (2) Pelestarian dan Peningkatan         jaminan sosial; (d) Bantuan sosial permanen dalam bentuk
Pemanfaatan Kearifan Lokal; (3) Peningkatan Tabungan Sosial          program rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu
Masyarakat; (4) Jaminan Sosial; (5) Pemberdayaan Potensi dan         memulihkan fungsi sosial keluarga dengan memberikan
Pengembangan Perangkat Peraturan Perundangan tentang                 pelayanan sosial kepada para PMKS khsusunya kepada para
Perlindungan Sosial. Kebijakan mikro strategis berdasarkan           korban bencana alam, para pengungsi akibat bencan konflik
kebijakan makro operasional di atas adalah sebagai berikut:          sosial, termasuk anak terlantar, demi untuk kelangsungan hidup
                                                                     dan tumbuh kembangnya dikemudian hari menjadi tenaga kerja
a. Kebijakan Makro Operasional Bantuan Sosial                        yang produktif;

      Kebijakan makro operasional bantuan sosial meliputi
kebijakan mikro strategis: (1) Bantuan sosial sementara ditujukan
untuk mengembalikan kemampuan dan keberdayaan keluarga
miskin transient dan rentan termasuk komunitas adat terpencil

                                                                                                                             V - 15
b. Kebijakan Makro Operasional Pelestarian dan Peningkatan         yang terkait dengan upaya yang mendorong pembentukan dan
   Pemanfaatan Kearifan Lokal                                      pemupukan tabungan sosial masyarakat.

      Kebijakan makro operasional ini ditujukan untuk              d. Kebijakan Makro Operasional Jaminan Sosial
melestarikan dan meningkatkan kemanfaatan kearifan lokal
sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang berakar dari           Kebijakan makro operasional jaminan sosial bertujuan
budaya bangsa. Kebijakan makro operasional pelestarian dan         untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi setiap warga
pemanfaatan kearifan lokal kebijakan mikro strategis: (a)          Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
Pemerintah memfasilitasi, melindungi, melestarikan dan             dilaksanakan melalui mekanisme asuransi., Para peserta jaminan
mengembangkan bentuk-bentuk kearifan lokal; (b) Peningkatan        sosial menanggung dan berkewajiban memberikan kontribusi
kualitas dan kuantitas manfaat kearifan lokal; dan (c) Mengkaji,   iuran atau premi untuk mendapatkan manfaat tertentu. Kepada
menguji coba dan memperkenalkan model-model kearifan lokal         kaum fakir miskin yang merupakan tanggungan Negara , dapat
dalam perlindungan sosial untuk pengembangan pada komunitas        disertakan dalam jaminan sosial ini dengan mendapatkan bantuan
yang sesuai .                                                      dari pemerintah dalam bentuk pembayaran iuran oleh
                                                                   pemerintah/Negara agar mereka tercakup dan mendapkan
c. Kebijakan Makro Operasional Peningkatan Tabungan Sosial         kemanfaatan jaminan sosial. Ada 5 (lima) jenis kegiatan program
   Masyarakat                                                      yang tersedia untuk para pekerja sektor formal yaitu: jaminan
                                                                   pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
      Kebijakan makro operasional ini ditujukan untuk              tua , jaminan pensiun, jaminan kematian.
meningkatkan upaya pemupukan Dana Sosial Nasional
Masyarakat melalui tabungan sosial masyarakat dalam kaitannya      e. Kebijakan Makro Operasional Pemberdayaan Potensi dan
dengan peningkatan upaya perlindungan sosial. Program ini             Pengembangan Perangkat Peraturan Perundangan tentang
sebagai bahagian daripada upaya pemasyarakatan SJSN serta             Perlindungan Sosial.
pemupukan ketersediaan dana perlindungan social sekaligus akan
menjadi wahana peningkatan ketahanan social masyarakat.                 Kebijakan makro operasional ini ditujukan untuk
Kebijakan makro operasional peningkatan tabungan sosial            menyerasikan dan menata kembali pelbagai kebijakan
masyarakat adalah: (1) Menggalakkan gerakan tabungan nasional;     penyelenggaraan perlindungan sosial di tingkat nasional dan
(2) Mengembangkan pola tabungan masyarakat; (3)                    daerah, termasuk keserasian pelbagai sistem perlindungan sosial
Pengembangan usaha keuangan mikro, koperasi, dan lainnya           yang semntara ini ada dan penyelenggaraannya, rancangan
                                                                   penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kajian

                                                                                                                           V - 16
strategi, penyelenggaraan dan pelaksanaan program-program          bukan lembaga operasional, tetapi lebih berfungsi sebagai
pembangunan untuk memberdayakan para PMKS, serta                   lembaga perencanaan, pengawasan, dan koordinasi. Lembaga
meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan ketahanan sosial           yang sama perlu dibentuk juga di tingkat propinsi, kabupaten dan
masyarakat, khususnya tenaga pekerja kesejahteraan sosial          kota.
masyarakat   (TKSM)/relawan      sosial, organisasi  sosial
kemasyarakatan, dan dunia usaha.

5.6.   Mekanisme Pelaksanaan dan Kelembagaan

        Program Penanggulangan Kemiskinan yang telah
diuraikan dalam bab sebelumnya dilaksanakan oleh sektoral
sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Program Penanggulangan
Kemiskinan dapat dilaksanakan secara nasional atau secara
spesifik di daerah tertentu. Penjabaran kegiatan dari program
tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi lokal setempat.
Mengingat sasaran masyarakat miskin dapat menjadi pelaksanaan
berbagai program, maka diperlukan lembaga yang bertanggung
jawab agar terjaminnya pelaksanaan program yang tepat sasaran.
      Mengingat belum ada lembaga khusus yang menangani
penanggulangan       kemiskinan, maka perlu dibentuk komite
nasional       penanggulangan       kemiskinan      (KOMNAS
Penanggulangan Kemiskinan). Prinsi lembaga tersebut adalah:
independen, multistakeholder, demokratis, kesetaraan, dan
kemitraan. Tugas pokok Komnas terutama: (1) berbagi informasi
yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan; (2)
peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan; (3)
pengembangan jejaring penanggulangan kemiskinan baik di
tingkat lokal, nasional maupun global; dan (4) memobilisasi dana
untuk penanggulangan kemiskinan. Sumber utama pembiayaan
komnas adalah APBN. Komnas penanggulangan kemiskinan

                                                                                                                            V - 17
                                                                 pengambilan keputusan. Monitoring merupakan sistem umpan
                          BAB VI.                                balik yang berkesinambungan selama daur hidup program/proyek
     SISTEM MONITORING DAN EVALUASI                              berlangsung termasuk melakukan kaji ulang secara berkala setiap
                                                                 kegiatan pada setiap tingkat pelaksanaan program/proyek yang
                                                                 sedang berjalan. Sedangkan evaluasi partisipatif merupakan
                                                                 analisis yang sistematis oleh pengelola program/proyek dan
         Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutlak      warga masyarakat agar mampu melakukan penyesuaian,
diperlukan untuk menjamin agar strategi penanggulangan           mereformulasi kebijakan atau tujuan, dan mereorganisasi
kemiskinan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efisien dan   kelembagaan atau merelokasi sumber daya.
terukur. Selain ketersediaan data yang cukup akurat, dan juga          Monitoring dan evaluasi yang partisipatif mempunyai
perbandingan antar waktu serta gambaran kondisi terkini,         tujuan ganda, yaitu: (a) sebagai alat manajemen untuk
hendaknya sistem ini dapat ditempatkan sebagai instrumen         meningkatkan efisiensi dan efektivitas.; dan (b) sebagai proses
pembanding, berdasarkan indikator kinerja yang telah diuraikan   pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman
pada bab terdahulu.                                              atas berbagai faktor yang mempengaruhi. MONEV partisipatif
        Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program        dalam rangka penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan
pelanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa prinsip yang        pendekatan hasil, bukan dengan pendekatan tujuan. Sehingga
seyogyanya dipenuhi demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan    dari hasil proses MONEV tersebut dijadikan dasar untuk
monitoring dan evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya    perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
adalah: transparan, partisipatif, akuntabel, tepat waktu,        sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai.
berkesinambungan dan berdasarkan indikator. Di atas segalanya,
untuk menjamin diterapkannya prinsip-prinsip monitoring dan      6.1. Mekanisme dan Prosedur Monev
evaluasi di atas, diperlukan suatu motivasi dan kemauan yang
kuat disertai kejujuran dari semua stakeholders yang terlibat.         Sistem monitoring dan evaluasi program penanggulangan
      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) program        kemiskinan dapat dilihat dalam Tabel 6.1 dan 6.2. di bawah ini.
penanggulangan kemiskinan sesuai dengan prinsip partisipatif,    Seperti telah dibahas di depan, kegiatan monev seringkali tidak
dilaksanakan monitoring dan evaluasi partisipatif. Monitoring    dilakukan secara serius. Pada banyak kasus, monev hanya bagus
partisipatif melibatkan masyarakat akar rumput dalam             di atas kertas tetapi tidak di dalam pelaksanaan. Oleh karena itu
menghitung, mencatat, mengumpulkan, memproses dan                yang tidak boleh dilupakan dalam mengembangkan sistem
mengkomunikasikan informasi dan data dalam membantu              monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, selain
pengelola program/proyek dan anggota kelompok dalam


                                                                                                                          VI -   1
masalah teknik dan metodologi, adalah masalah mekanisme             Tabel 6.1. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Kemiskinan
pelaksanaannya.
         Hal terpenting yang berhubungan dengan mekanisme        Tingkat     Indikator                Ruang Lingkup dan Mekanisme
pelaksanaan monev adalah pemahaman bahwa penanggulangan                          MDGs                 Ruang Lingkup:
kemiskinan merupakan suatu upaya bersama, sehingga lebih                         Kantor Menko Kesra      Data Makro s/d
                                                                                 Bappenas                Kabupaten/kota
bersifat sebagai gerakan sosial yang mengedepankan pendekatan                                            Susenas Inti (tiap 1 tahun
                                                                 Nasional        BPS
partisipatif dalam setiap elemen kegiatannya. Sebagai                            Sektoral                sekali)
konsekuensinya, sistem monev penanggulangan kemiskinan                                                Mekanisme:
harus terbuka bagi keterlibatan seluruh pihak yang                                                       Network: BPS, Sektoral,
berkepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat), baik                                            Lembaga Penelitian, MENKO
                                                                                                         KESRA, Bappenas.
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
                                                                                                         Proses (lihat Gambar 6.1)
pengelolaan kebijakan / program penanggulangan kemiskinan.                      BPS Daerah            Ruang Lingkup:
         Dilihat dari posisi pelakunya, mekanime monev                          Sektoral                 Data Makro s/d
dibedakan mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Monev                     Indikator local          Kabupaten/kota
yang dilakukan oleh mekanisme internal, dalam hal ini kegiatan                                           Data Mikro
monev suatu kebijakan/program dilakukan oleh pihak-pihak yang    Daerah                                  Susenas Inti (tiap 1 tahun
terkait langsung di dalam pengelolaan kebijakan/program. Monev                                           sekali)
                                                                                                      Mekanisme:
secara internal menuntut adanya kejujuran, objektivitas dan                                              Network: BPS Daerah,
tanggung jawab moral dari semua pihak yang terlibat dalam                                                Sektoral, BPMD, Lembaga
pelaksanaan kegiatan. Monev yang dilakukan oleh mekanisme                                                Penelitian, BAPPEDA
eksternal, yaitu kegiatan monev yang kebijakan/program                                                   Proses (lihat Gambar 6.2)
(eksternal), misalnya oleh lembaga atasan dari pengelola                         Indikator lokal      Ruang Lingkup:
program/kegiatan, lembaga independen, dilakukan oleh pihak di                                            Data Mikro
                                                                 Komunitas                               Sektora;
luar pengelola bahkan sampai batas-batas tertentu (terutama                                           Mekanisme:
kegiatan monitoring) dapat melibatkan masyarakat.                                                        LSM, Pokmas, BKM, RW, RT
                                                                                                         dan DKM
                                                                                                         Proses: Pengenalan Masalah
                                                                                                         dengan musyawarah




                                                                                                                           VI -   2
Tabel 6.2. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program                      Menurut tingkatan atau tatarannya, secara garis besar
                                                                        mekanisme pelaksanaan monev dapat dibedakan atas dua bentuk,
Tingkat     Indikator                        Ruang Lingkup        dan   yaitu:
                                             Mekanisme                  1. Mekanisme monitoring kondisi kemiskinan di tingkat
               Indikator untuk tiap pilar.                                  nasional pada dasarnya terbagi atas kegiatan-kegiatan: (1)
               Indikator monitoring
               pelaksanaan program:
                                                                            pengumpulan data, (2) analisa data, (3) pemanfaatan
                o Input                                                     (perencanaan/pengambilan keputusan) dan (4) tindakan.
Nasional
                o Proses                                                    Kegiatan-kegiatan ini merupakan suatu siklus kegiatan yang
                o Output                                                    runut (Gambar 6.1). Masing-masing institusi atau lembaga
               Indikator kinerja kebijakan                                  memiliki penekanan masing-masing, yaitu: (a) Peran BPS
               program:
                o Outcome
                                                                            lebih dititikberatkan kepada kegiatan (1) dan (2); (b) Peran
                o Dampak                                                    MENKO KESRA lebih dititikberatkan kepada kegiatan (2)
               Indikator untuk tiap pilar.                                  dan (3). Khusus untuk point 2 Menko Kesra dibantu BPS
               Indikator monitoring                                         sedangkan untuk point 3, Menko Kesra dibantu oleh
               pelaksanaan program:                                         Bappenas; dan (c) Peran sektoral pada seluruh kegiatan (1),
                o Input                                                     (2), (3) dan (4).
                o Proses                     Disesuaikan dengan
Daerah
                o Output                     kondisi daerah             2. Sedangkan mekanisme monitoring kondisi kemiskinan di
               Indikator kinerja kebijakan                                  tingkat daerah juga terdiri atas empat komponen seperti
               program:                                                     halnya pada mekanisme monitoring kondisi kemiskinan di
                o Outcome                                                   tingkat nasional (Gambar 6.2). Masing-masing institusi atau
                o Dampak                                                    lembaga memiliki penekanan masing-masing, yaitu: (a)
               Indikator untuk tiap pilar.                                  Peran BPS Daerah dan Lembaga Penelitian lebih
               Indikator monitoring
Komunitas      pelaksanaan program:
                                                                            dititikberatkan kepada kegiatan (1) dan (2); (b) Peran BPMD
                o Input                                                     lebih dititikberatkan kepada kegiatan (2) dan (3). Khusus
                                             Disesuaikan     dengan         untuk point 2 dibantu oleh BPS Daerah dan untuk point 3
                o Proses
                                             kondisi       komunitas
                o Output                                                    dibantu oleh Bappeda; dan (c) Peran sektoral pada seluruh
                                             setempat
               Indikator kinerja kebijakan                                  kegiatan (1), (2), (3) dan (4).
               program:
                o Outcome
                o Dampak




                                                                                                                                VI -   3
                        Pengumpulan Data
                         Pengumpulan Data
                                                              6.2.   Indikator
                                (1)
                                  (1)

                                                                    Perumusan indikator sangat penting dalam sistem
                                                              monitoring dan evaluasi karena terkait dengan tujuan dan sasaran
                                                              yang hendak dicapai oleh kebijakan/program. Indikator
    Tindakan                                       Analisa
     Tindakan
        (4)
          (4)
                                                    Analisa
                                                     (2)
                                                       (2)
                                                              digunakan untuk menangkap suatu fenomena/kondisi yang akan
                                                              dimonitor serta merupakan alat untuk mengukur kemajuan
                                                              implementasi program/kebijakan. Indikator-indikator ini akan
                            Pemanfaatan
                                                              digunakan untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah
                              Pemanfaatan
                    (Perencanaan/Pengambilan
                     (Perencanaan/Pengambilan
                             Keputusan)
                                                              suatu kebijakan/program dilaksanakan.
                               Keputusan)
                                  (3)
                                    (3)                               Sistem monitoring dan evaluasi Penanggulangan
                                                              Kemiskinan (PK) terbagi atas dua bagian besar: (1) Kondisi
                                                              Kemiskinan dan (2) Kebijakan dan Program penanggulangan
Gambar 6.1. Mekanisme Monitoring Kondisi Kemiskinan di        kemiskinan. Pada bagian Kondisi Kemiskinan adalah bersifat
            Tingkat Nasional                                  monitoring, di mana pada bagian ini dititik beratkan pada
                       Pengumpulan Data
                                                              penetapan indikator dan mekanismenya. Sedangkan pada
                        Pengumpulan Data
                              (1)
                                (1)                           kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah
                                                              bersifat monitoring dan evaluasi. Kegiatan evaluasi dimaksudkan
                                                              dapat memberikan umpan balik kepada pelaksanaan program
                                                              apabila indikator tidak dapat dipenuhi. Hubungan antara Bagian
    Tindakan
     Tindakan
        (4)
                                                Analisa
                                                 Analisa
                                                  (2)
                                                              1 dan Bagian 2 pada sistem monev adalah apabila pada Bagian
         (4)                                        (2)
                                                              (2) diperoleh hasil evaluasi yang menyatakan indikator telah
                                                              terpenuhi, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Bagian (1),
                                                              apakah indikator tersebut telah tercapai atau apakah kondisi
                           Pemanfaatan
                            Pemanfaatan
                   (Perencanaan/Pengambilan
                                                              kemiskinan telah menjadi lebih baik. Apabila ternyata pada
                    (Perencanaan/Pengambilan
                            Keputusan)
                             Keputusan)
                                (3)
                                                              Bagian (1) kondisinya tidak lebih baik, maka perlu dilakukan
                                  (3)
                                                              peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan dan
                                                              program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.
                                                              Pada Tabel 6.3 disajikan beberapa indikator kinerja kondisi
Gambar 6.2. Mekanisme Monitoring Kondisi Kemiskinan di        kemiskinan sampai tahun 2015.
            Tingkat Daerah


                                                                                                                      VI -   4
        Pada tabel tersebut tertera bahwa indikator kondisi               Tabel 6.3. Indikator Kondisi Kemiskinan sampai Tahun
kemiskinan di tingkat nasional berasal dari sasaran yang                             2015
tercantum dalam Millenium Developmet Goals (MDGs) yang
disesuaikan dengan kondisi Indonesia.         Indikator di sini      No               Indikator Kondisi Kemiskinan                      1990      2015
merupakan dampak yang dijadikan sebagai acuan dalam                 1.    Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (%)                  15,5       7,5
pemantauan (monitoring) di tingkat nasional. Sedangkan dalam        2.    Gap kemiskinan (%)                                              3-4      1–2
                                                                    3.    Bagian kuintil termiskin dalam konsumsi nasional (%)             20       10
kebijakan dan program di tingkat nasional, indikator berasal dari   4.    Sumbangan pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam PDB
keempat pilar dan indikator monitoring pelaksanaan program                (%)
                                                                    5.    Tingkat melek huruf                                              95
yang meliputi input, proses dan output dan juga indikator kinerja   6.    Rasio perempuan terhadap laki-laki dalam pendidikan              86
kebijakan program yang meliputi outcome dan dampak.                 7.    Rasio perempuan dalam melek huruf                                97
                                                                    8.    Prevalensi Balita yang mempunyai berat badan rendah (%)       35,4*       18,3
        Indikator kondisi kemiskinan di daerah adalah               9.    Mencapai pendidikan dasar Universal                              84        100
berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh BPS Daerah, sektoral     10.   Promosikan pemberdayaan gender dan pemberdayaan
                                                                          perempuan
dan indikator lokal. Indikator ini juga dapat dijadikan sebagai                                                                            86
                                                                                 Rasio siswa Perempuan/Laki-laki di SD, SL, & PT
sebagai acuan.     Sedangkan indikator untuk kebijakan dan                       % perempuan bekerja sebagai buruh/karyawan di sektor      38
program di tingkat daerah dapat ditentukan dengan mengacu pada                   non-pertanian
                                                                                 % perempuan Anggota DPR                                   12
indikator di tingkat nasional. Indikator kondisi kemiskinan di      11.   Tingkat kematian bayi                                            60           30
tingkat komunitas ditentukan berdasarkan indikator lokal yang       12.   Tingkat kematian Balita (bayi/1.000 bayi lahir)                  83           42
diterapkan bagi komunitas setempat.                                 13.   Imunisasi campak pada anak umur 1 tahun (%)                     57.5          90
                                                                    14.   Angka Kematian Ibu (AKI)                                      470**
                                                                    15.   Presentasi kelahiran yang dihadiri oleh tenaga kesehatan         47           90
                                                                          terlatih (%)
                                                                    16.   % Penduduk yang memliki tabungan hari tua
                                                                    17.   % penduduk miskin sebagai peserta SJSN
                                                                    18.   % pegawai formal peserta SJSN
                                                                    19.   % pegawai informal peserta SJSN
                                                                    20.   % Penduduk yang tercakup dan komunitas yang
                                                                          mengembangkan kearifan lokal
                                                                    21.   Alokasi dana APBN yang diperuntukkan bagi penanggulangan
                                                                          kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
                                                                    22.   Tingkat parstisipatif substantif kelompok miskin dalam
                                                                          perancangan pelaksanaan dan pengawasan program.
                                                                    23.   Peran organisasi masyarakat madani dalam mendesakkan suara
                                                                          kelompok miskin
                                                                    * Data Tahun 1995; **Data Tahun 1996




                                                                                                                                                 VI -        5

								
To top