BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF
Kegiatan di Kantor Penghubung KPK di Aceh dapat dikategorikan kedalam 2 fokus kegiatan pemberantasan korupsi yang meliputi kegiatan
Penindakan dan Pencegahan. Fokus kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam 5 program kerja yang mengacu pada TOR kegiatan konsultan tanggal 24 Juli 2006, yaitu:
Fokus Kegiatan Penindakan. Yaitu menerima kasus dan melakukan monitoring atas tindak lanjutnya, serta melakukan supervisi dan koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan di Aceh. Dalam tahun 2007 telah diterima informasi dugaan korupsi dari masyarakat sebanyak 527 kasus. Statistik informasi dugaan korupsi yang diterima dari NAD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Infomasi yang diterima dari Provinsi NAD dan Tindaklanjutnya
Keterangan Informasi yang diterima Informasi yang dapat ditindaklanjuti Informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti Informasi yang ditangani internal KPK Informasi yang diteruskan ke Instansi terkait di NAD Informasi untuk diklarifikasi kembali kepada pengirim 2005 147 46 101 2 27 17 2006 201 47 154 1 19 27 2007 527 121 398 6 97 18
Supported program
Halaman
1
Evaluasi: Sejak dibukanya kantor penghubung di Aceh pada tahun 2005, sampai dengan akhir tahun 2007 ini masyarakat di Aceh masih menunggu tindakan represif terhadap pelaku korupsi di Aceh. Sebagai upaya percepatan tindakan represif, KPK telah meneruskan informasi dugaan korupsi kepada Kejaksaan dan Kepolisian di NAD. Namun upaya ini akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan tindakan supervisi dan monitoring atas tindaklanjut penanganannya oleh Kepolisian dan Kejaksaan di NAD. Disamping itu, data diatas juga menunjukkan bahwa KPK telah menetapkan secara total terdapat 9 kasus yang layak untuk ditangani oleh KPK. Baik oleh unit penindakan ataupun oleh unit pencegahan. Fokus Kegiatan Pencegahan. Dalam fokus kegiatan ini adalah melakukan kegiatan pelatihan, penanganan sistem pengaduan, penyebarluasan informai dan penyelenggaraan Bimbingan teknis LHKPN dan Gratifikasi. Dalam tahun 2007 jumlah kegiatan pencegahan dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel: Kegiatan Pencegahan yang Dilaksanakan di NAD
PESERTA Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum Masyarakat Mahasiswa dan Pelajar Kampanye anti korupsi Talkshow di Media Elektronik JUMLAH JUMLAH KEGIATAN 26 6 25 4 8 69 JUMLAH PESERTA 1380 288 2138
3806
Dari kegiatan pencegahan ini telah dihasilkan beberapa hal penting sebagai berikut:
enam perguruan tinggi telah menandatangani MOU dengan KPK dan dua diantaranya telah menerapkan materi antikorupsi kedalam kurikulum buku panduan anti korupsi yang telah mengacu pada Alquran dan Al hadits
Halaman
Supported program
2
selebaran khotbah dengan materi anti korupsi dalam berbagai judul penyelenggara proyek yang telah mendapatkan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dari Bapenas sebanyak 18 orang dibentuknya lima komunitas mahasiswa anti korupsi diberbagai perguruan tinggi diseluruh NAD
c)
Keuangan Dari jumlah anggaran sebesar Rp 4.636.190.000 dapat diserap sebesar Rp 2.301.872.185 atau sebesar 50% dari anggaran yang tersedia. Persentasi penyerapan yang hanya sebesar 50% dari jumlah anggaran disebabkan oleh adanya efisiensi kegiatan, yaitu jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tidak sebesar yang dianggarkan, juga disebabkan oleh penetapan DIPA ADB yang baru terjadi pada bulan Mei 2007. Anggaran kegiatan dan realisasi penyerapannya untuk Kantor Penghubung KPK di Aceh dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Anggaran dan Realisasi tahun 2007
Keterangan Belanja Barang Belanja Operasional untuk Tupoksi Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Operasional Lainnya J u ml a h Anggaran ADB 130,000,000 2,324,300,000 483,600,000 250,000,000 3,187,900,000 Realisasi ADB 53,555,928 1,553,693,257 0 194,400,000 1,801,649,185 % Realisasi GOI ADB Total 0 0.41 0.41 0.35 0 0 0.35 0.67 0 0.78 0.57 0.54 0 0.78 0.50
GOI 0 1,448,290,000 0 0 1,448,290,000
Total
GOI 0 500,223,000 0 0 500,223,000
Total
130,000,000 3,772,590,000 483,600,000 250,000,000 4,636,190,000
53,555,928 2,053,916,257 0 194,400,000 2,301,872,185
Supported program
Halaman
3
BAB II RENCANA KEGIATAN
Rencana kegiatan yang disusun untuk KPK Kantor Penghubung di Aceh berdasarkan pada TOR Asian Development Bank tanggal 24 Juli 2006.
TOR tersebut telah dijabarkan kedalam rencana kegiatan tahunan yang anggarannya ditetapkan melalui DIPA.
DIPA
Pada tahun 2007 Anggaran untuk kegiatan KPK di Aceh ditetapkan melalui DIPA 0001.3/093-01.0/-/2007 31 Desember 2006 Revisi III 23 November 2007 dan DIPA Nomor: 0001/093-01.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2007 Revisi tanggal 22 Mei 2007. Jumlah anggaran kegiatan pada tahun 2007 sebesar Rp 4.636.190.000 yang terdiri dari anggaran yang berasal dari dana rupiah murni sebesar Rp 1.448.290.000 dan dana hibah ADB sebesar Rp 3.187.900.000
Rincian anggaran KPK Aceh dapat dilihat pada lampiran I
Program Kerja Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional KPK di Aceh telah disusun rencana kerja tahun 2007 yang terdiri dari:
Kegiatan Investigasi. Dimaksudkan dalam kegiatan ini adalah melakukan tindak lanjut atas informasi dugaan korupsi yang diterima dari masyarakat. Selain itu juga melakukan monitoring atas pengaduan yang diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah di NAD. Pertemuan dua bulanan dengan kedua lembaga tersebut juga harus dilakukan.
Supported program
Halaman
4
Pelatihan. Kegiatan pelatihan meliputi pelatihan untuk aparat pemerintahan, kelompok masyarakat, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, para penegak hukum, dan aparat pengawasan.. Sistem Penanganan Pengaduan, yaitu melakukan aliansi dengan elemen-elemen masyarakat agar mereka dapat menyampaikan informasi dugaan korupsi dan membantu penyediaan informasi yang dibutuhkan KPK untuk pengungkapan suatu kasus. Media networking dan Disseminasi Informasi, yaitu melakukan pengadaan dan penyebarluasan materi-materi anti korupsi dan melakukan aliansi dengan insan pers untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak korupsi. Aliansi dengan para tokoh agama dan masyarakat juga perlu dilakukan karena mereka memiliki posisi strategis untuk menyebarluaskan materi anti korupsi kepada masyarakat. Pelaksanaan talkshow di media elektronik juga perlu dijadwalkan secara reguler. Bimbingan Teknis LHKPN dan Gratifikasi yaitu melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengisian LHKPN dan penyampaian laporan Gratifikasi.
Rincian lebih lanjut tentang Program Kerja dapat dilihat pada lampiran II.
Supported program
Halaman
5
BAB III REALISASI KEGIATAN
Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2007 dapat dikelompokkan kedalam kategori yang mengacu pada program kerja, sebagai berikut:
I. Kegiatan Investigasi Kasus Korupsi Seperti telah ditetapkan sebagai kebijakan KPK bahwa peran Kantor Penghubung Aceh dalam kegiatan “Investigasi Kasus Korupsi” adalah menerima setiap informasi yang diberikan masyarakat melalui kantor Aceh. Selain itu, Kantor Aceh juga berperan untuk mendorong masyarakat menyampaikan informasi dugaan kasus korupsi dengan format yang telah disediakan. Masyarakat Aceh dapat memberikan informasi dugaan terjadinya kasus korupsi melalui kantor Aceh ataupun langsung mengirimkannya ke KPK di Jakarta. Setiap laporan yang diterima melalui kantor Aceh kemudian diadministrasikan dan untuk seterusnya dikirimkan ke Jakarta untuk ditindaklanjuti. Sehingga peran kantor Aceh adalah menerima kasus, mengadministrasikan dan meneruskannya ke Jakarta. Selama tahun 2007 telah diterima dari masyarakat Aceh sebanyak 527 informasi. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan informasi baik yang disampaikan melalui kantor Aceh maupun langsung dikirimkan ke Jakarta. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari informasi yang diterima pada tahun 2006 yang hanya 201 informasi. Terjadi peningkatan jumlah informasi yang diterima lebih dari 100%. Namun, dari sebanyak 527 informasi, hanya 121 informasi saja yang diduga mengandung unsur korupsi, selebihnya tidak dapat ditindaklanjuti sebagai
Supported program Halaman
6
informasi korupsi dengan berbagai sebab. Antara lain, bukan merupakan informasi korupsi dan informasi yang tidak dilengkapi dengan data awal yang memadai. Diantara laporan dalam kategori ini banyak pula terdapat laporan yang tidak mencantumkan informasi pribadi pelapor. Meskipun hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban bagi pelapor, tetapi apabila petugas KPK ingin mendapatkan informasi lebih lanjut akan mengalami kesulitan untuk menghubungi pelapor. Untuk informasi yang mengandung unsur korupsi telah ditindaklanjuti antara lain dengan meneruskannya ke Kejaksaan Tinggi NAD, Kepolisian Daerah NAD, dan seterusnya seperti tercantum pada lampiran III. Secara umum statistik penerimaan informasi dari Aceh dan tindaklanjutnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut: Tabel: Infomasi yang diterima dari Provinsi NAD dan Tindaklanjutnya
Keterangan Informasi yang diterima Informasi yang dapat ditindaklanjuti Informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti Informasi yang ditangani internal KPK Informasi yang diteruskan ke Instansi terkait di NAD Informasi untuk diklarifikasi kembali kepada pengirim 2005 147 46 101 2 27 17 2006 201 47 154 1 19 27 2007 527 121 398 6 97 18
Selain menerima informasi dari masyarakat, kegiatan supervisi dan koordinasi dengan penegak hukum di Aceh juga direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2007. Kegiatan koordinasi dan supervisi kepada penegak hukum di Aceh dalam tahun 2007 dilakukan secara terbatas. Hal ini mengingat sumberdaya
Supported program Halaman
7
dan pertimbangan faktor urgensi penanganan kasus lainnya oleh KPK. Evaluasi Dari data yang ada terlihat bahwa grafik peningkatan jumlah informasi yang diterima dari masyarakat menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini menunjukkan peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi semakin baik, khususnya dalam menyampaikan informasi dugaan korupsi kepada penegak hukum. Selain itu, trend tersebut juga berarti bahwa tingkat kepercayaan dan ekspektasi masyarakat kepada KPK yang meningkat pula. Peran serta masyarakat dalam pengawasan korupsi telah diatur oleh undang-undang. Karena disadari bahwa dengan peran serta masyarakat maka upaya pemberantasan korupsi akan semakin efektif. Oleh karenanya peran masyarakat dalam menyampaikan informasi dugaan terjadinya kasus korupsi perlu dipelihara dan semakin ditingkatkan. Penanganan kasus dan adanya komunikasi antara KPK dan pelapor merupakan beberapa diantara berbagai pilihan cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga dengan demikian penanganan kasus korupsi oleh KPK sendiri ataupun oleh Penegak Hukum di Aceh baik yang terkait dengan informasi masyarakat ataupun tidak adalah suatu keniscayaan untuk dilakukan. Tanpa adanya tindak lanjut atas informasi korupsi yang disampaikan oleh masyarakat dapat berakibat pada apatisme masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat menjadi segan untuk membantu memberikan informasi kepada penegak hukum, karena ketidakpastian dalam tindak lanjutnya. Hal kedua yang dapat dipelajari dari statistik informasi tersebut adalah menurunnya kualitas informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Data tahun 2007 menunjukan bahwa dari 527 informasi yang disampaikan masyarakat hanya 121 informasi saja yang layak untuk ditindaklanjuti oleh KPK. Atau hanya 22,96% saja informasi masyarakat yang layak untuk ditindaklanjuti KPK. Kualitas informasi ini menurun dibanding tahun 2005 yang sebesar 31,29% .
Supported program Halaman
8
Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan kepada masyarakat tentang bagaimana menyusun laporan korupsi yang baik dan masih perlunya untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan kewenangan KPK seperti diatur oleh Undang-undang. Hal tersebut untuk menghindari alokasi sumber daya KPK kepada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh KPK. Monitoring atas kasus yang telah diteruskan kepada instansi terkait perlu dipertimbangkan untuk mekanisme dan prosedurnya. Hal ini untuk mengetahui perkembangan atas setiap informasi tersebut. Pemantauan yang dilakukan oleh KPK akan memberikan beban psikologis bagi institusi terkait untuk menindaklanjuti setiap informasi yang diterimanya dari KPK. Meskipun institusi tersebut telah memiliki rencana kerja dan program kegiatan yang telah disusun, namun tindaklanjut atas informasi yang telah disampaikan masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan institusi pemerintah yang harus dilakukan.
II. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kegiatan ini meliputi: 1. Pelatihan kepada aparat pemda, penegak hukum dan Bawasda. Selama tahun 2007 telah dilakukan pelatihan untuk Bawasda sebanyak 9 kali. Secara umum materi pelatihan ini meliputi Manajemen Keuangan Daerah: Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Modus Operandi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa, Toolkit Anti Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa, serta Bentuk dan Jenis Korupsi sesuai Undang-undang 31 tahun 2001. Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari dengan pembicara dari BPKP NAD, Satuan Anti Korupsi BRR, dan KPK, serta dari Indonesia Procurement Watch (IPW). Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman auditor Bawasda dalam hubunganya dengan proses maupun bentuk kecurangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Pelatihan tersebut selain diikuti oleh auditor
Supported program Halaman
9
Bawasda juga umumnya diikuti oleh staf administrasi Bawasda. Kondisi secara umum di Bawasda setiap Kabupaten mengalami keterbatasan jumlah auditor, oleh karenanya untuk mengatasi hal tersebut sering kali pejabat Bawasda juga menugaskan staf administrasi untuk melakukan kegiatan audit. Kegiatan pelatihan bersama Bawasda dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel: Pelatihan Dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda)
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Peserta 40 74 63 42 48 45 49 40 32 433
Lokasi Bawasda Banda Aceh Aceh Tamiang Aceh Timur Bireun Aceh Utara Kota Lhokseumawe Aceh Besar Aceh Barat Aceh Selatan Jumlah
Tanggal 6 Februari 21 Maret 22 Maret 10 April 28 Mei 30 Mei 13 Juli 18 Sept 6 Nov
Sementara itu pelattihan dengan para jaksa dan polisi di NAD masih belum dapat terlaksana pada tahun 2007 ini. Berbagai aspek masih menjadi pertimbangan Pimpinan KPK untuk dapat memberikan pelatihan kepada para Jaksa dan Polisi di NAD. Kegiatan peningkatan kapasitas juga dilakukan untuk aparat pemerintah daerah, yaitu dengan menyelenggarakan seminar Penerapan Pakta Integritas dalam
Supported program Halaman
10
Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Dalam seminar ini selain diikuti oleh para aparat pemerintah juga diikuti oleh para pegawai dilingkungan BRR NAD-NIAS. Seminar ini menghadirkan pemateri dari Deputi Pengawasan BRR, Kepala Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR, Deputi Pencegahan KPK, dan Indonesia Procurement Watch. Seminar yang berlangsung satu hari ini ditutup dengan pernyataan sikap oleh para pengelola proyek untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara profesional. Seminar ini ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa oleh Bapenas. Dari 80 peserta yang berasal dari aparat dilingkungan Pemerintah Provinsi NAD, yang berhasil mendapatkan sertifikasi sebanyak 18 orang atau 23%. Tabel: % Kelulusan Peserta Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Bapenas
Peserta 80 Lulus 18 % kelulusan 0.23 Kualifikasi L2
Evaluasi Secara umum kondisi Bawasda memiliki keterbatasan dalam jumlah auditor, sehingga untuk pelaksanaan audit mereka memanfaatkan tenaga non auditor dengan tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Sehingga pelaksanaan pelatihan akan lebih bermanfaat bila difokuskan pada peningkatan jumlah tenaga auditor yang tentu saja akan memerlukan waktu yang panjang. Komitmen Kepala Daerah juga menjadi faktor penentu untuk menjadikan fungsi internal audit mereka lebih berkualitas dan profesional.
Supported program Halaman
11
Peningkatan pengetahuan (knowledge) tentang auditing, manajemen keuangan negara, dan akuntansi pemerintahan adalah topik dasar yang penting untuk diberikan kepada aparat Bawasda. 2. Pelatihan kepada jaringan LSM Anti Korupsi. Selama tahun 2007 telah dilaksanakan pelatihan dengan kelompok masyarakat anti korupsi ataupun dengan para aktivis yang tergabung dalam LSM anti korupsi. Pelatihan bersama jaringan LSM anti korupsi dilaksanakan baik secara khusus untuk mereka ataupun mengundang para aktivis untuk mengikuti kegiatan Seminar/Diskusi yang diselenggarakan. Selain juga turut berpartisipasi sebagai narasumber atas undangan seminar/pelatihan yang diselenggarakan oleh LSM itu sendiri. Topik Pelatihan ini umumnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dimaksudkan agar para aktivis LSM mempunyai kapabilitas dalam turut serta mengawasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung di Aceh. Sehingga dengan demikian manfaat proses rehab rekon ini dapat dinikmati dalam jangka panjang oleh masyarakat luas. Tabel berikut menunjukkan kegiatan pelatihan bersama jaringan LSM anti korupsi: Tabel: Pelatihan Bersama Jaringan LSM Anti Korupsi
Jumlah Peserta 30 15 64 144 20 Keterangan Peran LSM dalam pengawasan PBJ di Hotel Medan 8 -10 Mei Diskusi Program Pencegahan Korupsi di Aceh 18 Juli 2007 Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi alumni Ulumul Qur'an Seminar Pakta Integritas Proses Pengadaan Barang/Jasa 24 Juli 2004 TOT Kelompok Mahasiswa IAIN tgl 20 – 21 Jan Sebagai narasumber dalam Diskusi “Peran Fasilitator Desa' di Jeunib Sebagai narasumber dalam Diskusi bersama KOBAR GB di Bireun
Jum la h
Partner LSM LGSP Sorak Aceh Oralexismuq GK Besi TII – Aceh KOBAR GB
273
Supported program
Halaman
12
Evaluasi Akibat dari Tsunami, banyak lembaga-lembaga internasional maupun nasional yang hadir di Aceh. Berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat mereka selenggarakan. Umumnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan mereka memberikan uang kepada peserta, baik berbentuk penggantian biaya transportasi dan atau pemberian honorarium. Hal ini juga berlaku bila mereka menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat. Sehingga para peserta pelatihan selain mendapatkan ilmu mereka juga mengharapkan mendapatkan uang dari penyelenggara. Persoalan akan menjadi berbeda apabila pelatihan tersebut juga menyertakan para pegawai negeri. Setiap penugasan dinas para pegawai negeri seluruh biaya ditanggung oleh negara. Apabila dalam keikutsertaanya dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat mereka juga mendapatkan honorarium ataupun penggantian biaya transportasi, maka para pegawai negeri ini telah menerima dua kali pembayaran untuk satu kegiatan yang diikutinya. Dan tentu saja ini berdampak pada pembebanan keuangan negara. Pelatihan yang diselenggarakan khusus oleh KPK untuk para aktivis anti korupsi akan mengalami kesulitan dalam implementasinya apabila tidak disediakan anggaran untuk honorarium ataupun penggantian biaya transportasi. Namun, sebagai upaya untuk membangun budaya anti korupsi dan membangun masyarakat yang profesional, pemberian honorarium sebagai peserta pelatihan haruslah tetap dihindari. Dalam batas tertentu pemberian penggantian biaya transportasi layak untuk dipertimbangkan, apabila hal ini sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
III. Sistem Penerimaan Pengaduan Untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi beberapa kegiatan telah dilaksanakan bersama kelompok pemuda ataupun
Supported program Halaman
13
aktivis mahasiswa. Kegiatan ini berbentuk pelatihan memahami bentuk dan jenis korupsi serta bagaimana menghindarinya dan bagaimana peran kaum muda dalam upaya pencegahan korupsi. Dari kegiatan ini telah dihasilkan beberapa kelompok pemuda dan mahasiswa yang bervisi anti korupsi diantaranya: Tabel: Kelompok Mahasiswa dan Pelajar Anti Korupsi
Nama Organisasi GK BESI (Gerakan Kampus Berantas Korupsi) KOMPOR (Komunitas Mahasiswa Pelajar Anti Korupsi) Semarak (Simpul Mahasiswa Anti Korupsi) SIMAK UNIMUS (Simpul Mahasiswa Anti Korupsi Universitas Al Muslim Komunitas Mahasiswa Anti Korupsi Aceh Selatan Komunitas Mahasiswa Anti Korupsi Aceh
Lingkup keanggotaan Mahasiswa Mahasiswa dan pelajar Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa Mahasiswa dan Pemuda
Lokasi Banda Aceh Lhokseumawe Meulaboh Bireun Tapak Tuan Banda Aceh
Selain menjalin aliansi dengan kelompok masyarakat anti korupsi, juga telah dijalin komunikasi dengan SAK BRR (Satuan Anti Korupsi BRR). Hingga akhir tahun 2007 SAK BRR telah mengirimkan laporan hasil monitoring ataupun laporan investigasi yang mengandung unsur korupsi. Laporan tersebut telah dikirim langsung oleh SAK BRR ke KPK di Jakarta.
Supported program
Halaman
14
Evaluasi Pembentukan kelompok-kelompok mahasiswa pelajar dan pemuda yang mempunyai visi anti korupsi memberikan kemudahan dalam menyebarkan gerakan anti korupsi. Disamping juga berfungsi untuk menjadi agen penegak hukum dalam mengumpulkan informasi ataupun alat bukti yang diperlukan. Namun demikian kecepatan penanganan informasi korupsi juga harus menjadi salah satu yang diperhatikan jika tidak ingin terjadinya penumpukan kasus korupsi yang harus diselesaikan.
IV. Penyebaran Informasi dan Jejaring (Networking) Penyebaran informasi yang terkait dengan fungsi dan tugas KPK ataupun upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan, diskusi kampanye. Kegiatan pelatihan dalam rangka penyebaran informasi selain dilakukan bersama aparat pemerintah juga dilakukan kepada masyarakat dan kelompok pelajar mahasiswa. Secara umum materi pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi adalah:
peran dan tugas KPK sesuai diatur dengan undang-undang sejarah pemberantasan korupsi jenis dan bentuk korupsi menurut undang-undang strategi pemberantasan korupsi 15
Supported program
Halaman
Sedangkan untuk para pelajar umumnya materi pelatihan yang diberikan adalah:
peran kaum muda dalam memberantas korupsi pendidikan anti korupsi serta jenis dan bentuk korupsi buku saku “Memahami untuk Membasmi” buku saku “Pahami dulu Baru Lawan” stiker poster buku undang-undang KPK brosur gratifikasi brosur pengaduan masyarakat tas materi
Selama pelatihan beberapa materi telah dibagikan kepada para peserta, seperti:
Dalam rangka penanaman budaya anti korupsi secara sistematis maka aliansi dengan Dinas Pendidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2007. Dari hasil kegiatan ini telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan Training of Trainer kepada guru SMP dan SMA yang mengajarkan mata pelajaran Konseling, Agama, dan Kewarganegaraan. Kegiatan ini dimaksudkan agar para guru dapat menanamkan karakter anti korupsi kepada anak didiknya. Dari hasil TOT ini telah dihasilkan materi pendidikan anti korupsi untuk tingkat SMP yang telah mengadopsi local wisdom. Namun materi ini masih berbentuk naskah sementara, dan masih belum dicetak. Diharapkan dalam tahun 2008 produk tersebut dapat dianggarkan untuk dicetak dan disebarluaskan keseluruh NAD.
Supported program Halaman
16
Selama tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan TOT kepada mahasiswa dan pelajar seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel: Kegiatan sosialisasi Bersama Pelajar dan Mahasiswa
Keterangan Pelajar Mahasiswa Jumlah Jumlah kegiatan Jumlah Peserta 9 16 25 1236 902 2138
Selain itu telah dilaksanakan sosialisasi dan TOT kepada guru pengajar dan dosen seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel: Kegiatan Sosialisasi Bersama Guru dan Dosen
Keterangan Guru Dosen Jumlah Jumlah kegiatan Jumlah Peserta 6 2 8 229 57 286
Kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa dan pelajar secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 4.
Supported program Halaman
17
Dari kegiatan Jejaring, telah dihasilkan sebanyak 6 Perguruan Tinggi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan KPK. Materi yang terkandung dalam Nota Kesepahaman adalah: 1. Pendidikan anti korupsi 2. Riset anti korupsi, dan 3. Kampanye anti korupsi Perguruan Tinggi yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tersebut adalah: Tabel: Perguruan Tinggi Penandatangan MOU dengan KPK
Nama Perguruan Tinggi Universitas Syiah Kuala IAIN Ar Raniry Universitas Teuku Umar Universitas Islam Al Muslim STAIN Gajah Putih Universitas Malikusaleh
Lokasi Banda Aceh Banda Aceh Meulaboh Bireun Takengon Lhokseumawe
Hasil yang diperoleh dari penandatanganan nota kesepahaman ini adalah diimplementasikannya mata kuliah anti korupsi di kampus IAIN Ar Raniry pada semester genap 2007. Saat ini mata kuliah tersebut diberikan secara integratif, merupakan bagian dari mata kuliah lain dan diberlakukan secara terbatas untuk Fakultas Syariah. Selain itu persiapan penerapan mata kuliah anti korupsi juga dilakukan di Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh pada Fakultas Ilmu Politik (FKIP).
Supported program Halaman
18
Disamping melakukan aliansi dengan dunia pendidikan, kegiatan jejaring juga dilakukan dengan menjalin aliansi dengan para ulama. Seperti diketahui bahwa provinsi NAD mayoritas penduduknya adalah muslim. Secara umum masyarakat mengikuti pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di Madrasah dan pendidikan umum yang dilakukan di sekolah-sekolah. Rata-rata setiap satu kecamatan memiliki satu madrasah yang diasuh oleh ulama. Oleh karenanya peran ulama dalam menyebarluaskan materi anti korupsi sangatlah strategis. Aliansi bersama tokoh agama selain dilakukan dengan melakukan sosialisasi juga dilakukan dengan menyusun materi anti korupsi yang mengacu pada Alquran dan Al Hadits. Dari kegiatan ini telah dihasilkan buku saku anti korupsi “Pandangan Islam Terhadap Korupsi: Koruptor dunia Akhirat Dilaknat” dan “ Materi Khotbah Anti Korupsi. Selama tahun 2007 telah dilakukan kegiatan sosialisasi/diskusi dengan para ulama dan tokoh adat se NAD. Kegiatan ini dihadiri oleh para Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama dan Ketua Majelis Adat Aceh dari seluruh Kabupaten di NAD. Dalam kesempatan tersebut telah dipaparkan nilai-nilai anti korupsi yang mengacu pada agama Islam dan nilai anti korupsi yang telah ada menurut adat Aceh. Diskusi yang berlangsung satu hari ini menghasilkan perlunya memproduksi materi sosialisasi anti korupsi yang sesuai dengan budaya masyarakat Aceh. Diskusi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penyusun materi anti korupsi yang mengadopsi unsur agama Islam didalamnya. Meskipun penyusunan tim tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan materi sosialisasi, namun dampak lain yang diperoleh adalah adanya komitmen diantara para narasumber untuk menyampaikan pembahasan anti korupsi didalam kesempatan yang diperolehnya sebagai narasumber. Sosialisasi dapat dilakukan oleh mereka pada saat menjadi Khatib di Masjid ataupun pada saat forum pengajian. Dalam kesempatan pengajian yang berlangsung di Masjid Besar Banda Aceh Baiturrahman, telah pula disampaikan materi antikorupsi sebagai pokok bahasan. Kegiatan diskusi ini dilanjutkan dengan diskusi sejenis yang dilakukan di Tapak Tuan. Dalam kesempatan ini telah diikuti oleh para ulama yang menjadi
Supported program Halaman
19
pengasuh Madrasah yang berada di Tapak Tuan dan para Khatib Masjid. Kegiatan penyebaran informasi juga dilakukan dengan menyelenggarakan talkshow di media TV dan Radio. Selama tahun 2007 telah dilakukan talkshow dengan rincian sebagai berikut: Tabel: Kegiatan Talkshow di Media Elektronik Topik No. 1 M em aham i untuk M em basm i 2 M elawan Korupsi dari Kam pus
3
Tanggal
20 M aret 7 Juli
Media
Narasumber
4 5 6 7
8
Aceh T V Abdullah Heham ahua (Penasehat KPK) Aceh T V Suryohadi Djulianto (Penasehat KPK) dan Yusni Sabi (Rektor IAIN) Paham i dulu baru Lawan 10 Agustus Aceh T V Eko Soesam to T jiptadi (Direktur Dikyanm as KPK), Akhirudin M ahyudin (Koordinator GERAK Aceh), Agussalim M asry (Koordinator Sorak Aceh) Penanganan pengaduan 7 Septem ber Aceh T V Suryohadi Djulianto (Penasehat KPK) dan Agus (T ransparansi Internasional Indonesia – Aceh) M asyarakat Pandangan Islam terhadap 5 Oktober Aceh T V T gk M uslim Ibrahim (Ketua M PU NAD) dan M awardi (Walikota Banda Aceh) koruptor Pendidikan Anti Korupsi Novem ber Aceh T V Ryan Herviansyah (Fungsional Pencegahan KPK) dan Abdullah Dagang (GK BESI) M em ilih Pem im pin yang Bersih 30 Oktober Radio Spardela Abdullah Heham ahua (Penasehat KPK) T apaktuan Penayangan PSA Anti korupsi 9 Nov – 10 Des Aceh T V
Supported program
Halaman
20
Untuk lebih meningkatkan aliansi antara masyarakat pers dengan KPK, telah diselenggarakan pelatihan jurnalistik antikorupsi yang diikuti oleh para wartawan yang bertugas di NAD dan para pejabat humas Pemerintah Kabupaten. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan pembicara dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan diikuti oleh 59 orang peserta. Kegiatan ini dimaksudkan agar wartawan memahami apa yang dimaksud dengan korupsi dan menyajikan pemberitaan yang sesuai dengan kaidah jurnalisme. Sementara itu, kegiatan penyebaran informasi juga dilakukan melalui kegiatan Kampanye yang dilaksanakan bersama kelompok masyarakat. Untuk memperingati hari anti korupsi sedunia telah dilaksanakan kegiatan kampanye yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh NAD. Kegiatan ini berlangsung di Banda Aceh dengan kegiatan berupa pembagian buku saku anti korupsi, stiker, poster, berbagai cenderamata, dan melakukan orasi oleh wakilwakil mahasiswa. Ringkasan kegiatan kampanye dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: Kegiatan Kampanye Anti Korupsi
Keterangan
Kampanye memperingati hari anti korupsi sedunia Kampanye mahasiswa lawan korupsi Kampanye mahasiswa lawan korupsi Kampanye mahasiswa lawan korupsi
Lokasi
Banda Aceh
Tanggal
9 Des 07
Organisasi Pendukung
Sorak Aceh, LGSP, GK Besi, KOMPOR, Semarak, Simak Unimus, JAMAK, Tim Anti korupsi Pemrov NAD, SIMAK Unimus KOMPOR GK Besi dan Komunitas Mahasiswa Anti Korupsi Aceh Selatan
Agenda
Pembagian Stiker, Buku MUM dan Orasi, Pemasangan Spanduk Pembagian Stiker, Buku MUM dan Orasi Pembagian Stiker, Buku MUM Pembagian Stiker, Buku MUM
Bireun Lhokseumawe Tapak Tuan
27 Agustus 20 Nov 1 Nov
Supported program
Halaman
21
Evaluasi Kegiatan penyebarluasan informasi anti korupsi yang dilakukan secara sistematis melalui jalur pendidikan formal sekolah maupun keagamaan mempunyai daya pengaruh yang sangat positif bagi anak didik. Dengan pendidikan anti korupsi yang dilakukan melalui berbagai mata pelajaran disekolah berdampak pada pembentukan karakter masyarakat yang anti korupsi. Oleh karenanya kegiatan yang sudah dirintis pada tahun 2007 ini seyogyanya dapat diintensifkan pada tahun 2008. Upaya penyusunan materi pengajaran anti korupsi yang telah dimulai harus dapat direalisasikan pada tahun 2008 sehingga para pelajar dapat memiliki bahan bacaan yang memadai untuk memahami karakter anti korupsi. Penerapan mata kuliah anti korupsi di beberapa perguruan tinggi harus pula didukung dengan penyediaan materi anti korupsi oleh KPK. Hasil studi unit penelitian dan pengembangan KPK merupakan salah satu bahan yang layak untuk diberikan kepada para mahasiswa. Saat ini beberapa materi yang telah tersedia telah didistribusikan kepada masing-masing kampus penyelenggara pendidikan anti korupsi, diantaranya adalah:
buku saku Memahami Untuk Membasmi Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi
V. Bimbingan Teknis LHKPN dan Gratifikasi Dalam rangka mendorong kepatuhan pengisian daftar kekayaan oleh para penyelenggara negara, telah dilakukan bimbingan teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan sosialisasi tentang kewajiban pelaporan penerima gratifikasi. Kegiatan ini dilakukan seperti tabel berikut ini: 22
Supported program
Halaman
Tabel: Kegiatan Bimbingan Teknis LHKPN dan Gratifikasi
Lokasi Banda Aceh Kuala Simpang Calang Lhokseumawe Banda Aceh Tapak Tuan Tanggal Feb 26, 07 Mar 1, 07 Apr 26, 07 May 28, 07 Oct 7, 07 Nov 7, 07 Jumlah Peserta 36 75 63 114 34 31 353
Evaluasi Upaya peningkatan kepatuhan penyampaian laporan LHKPN selain dilakukan melalui bimbingan teknis seharusnya dapat dilakukan lebih intensif lagi melalui kegiatan penagihan ataupun coaching bagi para wajib lapor. Upaya enforcement atas kepatuhan oleh atasan para pejabat juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan itu sendiri. Pada tahun 2007 upaya intensifikasi penagihan dan enforcement belum dijalankan di Aceh. Oleh karenanya program kegiatan tahun 2008 seharusnya memberikan penekanan untuk kegiatan intensifikasi penagihan maupun enforcementnya. Data pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat Aceh pada tahun 2007 menunjukkan tidak ada laporan gratifikasi yang diterima. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan apakah memang pejabat Aceh tidak ada yang menerima gratifikasi ataukah mereka tidak paham dengan gratifikasi sehingga mereka tidak melaporkannya. Disisi yang lain data tersebut tidak sinkron dengan peningkatan jumlah informasi dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat yang meningkat tajam selama tahun 2007.
Supported program Halaman
23
BAB IV KEUANGAN
I. Anggaran Tahun 2007 Bidang Pencegahan – Aceh mendapatkan dana kegiatan yang ditetapkan melalui DIPA 0001.3/093-01.0/-/2007 31 Desember 2006 Revisi III 23 November 2007 dan DIPA Nomor: 0001/093-01.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2007 Revisi tanggal 22 Mei 2007. Jumlah anggaran kegiatan pada tahun 2007 sebesar Rp 4.636.190.000 yang terdiri dari anggaran yang berasal dari dana rupiah murni sebesar Rp 1.448.290.000 dan dana hibah ADB sebesar Rp 3.187.900.000. Secara umum alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan:
DIPA GOI DIPA ADB
• • • •
Belanja Barang untuk tupoksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Barang untuk tupoksi Belanja Uang Honor tidak tetap Belanja Barang Operasional Lainnya
Rp 1.448.290.000 Rp Rp Rp 130.000.000 483.600.000 250.000.000
Rp 2.324.300.000
JUMLAH ANGGARAN II. Realisasi
Rp 4.636.190.000
Secara ringkas realisasi penggunaan dana untuk kegiatan operasional di Aceh pada tahun 2007 dapat digambarkan pada tabel berikut:
Supported program Halaman
24
Tabel: Anggaran dan Realisasi tahun 2007
Keterangan Belanja Barang Belanja Operasional untuk Tupoksi Belanja Uang Honor Tidak Tetap Belanja Operasional Lainnya J u ml a h GOI 0 1,448,290,000 0 0 1,448,290,000 Anggaran ADB 130,000,000 2,324,300,000 483,600,000 250,000,000 3,187,900,000 Total GOI 0 500,223,000 0 0 500,223,000 Realisasi ADB 53,555,928 1,553,693,257 0 194,400,000 1,801,649,185 Total GOI % Realisasi ADB Total 0 0.41 0.41 0.67 0 0.78 0.57 0.54 0 0.78 0.50 0 0 0.35
130,000,000 3,772,590,000 483,600,000 250,000,000 4,636,190,000
53,555,928 2,053,916,257 0 194,400,000 2,301,872,185
0.35
Rincian penggunaan dana Rupiah Murni sebesar Rp 500.223.000 untuk kegiatan di Aceh terdapat pada lampiran I. Sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran ADB sebesar Rp 1.801.649.185 atau sebesar 57% dari jumlah anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pengadaan peralatan dan mesin yang berasal dari dana hibah ADB dapat dirinci sebagai berikut: Jenis Peralatan
Nilai Rp 35.320.000 Rp 7.889.000 Rp 3.505.703 Rp 4.992.158 Rp 1.858.067 Rp 53.555.928
Satuan 3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
Komputer Printer Kamera Handycam Voice Recorder Jumlah
Supported program
Halaman
25
B. Belanja Barang untuk pelaksanaan tupoksi Realisasi anggaran untuk kategori ini adalah untuk mendanai kegiatan-kegiatan pelatihan, networking dan pelaporan. Belanja untuk kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan SPM LS dan SPM GU. Rincian realisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel: Realisasi Belanja Barang untuk Tupoksi
Keterangan *Pelatihan/Training peg di Aceh * Survey * Networking * Penanganan Pengaduan * Pelaporan Bimtek/Technical Assistance Jumlah SPM LS 422,992,727 467,100,000 Realisasi SPM GU 503,685,712 143,099,219 16,815,599 890,092,727 663,600,530 DIPA % Realisasi Total 926,678,439 1,044,150,000 0.887
105,000,000 0.000 0.978 0.000 0.280 0.000 0.668
610,199,219 16,815,599
624,000,000 133,400,000 60,000,000 357,750,000
1,553,693,257 2,324,300,000
C. Belanja Barang Operasional lainnya. Realisasi untuk mata anggaran ini adalah untuk belanja sewa yang terdiri dari:
Sewa kantor Sewa Mess KPK Jumlah
Rp 44.400.000 Rp 150.000.000 Rp 194.400.000
Kantor KPK Aceh menggunakan ruangan yang disewa dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh selama 1 tahun yang terhitung dari tanggal 16 Supported program Halaman 26
Agustus 2007 hingga 15 Agustus 2008. Sedangkan Mess KPK Aceh disewa dari pemilik rumah, Sdr. Said Muslim selama satu tahun yang terhitung dari tanggal 1 Desember 2007 hingga 30 November 2008.
Supported program
Halaman
27
BAB V PEMBELAJARAN DAN TANTANGAN
Pembelajaran.
Upaya pemberantasan korupsi akan efektif
upaya penegakan hukum.
bila terdapat integrasi antara upaya pencegahan dan penindakan. Keterlibatan masyarakat dalam
memonitor dan melaporkan tindakan korupsi kepada penegak hukum akan semakin meningkat apabila terdapat response yang baik atas setiap laporan masyarakat. Disamping itu upaya komunikasi yang sistematik dan konsisten dengan masyarakat akan dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap
Dalam hubungannya dengan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2007 dapat dipetik beberapa pelajaran berharga yaitu:
Keberadaan kantor KPK di Aceh yang telah disosialisasikan dalam berbagai kesempatan oleh Pimpinan ataupun pejabat KPK telah menimbulkan harapan yang besar bagi masyarakat Aceh terhadap tingkat percepatan pemberantasan korupsi di NAD. Sehingga dengan demikian meningkatkan dukungan masyarakat atas setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPK di NAD. Harapan tersebut timbul dari persepsi masyarakat tentang adanya sebuah institusi pemberantasan korupsi pada tingkat provinsi yang menjalankan secara penuh tugas dan fungsi KPK seperti diatur undangundang dengan wilayah kerja di Provinsi NAD.
Masyarakat nasional dan internasional telah banyak berpartisipasi dalam pemulihan Aceh dari pengaruh Gempa bumi dan Tsunami. Banyak lembaga internasional ataupun swadaya masyarakat yang menjalankan program rehab rekon di Aceh. Dalam menjalankan tugasnya mereka juga berinteraksi
Supported program Halaman
28
dengan para pegawai negeri. Ditemui dalam beberapa kesempatan para organizer kegiatan ini memberikan biaya kepada pegawai negeri baik dalam bentuk penggantian biaya perjalanan dinas, ataupun uang saku walaupun negara telah menanggung biaya dinas para PNS . Sehingga para PNS mendapatkan dua kali penggantian biaya untuk satu kegiatan yang diikutinya, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kepatutan dan membebani keuangan negara. Praktik yang demikian jika berlangsung terus akan menjadi budaya seolah-olah setiap kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor adalah hak para aparat untuk mendapatkan biaya dari kantor dan dari penyelenggara kegiatan..
Tantangan: a. Perbedaan persepsi dalam menyikapi proses pembangunan yang terjadi di Aceh. Pemerintah telah menetapkan bahwa Aceh dalam kondisi darurat. Skala kerusakan begitu besar yang ditimbulkan dari gempa bumi dan Tsunami mengakibatkan proses rehabilitasi dan rekonstruksinya tidak dapat ditangani oleh lembaga yang telah ada. Oleh karenanya, Pemerintah telah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melaksanakan tugas pembangunan di Aceh. Jumlah dana yang begitu besar digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berpotensi timbulnya penyalahgunaan atas dana tersebut. Namun dari sisi penegakan hukum, khususnya terkait dengan penanganan kasus korupsi masih dilaksanakan dengan mekanisme normal. Belum terlihat mobilisasi petugas hukum yang berintegritas dan profesional untuk membantu penanganan kasus korupsi di Aceh. Pembangunan di Aceh saat ini bersifat darurat namun upaya penegakan hukum berlangsung dengan mekanisme seperti dalam kondisi normal. b. Salah satu sebab merebaknya perilaku koruptif adalah tidak dipahaminya bentuk dan jenis korupsi seperti diatur oleh undang-undang. KPK telah melakukan kegiatan intensif untuk mensosialisasikan undang-undang anti korupsi kepada masyarakat. Aceh memiliki latar belakang yang lebih spesifik dibanding provinsi lain di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh mengakibatkan terhambatnya arus informasi kepada masyarakat di Aceh. Termasuk informasi tentang undang-undang anti korupsi. Memerlukan upaya yang panjang dan intensif untuk dapat menyebarluaskan pemahaman bentuk dan jenis korupsi agar dapat diterima masyarakat dan menghindarkan salah pengertian apabila hal tersebut bersinggungan dengan kebiasaan
Supported program Halaman
29
yang terjadi selama ini
Saran dan rekomendasi 1. Keputusan Pimpinan KPK untuk membuka Kantor Penghubung di Aceh memiliki berbagai konsekwensi. Beberapa kelompok masyarakat menyikapinya dengan curiga. Banyak ungkapan yang bernada miring disampaikan masyarakat baik itu melalui forum resmi ataupun tidak resmi. Kesemuanya memiliki nuansa politis. Hal ini dapat disadari bahwa masyarakat baru saja terbebas dari masa konflik, dimana dalam setiap konflik praktik disinformasi selalu dilakukan oleh pihak yang bertikai. Disisi yang lain masyarakat sangat berharap dengan kehadiran KPK untuk menegakkan hukum di Aceh. Aksi nyata penegakan hukum oleh aparat penegak hukum baik dari KPK sendiri maupun polisi dan jaksa di NAD akan dapat menjawab semua persoalan tersebut. 2. Penetapan status Kantor Penghubung Aceh yang dilengkapi dengan Pejabat Tetap yang memiliki kewenangan dan tugas yang jelas serta didukung dengan sistem operasi baku akan mempermudah implementasi setiap kegiatan. Faktor jarak dan waktu antara Jakarta dan Banda Aceh menjadi pemikiran tentang perlunya mekanisme operasi baku di Kantor Penghubung Aceh yang fleksibel tanpa menghilangkan faktor akuntabilitasnya. Sejalan dengan kebijakan Pimpinan KPK untuk mempercepat pemberantasan korupsi di daerah, maka Kantor Penghubung Aceh adalah suatu pilot project sebelum merealisasikan pembukaan kantor KPK di daerah.
Supported program
Halaman
30