Docstoc

Malpraktik Perawat

Document Sample
Malpraktik Perawat Powered By Docstoc
					Kasus Malpraktik Bisa Dikenakan pada Perawat

PROLONGED arm, “Extended role” doctrine. Istilah-istilah ini begitu dikenal selama beberapa dekade
lalu di negara-negara Anglo Saxon. Sementara itu, di Benua Eropa muncul pula Verlengde arm theorie.
Apakah maksudnya? Tak lain dari julukan bagi seorang perawat yang diterjemahkan menjadi “perpan-
jangan tangan dokter”.Perawat yang berada di rumah sakit selama 24 jam diharuskan menggantikan
dokter dalam merawat pasiennya, selama dokter itu tidak bertugas. Meski begitu, perawat hanya diberi
wewenang yang sangat kecil untuk itu. Sebagai perawat, ia tidak boleh secara langsung memberikan
pengobatan, kecuali sebelumnya sudah mendapat instruksi tertulis pada rekam medik.
Sebagai contoh, dalam ketentuan yang dikeluarkan Kansas Supreme Court Amerika Serikat pada tahun
1964 disebutkan, fungsi utama seorang perawat adalah mengobservasi dan mencatat gejala dan reaksi
pasien. Perawat tidak diperkenankan memberikan kesimpulan hasil diagnosa atau perawatan penyakit
pada pasien.
Pandangan tersebut kemudian mengalami perubahan dua dekade kemudian, yaitu ketika pengadilan
banding di New York pada tahun 1985 mengakui pandangan modern bahwa perawat bukan lagi menja-
di petugas kesehatan yang pasif, tetapi penyedia jasa perawatan kesehatan yang desisif dan asertif.
Dalam lingkup modern dan pandangan baru itu, selain adanya perubahan status yuridis dari “perpan-
jangan tangan” menjadi “kemitraan” atau “kemandirian”, seorang perawat juga telah dianggap bertang-
gung jawab hukum untuk malpraktik keperawatan yang dilakukannya, berdasarkan standar profesi
yang berlaku. Dalam hal ini dibedakan tanggung jawab untuk masing-masing kesalahan atau kelalaian,
yaitu malpraktik medik atau keperawatan.
Sebelumnya, ada perbedaan yang jelas antara peran kedua tenaga medis itu. Dokter menangani pengo-
batan, sedangkan perawat mengurus perawatannya. Dengan wewenang lebih banyak dipegang dokter
maka tanggung jawab selama ini juga diemban oleh dokter.
Kini para perawat diperkenankan melakukan tugas-tugas dokter. Karena itu, mereka pun dapat terkena
gugatan hukum bila terjadi akibat negatif dari pelayanannya kepada pasien. Selama ini dalam tindakan
sehari-hari di rumah sakit, seorang perawat bisa saja melakukan berbagai kesalahan, misalnya keliru
memberikan obat atau salah dosis, salah membaca label, salah menangani pasien, dan yang lebih berat
lagi adalah salah memberikan tranfusi darah sehingga mengakibatkan hal yang fatal.
Sejalan dengan adanya perubahan tanggung jawab, kesalahan itu harus ditanggung oleh perawat. Hal
ini telah dijalani perawat di beberapa negara. Sebagai contoh, di Memphis County Hospital pada tahun
1986 seorang perawat digugat karena memberikan suntikan Lidocaine over dosis kepada pasiennya
sehingga mengakibatkan pasien bersangkutan meninggal. Sementara itu, perawat di Ohashi Hospital
pada Agustus tahun 2000 lalu menemui nasib yang sama. Ia disalahkan karena menyebabkan kematian
bayi baru lahir karena kesalahan melakukan tindakan medis.
Dengan berlakunya ketentuan baru, kesalahan dalam operasi atau pembedahan juga menjadi tanggung
jawab perawat yang mendampingi dokter di kamar operasi. Teori bahwa dokter bedah harus mengon-
trol semua aktivitas yang dilakukan di kamar bedah sudah tidak realistis lagi pada waktu sekarang.
Sebelumnya memang dianut doktrin “captain of the ship”, yaitu dokter bedah harus bertanggung jawab
bila selama operasi terjadi sesuatu hal di kamar bedah, termasuk terhadap kelalaian atau kesalahan pe-
rawat bedah. Pada ketentuan lama, perawat memang dianggap sebagai tenaga yang dipinjamkan (bor-
rowed servant) oleh rumah sakit kepada dokter bedah.
Kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan malpraktik memang bisa menimbulkan berbagai konse-
kuensi hukum yang harus ditanggung perawat dengan adanya perubahan status mereka. Dari aspek
pidana ini bisa-bisa mereka terkena hukuman badan atau kurungan. Dan, dari sisi perdata, pasien bisa
menuntut ganti rugi; dari segi profesi, mungkin terkena sanksi dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
atau Keperawatan menyangkut etik dan disiplin. Dan, dari rumah sakit, perawat bisa di-PHK-kan kalau
sampai terjadi sesuatu yang merugikan majikannya.
BAGAIMANA peran perawat di Indonesia? Menurut salah seorang panelis, secara nyata belum tampak
adanya perubahan yang jelas. Di banyak rumah sakit, perawat tampaknya masih diperlakukan dan
mendapat tugas dan wewenang seperti sebelumnya.
Padahal, ketentuan tentang perubahan dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kemampuan pera-
wat telah terbentuk. Dalam hal ini telah diselenggarakan jenjang pendidikan keperawatan yang lebih
tinggi, mulai dari akademi perawat, fakultas untuk program S1, bahkan sampai program pascasarjana.
Selain itu, juga telah dikeluarkan Kepmenkes Nomor 647 Tahun 2000 tentang registrasi dan praktik
perawat. Menurut peraturan tersebut, perawat dapat melaksanakan praktik tidak saja pada sarana pe-
layanan kesehatan, tetapi dapat pula melakukan praktik perseorangan atau berkelompok. Meski begitu,
dalam praktik memang belum ada perubahan peran atau tugas perawat di Indonesia.
Dalam diskusi, beberapa peserta berpendapat, perubahan status perawat memang sudah waktunya di-
berlakukan. Namun, baik panelis maupun peserta masih melihat beberapa ketentuan belum mendukung
ke arah itu.
Dari sisi profesi harus ditetapkan dulu tingkatan tanggung jawab untuk tiap jenjang keperawatan. Or-
ganisasi keperawatan atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) harus menjelaskan perbedaan
antara tugas dan tanggung jawab perawat profesional yang berpendidikan sarjana dan diploma.
Berkaitan dengan perannya yang semakin besar, semestinya profesi perawat juga harus mengetahui
tanggung jawabnya dilihat dari aspek hukum. Namun, hal ini ternyata belum diajarkan kepada mereka,
seperti diungkapkan seorang panelis. “Di program D3 perawat belum ada kurikulum atau pelajaran
tentang hukum. Yang diberikan hanya soal etika. Pelajaran hukum baru diberikan pada program S1,”
ujarnya.
Para perawat hendaknya perlu tahu sedikit banyak tentang hukum kedokteran atau hukum kesehatan,
misalkan tentang bioetik standar profesi kedokteran, rekam medik, dan etika kedokteran.
Hal itu antara lain karena belum adanya asuransi untuk malpraktik keperawatan, dan belum ada hal
yang mengatur tentang solusi bila terjadi perselisihan dengan profesi dokter atau masalah malpraktik,
dan kesalahan dalam pemberian advokasi atau konsultasi oleh seorang perawat kepada pasiennya.
Dari sisi peraturan, panelis juga mengungkapkan ada satu celah yang belum terisi yang menyangkut
perlindungan konsumen kesehatan. Saat ini memang ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ten-
tang Kesehatan. Dari undang-undang itu kemudian keluar peraturan pemerintah. Namun, belum ada
peraturan pelaksanaan (PP) tentang standar profesi keperawatan, hak pasien, dan ganti rugi akibat kesa-
lahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, termasuk perawat.
Sementara itu, pihak perawat, seperti yang terungkap dalam diskusi, belum melihat adanya pengaturan
atau konsep tentang cara dan pemberian imbalan yang seimbang dengan penambahan tanggung jawab
hukum yang diembannya. “Dengan imbalan yang kecil, kami tentu keberatan bila harus menanggung
risiko dan tanggung jawab yang besar,” ungkap salah seorang perawat dari sebuah rumah sakit umum
di Jakarta.
Menurut panelis, dalam hal ini harus ada upaya untuk menetapkan imbalan untuk setiap pelayanan
yang diberikan oleh perawat. Perawat hendaknya tidak hanya mendapat gaji, tetapi juga imbalan lain
sesuai dengan jasa yang diberikan.
Sementara itu, panelis lain berpendapat, dengan adanya ketentuan baru maka hal lain yang mendesak
dilakukan adalah penyiapan rekomendasi dari organisasi keperawatan, dalam hal ini PPNI. Karena me-
nurut Kepmenkes tersebut, Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)-Pasal 9-dan Surat Izin Praktik Perawat
(SIPP)-Pasal 12-mensyaratkan adanya rekomendasi dari organisasi profesi perawatan untuk pengelua-
ran izin tersebut.
Registrasi pada Konsil Keperawatan diperlukan sebagai tindakan untuk memperoleh kewenangan for-
mal melakukan pekerjaan keperawatan yang dapat membahayakan pasien atau klien. Dalam hal ini,
harus ditetapkan persyaratan apa saja yang diperlukan bagi anggota PPNI untuk dapat diregistrasi pada
konsil tersebut. Konsil Keperawatan tersebut sudah ada naskah akademik dan rancangan UU-nya, na-
mun belum sampai masuk ke DPR.
Registrasi keperawatan ini harus diatur dalam UU karena praktik keperawatan menyangkut masalah
hak asasi manusia, atau dapat mengakibatkan konsekuensi hilangnya nyawa pasien. Registrasi yang
dilakukan di konsil (council) itu juga merupakan satu usaha atau proses yang diperlukan untuk mem-
bantu perawat memperoleh kewenangan formalnya, yang dengan itu ia juga dapat meningkatkan ke-
mampuan dan kesejahteraannya. Sebagai seorang karyawan yang mendapat kewenangan, ia juga men-
dapatkan hak pendapatan yang dijamin oleh UU itu.
Dengan meningkatkan perubahan status, tanggung jawab, dan wewenang, seorang perawat memang
harus menghadapi peluang dan tantangan. Selain dapat meningkatkan kemampuan profesi dan kesejah-
teraannya, di balik itu ia juga harus berani menanggung risiko bila terjadi hal-hal negatif dalam menja-
lankan tugasnya
sumber.http://www.kompas.com




Kota Pariaman
PPNI Gelar Pengobatan Korban Gempa

Padang Ekspres Berita Kesehatan Selasa, 27/10/2009 - 14:12 WIB Yurisman Malalak 270 klik

Akibat gempa hebat yang mengguncang Kota Pariaman pada tanggal 30 September lalu, memang ba-
nyak mengakibatkan memburuknya kondisi kesehatan warga di daerah ini. Selain itu masih banyaknya
warga yang berdiam di tenda-tenda darurat juga menjadi penyebab semakin melemahnya daya tahan
masyarakat. Hal itu ditambah pula sikap trauma yang dialami oleh para korban gempa, juga ikut ber-
dampak terhadap memburuknya kondisi psikis mereka.

Kenyataan itu diakui Ketua I Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Pariaman Iskandar,
Selasa (27/10).

Disebutkan, dengan alasan itu, memang sangat beralasan bila para korban gempa sangat membutuhkan
pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan kondisi kesehatan mereka tidak semakin menurun.

"Karena itulah, kami dari PPNI Kota Pariaman di bawah lindungan Ketua umum PPNI Kota Pariaman,
Bapak Syahrul, langsung mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara ringan
terhadap korban gempa yang ada di Pariaman, seperti di Apar, Manggung dan Sintuk Nareh Kota Pa-
riaman,
"terang Iskandar dan Sekretaris PPNI Kota Pariaman Wili Arora.

Ditambahkannya, dari pengamatan yang dilakukan pihaknya di lapangan terungkap kasus penyakit
yang banyak diderita masyarakat korban gempa terutama gejala penyakit ispa serta demam panas.

Hal itu dipicu karena faktor kelelahan, di samping terlalu lama berdiam di tenda tenda darurat. Kondisi
itu juga berpotensi menyebabkan menurunnya kondisi daya tahan tubuh poara korban gempa dari ber-
bagai serangan gejala penyakit.

"Selain itu dalam berbagai kesempatan kita juga mengajak masyarakat agar jangan terlalu lama larut
dalam kedukaan yang berkepanjangan, melainkan tetap harus optimis menatap masa depan. Karena
kalau terlalu larut dalam kedukaan justru bisa berakibat tidak baik terhadap kondisi kesehatan kita,"
terangnya.

Warga juga dianjurkan untuk lebih sering mengkonsumsi sayur mayur di samping buah-buahan yang
sangat bermanfaat terhadap kesehatan mereka.

"Karena itu kita juga mengimbau para dermawan atau relawan yang ingin membantu korban gempa
agar juga bisa membantu mereka dengan dalam bentuk buah-buahan, karena bantuan jenis itu masih
sangat minim sekali," ajaknya. (*)
http://padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=10494

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1222
posted:5/16/2011
language:Indonesian
pages:4