glosary

DAFTAR ISTILAH NO ISTILAH PENGERTIAN SUMBER I. GEOGRAFI Garis Pantai Suatu garis batas pertemuan antara daratan dengan air laut (12 mill). II. KEPENDUDUKAN 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase kenaikan penduduk dari tahun dasar tertentu. Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup. Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. (Undang-Undang RI No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan &Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat 10) Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Undang-Undang RI No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pasal 1 ayat 11) Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan dan kesehatan. BPS 2. Tingkat Kematian Bayi (IMR) 3. Keluarga BPS BKKBN 4. Keluarga Sejahtera BKKBN 5. Keluarga Pra Sejahtera BKKBN NO ISTILAH 6. Keluarga Sejahtera Tahap I PENGERTIAN Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socia psychological needs), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggalnya dan transportasi. Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung, dan memperoleh informasi. Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal kepada masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial, aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya. Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya dan kebutuhan pengembangan serta dapat pula memberikan sumbangan (kontribusi) yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi : - Paling kurang sekali seminggu keluarga amakan daging/ikan/telur. - Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru. 2 - Luas lantai rumah paling kurang 8 M untuk tiap penghuni. Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2.100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar. SUMBER BKKBN 7. Keluarga Sejahtera Tahap II BKKBN 8. Keluarga Sejahtera Tahap III BKKBN 9. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus BKKBN 10. Keluarga Miskin BKKBN 11. Penduduk Miskin BPS NO 12. PPM PB ISTILAH PENGERTIAN Pemenuhan permintaan masyarakat peserta KB Baru, merupakan sasaran peserta KB baru yang harus dicapai pada tahun tertentu dalam mendukung penurunan angka kelahiran. Pemenuhan permintaan masyarakat peserta KB yang menggunakan kontrasepsi dengan Metode Jangka Panjang. Pemenuhan permintaan masyarakat peserta KB Aktif, merupakan sasaran peserta KB Aktif yang harus dibina kelangsungan kesertaan ber KB-nya pada tahun tertentu dalam mendukung penurunan angka kelahiran. SUMBER BKKBN 13. PPM MJP 14. PPM PA BKKBN BKKBN III. PENDAPATAN REGIONAL 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu, bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB yang kenaikan/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Indeks berantai masing-masing kegiatan ekonomi yang didasarkan atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. LPE dihitung dengan cara membagi selisih nilai PDRB sektor/sub sektor tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan PDRB sektor/sub sektor tahun sebelumnya dikalikan 100. Pada umumnya yang digunaka adalah LPE harga konstan karena menggambarkan pertumbuhan produksi riil dari masing-masing sektor. BPS 2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB Adhb) 3. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB Adhk) BPS BPS 4. PDRB Per Kapita 5. Laju Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) BPS BPS NO ISTILAH 6. Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha PENGERTIAN PDRB yang dihitung berdasarkan pendekatan dari segi produksi yaitu menghitung nilai tambah dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau subsektor BPS SUMBER IV. ADM. UMUM PEMERINTAHAN 1. Pidana Biasa Perkara pidana yang berkas perkaranya dikirim oleh Jaksa kepada Pengadilan Negeri yang diterima oleh Panitera untuk dicatat dalam buku Registrasi Perkara dan seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Hakim Ketua Majelis ataupuan anggotaanggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara diantaranya surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil. Perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumannya mudah dan sifatnya sederhana. Perkara-perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp 7.500,-. Contoh : 4. Perdata Gugat Pelanggaran Lalu Lintas Penghinaan Ringan Pasal 205 ayat 1 KUHAP Pasal 143 ayat 2 KUHAP 2. Pidana Singkat Pasal 203 ayat 1 KUHAP 3. Pidana Cepat Pasal 205 ayat 1 KUHAP Dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat dimana ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan. Suatu perkara yang tidak ada sengketa Contoh : Seseorang mengajukan permohonan perwalian anak/mengadopsi anak ke Pengadilan Negeri. 5. Perdata Pemohon Pasal 205 ayat 1 KUHAP NO ISTILAH 6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - PENGERTIAN Pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor. Objek pajak adalah kendaraan bermotor Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor SUMBER Dinas Pendapatan Daerah 7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - Pajak atas bahan bakar yang disediakan atau di anggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di atas air. Dinas Pendapatan Daerah - Objek pajak adalah Bahan Bakar Kendaraan yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah : bensin, solar, gas dan sejenisnya. Subjek pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah : pertamina atau produsen bahan bakar lainnya. NO ISTILAH 8. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan - PENGERTIAN Pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengadungair bawah tanah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah : air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut. Objek pajak adalah :  pengambil air bawah tanah dan/atau air permukaan  pemanfaaan air bawah tanah dan/atau air permukaan  pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau pengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguadaan kendaraan bermotor. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alatalat besar. Objek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :  Untuk orang probadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.  Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. SUMBER Dinas Pendapatan Daerah - - - 9. Pajak Kendaraan Bermotor - Dinas Pendapatan Daerah - - NO V. PERTANIAN 1. Luas Tanam 2. Luas Panen 3. Produktivitas VI. PERIKANAN 1. Perairan Umum ISTILAH PENGERTIAN SUMBER Luas areal yang ditanami pada tahun itu dan bukan luas areal keseluruhan tanaman yang sudah ada Luas areal tanaman/komoditas yang menghasilkan Produksi dibagi luas tanaman yang menghasilkan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya). Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 2. Tambak Wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya dipantai atau dipesisir, dimana sumber airnya dari saluran masih dipengaruhi oleh hambatan pasang surut air dan air payau. Wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di daratan, dimana sumber airnya merupakan air tawar yang berasal dari danau, waduk, sungai, saluran irigasi, rawa atau mata air. Kurungan untuk membudidayakan ikan yang terbuat dari bambu atau kayu yang ditenggelamkan dalam air. 3. Kolam 4. Keramba 5. Sawah Wadah yang berupa lahan tanaman padi yang digunakan juga untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang yang letaknya di daratan, dimana airnya merupakan saluran air tawar yang berasal dari sungai atau saluran irigasi. NO 6. Kolam Air Deras ISTILAH PENGERTIAN Wadah berupa lahan berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan dan sumber airnya adalah air tawar dan sangat dipengaruhi jumlah debit air pada saluran air yang mengairinya. Kurungan berupa jaringan dipengairan air tawar atau laut untuk membudidayakan ikan yang digantungkan dalam air pada rakit atau drum apung/bahan apung lainnya. SUMBER Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 7. Jaring Apung 8. Pukat Udang Alat penangkap yang khusus untuk menangkap udang yang dilengkapi dengan alat pemisah ikan yang dipasang diantara dan kantong jaring. 9. Pukat Kantong Payang Pukat kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan. 10. Pukat Kantong Dogol Pukat kantong yang digunakan untuk menangkap ikan dasar dan pada umumnya mempunyai dua utas tali penarik yang sangat panjang. 11. Pukat Kantong Pantai Semua pukat kantong yang dalam cara operasi penangkapannya dilakukan dengan menarik pukat kantong ini ke pantai. 12. Pukat Cincin Jaring yang umumnya berbentuk empat persegi panjang, tanpa kantong dan digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di permukaan. NO ISTILAH 13. Jaring Insang Hanyut PENGERTIAN Jaring insang yang pemasangannya dibiarkan hanyut mengikuti arus dan salah satu ujungnya diikatkan pada perahu dan kapal. SUMBER Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jakarta 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 14. Jaring Insang Lingkar Jaring insang yang cara pemasangannya melingkari gerombolan ikan permukaan. dengan cara 15. Jaring Insang Kritik Jaring insang yang dipasang didasar perairan menetap dalam jangka waktu tertentu, umumnya 3-4 jam. 16. Jaring Insang Tetap Jaring insang yang dipasang menetap untuk sementara waktu dengan menggunakan jangkar. 17. Jaring Insang Trammelnet Jaring insang berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari 2 (dua) lapis jaring yang terletak pada tubuh jaring bagian dalam. Jaring angkat yang dipasang atau dibangun di atas satu atau lebih rakit/perahu baik memakai jangkar atau tidak pada waktu operasi. Jaring angkat yang cara pemasangannya menetap disuatu tempat, dekat pantai atau pada tempat yang dangkal. 18. Jaring Angkat Bagan Perahu 19. Jaring Angkat Bagan Tancap NO ISTILAH 20. Jaring Angkat Serok PENGERTIAN Jaring yang bentuknya kerucut atau kantong, mulut jaring terbuka dengan mamakai bingkai yang terbuat dari rotan atau bambu. Rawai yang dikhususkan untuk menangkap ikan tuna. SUMBER Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 21. Pancing Rawai Tuna 22. Pancing Rawai Hanyut Semua jenis rawai hanyut yang tidak termasuk kedalam rawai tuna. 23. Pancing Rawai Tetap Rawai yang pada salah satu ujung tali utama sebelah bawah diberi batu pemberat atau jangkar sehingga alat ini tetap dan tidak hanyut sedangkan ujung yang lainnya diikatkan dipelampung/perahu. Pancing yang diberi umpan buatan dan tidak menggunakan joran. 24. Pancing Tonda 25. Perangkap Sero Perangkap yang biasanya terdiri dari susunan pagar-pagar yang akan menuntun ikan-ikan menuju perangkap. 26. Perangkap Jermal Jaring yang berbentuk kantong dan dipasang semi permanen menentang aurs. 27. Perangkap Bubu Perangkap yang mempunyai satu atau dua pintu masuk dan dapat diangkat dengan mudah ke daerah-daerah penangkapan. NO 28. Hot Chery ISTILAH PENGERTIAN Unit usaha kegiatan pembenihan ikan atau merupakan kegiatan membiakan (menghasilkan benih) ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa. SUMBER Metode pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya, Jkt 2004 VII. KEPARIWISATAAN 1. Wisata Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Orang yang melakukan kegiatan wisata Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk dengan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau penyediaan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Sesuatu yang menjadi sasaran wisata Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata Wisatawan yang berasal dari luar negeri Wisatawan yang berasal dari dalam negeri. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Wisatawan 3. Pariwisata 4. Kepariwisataan 5. Usaha Pariwisata 6. Obyek dan Daya Tarik Wisata 7. Kawasan Pariwisata 8. Wisman (Wisatawan Mancanegara) 9. Wisnus (Wisatawan Nusantara) VIII. INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL 1. Bidang usaha industri Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri BPPMD NO 2. Bahan mentah ISTILAH PENGERTIAN Semua bahan yang diperoleh dari sumberdaya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut Bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri Tanda daftar orang asing baru masuk bekerja di perusahaan PMA maupun PMDN dengan jangka waktu tertentu Perpanjangan izin kerja asing bagi warga negara asing dengan jangka waktu tertentu Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Izin Kerja Tenaga Asing Industri Pengolahan Air Limbah Surat Persetujuan Tetap untuk PMDN Surat Persetujuan Presiden untuk PMA Izin Usaha Industri Iuran Wajib Pelatihan Persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha tetap. Izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan lebih lanjut atas surat persetujuan penanaman modal. Suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perizinan pelaksanaan pada satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal. Kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan menguntungkan. SUMBER BPPMD 3. Bahan baku 4. TA.01 5. TA.02 6. TKWNAP 7. IKTA 8. IPAL 9. SPT 10. SPP 11. IUI 12. IWPL 13. Persetujuan Penanaman Modal BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD BPPMD 14. Perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal 15. Sistem pelayanan satu atap BPPMD BPPMD 16. Kemitraan BPPMD NO IX. ISTILAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1. Perindustrian PENGERTIAN SUMBER Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi. Bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. Lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri. Semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri 2. Industri 3. Kelompok Industri 4. Cabang Industri 5. Jenis Industri 6. Bidang Usaha 7. Perusahaan Industri 8. Bahan Mentah 9. Bahan Baku 10. Barang Setengah Jati NO 11. Barang Jadi ISTILAH PENGERTIAN Barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi. Cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri. SUMBER UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustri Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12. Teknologi Industri 13. Teknologi Tepat Guna Cara pada proses teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah. Kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan prndirian industri/pabrik sevara keseluruhan atau bagianbagiannya. Kegiatan industri yang berhubungan dengan perencangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya. Ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain. Penyeragaman dan penerapan dari standar industri. Tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri. Suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, memeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. 14. Rancang Bangun 15. Perekayasaan Industri 16. Standar Industri 17. Standarisasi Industri 18. Tatanan Industri 19. Kawasan Berikat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NO ISTILAH 20. Penyelenggaraan Kawasan Berikat (PKB) PENGERTIAN Perseroan terbatas, koperasi yang bentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakan berdasarkan ijin untuk menyelenggarakan KB. Perseroan terbatas, koperasi yang melakukan kegiatan usaha pengolahan di Kawasan Berikat. Nilai tambah terhadap barang yang diproses di dalam negeri yang mencakup unsur mutu, pendalaman struktur, sumber daya manusia dan teknologi. Daftar yang berisikan sub komponen, bahan baku dan barang stelah jadi untuk tujuan pembuatan/perakitan komponen prioritas. Daftar yang berisikan komponen, sub komponen, bahan baku dan barang setelah jadi yang perlu diimpor untuk perakitan atau pembuatan komponen kendaraan bermotor khusus dalam H.87.05 atau komponen kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar sama sekali (SKD) untuk perakitan/pembuatan kendaraan bermotor kategori V, kedua daftar ini ditetapkan Dirjen Industri Mesin, Logam Dasar dan Elektronoka (Dirjen IMLDE). Penambahan kapasitas produksi dan atau jenis produksi atau barang yang telah diizinkan. Perubahan dan atau pemabahan jenis produksi, tanpa menambah investasi untuk alat produksi utama tanpa mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi lebih dari 30%. Rehabilitasi/rekondisi, pengganti dan atau penambahan mesinmesin/peralatan pabrik, barang modal lainnya, dan komponenkomponennya baik dalam keadaan baru ataupun bukan baru yang dengan tujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, diversifikasi, dan peningkatan volume/kapasitas produksi maksimum 30% dari kapasitas terpasang sebagaimana yang tercantum dalam Izin usaha Industri (IUI). SUMBER Dinas Perindustrian dan Perdagangan 21. Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) 22. Kandungan Lokal Direktorat Jenderal Dea dan Cukai Kepmen Perindustian N0.114/M/SK/6/93 Kepmen Perindustian N0.114/M/SK/6/93 Kepmen Perindustian N0.114/M/SK/6/93 23. Daftar Positif 24. Daftar Induk 25. Perluasan Perusahaan Industri 26. Dipersidikasi Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 27. Restrukturisasi NO 28. Perdagangan ISTILAH PENGERTIAN Kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; perdagangan ekspor dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing atau perusahaan patungan antara modal saing dengan modal yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Perdagangan dengan cara memasukan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia denga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku : Perdagangan impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan akhir. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen akhir harus menunjuk perusahaan nasional sebagai agen. Perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil. Perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa dalam skala kecil yang dijalankan oleh perusahaannya sendiri berdasarkan azas kekeluargaan. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. SUMBER Dinas Perindustrian dan Perdagangan 29. Perdagangan Ekspor 30. Perdagangan Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 31. Perdagangan Besar (Wholesaler) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 32. Pedagang Pengecer (Retailer) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 33. Pedagang Informal 34. Perlindungan Konsumen UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen NO 35. Konsumen ISTILAH PENGERTIAN Setiap orang pemalai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kelompok industri hilir (siap pakai) Penanaman modal untuk pengembangan kegiatan usaha Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah serta koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli melalui tawar-menawar Pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mall, supermarket, department store dan shopping centre, di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti SUMBER UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 36. Kelompok industri sekunder 37. Investasi 38. Pasar tradisional 39. Pasar Modern Kepmenperindag No. 420/MPP/Kep/10/97 X. KETENAGAKERJAAN 1. Tenaga Kerja 2. Penduduk Usia Kerja 3. Angkatan Kerja Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dianggap dapat memproduksi barang atau jasa Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas Penduduk usia 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja. Selain itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan. Penduduk usia 10 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalau hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya yang tidak termasuk kategori bekerja, sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BPS BPS 4. Bukan Angkatan Kerja BPS NO 5. Bekerja ISTILAH PENGERTIAN Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Kegiatan dari pekerjaan. penduduk yang berusaha mendapatkan BPS SUMBER 6. Mencari Kerja BPS 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja. Pencari kerja yang terdaftar di dinas-dinas tenaga kerja. BPS BPS 9. Pencari Kerja Terdaftar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Permenaker No. 17/Men/2005 10. Lowongan Kerja Terdaftar Lowongan kerja yang terdaftar di dinas-dinas tenaga kerja. 11. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 bulan. Upah bulanan terendah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap dengan keterampilan pekerja, yang paling rendah masa kerja kurang dari 1 tahun dan jabatan yang paling rendah. Upah bulanan terendah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap dengan keterampilan pekerja, yang paling rendah masa kerja kurang dari 1 tahun dan jabatan yang paling rendah di Provinsi. Upah bulanan terendah yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap dengan keterampilan pekerja, yang paling rendah masa kerja kurang dari 1 tahun dan jabatan yang paling rendah di kabupaten/kota. 12. Upah Minimum (UM) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 13. Upah Minimum Provinsi (UMP) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 14. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan NO XI. ISTILAH PENDIDIKAN, AGAMA, DAN KEBUDAYAAN 1. BCB (Benda Cagar Budaya) PENGERTIAN SUMBER Merupakan benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan dan kelompok atau bagianbagian atau sisa-sisanya yang sudah berumur 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan sifat mempunyai ciri khas sesuai dengan jamannya. Suatu lokasi yang mengandung atau diduga mengandung Benca Cagar Budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan pengamannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tahun dan peristiwa serta dalam benda bergerak dan yang tidak bergerak yang terjadi pada masa lampau yang telah direkonstruksi untuk masa kini dan masa depan. Suatu konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat yang masih berlaku, sehingga tidak selalu tradisional itu adalah kuno. Kelimat pendek atau sejumlah kata-kata yang diartikan dari pengalaman yang panjang suatu masyarakat pendukung suatu kebudayaan yang diteruskan dari generasi ke generasi dan penyebaran cerita-cerita rakyat dan ungkapan tradisional berlangsung secara lisan. Merupakan suatu unsur kebudayaan yang pada awalnya merupakan usaha manusia untuk mengisi waktu senggang dan sekaligus sebagai sarana hiburan dan merupakan suatu bentuk folkore, karena disebarluaskan melalui lisan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Situs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Kesejahteraan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5. Cerita Rakyat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Permainan Rakyat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NO ISTILAH 7. Upacara Tradisional PENGERTIAN Suatu bentuk usaha manusia baik untuk perorangan maupun kelompok untuk berusaha mencari pengamanan diri dengan jalan mengadakan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan kekuatan supranatural dalam bentuk upacara tertentu. Pendokumentasian aspek-aspek kesejarahan dan kenilai tradisional, dimana keberadaannya mempunyai peranan yang tidak kecil artinya karena mengandung makna yang sarat dengan nilai-nilai sejarah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya bahwa yang dimaksud dengan naskah kuno adalah hasil karangan yang masih ditulis dengan tangan dan telah berumur 50 tahun atau lebih. Orang yang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan, merawat benda-benda peninggalan purbakala, menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya ancaman bagi kelestarian peninggalan sejarah beserta fisiknya. Juru Pelihara : mendapat gaji dari pemerintah (status PNS atau Honorer). Pemelihara/penjaga tempat-tempat peninggalan sejarah atau tempat-tempat yang dianggap keramat, mereka melaksanakan tugas atas inisiatif sendiri dan tidak mendapat gaji dari pemerintah. Kepala adat yang dipilih menurut adat dan berlaku secara turun temurun, serta hanya boleh dijabat oleh seorang laki-laki. Ia merupakan sesepuh kampung adat yang sangat dihormati dan segala ucapannya yang berhubungan dengan adat istiadat selalu dipatuhi oleh masyarakat. SUMBER Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Naskah Kuno Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Juru Pelihara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10. Juru Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11. Kuncen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NO 12. Kampung Adat ISTILAH PENGERTIAN Kampung yang mempunyai ciri khas yaitu : a. lokasi terpisah dari perkampungan di sekitarnya; b. rumah dibangun dari bahan yang diperoleh di lingkungan sekitarnya; c. bentuk rumah seragam dan mempunyai tradisi yang masih dipegang kuat oleh masyarakat pendukungnya; SUMBER Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d. masyarakat pendukungnya merupakan masyarakat yang homogen (biasanya dari satu keturunan dan memiliki kepercayaan/keyakinan, mata pencaharian, pendidikan yang sama); dan e. memiliki ketua adat yang sangat dihormati. 13. Rumah Adat rumah yang mempunyai ciri tradisional, yaitu rumah panggung (berkolong) dan bahan baku yang digunakan didapat dari lingkungan di sekitarnya, yang terdiri dari bambu, kayu, ijuk, kirey, serta batu alam untuk pondasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata XII. SOSIAL 1. PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Anak yang berusia 0-4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Dinas Sosial 2. Anak Balita Terlantar Dinas Sosial NO 3. Anak Terlantar ISTILAH PENGERTIAN Anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak yang berusia 5-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, akan mengganggu keterlibatan umum, akan tetapi (karena usia) belum dituntut secara hukum. Anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum. Anak yang berusia 5-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Seseorang wanita dewasa yang berusia 18-59 tahun yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya. Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktorfaktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya. SUMBER Dinas Sosial 4. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah Dinas Sosial 5. Anak Nakal Dinas Sosial 6. Anak Jalanan Dinas Sosial 7. Anak Cacat Dinas Sosial 8. Wanita Rawan Sosial Ekonomi Dinas Sosial 9. Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial NO ISTILAH 10. Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah PENGERTIAN Lanjut usia (60 tahun ke atas) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik. Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya yang terdiri : a. Penyandang cacat fisik, b. Penyandang cacat mental, c. Penyandang cacat fisik dan mental (Undang-Undang Nomor 4 Tahun. PENGERTIAN Seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TBC paru, yang dinyatakan sembuh/terkendali. Termasuk penyandang cacat jenis ini adalah penderita HIV/AIDS, dan stroke, tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Orang-orang yang mendapat penghasilkan dengan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara ditempat umum. Seseorang yang telah selesai menjalani hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupan secara normal. SUMBER Dinas Sosial 11. Penyandang Cacat Dinas Sosial NO ISTILAH 12. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis SUMBER Dinas Sosial 13. Tuna Susila Dinas Sosial 14. Pengemis Dinas Sosial 15. Gelandangan Dinas Sosial 16. Eks Narapidana Dinas Sosial NO ISTILAH 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA PENGERTIAN Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zatzat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama hubungan antara suami istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kelompok orang/masyarakat yang hidup dalam kesatuankesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil dan masih sangat terkait pada sumber daya alam dan habitatnya yang secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. Kelompok masyarakat yang lokasi pemukiman mereka berada di daerah yang relatif sering terjadi bencana atau kemungkinan besar dapat terjadi bencana alam dan musibah lainnya yang membahayakan jiwa serta kehidupan dan penghidupan mereka. Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. SUMBER Dinas Sosial 18. Keluarga Fakir Miskin Dinas Sosial 19. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Dinas Sosial 20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Dinas Sosial 21. Komunitas Adat Terpencil Dinas Sosial 22. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Dinas Sosial 23. Korban Bencana Alam Dinas Sosial NO ISTILAH 24. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi PENGERTIAN Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi akibat terjadinya bencana sosial atau kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar. Seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV, sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar. Keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat atau TKSM meliputi relawan kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial. Relawan kesejahteraan sosial merupakan pegiat kesejahteraan sosial yang tidak dibayar dan tumbuh dari lingkungan masyarakat. Relawan kesejahteraan sosial memiliki motif utama tidak untuk mencari keuntungan, yang tumbuh dari, dan mengabdi untuk masyarakat setempat. Tenaga kesejahteraan sosial merupakan pegiat kesejahteraan sosial yang digaji oleh lembaga yang mempekerjakan. PNS atau pelaku kegiatan yang terlibat dalam organisasi swasta dan digaji oleh organisasi yang memperkerjakannya. Organisasi sosial adalah lembaga sosial berbadan hukum yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang pada umumnya berada pada tingkat pedesaan atau kelurahan yang melaksanakan kegiatan kepemudaan dan usaha kesejahteraan sosial. SUMBER Dinas Sosial 25. Pekerja Migran Terlantar Dinas Sosial 26. Penyandang HIV/AIDS Dinas Sosial 27. Keluarga Rentan Dinas Sosial 28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) Dinas Sosial 29. Organisasi Sosial (Orsos) 30. Karang Taruna (KT) Dinas Sosial Dinas Sosial NO ISTILAH 31. Wahana Kesejahteraan Sosial Lokal PENGERTIAN Wahana kesejahteraan sosial lokal paguyuban yang tidak berbadan hukum dan berada di lingkungan komunitas lokal dan menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Perintis kemerdekaan adalah seorang warga negara Indonesia yang mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia sebagai perintis kemerdekaan. Keluarga Pahlawan Nasional adalah ahli yang terdiri dari istri/janda/duda anak-anak yang sah dari seorang pahlawan nasional yang memperoleh pengakuan dari pemerintah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945, undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setalah memenuuhi syarat-syarat tertentu dapat diikuti serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undian atau dengan cara lain. Organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan dan kepanitiaan yang telah dan akan melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan baik yang memenuhi syarat perjanjian maupun yang belum memenuhi syarat perjanjian. SUMBER Dinas Sosial 32. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan atau Janda PKRI Dinas Sosial 33. Keluarga Pahlawan Nasional Dinas Sosial 34. Penyelenggaraan Undian Berhadiah Dinas Sosial 35. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Sosial Dinas Sosial XIII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Kawasan Lindung Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang PP No. 47 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 2. Kawasan Permukiman NO 3. Kawasan Industri ISTILAH PENGERTIAN Tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor SUMBER PP No. 47 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 4. Hutan Lindung 5. Hutan Produksi XIV. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. PLTA 2. PLTU 3. Listrik Perdesaan 4. Listrik Perkotaan Pusat Listrik Tenaga Air Pusat Listrik Tenaga Uap Sarana Listrik di Perdesaan Sarana Listrik di Perkotaan PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) PT. PLN (Persero) XV. PENDIDIKAN 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus : Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu *) APK = -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah penduduk kelompok usia tertentu *) Tingkat SD Tingkat SM = kelompok usia 7-12 tahun = kelompok usia 16-18 tahun Tingkat SLTP = kelompok usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan NO ISTILAH 2. Angka Partisipasi Murni (APM) PENGERTIAN Perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Rumus : Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu *) APK =------------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah penduduk kelompok usia tertentu *) Tingkat SD = kelompok usia 7-12 tahun SUMBER Dinas Pendidikan Tingkat SLTP = kelompok usia 13-15 tahun Tingkat SM 3. Rasio Siswa per Guru (R-S/G) = kelompok usia 16-18 tahun Dinas Pendidikan Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rumus : Jumlah siswa di jejang pendidikan tertentu *) R-S/G = ------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu *) *) Jenis sekolah SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA. 4. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) Perbandingan antar jumlah siswa dengan jumlah kelas (rombel) pada jenjang pendidikan tertentu. Rumus : Jumlah siswa di jejang pendidikan tertentu *) R-S/G = ------------------------------------------------------------- x 100% Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu *) *) Jenis sekolah SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK dan MA. Dinas Pendidikan NO XVI. ISTILAH PENGAIRAN DAN JALAN 1. Jalan Nasional PENGERTIAN SUMBER Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal (PKL), antar PKL, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna. Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi Perkerasan jalan yang terdiri dari aggregat dan aspal cair yang dicampurkan dalam suhu tertentu di instalasi percampuran aspal (AMP=Asphalt Mixing Plant), serta dihamparkan dan dipadatkan di atas lapiran pondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 9 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 9 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 9 2. Jalan Provinsi 3. Jalan Kabupaten 4. Jalan Kota UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 9 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 9 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 8 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 8 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 8 Dinas Bina Marga 5. Jalan Desa 6. Jalan Arteri 7. Jalan kolektor 8. Jalan lokal 9. Hot Mix NO ISTILAH 10. Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen) PENGERTIAN Perkerasan jalan yang terdiri dari aggregat pokok, aggregat pengunci dan aggregat penutup yang diikat oleh aspal serta dipadatkan di atas pondasi atau permukaan yang telah disiapkan. Ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar perencanaan teknis. Termasuk ke dalam tingkat pelayanan mantap adalah jalan-jalan dengan kondisi baik dan sedang. Ruas-ruas jalan yang dalam kenyataan sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas, tetapi tidak dapat diperhitungkan umur rencananya serta tidak mengikuti standar perencanaan teknis. Termasuk ke dalam tingkat pelayanan jalan tidak mantap adalah jalan-jalan dengan kondisi rusak ringan Ruas-ruas jalan sudah tidak dapat lagi berfungsi melayani lalu lintas, atau dalam keadaan putus. Termasuk ke dalam tingkat pelayanan kritis adalah jalan-jalan dengan kondisi rusak berat. Melayani kendaraan angkutan umum trayek AKAP dan atau Lintas Batas Negara, AKBP, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan. Persyarakat :  Terletak dalam jaringan trayek AKAP dan atau Lintas Batas Negara;  Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurangkurangnya kelas IIIA;  Jarak antara dua terminal tipe A, sekurang-kurangnya 20 km;  Luas lahan sekurang-kurangnya 5 ha;  Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m dihitung dari jarak ke pintu keluar atau masuk terminal. Penetapan lokasi terminal : oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat setelah mendengar pendapat Gubernur atau Kepala Dinas Perhubungan Provinsi. SUMBER Dinas Bina Marga 11. Tingkat pelayanan jalan mantap Dinas Bina Marga 12. Tingkat pelayanan jalan tidak mantap Dinas Bina Marga 13. Jalan Kritis Dinas Bina Marga XVII. PERHUBUNGAN DAN POS 1. Terminal Kelas A Dinas Perhubungan - - NO 2. Terminal Kelas B ISTILAH - PENGERTIAN Melayani kendaraan angkutan umum trayek AKDP, Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan. Persyaratan :  Terletak dalam jaringan trayek AKDP;  Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III B;  Jarank antara dua terminal tipe B atau dengan tipe A, sekurang-kurangnya 15 km;  Luas lahan sekurang-kurangnya 3 ha;  Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal. Penempatan lokasi terminal : oleh Gubernur setelah mendengar pendapat dari Kepala Dinas Perhubungan setempat dan mendapat proses persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Melayani kendaraan angkutan umum trayek perdesaan. Persyaratan :  Terletak di dalam wilayah kebupaten dan dalam jaringan trayek perdesaan;  Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A;  Jarak antara dua terminal C, sekurang-kurangnya 20 km;  Luas lahan sesuai permintaan angkutan;  Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas sekiter terminal. Penetapan lokasi terminal : oleh Bupati setelah mendengar pendapat Kepala Dinas Perhubungan setempat dan mendapat persetujuan Gubernur. SUMBER Dinas Perhubungan - 3. Terminal Kelas C - Dinas Perhubungan -