RUU BPJS by ekuasita

VIEWS: 631 PAGES: 26

More Info
									                                    RANCANGAN
                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR … TAHUN …
                                     TENTANG
                   BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL


                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang : a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan program negara
                yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
                sosial bagi seluruh rakyat;
            b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu
                dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum dengan
                prinsip nirlaba guna mengelola dana amanat yang dipergunakan
                seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar
                kepentingan peserta;
            c. bahwa amanat Pasal 5 UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
                Sosial Nasional belum dilaksanakan;
            d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
                a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang
                Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;


Mengingat   : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3),
                  dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
                  Republik Indonesia Tahun 1945;
              2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
                  Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
                  150, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                  4456);


                           Dengan Persetujuan Bersama
              DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                         dan
                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA




                                          1
                                       MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
              SOSIAL.

                                          BAB I
                                     KETENTUAN UMUM

                                            Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan
    hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
2. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar
    dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan
    himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk
    pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan
    program jaminan sosial.
4. Dana Amanat adalah dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada
    badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan
    dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
5. Peserta adalah setiap orang warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar
    wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
    Indonesia, yang telah membayar iuran.
6. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota
    keluarganya, dan/atau ahli waris peserta.
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja,
    dan/atau Pemerintah.
8. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak
    mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan
    dalam bentuk lain.
10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
    lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang
    mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
    lainnya.
11. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
    sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut
    suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
    tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
    atau akan dilakukan.
12. Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang
    berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan
    penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
13. Pimpinan BPJS adalah organ BPJS yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan
    jaminan sosial untuk kepentingan dan tujuan sistem jaminan sosial nasional, serta mewakili
    BPJS di dalam dan di luar pengadilan.


                                               2
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
    yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
    dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



                                      BAB II
                        ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

                                    Bagian Kesatu
                                        Asas


                                        Pasal 2

BPJS mengelola jaminan sosial berdasarkan pada asas:
a. manfaat;
b. keadilan;
c. kegotongroyongan;
d. nirlaba;
e. keterbukaan;
f. kehati-hatian;
g. akuntabilitas;
h. dana amanat;
i. portabilitas; dan
j. kepesertaan bersifat wajib.


                                      Bagian Kedua
                                       Tujuan


                                        Pasal 3

BPJS bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

                                    Bagian Ketiga
                                    Ruang Lingkup


                                        Pasal 4

Program BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.

                                           3
                                       BAB III
                               STATUS DAN KEDUDUKAN


                                         Pasal 5

BPJS merupakan badan hukum publik wali amanat berdasarkan Undang-Undang ini.


                                         Pasal 6

BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota
Negara.


                                       BAB IV
                                TUGAS DAN WEWENANG

                                         Pasal 7

BPJS bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial bagi peserta sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.


                                         Pasal 8

BPJS berwenang untuk:
a. memungut iuran program jaminan sosial;
b. menerima bantuan iuran program jaminan sosial;
c. mengelola dana jaminan sosial peserta jaminan sosial berdasarkan prinsip-prinsip jaminan
   sosial yang menjadi tanggung jawabnya;
d. menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang
   dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana,
   dan hasil yang memadai;
e. melakukan inspeksi, kontrol, dan menghentikan pelayanan atau pemberian manfaat
   jaminan sosial kepada peserta dari pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya
   sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional;
f. membuat kesepakatan dengan asosiasi pemberi pelayanan kesehatan tingkat nasional
   maupun daerah mengenai besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan;
g. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan pemberi pelayanan kesehatan; dan
h. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan
   dalam pembayaran iuran dan pendaftaran pekerja lebih dari 3 (tiga) bulan.




                                            4
                                      BAB V
                                HAK DAN KEWAJIBAN

                                    Bagian Kesatu
                                         Hak

                                        Pasal 9

BPJS berhak untuk:
a. menerima dan mengelola iuran peserta sesuai dengan program yang menjadi tanggung
   jawabnya;
b. menerima dan mengelola dana hasil pengembangan iuran peserta;
c. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang berkualitas, baik
   yang bersumber dari iuran, hasil pengembangan dana, atau dari dana yang dihibahkan
   Pemerintah dengan melaksanakan prinsip efektifitas dan efisiensi; dan
d. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari
   DJSN setiap 3 (tiga) bulan.


                                     Bagian Kedua
                                      Kewajiban

                                       Pasal 10

BPJS berkewajiban untuk:
a. memberikan nomor identitas tunggal bagi setiap peserta dan anggota keluarganya yang
   berlaku untuk semua jenis program jaminan sosial;
b. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang
   Sistem Jaminan Sosial Nasional;
c. memberikan informasi secara aktif dan rinci mengenai hak dan kewajiban setiap peserta
   beserta rincian prosedur untuk masing-masing program jaminan sosial di kantor BPJS
   pusat maupun daerah dan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak dan
   elektronik;
d. memberikan informasi saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun berikut hasil
   pengembangannya kepada setiap Peserta paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
e. memberikan informasi mengenai kekayaan, hasil pengembangan, dan belanja masing-
   masing program melalui media cetak dan elektronik;
f. mengelola Dana Jaminan Sosial yang seluruh hasilnya dipergunakan untuk
   pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
g. menyimpan dan mengelola seluruh surplus anggaran sebagai dana cadangan teknis
   kumulatif;
h. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam
   penyelenggaraan jaminan sosial; dan
i. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 3
   (tiga) bulan sekali kepada DJSN.




                                           5
                                       BAB VI
                                KEPESERTAAN DAN IURAN

                                          Pasal 11

Setiap Warga Negara Indonesia termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program
jaminan sosial.


                                          Pasal 12

Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.



                                          Pasal 13

Dalam hal peserta merupakan fakir miskin dan orang tidak mampu, iuran dibayar oleh
Pemerintah dalam bentuk bantuan iuran.


                                          Pasal 14

Ketentuan mengenai besaran iuran kepesertaan diatur dengan Peraturan Presiden atas usul
DJSN berdasarkan hasil kajian dan penelitian DJSN.


                                         BAB VII
                                       ORGAN BPJS

                                          Pasal 15

(1)   Pimpinan BPJS terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
(2)   Pimpinan BPJS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)   Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing membawahi :
      a. Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja;
      b. Pelayanan bidang Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian;
      c. Keuangan dan Investasi;
      d. Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi.
(4)   Struktur organisasi BPJS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari undang-
      undang ini.




                                              6
                                          Pasal 16

(1) BPJS dapat membentuk kantor perwakilan untuk setiap provinsi.
(2) BPJS dapat membentuk kantor cabang untuk setiap kabupaten/kota.


                                          Pasal 17

Pimpinan BPJS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;dan
b. menguasai sistem jaminan sosial.


                                          Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BPJS, seorang calon harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)
   tahun;
e. berkelakuan baik;
f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);
g. memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang jaminan sosial;
h. memiliki integritas dan kepemimpinan dalam menyelenggarakan jaminan sosial;
i. tidak merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lain;
j. tidak menjabat sebagai anggota atau pengurus partai politik;
k. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
   kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
   penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
l. tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan;
   dan/atau
m. Tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan
   hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.


                                          Pasal 19

(1) Seleksi untuk memperoleh calon Pimpinan BPJS dilaksanakan oleh DJSN.
(2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN membentuk
    panitia seleksi.




                                              7
                                       Pasal 20

(1) Panitia seleksi menetapkan 15 (lima belas) orang nama calon Pimpinan BPJS.
(2) Calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. 3 (tiga) orang calon ketua;
    b. 3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kesehatan dan Jaminan
        Kecelakaan Kerja;
    c. 3 (tiga) orang calon wakil ketua Pelayanan bidang Jaminan Kematian, Jaminan Hari
        Tua, dan Jaminan Pensiun;
    d. 3 (tiga) orang wakil ketua Keuangan dan Investasi;
    e. 3 (tiga) orang wakil ketua Pengembangan, Sumber Daya Manusia, dan Sistem
        Informasi.


                                       Pasal 21

Hasil penetapan calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan
kepada DJSN.


                                       Pasal 22

(1) DJSN mengusulkan 15 (lima belas) orang calon Pimpinan BPJS kepada Presiden.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi calon Pimpinan BPJS diatur dengan
    Peraturan DJSN.


                                       Pasal 23

(1) Usul calon Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh
    Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Pimpinan
    BPJS yang disampaikan oleh Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih 5 (lima) orang dari 15 (lima belas) orang calon yang
    diajukan Pimpinan BPJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15
    (lima belas) hari kerja.
(4) DPR menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada Presiden paling lambat 15
    (lima belas) hari kerja.
(5) Presiden mengangkat Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat
    15 (lima belas) hari kerja.




                                           8
                                        Pasal 24

(1) Masa jabatan Pimpinan BPJS 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu
    kali masa jabatan.
(2) Pimpinan BPJS berhenti dari jabatannya karena:
    a. meninggal dunia;
    b. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
    c. masa jabatan berakhir;
    d. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri;
    e. tidak lagi memenuhi persyaratan; dan/atau
    f. diberhentikan atas usul DJSN.
(3) DJSN dapat mengusulkan pemberhentian Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf f karena:
    a. melalaikan kewajiban terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
    b. merugikan BPJS dan kepentingan peserta jaminan sosial karena kesalahan kebijakan
         yang diambil;
    c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
         kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
         penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
    d. melakukan perbuatan tercela.
(4) Dalam hal Pimpinan BPJS berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJSN
    mengusulkan penggantinya kepada Presiden untuk meneruskan masa jabatan yang
    digantikan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.


                                        Pasal 25

(1) Pimpinan BPJS dapat diberhentikan sementara karena:
    a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
    b. sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan;
        dan/atau
    c. digugat karena melakukan tindakan yang merugikan BPJS atau Peserta.
(2) Dalam hal Pimpinan BPJS diberhentikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), Presiden menunjuk pelaksana tugas Pimpinan BPJS yang diberhentikan
    sementara.
(3) Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada jabatannya
    apabila dihentikan pemeriksaan atau dibebaskan oleh putusan pengadilan yang telah
    memperoleh kekuatan hukum tetap.
(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh)
    hari terhitung sejak dihentikan pemeriksaan atau tanggal putusan pengadilan yang telah
    memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Pemberhentian sementara Pimpinan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
    pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.




                                            9
                                        Pasal 26

(1) Pimpinan BPJS bertugas:
    a. melaksanakan penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan kebijakan
       yang ditetapkan oleh DJSN;
    b. menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran BPJS sebagai
       penjabaran kebijakan umum program jaminan sosial;
    c. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan akhir
       tahun buku kepada DJSN; dan
    d. memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa tugas kepada Presiden melalui
       DJSN.
(2) Pimpinan BPJS berwenang:
    a. mewakili BPJS di dalam maupun di luar pengadilan;
    b. melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai pengelolaan dana amanat dan
       mengikat BPJS dengan pihak lain dengan pembatasan yang ditetapkan dalam
       Undang-Undang ini; dan
    c. mengangkat dan memberhentikan karyawan BPJS.


                                        Pasal 27

Tindakan dan perbuatan Pimpinan BPJS yang harus mendapat persetujuan tertulis dari DJSN,
meliputi jenis, skala, dan nilai investasi.


                                    BAB VIII
                             PENGAMBILAN KEPUTUSAN

                                        Pasal 28

(1) Setiap keputusan strategis diambil dalam rapat yang dipimpin oleh ketua BPJS.
(2) Dalam hal ketua BPJS berhalangan, pimpinan rapat diserahkan kepada salah satu wakil
    ketua BPJS sesuai dengan bidangnya.
(3) Rapat BPJS adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri lebih dari ½
    (satu per dua) jumlah Pimpinan BPJS.
(4) Keputusan Rapat Pimpinan BPJS diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
    tercapai, keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS yang diperluas dengan
    mengundang DJSN.
(6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai,
    pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat Pimpinan BPJS melalui pemungutan suara
    berdasarkan suara terbanyak.




                                           10
                                       BAB IX
                                PERTANGGUNGJAWABAN

                                          Pasal 29

(1) Pimpinan BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang telah diaudit
    oleh akuntan publik kepada Presiden melalui DJSN setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dipublikasikan pada paling sedikit 3 (tiga) media cetak nasional paling lambat tanggal 31
    Maret tahun berikutnya.
(3) Pimpinan BPJS bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang
    ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan dana amanat.


                                          Pasal 30

Pimpinan BPJS wajib menghadiri rapat pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan
oleh DJSN.


                                          Pasal 31

Pada akhir masa jabatan, Pimpinan BPJS wajib membuat laporan pertanggungjawaban
keuangan dan kinerja BPJS kepada Presiden melalui DJSN.


                                     BAB X
                       KEKAYAAN DAN BELANJA OPERASIONAL

                                      Bagian Kesatu
                                        Kekayaan

                                          Pasal 32

Modal awal BPJS diperoleh dari Pemerintah.


                                          Pasal 33

Penambahan kekayaan berupa aset tetap dapat diambil dari hasil pengembangan dana paling
tinggi 2% (dua per seratus).




                                             11
                                       Bagian Kedua
                                    Belanja Operasional

                                           Pasal 34

(1) BPJS dapat menggunakan penerimaan iuran dan hasil pengembangan dana investasi
    untuk belanja operasional tahunan.
(2) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari iuran yang
    diterima.
(3) Belanja operasional tahunan dikeluarkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima per seratus)
    dari hasil dana pengembangan.


                                           Pasal 35

(1) Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS dapat memperoleh insentif sesuai dengan kinerja
    BPJS yang dibayarkan dari belanja operasional.
(2) Ketentuan mengenai indikator kinerja BPJS untuk perhitungan insentif diatur dengan
    Peraturan DJSN.
(3) Ketentuan mengenai indikator kinerja karyawan BPJS diatur dengan Peraturan DJSN.


                                           Pasal 36

Ketentuan mengenai sistem penggajian Pimpinan BPJS dan karyawan BPJS diatur dengan
Peraturan DJSN.


                                        BAB XI
                                PENYELESAIAN SENGKETA

                                     Bagian Kesatu
                                 Penyelesaian Pengaduan

                                           Pasal 37

(1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan
    peserta.
(2) Frekuensi pengaduan peserta merupakan salah satu indikator kinerja BPJS.
(3) BPJS wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
    diterimanya pengaduan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan
    peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPJS.




                                              12
                                    Bagian Kedua
                         Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

                                          Pasal 38

(1)  Pihak yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi.
(2)  Penyelesaian yang dilakukan oleh mediator bersifat final dan mengikat.
(3) Mediator terdiri dari 3 (tiga) orang ahli di bidang jaminan sosial dan hukum dengan
(4) ketentuan sebagai berikut:
     a. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak yang mengajukan keberatan;
     b. 1 (satu) orang ditunjuk oleh pihak BPJS; dan
     c. 1 (satu) orang ditunjuk bersama oleh kedua belah pihak.
(4) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi
    dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


                                     Bagian Ketiga
                        Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

                                          Pasal 39

(1) Dalam hal penyelesaian pengaduan tidak dapat diatasi oleh unit kerja penyelesaian
    pengaduan dan instansi setingkat di atasnya, atau melalui mekanisme mediasi, sengketa
    diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.
(2) Proses peradilan dilakukan hanya pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri
    dan pengadilan banding di Pengadilan Tinggi.
(3) Putusan pengadilan tingkat banding bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum
    tingkat kasasi.
(4) Jangka waktu penyelesaian sengketa tingkat Pengadilan Negeri paling lama 90 (sembilan
    puluh) hari kerja dan tingkat Pengadilan Tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.


                                          BAB XII
                                        LARANGAN

                                          Pasal 40

Pimpinan BPJS dilarang:
a. melakukan subsidi silang antar program;
b. mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas pelayanan kesehatan;
c. mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan sosial lainnya;
   dan/atau
d. menanamkan investasi kecuali surat-surat berharga tertentu dan/atau investasi
   peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial.




                                             13
                                       BAB XIII
                                  KETENTUAN PIDANA

                                        Pasal 41

Setiap WNI termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 yang menolak untuk didaftarkan oleh BPJS sebagai Peserta
dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama
6 (enam) bulan.


                                        Pasal 42

Setiap Peserta yang tidak membayar iuran dalam jangka 6 (enam) bulan berturut-turut
dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurungan paling lama
6 (enam) bulan.


                                        Pasal 43

(1) Setiap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dipidana dengan pidana denda
    paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 1 – 25 orang yang tidak mendaftarkan
    pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
    rupiah).
(3) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 26 – 100 orang yang tidak mendaftarkan
    pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
    rupiah).
(4) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja 100 - 500 orang yang tidak mendaftarkan
    pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
    milyar rupiah).
(5) Setiap pemberi kerja yang mempunyai pekerja diatas 500 orang yang tidak mendaftarkan
    pekerjanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
    milyar rupiah).


                                        Pasal 44

Setiap pemberi kerja yang sudah mendaftarkan pekerjanya tetapi tidak membayarkan iuran
pekerjanya sesuai dengan kewajiban pemberi kerja dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).




                                           14
                                          Pasal 45

(1) Pimpinan BPJS yang melakukan subsidi silang antar program sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
    dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas
    pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dipidana
    dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp
    500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Pimpinan BPJS yang mendirikan dan/atau memiliki seluruh atau sebagian fasilitas jaminan
    sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00
    (lima ratus juta rupiah).
(4) Pimpinan BPJS yang menanamkan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
    (3) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
    Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).


                                      BAB XIV
                                 KETENTUAN LAIN-LAIN

                                          Pasal 46

(1) Presiden melalui DJSN sewaktu-waktu dapat meminta laporan keuangan dan laporan
    kinerja BPJS sebagai pertimbangan kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah.
(2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter Pemerintah yang mempengaruhi tingkat
    solvabilitas BPJS, Pemerintah harus mengambil kebijakan khusus untuk menjamin
    kelangsungan program jaminan sosial.


                                          Pasal 47

(1) Dalam hal terjadi wabah atau bencana alam, manfaat program jaminan sosial menjadi
    kewajiban Pemerintah.
(2) Dalam hal Pemerintah belum dapat memenuhi kewajiban membayarkan manfaat program
    jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS dapat terlebih dahulu
    membayarkan manfaat program jaminan sosial tersebut sepanjang tidak mengancam
    solvabilitasnya.
(3) Terhadap pembayaran yang dilakukan oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
    Pemerintah berkewajiban memberikan penggantian atas biaya manfaat dan biaya
    administrasi program jaminan sosial paling lama 1 (satu) tahun.




                                             15
                                    BAB XV
                              KETENTUAN PERALIHAN

                                      Pasal 48

(1) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
    Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
    (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
    Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan
    Indonesia (ASKES) diakui keberadaannya dan tetap melaksanaan program jaminan
    sosialnya.
(2) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
    Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
    (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
    Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan
    Indonesia (ASKES) harus melebur ke dalam BPJS paling lambat 2 (dua) tahun sejak
    Undang-Undang ini berlaku.


                                      Pasal 49

(1) Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
    Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
    (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
    Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan
    Indonesia (ASKES) dialihkan menjadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
(2) Peserta Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
    Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
    (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
    Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan
    Indonesia (ASKES) tetap mendapatkan haknya sebagai peserta sesuai dengan program
    yang diikutinya.


                                      Pasal 50

Kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
(TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia
(ASKES) dialihkan menjadi kekayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan
program.




                                         16
                                      Pasal 51

Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK),
Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil
(TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia
(ASKES) dialihkan menjadi karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.


                                    BAB XVI
                               KETENTUAN PENUTUP

                                      Pasal 52

Pimpinan BPJS harus sudah terbentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang
ini berlaku.


                                      Pasal 53

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
    Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi
    Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
    1991);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
    Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan
    Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara
    Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59
    Tahun 1995), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
    Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468); dan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
    Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan
    (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1981), berdasarkan
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
    Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1969,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8
    Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014)
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
    tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 37 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);
 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



                                         17
                                        Pasal 54

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


                                                     Disahkan di Jakarta
                                                     Pada tanggal ...

                                                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



                                                     SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR ...




                                           18
                                       RANCANGAN
                                       PENJELASAN
                                            ATAS
                        UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                   NOMOR .... TAHUN....
                                         TENTANG
                       BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL



I.   UMUM

           Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan
     pembangunan nasional sesuai dengan salah satu tujuan pendirian Negara Kesatuan
     Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
     Republik Indonesia 1945 berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan
     tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh
     rakyat.
            Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut
     tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah
     penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang diamanatkan
     dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2)
     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Keputusan Majelis
     Permusyawaratan Rakyat Republik yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, dimana
     menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka
     memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.
           Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
     tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka bangsa Indonesia sebenarnya telah
     memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang
     tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara
     Jaminan Sosial yang harus dibentuk dengan Undang-Undang.
           Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini
     merupakan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004
     pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, sekaligus
     untuk memberikan kepastian hukum bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam
     melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia.
           Menurut bentuknya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan
     hukum publik wali amanat. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penyelenggara
     Jaminan Sosial berprinsip nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, tata kelola yang baik,
     akuntabilitas, independen dan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasaan peserta
     dan bermutu. Sedangkan dalam mengelola dana jaminan sosial secara optimal, maka
     Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib mempertimbangkan aspek likuiditas,
     solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai.


                                             19
        Dalam pelaksanaannya, BPJS menjalankan 5 (lima) program yaitu Jaminan
   Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan
   Kematian.
          Dari sisi kepesertaan, jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan
   diperluas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
   2004 tentang SJSN, perluasan kepesertaan dilakukan secara bertahap, diawali dengan
   program Jaminan Kesehatan. Jaminan sosial ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia,
   termasuk yang berdomisili di luar wilayah Indonesia dan orang asing yang bekerja paling
   singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, dimana mereka wajib menjadi peserta program
   jaminan sosial tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

   Pasal 1
      Cukup jelas.

   Pasal 2
      Huruf a
                 Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional
                 menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien.
       Huruf b
                 Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang bersifat ideal.
       Huruf c
                 Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah prinsip
                 kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial,
                 yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai
                 dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.
       Huruf d
                 Yang dimaksud dengan “asas nirlaba” adalah pengelolaan usaha yang
                 mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana jaminan sosial untuk
                 memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
       Huruf e
                 Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah mempermudah akses
                 informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
       Huruf f
                 Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah pengelolaan dana secara
                 cermat, teliti, aman dan tertib.
       Huruf g
                 Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan program dan
                 pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
       Huruf h
                 Yang dimaksud dengan ” asas dana amanat” adalah dana yang terkumpul dari
                 iuran peserta merupakan titipan kepada badan penyelenggara untuk dikelola
                 sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk
                 kesejahteraan peserta.

                                             20
   Huruf i
             Yang dimaksud dengan ” asas portabilitas” adalah prinsip memberikan
             jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan maupun
             tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   Huruf j
             Yang dimaksud dengan ” asas kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang
             mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang
             dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3
   Cukup jelas.

Pasal 4
   Cukup jelas.

Pasal 5
   Badan hukum publik wali amanat adalah badan hukum yang mengelola dana amanat
   sesuai dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nacional

Pasal 6
   Cukup jelas.

Pasal 7
   Cukup Jelas.

Pasal 8
   Cukup jelas.

Pasal 9
   Cukup jelas.

Pasal 10
   Huruf a
             Cukup jelas.
   Huruf b
             Cukup jelas.
   Huruf c
             Media elektronik termasuk di antaranya situs resmi BPJS.
   Huruf d
             Cukup jelas.
   Huruf e
             Cukup jelas.




                                         21
   Huruf f
             Yang dimaksud dengan ”mengelola dana jaminan sosial” adalah hasil deviden
             dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan
             sosial.
   Huruf g
             Yang dimaksud dengan ”surplus” adalah selisih lebih antara pendapatan dan
             belanja.

             Yang dimaksud dengan “cadangan teknis” adalah dana yang harus disisihkan
             untuk memenuhi kewajiban BPJS kepada peserta di masa depan.
   Huruf h
             Cukup jelas.

Pasal 11
   Agar program jaminan sosial efektif dan efisien, program dan kepesertaannya
   dilaksanakan secara bertahap dengan diawali program jaminan kesehatan.

Pasal 12
   Cukup jelas.

Pasal 13
   Cukup jelas.

Pasal 14
   Cukup jelas.

Pasal 15
   Cukup jelas.

Pasal 16
   Cukup jelas.

Pasal 17
   Cukup jelas.

Pasal 18
   Huruf a
             Cukup jelas.
   Huruf b
             Cukup jelas.
   Huruf c
             Cukup jelas.
   Huruf d
             Cukup jelas.
   Huruf e
             Cukup jelas.


                                        22
   Huruf f
             Cukup Jelas.
   Huruf g
             Yang dimaksud dengan “kompetensi” ini adalah kemampuan setiap individu
             yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang sesuai
             dengan standar uji kepatutan dan kelayakan.
   Huruf h
             Cukup jelas.
   Huruf i
             Cukup jelas.
   Huruf j
             Cukup jelas.
   Huruf k
             Cukup jelas.
   Huruf l
             Cukup jelas.
   Huruf m
             Cukup jelas.

Pasal 19
   Cukup jelas.

Pasal 20
   Cukup jelas.

Pasal 21
   Cukup jelas.

Pasal 22
   Cukup jelas.

Pasal 23
   Cukup jelas.

Pasal 24
   Cukup jelas.

Pasal 25
   Cukup jelas.

Pasal 26
   Cukup jelas.

Pasal 27
   Cukup jelas.


                                        23
Pasal 28
   Cukup jelas.

Pasal 29
   Cukup jelas.

Pasal 30
   Cukup jelas.

Pasal 31
   Cukup jelas.

Pasal 32
   Modal awal merupakan modal kerja             yang digunakan untuk operasional
   penyelenggaraan BPJS.

Pasal 33
   Cukup jelas.

Pasal 34
   Cukup jelas.

Pasal 35
   Cukup jelas.

Pasal 36
   Cukup jelas.

Pasal 37
   Cukup jelas.

Pasal 38
   Cukup jelas.

Pasal 39
   Cukup jelas.

Pasal 40
   Huruf a
             Cukup jelas.
   Huruf b
             Cukup jelas.
   Huruf c
             Fasilitas jaminan sosial lainnya antara lain jasa panti jompo, penguburan
             jenazah.


                                        24
   Huruf d
             Yang dimaksud dengan “surat–surat berharga tertentu” adalah deposito on-
             call, deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank Pemerintah, surat
             berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.

             Yang dimaksud dengan “investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia
             dan kesejahteraan sosial” adalah pelatihan dan pengembangan pekerja/buruh
             dan/atau pengangguran, bantuan beasiswa dan pendidikan, penanggulangan
             masalah kesejahteraan sosial dan perumahan dalam bentuk pinjaman tanpa
             bunga.

Pasal 41
   Cukup jelas.

Pasal 42
   Cukup jelas.

Pasal 43
   Cukup jelas.

Pasal 44
   Cukup jelas.

Pasal 45
   Cukup jelas.

Pasal 46
   Cukup jelas.

Pasal 47
   Cukup jelas.

Pasal 48
   Cukup jelas.

Pasal 49
   Cukup jelas.

Pasal 50
   Cukup jelas.

Pasal 51
   Cukup jelas.



                                         25
   Pasal 52
      Cukup jelas.

   Pasal 53
      Cukup jelas.

   Pasal 54
      Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....




                                    26

								
To top