Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

makalah

VIEWS: 2,508 PAGES: 14

									              MAKALAH :
MASYARAKAT MADANI DANKEEJAHTERAAN UMAT




                OLEH
         PRIMA BAGUS PRASETYO
         RATNA AYU INDRAWATI
           SOCA RATNA DEWI




               KELAS 3C




 Program Studi Teknik Telekmunikasi
       Jurusan Teknik Elektro
 POLITEKNIK NEGERI MALANG
                2009
                                            BAB I
                                      PENDAHULUAN


       Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebahagian pejabat pemerintah, politisi,
cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani (sebagai terjemahan
dari kata civil society). Civil society dimaksudkan mencegah lahirnya pemerintahan otoriter
melalui kontrol dari masyarakat. Berdasarkan projecting back theory (melihat sejarah awal
Islam sebagai patokan), umat Islam menerjemahkan civil society dengan masyarakat madani,
yaitu suatu masyarakat yang diciptakan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Karena ciri-ciri
kehidupan yang ideal pada masa Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai proto-masyarakat
modern. Hal tersebut merupakan bentuk dialog Islam dengan modernitas sesuai dengan
hukum dialektika. Dialog tersebut bersifat aktif karena Barat mengembangkan konsep civil
society tersebut berdasarkan sejarah awal Islam
       Tampaknya, semua potensi bangsa Indonesia dipersiapkan dan diberdayakan untuk
menuju masyarakat madani yang merupakan cita-cita dari bangsa ini. Masyarakat madani
diprediski sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat,
dan agama. Demikian pula, bangsa Indonesia pada era reformasi ini diarahkan untuk menuju
masyarakat madani, untuk itu kehidupan manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang
fundamental yang tentu akan berbeda dengan kehidupan masayakat pada era orde baru.
Kenapa,    karena   dalam    masyarakat    madani      yang   dicita-citakan,   dikatakan   akan
memungkinkan "terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam
kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan
[pluraliseme]" , serta taqwa, jujur, dan taat hukum.
       Konsep masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan berbagai
torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan. Dengan kata lain,
dalam menghadapi perubahan masyarakat dan zaman, “diperlukan suatu paradigma baru di
dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf Kuhn. Karena menurut
Kuhn, apabila tantangan-tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma
lama, maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan".
       Terobosan pemikiran kembali konsep dasar pembaharuan pendidikan Islam menuju
masyarakat madani sangat diperlukan, karena "pendidikan sarana terbaik yang didisain untuk
menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan
tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau
terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-
perkembangan disetiap cabang pengetahuan manusia [Conference Book, London, 1978:16-
17].
       Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka masalah yang perlu dicermati
dalam pembahasan ini adalah bagaimanakah pendidikan Islam didisain menuju masyarakat
madani Indonesia.
                                      BAB II
                                 PEMBAHASAN


1. Pengertian Masyarakat Madani
          Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-
   nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
   Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam
   Q.S. Saba’ ayat 15: Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di
   tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
   (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan)
   Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik
   dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.
2. Konsep Masyarakat Madani
          Istilah masyarakat Madani sebenarnya telah lama hadir di bumi, walaupun
   dalam wacana akademi di Indonesia belakangan mulai tersosialisasi. "Dalam bahasa
   Inggris ia lebih dikenal dengan sebutan Civil Society". Sebab, "masyarakat Madani",
   sebagai terjemahan kata civil society atau al-muftama' al-madani. ....Istilah civil
   society pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah
   societies civilis, namun istilah ini mengalami perkembangan pengertian. Kalau Cicero
   memahaminya identik dengan negara, maka kini dipahami sebagai kemandirian
   aktivitas warga masyarakat madani sebagai "area tempat berbagai gerakan sosial"
   [seperti himpunan ketetanggaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan
   kelompk intelektual] serta organisasi sipil dari semua kelas [seperti ahli hukum,
   wartawan, serikat buruh dan usahawan] berusaha menyatakan diri mereka dalam
   suatu himpunan, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan
   memajukkan pelbagai kepentingan mereka. Secara ideal masyarakat madani ini tidak
   hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara,
   melainkan juga terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat,
   terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan pluralisme [Masykuri
   Abdillah, 1999:4]. Sedangkan menurut, Komaruddin Hidayat, dalam wacana
   keislaman di Indonesia, adalah Nurcholish Madjid yang menggelindingkan istilah
   "masyarakat madani" ini, yang spirit serta visinya terbakukan dalam nama yayasan
   Paramadinah [terdiri dari kata "para" dan "madinah", dan atau "parama" dan "dina"].
   Maka, secara "semantik" artinya kira-kira ialah, sebuah agama [dina] yang excellent
yang misinya ialah untuk membangun sebuah peradaban madani [Kamaruddin
Hidayat, 1999:267-268].
       Kata madani sepintas orang mendengar asosiasinya dengan kata Madinah,
memang demikian karena kata Madani berasal dari dan terjalin erat secara etimologi
dan terminologi dengan Madinah yang kemudian menjadi ibukota pertama
pemerintahan Muslim. Maka, "Kalangan pemikir muslim mengartikan civil society
dengan cara memberi atribut keislaman madani [attributive dari kata al-Madani]. Oleh
karena itu, civil society dipandang dengan masyarakat madani yang pada masyarakat
idial di kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam masyarakat
tersebut Nabi berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum,
jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok
minoritas. Dengan begitu, kalangan pemikir Muslim menganggap masyarakat [kota]
Madinah    sebagai   prototype   masyarakat   ideal    produk   Islam    yang    dapat
dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep civil society"[Thoha Hamim,
1999:4].
       Menurut Komaruddin Hidayat, bagi kalangan intelektual Muslim kedua istilah
[masyarakat agama dan masyarakat madani] memilki akar normatif dan kesejarahan
yang sama, yaitu sebuah masyarakat yang dilandasi norma-norma keagamaan
sebagaimana yang diwujudkan Muhammad SAW di Madinah, yang berarti "kota
peradaban", yang semula kota itu bernama Yathrib ke Madinah difahami oleh umat
Islam sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya Rasulullah Muhammad
untuk mewujudkan sebuah masyarakat Madani, yang diperhadapkan dengan
masyarakat Badawi dan Nomad [Kamaruddin Hidayat, 1999:267]. Untuk kondisi
Indonesia sekarang, kata Madani dapat diperhadapkan dengan istilah masyarakat
Modern.
       Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa, bentuk masyarakat madani adalah
suatu komunitas masyarakat       yang memiliki        "kemandirian   aktivitas   warga
masyarakatnya" yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan
agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip
kesetaraan [persamaan], penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan,
kemajemukan [pluralisme], dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dengan
demikian, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang dicita-citakan
dan akan diwujudkan di bumi Indonesia, yang masyarakatnya sangat plural.
       Dari uraian di atas, maka sangat perlu untuk mengetahui ciri masyarakat
tersebut. Antonio Rosmini, dalam “The Philosophy of Right, Rights in Civil Society”
[1996: 28-50] yang dikutip Mufid, menyebutkan pada masyarakat madani terdapat
sepuluh ciri yang menjadi karakteristik masyarakat tersebut, yaitu: Universalitas,
supermasi, keabadian, dan pemerataan kekuatan [prevalence of force] adalah empat
ciri yang pertama. Ciri yang kelima, ditandai dengan "kebaikan dari dan untuk
bersama". Ciri ini bisa terwujud jika setiap anggota masyarakat memiliki akses
pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan [the tendency to equalize the share of
utility]. Keenam, jika masyarakat madani "ditujukan untuk meraih kebajikan umum"
[the common good], kujuan akhir memang kebajikan publik [the public good].
Ketujuh, sebagai "perimbangan kebijakan umum", masyarakat madani juga
memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan
kepada semua anggotanya meraih kebajikan itu. Kedelapan, masyarakat madani,
memerlukan "piranti eksternal" untuk mewujudkan tujuannya. Piranti eksternal itu
adalah masyarakat eksternal. Kesembilan, masyarakat madani bukanlah sebuah
kekuatan yang berorientasi pada keuntungan [seigniorial or profit]. Masyarakat
madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat [a beneficial power].
Kesepuluh, kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata
kepada setiap warganya, tak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta
homogin [Mufid, 1999:213].
       Lebih lanjut, menurut Mufid, menyatakan bahwa masyarakat madani terdiri
dari berbagai warga beraneka "warna", bakat dan potensi. Karena itulah, masyarakar
madani di sebut sebagai masyarakat "multi-kuota" [a multi quota society]. Maka,
secara umum sepuluh ciri tersebut sangat idial, sehingga mengesankan seolah tak ada
masyarakat seideal itu. Kalau ada, yaitu masyarakat muslim yang langsung dipimpin
oleh Nabi SAW yang relatif memenuhi syarat tersebut. Memang, masyarakat seideal
masyarakat “madinah” telah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam
sabdanya, "tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang sebaik masyarakat atau
sebaik-baik masa adalah masaku" [ahsanul qurun qarni] - terlepas dari status sahih
dan tidaknya sabda ini, ataupun siapa periwayatnya [Mufid, 1999:213-214]. Diakui
bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW
merupakan prototype masyarakat idial. Maka, prototype masyarakat madani tersebut,
pada era reformasi ini, nampaknya akan upayakan untuk diwujudkan di Indonesia
   atau dengan kata lain akan ditiru dalam wacana masyarakat Indonesia yang sangat
   pluralis.
3. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:
       a. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam
            masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
       b.      Menyebarnya     kekuasaan    sehingga     kepentingan-kepentingan   yang
            mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan
            alternatif.
       c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara
            dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
       d. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena
            keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-
            masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
       e. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-
            rejim totaliter.
       f. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-
            individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan
            diri sendiri.
       g. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial
            dengan berbagai ragam perspektif.
       h. Bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang
            beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan
            sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.
       i. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu
            maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil.
       j. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat
            mengurangi kebebasannya.
       k. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah
            diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu
            oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut.
       l. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
       m. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan
            terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
            untuk umat manusia.
        n. Berakhlak mulia.
        Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani
   adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-
   hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-
   kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya
   bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di
   wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali
   jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair
   yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.
   Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai
   masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi
   masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerintahan demokratis)
   yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil
   yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil
   resilience).
Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuh prasyarat masyarakat madani sbb:
   1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam
        masyarakat.
   2.   Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital)
        yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas
        kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
   3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain
        terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
   4. Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga
        swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama
        dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
   5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap
        saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
   6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga
        ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
   7. Adanya      jaminan,    kepastian   dan    kepercayaan   antara   jaringan-jaringan
        kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar
        mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.
Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon.
Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang
tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar
hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu
diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley,
1992).
Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi
sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa:
1. Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti
     prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang
     terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan
     mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi
     dan keadilan sosial.
2.   Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara
     berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas
     terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan
     kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk
     mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara
     integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata
     Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan,
     pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.”
         Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi
     satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi
     legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya
     lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan:
     individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras
     berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras
     terlihat   manakala    kebijakan,   aturan    dan   perundang-undangan       hanya
     menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat
     dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan
     larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan
     terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise.
     Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian
       dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau
       sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam
       masyarakat. Konsep Masyarakat Madani semula dimunculkan sebagai jawaban
       atas usulan untuk meletakkan peran agama ke dalam suatu masyarakat
       Multikultural. Multikultural merupakan produk dari proses demokratisasi di
       negeri ini yang sedang berlangsung terus menerus yang kemudian memunculkan
       ide pluralistik dan implikasinya kesetaraan hak individual. Perlu kita pahami,
       perbincangan seputar Masyarakat Madani sudah ada sejak tahun 1990-an, akan
       tetapi sampai saat ini, masyarakat Madani lebih diterjemahkan sebagai masyarakat
       sipil oleh beberapa pakar Sosiologi. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menganalisa
       secara historis kemunculan masyarakat Madani dan kemunculan istilah
       masyarakat Sipil, agar lebih akurat membahas tentang peran agama dalam
       membangun masyarakat bangsa.
4. Peran Umat Islam Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani
          Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam
   terjadi pada masa Abbassiyah. Pada masa itu umat Islam menunjukkan kemajuan di
   bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, ekonomi, politik
   dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan
   dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu
   Sina, Ubnu Rusyd, Imam al-Ghazali, al-Farabi, dan yang lain.
   4.1.   Kualitas SDM Umat Islam
          Dalam Q.S. Ali Imran ayat 110
          Artinya:
                  “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
          menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
          kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi
          mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah
          orang-orang yang fasik.”
          Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa umat Islam
          adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang Allah ciptakan.
          Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas
          SDMnyadibanding umat non Islam. Keunggulan kualitas umat Islam yang
          dimaksud dalam Al-Qur’an itu sifatnya normatif, potensial, bukan riil.
4.2.   Posisi Umat Islam
              SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang
       unggul. Karena itu dalam percaturan global, baik dalam bidang politik,
       ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu
       menunjukkan perannya yang signifikan. Di Indonesia, jumlah umat Islam
       lebih dari 85%, tetapi karena kualitas SDM nya masih rendah, juga belum
       mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di
       negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial politik dan ekonomi juga belum
       dijiwai oleh nilai-nilai Islam, bahkan tokoh-tokoh Islam belum mencerminkan
       akhlak Islam.
4.3.   Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat
              Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan
       sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid (keesaan Allah). Setiap
       ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya
       yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak
       Islami. Dengan demikian realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat
       diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Manurut ajaran
       Islam hak milik mutlak hanya ada pada Allah saja. Hal ini berarti hak milik
       yang ada pada manusia hanyalah hak milik nisbi atau relatif. Islam mengakui
       setiap individu sebagai pemilik apa yang diperolehnya melalui bekerja dalam
       pengertian yang seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan
       haknya itu dalam batas-batas yang telah ditentukan secara khusus dalam
       hukum Islam. Pernyataan-pernyataan dan batas-batas hak milik dalam Islam
       sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri, yaitu dengan sistem keadilan dan
       sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya.
              Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yakni pertama, tidak
       seorangpun atau sekelompok orangpun yang berhak mengeksploitasi orang
       lain; dan kedua, tidak ada sekelompok orangpun boleh memisahkan diri dari
       orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di
       kalangan mereka saja. Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga,
       maka setiap manusia adalah sama derajatnya di mata Allah dan di depan
       hukum yang diwahyukannya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama
       terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya
kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap
orang memperoleh hak atas sumbangan terhadap masyarakat.
       Allah melarang hak orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-
Syu’ara ayat 183:
Artinya:
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”
       Dalam komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap
persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam
pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, konsep
Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang
keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah
yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam
mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu, akrena setiap
orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.
       Dalam Q.S. An-Nahl ayat 71 disebutkan:
Artinya:
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal
rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau
memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar
mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari
nikmat Allah”
       Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya
sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya.
Kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah
karena Alah.
       Banyak ayat-ayat Allah yang mendorong manusia untuk mengamalkan
sedekah, antara lain Q.S. An-nisa ayat 114:
Artinya:
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau
berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan
barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka
kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”
       Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus
dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia
dengan manusia dalam masyarakat. Kedua hubungan itu harus berjalan dengan
serentak. Dengan melaksanakan kedua hungan itu hidup manusia akan
sejahtrera baik di dunia maupun di akhirat kelak.
                                      BAB III
                                    PENUTUP


   KESIMPULAN
   Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulakn sebagai berikut :
1. Menyarakat madani merupakan suatu ujud masyarakat yang memiliki kemandirian
   aktivitas dengan ciri: universalitas, supermasi, keabadian, pemerataan kekuatan,
   kebaikan dari dan untuk bersama, meraih kebajikan umum, piranti eksternal, bukan
   berinteraksi pada keuntungan, dan kesempatan yang sama dan merata kepada setiap
   warganya. ciri masyarakat ini merupakan masyarakat yang ideal dalam kehidupan.
   Untuk Pemerintah pada era reformasi ini, akan mengarakan semua potensi bangsa
   berupa pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, militer, kerah masyarakat
   madani yang dicita-citakan.
2. Konsep dasar pembaharuan pendidikan harus didasarkan pada asumsi-asumsi dasar
   tentang manusia meenurut aajaran Islam, filsafat dan teori pendidikan Islam yang
   dijabarkan dan dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi tentang manusia dan
   lingkungannya. Atau dengan kata lain pembaharuan pendidikan Islam adalah filsafat
   dan teori pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, dan untuk lingkungan (
   sosial - kultural) yang dalam hal ini adalah masyarakat madani.
3. Konsep dasar pendidikan Islam supaya relevan dengan kepentingan umat Islam dan
   relevan dengan disain masyarakat madani. Maka penerapan konsep dasar filsafat dan
   teori pendidikan harus memperhatikan konteks supra sistem bagi kepentingan
   komunitas "masyarakat madani" yang dicita-citakan bangsa ini.

								
To top