Get documents about "Hirarki Kawasan Strategis PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Disampaikan pada Kunjungan Kerja Menteri
Description
Hirarki Kawasan Strategis document sample
Document Sample
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Disampaikan pada Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Di Departemen Pekerjaan Umum, Tanggal 16 Juni 2005
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
SIKLUS PENATAAN RUANG
PERENCANAAN PEMANFAATAN
TATA RUANG RUANG
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
TANTANGAN
Meningkatnya aglomerasi perkotaan
Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah
Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non
pertanian
Penurunan luas hutan tropis sebagai kawasan resapan air
Meningkatnya DAS yang kritis
Seringnya kejadian bencana alam
Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaran Penataan
Ruang masih terbatas
SASARAN
Terwujudnya ruang nusantara yang nyaman,
produktif, dan berkelanjutan untuk kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat
LANGKAH PERTAMA
Memantapkan penyelenggaraan penataan ruang nasional melalui
pelaksanaan kerangka pengembangan strategis nasional (National
Strategic Development Framework) sebagai kerangka orientasi
pengembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan global dewasa ini.
Upaya yang Dilakukan, Antara Lain :
1. Penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTR
Pulau
2. Penyiapan Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu (Mamminasata,
Jabodetabek Punjur, Cekungan Bandung)
3. Penyiapan Rencana Tata Ruang Koridor pengembangan (Pantai Timur
Sumatera, Koridor Pantai Timur Kalimantan, dan Koridor Pantai Utara Jawa)
4. Penyiapan Kebijakan, Strategi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara, Kawasan Tertinggal Strategis Nasional, dan Pulau-
pulau Kecil Terluar/ Terpencil
5. Peningkatan KAPET dan KESR
SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG
Kerangka Pengembangan Strategis
Hirarki
Sistem Perencanaan Tata Sistem Perencanaan Tata Sistem Perencanaan Tata
Ruang Nasional Ruang Provinsi Ruang Kab/Kota
Rencana
Umum TR
RTRWN RTRWP RTRWK
RTR Pulau, Kawasan
Rencana Tertentu, Kawasan Renc. Bagian Wil
Operasional Perbatasan, Kawasan
RDTR Kab/Kota
Prov
Terpencil
Rencana RTR Kawasan RTR Kawasan
Operasional RTR
(Nasional) (skala Provinsi)
Teknis
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS
BERORIENTASI EKONOMI (INVESTASI)
Teluk Benggala, Mediteran,
Samudera Hindia (Timur
Tengah, Eropa) Laut Cina Selatan (Jepang,
Laut Cina Selatan Korea, Filipina)
(Hongkong, Cina, Taiwan) Samudera Pasifik (Jepang,
Korea, Amerika, Kanada)
Banda Aceh
BANDAR SRI BEGAWAN
KUALA LUMPUR
Medan
Samudera Pasifik (Amerika,
SINGAPORE Kanada, Amerika Latin)
Entikong Bontang Manado
Gorontalo
Pekanbaru Ternate
Batam Pontianak
Samarinda Sorong
Jambi Biak
Palangkaraya Palu
Padang
Pangkal Pinang Balikpapan
Jayapura
Palembang Pangkalan Bun Mamuju
Banjarmasin
Bengkulu Kendari Ambon
Lampung Makasar
JAKARTA
Serang Semarang
Surabaya
Bandung
Samudera Hindia
Malang DILLI
(Afrika, Australia) Yogyakarta Merauke
Denpasar Mataram
Pulau Besar Samudera Hindia (Australia,
Kupang
Selandia Baru)
Gugus Pulau Samudra
Gugus Pulau Pantai Poros Pengembangan Startegis Global/Nasional Jalur Patahan dan Sesar Alur Pelayaran Internasional
Pegunungan Tinggi Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Batas Teritorial Kota PKN
Kawan, Kapet, Kesr Poros Pengembangan Strategis Nasional Batas ZEE
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS
PEMANTAPAN TERITORIAL NKRI
Teluk Benggala, Mediteran,
Samudera Hindia (Timur
Tengah, Eropa) Laut Cina Selatan (Jepang,
Laut Cina Selatan Korea, Filipina)
(Hongkong, Cina, Taiwan) Samudera Pasifik (Jepang,
Korea, Amerika, Kanada)
Banda Aceh
BANDAR SRI BEGAWAN
KUALA LUMPUR
Medan
Samudera Pasifik (Amerika,
SINGAPORE Kanada, Amerika Latin)
Entikong Bontang Manado
Gorontalo
Pekanbaru Ternate
Batam Pontianak
Samarinda Sorong
Jambi Biak
Palangkaraya Palu
Padang
Pangkal Pinang Balikpapan
Jayapura
Palembang Pangkalan Bun Mamuju
Banjarmasin
Bengkulu Kendari Ambon
Lampung Makasar
JAKARTA
Serang Semarang
Surabaya
Bandung
Samudera Hindia
Malang DILLI
(Afrika, Australia) Yogyakarta Merauke
Denpasar Mataram
Samudera Hindia (Australia,
Kupang
Selandia Baru)
Pulau Besar
Kota PKN Jalur Patahan dan Sesar
Gugus Pulau Samudra
Poros Pengembangan Strategis Sub Regional Batas Teritorial
Gugus Pulau Pantai
Alur Pelayaran Internasional Batas ZEE
Pegunungan Tinggi
KERANGKA PENGEMBANGAN STRATEGIS
BERORIENTASI KESEIMBANGAN ANTAR WILAYAH
Banda Aceh
BANDAR SRI BEGAWAN
KUALA LUMPUR
Medan
SINGAPORE
Entikong Bontang Manado
Gorontalo
Pekanbaru Ternate
Batam Pontianak
Samarinda Sorong
Jambi Biak
Palangkaraya Palu
Padang
Pangkal Pinang Balikpapan
Jayapura
Palembang Pangkalan Bun Mamuju
Banjarmasin
Bengkulu Kendari Ambon
Lampung Makasar
JAKARTA
Serang Semarang
Surabaya
Bandung
Malang DILLI
Yogyakarta Merauke
Denpasar Mataram
Kupang
Kota PKN Lintas Barat Sumatra, Lintas Selatan Jawa, Jalur Patahan dan Sesar
Lintas Tengah Kalimantan, Lintas Papua dan Sulawesi
Kawasan Tertentu Batas Teritorial
Kawasan Tertinggal Orientasi Pengembangan Daerah Tertinggal Batas ZEE
Kebijakan Penataan Ruang (RTR Pulau Jawa-Bali)
Sistem Kota
LANGKAH KEDUA
Menyiapkan, mengembangkan, dan mensosialisasikan Norma, Standar,
Prosedur, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang dalam rangka
meningkatkan kemampuan daerah serta pelaku pembangunan lainnya dalam
penyelenggaraan penataan ruang nasional.
Upaya yang Dilakukan, Antara Lain :
1. Norma : UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP 69/1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat dalam PR, PP 47/1997 tentang RTRWN, dan sedang dilakukan
Perubahan UU No. 24 tentang Penataan Ruang dan PP 47/1997 tentang
RTRWN .
2. Standar : Penyiapan Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Kawasan
Budidaya, Petunjuk Pelaksanaan SPM Kota/ Kabupaten, Penyusunan
Kriteria Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jalan Arteri dan Jalan Tol
3. Pedoman :Penyusunan dan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi, RTRW
Kabupaten, RTRW Kota, Penyiapan RaPerpres RTR Pulau (Sumatera,
Kalimantan, Jawa-Bali, dan Sulawesi)
LANGKAH KETIGA
Mengoperasionalisasikan RTRW Nasional, RTR Pulau, RTRW Provinsi, dan
RTRW Kabupaten/Kota ke dalam bentuk rencana yang lebih rinci serta
dilengkapi indikasi program strategis.
SISTEM PEMANFAATAN RUANG NASIONAL
RTRW Nasional
Ditjen Penataan Ruang RTR – Pulau Dan Kawasan Tertentu
Peninjauan RTR
I P Strategis (5 Tahun)
Rencana Induk Rencana Induk Rencana Induk Pembangunan
Pembangunan
Rencana Induk
Jalan SDA Air Bersih Perkotaan
Perkotaan
Sektor Lain
Sektor
Perw u jud an
Pemantauan
LANGKAH KEEMPAT
Meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan penegakan hukum dalam
pemanfaatan ruang baik di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, kota,
maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang
dituangkan dalam peraturan perundangan dan perkuatan sistem informasi
Upaya yang Dilakukan, Antara Lain :
1. Mendorong upaya penerapan sanksi yang tegas dan konsisten atas setiap
pelanggaran terhadap RTRW
2. Pemantapan portal sistem informasi penataan ruang
3. Penyiapan iklan layanan masyarakat tentang penataan ruang
4. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan penataan ruang, antara lain melalui kegiatan sosialisasi,
pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli tata ruang,
intensifikasi penayangan iklan layanan masyarakat, dsb
LANGKAH KELIMA
Memantapkan kelembagaan penataan ruang di tingkat Nasional, daerah, dan
masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah Nasional, provinsi,
kabupaten, kota, dan kawasan.
Upaya yang Dilakukan, Antara Lain :
1. Peningkatan koordinasi penataan ruang nasional dan daerah melalui
Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
2. Peningkatan koordinasi Penataan Ruang antara Ditjen Penataan Ruang
dan Dinas Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/ Kota
3. Mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat dan swasta di
bidang Penataan Ruang
KELEMBAGAAN (INSTITUSI DAN TATA LAKSANA)
Pusat Daerah
BKTRN Instansi Lain Dep. PU, c.q. Ditjen Penataan Propinsi Kab/kota
Ruang
Mengkoordinasikan Koordinasi Pemanf. Ruang Lintas Sektor Perwujudan tata ruang Nasional Perencanaan pada
Bappenas dan pembinaan perwujudan tata Perencanaan Tata
PR secara Nasional ruang daerah tingkat Provinsi Ruang Kab /Kota
Penjabaran rumusan kebijakan Operasionalisasi
Menyiapkan kebija-
Pemanfaatan Ruang Sektoral
Dep. dalam mendukung sinkroni- Pemanfaatan Ruang
KLH : Pengelolaan Kualitas Lingkungan sasi rencana dan pelaksanaan Pemanfaatan Lintas Kab/Kota (keterpa -
kan dan strategi PR
Depdagri : Pembinaan Administrasi pembangunan di bidang PU ber- Kabupaten dan penge- duan pelaksanaan
Nasional basis penataan ruang
dan Kelembagaan Taru Daerah lolaan Kawasan Tertentu pembangunan)
Penyiapan rencana terpadu
Kehutanan : Pemanfaatan Ruang pengembangan infrastruktur Pengendalian dalam
sektor kehutanan jangka menengah sebagai bahan Mekanisme Perijinan
bentuk pengawasan dan (investasi)
DKP : Pemanfaatan ruang sektor penyusunan rencana strategis
sektor penertiban pemanfa-
kelautan
perumusan norma, standar, pro- atan ruang Pengawasan (Moni -
ESDM : Pemanfaatan Ruang sektor sedur, manual, dan kriteria di
ESDM toring & Evaluasi)
bidang penataan ruang
Perindustrian : Pemanfaatan Ruang penyelenggaraan penataan Penertiban (melalui
sektor perindustrian ruang wil. Nasional, pulau, dan
kaw. tertentu Sanksi)
BPN : Penatagunaan Tanah
pemberian pembinaan teknis &
Dephan : Pemanfaatan ruang bantuan teknik penataan ruang
pertahanan wilayah (prov., kab./kota, dan
Deptan : Pemanaatan ruang sektor kaw. perkotaan dan perdesaan)
pertanian penyiapan dukungan pelaksa-
naan koordinasi penataan ruang
secara Nasional
UU No 24 / 1992, PP No. 47 / 1997, dan Keppres No.62 / 2000
UU No.32 Tahun 2004
UU Sistem Perencanaan Keppres 62/2000 sebagai
Pembangunan Nasional UU Sektoral PP No.25 Tahun 2000
Ketua Tim Teknis BKTRN
(UU 25/2004)
Related docs
Other docs by cfq56547
