Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah - PDF by Alrihat

VIEWS: 14,949 PAGES: 18

									PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH1 Oleh: Aliasuddin Taufiq C. Dawood Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Darussalam–Banda Aceh ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, analisis dilakukan juga untuk mengetahui dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah. Analisis ini merupakan analisis seri waktu (time series) dengan rentang waktu dari kuartal kedua tahun 1967 hingga kuartal pertama tahun 2005 atau jumlah waktu keseluruhan sebanyak 152 kuartal. Ada dua metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Granger Causality digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, metode structural vectorautoregressive (SVAR) digunakan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintan terhadap pertumbuhan dan dampak pertumbuhan terhadap pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong pertambahan pengeluaran pemerintah. Namun, jika dianalisis lebih lanjut, respon pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan dalam jangka pendek. Ini bermakna bahwa dengan adanya pengeluaran pemerintah maka perekonomian mengalami peningkatan namun peningkatan perekonomian tersebut tidak diinvestasikan kembali di Aceh sehingga dampak perekonomian terhadap pengeluaran pemerintah negatif dalam jangka panjang. Agar pemerintahan Aceh mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pengeluaran pemerintah maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengapa investasi dari hasil pembangunan Aceh tidak diinvestasikan kembali ke Aceh. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan ekonomi Aceh mengalami peningkatan yang lebih baik di masa mendatang.

Keywords: Economic growth, government expenditure, causality, SVAR.

1

Makalah disampaikan pada Seminar Universitas Syiah Kuala, Universitas Bengkulu dan Universiti Kebangsaan Malaysia, Banda Aceh, 27–28 Oktober 2008.

1

A. Pendahuluan Salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand –AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengualaran pemerintah (G) di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena

pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) bahwa ada empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah (1) sumberdaya manusia, (2) Dalam hal ini

sumberdaya alam, (3) pembentukan modal, dan (4) teknologi.

pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Dengan adanya berbagai fasilitas publik ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan berarti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satua sumber 2

penerimaan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran

pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah yang diperuntukkan bagi pembangunan. dalam hubungan sebab akibat berikut: Banyak studi yang telah dilakukan untuk mengetahui peranan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Zhang dan Zou (2001) misalnya Hubungan kedua variabel ini dapat dinyatakan

melakukan penelitian tentang dampak pertumbuhan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di China dan India. Mereka menggunakan fungsi regresi dalam menganalisis peran pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil

penelitian mereka menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dèmurger (2001) melakukan kajian tentang pengembangan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di China. Dia menggunakan model pertumbuhan untuk

mengetahui peranan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan menggunakan data panel dari 24 provinsi di China dari tahun 1985 hingga 1998. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur menjadi faktor penentu utama terhadap pertumbuhan ekonomi di China. Ghosh dan De (2005) memperoleh hasil yang relatif sama dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. Mereka meneliti tentang hubungan antara infrastruktur dan

pertumbuhan ekonomi di India. Mereka menggunakan model regresi linear berganda

3

dan memperoleh hasil bahwa infrastruktur sosial dan ekonomi merupakan faktor penentu terhadap pendapatan di India. Penelitian lain yang dilakukan para ahli adalah analisis kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Cheng dan Lai (1997), misalnya, menganalisis tentang hubungan sebab-akibat antara pengeluaran pemerintan dan pertumbuhan ekonomi di Korea. Mereka menggunakan pendekatan vector autoreggressise (VAR) terhadap data tahunan dari tahun 1954 hingga 1994. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Selain itu,

mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi.

pertumbuhan penawaran uang juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Landasan Teori

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dalam dua pendekatan yaitu pendapatan per kapita dan output per kapita (van den Berg, 2005). Menurut van den Berg, ada beberapa variabel lain yang dapat digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi yaitu (1) harapan hidup bayi, (2) lama sekolah, dan (3) tingkat kematian bayi. Tapi Samuelson dan Nordhaus (2005) menambahkan beberapa faktor lain yang digunakan sebagai ukuran pertumbuhan yaitu (1) tingkat partisipasi wanita dalam pembangunan, dan (2) tingkat buta huruf. Namun, dalam kajian ini hanya faktor output yang digunakan Faktor output ini menurut van den Berg (2005)

sebagai pendekatan pertumbuhan.

biasanya diukur dalam bentuk gross domestic product (GDP) atau gross national product (GNP). Penggunaan GDP dalam kasus ini dengan pertimbangan bahwa model 4

analisis yang digunakan adalah sebab akibat antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Frenkel dan Razin (1996) secara spesifik menyatakan bahwa efek jangka pendek dari output domestik tergantung pada pola pengeluaran pemerintah. Jika kecenderungan impor pemerintah tidak melebihi sektor swasta maka output domestik meningkat dalam jangka pendek. Selanjutnya, jika pengeluaran pemerintah sepenuhnya pada barangbarang luar negeri maka output domestik akan menurun. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pola pengeluaran pemerintah antara barang dalam negeri dan barang impor menentukan pertumbuhan ekonomi domestik. Barro dan Sala-i-Martin (1995) menyatakan bahwa kegiatan pemerintah mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Aktivitas pemerintah tersebut

menurut mereka adalah pengadaan jasa-jasa infrastruktur, perlindungan hak kepemilikan dan pengenaan pajak terhadap aktivitas ekonomi. Menurut mereka, perubahan-

perubahan pada aktivitas pemerintah akan menyebabkan pergeseran pada fungsi produksi. Dengan demikian, jenis-jenis perubahan ini akan mengakibatkan Selanjutnya,

pertumbuhan per kapita selama masa transisi menuju keseimbangan.

mereka menyatakan bahwa pembelian pemerintah terhadap barang-barang dan jasa-jasa merupakan porsi dari output sektor swasta dan penggunaan pembelian ini untuk menyediakan jasa-jasa publik secara gratis kepada produsen-produsen sektor swasta. Dengan adanya pembelian pemerintah ini akan mendorong pertumbuhan swasta. Output yang dihasilkan oleh pemerintah menjadi input bagi sektor swasta dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Mereka juga menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pengeluaran pemerintah juga mengalami peningkatan karena pajak yang diterima oleh 5

pemerintah merupakan persentase tertentu dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan demikian maka ada suatu hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Treadgold (1996) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek terhadap pertumbuhan GDP di Indonesia. Menurutnya, perubahan-perubahan pada

volume rill pengeluaran pemerintah dan perubahan-perubahan pengeluaran pemerintah itu sendiri dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan harga-harga. Selain itu,

perubahan pengeluaran pemerintah tersebut tidak terlepas dari perubahan-perubahan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sebagaimana diketahui bahwa baik pajak langsung maupun pajak langsung sangat ditentukan oleh pendapatan. Dengan kata lain, perubahan pendapatan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Data

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua data tersebut mempunyai dasar perhitungan tahun yang berbeda maka untuk mengatasi hal tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini telah ditransformasikan menjadi data kuartalan. Transformasi data

kuartalan ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Lisman dan Sandee (1964). Metode yang digunakan oleh Lisman dan Sandee mempunyai

kelemahan sehingga dimodifikasi oleh Boot dan Feibes (Ginsburgh, 1973). Metode 6

yang digunakan oleh Ginsburgh memang mudah untuk mendapatkan data kuartalan. Namun, metode tersebut mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah data tahun

pertama dan tahun terakhir tidak dapat diperoleh (Ginsburgh, 1973). Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka Azali (1998) menggunakan metode yang lain yaitu:
*  X 4i 3   0.0546875  *    X 4i  2    0.0078125 *  X 4i 1   0.0234375  *    X 4i 0   0.0390625  

 0.234375  0.265625  0.265625  0.234375

 0.0390625  X i 1   0.0234375   Xi    0.0078125    X i 1    0.0546875 

(1)

Azali telah membuktikan bahwa metode tersebut lebih baik dibandingkan dengan metode terdahulu. Untuk itu, dalam penelitian ini, metode yang sama digunakan untuk mendapatkan data kuartalan. Berdasarkan hasil transformasi data tersebut maka

diperoleh jumlah kuartalan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 152 kuartalan.

D. Metode Penelitian

Masalah utama dalam data seri waktu (time series) adalah keberadaan trend yang teradapat dalam data yang tidak stasioner sehingga bisa menimbulkan hasil estimasi palsu (spurious regression). Untuk mengetahui ada tidaknya trend tersebut dan

sekaligus untuk mendapatkan hasil yang benar, sangat penting untuk menguji apakah suatu variabel stasioner atau tidak. Suatu seri stasioner cenderung kembali berada pada sekitar titik tengah (rata-rata) dan berfluktuasi di sekitarnya, dalam suatu range yang konstan atau tidak konstan, sedangkan series yang tidak stasioner akan mempunyai ratarata yang berbeda pada setiap waktu.

7

Ada sejumlah pengujian yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut stasioner atau tidak (Enders, 1995). Ada uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut stasioner atau tidak. Kedua uji tersebut adalah uji Phillips–Perron (PP) dan uji Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, dan Shin (KPSS). Selanjutnya, ada dua model analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, Granger Causality yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan saling mempengaruhi antara PDRB dan APBD. Dalam penelitian ini, pengujian

hubungan kausalitas anatara PDRB dan APBD dilakukan dengan model vector autoregressive (VAR). Uji kausalitas dilakukan dengan memformulasikan pembatasan nol (zero restriction) pada koefisien lag sautu variabel terhadap variabel lainnya dengan statistik Wald χ2. Meskipun data yang digunakan terintegrasi (integrated) atau secara bersama terintegrasi (cointegrated) maka statistik Wald masih dapat digunakan untuk menguji kausalitas. Prosedur ini sudah banyak digunakan, salah satunya oleh Algvacil et.al (2002) yang melakukan kajian antara penanaman modal asing, ekspor dan variabel domestik lainnya di Mexico. Kedua adalah Structural Vector Autoregressive (SVAR) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel lainnya dengan menggunakan impulse response function (IRF). Susunan variabel dalam SVAR sangat penting terutama suatu model analisis yang tidak dilandasi oleh suatu teori yang valid. Untuk itu, dalam penelitian ini maka variabel pertama adalah PDRB dengan alasan bahwa setelah ada perekonomian suatu negara atau daerah barulah pemerintah mempunyai peranan dalam bentuk anggaran atau APBD. Dalam teori ekonomi makro juga dijelaskan bahwa analasis model ekonomi makro dimulai dari sistem perekonomian

8

yang tidak ada unsur pemerintah (APBD). Dengan demikian, maka penempatan PDRB di depan APBD mempunyai landasan logis dan didukung oleh teori ekonomi makro. Sebelum estimasi SVAR dilakukan maka perlu ditentukan jumlah lag yang digunakan dalam penelitian ini. Penentuan lag ini dilakukan dengan menggunakan

motode yang dikemukakan oleh Akaike, Hannan–Quinn, dan Schawrz (Ender, 1995).

E. Hasil dan Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan sebab akibat antara PDRB dan APBD dan pengaruh PDRB terhadap APBD maka ada tiga pokok bahasan dalam bagian ini. Pokok bahasan ini sesuai dengan metode penelitian

sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu. Ketiga pokok bahasan tersebut adalah uji stasineritas, Granger Causality Test (GCT) dan Structural Vector Autoregressive (SVAR). Ketiga pokok bahasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Stasioneritas

Sesuai dengan penjelasan pada bagian terdahulu bahwa uji stasioneritas data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji PP dan KPSS. Nilai-nilai statistik kedua uji tersebut disajikan di Tabel 1.

Variabel PDRB APBD

Tabel 1. Statistik Uji PP dan KPSS Uji PP Uji KPSS Statistik Keputusan Statistik Keputusan 5,41 Tolak Ho 0,1803 Tolak Ho 8,55 Tolak Ho 0,2236 Tolak Ho

Catatan: Nilai kritikal untuk uji PP adalah –21,78 dan KPSS 0,146.

9

Hipotesis yang digunakan untuk menguji stasioneritas data yang digunakan dalam penelitian ini untuk uji PP dengan hipotesis nol (H0) adalah unit root with drift dan hipotesis alternatif (Ha) linear trend stasioner. Sesuai dengan statistik PP dan KPSS yang ditampilkan di Tabel 1 dan nilai kritikal dari kedua uji tersebut maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sesuai dengan hasil ini maka GCT dapat

digunakan karena kedua data tersebut tidak stasioner.

2. Granger–Causality Test (GCT)

Pengaruh PDRB terhadap APBD dan pengaruh APBD terhadap PDRB dilakukan dengan menggunakan uji Granger Causality Test (GCT). Sebelum uji ini dilakukan maka perlu ditentukan berapa lag yang sesuai digunakan dalam kasus ini. Penentuan lag ini dilakukan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu Akaike, Hannan–Quinn, dan Schwarz. Hasil penentuan jumlah lag untuk ketiga kriteria tersebut ditampilkan di Tabel 2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan ketiga kriteria maka diketahui bahwa lag yang digunakan dalam GCT ini 18. Lag ini dipilih karena nilai dari ketiga kriteria ini adalah terkecil, dan sesuai dengan teori maka lag inilah yang memenuhi syarat untuk GCT. Setelah lag ini ditentukan maka tahap selanjutnya adalah melakukan estimasi GCT dengan lag 18. Setelah estimasi dilakukan maka tahap

selanjutnya adalah pengujian masing-masing lag di mana hasil uji statistik GCT tersebut dilakukan untuk menguji hipotesis seperti pada Tabel 3.

10

Tabel 2. Penentuan Lag Uji Granger Jumlah lag (p) Akaike 1 41.3850 2 40.9014 3 40.9267 4 40.9332 5 40.0575 6 39.2852 7 39.2860 8 39.2885 9 38.3441 10 37.5477 11 37.5005 12 37.4881 13 37.0312 14 36.8448 15 36.8617 16 36.7397 17 36.4640 18 36.2187 19 36.2296 20 36.2784 Sumber: Hasil Perhitungan, 2008. Hannan–Quinn 41.4337 40.9830 41.0413 41.0813 40.2393 39.5011 39.5362 39.5734 38.6641 37.9030 37.8915 37.9150 37.4945 37.3448 37.3987 37.3141 37.0762 36.8690 36.9184 37.0061 Schwarz 41.5049 41.1021 41.2089 41.2977 40.5050 39.8165 39.9019 39.9897 39.1315 38.4220 38.4625 38.5387 38.1712 38.0751 38.1831 38.1532 37.9705 37.8190 37.9247 38.0692

Tabel 3. Pernyataan Hipotesis Hubungan Variabel PRDB  APBD APBD  PDRB Hipotesis Nol PDRB tidak berpengaruh terhadap APBD APBD tidak berpengaruh terhadap PDRB Hipotesis Alternatif PDRB berpengaruh terhadap APBD APBD tidak berpengaruh terhadap PDRB

Sebagaimana dijelaskan pada metode penelitian, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Statistik Wald dengan distribusi Chi–Squares (χ2). perhitungan statistik tersebut disajikan di Tabel 4. Hasil

11

Tabel 4. Nilai Statistik Wald Pengujian Granger Causality Hubungan Variabel PRDB  APBD Statistik Wald 28619.11 Nilai Kritikal 5% 31.41 31.41 Nilai Kritikal 10% 28.41 28.41 Keputusan Tolak Ho Tolak Ho

APBD  PDRB 590.74 Sumber: Hasil Perhitungan, 2008.

Hasil pengujian GCT sebagaimana ditampilkan di Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol dari kedua pernyataan hipotesis di Tabel 3 ditolak baik pada 95 persen maupun 90 persen. Berdasarkan pada hasil ini dapat dinyatakan bahwa ada hubungan sebab akibat (causality) antara PDRB dan APBD. Ini bermakna bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap APBD. Pernyataan ini

mempunyai implikasi bahwa setiap kenaikan PDRB maka APBD akan mengalami kenaikan. Hubungan ini sangat rasional karena dengan adanya peningkatan PDRB, mempunyai makna bahwa perekonomian mengalami peningkatan. Peningkatan

perekonomian berarti pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan pendapatan maka daya beli masyarakat akan meningkatan. Peningkatan daya beli ini akan mendorong pertumbuhan investasi dan produksi. Dengan adanya kenaikan ini maka pajak dan retribusi daerah akan mengalami peningkatan. Dengan demikian maka penerimaan pemerintah akan mengalami

peningkatan. Berdasarkan pada penjelasan ini maka kenaikan PDRB akan berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan daerah yang dengan sendirinya akan berdampak pada peningkatan APBD. Hubungan yang sama juga ditunjukkan oleh pengaruh APBD terhadap PDRB yang sangat signifikan. Ini bermakna bahwa dengan adanya peningkataan APBD maka 12

belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan. Peningkatan ini akan berdampak positif terhadap PDRB karena dengan adanya peningkatan pengeluaran maka, melalui dampak angka pengganda, terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat berdampak langsung terhadap PDRB karena pendapatan masyarakat merupakan salah satu dari komponen PDRB.

3. Structural Vector Autoregressive (SVAR)

Estimasi Structural Vector Autoregressive (SVAR) dilakukan dengan tahap awal yaitu penentuan jumlah lag. Penentuan jumlah lag ini dilakukan dengan metode yang sama pada GCT. Dengan demikian, jumlah lag yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 lag (lihat Tabel 2 dan penjelasan pada bagian sebelumnya). Sesuai dengan penjelasan pada metode penelitian, maka dalam SVAR ini, peralatan yang lebih penting adalah impulse response function (IRF). Ada IRF yang digunakan dalam

analisis ini yaitu pengaruh PDRB terhadap APBD dan pengaruh APBD terhadap PDRB. Hasil estimasi IRF ini disajikan pada Gambar 1 dan 2 berikut.

Gambar 1. Pengaruh APBD terhadap PDRB

13

Berdasarkan hasil estimasi dan pengujian dengan impulse response function IIRF) dapat dijelaskan sesuai dengan Gambar 1 dan Gambar 2. Gambar 1

memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak mempunyai respons yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah (APBD). Respons yang tidak

signifikan ini terjadi dari kuartal pertama hingga kuartal 14 dan pada kuartal 15 terjadi respons negatif. Berdasarkan hasil ini dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah selama ini belum mampu meningkatkan perekonomian daerah. Untuk itu perlu

dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengeluaran pemerintah selama ini. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah ini terhadap pengurangan jumlah masyarakat miskin di daerah ini. Jika pengeluaran

pemerintah berdampak negatif terhadap jumlah masyarakat miskin maka pengeluaran pemerintah sudah efektif. Jika tidak, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran

pemerintah selama ini belum mampu mendorong perekonomian daerah. Bila ini terjadi, pengeluaran pemerintah selama ini hanya dinikmati sebaagian kecil dari pemilik modal dan sebagian besar dari masyarakat belum merasakan hasil-hasil pembangunan secara optimal. Dengan kata lain, teori menetes ke bawah (trickle down effect) yang selama ini diagungkan oleh sebagian ahli perlu dikaji kembali.

Gambar 2. Pengaruh PDRB terhadap APBD 14

Gambar 2 memperlihatkan respons perekonomian daerah terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Respons perekonomian terhadap pengeluaran pemerintah daerah dalam jangka pendek adalah negatif terutama hingga kuartal ketiga. Ini bermakna

bahwa pengeluaran pemerintah yang dilakukan selama ini telah dinikmati oleh sebagian orang, terutama pemilik modal, namun hasil yang mereka peroleh dari pengeluaran pemerintah tersebut tidak diinvestasikan kembali di Provinsi Aceh sehingga penerimaan asli daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Secara teori dinyatakan

bahwa jika perekonomian mengalami peningkatan maka pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan masyarakat akan berpengaruh

langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Namun, hasil penelitian empiris ini membuktikan bahwa kenyataan yang lain terjadi di Aceh. Selanjutnya, perlu pula dianalisis sumber fluktuasi APBD dan PDRB dari masing-masing variabel tersebut. Analisis fluktuasi kedua variabel ini dilakukan dengan menggunakan forecast error variance decomposition (FEVD) yang diperoleh dari hasil estimasi SVAR, di mana FEVD dari kedua variabel ini ditampilkan di Tabel 5. Sesuai dengan FEVD di Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa dalam jangka pendek, fluktuasi APBD bersumber dari APBD itu sendiri di mana besarnya fluktuasi ini sebesar 86 persen pada kuartal pertama. Namun, fluktuasi ini mengalami penurunan hingga ke kuartal 13 dan kemudian mengalami kenaikan lagi pada kuartal 14 dan 15 lalu menurun lagi pada kuartal berikutnya (fluktuatif). Sementara itu, pengaruh PDRB terhadap fluktuasi

APBD mengalami peningkatan sampai kuartal 13 dan bahkan pada kuartal 10 hingga 20, kontribusi PDRB terhadap fluktuasi APBD sangat besar yaitu di atas 80 persen.

15

Tabel 5. Forecast Error Variance Decomposition dari APBD dan PDRB Fluktuasi APBD APBD PDRB 1 86 2 77 3 63 4 58 5 54 6 54 7 53 8 45 9 30 10 19 11 14 12 13 13 13 14 16 15 19 16 18 17 18 18 17 19 17 20 20 Sumber: Hasil Perhitungan, 2008. Kuartal Fluktuasi PDRB APBD PDRB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 23 37 42 46 46 47 55 70 81 86 87 87 84 81 82 82 83 83 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Lain halnya dengan fluktuasi PDRB, di mana fluktuasi PDRB ini hanya disebabkan oleh PDRB tersebut. Dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh APBD terhadap perubahan PDRB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sangat bertentangan dengan teori, di mana dinyatakan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah (APBD) akan berdampak pada peningkatan perekonomian (PDRB). Pertentangan ini perlu ditelusuri lebih lanjut, mengapa APBD tidak berperan terhadap PDRB. Apakah alokasi APBD selama ini belum mampu meningkatkan perekonomian daerah secara optimal. Bisa jadi alokasi APBD selama ini hanya dinikmati oleh

sebagian kecil masyarakat terutama pemilik modal sehingga dampak APBD tersebut tidak diterima secara merata oleh masyarakat sehingga peran APBD terhadap PDRB 16

sangat kecil. Berbagai pernyataan ini perlu dibuktikan secara empiris agar diketahui penyebab kecilnya peran APBD terhadap perekonomian daerah.

F. Penutup

Berdasarkan hasil estimasi dalam penelitian ini dengan menggunakan pengujian sebab akibat antara PDRB dan APBD diperoleh bahwa ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel tersebut. Ini bermakna bahwa kenaikan PDRB akan mendorong peningkatan APBD dan peningkatan APBD akan berdampak pada peningkatan PDRB. Bila analisis dilakukan dengan menggunakan impulse response function (IRF) diperoleh hasil bahwa respons pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif dan signifikan dalam jangka pendek. Ini bermakna bahwa dengan adanya pengeluaran pemerintah maka perekonomian daerah mengalami peningkatan namun peningkatan perekonomian tersebut tidak diinvestasikan kembali di Aceh sehingga dampak perekonomian terhadap pengeluaran pemerintah bersifat negatif dalam jangka panjang.

Referensi

Alguacil, M.T., A. Cuadros, V. Orts. 2002. Foreign direct investment, exports and domestic performance in Mexico: A causality analysis. Economic Letters, 77, 371–376. Azali, M. 1998. The Monetary Policy Transmission Mechanism: The Malaysian Experience During the Pre–Liberalisation and Post–Liberalisation Periods. Unpublished Ph.D. Thesis. Cardiff Business School, University of Wales. Barro, R.J., and X. Sala-i-Martin. 1995. Economic Growth. Singapore: McGraw-Hill Book Co. 17

Cheng, B.S., and T.W. Lai. 1997. Government expenditure and economic growth in South Korea: A VAR Approach. Journal of Economic Development, 22(1). Dèmurger, S. 2001. Infrastructure development and economic growth: An explanation for regional disparities in China. Journal of Comparative Economics, 29, 95– 117. Enders, W. 1995. Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons, Inc. Frenkel, J.A., and A. Razin. 1996. Fiscal Policies and Growth in the World Economy. Third Edition. London: The MIT Press. Ghosh, B., and P. De. 2005. Investigating the linkage between infrastructure and regional development in India: Era of planning to globalisation. Journal of Asia Economies, 15, 1023–1050. Ginsburgh, V.A. 1973. A further note on the derivation of quarterly figures consistent with annual data. Applied Statistics, 22(3), 368–374. Lisman, J.H.C., J. Sandee. 1964. Derivation of quarterly Figures from annual data. Applied Statistics, 13(2), 87–90. Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus. 2005. Economics. International Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co. Eighteenth Edition.

Treadgold, M.L. 1996. Macroeconomic Policy Issues in the Asia-Pacific Economies, in Dilip K. Das (Ed.), Emerging Growth Pole: The Asia-Pacific Economy. Singapore: Prentice Hall. van den Berg, H. 2005. Economic Growth and Development. International Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Co. Zhang, T., and H. Zou. 2001. The growth impact of intersectoral and intergovernmental allocation of public expenditure: With application to China and India. China Economic Review, 12, 58–81.

18


								
To top