Docstoc

Fungsi Pengawasan Revised - PDF

Document Sample
Fungsi Pengawasan Revised - PDF Powered By Docstoc
					MENINGKATKAN KAPASITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Daftar Isi
Pendahuluan Bab I Konsepsi Fungsi Pengawasan Bab II Fungsi Pengawasan DPRD Saat Ini Bab III Optimalisasi Pengawasan DPRD Pengawasan Bab IV Potensi Korupsi pada Fungsi Pengawasan

Pendahuluan

Tujuan Workshop

1. Mengetahui konsepsi Pengawasan DPRD yang baik 2. Menyadari fungsi Pengawasan DPRD yang terjadi saat ini 3. Mampu mengoptimalkan diri dan organisasi dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRDDPRD

Bab I Konsepsi Fungsi Pengawasan DPRD

#2.1. Makna Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin : 1.Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan 2.Tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

#2.1. Makna Fungsi Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu unsur dari manajemen (Planning - Organizing - Actuating -Controlling)

PERENCANAAN

ORGANISASI

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

Bagian dari Early Warning System Bagian dari Early Warning System

FEED – BACK FEED – BACK

#2. Dasar Hukum Fungsi Pengawasan DPRD

Undang-Undang 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR,DPD,DPR/D Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

#2.1 Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD Menurut UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat 1C, “ DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah “

#2.1 Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD

#2.1 Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD

#2.1 Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD

PENGAWASAN
Peraturan Daerah

Pelaksanaan Perda

Evaluasi

APBD
Peraturan, Keputusan, Surat Edaran – Kepala Daerah

Pelaksanaan APBD

Perhitungan APBD

Kesesuaian dengan Perda, Peraturan/ Per-UU-an lainnya

Evaluasi

PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERATURAN DAERAH
Pelaksanaan Terhadap Peraturan Daerah dan peraturan per-UU an lainnya :
1. Menginventarisasi berbagai Perda yang ada untuk dilihat : a. kesesuaiannya dgn peraturan perundang-undangan yg ada; b. pelaksanaannya. 2. Dari hasil inventarisasi diperoleh gambaran sbb: a. adanya berbagai Perda yang perlu diganti atau diubah; b. perlu dibuat Perda baru sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional; 3. Mendorong pihak Pemda agar Perda yg sudah ada dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan supaya tercipta tertib hukum dan kepastian hukum.

Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
1. Menginventarisasi berbagai Peraturan Kepala Daerah dan
Keputusan Kepala Daerahyang ada untuk dilihat : a. kesesuaiannya dgn peraturan perundang-undangan yg ada termasuk dengan Perda setempat; b. pelaksanaannya. 2. Dari hasil inventarisasi diperoleh gambaran sbb: a. adanya berbagai Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang tidak sesuai lagi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada; b. adanya berbagai Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang tidak dilaksanakan; 3. Mendorong pihak Kepala Daerah agar berbagai Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yg tidak sesuai dapat dicabut atau diperbaiki, sedangkan yang masih sesuai dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan supaya tercipta tertib hukum dan kepastian hukum.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD
Wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD – baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal-hal sbb: a. memberitahukan kepada KDH untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal; b. membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat; c. menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik ( Kepolisian, Kejaksaan, KPK). Parameter yang digunakan antara lain INPRES No 7 Tahun 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). ANGGARAN BERBASIS KINERJA

UU Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah

Pasal 20: Hasil Pemeriksaan oleh BPK disampaikan kepada :
-

DPRD Kepala Daerah

Pasal 21: DPRD dapat meminta kepada:
1. 2. 3.

BPK -> Penjelasan dalam rangka menindaklanjuti BPK -> melakukan pemeriksaan lanjutan Pemerintah -> melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Daerah
Melihat, mengamati, mendengar pelaksanaan pembangunan oleh SKPD maupun melalui partisipasi masyarakat untuk dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang sah berupa : - RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk kurun waktu 20 tahun. - RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk kurun waktu 5 tahun. - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digunakan untuk dasar penyusunan APBD.

Pengawasan Kerjasama Internasional di Daerah
1. Pengawasan dilakukan baik terhadap kerjasama yang dilakukan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD maupun kerjasama yang harus memperoleh persetujuan DPRD, yakni kerjasama yang membebani masyarakat dan Daerah ( lihat pasal 42 ayat (1) huruf k UU Nomor 32 Tahun 2004) 2. Ruang lingkup pengawasan meliputi : a. bidang yang dikerjasamakan (harus merupakan urusan/kewenangan Daerah ybs); b. jangka waktu kerjasama; c. manfaat kerjasama bagi Daerah; d. sumber pembiayaan.

1. Berapa jumlah Perda yang saat ini berlaku dikota/kabupaten Bapak/Ibu? 2. Berapa jumlah Perda yang sudah dievaluasi pelaksanaannya? 3. Sudahkah Bapak/Ibu membuat laporan hasil pengawasan Perda tersebut? 4. Apa tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut?

#3.Proses Pelaksanaan Pengawasan DPRD

1.Menentukan Agenda Pengawasan

2.Menentukan Metodologi Pengawasan

3.Menjalin Jaringan - Instansi Terkait & Aliansi Strategis

7.Menilai LKPJ

6.Tindak Lanjut HP

5.Membuat Laporan

4.Melaksanakan Pengawasan

#4.Mekanisme Pengawasan Selama Ini

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD selama ini pada dasarnya dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu: 1. Rapat kerja komisi dengan pemerintah 2. Kegiatan kunjungan kerja 3. Rapat dengar pendapat umum (public hearing) 4. Pengaduan

#4.Mekanisme Pengawasan

”....DPRD dalam batas-batas kewenangannya dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD. Melalui penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, DPRD dapat memberikan catatan-catatan kepada Kepala Daerah untuk perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Bahkan apabila terjadi kebijakan-kebijakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan, DPRD dapat menggunakan haknya baik hak angket maupun hak menyatakan pendapat yang tentu saja dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD.”
SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA PELANTIKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA JAKARTA, 10 MARET 2006

Bab II Fungsi Pengawasan DPRD Saat ini

Kondisi dan Fungsi Pengawasan Saat Ini
Pengawasan Sebagai Sarana Politik Pengawasan Belum Memberikan Kontribusi yang Optimal Pada Pengelolaan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pengawasan Belum Efektif Tersumbatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terjebak pada pengawasan yang bersifat teknis fungsional

#1. Pengawasan Sebagai Sarana Politik.
Pengawasan telah diterjemahkan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan Pengawasan dilakukan cenderung untuk menjatuhkan lawan politik atau kepala daerah yang sedang berkuasa., Pengawasan dilakukan untuk mencari imbal jasa, keuntungan pribadi dan golongan, (kasus money politics)

# 2. Pengawasan Belum Memberikan Kontribusi yang Optimal
Pengawasan yang dilaksanakan lebih bernuansa kepentingan politik kelompok sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan kebijakan yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan, belum memberikan umpan balik (feed back) yang substansial bagi pengelolaan pemerintahan daerah Pengawasan belum mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan

# 3. Pengelolaan Pengawasan Belum Efektif.
Pengawasan dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program Pengawasan lebih banyak terfokus dan ”terjebak” pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat.

# 4. Tersumbatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan
Saluran melalui para wakilnya tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen. Sementara keberanian masyarakat untuk langsung menyuarakan haknya ke pemerintahan masih belum muncul karena takut atau apatis. Budaya ketertutupan yg menyebabkan komunikasi dari masyarakat tidak efektif

Kesenjangan sebagai Penyebab Kondisi yang ada
KONDISI SAAT INI KONSEPSI IDEAL

+

SDM

PROSES

STRUKTUR

KESENJANGAN (GAPS)
Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD Belum Optimalnya Pengorganisasian Seluruh Sumber Daya Pengawasan. Belum adanya Standar, Sistem dan Prosedur Baku Pengawasan DPRD Belum adanya mekanisme penyampaian informasi masyarakat sebagai salah satu alat pengawasan

Bab III Peningkatan Kapasitas Fungsi Pengawasan

3.1Hasil studi best practices fungsi pengawasan
DPRD Gorontalo Bandung Purwakarta Solok Jembrana Gianyar Sawahlunto Kab 50 Kota Cilegon Samarinda Kendari Pasuruan DKI Jakarta ** ** * * ** ** * * * * * ** * ** ** * * * * * * ** * * * * * * * * * * TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6 TAHAP 7 ** ** ** *** ** ** * * ** * *** * * * * * * * * *

* : sesuai standar, ** : baik, *** : sangat baik

Optimalisasi Proses Pengawasan:Tahap 1 #1. Menentukan Agenda Pengawasan
Pada setiap tahun anggaran, seharusnya DPRD secara kelembagaan membuat agenda pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan. Komisi : membuat agenda sesuai dengan bidang penugasan dan masa persidangannya DPRD : mengkonsolidasi agenda pengawasan dari masing-masing komisi

Optimalisasi Proses Pengawasan:Tahap 1 (lanjutan)
Agenda pengawasan harus mencakup penentuan atas:
1. Apa obyek yang diawasi (dengan skala prioritas) 2. Kapan pengawasan akan dilakukan 3. Komisi atau Anggota yang akan terlibat dalam rangkaian pengawasan 4. Pada tingkat apa pengawasan dilakukan (kebijakan, program, proyek atau kasus tertentu)

Catatan Dari 13 DPRD hasil studi belum ada DPRD yang menyusun agenda pengawasan

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 2
#2. Metodologi Pengawasan
Metodologi Pengawasan hendaknya telah mencakup penentuan: 1. Penentuan jangka waktu pengawasan 2. Teknik/cara pengawasan yang akan diterapkan 3. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota 4. Instansi terkait yang perlu dilibatkan (jika diperlukan) 5. Bantuan tenaga ahli yang digunakan (jika diperlukan) 6. Cara Pendokumentasian proses dan hasil pengawasan

Best Practice** DPRD Purwakarta telah berusaha meningkatkan penguasaan materi dan ruang lingkup pengawasan melalui pembagian tugas anggota komisi

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 2 (lanjutan) – Teknik Pengawasan
Tujuan Pengawasan Memperoleh Informasi Awal

Teknik Pengawasan
Pengumpulan Informasi /Pengawasan Analisa, Penyusunan Laporan & Rekomendasi

Evaluasi atas Pencapaian Tujuan dibentuknya Perda

Pemahaman Tujuan Awal Dibentuknya Perda

Rapat kerja komisi dengan pemerintah Kegiatan kunjungan kerja Rapat dengar pendapat

Analisa Tingkat tercapainya tujuan Perda R E K O M E N D A S I

Evaluasi atas Pencapaian Tujuan Penetapan APBD

Pemahaman Tujuan Penetapan Nilai Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisa Tingkat tercapainya tujuan Penetapan APBD

Evaluasi Kesesuaian Peraturan, Keputusan,Surat Edaran dengan Perda Peraturan/Per-UU-an lainnya

Pengumpulan Peraturan /Perundang-undangan yg berpotensi bersinggungan dengan Peraturan, Keputusan, Surat Edaran – Kepala Daerah

umum Pengaduan/Informasi
Kesimpulan sesuai tidaknya Peraturan, Keputusan,Surat Edaran dengan Perda Peraturan/Per-UU-an lainnya

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 2 (lanjutan) – Tujuan APBD
APBD
Tujuan APBD Resiko Penyimpangan Tidak tergalinya potensi penerimaan daerah Penerimaan Daerah yang tidak masuk kas daerah Alokasi belanja yang tidak tepat sasaran Penggelembungan dana belanja daerah

Penerimaan Daerah

Optimalisasi Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah yang Efektif & Efisien

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 3
#3. Menjalin Jaringan dengan instansi terkait dan aliansi strategis a. Instansi Terkait Setelah agenda pengawasan ditetapkan, DPRD secara kelembagaan maupun alat kelengkapan DPRD, khususnya komis-komisi dalam DPRD, segera menjalin jaringan dengan instansi-instansi terkait, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung.
Best Practice*** DPRD Kota Gorontalo dengan membangun jaringan yang luas dengan lembaga-lembaga terkait seperti: kejaksaan dan kepolisian, termasuk dengan BAWASDA dan BPK. Selain itu, DPRD juga menjalin kerjasama pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBD dengan Tim Teknis Perguruan Tinggi (Universitas Samratulangi).

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 3
b. Aliansi Strategis DPRD harus membuat jaringan seluas-luasnya dengan seluruh stakeholders terkait Jaringan akan memberikan manfaat tidak saja terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional yang lebih luas Jaringan yang harus dibangun antara lain Wakil Rakyat di Pusat, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media Masa
Best Practice*** DPRD Kota Gorontalo DPRD telah menjalin hubungan dengan Harian Proses untuk menyediakan Rubrik Parlemen yang informasinya dapat diketahui setiap hari oleh seluruh masyarakat Kota Gorontalo.

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 4
#4. Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan Monitoring dan Pengawasan Triwulan Efisiensi dan Efektivitas pengawasan diharapkan dapat tercapai apabila kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan metode yang ada

Best Practice**
DPRD Kota Sawahlunto yang telah medokumentasikan dengan baik dan tertib setiap pengawasan anggota DPRD yang melakukan reses di lapangan baik individu maupun kelompok. Laporan Reses tersebut selanjutnya dibacakan dalam Sidang pleno awal masa persidangan berikutnya, dan ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan reses tersebut kepada komisi yang terkait

.

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 5 (lanjutan)
#5. Penyusunan Laporan Format dan isi Laporan Hasil Pengawasan hendaknya telah mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Tujuan pengawasan 2. Metodologi pengawasan yang diterapkan 3. Temuan-temuan (signifikan) 4. Rekomendasi perbaikan atas temuan

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 6 #6. Menindaklanjuti Hasil Pengawasan
Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara berkelanjutan DPRD juga dapat menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasannya

Best Practice**
DPRD Kota Sawahlunto yang telah berusaha mengawasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan melalui mekanisme manajerial

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 7 # 7. Menilai Kinerja Dalam LKPJ
Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan akhir dari prosesi Pengawasan DPRD penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi atas LKPJ ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penentuan agenda pengawasan periode berikutnya

Optimalisasi Proses Pengawasan DPRD: Tahap 7 (lanjutan)
Penilaian Kinerja dalam LKPJ
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan

vs
Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir jabatan

vs

Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) selama masa pemerintahan

Tahunan

Masa Akhir Jabatan

Bab IV. Potensi Korupsi Pada Fungsi Pengawasan

Potensi Korupsi pada Fungsi Pengawasan

1.

Hasil Audit BPK dapat dimanfaatkan untuk alat ’kompromi’ dengan pemerintah daerah (sehingga terbuka adanya peluang pemerasan, penyuapan dan gratifikasi)

Potensi Korupsi pada Fungsi Pengawasan
2. Meminta ‘bagian’/komisi/fee dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang seharusnya masuk ke kas daerah, karena belum adanya Perda yang mengatur tentang ‘bagian’/komisi/fee dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga .

Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara Memeras

Pasal 12 huruf e
Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: Pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Menyalahgunakan kekuasaannya.

Potensi Korupsi pada Fungsi Pengawasan

3. Meminta atau menerima ‘bagian’ komisi/fee dari persetujuan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam pengadaan dan /atau penjualan Barang dan Jasa

Menerima Hadiah atau Janji berhubungan dengan Jabatannya

Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta - Pegawai negeri atau penyelenggara negara - Menerima hadiah atau janji - Padahal diketahuinya - Atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Potensi Korupsi pada Fungsi Pengawasan

3. Menerima pemberian dalam bentuk arti luas, yang patut diketahui pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

GRATIFIKASI
Pasal 12B ayat (1) UU No. 20/2001
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp 10 juta pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

b.

Terima Kasih

57


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7823
posted:6/29/2009
language:Indonesian
pages:57