Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Good Governance _Yusuf Anwar-KPK

VIEWS: 774 PAGES: 35

									GOOD GOVERNANCE Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi & Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
oleh: Dr. H. Jusuf Anwar, SH, MA Indra Perwira

1

“Good governance adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan serta pemerintahan yang bertanggung jawab pada publiknya” --- The World Bank

2

Fokus Diskusi

GOOD PUBLIC GOVERNANCE

GOOD GOVERNANCE GOOD PRIVATE GOVERNANCE GOOD SOCIETY GOVERNANCE

3

Good Governance

4

Governance….  Secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani: kubernain dan dari bahasa Perancis: gouvernance, keduanya bermakna sama yaitu steering a ship;


“asking why company fails is somewhat like asking why the Titanic sank. Was it the iceberg? The captain’s navigational incompetence? The ship’s faulty construction? The look out crew’s was unsinkable? Or was it all of them combined? Failure is complicated” --Charles M. Farkas & Phillipe de Backer, Fortune Magazine, January 15, 1995.

5

Good governance …

 



Steering the ship properly! The keyword is PROPER. How to be PROPER then? To be PROPER is simply being right, being good, being nice, and perform other good values. PROPER GOVERNANCE (good governance) bertumpu pada prinsip-prinsip universal: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness (TARIF principles).

6

Why Good Governance?
   

Krisis finansial di Asia Tenggara (1997 – saat ini); Why did it happen? What went right? What went wrong?

7



Studi ADB menunjukkan bahwa lemahnya (tiadanya) governance yang baik, merupakan salah satu kontributor terbesar yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi pada periode tsb; Hingga saat ini, positive developments sudah dilakukan oleh berbagai institusi internasional, sektor publik dan sektor privat dari berbagai negara.



8

• In Five Selected Countries there are:
– overcapacity – poor Q of Investment – excessive diversification – excessive exposure to debt – inappropriate hedged foreign debt

• Other observation: – ineffective BoD – weak internal control – poor audit – lack of disclosure – lack (lax) of law enforcement

9

Good governance: tugas & tanggung jawab siapa?

Trilogi good governance: *  Sektor publik: pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, birokrat & aparat;  Sektor privat: perusahaan di berbagai sektor, pembuat keputusan;  Masyarakat. * Idealnya ketiga pihak dalam trilogi ini diberi peran dan ruang yang memadai untuk dapat memainkan peranannya secara baik.
10

To whom the trilogy’s duty owed?
Stakeholder (masyarakat madani)

fiduciary duty

Sektor publik

Sektor privat

Masyarakat

11





Fiduciary duty: a duty of utmost good faith, trust, confidence, and candor owed by a fiduciary (i.e: BoD, BoC, corporate officer) to the beneficiary (shareholders); a duty ro act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (Black’s Law Dictionary, 7th Ed., St. Paul-Minn, 1999); Fiduciary duty menjadi alasan dan dasar berpijak trilogi governance dalam mem-perform good governance, terutama pihak-pihak yang berada pada sektor publik dan sektor privat;

12

Good Environmental Governance

13

Good (Environmental) Governance

Lingkungan hidup jadi internal faktor yang digunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja pembangunan ekonomi.

14

Paradigma GEG
Kesejahteraan
Pertumbuhan Ekonomi

Keseimbangan yang harmonis

Perkembangan Penduduk

Kemiskinan !

Pelestrarian Kemampuan Lingkungan (daya dukung & daya tampung)
15

Sarana Pencapaian
SUPREMASI HUKUM

DEMOKRASI
Lingkungan hidup

HAK ASASI

16

5 prinsip pembangunan berkelanjutan
    

Keadilan antar generasi (intergenerational equity). Keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity). Prinsip pencegahan dini (precautionary principle). Perlindungan keanekaan hayati (conservation of biological diversity). Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif (internalization of environment cost and incentive mechanism).

17

Peran Hukum
 



“hukum sebagai sarana rekayasa sosial” (law as a tool of social engineering). hukum berdiri di depan sebagai stimulan perubahan perilaku baik masyarakat maupun birokrasi. Sebuah peraturan dibuat berdasarkan sebuah rencana pembangunan tatanan masyarakat tertentu dalam jangka panjang (adil dan sejahtera)

18

Tiga Fungsi Utama Pemerintah






Pembuat kebijakan  Regulasi, mediasi, problem solver Pelayanan Publik  Sarana dan prasarana pelayanan umum (administratif);  Sarana dan prasarana kepentingan umum (utilitas), seperti, jalan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, air, listrik, tilpon, dll. Fasilitator  Menyediakan kebutuhan thd barang dan jasa publik, seperti papan, sandang, pangan, tranportasi, lapangan kerja,

19

Acuan yang Digunakan








Renstrada/RPJP/RPJM  arahan kegiatan pembangunan APBD  Arahan biaya RUTR, RDTR, RTR  arahan Lokasi pembangunan UU/Kajian lingkungan/izin/kebijakan lain  arahan perilaku

20

Keberhasilan
  

Korelasi yang signifikan antara Output (kinerja) dan Outcome (hasilguna) Kinerja merupakan perbandingan antara realisasi rencana dan anggaran; Hasilguna merupakan perbandingan antara kinerja dan kesejahteraan rakyat.  Meningkatnya IPM, (pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja)  Kelestarian fungsi lingkungan hidup

21

Public Governance

22

PUBLIC GOVERNANCE
(good government governance)

EKSEKUTIF
PRESIDEN & KABINETNYA

YUDIKATIF

LEGISLATIF

PENGADILAN

DPR/DPRD

23

Public Governance - Legislatif DPR/DPRD




Dalam menjalankan fungsi perwakilan, DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu:  Fungsi Legislasi;  Fungsi Penganggaran;  Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi tsb harus dijalankan dengan bertumpu pada asas fiduciary duty: yaitu pengangkatan setiap anggota DPR/DPRD didasarkan pada asas kepercayaan (dari rakyat) bahwa setiap anggota yang diangkat akan menjalankan fungsi dan perannya dengan menjunjung tinggi duties sbb:  duty of skill and care;  duty to act in bona fide;  duty of good faith;  duty of loyalty;  duty of honesty.

24

Prinsip-prinsip GG:

(Kebijakan Tata Pemerintahan Yang Baik-Rencana Strategis Pemerintah, Paper Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Rapat Pleno KNKG, Jakarta, 8 Januari 2005)














Kepastian hukum: penyelenggaraan pemerintahan hrs didasarkan pd hukum & peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan keadilan; Keterbukaan: adanya hak masyarakat utk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh birokrasi Pemerintah dgn tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Akuntabilitas publik: aspek pertgjwban dari semua kegiatan birokrasi Pemerintah kepada masyarakat sbg pemegang kedaulatan tertinggi negara; Profesionalitas: keahlian birokrat yg berlandaskan kompetensi, kode etik, dan peraturan perundangan yang berlaku; Moralitas: aspek morall, sikap dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya; Proporsionalitas: keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan; Netralitas: ketidakberpihakan aparatur Pemerintah pada satu golongan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 25





Memperhatikan prinsip-prinsip GG sebagai prasyarat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai unsur legislatif dalam pemerintahan; Fiduciary duty merupakan dasar berpijak anggota DPR/DPRD dalam menjalankan fungsi dan perannya; Mengabaikan prinsip-prinsip GG, dapat dinilai sebagai pengabaian terhadap asas fiduciary duty yang dapat membawa konsekwensi tanggung jawab baik secara kelembagaan dan pribadi; Implementasi dari prinsip-prinsip GG merupakan pengejawantahan dijunjungnya fiduciary duty; Fiduciary duty ini merujuk pula kepada ruang lingkup fungsi, tugas dan kewenangan DPR/DPRD, antara lain sebagaimana di atuar dalam UU tentang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, & DPRD (UU Susduk) dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga ketentuan tentang Tata Tertib, dll; Pengabaian ataupun pelampauan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-ketetuan tersebut, dapat tergolong ke dalam perbuatan ultra vires.









26

Fungsi Legislasi


Adalah “suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan” (Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia,
www.parlemen.net);



Arti penting fungsi legislasi:



 


Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah; Dasar perumusan kebijakan publik di daerah; Sebagai kontrak sosial di daerah; Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD berperan sebagai policy maker, dan bukan policy implementer di daerah; Antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholders, ada kontrak sosial yang dilandasi dengan fiduciary duty; Fiduciary duty ini harus dijunjung tinggi dalam setiap proses fungsi legislasi.
27





Proyeksi public governance pada fungsi legislasi saat ini?


Peningkatan performa DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya (Lihat: Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi DPRD, Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, KPK, 6-8 Juni 2006), dapat dilakukan antara lain dengan:  Peningkatan pemahaman ttg perencanaan dalam fungsi legislasi;  Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stakeholders;  Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan RAPERDA;  Ditingkatkannya kemmapuan analisis (kebijakan publik & hukum) dalam proses penyusunan RAPERDA;  Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi legislasi; dll.

28

Fungsi Penganggaran








Yaitu penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah; Arti penting fungsi penganggaran:  APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi);  APBD sebagai fungsi investasi daerah;  APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan). Dalam konteks good governance, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD dengan menjunjung fiduciary duty. Prinsip-prinsip good governance dalam konteks GCG, yaitu TARIF principles, sangat tepat apabila dapat diterapkan secara nyata dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.
29

Proyeksi public governance pada fungsi penganggaran saat ini?


Fungsi anggaran dapat lebih berperan apabila memperoleh perhatian dan kecermatan dalam beberapa hal berikut:  Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:
• • • •


Efektifitas pembentukan jaring asmara; Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan; Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD; Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA

Penyusunan PPAS, antara lain:
• Akuntabilitas terhadap nilai anggaran; • Kelengkapan data-data pendukung; • Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas urusan dan program; • Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat

 

Raperda APBD Sosialisasi Perda APBD

30

Fungsi Pengawasan






Merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mejamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Arti penting fungsi pengawasan:  Bagi pemerintah daerah: sebagai suatu mekanisme peringatan dini (early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran;  Bagi pelaksana pengawasan: merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Tujuan dari pengawasan, antara lain:  Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;  Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;  Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;  Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
31

Proyeksi public governance pada fungsi pengawasan saat ini?


Fungsi Pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:  Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif;  Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;  Penyusunan agenda pengawasan DPRD;  Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;  Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan;
32







Implementasi dari proyeksi dalam ketiga fungsi tersebut pada gilirannya kelak akan mencerminkan good governance pada sektor publik(legislatif/DPRD); Efektifitas dari upaya terencana sebagai kerangka governance (governance framework) dan nyata akan dapat untuk mewujudkan cita-cita good governance dari sektor publik; 3 M dari Aa Gym: mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

33

Referensi:




Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006; The World Bank Group, Jesus Estanislao, How do Corporate Governance Work? Why Corporate Governance?
Asian Development Bank, Corporate Governance and Finance in East Asia, Volume 1 and 2 Business Week, May, June, & July 2002 edition ADB Institute Tokyo, ESS, S61/02 Transparency International, 14 September 2000 Stilpon Nestor, International Efforts to Improve Corporate Governance: Why and How, OECD 2001 Asian Revival, the Corporate Governance of Banks: Camel in a cage, A. Mathur & Jimmy Burhan, ADB 1999.



   



34

Terima Kasih

35


								
To top