Docstoc

Profil Keuangan Daerah

Document Sample
Profil Keuangan Daerah Powered By Docstoc
					DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung D Lt. 19 Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 JKP 10024 Telepon : 3849689 Faksimile : 3505103 Website : www.djapk.go.id

PROFIL PENDAPATAN APBD PROPINSI TAHUN ANGGARAN 2007

1. Pendapatan provinsi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Total pendapatan provinsi seluruh Indonesia Tahun 2007 adalah Rp73,6 triliun, yang terdiri dari Pendapatan asli daerah sebesar Rp33,2 triliun (45,11%), Dana perimbangan sebesar Rp35,3 triliun (47,98%), dan lain-lain pendapatan yang sah Rp5,1 triliun (6,91%). 2. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp18,03 triliun atau 24,50% dari total pendapatan, dana alokasi umum sebesar Rp16,50 triliun atau 22,42%, dan dana alokasi khusus sebesar Rp0,79 triliun atau 1,07%. 3. Pendapatan asli daerah provinsi berasal dari pajak daerah yaitu sebesar Rp28,37 triliun atau 38,54% dari total pendapatan, sedangkan retribusi daerah sebesar Rp1,85 triliun atau 2,51% dari total pendapatan. Sementara itu porsi pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah terdiri dari pendapatan hibah Rp96,15 milyar atau 0,13%, dan dana darurat Rp16,04 milyar atau 0,02%. 4. Dilihat dari Pendapatan, Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp28,37 triliun atau 38,54% dari total pendapatan, disusul kemudian dana bagi hasil (DBH) sebesar 24,50%, dan dana alokasi umum (DAU) sebesar 22,42%. 5. Provinsi yang persentase PAD-nya terbesar dari pendapatannya adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp3,62 triliun atau 70,33% dari total pendapatan, disusul Provinsi Banten sebesar Rp1,27 triliun atau 69,13%, dan kemudian Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3,44 triliun atau 68,61%. Provinsi yang persentase PAD-nya terkecil dari Pendapatannya adalah Provinsi Irian Jaya barat yaitu sebesar Rp22,5 milyar atau 3,90% dari total pendapatan, disusul Provinsi Papua sebesar Rp212,16 milyar atau 3,95%, dan kemudian Provinsi Maluku Utara sebesar Rp45,103 milyar atau 8,99%. Sementara itu bila dilihat dari nilai nominalnya, PAD terbesar adalah

Provinsi DKI Jakarta Rp10,084 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp3,621 triliun, dan Provinsi Jawa Timur Rp3,436 triliun. PAD terkecil dilihat dari nilai nominalnya adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebesar Rp22,5 milyar, Provinsi Sulawesi Barat Rp39,033 milyar atau, dan Provinsi Maluku Utara Rp45,102 milyar. 6. Provinsi yang dana perimbangannya memiliki persentase terbesar terhadap pendapatan adalah Provinsi Irjabar (Papua Barat) yaitu sebesar Rp554,871 milyar atau 96,10% dari total pendapatan, disusul Provinsi Maluku Utara sebesar Rp456,617 milyar atau 91,01%, dan kemudian Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 292,053 milyar atau 88,21%. Provinsi yang dana perimbangannya memiliki porsi terkecil terhadap pendapatan adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp1,55 triliun atau 29,56% dari total pendapatan, disusul Provinsi Banten sebesar Rp 564,584 milyar atau 30,75%, kemudian Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1,56 triliun atau 31,11%. Sedangkan bila dilihat dari nilai nominalnya, maka dana perimbangan yang memberikan sumbangan terbesar dalam pendapatan daerah adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp7,572 triliun dari total pendapatan, disusul Provinsi Riau sebesar Rp2,636 triliun, dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp2,103 milyar. Sedangkan daerah yang memperoleh dana perimbangan yang terkecil antara lain Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 292,053 milyar, kemudian Provinsi Gorontalo sebesar Rp297,19 milyar, dan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp359,785 milyar. 7. Persentase dana alokasi umum terhadap pendapatan memberikan sumbangan terbesar pada sebagian besar provinsi, seperti Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 84,34% dari total pendapatan, disusul Provinsi Irian Jaya Barat sebesar 80,52%, dan Provinsi Maluku sebesar sebesar 75,82%. Sedangkan persentase dana alokasi umum yang memberikan sumbangan terkecil terhadap pendapatan antara lain Provinsi DKI Jakarta yaitu 0,66% dari total pendapatan, kemudian Provinsi Riau sebesar 7,62%, dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 8,30%. Sedangkan bila dilihat dari nilai nominalnya, maka dana alokasi umum terbesar adalah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp1,090 triliun, disusul Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1,050 triliun, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp933,436 milyar. Sedangkan dana alokasi umum yang terkecil antara lain Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp257,108 milyar dari total pendapatan, kemudian Provinsi Riau sebesar Rp277,659 milyar, dan Sulawesi Barat sebesar Rp279,253 milyar.

8. Provinsi yang porsi pendapatan lain-lain yang sah terbesar adalah Provinsi Papua yaitu sebesar Rp3,296 triliun atau 61,35% dari total otonomi khusus. pendapatan Provinsi Papua. Pendapatan lain-lain yang sah Provinsi Papua ini seluruhnya berasal dari dana

---OOO---

Porsi Bagian Pendapatan Terhadap Total Pendapatan
Total PAD Pajak Retribusi Hasil Kekayaan yang di-pisahkan Lain2 PAD Total Dana Perimbangan DBH DAU DAK Lain2 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah Hibah Dana darurat Dana bagi hasil pajak dari Prop. dan Pemda lainnya Dana Penye-suaian & Otsus Bantuan Keu. dari Prop. atau Pemda lainnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah TOTAL PENDAPATAN 33,201,232 28,365,728 1,846,193 908,433 2,080,879 35,412,931 18,029,328 16,498,607 785,000 99,996 4,983,635 96,154 16,044 65,000 4,095,748 706,057 4,632 73,597,798 45.11% 38.54% 2.51% 1.23% 2.83% 48.12% 24.50% 22.42% 1.07% 0.14% 6.77% 0.13% 0.02% 0.09% 5.57% 0.96% 0.01% 100.00%

Porsi Bagian Pendapatan Terhadap Total Pendapatan
• Porsi pendapatan terbesar pemerintah Provinsi masih berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 48,12%. Dari bagian dana perimbangan tersebut porsi Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan porsi terbesar yaitu 24,5%, kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 22,4% • Porsi Pendapatan yang berasal dari PAD sebesar 44,11%. Dari bagian PAD pemerintah Provinsi tersebut porsi terbesar berasal dari Pajak daerah yaitu 38,54%, sedangkan Retribusi sebesar 2,51%. • Porsi Pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya sebesar 6,77% • Namun demikian jika dilihat dari struktur Pendapatan Daerah Provinsi, Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar (38,54%) disusul kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) (24,5%) dan Dana Alokasi Umum (DAU)(22,4%).

Persentase Bagian PAD Terhadap Total Pendapatan

1.23

2.83
Total PAD Terhadap Total Pendapatan = 45,11%

2.51

Pajak

Retribusi

Hasil Kekayaan yang di-pisahkan

38.54

Lain2 PAD

Persentase Bagian Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan
1.07 0.14
Total Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan = 48,12%

22.42

24.50

DBH

DAU

DAK

Lain2

Persentase Bagian Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Total Pendapatan
0.13 0.09 0.01 0.96 0.02
Total Lain-lain Pendapatan yang sah Terhadap Total Pendapatan = 6,77%

Hibah

Dana darurat

Dana bagi hasil pajak dari Prop. dan Pemda lainnya Dana Penye-suaian & Otsus

Bantuan Keu. dari Prop. atau Pemda lainnya

5.57

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemprov yang Persentase PAD Terhadap Pendapatan diatas 50%
Daerah
Prop. Sulsel Prop. Kalsel Prop. DKI Jakarta Prop. Bali Prop. Sum ut Prop. Jateng Prop. Jatim Prop. Banten Prop. Jabar Pajak 42.70 44.46 45.52 51.59 57.64 57.31 61.53 66.99 66.51 Retribusi 3.42 4.30 3.42 0.99 0.43 6.56 4.12 0.14 0.55 H asil Kekayaan yang diLain2 PAD Total PAD pisahkan 2.61 1.03 0.76 3.53 2.14 2.30 1.34 0.88 2.24 1.36 1.11 5.38 2.36 0.83 2.34 1.63 1.12 1.02 50.09 50.91 55.08 58.47 61.04 68.51 68.61 69.13 70.33

• Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. • Prop. Jabar memiliki porsi PAD terhadap pendapatan terbesar yaitu 70.33%, sementara Prop. DKI Jakarta hanya sebesar 45,52%.

Daerah yang Persentase PAD Terhadap Pendapatan diatas 50%

80.00 68,51% 70.00 61,04% 58,47% 60.00 50,09% 50.00 50,91% 55,08% Lain2 PAD 68,61% 69,13% 70,33%

Hasil Kekayaan yang dipisahkan Retribusi

40.00 Pajak 30.00

20.00

10.00

0.00 Prop. Sulsel Prop. Kalsel Prop. DKI Prop. Bali Jakarta Prop. Sumut Prop. Jateng Prop. Jatim Prop. Banten Prop. Jabar

Daerah yang Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan diatas 70%
Daerah
Prop. Bengkulu Prop. Riau Kep Prop. Riau Prop. Sultra Prop. NTT Prop. Sulteng Prop. Maluku Prop. Gorontalo Prop. Sulbar Prop. Maluku Utara Prop. Irjabar DBH 7.59 42.19 64.68 7.86 4.88 5.00 6.39 1.29 3.87 14.13 15.59 DAU 62.82 29.88 7.62 66.28 71.02 71.84 77.28 64.71 84.34 73.89 80.52 DAK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00 Lain2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.21 0.00 0.00 0.00 Total 70.42 72.07 72.29 74.14 75.91 76.83 83.67 88.21 88.21 91.01 96.10

• Porsi Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi sebagian besar daerah, hanya Prop. Riau dan Prop. Riau Kepulauan saja yang porsi DAU terhadap pendapatannnya kecil bila di bandingkan dengan daerah lainnya. • Prop. Irjabar memiliki porsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan terbesar yaitu 96,1%, sementara Prop. Sulbar memiliki porsi DAU terhadap pendapatan terbesar yaitu 84,14%. Sementara Prop. Riau dan Prop. Riau Kepulauan memiliki porsi DBH terbesar yaitu 64,68% dan 42,19%.

Daerah yang Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan diatas 70%
100.00 88,21% 88,21% 90.00 75,91% 76,83% 83,67% 91,01% 96,10%

80.00 70,42% 70.00 72,07%

72,29%

74,14%

Lain2 DAK DAU DBH

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
Prop. Bengkulu Prop. Riau Prop. Riau Prop. Sultra Prop. NTT Kep Prop. Sulteng Prop. Maluku Prop. Gorontalo Prop. Sulbar Prop. Maluku Utara Prop. Irjabar

Daerah yang Persentase Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pendapatan diatas 5%
Daerah
Hibah Dana darurat DBH pajak dari Prop. dan Pemda lainnya 0.00 6.51 0.00 0.00 Dana Penyesuaian & Otsus 3.93 0.00 20.53 61.35 Bantuan Keu. dari Lain-lain Prop. pendapatan daerah atau yang sah Pemda lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total

Prop. Kalsel Prop. Kalteng Prop. NAD Prop. Papua

1.29 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5.22 6.51 20.53 61.35

• Porsi Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi sebagian besar daerah, hanya Prop. Riau dan Prop. Riau Kepulauan saja yang porsi DAU terhadap pendapatannnya kecil bila di bandingkan dengan daerah lainnya. • Prop. Irjabar memiliki porsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan terbesar yaitu 96,1%, sementara Prop. Sulbar memiliki porsi DAU terhadap pendapatan terbesar yaitu 84,14%. Sementara Prop. Riau dan Prop. Riau Kepulauan memiliki porsi DBH terbesar yaitu 64,68% dan 42,19%.

Daerah yang Persentase Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pendapatan diatas 5%

70.00

61,35%

60.00

50.00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah
40.00

Bantuan Keu. dari Prop. atau Pemda lainnya

30.00

20,53%

Dana Penye-suaian & Otsus Dana bagi hasil pajak dari Prop. dan Pemda lainnya

20.00

5,22%
10.00

6,51%

Dana darurat Hibah

0.00
Prop. Kalsel Prop. Kalteng Prop. NAD Prop. Papua

SEKIAN TERIMAKASIH


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2398
posted:6/29/2009
language:Indonesian
pages:16