050806

Document Sample
050806 Powered By Docstoc
					PENATAAN RUANG DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SIAK PROVINSI RIAU

Paparan Menteri Pekerjaan Umum Pada acara Seminar Penyelamatan dan Pelestarian DAS Siak Di Pekanbaru, 6 Agustus 2005

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

I.

PENDAHULUAN

Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Forum DAS Siak yang mempunyai inisiatif menyelenggarakan seminar ini dan perhatian begitu besar terhadap pentingnya pengelolaan ekosistem Daerah Aliran Sungai untuk dijaga dan dilestarikan sesuai fungsinya sebagai wadah terhimpunnya air dan wadah berbagai kehidupan dan kegiatan sosial dan ekonomi diatasnya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pemikiran mengenai pentingnya pengelolaan DAS, yang tentunya akan terkait dengan berbagai aspek kepentingan diatasnya, konflik penggunaan ruang, perbedaan kepentingan antara satu Kabupaten dengan Kabupaten yang lain dan kepentingan transportasi dengan pelestarian sungai. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kegiatan pada kawasan yang berada di dalam DAS akan mempengaruhi kawasan lainnya di DAS tersebut. Penebangan hutan, usaha-usaha budidaya pertanian, perkebunan, pertambangan, transportasi atau industri di bagian hulu akan menyebabkan berbagai akibat di bagian hilirnya seperti banjir, terjadi erosi, pencemaran dan pendangkalan sungai, yang tentunya mempengaruhi ekosistim di hilir, berkurangnya populasi Ikan, pencemaran dan berkurangnya lapangan usaha masyarakat. Terhambatnya kehidupan ekonomi di kawasan hilir, juga selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan transportasi di sungai tersebut dan seterusnya akan mempengaruhi kehidupan ekonomi di wilayah hulunya. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi di bagian hilir, juga mempunyai implikasi kepada kemampuan pertumbuhan ekonomi di wilayah hulunya. Hubungan timbal balik ini perlu kita cermati lebih teliti, antar upaya pembangunan sosial budaya, pertumbuhan ekonomi dan upaya-upaya penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu, pada kesempatan diskusi ini, ingin mengajak semua stakeholder DAS Siak untuk berpikir menyeluruh dari semua sistem yang ada dalam DAS tersebut. Pemerintah Daerah yang terletak berada di bagian Hilir Sungai tidak seharusnya egoistis membangun untuk kepentingan Kabupatennya, tetapi juga harus berpikir sebagai bagian integral dari sistem DAS tersebut. Menyadari betapa pentingnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai, terutama yang melibatkan juridiksi beberapa pemerintah baik antar provinsi maupun pemerintah Kabupaten dan Kota, pemerintah melakukan pengaturanpengaturan kewenangan sebagaimana tertuang dalam PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai Penataan Ruang Ekosistem yang berada dalam beberapa kewenangan administrasi, selain ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlunya pengelolaan DAS yang melintasi beberapa wilayah administrasi yang akan menjadi masukan untuk perencanaan dan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota.

2

II.

GAMBARAN UMUM DAS SIAK

Sungai Siak merupakan sungai terdalam di Indonesia, dengan kedalaman sekitar 20-30 meter, sungai ini sangat padat dilayari kapal-kapal besar, kargo, tanker maupun speedboat. Sungai sepanjang 300 kilometer itu kondisinya kini terancam bukan hanya hilangnya habitat alami sungai berupa bermacam ikan khas Riau akibat menurunnya kualitas air, tetapi juga runtuhnya tebing sungai karena abrasi. Seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak berada di Provinsi Riau, melewati empat wilayah administrasi kabupaten dan satu wilayah administrasi kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. DAS Siak termasuk DAS kritis, kawasan rawan bencana banjir dan longsor, terjadi berbagai pencemaran, erosi dan pendangkalan. Kejadian banjir di Provinsi Riau akibat meluapnya Sungai Siak dan anak-anak sungainya merupakan indikator adanya perubahan ekosistem pada DAS tersebut. Perubahan ekosistem tersebut disebabkan oleh wilayah dalam DAS Siak merupakan daerah yang potensial berkembang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Di sepanjang Sungai Siak terutama di Pekanbaru ke arah hilirnya mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi. Perkembangan penduduk dan ekonomi yang mendorong berkembangnya kawasan budidaya dan permukiman berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan ekosistem sungai Siak.

2.1. Wilayah DAS Siak
Cakupan DAS Siak meliputi Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, dari keseluruhan wilayah DAS Siak terbagi menjadi dua bagian wilayah yaitu bagian hulu dan hilir dari masing-masing sungai, adapun wilayah-wilayah yang tercakup dalam masing-masing bagian DAS Siak adalah: • Bagian Hulu Bagian hulu dari DAS Siak adalah dari dua sungai yaitu Sungai Tapung Kanan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan Sungai Tapung Kiri yang termasuk dalam wilayah Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar. Kedua sungai menyatu di daerah Palas (Kabupaten Kampar) dan dekat Kota Pekanbaru pada Sungai Siak Besar. • Bagian Hilir Bagian hilir dari DAS Siak adalah pada Sungai Siak Besar yang terletak di desa Palas (Kabupaten Kampar) - Kota Pekanbaru – Kota Perawang (Kabupaten Siak) – Kota Siak Sri Indrapura dan bermuara di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak)

3

2.2. Kondisi Fisik
Topografi wilayah DAS Siak relatif datar, ketinggian permukaan rata-rata 0-2 m dpl, kemiringan berkisar 0-5 %. Variasi 2 – 40 % di bagian hulu. Secara garis besar ketinggian bagian hulu DAS Siak dikategorikan menjadi empat golongan yaitu: antar 1–10 m dpl, 1-25 m dpl, 25-100 m dpl, 100500 m dpl. Jenis tanah di DAS Siak bagian hulu terbagi menjadi dua yaitu organosol gley humus dan podsolik merah kuning, bertekstur halus (liat), sedang (lempung) dan kasar (pasir), dengan kedalam topsoil antara 30-60 cm dan >90 cm dari atas permukaan tanah. DAS Siak hulu merupakan hulu Sungai Tapung Kanan dan memiliki banyak anak sungai antara lain: Sungai Tapung Kiri, Sungai Kasikan, Sungai Kepanasan. Sungai-sungai yang terdapat di bagian hilir antara lain Sungai Siak, Sungai Perawang, Sungai Mentawai, Sungai Tualang, Sungai Basar dan Sungai Balam Tinggi. Sungai-sungai tersebut difungsikan sebagai jaringan transportasi terutama untuk pengangkutan bahan baku dan hasil produksi industri. Selain itu dimanfaatkan penduduk sebagai MCK, bahan baku air minum dan pemenuhan untuk kebutuhan industri.

2.3. Sosial Ekonomi
Berdasarkan struktur mata pencaharian penduduk yang tinggal di wilayah DAS Siak adalah bergerak di sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, konstruksi / bangunan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di bagian hulu sampai hilir DAS Siak yang tinggal di pedesaan pada umumnya sebagai petani, baik dari usaha tani tanaman semusim maupun perkebunan. Untuk bagian hulu ketergantungan terhadap sektor pertanian lebih besar terutama usaha tani tanaman semusim dan perkebunan rakyat yang berupa kelapa sawit, karet dan gambir. Ketergantungan penduduk terhadap sumberdaya hutan juga masih sangat tinggi. Di bagian Hilir, dari arah Pekanbaru ke hilir, kehidupan sosial – ekonomi masyarakat lebih beragam, terutama dengan adanya kegiatan pertambangan, pengangkutan dan industri Pulp telah memicu tumbuhnya kegiatan sekunder dan berkembangnya kegiatan perkotaan. Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dan pusat perdagangan regional, telah mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan di sepanjang bagian hilir Sungai Siak, seperti kota Perawang dan Siak Inderapura. Dari segi sosial budaya masyarakatnya sebagaimana hampir seluruh wilayah Sumatera didominasi oleh suku bangsa Melayu, suku-suku lain yang banyak terdapat antara lain suku Minangkabau, Batak, Jawa, Bugis, Buton, Flores, Sumbawa serta sedikit suku Arab dan Cina. Selain suku-suku tersebut hingga saat ini masih terdapat masyarakat terasing seperti suku Sakai di 4

Kabupaten Bengkalis dengan populasi kurang lebih 12.500 jiwa atau kurang lebih 2.200 kk, menempati beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Mandau, Minas dan Bukit Kapur. Masyarakat tersaing tersebut secara budaya tergabung dalam suatu persekutuan (ulayat), yang hidupnya amat tergantung pada sumber daya alam hutan yang dikenal sebagai Hutan Ulayat. Saat ini karena adanya berbagai kepentingan maka keberadaan Hutan Ulayat tersebut sulit untuk dapat dipertahankan keasliannya.

III. ISSUE STRATEGIS PENGEMBANGAN DAS SIAK
3.1. DAS Siak merupakan DAS kritis
Indikator kritis DAS Siak dicirikan dengan adanya penurunan kualitas dan kuantitas sungai Siak yang sudah berada di bawah ambang batas ketentuan sungai yang lestari dan tingginya sendimentasi. Penyebab utama penurunan kualitas Sungai Siak adalah limbah industri baik industri besar, menengah maupun kecil yang berada di sepanjang alur sungai Siak, antara lain industri minyak, industri pengolahan, sawmill, industri pulp dan pembuangan sampah (60% berasal dari rumah tangga), selain tingginya erosi yang disebabkan semakin intensif pengelolaan sumberdaya alam yang ada di hulu, seperti adanya penebangan liar (illegal logging), penebangan hutan berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), konversi hutan menjadi kawasan perkebunan (besar dan kecil), kegiatan pertambangan dan kegiatan budidaya lainnya.

3.2. Tingginya Konversi Lahan
Hampir sama dengan provinsi-provinsi lainnya di Sumatera, Industri yang berbahan baku kayu, secara intensif telah merusak hutan di Propvinsi Riau terutama di DAS Siak. Demikian pula usaha-usaha perkebunan, telah mengkonversi lahan cukup luas dari Hutan menjadi lahan-lahan perkebunan. Selain itu dengan adanya pemekaran wilayah, secara tidak langsung mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di DAS Siak. Masing-masing Kabupaten berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) untuk mempertahankan eksistensi sebagai Pemerintah Daerah,namun sebagai akibatnya sumber daya alam yang berada di wilayah masing – masing Kabupaten dieksploitasi secepatnya sebagai upaya meniingkatkan PAD. Banyak pemberian ijin penebangan hutan, pertambangan, maupun konversi lahan menjadi berkebunan dalam skala yang besar. Gambaran ini ditunjukan dalam penggunaan lahan di DAS Siak, hampir sebagai besar hutan-hutan telah berubah menjadi lahan-lahan perkebunan, hutan-hutan hanya tersisa pohon-

5

pohon yang berdiameter kecil, dan hanya tertinggal sedikit hutan-hutan yang berfungsi lindung. Dari data peta pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2001 – 2015 menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah DAS Siak bagian hulu sebagian besar merupakan kawasan budidaya dalam bentuk peruntukan perkebunan besar dan kawasan hutan produksi, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan pertanian lahan basah hanya sebagian kecil kawasan Hutan lindung. Di bagian hilir sungai sebagian besar berupa kawasan hutan produksi, perkebunan besar dan sebagian lagi berupa kawasan perkotaan (Pekanbaru, Perawang dan Siak Sri Indrapura). Pemanfaatan lainnya berupa kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan hutan resapan air. Data peta ini cukup memberikan gambaran perlunya penataan kembali penggunaan lahan di kawasan DAS Siak, dalam arti perlu arahan-arahan yang lebih jelas, agar kawasan-kawasan budidaya yang ada di DAS Siak apabila memungkinkan dapat dikonversi sebagai kawasan lindung atau arahan – arahan agar usaha budidaya di kawasan tersebut dapat berfungsi lindung.

3.3. Kerusakan Lingkungan
a). Penggundulan Hutan Menurut data Departemen Kehutanan, luas areal hutan di Provinsi Riau pada tahun 2003 adalah sebesar + 4,24 juta hektar dimana 2.224 hektar diantaranya telah dirambah untuk pemukiman liar oleh 345 KK. Harian Kompas menyebutkan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 5 juta m3 kayu hutan yang dicuri di luar 23 juta m3/th yang dialokasikan untuk kegiatan industri. Terjadinya kebakaran hutan dalam upaya pembukaan lahan turut memperparah kerusakan hutan, yang mencapai puncaknya pada tahun 2002 yaitu mencapai area seluas 2211,85 ha. b. Fluktuasi Debit yang Besar Terdapat fluktuasi debit yang besar antara musim hujan dan kemarau, dimana : - Qmaks : 1700 m3/det - Qmin : 45 m3/det - Qmaks/Qmin : 37,8 Angka ini mempunyai arti bahwa pada musim hujan, air sangat berlebihan yang menyebabkan terjadinya banjir sementara pada musim kemarau air sangat kurang dan dibawah batas lestari sungai.

6

c. Abrasi Tebing Abrasi pada tepian sungai diakibatkan oleh hempasan gelombang yang timbul saat kapal berlayar melalui Sungai Siak. Saat ini lalu lintas pelayaran di Sungai Siak sangat padat, terutama dilalui oleh kapal-kapal besar seperti tanker, kargo, dan speedboat. Hasil penelitian FT Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa abrasi yang terjadi setiap tahunnya mencapai 7,3 m. Di beberapa tempat, rumah warga yang 30 tahun lalu berada kira-kira 50 meter dari pinggiran sungai, kini berada tepat di bibir tebing dan terancam ambruk seperti yang telah terjadi pada bangunan-bangunan lain sebelumnya. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah memasang turap pada pinggiran sungai sepanjang 4000 meter. d. Sendimentasi Sungai Siak memiliki kedalaman antara 20 – 29 meter dan merupakan sungai terdalam di Indonesia. Namun saat ini terjadi penumpukan sedimen di dasar sungai yang telah mencapai ketinggian 8 meter atau sepertiga dari kedalaman sungai. Hal ini mengindikasikan adanya erosi yang sangat besar di bagian hulu sungai. Adanya sedimen dapat mengganggu pelayaran terutama saat muka air surut di musim kemarau. Di lain pihak, dalam musim hujan dapat terjadi bahaya banjir karena berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung aliran air. e. Pencemaran Air Pencemaran sungai Siak yang semakin meningkat sejak booming industri yang menempati sepanjang DAS Siak dan mencapai puncaknya pada 8 Juni 2004 yang lalu dimana lebih dari 1,5 ton ikan mati mengapung. Pencemaran pada Sungai Siak diakibatkan oleh adanya limbah dari industri yang berada sepanjang aliran sungai, pelayaran, dan limbah rumah tangga di sekitarnya. Tingkat pencemaran saat ini sudah mencapai taraf yang membahayakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah oksigen terlarut (DO) dalam air sungai lebih kecil dari 1 ppm, sehingga mengancam kelangsungan hidup ikan dan biota air di dalamnya. Hal ini terbukti pada bulan Juni 2004 dimana sejumlah 1,5 - 5 ton ikan mati lemas dalam waktu yang bersamaan akibat kekurangan oksigen. Diperkirakan jumlah spesies ikan yang tersisa di Sungai Siak hanya sekitar 20 jenis saja. Hal ini membawa dampak yang buruk bagi penduduk yang berprofesi sebagai nelayan karena hasil tangkapan tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian banyak diantaranya yang beralih profesi sebagai penebang liar yang justru menambah parah kerusakan lingkungan dan DAS Siak itu sendiri.

3.4. Lintas Wilayah dan Pemekaran Wilayah Administrasi
Upaya upaya pemekaran wilayah tidak selalu berdampak positif namun juga ada indikasi berdampak negatif. Kabupaten pemekaran baru, yang pada

7

umumnya mempunyai PAD kecil, berusaha keras untuk meningkatkan PAD dengan menggali sumber daya alam yang berada di wilayahnya. KabupatenKabupaten yang berada dalam DAS Siak, sumber daya alam yang diandalkan adalah lahan-lahan potensial untuk perkebunan dan Hutan. Konversi lahan dan penebangan hutan di wilayah Kabupaten tersebut dapat dilihat secara signifikan di kawasan DAS Siak. Banyak hulan-hutan yang gundul dan terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran menjadi lahan berkebunan. Akibatnya kawasan-kawasan pada kawasan DAS ini sebagian besar tidak dapat berfungsi lindung lagi. Dampak yang nyata akibat eksploitasi ini adalah antara lain; terjadinya banjir, besarnya sendimentasi tanah di badan air, tingkat erosi besar dan terjadi pendangkalan Sungai. Issue lainnya karena perbedaan juridiksi pemerintah ini antara lain; Masih adanya kesenjangan perkembangan antar kawasan, sektor dan golongan sosial penduduk serta masih belum meratanya prasarana dan sarana dasar antar wilayah; Terjadinya konflik pemanfaatan ruang akibat adanya tumpang tindih kepentingan atas suatu bidang lahan, antara lain dalam bentuk pemanfaatan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya, pembukaan lahan oleh penduduk di dalam kawasan lindung atau lahan milik swasta, dll. Permasalahan pada umumnya karena ada perbedaan antar Kabupaten yaitu: - Belum terwujudnya secara penuh kesamaan pola pikir, persepsi dan cara pandang para aparatur terhadap berbagai kegiatan penataan ruang wilayah - Tidak cukupnya keterpaduan dalam perencanaan dan sinkronisasi programprogram pembangunan di antara badan/dinas-dinas daerah dan instansi vertikal.

3.5. Masalah Transportasi dan Pembangunan Jembatan Siak
Sejak dulu Sungai Siak merupakan urat nadi ekonomi di dataran Riau. Berbagai alat angkutan sungai dengan berbagai ukuran dan kecepatan, hilir mudik setiap harinya di Sungai ini. Intensitas transporatsi yang tinggi tersebut telah menimbulkan berbagai masalah. Ukuran kapal, kecepatan kapal dan jumlah kapal yang lewat adalah penyebab terjadinya kerusakan tebing dan bantaran sungai. Demikian pula dengan dibangun pelabuhan-pelabuhan untuk kebutuhan industri kayu dan perkebunan sawit, peningkatan fungsi kota Pekanbaru semakin meningkatkan volume lalu lintas terutama dari kota Pekanbaru ke arah hilirnya. Jembatan Siak setinggi 23 meter yang melintasi sungai Siak dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Siak sejak 31 Desember 2002, selain dimaksudkan untuk menghubungkan ibukota Siak dengan daerah seberangnya, juga untuk membatasi kapal yang melintasi sungai karena pencemaran dan abrasi di sungai Siak sudah sangat parah, telah menjadi polemik pro dan kontra. Untuk jangka panjang, keberadaan jembatan Siak secara tidak langsung akan mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekitar

8

akibat keberadaan industri sepanjang DAS Siak. Kapal-kapal besar tidak lagi masuk ke hulu aliran Sungai Siak, sehingga lambat laun akan berkurang intensitas lalu lintas air dan bergeser ke moda lalu lintas darat. Pada saat bersamaan akan berkembang simpul-simpul kegiatan ekonomi yang makin luas pada 5-simpul perkembangan kota di Kabupaten Siak. Arus keluar masuk barang melalui darat semakin lancar. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi meningkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keinginan Pemerintah Kabupaten Siak tersebut mendapat tentangan dari Perusahaan Pelayaran dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menginginkan ketinggian jembatan ditambah menjadi 30 meter dengan alasan agar lalu lintas kapal yang membawa bahan bakar minyak dan sembako dapat melintas hingga ke Pekanbaru. Selain itu pembangunan jembatan setinggi 23 meter dinilai dapat menutup alur lalu lintas internasional di Sungai Siak dan mengganggu kawasan industri yang dirancang Pemerintah Kota Pekanbaru. Polemik tersebut tidak berkesudahan meskipun pembangunan jembatan telah mencapai 70,5 % dan memakan dana ratusan miliar rupiah karena tidak dapat diselesaikan di daerah. Masalah tersebut dibawa ke pemerintah pusat dengan pertimbangan presiden yang akan memberikan keputusan dilanjut tidaknya pembangunan jembatan.

IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DAS SIAK
4.1. Kelembagaan Dalam Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai agar selalu memperhatikan peraturan dan Perundangan yang terkait dengan penataan wilayah sungai yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi serta petunjukan pelaksanaannya. Melihat kenyataan bahwa DAS - DAS di Riau semakin kritis, maka sudah sepatutnya pengelolaan wilayah sungai mendapat perhatian yang memadai dengan membentuk wadah kordinasi tersendiri. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2004 maka pemerintah Provinsi Riau mempunyai kewenangan membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi. Dewan sumber daya air ini bertugas untuk mensinkronkan program penataan ruang, reboisasi dan penghijauan, pencegahan pembalakan, pengendalian pencemaran serta pendayagunaan air S. Siak. Dengan di bentuknya Forum Daerah Aliran Sungai Siak, selanjutnya dapat dijadikan embryo sebagai Dewan Sumber Daya Air sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang. 9

Sebagai gambaran, sejak beberapa tahun yang lalu wadah kordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat Provinsi juga sudah terbentuk di 11 Provinsi (5 Provinsi di P. Jawa dan 6 Provinsi di luar P. Jawa) dengan 2 macam nama yaitu: Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) atau Dewan Sumber Daya Air Provinsi. Sedangkan di tingkat wilayah sungai juga ada yang ada yang terbentuk wadah kordinasi dengan nama Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air (PPTPA) misalnya di WS Progo-Opak-Oyo di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, WS Seputih – Sekampung dan WS Mesuji – Tulangbawang di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Saat ini tengah dilakukan persiapan pembentukan wadah kordinasi sumber daya air di WS Batanghari dan WS Kampar di Sumatera. Kebijakan pendekatan “One river, one plan and one management” perlu dicanangkan kembali sebagai pendekatan pengelolaan DAS. 4.2. Arahan Pemanfaatan Ruang Di DAS Siak Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai telah mempunyai acuan yang jelas yaitu di dasarkan kepada PP 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi, salah satunya penyebutkan penataan ruang ekosistem wilayah Sungai adalah merupakan kewenangan pusat. Pada saat ini (dalam tahun anggaran 2005) Ditjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum sedang melakukan kegiatan Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang di DAS Siak yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2005 dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan baik bagi pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Maksud dari kegiatan tersebut antara lain menyusun suatu kajian secara mendalam mengenai kondisi, potensi dan permasalahan DAS Siak dalam upaya pemanfatan ruang yang efisien dan efektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem DAS dan untuk mengatasi permasalahan yang ada (banjir, pencemaran sungai, pembuangan limbah dll). Dari data pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2001 – 2015 menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah DAS Siak bagian hulu sebagian besar merupakan perkebunan besar dan kawasan hutan produksi, selain itu terdapat Hutan lindung, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan pertanian lahan basah. Di wilayah DAS Siak bagian hilir sebagian besar berupa kawasan hutan produksi, perkebunan besar dan sebagian lagi berupa kawasan perkotaan (Pekanbaru, Perawang dan Siak Sri Indrapura). Pemanfaatan lainnya berupa kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan hutan resapan air.

10

Dalam upaya pelestarian serta mengatasi permasalahan yang ada di wilayah DAS Siak diperlukan strategi penanganan antara lain : • Memepertahankan kawasan lindung (tidak boleh dikonversi) terutama di wilayah DAS Siak bagian hulu yang menurut data dari RTRW propinsi hanya terdapat dalam jumlah yang relatif kecil. • Kawasan perkebunan besar serta kawasan hutan produksi tetap sangat mendominasi di wilayah DAS Siak, sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya (penertiban illegal loging. Reboisasi, dll) • Wilayah DAS Siak sangat rawan terhadap banjir, maka diperlukan suatu kajian tentang master plan pengendalian banjir untuk wilayah tersebut. • Dalam rangka mengantisipasi pembuangan sampah ke dalam sungai, perlu disiapkan lokasi untuk TPA yang dapat menampung sampah baik dari rumahtangga maupun non rumahtangga; • Untuk mencegah pencemaran sungai-sungai yang ada di DAS Siak, perlu disiapkan lokasi serta sistem untuk pengolahan limbah dari pabrik-pabrik yang banyak terdapat di wilayah tersebut. • Memberi penyuluhan pada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan. 4.3. Penanganan Lingkungan 1. Reboisasi dan Penghijauan. Laju peresapan air ke dalam tanah amat dipengaruhi oleh tingkat kelebatan vegetasi pada tanah tersebut. Oleh sebab itu vegetasi pada kawasan hutan harus dijaga dengan cara reboisasi pada kawasan hutan yang gundul serta pencegahan pembalakan pada hutan yang telah lebat. Pada kawasan perkebunan serta lahan-lahan kosong lainnya dilakukan penghijauan sehingga peresapan air ke dalam tanah dapat berlangsung optimal. 2. Pengaturan Transportasi Air. Kecepatan serta kepadatan lalu lintas air menimbulkan abrasi yang tinggi pada tebing Sungai Siak yang dapat membahayakan bangunanbangunan sepanjang tebing S. Siak. Oleh karena itu diperlukan pengaturan kembali manajemen transportasi S. Siak ini agar gelombanggelombang air yang ditimbulkan tidak mengikis tebing sungai. 3. Pengendalian Pencemaran Air.

11

Pencemaran air S. Siak telah sampai pada tingkat yang membahayakan kehidupan ikan maupun S. Siak sebagai sumber air. Oleh karena itu limbah-limbah industri dan rumah tangga harus diolah sampai memenuhi persyaratan kualitas sehingga memenuhi syarat sebelum dibuang ke perairan umum. Keselamatan pelayaran perlu diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat menyebabkan tumpahan minyak atau bahan-bahan lain yang mencemari S. Siak. 4. Penataan Sempadan Sungai Sebagaimana diketahui pada DAS Siak telah terjadi abrasi yang cukup besar. Rumah yang semula terletak dengan jarak 50 meter, kini terletak di pinggir sungai. Intensitas angkutan sungai yang sangat padat baik dari ukuran kapal dan kecepatan, secara signifikan telah merusak pinggiran sungai. Upaya-upaya pengamanan perlu dilakukan baik dengan cara memperkuat tebing sungai dari abrasi, namun juga diperlukan sempada yang berfungsi untuk pengamanan kerusakan tetapi juga untuk pengamanan abrasi dengan cara penghijauan. Ketentuanketentuan sempadan sungai yang melintasi kawasan perkotaan dan non perkotaan tercantum dalam PerMen PU No. 63/PRT/1993.

V. PENUTUP
Sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian DAS Siak, maka penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, rencana pengelolaan DAS Siak harus menjadi salah satu unsur yang harus dipertimbangkan. Strategi dalam upaya penyelamatan DAS Siak yang perlu dilakukan adalah : 1. Menetapkan kawasan Sub DAS Siak Hulu dan bagian hulu dari Sub DAS Siak Hilir sebagai kawasan lindung sumber air. 2. Pengaturan yang lebih ketat mengenai pemanfaatan terutama pada kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan sempadan sungai. 3. Membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi. 4. Penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan baik penggundulan hutan dan pencemar air. Pembatasan pengembangan permukiman di Sub DAS Siak Hulu dan penetapan Sub DAS Siak Hulu sebagai kawasan lindung sumber air patut menjadi prioritas utama, hal ini disebabkan Kota Pekanbaru tepat berada di batas hilir Sub DAS Siak Hulu. Pada bagian hulu Sub DAS Siak Hilir perlu dijadikan kawasan konservasi juga mengingat luas Sub DAS ini cukup signifikan terhadap DAS Siak.

12

Pelaksanaan dari penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, didukung oleh sistem pengaturan yang jelas serta kelembagaan yang kuat dan bertanggung jawab, dimana semua pihak yang berkepentingan perlu dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan baik mengenai tata ruang maupun sumber daya air mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatannya. Dalam UU Sumber Daya Air No. 7/2004 selain perlu dibentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi namun yang lebih penting adalah perlu disusun penataan pada seluruh DAS yang menyeluruh yang menyangkut berbagai kepentingan pelestarian dan penataan seluruh kegiatan diatasnya yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan maupun perbaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Prinsip “One River, one Plan and One Management” perlu dicanangkan kembali untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS).

13


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:604
posted:6/29/2009
language:Indonesian
pages:13