HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL by RizkySafitri

VIEWS: 12,022 PAGES: 13

									A . Latang Belakang Munculnya Hubungan Internasional .

Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara bilateral maupun
multilateral, antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya dan letak geografis. Jika suatu
negara memiliki kekuatan dalam empat faktor tersebut, maka negara tersebut relatif lebih longgar untuk
mengadakan hubungan internasional. Namun, jika empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara
akan sangat membutuhkan hubungan internasional.

B . Pengertian Hubungan Internasional.

    a. Menurut Resta ( Rencana Strategi Pelaksanaan Polotik Luar Negeri Republik Indonesia ), hubungan
       internasional sebagai hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu
       negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut .

    b. Drs. Suwardi Wiraatmadja, M.A; hubungan internasional lebih luas dari politik internasional. Politik
       internasional membahas keadaan atau soal – soal polotik di masyarakat internasional dalam arti
       sempit, sedangkan hubungan internasional mencakup segala hubungan antarbangsa dan kelompok –
       kelompok bangsa dalam masyarakat internasional .
C . Komponen – komponen yang harus ada dalam hubungan internasional .

    a.   Politik internasional ( internasional political )

    b.   Studi tentang peristiwa internasional ( the study of foreign affair )

    c.   Hukum internasional ( internasional law )

    d.   Organisasi administrasi internasional ( internasional organization of administration )

D . Bentuk dari hubungan internasional

    1    . Hubungan individual, berbentuk kontak pribadi yang didasari oleh kepentingan individual.

    2    . Hubungan antarkelompok, dapat berbentuk hungbungan antarlembaga keagamaan, sosial, lembaga –
         lembaga ekonomi, dan perdagangan antarnegara.

    3    . Hubungan antarnegara, biasanya melibatkan kepentingan nasional atau kepentingan yang sifatnya
         lebih luas, misalnya kerja sama ekonomi, polotik, kebudayaan, ataupun hankam.

    4    . Asas Hubungan Internsaional.

         a.   Asas teritorial.

         Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya.

         b.   Asas kebangsaan.

         Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk seluruh warga negaranya,

         c.   Asas kepentingan umum.

         Asas yang mengatur tentang kewenangan negara untuk mengatur dan melindungi kepentinga dalam
         kehidupan bermasyarakat.

         d.   Asas persamaan harkat, martabat dan derajat.

         Hubungan antarnegara yang berdaulat ( merdeka ).

         e.   Asas keterbukaan.

          Hubungan antarnegara yang diperlukan keterbukaan dari kedua belah pihak, sehingga setiap negara
          paham akan manfaat dari hubungan itu.
 E . Sarana – sarana hubungan internasional.

1.     Negara yang berdaulat (Merdeka).

 Unsur – unsur berdirinya suatu negara ;

       a.   Rakyat ( penghuni ).

       b.   Daerah atau wilayah yang permanen.

       c.   Penguasa yang berdaulat.

       d.   Kesanggupan berhubungan dengan negara lain.

       e.   Pengakuan dari negara lain.

2.     Pengakuan dari negara lain.

       A .Pengakuan secara de facto yaitu memenuhi unsur konstitutif.

            1.   Pengakuan de facto bersifat tetap.

            2.   Pengakuan de facto bersifat sementara.

       B .Pengakuan secara de jure.

            1.   Pengakuan de jure bersifat tetap.

            2.   Pengakuan de jure bersifat penuh.

 F . Perjanjian Internasional.

     Konvensi Wina tahun 1969
      perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan
      akibat – akibat hukum tertentu.
G . Perwakilan negara dalam hubungan internasional.

   1) Jenis perwakilan Diplomatik

       a) Kedutaan besar yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu, untuk saling memberikan
          hubungan ritun antarnegara tersebut.

       b) Perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional ( PBB ).

   2) Tugas perwakilan Diplomatik.

       a) Representasi, mewakili kebijakan polotik pemerintah negaranya.

       b) Negosiasi, untuk mengadakan perundingan.

       c) Observasi, meneliti setiap kebijakan / peristiwa di negara penerima yang memungkinkan
          memengaruhi kepentingan negaranya.

       d) Proteksi, untuk melindungi warga negaranya yang berada diluar negeri.

       e) Persahabatan, untuk meningkatkan persahabatan antar negara2 pengirim dan negara penerima.

   3) Perangkat perwakilan Diplomatik.

       a) Duta Besar berkuasa penuh.

       b) Duta.

       c) Menteri Residen.

       d) Kuasa Usaha.
H . Dasar pertimbangan dan landasan politik luar negeri Indonesia .

Landasan bagi pelakasanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut :

1 . Landasan idiil adalah pancasila .

2 . Landasan konstitusional atau struktur adalah UUD 1945 .

3 . Landasan operasional yaitu          :

         A . Ketetapan MPR tenteng GBHN

         B . Kebijakan presiden ( keppres )

         C . Kebijakan Menlu , antara lain peraturan Menlu .



I . Makna kebijakan politik luar negeri Indonesia .

1 . Beberapa ketentuan mengenai kebijakan politik luar negeri menurut UU No . 37 tahun 1999 tentang
hubungan luar negeri Indonesia .

         A . Hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada pancasila , UUD 1945 dan GBHN

         B . Indonesia menganut politik bebas aktif yang di terapkan untuk kepentingan luar negeri .

2 . Tujuan politik luar negeri Indonesia , menurut Moh . Hatta :

         A . Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan bangsa .

         B . Meningkatkan persaudaraan segala bangsa .sebagai pelaksanaan cita – cita yang tersimpul

         dalam pancasila , dasar Negara , dan falsafah Negara kita .
3 . Pedoman dan prinsip pokok politik luar negeri Indonesia :

         A . Dasasila Bandung .

         B . Falasafah Pancasila .

         C . Prinsip bahwa masalah asia hendaknya di pecahkan oleh bangsa asia sendiri melalui kerja

         Sama regional .

4. Pokok – pokok politik luar negeri Indonesia menurut pernyataan pemerintah yang disampaikan di hadapan
badan pekerja komite Nasional Indonesia pusat tahun 1948 .

         A . Menjalankan politik damai .

         B . Menjalan persahabatan .

         C . Memperkuat sendi – sendi hukum internasional .



J . Perwujudan poltik luar negeri Indonesia .

1 . Penyelenggaraan KAA pada tahun 1956 .

2 . Salah satu Negara pendiri gerakan Non blok 1961 .

3 . Indonesia juga aktif dalam ASEAN .
K . Peranan Organisasi Internasional dalam meningkatkan hubungan internasional .

1 . Perserikatan bangsa - bangsa (PBB)

A . Sejarah singkat PBB
         1 . Pada tanggal 14 – 08 – 1941 , berhasil di sepakati piagam atlantik .

         2 . Tanggal 30 – 10 – 1943 , deklarasi Moskow .

         3 . Tanggal 26 – 06 – 1945 , di tandatangani piagam PBB .

B . Tujuan PBB

         1 . Memelihara perdamaian dan keamanan internasional .

         2 . Kerja sama memecahkan masalah – masalah ekonomi .

C . Asas PBB

         1 . Berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggota .

         2 . Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban – kewajiban mereka sebagai mana

         Tercantum dalam piagam PBB .

D . Struktur organisasi PBB

         1 . Majelis Umum ( General Assembly ) .

         2 . Dewan keamanan ( Security Counul ) .

         3 . Dewan Ekonomi dan Sosial PBB .

         4 . Dewan Perwakilan Rakyat ( Trusteeship Counul ) .

         5 . Mahkamah Internasional ( Internasional court of justice )

         6 . Sekertariat .
E . Peranan PBB

        1 . Menyelesaikan sengketa antara Indonesia – Belanda untuk masalah irian barat ( Irian jaya )

        2 . Menyelasaikan konflik timur tengah mengenai terusan suez .

        3 . Memberi bantuan dana untuk renovasi bangunan bersejarah seperti candi Borobudur , dll .

2 . Association of south east Asian Nations ( ASEAN ) .

         Tahun 1967 , lima Negara asia tenggara yaitu Indonesia , Malaysia , Filipina , Singapura dan Muangthai
, tepatnya tanggal 08 – 08 – 19967 negara negara tersebut menandatangani deklarasi di Bangkok dan berdirilah
ASEAN .

A . Tujuan ASEAN .

        1 . Mempercepat pertumbuhan ekonomi , kemajuan social , serta pengembangan kebudayaan .

        2 . Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional .

        3 . Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang apapun .

B . Struktur ASEAN .

        1 . Sebelum KTT pertama di bali tahun 1976 .

                  A . Sidang tahunan para menteri .

                  B . Standing Committee .

                  C . Komite – komite tetap dan komite – komite khusus .

                  D . Sekertariat Nasional ASEAN .
         2 . Sesudah KTT di Bali tahun 1976 .

                  A . Summit Meeting .

                  B . ASEAN Ministerial Meeting .

                  C . Sidang para Menteri Ekonomi .

                  D . Sidang para Menteri Non – Ekonomi .

                  E . Standing Committee .

                  F . Komite – Komite .

         3 . Sekertariat ASEAN .

         Sidang Ke VII para Menlu ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1975 menghasilkan rumusan tentang

         Sekertariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta , Ibukota Negra Republik Indonesia .

3 . Konferensi asia afrika di Bandung .

         Diprakarsai oleh 5 Negara yaitu Indonesia , India , Pakistan , Birma dan Sri Lanka . Konferensi ini
akhirnya di adakan di Bandung pada tanggal 18 – 24 april 1955 .

A . Maksud dan tujuan KAA .

         1 . Untuk meningkatkan kemampuan baik .

         2 . Untuk mempetimbangkan masalah di berbagai bidang
B . Dasila Bandung .

        1 . Menghormati hak dasar manusia dan tujuan serta asas – asas yang termuat dalam

         piagam PBB .

        2 . Menghormati Kedaulatan dan integritas territorial semua Bangsa .

        3 . Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa , baik besar maupun kecil .

        4 . Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal dalam Negara - Negara lain

        5 .Menghormati hak tipa – tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri

         atau kolektif Sesuai dengan piagam PBB .

        6 . Tidak menggunakan peraturan – peraturan pertahanan kolektif untuk betindak bagi kepentingan

         khusus Salah satu Negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap Negara lain .

        7 . Tidak melakukan tindakan – tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan

        Terhadap integritas territorial atau kemerdekaan olitik suatu Negara .

        8 . Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan ,

        Persetujuan , arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara damai lain menurut pilihan pihak –

        Pihak yang bersangkuatan , sesuai dengan piagam PBB .

        9 . Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama .

10 . Menghormati hokum dan kewajiban – kewajiban Internasional
C . Negara Non – Blok .

          Tujuan utama adalah meredakan ketegangan internasional dari petentangan – petentangan blok – blok
poltik militer yang di pimpin oleh Amerika Serikat dengan NATO nya dan Unisoviet dengan pakta warsawanya .

1 . Negara Pendiri gerakan Non – blok .

         A . Yugoslavia di pimpin oleh Josep Broz Tito .

         B . Indonesia di pimpin oleh Soekarno .

         C . Mesir di pimpin oleh Gamal Abdul Naseer .

         D . Ghana di pimpin oleh Kwame Nkrumah .

         E . India di pimpin oleh Pandit Jawa Haral Nehra .

2 . KTT pertama .

        Diselenggarakan di Beograd ( Belgrado ) , Yugoslavia tanggal 1 – 6 september 1961 . Konfernsi itu
bermaksud untuk meredakan ketegangan dunia dan menunjukkan pada dunia bahwa masih ada pihak ketiga
yang berada diluar kedua blok yang sedang bertentangan itu .

3 . KTT Non – Blok II ( kairo mesir pada bulan oktober 1964 )

         Membahas tentang masalah ekonomi
4 . KTT Non – Blok III ( Lusaka , Tanzania pada bulan september 1970 )

        Usaha mengendorkan ketegangan dunia dan acara agar Negara berkembang dapat melepaskan diri
dari Negara – Negara maju .

5 . KTT Non – Blok IV ( Aljazair pada bula September 1973 )

         Negara – Negara Non Blok pada hakikatnya menginginkan adanya tata dunia baru .

6 . KTT Non – Blok V ( Kolombo , Srilanka pada bulan agustus 1976 )

         Melanjutkan dan meningkatkan program gerakan Non Blok kea rah tata ekonomi dunia baru .

7 . KTT Non – Blok VI ( Havana , Kuba pada akhir tahun 1979 )

         Membahas Tentang beberapa peperangan dan pepecahan yang terjadi pada Negara – Negara Non
Blok .

8 . KTT Non – Blok VII ( New Delhi , India pada pertengahan tahun 1983 )

         Mencari jalan damai untuk rusia dan kamboja yang sedang memanas .

9 . KTT Non – Blok VIII dan IX ( Harrare dan beagrad mantan ibukota Yugos Slavia )

         Membahas dekolonisasi , apartheid dan palestina .

10 . KTT Non – Blok X ( Indonesia tanggal 1 – 6 september 1992 )

Membahas Konflik pada salah satu Negara pendiri yaitu Yugos Slavia
L . Menghargai kerja sama dan perjanjian intersional .

1 . Prinsip – prinsip kerja sama dan perjanjian internasional Indonesia .

         A . Kebebasan dan Kedaulatan .

         B . Aktif dan Ikut serta mewujudkan ketertiban , keamanan , dan perdamaian dunia .

         C . Menjalin hubungan kerja sama .

2 . Sikap positif terhadap kerja sama dan perjanjian internasional .

         A . Meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia .

         B . Meningkatkan Kedisiplinan kepada aturan hokum yang berlaku .]

         C . Melakukan diplomasi .

         D . Memberantas KKN .

3 . Partisipasi Bangsa Indonesia dalam kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat .

         A . sebagai pendiri dan aktif dalam organisasi kerja sama internasional , yaitu gerakan Non Blok ,

         ASEAN , dan KAA

         B . Ikut aktif dalam pasukan perdamaian PBB .

         C . Mendukung Negara yang menghendaki kemerdekaan atas wilayahnya , seperti Palestina

								
To top