Docstoc

Gejolak Pengelolaan Walet di Kabupaten Bengkalis Mesti Mendapat Perhatian Serius

Document Sample
Gejolak Pengelolaan Walet di Kabupaten Bengkalis Mesti Mendapat Perhatian Serius Powered By Docstoc
					   Gejolak Pengelolaan Walet di Kabupaten Bengkalis Mesti Mendapat Perhatian Serius

Implementasi Peraturan Daerah No 7 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet di kabupaten bengkalis tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga
menimbulkan gejolak di masyarakat baik terhadap dampak negatif terhadap lingkungan
maupun penerimaan daerah dari izin yang diterbitkan.

penyimpangan ini terjadi selain dari kurangnya itikat baik dari kesalahan pengusaha, juga
profesionalisme aparat pemerintah dalam melaksanakan studi tentang kelayakan usaha
dalam mengeluarkan rekomendasi pertimbangan teknis baik dari dinas kehutanan dan
perkebunan maupun BLH.

selain itu juga lemahnya implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi
peraturan daerah juga merupakan faktor yang tidak bisa di kesampingkan.

berdasarkan peraturan daerah tersebut di katakan (pasal 8) bahwa    :

      Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan usaha pengelolaan dan
       pengusahaan sarang burung walet atau memperluas usahanya harus mendapat izin
       Kepala Daerah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
      Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan ( ex situ) di
       tempatkan dilokasi khusus yang di dalam penjelasannya pada lokasi yang
       ditentukanoleh bupatu kabupaten bengkalis.

kemudian pada pasal 10 di jelaskan bahwa       :

untuk mendapatkan izin pengelola harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
kepala daerah melalui dinas kehutanan dengan melampirkan :

      izin mendirikan bangunan
      izin Ho
      pertimbangan teknis dari dinas kehutanan dan perkebunan kab bengkalis
      pertimbangan teknis dari badan pengendalian dampak lingkungan daerah

pernyataan kepala dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten bengkalis dalam media ini
beberapa waktu yang lalu mengingatkan pengusaha walet untuk mematuhi aturan yang ada
adalah suatu tindakan yang sangat naif. karena dari sekian banyak izin pengelolaan sarang
burung walet yang telah diterbitkan di kabupaten bengkalis tidak satupun mengikuti aturan
yang ada, karena tidak dilakukan dilokasi khusus.

terbitnya izin ini tidak murni kesalahan dari pengusaha, namun dinas dan badan yang
melaksanakan studi dan memberi rekomendasi terbitnya izinlah yang paling patut untuk
dipersalahkan apakah terbitnya izin sudah berdasarkan prosedur dan lokasi yang telah
ditetapkan.
kami sangat menyesalkan pernyataan kepala dinas yang mengatakan bahwa masih
melakukan kajian terhadap lokasi khusus penangkaran walet, karena di nilai kebijakan ini
diambil setelah munculnya gejolak dimasyarakat, artinya dari tahun 2006 hingga saat ini,
dinas kehutanan masih melakukan kajian terhadap lokasi yang dimaksud peraturan daerah
ini.

selain itu pernyataan ketua assosiasi walet yang mengatakan siapapun tidak bisa
mengatakan pengusaha walet bersalah adalah pernyataan yang memicu terjadinya gejolak
dan perlawanan dari masyarakat, terbukti tidak semua pengusaha walet di kabupaten
bengkalis yang mengantongi izin.jd kenapa tidak bisa di persalahkan berdasarkan perda.?

kemudian pernyataan asian pemilik ruko memiliki hak dan wewenang mengenai usaha apa
yang dijalankan di ruko tersebut adalah pernyataan yang sangat bodoh dan terkesan tidak
memahami isi peraturan daerah no 7 tahun 2006.

IMB bukan merupakan izin usaha, tapi izin mendirikan bangunan, artinya segala usaha yang
ingin dijalankan harus berdasarkan prosudur lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
IMB hanya sebagai salah satu syarat yang mesti di penuhi khususnya pada pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet.

pernyataan diatas membuktikan rendahnya sdm ketua assosiasi pengusaha walet
kabupaten bengkalis dalam memahami isi peraturan daerah no 7 tahun 2006 , untuk itu
kepada instansi terkait diharapkan untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam sosialisasi
perda tsb.

jika di kaitkan dampak lingkungan yang diakibatkannya, berdasarkan uu no 32 tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 65 di jelaskan bahwa :

      setiap orang berhak terhadap atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai
       bagian dari hak asasi manusia.
      setiap orang berhak mengajukan atau keberatan terhadap rencana usaha atau
       kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

demikian juga dijelaskan dalam pasal 70 bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan
yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup



jika memang peraturan daerah tersebut tidak bisa di implementasikan sebagai mana
mestinya sebaiknya peraturan daerah ini direvisi kembali dan disesuaikan dengan karakter
daerah dengan tidak mengesampingkan aturan diatasnya.
DPRD mestinya lebih proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menangkap
aspirasi masyarakat. keluhan yang disampaikan masyarakat lewat media ini beberapa
waktu yang lalu juga merupakan bentuk penyampaian aspirasi, saat ini tolong laksanakan
fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan kami memilih anda sebagai wakil
rakyat.

gejolak terhadap penyimpangan aturan yang berimbas kepada dampak negatif terhadap
lingkungan khususnya perda no 7 tahun 2006 tentang pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet sebagaimana disampaikan oleh H Efendi perlu mendapat perhatian
serius dari pemerintah maupun lembaga perwakilan daerah sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya, mengingat dampak yang diakibatkan tidak hanya terhadap penerimaan
daerah dari retribusi, lingkungan hidup namun telah merusak sistem pemerintahan daerah
sebagaimana dijelaskan dalam undang undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah berkaitan dengan fungsi dan wewenang.




ZULFAN MAHENRA, ST., M. Si

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:132
posted:5/3/2011
language:Indonesian
pages:3