KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR-KECAMATAN DI ACEH
Oleh:
Aliasuddin
Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstrak
Ketimpangan pembangunan tidak baik karena ada daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sementara daerah lain tertinggal. Daerah maju akan menanggung beban yang lebih besar daripada daerah lain bila selama ini kecenderungan terkonsentrasinya pembangunan di daerah-daerah tertentu maka perlu dilakukan orientasi ulang terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang selama ini telah dilakukan demi mencapai keseimbangan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang. Pendekatan Williamson digunakan untuk menentukan berapa besar ketimpangan pembangunan antar-daerah atau antar-kecamatan dalam lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi dari
Kabupaten Aceh Utara, Aceh Barat dan Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Utara misalnya mengalami ketimpangan pembangunan antarkecamatan, di Kabupaten Aceh Barat lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Utara, namun hasil perhitungan memperlihatkan adanya peningkatan ketimpangan tersebut. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah relative lebih baik
dibandingkan dengan dua kabupaten terdahulu.
Kata Kunci: Ketimpangan, Pembangunan Daerah
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
1. Pendahuluan
Akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan pembangunan antar-daerah. Percepatan ini dapat dijelaskan misalnya jika terjadi
penambahan dana pembangunan, akan lebih membawa dampak peningkatan pendapatan masyarakat melalui angka pengganda pengeluaran yang sama setiap daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif merata dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini akan dapat menciptakan
peluang kerja yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bila ini tercapai maka beban daerah-daerah tertentu dapat dikurangi karena berkurangnya penduduk yang melakukan perpindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perpindahan penduduk ini muncul sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan antar-daerah. Ada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi tetapi di sisi lain ada daerah yang tertinggal tingkat pembangunan ekonominya. Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban perkotaan yang terus meningkat karena banyak penduduk dari pedesaan terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan daerah pusat pertumbuhan mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih tinggi karena didukung oleh sumberdaya potensial yang telah berpindah tersebut. Selain sumberdaya yang potensial, terdapat pula
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
sumberdaya yang tidak potensial yang berusaha mencari peluang ekonomi di daerah pusat-pusat pertumbuhan. Karena adanya persaingan sesama sumberdaya yang ada di perkotaan maka sumberdaya yang tidak potensial tersebut akan terpinggirkan. Akibatnya, tercipta daerah-daerah kumuh dan sekaligus menambah kesesakan dan kesemrautan daerah perkotaan. Beban daerah perkotaan terus meningkat. Selanjutnya, akan muncul persoalan sosial kemasyarakatan lainnya seperti kriminalitas. Hal ini timbul sebagai akibat tidak semua sumberdaya tersebut mampu diserap oleh sektor-sektor formal perkotaan. Persoalan ketimpangan dengan segala konsekuensinya sering dialami oleh negaranegara sedang berkembang. Negara-negara ini berusaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengkonsentrasikan kegiatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan tertentu yang biasanya di daerah perkotaan. Pusat pertumbuhan ini
diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya sebagai daerah pemasok kebutuhan pusat pertumbuhan. Namun, tanpa disadari kebijakan tersebut
menimbulkan persoalan baru yaitu ketimpangan pembangunan antar-daerah dan sekaligus juga ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan pada tahap awal pembangunan ini telah dibuktikan oleh banyak peneliti. Wie (1989) mengutip beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuznets dan juga oleh Chenery dan Syrquin membuktikan ketimpangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi pada tahap awal menyebabkan kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan. Chang (2000) membuktikan bahwa pada tahap awal pembangunan terjadi ketimpangan pendapatan namun pada tahap selanjutnya ketimpangan ini mengalami
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
penurunan karena kelompok yang tertinggal menuntut perbaikan hidup sama seperti kelompok lainnya yang lebih dulu mengalami kemajuan. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh Suraiya (2001) dengan menggunakan model yang digunakan oleh Chang menemukan hal yang sama di Sumatera, di mana pada tahap awal pembangunan terjadi ketimpangan pendapatan. Aliasuddin (1998) menggunakan pendekatan Williamson menghitung tingkat ketimpangan antar-kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hasil studi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi antar-daerah di Aceh. Nilai koefisien ketimpangan pembangunan semuanya berada di atas 0,5 baik dengan menggunakan PDRB harga konstan maupun harga berlaku. ketimpangan ini dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa adanya kecenderungan penurunan tingkat ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Kondisi ini cukup baik bila ditinjau dari aspek pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Setiap daerah mempunyai peluang yang relatif sama untuk maju dengan daerahdaerah lain. Hasil ini juga dapat mengurangi kesenjangan dan juga kecemburuan sosial antardaerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. diperlukan sehinga ketimpangan ini dapat terus diperkecil. Berdasarkan kajian tersebut, sudah selayaknya pembangunan di daerah ini harus benar-benar dilakukan dengan penuh kebijakan yang mampu mendorong terciptanya keseimbangan pembangunan antar-daerah. Bila selama ini ada kecenderungan Usaha-usaha yang lebih baik Nilai-nilai koefisien
terkonsentrasinya pembangunan di daerah-daerah tertentu maka perlu dilakukan orientasi ulang terhadap berbagai kebijakan pembanguan yang selama ini telah dilakukan demi
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
mencapai keseimbangan pembanguan yang lebih baik di masa mendatang. Berdasarkan pada kondisi ini maka perlu kajian awal tentang kondisi ketimpangan pembangunan di daerah ini terutama ketimpangan pembangunan antar-kecamatan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam.
Tabel 1. Koefisien Ketimpangan Pembangunan Antar-kabupaten/Kota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 1985-1997 Koefisien Ketimpangan Koefisien Ketimpangan Tahun Harga Harga Harga Harga Konstan Berlaku Konstan Berlaku 1985 0,6217 0,5009 1992 0,5789 0,5956 1986 0,6189 0,6193 1993 0,5793 0,5793 1987 0,6126 0,6129 1994 0,5783 0,5735 1988 0,5957 0,6016 1995 0,5769 0,5682 1989 0,5927 0,5979 1996 0,5690 0,5635 1990 0,5860 0,5944 1997 0,5579 0,5516 1991 0,5815 0,5975 Sumber: Aliasuddin. 1998. Analisis Ketimpangan Antardaerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Tahun
2. Metode Penelitian 2.1. Model Analisis
Ketimpangan
pembangunan
dapat
dianalisis
pada
umumnya
dengan
menggunakan konsep Gini Rasio dengan berbagai pendekatan. Namun, dalam penelitian ini digunakan model Williamson (1974). Pendekatan ini digunakan untuk menentukan berapa besar ketimpangan pembanguna antar daerah. ketimpangan ini digunakan rumus Williamson berikut: Untuk menghitung koefisien
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
Vw
dengan:
y
i
i
yr y
2
fi n
Vw = koefisien ketimpangan pembangunan antar-daerah fi = penduduk kecamatan i n = penduduk kabupaten yi = pendapatan per kapita kecamatan i yr = pendapatan per kapita kabupaten y = pendapatan per kapita kabupaten
Nilai koefisien ini berkisar antara 0 dan 1. Bila koefisien ini menuju 0 berarti terjadi pemerataan pembangunan antar-kecamatan yang cukup baik. Sebaliknya, jika koefisien ini menuju 1 berarti terjadi ketimpangan pembangunan cukup tinggi terjadi di daerah tersebut. Selanjutnya, terdapat kemungkinan nilai koefisien ini antara nilai-nilai tersebut. Bila koefisien ini lebih kecil dari 0,3 maka ketimpangan pembangunan antarkecamatan cukup rendah. Bila koefisien antara 0,3 dan 0,4 maka terjadi ketimpangan sedang. Sedangkan bila koefisien ini melebihi 0,4 berarti terjadi ketimpangan
pembangunan yang cukup tinggi antar-kecamatan.
2.2. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendapatan per kapita menurut kecamatan di tiga kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. selanjutnya, digunakan pula data pendapatan per kapita kabupaten dan penduduk di masing-masing kecamatan dan kabupaten. Data dalam penelitian ini adalah data
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
sekunder yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik baik oleh kabupaten sampel maupun Propinsi Naggroe Aceh Darussalam. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hanya ada tiga kabupaten yang mempunyai PDRB menurut kecamatan. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara (sebelum pemekaran), Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun hanya ada tiga kabupaten yang dalam penelitian ini namun diharapkan ketiga daerah ini dapat mewakili daerah lainnya di sekitar daerah tersebut. Kabupaten Aceh Utara termasuk data Kabupaten Bireun dapat mewakili daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Pidie dengan asumsi karakteristik ketiga daerah tersebut relatif homogen sehingga Aceh Utara dapat digunakan sebagai daerah sampel. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Barat mampu menjadi sampel yang mewakili daerah lainnya seperti Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Simeulue dengan asumsi adanya homogenitas yang tinggi antardaerah tersebut. Terakhir, Kabupaten Aceh Tengah diharapkan mampu juga mewakili Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan harapan asumsi homogenitas terpenuhi maka data yang ada dapat mewakili keseluruhan Aceh. Data yang tersedia di tiga kabupaten sampel bervariasi. Kabupaten Aceh Utara misalnya mempunyai data PDRB menurut kecamatan dari tahun 1993 hingga 1995. Sedangkan data Kabupaten Aceh Barat tersedia data dari tahun 1993 hingga 1999. Selanjutnya Kabupaten Aceh Tengah tersedia data dari tahun 1993 hingga 1997. Walau data yang ada tidak seragam periodenya namun analisis masih dapat dilakukan karena perkembangan ketimpangan tidak mengalami perubahan yang relatif cepat. Artinya data yang ada masih relevan digunakan dalam analisis ini.
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
3. Ketimpangan Pembangunan
Ketimpangan pembangunan mempunyai implikasi yang sangat serius bila tidak ditangani secara dini. Banyak persoalan sosial timbul akibat adanya ketimpangan
pembangunan antar-daerah. Untuk itu kajian tentang ketimpngan ini sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Hasil perhitungan diperoleh bahwa angka koefisien ketimpangan pembangunan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kabupaten Aceh Utara misalnya mengalami ketimpangan pembangunan antar-kecamatan yang paling parah. Hal ini
dibuktikan oleh tingginya koefisien disparitas dari tahun 1993 hingga 1995. Untuk tahun 1993, angka koefisien ketimpangan sebesar 0,84009 meningkat menjadi 0,84929 pada tahun 1994 dan kembali meningkat pada tahun 1995 menjadi 0,86473. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan selama ini semakin memperparah ketimpangan pembangunan antar-kecamatan di daerah ini. Dengan kata lain, daerah perkotaan
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sedangkan daerah pedesaan mengalami peningkatan yang relatif rendah. Meskipun ketimpangan pembangunan antar-kecamatan di Kabupaten Aceh Barat lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Utara, namun hasil perhitungan memperlihatkan adanya peningkatan ketimpangan tersebut. Koefisien ketimpangan pada tahun 1993 sebesar 0,41752 mengalami penurunan pada tahun 1994 dengan koefisien sebesar 0,33030 pada tahun 1996. Koefisien ini mengalami peningkatan pada tahun 1997 dengan nilai koefisien sebesar 0,34987. Ketimpangan terus saja berlanjut ditandai oleh
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
angka koefisien ketimpangan meningkat menjadi 0,37964 pada tahun 1998 meningkat lagi pada tahun 1999 dengan koefisien sebesar 0,41642. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan dua kabupaten terdahulu. Hal ini terbukti dari rendahnya tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah ini. Koefisien ketimpangan untuk Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 1993 sebesar 0,21521 yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Barat pada tahun yang sama. Namun, koefisien ini mengalami peningkatan menjadi 0,23048 pada tahun 1994 meningkat lagi menjadi 0,23125 pada tahun 1995. Kecenderungan ini terus mengalami peningkatan pada tahun 1996 dan 1997 dengan koefisien ketimpangan masing-masing sebesar 0,23872 dan 0,24865. Melihat dari perkembangan ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus menilai kembali kebijakan selama ini sehingga diharapkan koefisien ini tidak mengalami peningkatan pada periode-periode mendatang dan bahkan kalau mungkin mengalami penurunan sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar lebih baik. Koefisien ketimpangan ini secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2. Analisis lainnya dapat dilakukan terhadap perkembangan koefisien ketimpangan tersebut berdasarkan data pada Tabel 2. Walaupun koefisien ketimpangan antar-
kecamatan cukup besar di Kabupaten Aceh Utara tetapi laju ketimpangan tersebut relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Laju ketimpangan yang rendah ini
bukan berarti dapat dibiarkan begitu saja karena secara relatif memang mengalami pertumbuhan yang rendah tetapi secara absolut angka ketimpangan di daerah ini sangat mengkhawatirkan.
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
Tabel 2. Koefisien Ketimpangan Pembangunan Antar-Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, Aceh Barat dan Aceh Tengah Tahun-Tahun Tertentu (1993-1999) Aceh Utara Aceh Barat Aceh Tengah Koefisien Koefisien Koefisien (%) (%) (%) 1993 0,84009 0,41752 0,21521 1994 0,84929 1,10 0,23048 7,10 1995 0,86473 1,82 0,23125 0,33 1996 0,33030 -7,51 0,23872 3,23 1997 0,34987 5,92 0,24865 4,16 1998 0,37964 8,51 1999 0,41642 9,69 Sumber: Hasil perhitungan dengan menggunakan metode Williamson. Tahun
Kondisi ketimpangan antar-kecamatan di Kabupaten Aceh Barat, di sisi lain, mengalami peningkatan yang sangat besar meskipun turun dari tahun 1993 ke tahun 1996. Namun, pada tahun-tahun berikutnya koefisien ketimpangan ini mengalami
peningkatan yang cukup besar. Hal yang sama tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami oleh Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan ini para perencana pembangunan harus melakukan orientasi ulang terhadap perencanaan yang telah dilakukan selama ini dan melakukan perencanaan yang lebih baik sehingga diharapkan agar ketimpangan pembangunan antar-kecamatan ini tidak terus melebar dan ketimpangan sosial dengan segala kosekuensinya dapat dihindari.
4. Kesimpulan
Hasil kajian ini membuktikan adanya ketimpangan pembangunan antarkecamatan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan Kabupaten Aceh Tengah relatif lebih baik dibandingkan dengan kedua
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
kabupaten terdahulu.
Ketimpangan terbesar terjadi pada Kabupaten Aceh Utara.
Ketimpangan sedang terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Hasil ini memperlihatkan bahwa daerah yang perekonomiannya mengalami pertumbuhan ekonomi relatif tinggi mengalami ketimpangan yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Berdasarkan hasil kajian ini perlu dilakukan orientasi ulang kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan di daerah ini. Hal ini perlu mengingat
ketimpangan pembangunan mempunyai dampak yang cukup serius terutama sekali kecemburuan sosial antar-daerah.
Kepustakaan
Aliasuddin. 1998. Analisis Disparitas Antardaerah Tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Badan Pusat Statistik. 2001. PDRB Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1993-2000. Banda Aceh: BPS-Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Aceh. ----------. 2000. PDRB Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 1993-1999. Meulaboh: Bappeda Kabupaten Aceh Barat-BPS Kabupaten Aceh Barat. ----------. 1999. Income Perkapita Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Daerah Tingkat II Aceh Tengah 1993-1997. Takengon: Bappeda Kabupaten Aceh Tengah-BPS Kabupaten Aceh Tengah. ----------. 1996. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Utara 1993-1995. Lhokseumawe: Bappeda Kabupaten Aceh Utara-BPS Kabupaten Aceh Utara. Chang, J.Y. and R. Ram. 2000. “Level of Development, Rate of Growth, and Income Inequality”. Economic Development and Cultural Change, 48(4), pp. 787-799. Suraiya, R. 2001. Analisis Ketimpangan Pendapatan di Sumatera. Tesis Tidak Dipublikasikan. Banda Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
Wie, T.K. 1989. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Alternatif. Jakarta: LP3ES. Williamson, J.G. 1975. “Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Pattern” in Friedman, J. and W. Alonso (eds.) Regional Policy: Readings in Theory and Applications. New York: The Massachusetts Institute of Technology, pp. 158-200.
Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.