Gugatan TATA USAHA NEGARA harus berlandaskan pada undang undang RI nomer 5 tahun 1986 yang sudah diperbaharui dengan perubahannya yang tercantum dalam UU RI nomer 8 tahun 2004 pasal 53 dan harus diperhatikan juga tentang obyek sengketanya yaitu:” keputusan Tata Usaha Negara “ yang dirasa nerugikan pihak penggugat. Inilah contoh surat kuasanya: SURAT KUASA Yang bertanda tangan dibawah ini saya , Nama Penggugat, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , pekerjaan Wiraswasta, dengan ini memilih tempat kedudukan hukum ditempat kuasanya dan memberikan kuasa kepada : Adieb Mohammad, SH kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Banjaranyar I no. 1 Mojokerto. pekerjaan Advokad pada Law Firm Adieb Mohammad, SH & Associates dengan alamat kantor di Jl. Bajaranyar I nomer 1 Mojokerto. Khusus Untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya selaku advokad pemberi kuasa, melawan: Kepala Kantor Pertanahan Kota P, berkedudukan di jalan Kota M, Dengan obyek sengketa: Keputusan Tergugat tanggal 17 September 2008 tentang peralihan hak / balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 507 Kelurahan D Kota P dari. Nama Penggugat menjadi atas nama Fulan, gambar situasi no. 3216 luas 4437 M2 tanggal 1 September 20071 sebagaimana dimaksud dalam gugatan tata usaha negara dan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat kuasa ini Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kepada penerima kuasa diberi hak dan wewenang menghadap kepada majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, membuat dan menandatangani gugatan, menolak dan memberikan alat bukti surat dan ataupun saksi, pada pokoknya semua tindakan hukum yang layak dan patut dikerjakan oleh penerima kuasa didalam hal menjalankan pekerjaannya selaku kuasa hukum pemberi kuasa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Mojokerto, 23 Maret 2009 Pemberi kuasa Penerima Kuasa
Nama Penggugat
Adieb Mohammad, SH