Docstoc

IDEOLOGI PANCASILA BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Undang Undang Republik

Document Sample
IDEOLOGI PANCASILA BAB I PENDAHULUAN 1 1 Latar Belakang Undang Undang Republik Powered By Docstoc
					                                         BAB I
                                     PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang


      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
   Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah untuk
   mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peadaban bangsa yang
   bermartabat    dalam    rangka    mencersdaskan     kehidupan     bangsa,    bertujuan   untuk
   berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
   kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap. Kreatif, mandiri dan
   menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
   Rumusan di atas menunjukan bahwa, pendidikan memainkan peranan penting dalam
   pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter yang menjadi landasan utama bagi
   terciptanya manusia Indonesia yang mampu hidup dalam zaman yang selalu berubah.
      Pendidikan pancasila merupakan salah satu pelajaran pendukung pengembangan karakter
   bagi manusia. Pembelajaran pancasila di sekolah dasar sangat penting artinya, karena
   merupakan proses awal dalam rangka pengembangan karakter manusia Indonesia
   selanjutnya.
      Pancasila selain sebagai dasar Negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa
   Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa
   Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta
   membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam
   masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
      Pancasila yang diterima dan ditetapkan sabagai dasar Negara seperti yang tercantum
   dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.
      Pembelajaran panasila di sekolah dasar menjadi sangat penting, karena mengingat
   pancasila menrupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa
   di dalam pancasila mengandung jiwa yang luhur, nilai-nilai yang luhur dan sarat dengan
   ajaran moralitas.
      Kadang kala nilai-nilai luhur yang ada dalam pancasila yang merupakan penjelmaan dari
   seluruh bangsa Indonesia tideak dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, tetaipi diabaikan
   sehingga akibat dari itu nilai-nila luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang.




                                                                                               1
      Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara
   nyata dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di
   dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta
   lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus
   sama-sama mengamalkan nilai-nilai pancasila demi kelestarianya.
      Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu
   ditanamkan dan atau perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya
   lewat pendidikan pancasila di sekolah dasar.
   Atas dasar realita inilah penyulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam bentuk makalah
   dengan judul “IDEOLOGI PANCASILA”.

1.2 Rumusan Masalah

   Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang
   akan di bahas diantaranya:

   1. Bagaimanakah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia?
   2. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?
   3. Bagaimnakah Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa
      dan Bernegara.

1.3 Tujuan Penulisan

   Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

   1. Untuk mengetahui Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
   2. Untuk mengetahui penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?
   3. Untuk mengetahui Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat
      Berbangsa dan Bernegara.

1.4 Manfaat Penulisan.

   Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah:

   1. Menambah ilmu pengetahuan tentang eksistensi pancasila di Republik ini,
   2. Mengertahui peranan pembelajaran Pancasila di Sekolah Dasar.


                                                                                           2
   3. Mengetahui bagaimana cara melestartikan nilai-nilai luhur Pancasila.

1.5 Metode Penulisan

   Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu
   penulis mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Pancasila dan kewarganegaraan
   lalu dianalisis untuk dijadikan sebuah karya tulis.

1.6 Sistematika Penulisan

   Di dalam makalah ini terdiri dari tiga bab yaitu:

      HALAMAN JUDUL
      DAFTAR ISI
      KATA PENGANTAR
      BAB I PENDAHULUAN
           1.1 Latar Belakang
           1.2 Rumusan Masalah
           1.3 Tujuan Penulisan
           1.4 Manfaat Penulisan
           1.5 Metode Penulisan
           1.6 Sistematika Penulisan
      BAB II PEMBAHASAN
           2.1 Pengertian Pancasila
           2.2 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
           2.3 Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
           2.4 Pancasila Sebagai Ideologi Negara
           2.5 Pancasila Sebagai Sumber Moral bangsa
           2.6 Penjabaran Nilai-Nilai Dari Pancasila
           2.7 Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila
           2.8 Arah Pendidikan Pancasila
           2.9 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa   dan
               Bernegara
           2.10 Pendidikan Pancasila Di Sekolah Dasar
      BAB III PENUTUP


                                                                                        3
  3.1 Kesimpulan
  3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA




                   4
                                            BAB II

                                      PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pancasila

   Secara arti kata pancasila mengandung arti, panca yang berarti lima “lima” dan sila yang
   berarti “dasar”. Dengan demikian pancasila artinya lima dasar.Tetapi di sini pengertian
   pancasila berdasarkan sejarah pancasila itu sendiri.

   Apabila kita ingin benar-benar melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan
   konsekuan, maka kita tidak saja harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal
   dari Batang Tubuh (the body of the konstitutin) atau lebih dkenal isi dari UUD 1945 itu,
   tetapti juga ketentuan-ketentuan pokok yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Oleh
   karena pembukaan UUD 1945 (walaupun tidak tercantum dalam satu dokumen dengan
   Batang Tubuh UUD 1945, seperti konstitusi (RIS) atau UUDS 1950 misalnya), adalah
   bagian mutlak yang tidak dipisahkan dari Konstitusi Republuk Indonesia Tahun 1945;
   pembukaan dan Batang Tubuh kedua-duanya telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan
   Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustua 1945.

   Apabila kita berbicara tentang UUD 1945. maka yang dimaksud ialah Konstitusi (UUD)
   yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18
   Agustus 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 No. 7 halaman
   45-48, yang terdiri atas :

   1. Pembukaan (Preambule) yang meliputi 4 alinea ;
   2. Batang Tubuh atau isi UUd 1945, yang meliputi;
   3. Penjelasan

   Adapun Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas emapt bagian itu yang amat penting ialah
   bagian/alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemudian dari pada itu untuk
   membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
   Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
   mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
   kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka dususunlah Kemerdekaan
   Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam


                                                                                         5
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia,   Kerakyatan       yang   dipimpin     oleh   hikmat   kebijaksanaan      dalam
permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam penjelasan resmi ari pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam Pembukaan
UUD 1945 terkandung emapt pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah            Indonesia
   berdasar atas Persatuan;
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas kerakyatan
   dan permusyawaratan/perwakilan;
d. Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
   yang adil dan beradab.

Khusus bagian/alinea ke -4 dari pembukaan UUD 1945 adalah merupakan asas pokok
Pemebentukan pemerintah Negara Indonesia. Isi bagian ke 4 dari Pembukaan UUD 1945 itu
dibagi ke dalam 4 hal:

1. Tentang hal tujuan Negara iondonesia, tercantum dalam kalimat “Kemudian daripada itu
   dan seluruh tumpah darah indinesia, yang;

   a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
   b. Memajukan kesejahteraan rakyat;
   c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
   d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
       abadi dan keadilan sosial.

2. Tentang hal ketentuan diadakanya Undang-Undang Dasar tarcantum dalam kalimat yang
   berbunyi: “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”;
3. Tentang hal bentuk Negara dalam kalimat: yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
   Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
4. Tentang hal Dasar Falsafah Negara Pancasila.


                                                                                         6
Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 itu sebagian besar bahan-
bahanya berasal dari Naskah Rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia
Perumus (panitia kecil) yang beranggotakan 9 orang yang diketua oleh Ir. Soekarno pada
tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta.

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, naskah politik yang bersejarah itu
dijadikan Rancangan Pembukaan UUD sebagai bahan pokok dan utama bagi
penyusunan/penetapan Pembukaan (Preambule) UUD yang akan ditetakan itu.

Naskah politik yang bersejarah yang disusun pada tanggal 22 Agustus 1945 itu, di kemudian
hari oleh Mr. Muhamad Yamin dalam pidatonya di depan siding Badan Penyelidik Persiapan
Kemerdekaan (BPPK) pada tanggal 11 Juni 1945 dinamakan “Piagam Jakarta” dan baru
beberapa tahun kemudian dimuat dalam bukunya yang berjudul Prokalmasi dan Konstitusi
pada tahun 1951.

Dalam naskah politik yang di sebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 inilah untuk
pertama kali dasar falsafah Negara pancasila ini dicantumkan secara tertulis, setelah
diusulkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun panitia
perumus yang beranggotakan 9 orang yang telah menyusun Piagam Jakarta itu adalah salah
satu panitia kecil dari Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) yang dibentuk pada
tanggal 29 April 1945.

Di atas telah dijelaskan tentang pentingnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun besar arti pentingnya Pembukaan Undang-Undang Daar itu ialah karena pada aline
ke 4 itu tercantum ketentuan pokok yang bersifat fundamental, yaitu dasar falsafah Negara
Republik Indonesia yang dirumuskan dalam kata-kata berikut: ….”maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada:

1. Ketuhanan Mang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,



                                                                                       7
   4. Kerakyatan       yang      dipimpin      oleh      hikmat      kebijaksanaan      dalam
      permusyawaratan/perwakilan,
   5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   Kelima dasar ini tercakup dalam satu nama/istilah yang amat penting bagi kita bangsa
   Indonesia yaitu pancasila. Istilah atau perkataan pancasila ini memang tidak tercantum dalam
   Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh UUD 1945. Di alinea ke 4 dari Pembukaan UUD
   1945 hanyalah disebutkan bahwa, Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada lima
   prinsip atau asas yang tersebut di atas, tanpa menyebutkan pancasila. Bahwa kelima prinsip
   atau dasar tersebut adalah pancasila, kita harus menafsirkan sejarah (maupun penafsiran
   sistematika) yakni menghubungkanya dengan sejarah lahirnya pencasila itu sendiri pada
   tanggal 1 Juni 1945, seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

   Berkenaan dengan perkataan pancasila, menurut Prof. Mr. Muhamad Yamin (Pembahasan
   Undang-Undang Dasar Republik Indonesia) pada halaman 437 antara lain sebagai berikut
   “perkataan Pancasila” yang kini telah menjadi istilah hukum, mula-mula ditempa dan dipakai
   oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 untuk menamai paduan sila
   yang lima. Perkataan itu diambil dari peradaban Indonesia lama sebelum abad XIV. Kata
   kembar itu keduanya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila yang memiliki arti
   yang berbeda. Pancasila dengan huruf i biasanya memiliki arti berbatu sendi yang lima
   (consisting of 5 rocks; aus fund Felsen bestehend). Pancasila dengan huruf i yang panjang
   bermakna “5 peraturan tingkah laku yang penting”.

   Kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang-kadang juga berarti etika. Dalam
   bahasa Indonesia kedua pengertian di atas dirasakan sudah menjadi satu paduan antara sendi
   yang lima dengan lima tingkah laku yang senonoh.

   Dari uraian di atas dapatlah kiranya kita menarik kesimpulan bahwa pancasila sebagai istilah
   perkataan Sanskerta yang sudah dikenal di tanah air kita sejak abad XIV. Sedangkan
   pancasila dalam bentuk formalnya sebagai dasar Falsafah Negara Republik Indonesia baru
   diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945.

2.2 Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

  1. Arti Pandangan Hidup Suatu Bangsa.


                                                                                             8
“ Apa arti pandangan hidup suatu bangsa?”. Pertanyaan ini sukar untuk dijawab tanpa
mengetahui bahwa bangsa itu mengenal berbagai kelompok masyarakat manusia yang
membentuk bangsa. Kita mengenal bangsa Amerika yang terdiri atas berbagai asal ras dan
asal kebudayaan. Ada yang beasal dari Eropa, Inggris, Jerman, Timur Tebgah, Jepang dan
masih banyak lagi. Tetapi mereka menyebut diri sebagai bangsa Amerika.

Semua mengaku sebagai bangsa Amerika yang siap membela Negara Amerika. Indonesia
pun sama seperti bangsa Amerika yang terdiri atas berbagai kelompok masyarakat yang
masing-masing berbeda latar belakang budayanya, agama, dan bahkan darahnya. Tetapi
sejak tanggal 28 Oktober 1928 kita telah menjadi satu bangsa Artinya satu kesatuan dari
berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama dan keturunan yang bertekad untuk
membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara.

Setiap bangsa mempunyasi cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama
dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan
makmur materil dan spirituan berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, sutau bangsa
yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa
pandangn hidup, suatu bangsa akan terombang ambing. Dengan pandangan hidup suatu
bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai.

Dengan pandangan hidup, suatu bangsa :

a. Akan dengan mudah memandang persoalan-pesoalan yang dihadapi;
b. Akan dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi;
c. Akan memiliki pedoman dan pegangan;
d. Akan membangun dirinya.

 Dengan uraian di atas jelaslah betapa pentingnya pandangan hidup suatu bangsa.
 Pertanyaan berikut yang secara wajar muncul pada diri kita sendiri “ apakah pandangan
 hidup itu sesungguhnya?”.

Seorang dewasa yang memiliki pandangan hidup adalah seseorang yang :

1. Yang secara sadar mengetahui cita-citanya;
2. Yang secara sadar memilih bentuk kehidupan yang ditempuhnya;

                                                                                       9
 3. Yang mengetahui nilai-nilai yang dijunjung tinggi;
 4. Yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah serta melaksanakanya secara
    jujur.

   Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa adalah :

   a. Cita-cita bangsa;
   b. Pikiran-pikiran yang mendalam;
   c. Gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik.

   Jadi pandangan hidup suatu bangsa adalah inti sari (kristalisasi) dari nilai-nilai yang
   dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenaranya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan
   yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkanya dalam kehidupan
   sehari-hari.

2. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

   Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan
   yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah
   sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menetukan arah
   serta bagaimana cara bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan tadi.

   Tanpa memiliki pandangan hidup maka sesuatu bangsa akan merasa terus terombang-
   ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang timbul, baik persoalan-
   persoalan di masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam
   pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas
   sesuatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan bagaimana ia memecahkan
   masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya yang timbul dalam gerak masyarakat
   yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula sesuatu bangsa
   akan membangun dirinya.

   Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-
   citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Pada akhirnya
   pandangn hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh
   bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenaranya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu
   untuk mewujudkanya. Karena itulah dalam melaksanakan pembangunan misalnya, kita

                                                                                       10
tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain
tanpa menyesuaikan dengan pandangn hidup, dan kebutuhan-kebutuhan yang baik dan
memuaskan bagi suatu bangsa, belum tentu baik dan memuaskan bagi bangsa lain. Oleh
karena itu pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi
kekohan dan kelestarian suatu bangsa.

Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan Negara-negara lain
di dunia. Tetapi bangsa Indonesia lahir dari ssejarah dan kebudayaan yang tua, melalui
gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram.

Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang tiga setengah abad, sampai
akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus
1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan
nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Berbagai babak sejarah
telah dilalui dan berbagai jalan ditempuh dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari cara
yang lunak sampai dengan cara yang kasar, mulai dari gerakan kaum cendikiawan yang
terbatas smapai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak, mulai dari
bidang pendidkan, kesenian daerah, perdagangan sampai pada gerakan-gerakan politik.

Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang
merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-
cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadianya
sendiri. Oleh karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadianya sendiri, yang
bersamaan dengan lahirnya bangsa dan Negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai
pandangan hidup dan dasar Negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatan
sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu cirri kepribadian
bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun
1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjungan
bangsa kita sendiri, dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami
oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri.

Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian
bangsa, maka ia diterima sebagai Dasar Negara yang mengatur hidup ketatanegaraan.
Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak
berbeda, namun dalam tiga buah UUD yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukaan

                                                                                     11
   UUD 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD sementara
   Republik Indonesia tahun 1950 pancasila itu tetap tercantum di dalamnya.

   Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, Pancasila selalu
   menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap
   eksistensi bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu
   dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa, dikehendaki
   sebagai Dasar Negara.

3. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

   Manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dikodratkan hidup secara
   berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan
   perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok itu sampai pada suatu
   keadaan dimana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah
   pertanda adanya kelompok manusia itu dengan cirri-ciri kelompok tertentu, yang
   membedakan mereka dengan kelompok-kelompk manusia lainya. Kelopmok ini
   membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan
   nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini kita dapat
   menyebutkan adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda,
   Madura, dan lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran
   berbangsa dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu
   sekarang ini.

   Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa, karena mempunyai tujuan
   hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku
   bangsa lain di Nusantara ini. Jadi kita kenal dengan pandangan hidup suku Jawa, Sunda,
   Batak, Flores, Madura, dan lain-lain sebagainya.

   Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi
   kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku
   bangsa tersebut, meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal
   tersebut kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di
   tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan.



                                                                                      12
      Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia, walaupun mereka terdiri
      atas berbagai suku yang berbeda.

      Bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan Kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan
      kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali
      persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan
      hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila
      memeberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang
      ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam
      kelima Sila Pancasila.

2.3 Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

   1. Apakah Dasar Negara Republik Indonesia?

      Pancasila yang dikemukakan dalan sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah
      dikandung maksud untuk dijadikan dasar dari Negara Indonesia Merdeka. Adapun dasar
      itu haruslah merupakan suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita
      bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung
      Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada
      kemerdekaan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

      Landasan atau atau dasar itu haruslah kuat dan kokoh agar gedung yang berdiri di
      atasnya akan tetap tegak sentosa untuk selama-lamanya. Landasan itu harus pula tahan
      uji terhadap serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar.

      Sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) telah menerima secara bulat
      pancasila itu sebagai dasar Negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI
      kemudian pada tanggal 18 Agustus Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan
      UUD RI. UUD yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur
      pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan Negara, agar
      peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

      Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan
      persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan
      Negara harus didasarkan atas dan berpedoman pada UUD. Peraturan-peraturan yang

                                                                                        13
      bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik, yang menjadi pelaksana
      dari UUD.

      Oleh karena pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi
      peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum
      jelas dalam alinea ke IV pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan
      perundang-undangan di Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Negara dan
      pemerintah RI haruslah pula sejiwa denga pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan
      perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa pancasila.

   2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

      Keputusan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-
      Undang Dasar bagi Negara Republik Indeonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17
      Agustus 1945.

      Undang-Undang Dasar tersebut ialah UUD 1945. Dalam pembukaan UDD tersebut kita
      temukan dasar Negara “Pancasila”. Oleh karena itu, secara yuridis pancasila sah menjadi
      Dasar Negara Republik Indonesia.

      Akibat hukum dari disahkanya pancasila sebagai dasar Negara, maka seluruh kehidupan
      bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum
      Pancasila sebagai dasar Negara dapat memebri akibat hukum dan filosofis; yakni
      kehidupan bernegara bangsa ini haruslah berpedoman pada pancasila.

2.4 Pancasila Sebagai Ideologi Negara

   1. Pengertian Ideologi

      Ideologi berasal dari kata yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau idea yang berarti
      raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan
      demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science
      des ideas (AL-Marsudi, 2001:57).

      Puspowardoyo (1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai komplek
      pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat


                                                                                            14
untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk
mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap
apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Menurut pendapat Harol H. Titus. Definisi dari ideologi adalah: Aterm used for any
group of ideas concerning various political and aconomic issues and social philosophies
often applied to a systematic scheme of ideas held by groups or classes, artinya suatu
istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai bebagai macam masalah
politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang
sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.

Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita
simpulkan, maka Pancasila itu ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari
kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggap sebagai suatu kesanggupan
yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu.

Hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemuduian
dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu pemikiran
yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, pedoman atau norma hidup
dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang
diberi nama Pancasila.

Kemudian isi rumusan filsafat yang dinami Pancasila itu kemudian diberi status atau
kedudukan yang tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi persyaratan sebagai suatu
sistem filsafat. Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke
empat maka filsafat Pancasila itu berfungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
yang diterima dan didukung oleh seluruh bangsa atau warga Negara Indonesia.

Demikian isi rumusan sila-sila dari Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat
dan utuh merupakan dasar hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan
bernegara dan masyarakat Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah

Pancasila sebagai dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila
sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga
Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melangggar


                                                                                       15
      Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang
      berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara
      disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai weltanschuung,
      yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum
      tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-
      cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupanya,
      sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang barlaku di Indonesia.

      Jadi, jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar
      Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan
      atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak
      disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat.

      Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar
      Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia
      dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara.

      Artinya pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan
      rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun
      sesuatu golongan tertentu.

      Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang meruapakn cita-cita bangsa,
      Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam
      penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita.

      Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus
      kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau
      untuk meluruskan kembali.

2.5 Pancasila Sebagai Sumber Moral bangsa

   1. Moral Negara

      Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga
      sebagai moral Negara, artinya Negara tunduk pada moral, Negara wajib mengamalkan
      moral Pancasila.

                                                                                          16
      Seluruh tindakan kebijakan Negara harus sesuai dengan Pancasila. Seluruh perundang-
      undangan harus mengacu pada pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing
      dalam pembuatan policy. Sebagai moral Negara, Pancasila mengandung kewajiban-
      kewajiban moral bagi Negara Indonesia, yaitu antara lain:

      Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tipa penduduk
      untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan iman dan agama masing-masing. Negara
      harus memberantas praktek-pratek keagamaan yang tidak baik dan menggangggu
      kerukunan hidup bermasyrakat. Negara wajib memberi peluang kepada tiap-tiap agama
      untuk berdakwah, mendirikan tempat ibadah, ekonomi dan budaya.

      Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Negara memperlakukan setiap orang
      sebagai manusia, menjamin dan menegakakan hak-hak dan kewajiban asasi; Negara
      menjamin semua warga Negara secara adil dengan membuat undng-undang dengan tepat
      dan melaksanakanya dengan baik, Negara harus ikut bekerja sama dengan bangsa dan
      Negara lain demi membangun dunia ke arah yang lebih baik.

      Sila Persatuan Indonesia. Negara harus tetap menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal
      Ika. Menolak paham primodialisme, memperjuangkan kepentingan nasional. Bangga
      sebagai bangsa Indonesia, menentang chauvinisme, kolonialisme, sebaliknya menjalin
      hubungan baik antar bangsa.

      Sila   Kerakyatan    Yang     Dipimpin    OLeh    Hikmat    Kebijaksanaanm   Dalam
      Permusyawaratan/Perwakilan. Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,
      meningkatkan partisipasinya dalam proses pembangunan, mendengarkan             dan
      memeperjuangkan aspirasi rakyat. Menghormati perbedaan pendapat, menjamin
      kebebasan berserikat dan berkumpul.

2.6 Penjabaran Nilai-Nilai Dari Pancasila.

   1. Pengertian Nilai

      Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap
      positif manusia sesuai dengan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila. Menilai
      berarti menimbang yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu
      untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan “berguna

                                                                                      17
   atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik ataua tidak baik, religius atau tidak
   religius dan lain sebagainya. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu
   berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral dan etis),
   religius (nilai agama).

   Notonegoro berpendapat membagi nilai menjadi 3 bagian yaitu:

   a. Nilai meteril yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsure manusia.
   b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan
       kegiatan dan aktifitas.
   c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia

   Nilai kerohanian dinagi lagi menjadi 4 macam yaitu:

   a. Nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada akal manusia,
   b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia
   c. Nilai kebaikan ataua nilai moral, yang berumber pada unsur kehendak/kemauan
       manusia,
   d. Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggi dan mutlak.

2. Nilai-Nilai Pada Pancasila

    a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

       Dengan adanya dasar Ketuhana maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya
       Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam
       semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya.

       Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk
       agamanya/kepercayaanya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Hal ini
       berarti bahwa, Negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih
       kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama, menghendaki
       semua itu hidup tentram, rukun dan saling menghormati.Denga demikian semua
       agama diakui di Negara Republik Indinesia, dapat bergerak dan berkembang secara
       leluasa.



                                                                                        18
Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan
dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bangsa Indonesia
percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila dan UUD 1945 menjamin menjamin kemerdekaan tiap-tipa penduduk
untuk memeluk agamanya msing-masing dan beribadat menurut agama dan
kepercayaanya itu. Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi di
antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu lansung bersumber
pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau pemberian sesutau golongan.

Sila pertama pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini mengandung
dua pengertian pokok yaitu pengertian tentang Ketuhanan dan tentang Yang Maha
Esa.

 Ketuhanan

 Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yakni Allah, zat Yang Maha Esa, pencipta
 segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Oleh karena itu Tuhan sering
 disebut juga “sebab yang pertama” yang tidak disebabkan lagi. Alam beserta
 kekayaanya seperti sumber-sumber minyak bumi, batubara, air dan lain-lainya
 merupakan ciptaanya. Demikian dengan makhluk hidup merupakan cipataan Tuhan
 juga.

 Yang Maha Esa

 Yang maha Esa berarti yang maha satu atau maha tunggal dan tidak ada yang
 mempersekutukan-Nya. Dia esa dalam zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, esa dalam
 perbuatan-Nya. Oleh kaena adanya kekhususanya itu, maka tidak ada yang
 menyamainya dan Dia maha sempurna.

 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita bangsa
 Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta
 beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup.

                                                                               19
      Keparcayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu besifat aktif.
      Artinya kita harus selalu berusaha menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi
      segala larangan-Nya menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

  Internasionalisme ataupun peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan
  sesuatu bangsa dalam Negara yang merdeka dalam hubunganya dengan bangsa-bangsa
  lain.

  Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan          tidak mengadakan perbedaan antara
  sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas, tidak terikat
  oleh batas-batas Negara atau bangsa sendiri, melainkan Negara harus selalu membuka
  pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Manusia mempunyai hak-
  hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai
  manusia yang lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain.

  Berhubung dengan hal itu maka dasar itu tidak membenarkan adanya penjajahan di atas
  bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap
  bangsa menentukan nasibnya sendiri.

  Sesungguhnhya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas dan
  dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang
  berkuasa tidaklah diperkenankan memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan
  hak seseorang.

  Sial Kemanusiaan Yang Adil Dan beradab mengandung beberapa pengertian pokok
  diantarnya:

   Kemanusiaan

    Kemanusiaan berasal dari kata amnesia, uang merupakan makhluk ciptaan tuhan
    Yang Maha Esa. Oleh Tuhan manusia di karunia jasmani dan rohani, yang keduanya
    merupakan satu kesatuan serasi, yang sering disebut pribadi manusia.

   Adil


                                                                                     20
     Adil mengandung arti obyektif atau sesuai dengan adanya, misalnya kita memberikan
     sesuatu kepada orang lain, karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi, kita
     tidak subyektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih.

    Beradab

     Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas berearti budaya. Dengan demikian
     beradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah
     lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Niali-niali budaya tidak lain ialah
     hal-hal yang luhur, yang dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu
     dijadikan pedoman, ukuran, atau tuntunan untuk diikuti. Kalau sesuai berarti baik,
     kalau tidak sesuai berarti tidak baik.

     Kebudayaan meruapakan hasil yang luhur dari manusia selama berabad-abad. Oleh
     karena itu wujudnya sering disebut peradaban manusia. Misalnya kesenian, candi,
     samapi kebiasaan-kebiasaan hidup merupakan wujud dari kebudayaan. Demikian
     pula yang mendasari sikap yang luhur dan terpuji, seperti sikap berani karena benar,
     berani berkorban untuk Negara, itu semua juga wujud dari kebudayaan atau
     peradaban.

c. Sila Persatuan Indonesia

   Dengan dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia
   seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membeda-
   bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita
   bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku
   bangsa.

   Kebangsaan meliputi seluruh golongan dan daerah di Indonesia serta unsur-unsur
   kebudayaan dan tata hidupnya.Dasar kebangsaan ini adalah penting sekali dan harus
   dibina tanpa melupakan bahwa di dunia ada bangsa lain yang terdiri atas sesama
   manusia dan seluruhnya membentuk satu keluarga umat manusia.

   Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit, yang hanya mengagungkan
   bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar
   kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia, yang menghendaki bangsa-

                                                                                         21
     bangsa itu saling hormat-menghormati dan harga-menghargai. Paham kebangsaan yang
     dianut oleh bangsa Indonesia adalah:

     a. Ke dalam, menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membedakan suku
          atau golongan.
     b. Ke luar; tidak mengagungkan bangsa sendiri, namun dengan berdiri tegak atas
          dasar kebangsaan sendiri juga menuju kea rah hidup berdampingan secara damai,
          berdasar atas persamaan derajat antar bangsa serta berdaya upaya untuk
          melaksanakan terciptanya perdamaian dunia yang kekal; dan abadi, serta membina
          kerja sama untuk kesejahteraan umat manusia.

   Sila Persatuan Indonesia mengandung beberapa pengertian di antaranya:

   1. Persatuan

      Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah, persatuan
      mengandung pengertian disatukanya berbagai macam corak yang beraneka ragam
      menjadi satu kebulatan. Dengan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu
      setelah disatukan menjadi sesuatu hal yang serasi, utuh dan tidak saling bertentangan
      antar yang satu dengan yang lain.

   2. Indonesia

      Yang dimaksud dengan Indonesia ialah dalam pengertian geografis dan bangsa yang
      mendiami wilayah Indonesia.

d. Sila    Kerakyatan      Yang   Dipimpin     Oleh      Hikmat   Kebijaksanaan     Dalam
   Permusyawaratan/Perwakilan

   Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukan bahwa Negara Indonesia
   menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi
   (kedaulatan) untuk mengatur Negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam
   UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
   sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan”. Kerakyatan yang dirumuskan
   dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:



                                                                                        22
Kerakyatan      yang      dipimpin       oleh          hikmat     kebijaksanaan    dalam
permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 adlah demokrasi yang tercantum dalam pancasila sebagai sila ke
empat dan dinamakan demokrasi pancasila.

Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi
bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-
masalah nasional berusaha sejauh mungkin menmpuh jalan permusyawaratn untuk
mencapai mufakat.

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurnianya adalah suatu tata cara khas
yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan
dalam permusywaratan/ perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal
berdasrkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang
tiada lain dari pada pikiran (rasio) yang sehat yang mengungkapkan dan
mempertimbangkan persatuan da kesatuan bangsa, kepentingan            rakyat sebagaimana
yang menjadi tujuan pemebentukan pemerintah Negara termaksud dalam alinea ke empat
Pembukaan UUD 1945, pengaruh-pengaruh waktu. Oleh semua wakil/utusan yang
mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan
kebulatan pendapat yang diitikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung
jawab.

Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antar semua
pihak. Apabila hal tersebut tidak dpat segera terlaksana, maka pemimpin rapat dapat
mengusahakan/berdaya upaya agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat. Keputusan
berdasrakan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari
separuh anggota yang hadir

Sila      Kerakyatan    Yang    Dipimpin        Oleh     Hikmat    Kebijaksanaan   Dalam
Permusyawaratn/Perwakilan mengandung beberapa pengertian diantaranya:

1. Kerakyatan




                                                                                      23
   Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia yang mendiami
   suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa
   kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

   Kerakyatan disebut juga kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang berdaulat, berkuasa.
   Hal ini disebut juga demokrasi yang berarti rakyat yang memerintah.

2. Hikmat Kebijaksanaan

   Hikmat Kebijaksanaan berarti suatu sikap yang dilandasi dengan penggunaan pikiran
   yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesataun bangsa.
   Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta
   didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani yang murni. Dengan demikian
   hasil perbuatan atau kebijaksanaan akan baik dan benar karena dihadapi denga
   mempergunakan seluruh daya manusia yang tinggi.

3. Permusyawaratan

   Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas Indonesia untuk merumuskan dan
   atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai
   keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan dari kebenaran ini memerlukan
   semangat mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah,
   golongan dan pribadi.

   Hal ini memerlukan pula iktikd yang baik dan ikhlas, dilandasi oleh pikiran yang
   sehat serta ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan Negara
   mengalahkan kepentingan yang lain.

4. Perwakilan

   Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat
   mengambil bagian dalam urusan Negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah badan-badan
   perwakilan, baik di pusat seperti MPR dan DPR maupun di daerah yang berwujud
   DPRD. Keanggotaan badan-badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan
   yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.



                                                                                   24
   e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

      Dalam pidato 1 Juni 19945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak
      adanya kemiskinan di alam Indonesia Merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat
      adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada
      penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini
      secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam
      bidan hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan
      Undang-Undang Dasar 1945 pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan
      makmur

      Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian
      diantaranya:

      1. Keadilan Sosial

          Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang
          kehidupan baik materil maupun spiritual.

          Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi
          berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakayta
          biasa pula.

      2. Seluruh Rakyat Indonesia

          Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia
          baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara
          Indonesia yang berada di Negara lain.

2.7 Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila

   Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilanya menyatakan bahwa pendidikan nasional
   yang beakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkn untuk “meningkatkan kecerdasan
   bangsa, harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyrakat Indonesia yang
   beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri,sehingga mampu




                                                                                           25
   membangun dirinya dan masyarakat sekeklilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan
   pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

   Selanjutnya dinyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas
   manusia indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
   Esa, berbudi pekerti, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil,
   disiplin, beretos kerja, profesioan, bertanggunggung jawab, produktif serta sehat jasmani dan
   rohani.

   Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air,
   meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa,
   serta sikap mengahrgai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke masa depan.

   Dari uraian di atas mangandung amanat agar pendidikan nasioanal harus mampu
   meningkatkan, memperluas dan memantapkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai
   pancasila sehingga menjadi budaya perilaku kehidupan sehari-hari di semua bidang
   kehidupan.

2.8 Arah Pendidikan Pancasila

   Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai. Oleh sebab itu arah pendidikan Pancasila
   ditekankan pada pendidkan moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan
   sehari-hari berupa perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Artinya nilai-nila
   Pancasila dijadikan landasan moral dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat dan
   juga bangsa bahkan Negara.

2.9 Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Masyarakat Berbangsa                       dan
   Bernegara.

   1. Pola Pelaksanaan Pancasila

      Untuk melaksanakan Pancasila perlu usaha yang dilakukan secara berencana dan terarah
      berdasarkan suatu pola. Tujuannya adalah agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan
      diamalkan oleh segenap warga Negara, baik dalam kehidupan orang seorang maupun
      dalam kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan pola itu diharapkan lebih terarah usaha-
      usaha:

                                                                                             26
   Pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan pancasila
   Pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat pancasila

    Kedua hal tersebut di atas, tidaklah dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan saling
    mempengaruhi dan saling mendukung.

Masalah pembinaan insan Pancasila lebih banyak menyangkut bidang pendidikan. Lewat
kegiatan pendidikan diharapkan peserta didik menyerap nila-nilai moral Pancasila.
Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah
tidak saja lewat pengalaman secara pribadi. Nilai-nilai moral Pancasila tidak untuk
sekadar dipahami melainkan untuk dihayati, oleh karena itu penyerapan nilai-nilai- moral
Pancasila bukan lewat proses indoktrinasi.

Sasaran pelaksanaan Pancasila adalah perorangan, keluarga dan masyarakat, baik di
lingkunga tempat tinggal masing-masing maupun di lingkungan tempat kerja.

Langkah pertama adalah dengan perantaraan pegawai Republik Indonesia, karena mereka
adalah abdi Negara dan abdi masyarakat yang pertama-tama harus menghayati dan
mengamalkan Pancasila. Langkah selanjutnya ialah menyebarluaskanya kepada seluruh
lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai jalur dan penciptaan suasana yang
menunjang.

Adapun jalur yang digunaka adalah:

a. Jalur pendidkan.

    Dalam melaksakan Pancasila, maka peranan pendidikan sangat penting, baik
    pendidikan di sekolah (formal) maupun pendidikan di luar sekolah (non formal) yang
    terletak did lam keluarga, dan lingkungan masyarakat.

b. Jalur media massa.

    Walaupaun pola pelaksanaan Pancasila melalui jalur medua massa dapat pula
    digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas, namun
    peranan media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu mendapat penonjolanya
    sebagai jalur tersendiri. Dalam hubunganya dengan ini, ditekankan pula pentingnya


                                                                                       27
          media tradisional seperti pewayangan serta bentuk-bnetuk seni rakyat lainya, di
          samping media modern seperti pers, radio dan televisi. Dalam menggunakan
          komunikasi modern ini perlu dijaga agar terhindar dari siaran yang tidak
          menguntungkan bagi pelaksanaan pancasila.

      c. Jalur organisai sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, dan prangkat sosial.

          Sesuai dengan tekad untuk menjunjung tinggi demokrasi dan menegakan kehidupan
          konstitusional, maka kiranya semua anggota maupun kader-kader politik, serta
          organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan,
          lembaga kebudayaan, dan dunia usaha, hendaklah berusaha sekuat tenaga ikut serta
          dalam melaksanakna Pancasila, sehingga Pancasila itu lestari di Republik indionesia.

2.10 Pendidikan Pancasila Di Sekolah Dasar

   Sebagaimana kita mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar Negara, sebagai ideologi
   Negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa adalah sumber dari pada ajaran-ajaran moral
   karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur. Oleh karena Pancasila sarat dengan nilai-
   nilai luhur dan ajaran-ajaran moral, sudah sepantasnya pancasila dijadikan mata pelajaran di
   sekolah-sekolah baik di SD, SMP, dan SMA dan bahkan sampai Perguruan Tinggi.

   Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran pendukung pengembangan
   karakter manusia. Pendidikan Pancasila di sekolah dasar sangat penting artinya, karena
   merupakan proses awal pembentukan karakter bagi manusia di mana akan berlanjut samapai
   manusia itu menemui ajalnya. Para peserta didik di Sekolah Dasar akan memiliki perilaku
   dan tingkah laku yang terpuji, jika di dalam dirinya tertanam nilai-nilai luhur dan ajaran-
   ajaran moral yang kesemuanya itu ada dalam Pancasila

   Peserta didik di Sekolah Dasar merupakan calon generasi penerus sekaligus alon pemimpin
   masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu materi tentang Pancasila sudah menjadi
   sebuah kewajiban untuk diajarkan di Sekolah Dasar sebagai awal pemebentukna
   karakter.Selain sebagai pemebntukan karakter manusia juga merupakan upaya untuk
   melestarikan nila-nilai Pancasila.

   Sudah menjadi kenyataan bahwa ketika anak-anak selesai dari Sekolah Dasar, tidak semua
   dari mereka melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi ada yang di rumah

                                                                                              28
saja, dan secara tidak sengaja langsung bergabung dengan anggota masyarakat sekitarnya,
sehingga konsekunsinya saling berinteraksi antar sesama.

Bagi si Anak tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan anggota masyarakat
lainya, demikina pun masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam menerima si Anak,
jika di dalam diri si Anak sudah tertanam nilai-nilai luhur pancasila yang merupakan
penjelmaan dari karakter bangsa Indonesia.

Sebaliknya, tidak dapat diperkirakan apa yang akan terjadi ketika si Anak bergabung dengan
masyarakat yang di dalam dirinya tidak dibekali ajaran-ajaran moral pancasila. Melihat
kenyataan ini pelajaran pancasila memilik peranan penting di dunia pendidikan terutama di
Sekolah Dasar karena awal dari proses pembentukan karakter manusia.

Kadang kala nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang merupakan penjelmaan dari
seluruh bangsa Indonesia tidak dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari, tetaipi diabaikan
sehingga akibat dari itu nilai-nila luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang.

Menyadari bahwa untuk kelestarian nilai-nilai Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata
dan terus-menerus pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di
dalamnya, oleh sebab itu setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta
lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus
sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya.

Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai luhur Pancasila, perlu
ditanamkan dan atau perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya
lewat pendidikan pancasila di sekolah dasar.




                                                                                       29
                                           BAB III

                                          PENUTUP

3.1 Kesimpulan

   Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia, ideologi Negara Indonesia, sekaligus
   menjadi pandangan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat
   dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila
   sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan. Oleh
   karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap
   penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila
   oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di
   daerah.

   Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar memiliki peranan yang sangat penting, karena
   meruapakan proses awal dari pembentukan karakter manusia Indonesia, dan akan berlanjut
   sampai manusia itu menemui ajalnya. Sekolah Dasar merupakan wadah yang pas untuk
   diajarkan pelajaran Pancasila sebagai langkah awal dalam rangka pembentukan karakter
   selanjutnya.

   Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran moral yang kesemuanya itu
   meruapakan peljelmaan dari seluruh jiwa manusia Indonesia. Menyadari bahwa untuk
   kelestarian nilai-nilai pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus
   pengahayatan dan pengamalan nila-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, oleh sebab itu
   setiap warga Negara Indonesia, penyelenggara Negara, serta lembaga kenegaraan dan
   lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan
   nilai-nilai Pancasila demi kelestarianya.

   Oleh karena itu sebagai upaya nyata demi kelestarian nilai-nilai luhur pancasila, perlu
   ditanamkan dan atau perlu ada pemahaman kepada generasi penerus bangsa, salah satunya
   lewat pendidikan pancasila di sekolah dasar.

3.2 Saran-Saran

   Dari uraian-uraian di atas penulis dapat menyarankan:

                                                                                        30
1. Pancasila sebagai Dasar Negara, sebagai ideologi Negara, serta pandangan hidup bangsa,
   memiliki nilai-nilai luhur yang merupakan penjelmaan dari seluruh jiwa manusia
   Indonesia. Maka dari itu kita harus menjungjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari
   Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.

2. Bagi para guru di Sekolah Dasar, agar senantiasa pelajaran Pancasila selalu diajarkan di
   sekolahnya, demi kebaikan peserta didiknya dan juga demi kelestarian nilai-nila luhur
   Pancasila itu.
3. Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur, agar diamalkan oleh setiap warga Negara
   Indonesia,   penyelenggara    Negara,    serta   lembaga   kenegaraan    dan   lembaga
   kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah demi kelestarianya.




                                                                                        31
                             DAFTAR PUSTAKA

1. Kansil C.S.T, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT pradnya paramita
2. Pangeran Alhaj S.T.S dan Surya Partia Usman, 1995. Materi Pokok Pendekatan
   Pancasila. Jakarta; Universitas Terbuka Depdikbud.
3. Setiady Elly M, Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
   Utama.
4. Srijanto Djarot, Waspodo Eling,dkk. 1994. Tata Negara Sekolah Menengah Umum.
   Surakarta: PT. Pabelan.
5. Tanpa Nama.Tanpa Tahun. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
   Sekretariat Negara Republik Indonesia Tap MPR No. II/MPR/1987.
6. UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal




                                                                                    32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:1431
posted:4/27/2011
language:Indonesian
pages:32