Docstoc

Tindak Pidana Pencucian Uang

Document Sample
Tindak Pidana Pencucian Uang Powered By Docstoc
					- B.R.Azam,SH.MH -
            Pada bulan Juni tahun 2001, Indonesia dinyatakan sebagai salah satu
negara yang masuk ke dalam daftar hitam FATF (Financial Action Task Force).
Indonesia dianggap negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak
pidana pencucian uang (money laundering). Hal ini dikarenakan pada waktu itu
Indonesia         belum      memiliki       sistem      dan     langkah-langkah         nyata      dalam
pemberantasan money laundering antara lain belum memiliki undang-undang
yang menyatakan bahwa money laundering sebagai suatu tindak pidana dan
belum memiliki lembaga yang secara khusus bertanggung jawab menangani
money laundering.
            Predikat sebagai NCCTs (Non-Cooperatitive Countries and Territories)
diberikan kepada suatu negara yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam
upaya global memerangi kejahatan money laundering. Dengan adanya predikat
sebagai NCCTs membawa dampak negatif diantaranya dikenakan counter
measures, yang berakibat misalnya penolakan oleh negara lain atas Letter of
Credit (LC) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena counter
measures tersebut.
            Masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs membuat pemerintah
Indonesia berusaha keras untuk segera keluar dari daftar tersebut. Usaha yang
pertama adalah membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana
pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional dan yang kedua adalah
menetapkan beberapa upaya preventif dan represif agar tindak pidana tersebut
dapat dicegah dan diberantas.
            Kegiatan pencucian uang ini secara universal telah digolongkan sebagai
suatu tindak pidana dan tergolong white collar crime.1 Bahkan karena modus
operandinya yang umumnya bersifat lintas Negara maka pencucian uang telah
dianggap sebagai tindak pidana internasional (international crime).2
            Kegiatan money laundering merupakan ancaman bagi perbankan karena
pada dasarnya perbankan dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Dalam hal ini


1
    Munir Fuady, 2004. Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal.11
2
    Ibid, hal.85
                          Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




bank menghadapi berbagai risiko seperti risiko reputasi, risiko hukum, risiko
operasional dan risiko konsentrasi.
       Kegiatan pencucian uang merupakan usaha dari pelaku terhadap uang
yang semula merupakan uang haram (dirty money) diproses sehingga
menghasilkan uang bersih (clean money) melalui jalan “penyesatan” (imaze).
Proses pencucian uang ini biasanya menggunakan lembaga-lembaga keuangan
seperti Pasar Modal atau bank. Yang menjadi permasalahan adalah :
 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang dengan
     menggunakan bank sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian
     uang?
 2. Apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan
     tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai sarana dan
     sasaran tindak pidana pencucian uang?
       Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor :                       10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
menyebutkan :
       “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank itu sendiri dalam Pasal 1 ayat (2)
mempunyai definisi: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak”.


       Secara garis besar sistem bank terbagi menjadi 4 (empat macam) yaitu:
Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Syariah.
Bank Sentral, adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan
penguasa moneter mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada. Bank
Umum, yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam
pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito
serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.



                                             2
                                   Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




Bank Tabungan, yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi yang
dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk
tanbungan sedangkan usahanya terutama membungakan dananya dalam kertas
berharga. Bank Pembangunan, yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun
koperasi baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama
menerima simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga
jangka menengah dan panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit
jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
           Bank sebagai industri keuangan telah menjadi tradisi tempat transaksi
keuangan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk melakukan transaksi
keuangan berupa pencucian uang. Bank sebagai industri keuangan banyak
menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Tindakan bank ini
menurut N.H.T. Siahaan “... merupakan sarana yang paling efektif dan canggih
untuk memudahkan Money Laundering”3.
           Pencucian uang tidak hanya berbahaya bagi perekonomian nasional saja
akan tetapi juga terhadap bank itu sendiri. Masalah ini sesuai apa yang
dikemukakan oleh Sjahdeni yang dikutip oleh NHT Siahaan ada 3 klasifikasi
tindak pidana perbankan4. yaitu :
    1. Tindak pidana perbankan dilakukan oleh bank yang mengganggu atau
         membahayakan system moneter;
    2. Tindak pidana Perbankan yang dilakukan oleh Bank yang mengganggu atau
         membahayakan system pembayaran;
    3. Tindak pidana Perbankan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga
         terhadap suatu bank yang membahayakan kelangsungan hidup bank
         tersebut.
           Di dunia perbankan dikenal adanya rahasia bank. Tinjauan teori tentang
rahasia bank ada dua pendapat. Yang pertama teori rahasia bank bersifat mutlak,
yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh


3
    N.H.T, Siahaan. 2005. Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
4
    Ibid




                                                      3
                             Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan
luar biasa. Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank
diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk suatu kepentingan
mesialnya demi kepentingan negara.5
        Ketentuan rahasia bank terdapat dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45
dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Teori yang mendasari ketentuan
rahasia bank di Indonesia yaitu teori nisbi sehingga pemberian data dan informasi
yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan.
Kemungkinan pembukaan kerahasiaan bank dapat dilakukan apabila adanya suatu
kepentingan umum berupa kepentingan :
1.    Perpajakan
2.    Penyelesaian piutang yang ditangani oleh BUPLN/PUPN (Badan Urusan
      Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara)
3.    Peradilan baik untuk perkara pidana maupun perdata
4.    Kepentingan kelancaran dan keamanan kegiatan usaha bank, termasuk
      didalamnya permintaan pembukaan rahasia berdasarkan kuasa dari nasabah
      penyimpan itu sendiri atau permintaan ahli waris yang sah.
        Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diperbaharui Undang-Undang
Nomor : 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor : 15
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
        Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor :                        25 Tahun 2003 Tentang
Perubahan atas undang-undang Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian     Uang,      mendefinisikan        money        laundering        adalah      perbuatan
menempatkan,       mentrasfer,     membayarkan,           membelanjakan,           menghibahkan,
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau
perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau

5
 Muhammad Djumhana, 1996. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.
164.




                                                4
                              Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta
Kekayaan yang sah. Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu
proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan.6
         Kegiatan pencucian uang dan kejahatan perbankan dapat berjalan secara
bersamaan dan bekerja sama serta saling menguntungkan. Masing-masing
kegiatan mempunyai modus operandi. Kerja sama bank dengan kegiatan
pencucian yang paling tidak sebagai berikut :
    1. Pejabat bank tidak mematuhi ketentuan-ketentuan bank yang diwajibkan ;
    2. Pejabat bank dapat melakukan kolusi untuk memudahkan transaksi;
    3. Manajemen bank kurang cermat meneliti identitas nasabah;
    4. Pihak bank dapat berlindung dibelakang ketentuan rahasia bank
         Tindak pidana dibidang perbankan dengan menggunakan bank sebagai
sarana dan sasaran. Bank sebagai sasaran terdapat dua pola sebagai berikut :7
    1. Kegiatan Money Laundering
    2. Advance fee fraud, yaitu perbuatan penipuan dengan jalan menjanjikan akan
       menyedia-kan sejumlah dana/meminjamkan uang atau melakukan sesuatu
       dengan meminta uang jasa terlebih dulu, dan setelah uang jasa perantara
       diterima, ternyata dana/ pinjaman uang yang dijanjikan tidak ada. Advance
       fee fraud ini sering melibatkan para penguasa atau tokoh yang berpengaruh
       dari suatu Negara.
         Bank sebagai sarana dapat dengan cara mendirikan bank fiktif (Phantom
Bank) dan bank gelap. Phantom bank atau shell bank, yaitu bank tanpa asset.
Pendirian bank semacam ini dapat terjadi apabila fungsi pengawasan bank tidak
efektif atau tidak jalan. Bank gelap maksudnya adalah berdirinya bank tanpa
memiliki surat izin menurut ketentuan undang-undang perbankan.
         Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan melalui kegiatan perbankan
dapat terjadi melalui tiga tahapan Placement, Layering dan Integration8. Pada
tahapan Placement. upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak


6
  M.Arief Amrullah, 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang, Malang: Bayumedia Publishing, hal.9.
7
  NHT.Siahaan, Loc.cit
8
  Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,
Jakarta, CV.Malibu. hal. 4




                                                 5
                                  Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan
uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke
dalam sistem keuangan terutama ke dalam sistem perbankan atau tindakan
dilakukan seperti menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, mengkonversi
dan mentransfer ke dalam valuta asing. Bentuk kegiatan ini dapat berupa :9
     a. Menempatkan dana pada bank, pada kegiatan ini dapat diikuti pengajuan
         kredit/pembiayaan.
     b. Menyetorkan uang kepada Penyedia Jasa Keuangan sebagai pembayaran
         kredit untuk mengaburkan audit trail.
     c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
     d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang
         sah berupa kredit /pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/
         pembiayaan.
     e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan
         pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau
         hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.
           Tahap Layering, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada
bank sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan
yang lain. Dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum
untuk dapat me-ngetahui asal usul harta kekayaan itu. Tahap ini juga dapat
dilakukan dengan cara mentransfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya
atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah
jumlah uang, mentransfer dalam bentuk valuta asing. Bentuk kegiatan ini dapat
berupa :10
     a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah / negara.
     b. Menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi
         yang sah.



9
    Yunus Husein, 2004. Makalah Membangun Rezim Anti Pencucian Uang Yang Efektif di Indonesia, hal. 6
10
    Ibid




                                                     6
                                   Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




     c. memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan usaha yang
         sah mapun shell company.
            Menurut N.H.T. Siahaan kasus kejahatan bank dibedakan dalam tiga
golongan :11
     1. Modus operandi menyangkut legalitas bank; kegiatan ini terjadi dalam
         bentuk usaha bank tanpa izin, usaha serupa kegiatan bank.
     2. Modus operandi menyangkut lalu lintas giral; kegiatan ini dapat berupa
         menggunakan sarana warkat-warkat bank dengan cara membuat perintah
         pembayaran tunai atau pindah bukuan secara tidak sah.
     3. Modus operandi menyangkut kredit bermasalah. Kegiatan inidilakukan
         dengan memani-pulasi kelengkapan persyaratan kredit yang menyangkut
         identitas maupun jaminan dengan tidak memberikan keterangan yang benar
         pada saat proses maupun terjadi perikatan kredit. Manipulasi transaksi
         surat-surat berharga berupa commercial paper, certificate of deposito,
         obligasi dll.
            Walaupun banyak modus operandi yang diketahui, namum ada yang perlu
diketahui secara mendalam yaitu metode yang digunakan. Modus operandi
merupakan peluang untuk melakukan kegiatan. Metode menyangkut bagaimana
cara melakukan kegiatan kejahatan dari beberapa modus operandi yang ada.
Metode kegiatan Pencucian Uang dapat diketahui sebagai berikut :12
     1. Metode buy and sell conversions
         Melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat membeli dan menjual
         kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara harga yang
         lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih
         harga bayar dengan uang illegal dan kemudian dicuci secara taransaksi
         bisnis.
     2. Metode offshore conversions.
         Uang kotor dikonversi ke suatu weilayah yang merupakan tempat yang
         aman bagi penghindaran pajak (tax haven money laundering centers)


11
     Ibid
12
     Sri Rejeki Hartono. 2000. Kapita Selekta Hukum Ekonomi. Bandung: Mandar Maju .




                                                      7
                         Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




     kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah itu. Biasanya
     tempat yang bersifat tax haven mempergunakan rahasia bank secara ketat.
     Birokrasi bisnis sangat mudah untuk memung-kinkan adanya rahasia bisnis
     yang ketat serta pembentukan nusaha trust fund. Kegiatan ini pelaku
     mempergunakan konsultan, akuntan atau pengacara yang handal dibidang
     keuangan.
 3. Metode Legimate business conversions.
     Kegiatan ini melalui ketentuan yang legal sebagai cara pengalihan atau
     pemanfaatan uang kotor. Uang kotor ini dikonversi secara transfer, cek atau
     alat pembayaran yang lain untuk disimpan di rekening bank lain.Biasanya
     pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat
     dipergunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor

Ada dua metode memperotekksi rahasia bank22, yaitu
 1. Metode perlindungan moderat.
     Perlindungan rahasia bank diperaktekan di negera yang tidak tergolong tax
     haven, seperti Indonesia. Hubungan antara bank dengan nasabah bank tetap
     dianggap rahasia. Akan tetapi prinsip rahasia bank secara hukum tidak
     terlalu sulit.
 2. Metode perlindungan yang ketat.
     Metode ini Negara memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan bank
     secara ketat. Pada Negara tax haven hampir rahasia bank tidak dapat dibuka
     (seperti Swiss tempo dulu). Akan tetapi walau demikian masih ada
     kelunakannya apabila menyangkut hasil dari tindak pidana seperti korupsi
     atau narkotika walaupun harus melalui tahap penye-lidikan dan alasan yang
     sangat selektif.
       Menurut ketentuan perbankan, rahasia bank tidaklah berlaku secara
mutlak. Tidak mutlaknya keberlakuan rahasia bank ini dapat dimengerti untuk
memberantas tindak pidana yang mempunyai hubungan keuangan dan
perekonomian Negara dengan perbankan. Seperti tindak pidana korupsi dan juga
pencucian uang. Undang-undang Nomor : 10 tahun 1998 tidak menetapkan secara




                                            8
                          Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




terbatas pengecualian rahasia bank. Rahasia bank tidak berlaku atau dikecualikan
terhadap perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, untuk
kepentingan perpajakan dan dalam tukar menukar informasi antar bank.
Ketentuan rahasia bank ini oleh undang-undang hanya terbatas kepada nasabah
penyimpan bukan nasabah debitur. Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No
10 tahun 1998 Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42
Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A .
           Perlu diperhatikan bahwa pencucian uang dapat tumbuh dengan subur
apabila rahasia bank dan prinsip tax haven berlaku secara sempurna dan ketat.
Sempurna berarti nasabah diberikan perlindungan melalui ketentuan rahasia bank,
ketat berarti rahasia bank tidak mudah untuk dikesampingkan atau dibuka. Salah
satu keistimewaan negara tax haven adalah bahwa hukum di negara tax haven
sangat melindungi rahasia bank. Oleh karena itu orang akan merasa aman
menyimpan uang di negara yang menganut prinsip tax haven. Kalaupun rahasia
bank dapat dibuka itu hanya dapat dibuka dengan alasan-alasan khusus dan
prosudur yang sulit. Oleh karena itu usaha penerobosan ketentuan rahasia bank
merupakan tindakan pencegahan terhadap pencucian uang .
       Berdasarkan penulisan tersebut maka di dapat beberapa kesimpulan yang
pada pokoknya :
   1. Kegiatan pencucian uang dan kejahatan perbankan dapat berjalan secara
       bersamaan dan bekerja sama serta saling menguntungkan. Bank sebagai
       sarana dapat dengan cara mendirikan bank fiktif (Phantom Bank) dan bank
       gelap. Phantom bank atau shell bank, yaitu bank tanpa asset.
   2. Tindak pidana Pencucian Uang dilakukan melalui kegiatan perbankan
       dapat terjadi melalui tiga tahapan Placement, Layering dan Integration.
       Pencucian uang terjadi lebih didasarkan oleh kelemahan pengawasan dari
       aparat yang berwenang disamping kelemahan undang-undang. Pencucian
       uang pada suatu bank akan semakin terbuka apabila rahasia bank itu
       diberlakukan secara ketat/mutlak..
                                 DAFTAR PUSTAKA



                                             9
                         Bank Sebagai Sasaran dan Sarana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)




A. Buku-buku
M.Arief Amrullah, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang, Malang, Bayumedia
      Publishing.
Muhammad Djumhana, 1996. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT.
      Citra Aditya Bhakti.
Munir Fuady, 2004. Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih. Bandung:
      PT.Citra Aditya Bakti.
N.H.T, Siahaan. 2005. Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan. Jakarta:
      Pustaka Sinar Harapan.
Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana
      Pencucian Uang di Indonesia, Jakarta, CV.Malibu.
Sri Rejeki Hartono. 2000. Kapita Selekta Hukum Ekonomi. Bandung: Mandar
      Maju.
Yunus Husein, 2004. Makalah Membangun Rezim Anti Pencucian Uang Yang
      Efektif di Indonesia.
B.Undang-undang
Undang-undang Nomor :         10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
      undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-undang Nomor 25 tahun 2003




                                           10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:823
posted:4/27/2011
language:Indonesian
pages:10
Description: Makalah Hukum