Tugas dan Kewenangan Komisi Pembangunan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Document Sample
Tugas dan Kewenangan Komisi Pembangunan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Powered By Docstoc
					www.dadang-solihin.blogspot.com   2
     Nama                    : Dadang Solihin
     Tempat/Tgl Lahir        : Bandung 6 November 1961
     Pekerjaan               : Direktur Evaluasi Kinerja
                                       g
                               Pembangunan Daerah
                               Bappenas
     Alamat Kantor           : Jl. Taman Suropati No. 2
                               J k t 10310
                               Jakarta
     Telp/Fak Kantor         : (021) 392 6248
     HP                      : 0812 932 2202
     Email                   : dadangsol@yahoo.com
     Website                 :
        http://dadang-solihin.blogspot.com

www.dadang-solihin.blogspot.com                      3
                         Materi
                         M t i
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah
•   Tupoksi DPRD
•   Best Practices
•   Tinjauan Peran dan Fungsi DPRD
•   Tantangan bagi DPRD yang Efektif
•   Orientasi Dasar Politik DPRD
•   Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan




                      www.dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
 ua g    g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan            UU           Rencana Pembangunan               Perda
 Jangka Panjang Nasional   (Ps 13 Ayat 1)
                           (Ps.              Jangka Panjang Daerah        (Ps 13 Ayat 2)
                                                                          (Ps.
 (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah
 J k M           h         (Ps. 19 Ayat 1)   J k M
                                             Jangka Menengah D
                                                           h Daerah
                                                                  h       (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM-Daerah)
 (RPJM-Nasional)
 Renstra Kementerian /       Peraturan       Renstra Satuan Kerja            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD))                        (Ps. 19 Ayat 4)
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                              dadang-solihin.blogspot.com                                    6
                    Perencanaan:
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  g        g )
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com             7
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H        iliki       t h i d          hit   k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          8
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
                         p
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   9
dadang-solihin.blogspot.com   10
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.
                                     1    Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan sandang papan pelayanan
                                          pangan, sandang, papan,
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.        p            g
                                          Penciptaan berbagai kondisi y g
                                                                      yang
  terencana.
  t                                       memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                          orang
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       11
                           Ho ?
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (p
               g     y                               )
                             (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
        p                      p g       j
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
        p                    j g                       y
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            12
           g               g
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang
                            P                                       ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    13
 PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                           Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                           masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               S hi     t i t       t
  kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:
     p                                           masyarakat untuk:
                                                     y



 Memberikan pelayanan kepada             M ik ti k lit k hid
                                           Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                              yang lebih baik, maju, dan
                                           tenteram,,
 M    l l     b daya
  Mengelola sumber d                      Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                          dan harga diri.

                        dadang-solihin.blogspot.com                   14
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar
               K   i b      P     Ti Pil

   Pemerintahan
   P    i t h                   D i Usaha
                                Dunia U h                   Masyarakat
                                                            M      k t

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          15
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik h k ekslusif b i
  Memberikan hak k l if bagi           P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      16
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    17
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        18
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     19
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   20
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       21
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   22
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   23
www.dadang-solihin.blogspot.com   24
Wadah P    kil R k t
W d h Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin                   Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih                    dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat                        nyata sering memperjuangkan
                                                   kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik                   Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang                  langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat                           kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang                      Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik                              i   b d
                                                   yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat                        pembangunan yang dapat
                                                   didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi                       t d       t
                                                   nyata dan cepat memenuhihi
yang menjadi wadah fungsional atas                 kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
                                                  Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan                 mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat                   dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional                      rakyat?

                    www.dadang-solihin.blogspot.com                          25
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program
            g            Fungsi DPRD
                             g                   dan janji
                                                     j j          p g
                                                                  program khusus      tekanan politik
                                                                                              p
      Pembangunan                               kampanye                LSM

                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang         Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari   keputusan partisipatif


                                  Lembaga Intermediary
         Pemda               DPRD       Parpol                          LSM              Ormas
       KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan          Organisasi
           Laki                 y
                              Kaya                 Tetap
                                                       p                 p
                                                                       Mapan                 p
                                                                                        Kelompok

                                       www.dadang-solihin.blogspot.com                                  26
       Perempuan              Miskin           Tidak Tetap           Rentan             Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
  Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1    Legislasi


2
2.   Anggaran
     A


3.   Pengawasan




     www.dadang-solihin.blogspot.com   27
                F ngsi
                Fungsi Legislasi
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
•   Perda k     j    keberlanjutan b h kebijakan daerah.
    P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d    h
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                        daerah.
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                28
                Fungsi Anggaran
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    tentang APBD.
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    DPRD dan pemerintah daerah.
               p
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
    satu tahun anggaran.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
              daerah                                   kepada
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
    pemerintah bertindak”.
                        www.dadang-solihin.blogspot.com               29
            F ngsi Pengawasan
            Fungsi Penga asan
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
                                daerah.
    kerjasama internasional di daerah
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    adanya kebijakan daerah y g p g
          y      j                                       y
                               yang progresif memihak masyarakat.
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com            30
P     d F      i      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    diprakarsai eksekutif.
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
    masukan dari masyarakat.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
      i it konstituen.
    prioritas k  tit
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
                                   rezim.
    anggota DPRD yang loyal pada rezim



                        www.dadang-solihin.blogspot.com             31
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
    P     d F      i      (S t I i)
•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    lalu.
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
    pemerintah,
    penganggaran daerah.
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
      k      i dan          k t daerahnya.
    ekonomi d masyarakat di d         h
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
                                             lalu,
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                        www.dadang-solihin.blogspot.com                32
    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)
    T t       b i            Ef ktif

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
                sehari hari Indonesia
    kehidupan sehari-hari di Indonesia.
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com             33
    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)
    T t       b i            Ef ktif

•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    kepercayaan publik.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
         1 000
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
    untuk menyetujuinya.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com            34
         M       H l I i T j di?
         Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
                                  berikut,
    dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
    mereka kepada partai.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
         ilih kembali.
    pemilihan k b li
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                        dipilih
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                       www.dadang-solihin.blogspot.com            35
     K         t k Mereformasi
     Kemauan untuk M   f     i
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.
    t             i




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                36
www.dadang-solihin.blogspot.com   37
                                                                1/4
                                                                1/4
                  Best Practices
                  B tP     ti
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
  memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya
  dalam proses pembuatan keputusan.

Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
         tahun,                            reses,
• Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk
  melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik
                                                          baik,
  misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.




                     www.dadang-solihin.blogspot.com            38
                                                                 2/4
                   Best Practices
                   B tP     ti
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
  dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
  kebijakan lokal t k    lib tk          i  i       k t i il dalam
  k bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l
  proses penyusunan peraturan daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
  pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
  mantap dan mudah dilaksanakan.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com            39
                                                                3/4
                  Best Practices
                  B tP     ti
Dengar Pendapat Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
  masyarakat melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
  konsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasi
  k     lt tif      l bih interaktif dib di k d         k   ik i
  satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
  meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
  pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com            40
                                                                4/4
                  Best Practices
                  B tP     ti
Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
   mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
   kepada publik dalam bentuk poster.
   Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui program
• B b               telah  l k k dialog interaktif l l i
   radio untuk membicarakan anggaran daerah.

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
  Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
  Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.



                      www.dadang-solihin.blogspot.com            41
www.dadang-solihin.blogspot.com   42
Agenda Politik Nyata
A   d P litik N t

         Agenda politik yang sangat nyata dan
         langsung memenuhi kebutuhan warga.
             Penanggulangan kemiskinan;
             Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
              pendidikan dan kesehatan;
             Pemberantasan k
              P b        t        i dan f     i
                            korupsi d reformasi
              birokrasi.




    www.dadang-solihin.blogspot.com                43
Argumentasi Politik Mendasar
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
        mendasar dan tidak klise.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari
                         t          k dapat memperkuat
            warga, anggota DPRD akan d      t        k t
            pijakan mereka dalam proses politik yang
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
                  g   g              g        g
           Dengan informasi dan pengetahuan yang
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
            anggota DPRD akan mampu membawakan
            semua kepentingan warga ke dalam proses
                                 Daerah,
            pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
            dan pengawasan politik.




        www.dadang-solihin.blogspot.com             44
          Positif dan Konstruktif
           y g                 p y
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
    Anggota DPRD akan selalu dituntut
     untuk berpikir positif dan
     konstruktif dalam melaksanakan
                fungsinya
     tugas dan fungsinya.
    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
     j             g         p
     justru meningkatkan kapasitas
     modal politik yang memang
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
       t kt     litik    d k
     struktur politik pendukungnya.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com   45
Membangun Sistem Umpan Balik
                       g             p
                 Membangun dan memperkokoh sistem
                 umpanbalik yang cepat dan efektif.
                    Para anggota DPRD dan partai
                     politiknya dapat selalu melakukan up-
                     date terhadap informasi dan program
                     kerjanya.
                     kerjanya
                    Partai politik yang diwakili oleh anggota
                     DPRD tersebut juga secara terus
                                      j g
                     menerus mengevaluasi diri apakah
                     mereka mempunyai akar yang kuat di
                     tingkat k           t t j t
                     ti k t akar rumput atau justru
                     berkembang menjadi partai politik yang
                     mengambang.
                          g        g



        www.dadang-solihin.blogspot.com                  46
    Siklus R     t i W kil R k t
    Sikl Representasi Wakil Rakyat
   Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
    anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
   Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                                    keputusan.
    mempengaruhi proses pengambilan keputusan
   Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                  memilihnya,
    mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
    dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
    yang akan datang.
   Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
    wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
    maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
    delegitimasi di mata publik.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com               47
Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                  RAKYAT

                                     PEMILU

                              Representasi Rakyat
                                (keterwakilan)



     Hubungan dengan                  DPRD
                                                           Fungsi Legislasi
         Pemilih

     Hubungan dengan              MEMBUAT
    media dan kelompok           KEPUTUSAN                  u gs    gga a
                                                           Fungsi Anggaran
       kepentingan                 POLITIK

       Sumber daya
    (anggaran, staf, riset                                 Fungsi Pengawasan
       dan informasi)



                   Perlindungan                 Peningkatan
                 hak-hak Individu         Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat              dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP        www.dadang-solihin.blogspot.com                       48
                                                                        1/2
                                                                        1/2
      Indikator P l k     M d t       B ik
      I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
    menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
    anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
  perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
  keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
  dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
  melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
  individu-invidu warga negara.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com                    49
                                                                2/2
        Indikator P l k     M d t       B ik
        I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik

   Secara substansial
       p        g
        perlindungan hak
       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
          p
    Secara prosedural
      mengikuti prosedur hukum yang benar
                     y                p      y
        melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
   Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
    Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
   Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
    mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com        50
www.dadang-solihin.blogspot.com   51
    Pengertian Pengawasan
Pengawasan bermakna
• Proses pengukuran kinerja dan p g
          p g            j       pengambilan tindakan
• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
  yang diinginkan
• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
  sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).




                      www.dadang-solihin.blogspot.com             52
                Pengawasan
    Pelaksanaan Penga asan
                                                                      Internal-
  Feedforward            Concurrent             Feedback
                                                                      external
 Dilakukan            Memfokuskan          Pengawasan ini       Pengawasan
  sebelum aktivitas     pada apa yang         dilakukan             internal
  dimulai.              terjadi selama        setelah aktivitas     memberikan
 Untuk menjamin                 berjalan
                        proses b j l          selesai
                                                 l   i              kesempatan
                                                                    k        t
  kejelasan            Memonitor             dilaksanakan.         untuk
  sasaran;              aktivitas yang Tujuan untuk                memperbaiki
                        sedang berjalan menyediakan                     di i
                                                                    sendiri
 Tersedianya
  arahan yang           untuk menjamin  informasi yang             Pengawasan
  memadai; ;            segala sesuatu  berguna untuk               eksternal melalui
                        sesuai rencana  meningkatkan                supervisi dan
 Ketersediaan                          kinerja di masa             penggunaan
  sumber daya yang  Untuk
                     mengurangi hasil
                          g    g        depan dan                   administrasi
  dibutuhkan
  dibutuhkan.                                 f k k
                                        memfokuskan                 f     l
                                                                    formal.
                     yang yang tidak
 Memfokuskan        diinginkan.        pada kualitas
  pada kualitas                         hasil.
          daya
  sumber daya.
                           www.dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                    53
                   Pengawasan
           Tahapan Penga asan
 Preliminary Control                    Interim Control                  Post Control
 Merupakan pengawasan               Untuk memastikan layanan       Untuk memastikan layanan
  anggota DPRD pada saat              publik berjalan sesuai          publik berjalan sesuai
  pembahasan anggaran.                standar yang ditetapkan dan     harapan,
 Meneliti setiap usulan              memenuhi harapan               Diperuntukkan atas
  anggaran khususnya dari             masyarakat selama               evaluasi terhadap target
  penyedia layanan publik,            pelayanan dilakukan dalam       yang direncanakan.
  baik dari sisi input, output        jangka waktu tertentu.         Diharapkan akan
  maupun outcomes dari
              t         d i          Di hk t h d
                                      Diarahkan terhadap                    h ilk      k     d i
                                                                      menghasilkan rekomendasi
  setiap jenis layanan.               pelaksanaan anggaran atas       mempertahankan,
 Melakukan pengawasan                layanan publik atau             memperbaiki atau
  sejak tahap p
     j       p perencanaan,   ,       pelaksanaan sebuah
                                      p                               meningkatkan kualitas
                                                                            g
  sebab apa yang akan                 peraturan.                      layanan.
  dilakukan oleh pemda bisa
  diketahui dari rencana yang
                      eksekutif
  dibuat oleh pihak eksekutif.




                                  www.dadang-solihin.blogspot.com                             54
Ruang Lingkup Pengawasan
R ang Lingk p Penga asan

    Pengawasan Preventif                   Pengawasan Represif

 Pengawasan yang dilakukan          Pengawasan terhadap proses-
    d tahap     i
  pada t h persiapan ddan                     kti it     b h
                                      proses aktivitas sebuah
  perencanaan suatu kegiatan.         lembaga layanan publik.
 Pengawasan ini bertujuan           Pengawasan bertujuan
  pada aspek pencegahan dan           menghentikan pelanggaran
  perbaikan, termasuk pula            dan mengembalikan pada
  pengusulan perbaikan atau           keadaan semula, baik disertai
  pembentukan regulasi baru           atau tanpa sanksi.
        berbaikan
  untuk berbaikan.



                    www.dadang-solihin.blogspot.com                   55
                  Pengawasan
          Langkah Penga asan
   Menentukan            Mengukur            Hasil, Sasaran        Tindakan
Sasaran dan Standar    Kinerja Aktual         dan Standar          Perbaikan

 DPRD lebih awal     DPRD memiliki       Membandingkan  Menjadi bahan
  menentukan           informasi atas       hasil               evaluasi untuk
  sasaran yang         kinerja lembaga      pengawasan          perbaikan sistem
  akan dipantau.       yang bersifat        dengan sasaran      layanan atau
 Termasuk pula        faktual.             dan standar         peningkatan
  adanya dokumen      Informasi            yang telah          standar layanan
  atau informasi       tersebut sebagai     ditetapkan          pada lembaga
  tentang standar      masukan bagi        Untuk               atau pelayanan
  kualitas layanan
  k lit l              DPRD d ldalam                tik
                                            memastikan             blik tertentu.
                                                                publik t t t
  publik yang          membuat              apakah sudah       Mengambil
  diberlakukan         rekomendasi          berjalan sesuai     tindakan
     l    ini.
  selama i i               b ik
                       perbaikan atas
                                    t             diharapkan.
                                            yang dih     k          b ik
                                                                perbaikan yang
                       pengawasan                               dibutuhkan
                       yang dilakukan
                                 depan
                       di masa depan.
                         www.dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                    56
                                                                      1/4
                                                                      1/4
                   Penga asan
             Jenis Pengawasan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
   dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang
   melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
   lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
                      Komisi.
   dilaksanakan oleh Komisi
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
   ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
   tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                57
                                                               2/4
                  Penga asan
            Jenis Pengawasan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
   oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
   oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
   melakukan pengawasan.
6.                      Fraksi
6 Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
   tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
   kepentingan p
      p     g partai p                g
                        politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
   Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
   melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-
   masing sebagai sikap politik.




                      www.dadang-solihin.blogspot.com           58
               Jenis Pengawasan
                        g                                                   3/4
 Aktor          Tindakan Pasif                        Tindakan Aktif
Personal    Menerima pengaduan              Kunjungan langsung ke lapangan
             melalui posko aspirasi,
                                             Menelpon langsung
                  ,p          ,
             SMS, persuratan, atau
                                              penyelenggaran layanan yang
             informasi melalui media
                                              diadukan
             cetak dan merespon balik
             melalui media                   Melibatkan media
Komisi      Menerima pengaduan, surat,      Kunjungan langsung di lapangan,
             SMS atau informasi media        Rapat Kerja,
             cetak
                                             Hearing dengan pihak terkait serta
                                        Melibatkan media
Gabungan  Menerima pengaduan surat  Kunjungan langsung di lapangan
                     pengaduan, surat,                            lapangan,
Komisi     sms atau informasi media     Rapat Kerja,
           cetak
                                        Hearing pihak terkait dll
                                             Melibatkan media


                         www.dadang-solihin.blogspot.com                     59
               Jenis Pengawasan                                              4/4
 Aktor         Tindakan Pasif                          Tindakan Aktif
Pansus      Menerima pengaduan dari         Kunjungan lapangan –
             masyarakat                      Rapat Kerja dengan pihak terkait,
            Mendapatkan informasi           Hearing dengan kelompok yang
             lewat media                        d li h d isu         ditangani.
                                              peduli terhadap i yang di      i
                                             Mengundang kelompok independen,
                                              akademisi untuk memberi pendapat
                                             Melibatkan media
Fraksi      Menerima pengaduan dari         Melakukan kunjungan
             masyarakat                      Mengundang pihak luar memberi
            Mendapatkan informasi            masukan atas hasil pengawasan di
             lewat media                      lapangan
                                          Melibatkan media
Pimpinan    Menerima pengaduan           Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
             masyarakat, sms, persuratan   hasil pengawasan komisi, gabungan
            Mendapat informasi lewat      komisi, pansus dll
             media                        Melibatkan media
                          www.dadang-solihin.blogspot.com                     60
Bentuk Pengawasan
     Merespons pengaduan
1.
1    masyarakat

2.   Pengawasan ke unit layanan


3.   Pengawasan ke SKPD

     Pengawasan kepada Kepala
4.   Daerah


     www.dadang-solihin.blogspot.com   61
1
1.         M
           Merespons P    d    M      k t
                     Pengaduan Masyarakat

     •   Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi
         masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
     •   Mengembangkan posko aspirasi
     •   Membangun Website dewan masing-masing daerah.
     •   Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
     •   Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan
         layanan publik.
         l          blik
     •   Lewat telepon on-line.
     •   Persuratan
     •   Facsimile.
     •   E mail
         E-mail



                        www.dadang-solihin.blogspot.com            62
2.          P
            Pengawasan k U it L
                       ke Unit Layanan
     •   Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan
         baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa
         dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal,
         anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-
                               daerah.
         unit pelaksana teknis daerah
     •   Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan
         peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai
         p     j      p g                              p       g
         respons positif terhadap pengaduan masyarakat.




                         www.dadang-solihin.blogspot.com           63
3.         Penga asan
           Pengawasan ke SKPD
     •   DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika
         ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan
         yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat
         pelayanan publik




                        www.dadang-solihin.blogspot.com           64
4.        P          kepada K
          Pengawasan k         l Daerah
                         d Kepala D   h

 •   Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun
     dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
     (LKPJ).
 •   LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang
     telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan
     akhir tahun anggaran
 •                                   baik,
     Agar bisa menilai LKPJ dengan baik anggota DPRD melakukan uji
     petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur,
     pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang
     pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat
     anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke
                                                tidak.
     masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak
 •   Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek
     dengan melibatkan konstituennya di daerah pemilihan.
                        www.dadang-solihin.blogspot.com             65
    Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan
    P t        j   b H il P

•   Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus,
    dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi
    dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan
    DPRD.
•         pengawasan,       individu
    Hasil pengawasan baik individu, komisi dan gabungan komisi serta
    Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan
    y g p
    yang diperluas.
•   Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui
    sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui
    forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
•   Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut
    terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola
    dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com             66
           Lanj t Penga asan
    Tindak Lanjut Pengawasan
•   Perbaikan Pengorganisasian
•   Perubahan Alokasi APBD
•   Perbaikan Regulasi
•   Mengusulkan Raperda
•   Perbaikan Rencana Strategis Daerah
•   Pengorganisasian Hasil Pengawasan




                      www.dadang-solihin.blogspot.com   67
www.dadang-solihin.blogspot.com   68

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:396
posted:4/25/2011
language:Indonesian
pages:68
Description: Capacity Building DPRD Kota Tangerang Selatan di Puri Denpasar Hotel-Jakarta, 25 April 2011