Docstoc

Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik

Document Sample
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                       : Dadang Solihin
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                        g
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                J k t 10310
                                Jakarta
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                          Materi
                          M t i
 Tugas dan Fungsi Kecamatan di Era
  Otoda
 G d Governance dan Pelayanan P blik
  Good G          d P l        Publik
   – Paradigma Governance
     Troika
   – T ik
   – Sinergitas Stakeholders
 P     C      td l   Pelayanan
  Peran Camat dalam P l
  Administrasi Publik
 Pendelegasian Wewenang Kepala
  Kecamatan
 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (
                 y                  p                    )
                                                   (PATEN)
 Kesimpulan dan Arah Pengembangan Kecamatan


                       dadang-solihin.blogspot.com           4
                        S  b
                        Sumber
1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
                              g     y
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
            g              g             y
4. Permendagi 4/2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
   Terpadu Kecamatan
5. Yoyoh Indaryanti USAID, drsp, PSP3-IPB 2008: Working Paper
   No. 06 KINERJA KECAMATAN: Persepsi dan Ekspektasi Publik
   terhadap Fungsi dan Peran Kelembagaan Kecamatan di Tingkat
   Lokal




                       dadang-solihin.blogspot.com              5
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   6
                      Kedudukan
                      K d d k
•   Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai
    pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
    tertentu dan dipimpin oleh Camat.
•   Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
    Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
    B   ti/W lik t    l l iS k t i D        h




                        dadang-solihin.blogspot.com               7
                   Tugas Camat
                   T     C   t
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
   ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
   perundang undangan;
   perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
   pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
   tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
   kelurahan; dan
7 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
7.
   tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
   desa atau kelurahan.
                       dadang-solihin.blogspot.com                8
              F ngsi
              Fungsi Kecamatan
•   Kecamatan karena besaran wilayahnya, jarak politisnya dengan
    grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai
    dapat berfungsi:
    • Pertama, sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat
      lokal;
      l k l
    • Kedua, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi;
      Ketiga, sebagai arena pengembangan sistem pelayanan publik
    • K ti      b     i             b     i t     l         blik
      yang efektif dan efisien; dan
      Keempat,
    • Keempat sebagai arena politik yang bisa menghubungkan
      politik setingkat desa dengan kabupaten sebagai pusat
      pengambilan keputusan politik.



                          dadang-solihin.blogspot.com                9
              Kinerja Kecamatan
                   j                                               1/3
                                                                   1/3
            dalam Pelayanan Publik
•   UU Nomor 32 Tahun 2004 secara nyata telah menghilangkan
    sejumlah kewenangan dan hak mengatur kecamatan di wilayah
    kerjanya.
•   Keterbatasan peran dan fungsi kecamatan secara umum yang
    ditata-kelolakan
    ditata kelolakan pengaturannya di tingkat kecamatan telah
    menyebabkan ruang gerak kecamatan dalam pelayanan
    masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan menjadi terbatas.
         y       ,p               ,    p      g         j
•   Faktor political will Bupati untuk mendelegasikan sebagian
    kewenangannya secara formal kepada para Camat menjadi faktor
    penting bagi kedudukan Camat dalam menjalankan peran dan
    fungsinya sehari-hari.




                        dadang-solihin.blogspot.com                10
               Kinerja Kecamatan
                    j                                             2/3
             dalam Pelayanan Publik
•   Pelimpahan kewenangan yang diharapkan diberikan oleh Bupati
    tidak perlu semuanya, tetapi secukupnya yang sekiranya akan
    mendekatkan masyarakat kepada pusat pelayanan di tingkat lokal.
•   Hal tersebut terutama terkait dengan persoalan tidak adanya
    anggaran yang dipandang memadai supaya kecamatan bisa
    menjalankan semua tugas dan fungsi jika Bupati melimpahkan
    semua kewenangan kepada Camat.
                      g      p
•   Selain itu juga disadari masih lemahnya SDM (Sumber Daya
    Manusia) di tingkat kecamatan dan terbatasnya fasilitas atau
    peralatan untuk beroperasinya kantor kecamatan secara optimal.




                         dadang-solihin.blogspot.com                  11
                  Kinerja Kecamatan                                               3/3
                d l   P l       P blik
                dalam Pelayanan Publik
  Lokasi   Pendelegasian                                 y
                                               Jenis Pelayanan
   Studi    Kewenangan           Final di Kecamatan          Final di Kabupaten
ACEH              -         • Rekomendasi                - KTP
                                                         - Pelayanan lainnya
SUMBAR            -         • TP, IMB skala kecil, jalan   - IMB di jalan besar
                              kabupaten                    - ijin usaha
                            • Rekomendasi
DIY               -         • KTP, KK                      - IMB - HO -SKCK
                                                           -NPWP
                                                             Akte L hi d     ti
                                                           - Akt Lahir dan mati
                                                           - Ijin usaha lain
Bali       Peraturan Bupati • Surat keterangan/            Semua jenis pelayanan
                              Rekomendasi
                              R k       d i
Kalbar     SK Bupati        • UUG Sembako, warung kopi, Selain ketiga ijin tersebut
                                       g
                              kelontong, IMB, SKUP, KTP (UUG untuk usaha lain)
                                                        (                        )
                            • Akte lahir-mati
                            • Surat nikah-cerai – SKTM
                            • Ijin keramaian
                               j
                             dadang-solihin.blogspot.com                          12
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   13
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik h k ekslusif b i
  Memberikan hak k l if bagi           P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      14
                          Keseimbangan

                         Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan               Dunia Usaha                 Masyarakat

    Menjalankan dan
    M j l k d
menciptakan lingkungan   Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang
p                  y g     lapangan kerja dan
                             p g       j               sosial, ekonomi dan
                                                             ,
  kondusif bagi unsur-        pendapatan.                      politik.
       unsur lain.




                         dadang-solihin.blogspot.com                          15
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    16
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        17
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     18
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   19
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       20
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   21
Sinergitas Stakeholders




       dadang-solihin.blogspot.com   22
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   23
                                                                      1/3
                      Pelayanan
               Potret Pela anan
•   Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib
    menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.
    – Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi
      pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam
            di k     l
      menyediakan pelayanan.
•   Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat
                            pelayanan.
    yang sedang membutuhkan pelayanan
•   Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak
                 p    j    yang             pelayanan y g baik;
    sesuai untuk pekerjaan y g memberikan p y          yang     ;




                         dadang-solihin.blogspot.com                  24
                                                                     2/3
                       Pelayanan
                Potret Pela anan
•   Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,
    memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan
    santun.
    – Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan
      arogan.
•   Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum
    menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai
    perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.




                          dadang-solihin.blogspot.com                25
                                                                     3/3
                       Pelayanan
                Potret Pela anan
•   Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi
    pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan
    sebagainya.
     – Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang
                           lagi.
         baik lebih banyak lagi
•   Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
    merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan
    di instansi-instansi pelayanan publik.
•   Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga
    mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan
    perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi
                                               publik.
    penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik



                          dadang-solihin.blogspot.com                26
Mengapa P l
M                 P blik M ih B    k?
        Pelayanan Publik Masih Buruk?

•   Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi
    bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga
    negara, kewajiban pemerintah, dsb);
•   Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi
    birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak
    berlualitas);
•   Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi
    pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;
•   Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik
    oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media
    massa;




                          dadang-solihin.blogspot.com               27
                 UU No. 25 Tahun 2009
               tentang Pelayanan Publik
•   Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
    untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
•   Pelayanan (p g
        y                        penyaluran) barang, jasa, dan
                 (pengadaan dan p y        )      g, j   ,
    administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu
    badan usaha.
•   Biaya/tarif pelayanan publik pada d
    Bi    /t if l           blik d dasarnya merupakan tk tanggung
    jawab Negara dan/atau masyarakat.
    – Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam
      peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran
    – Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan
      kepada penerima pelayanan publik.
•   Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan
    DPR,        Prov,
    DPR DPRD Prov DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per    per-
    UU-an.

                           dadang-solihin.blogspot.com                 28
                 Pelayanan Publik
                 Pela anan P blik
•   Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian
    pelayanan oleh pemerintah dengan mengelola sumber daya yang
    tersedia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai
    pihak yang berhak mendapatkan pelayanan;
•   U t k menghasilkan pelayanan publik yang b ik t
    Untuk       h ilk      l       blik                  t      d
                                             baik, tergantung pada
    konsistensi pemerintah membangun sistem pelayanan yang
    mengadopsi p
        g             pp     p
             p prinsip-prinsip:
    –   akuntabilitas,
    –   efisiensi dan efektifitas,
    –   transparansi,
    –   partisipasi,
    –                keadilan
        penegakan keadilan,
    –   kemudahan, dan
    –   kesantunan;
                             dadang-solihin.blogspot.com             29
             Pelayanan Publik
   Indikator Pela anan P blik
1. Prosedur pelayanan;
         y g j         pengguna p y
2. Waktu yang dijalani p gg              ;
                                pelayanan;
3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;
                         y g      p             pemberi p y
4. Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi p                ;
                                                        pelayanan;
5. Sistem informasi pelayanan,
             p     p g                 j pengaduan dari
6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut p g
   pengguna pelayanan; dan
7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.




                         dadang-solihin.blogspot.com             30
A    Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Asas P    l          P l       P blik

1.    Kepentingan umum;
2.      p
      Kepastian hukum;
3.    Kesamaan hak;
4.    Keseimbangan hak dan kewajiban;
5.    Keprofesionalan;
6.    Partisipatif;
7.
7     P               l k   /tid k diskriminatif;
      Persamaan perlakuan/tidak di k i i tif
8.    Keterbukaan;
9
9.    Akuntabilitas;
10.   Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11.        p            ;
      Ketepatan waktu; dan
12.   Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.


                          dadang-solihin.blogspot.com        31
               Bidang Pelayanan
Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:
Bid      l         blik        i j l h kit         Bid       it
1.  Ketertiban umum;                    11. Prasarana dan sarana
2.
2   Kepolisian;                             transportasi massal;
3.  Pertahanan dan keamanan;            12. Rumah sakit khusus;
4.  Sanitasi;                           13. Informasi pemerintahan;
5
5.  Pengelolaan sampah;
    P      l l          h               14. Pengolahan air li b h
                                        14 P      l h      i limbah;
6.  Penerangan listrik di tempat        15. Penanggulangan darurat
    umum;                                   bencana alam;
7. Air baku bersih;                     16. WC umum;
8. Saluran air buangan (drainase);      17. Pengolahan air limbah;
9            g
9. Pembangunan dan                       8               j
                                        18. Trotoar dan jembatan
    pemeliharaan jalan;                     penyeberangan;
10. Rumah sakit dan klinik berobat      19. Kendaraan dan peralatan
    umum;                                   pemadam kebakaran;
                                        20. Sarana pembasmi wabah
                                            penyakit menular;

                         dadang-solihin.blogspot.com                   32
                        (Lanjutan)
Bidang pelayanan publik (Lanjutan)

21. Sarana olah raga, kesenian dan      29. Pelayanan surat-surat identitas
    rekreasi;                               dan pengesahan (KTP, SIM,
22. Penjara dan panti rehabilitasi;         Aktaakta, Pasport, Surat
23. Prasrana dan sarana pengaturan          Keterangan, dll);
    lalu lintas;                        30.
                                        30 Pelayanan surat ijin;
24. Pengendalian polusi udara;          31. Lahan pemakaman;
25. Sentra-sentra penujualan barang-    32. Ambulan dan mobil derek;
    barang kebutuhan pokok;             33. Perpustakaan umum;
26. Alun-alun dan lapangan terbuka;     34. Museum;
27 Taman dan kawasan paru paru
27.                      paru-paru      35.
                                        35 Pendidikan dasar dan umum;
    kota;                               36. Gedung pementasan;
28. Pelayanan fakir miskin dan orang    37. Balai latihan kerja;
    cacad;                              38. Prasarana ibadah;
                                        39. Terminal terpadu;
                                        40.     lain lain
                                        40 Dan lain-lain….
Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik,
             atau sebagian besar tersedia dengan baik
                          dadang-solihin.blogspot.com                         33
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   34
                     Peran Camat
•   Saat ini camat dan kecamatan dengan statusnya sebagai Perangkat
    Daerah/PD atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lebih
    merupakan “perpanjangan tangan” Bupati dan Kabupaten, dimana
    semua kendali aktivitas pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan
                                               Bupati.
    dan pembangunan berada di bawah kendali Bupati
•   Pergeseran status dan kedudukan Camat dari “PW” menjadi “PD”
        g jelas telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian
    sangat j              g      g                g   g         g
    besar otoritas Camat, saat ini otoritas Camat berkisar pada fungsi-
    fungsi pelayanan yang sangat terbatas bahkan hanya menjalankan
    fungsi pelayanan yang l bih b
    f     i l                            k bersifat  t k       d i t
                           lebih banyak b if t surat rekomendasi atau
    surat pengantar atau surat keterangan bagi lembaga di atasnya
    y        p (Pemerintah Kabupaten).
    yaitu Bupati (                  p      )



                          dadang-solihin.blogspot.com                35
                 Ke enangan
      Pelimpahan Kewenangan
•   Sejauh ini pelimpahan sebagian kewenangan yang didelegasikan
    oleh Bupati kepada Camat (Kecamatan) masih sangat dibatasi pada
    persoalan administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu
    Tanda Penduduk (KTP), Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak
    Mampu) Surat Keterangan Kelahiran-kematian-pindah-nikah dan
    Mampu),                    Kelahiran-kematian-pindah-nikah,
    surat rekomendasi mengurus perijinan usaha (seperti IMB, ijin
    gangguan/SITU/HO dan ijin usaha lainnya ke Kabupaten.




                        dadang-solihin.blogspot.com              36
                       Ser ices
              One Stop Services
•   Beberapa pemerintah Kabupaten/Kota telah menyadari pentingnya
    kegiatan investasi usaha di wilayahnya dan telah memiliki motivasi
       t k        b iki i t       l         iji      t  lain dengan
    untuk memperbaiki sistem pelayanan perijinan antara l i d
    dikembangkannya OSS (One Stop Services) atau Unit Pelayanan
    Terpadu Satu Atap (UPT-SA) di tingkat kabupaten/kota, baik y g
        p            p(          )     g        p        ,      yang
    sudah berstatus sebagai Dinas maupun yang berstatus Kantor atau
    Unit.
•   Dalam kenyataan di lapangan belum semua Kabupaten/Kota
    mengembangkan OSS di tingkat Kabupaten, namun di sisi lain ada
    Kabupaten yang sudah mulai mengembangkan OSS di tingkat
    Kabupaten bahkan sampai pada OSS di tingkat Kecamatan.
•           j g                  p j                             g
    Hal ini juga menarik untuk dipelajari oleh karena terkait dengan
    persoalan sudah sejauhmana pelimpahan kewenangan yang
    didelegasikan Bupati kepada para Camatnya selama ini.

                           dadang-solihin.blogspot.com                 37
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   38
            Ke enangan
            Kewenangan Camat
1.   Perizinan;                        •   Pelaksanaan kewenangan
2.   Rekomendasi; ;                        camat mencakup
3.   Koordinasi;                           penyelenggaraan urusan
                                           pemerintahan pada lingkup
4.   Pembinaan;                            kecamatan sesuai peraturan
5.   Pengawasan;                           perundang-undangan.
6.   Fasilitasi;                       •   Pelimpahan sebagian
                                                p            g
7.   Penetapan;                            wewenang Bupati/Walikota
8.   Penyelenggaraan; dan                  kepada Camat dilakukan
9.   Kewenangan lain yang                  berdasarkan kriteria
     dilimpahkan.                          eksternalitas dan efisiensi.




                        dadang-solihin.blogspot.com                       39
                                                                                  1/7
                                                                                  1/7
                        T gas
                        Tugas Camat
Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
•   Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
       b         ingkup kecamatan d l
    pembangunan i k k           t dalam f                    h
                                          forum musyawarah perencanaan
    pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
•   Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
    pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
    pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
•   Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
    wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
•   M l k k t       t
    Melakukan tugas-tugas lain di bid
                          l i               b d              k t      i dengan
                                  bidang pemberdayaan masyarakat sesuai d
    peraturan perundang-undangan; dan
•   Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja
    kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat
    daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

                              dadang-solihin.blogspot.com                             40
                                                               2/7
                   T gas
                   Tugas Camat
Mengoordinasikan Upaya Peyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
•   Melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI mengenai program dan
    kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di
    wilayah kecamatan;
•   Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di
    wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan
    ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
•   Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
    kepada bupati/ walikota.




                        dadang-solihin.blogspot.com                41
                                                                 3/7
                   T gas
                   Tugas Camat
Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan
Perundang-undangan
•   Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
    tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
    undangan;
•   Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
                                                      perundang
    tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-
    undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
•   Melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
    perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.




                         dadang-solihin.blogspot.com             42
                                                                    4/7
                    T gas
                    Tugas Camat
Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Pelayanan Umum
•   Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
    dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
    pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
•   Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
    pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
•   Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
    pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.




                         dadang-solihin.blogspot.com                43
                                                                     5/7
                    T gas
                    Tugas Camat
Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
•   Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
    instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
•   Melakukan koordinasi d sinkronisasi perencanaan d
    M l k k k di            i dan i k i    i                       t
                                                          dengan satuan
    kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang
    penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
•   Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
    tingkat kecamatan; dan
•   Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
    kecamatan kepada bupati/walikota.




                          dadang-solihin.blogspot.com                44
                                                                         6/7
                     T gas
                     Tugas Camat
Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
•   Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
    desa dan/atau kelurahan;
•   Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
    administrasi desa dan/atau kelurahan;
•   Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau
    lurah;
•   Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
    kelurahan;
•   Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
    kelurahan di tingkat kecamatan; dan
•   Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
    pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada
    bupati/walikota.


                           dadang-solihin.blogspot.com                   45
                                                                7/7
                   T gas
                   Tugas Camat
Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang
Lingkup Tugasnya dan/atau yang Belum Dapat Dilaksanakan
Pemerintahan Desa atau Kelurahan
•   Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
    k       t
    kecamatan;
•   Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
    wilayahnya;
•   Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
    p y         p         y
    pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; ;
•   Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
    masyarakat di wilayah kecamatan;
•   Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
    wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

                        dadang-solihin.blogspot.com             46
    Tata K j d H b         K j
    T t Kerja dan Hubungan Kerja
•   Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
•   Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam
    rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan
    kinerja kecamatan.
•   Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di
    lingkungan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan
    kegiatan pemerintahan di kecamatan.
•   Hubungan k j k
    H b                       t dengan perangkat d
                 kerja kecamatan d                        h kabupaten/kota
                                                 k t daerah k b    t /k t
    bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
•          g         j                g                         y      j y ,
    Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya,
    bersifat koordinasi teknis fungsional.
•   Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat,
           politik
    partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja
    kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.


                           dadang-solihin.blogspot.com                    47
                                                                    1/2
                                                                    1/2
       Perencanaan Kecamatan
•   Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan,
    disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil
    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
•   Perencanaan Pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari
                              Kabupaten/Kota.
    Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota
•   Perencanaan Pembangunan Kecamatan dilakukan melalui
    Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara
    partisipatif.




                         dadang-solihin.blogspot.com                48
                                                               2/2
      Perencanaan Kecamatan
•   Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan
    berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
•   Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun
    rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
              perundang-undangan.
    peraturan perundang undangan
•   Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan
                                      kecamatan.
    disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan
•   Rencana kerja kecamatan disusun berdasarkan Rencana Strategis
    Kecamatan.




                        dadang-solihin.blogspot.com             49
                  Penga asan
    Pembinaan dan Pengawasan
•   Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi
    terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
     – penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang
        dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi
        daerah;
     – penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
                                                              camat.
     – penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat
•   Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur
    dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
•   Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
    Negeri.



                         dadang-solihin.blogspot.com               50
                     Pendanaan
•   Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum
    pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang bupati/walikota
    yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
    daerah kabupaten/kota.




                        dadang-solihin.blogspot.com              51
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   52
                         Pendahuluan
    Pengertian           Ruang lingkup            Maksud                   Tujuan


Pelayanan          • Pelayanan bidang    Maksud                 PATEN mempunyai
Administrasi
Ad i i t i           perizinan; d
                        i i     dan      penyelenggaraan
                                               l                tujuan untuk
                                                                t j      t k
Terpadu            • Pelayanan bidang    PATEN adalah           meningkatkan kualitas
Kecamatan            non perizinan.      mewujudkan             dan mendekatkan
disingkat PATEN                          Kecamatan sebagai      pelayanan kepada
adalah                                   pusat pelayanan        masyarakat.
penyelenggaraan                          masyarakat dan
pelayanan publik                         menjadi simpul
di kecamatan                             pelayanan bagi
dari tahap                               kantor/badan
permohonan                               pelayanan terpadu di
sampai ke tahap                          kabupaten/kota.
terbitnya
dokumen dalam
satu tempat.



                              dadang-solihin.blogspot.com                           53
       Kecamatan Sebagai Penyelenggara
        PATEN Harus Memenuhi S Syarat
•   Substantif
     – Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat, meliputi:
         • bidang perizinan; dan
           bidang non perizinan.
         • bid            i i
     – Pendelegasian ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
     – Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota dilakukan dengan
       memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.
•   Administratif
     – Standar pelayanan; dan
         • jenis pelayanan;
         • persyaratan pelayanan;
                  /     d      l
         • proses/prosedur pelayanan;
         • pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
                  p y               y pelayanan.
         • waktu pelayanan; dan biaya p y
         Standar pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
     – Uraian tugas personil kecamatan, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

                               dadang-solihin.blogspot.com                         54
•   Persyaratan teknis, meliputi:
     – sarana prasarana;
         • Loket/meja pendaftaran;
         • Tempat pemrosesan berkas;
         • Tempat pembayaran;
         • Tempat penyerahan dokumen;
         • Tempat pengolahan data dan informasi;
         • Tempat penanganan pengaduan;
         • Tempat piket;
         • Ruang tunggu; dan
         • Perangkat pendukung lainnya.

       p                      p
     – pelaksana teknis., meliputi:
         • Petugas informasi;
         • Petugas loket/penerima berkas;
         • Petugas operator komputer;
         • Petugas pemegang kas; dan
         • Petugas lain sesuai kebutuhan.

                             dadang-solihin.blogspot.com   55
     Pejabat Penyelenggara PATEN
         Camat             Sekretaris Kecamatan                 Kepala Seksi

 Memimpin,                 Sekretaris Kecamatan           Kepala seksi yang
  mengkoordinasikan, dan     mempunyai tugas                 membidangi pelayanan
      g
  mengendalikan              melakukan                                         p y
                                                             administrasi mempunyai
  penyelenggaraan            penatausahaan                   tugas melaksanakan
  PATEN;                     administrasi PATEN.             teknis pelayanan.
 Menyiapkan rencana        Sekretaris Kecamatan           Kepala seksi yang
  anggaran dan biaya;        adalah                          membidangi pelayanan
 Menetapkan pelaksana       penanggungjawab                 administrasi
  teknis; dan                kesekretariatan/ketataus        bertanggungjawab
 Mempertanggungjawab        ahaan penyelenggaraan           kepada Camat.
  kan kinerja PATEN          PATEN.
  kepada Bupati/Walikota
                /          SSekretaris Kecamatan
  melalui Sekretaris         bertanggungjawab
  Daerah.                    kepada Camat.
                             dadang-solihin.blogspot.com                       56
 Pembia aan
 Pembiayaan dan Penerimaan

        y
Pembiayaan
• Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran
  Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Biaya penyelenggaraan PATEN merupakan bagian yang tidak
  terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Penerimaan
                                               penerimaan,
• Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan
  wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.




                      dadang-solihin.blogspot.com            57
     Pembinaan dan Pengawasan
     P bi      d P
•   Pembinaan dan pengawasan mencakup:
            y   gg            g             g p            yang
     – Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota y g
       dilimpahkan;
     – Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat,
       transparan dan akuntabel; dan
     – Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
•   Hasil Pembinaan d pengawasan di
    H il P bi         dan                     ik    l h
                                       disampaikan oleh
    Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada
    Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum




                        dadang-solihin.blogspot.com             58
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   59
                                                                     1/4
                                                                     1/4
                     Kesimp lan
                     Kesimpulan
•   Persoalan ketidakjelasan informasi mengenai prosedur dan
    mekanisme pelayanan dan jenis-jenis pelayanan yang
    diselenggarakan oleh kecamatan serta persoalan ketidakpastian
    besar tarif biaya pelayanan merupakan persoalan-persoalan yang
                                  masyarakat.
    paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat
•   Masyarakat memandang keberadaan kecamatan selama ini sangat
                g
    berarti sebagai
    1. lembaga administratif,
       p y p       (delivery) p y
    2. penyampaian (                    publik, dan
                           y) pelayanan p     ,
    3. tanggap masalah kritis/bencana.
•               p       g           p      p
    Kecamatan dipandang sudah berperan cukup baik dalam
    menjalankan ketiga fungsi tersebut.


                         dadang-solihin.blogspot.com                 60
                                                                         2/4
                       Kesimp lan
                       Kesimpulan
•   Ekspektasi masyarakat, kecamatan dapat memainkan peran
    sebagai lembaga yang menjalankan program pengentasan
    kemiskinan, memberikan jaminan keamanan, dan fungsi pelayanan.
•   Atribut-atribut yang berkaitan dengan peran dan fungsi kecamatan
    dalam menangani permasalahan sosial (
    d l                 i        l h                   t     kemiskinan,
                                           i l (pengentasan k i ki
    pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan keamanan,
    p y
    pelayanan p        )
                 publik) menduduki p     g                     gg p
                                    peringkat teratas atau dianggap
    penting yang menjadi harapan masyarakat.
•   Atribut pengurangan/penghapusan peran dan fungsi kecamatan
    menjadi atribut yang sangat tidak diharapkan di tingkat lokal atau
    menduduki peringkat terendah dan merupakan atribut yang paling
                          masyarakat.
    tidak diinginkan oleh masyarakat



                           dadang-solihin.blogspot.com                     61
                                                                   3/4
                     Kesimp lan
                     Kesimpulan
•   Posisi kelembagaan kecamatan sampai saat ini masih sangat
    diharapkan keberadaannya serta peran dan fungsinya oleh
    masyarakat.
•   Namun dalam realitasnya di lapangan, fungsi-fungsi kecamatan
           dijalankan l      ini
    yang dij l k selama i i umumnya di         d    belum dij l k
                                          dipandang b l   dijalankan
    secara efektif.
•   Sampai saat ini masing-masing kelembagaan di tingkat kabupaten
    (baik pemerintahan daerah maupun dinas-dinas sektoral) memiliki
    aktivitas yang dialirkan melalui kelembagaan kecamatan dan dinas
    sektoral di tingkat kecamatan kemudian ke desa-desa.




                         dadang-solihin.blogspot.com               62
                                                                         4/4
                       Kesimp lan
                       Kesimpulan
•   Belum efektifnya peran dan fungsi kecamatan selama ini
    kemungkinan disebabkan karena masih terbatasnya kewenangan
    yang diberikan kabupaten kepada kecamatan yang menyebabkan
    kecamatan “ragu-ragu” untuk melakukan tindakan jika timbul
                                          kerjanya.
    persoalan-persoalan sosial di wilayah kerjanya
•   Selain itu sampai saat ini belum ada sinkronisasi aktivitas antara
                   g             g             g
    kecamatan dengan kelembagaan lain di tingkat kecamatan (     (baik
    vertikal maupun horizontal).




                           dadang-solihin.blogspot.com                   63
Arah P    b      K     t
A h Pengembangan Kecamatan
•   Jangka pendek: melalui sinkronisasi aktivitas dan menjadikan
    kecamatan sebagai aktor penting dalam manajemen aktivitas
    tersebut,
•   Jangka menengah: menuju penyederhanaan kelembagaan dimana
           i t hd     h    l l i     t          d           berlaku
    pemerintah daerah melalui peraturan perundangan yang b l k
    mengefektifkan peran dan fungsi kecamatan.
•   Jangka panjang: mereduksi peran dan fungsi kecamatan menjadi
    hanya fokus pada satu fungsi saja yaitu fungsi pelayanan publik.
    Namun disadari bahwa hal ini menyebabkan arena gerak
    kecamatan menjadi sangat-sangat terbatas, sementara fungsi-
    fungsi lain menjadi berada di luar arena gerak kecamatan.




                         dadang-solihin.blogspot.com               64
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   65

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: kecamatan
Stats:
views:1900
posted:4/22/2011
language:Indonesian
pages:65
Description: Capacity Building Kepala Kecamatan Kabupaten Seruyan di Sentral Hotel-Jakarta, 21 April 2011