Materi Memorandum of Understanding Dalam Bahasa Indonesia - DOC by gbv55602

VIEWS: 0 PAGES: 117

More Info
									                                                                            1




                                   BAB I

                             PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

          Dalam rangka menyikapi era globalisasi, Pemerintah Republik

   Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkrit guna melaksanakan

   reformasi disegala bidang, salah satu tandanya dengan dikeluarkannya UU No.

   22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang

   Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan

   dengan UU No.32 dan 33 tahun 2004. Khususnya mengenai reformasi bidang

   pendidikan, pemerintah telah berusaha untuk menjabarkan desentralisasi

   pendidikan di daerah-daerah seperti yang tercantum dalam pasal 7 Undang-

   Undang No. 22 tahun 1999. Dari mulai tingkatan pendidikan dasar dan

   menengah yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah daerah sampai pendidikan

   tinggi yang diberi kewenangan mengelola institusinya dalam bentuk Badan

   Hukum Milik Negara (BHMN). Dalam PP No.153 tahun 2000 dijelaskan

   pengelolaan Perguruan Tinggi BHMN tersebut meliputi sumber daya,

   kerjasama dan keuangan sepenuhnya diserahkan ke perguruan tinggi

   bersangkutan (http://www.ugm.ac.id/workshop, 07 Juli 2004).

          Undang-undang otonomi daerah tersebut memberi wewenang kepada

   perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan untuk melakukan otonomi dalam

   pengembangan institusinya. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah

   menindaklanjuti reformasi pendidikan tersebut dengan mengeluarkan UU
                                                                          2




Sisdiknas (UU No.20 Tahun 2003). Semangat otonomi dari peraturan tersebut

menegaskan      bahwa   perguruan    tinggi    diberi   keleluasaan    untuk

mengembangkan segala potensinya dengan mengadakan kerjasama akademik

dan non akademik dengan lembaga atau badan di dalam maupun di luar negeri

tanpa terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemerintah

pusat. Kerjasama yang dikembangkan tentunya tidak hanya bertaraf lokal saja

melainkan sampai melakukan kerjasama luar negeri (internasional).

         Sebenarnya dalam peraturan terdahulu, terutama dalam pasal 122

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat melaksanakan kerjasama dengan

perguruan tinggi lain dan atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar

negeri dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di

perguruan tinggi yang bersangkutan. Selengkapnya untuk kerjasama luar

negeri diatur kemudian dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 0109/U/1992 serta petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan

dengan      Keputusan   Direktur    Jenderal    Pendidikan    Tinggi    No.

72/Dikti/Kep/1992. Kedua peraturan tersebut memberikan kemudahan secara

teknis dan yuridis kepada institusi pendidikan tinggi untuk mengadakan

kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri dengan

memanfaatkan semua potensi yang ada dalam menjalin kerjasama. Namun

karena semangat sentralisasi dalam segala bidang termasuk dalam pendidikan

pada saat itu masih kuat maka pengembangan kerjasama luar negeri perguruan

tinggi masih stagnan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Saat ini,
                                                                            3




setelah reformasi digulirkan peluang tersebut sangat terbuka, namun pada

realitanya peluang menjalin kerjasama tentunya tidak tercipta begitu saja,

melainkan harus memiliki metode dan strategi tertentu yang memerlukan

perencanaan matang, koordinasi dan relasi yang baik. Selanjutnya agar tujuan

peningkatan kualitas pendidikan melalui kerjasama luar negeri di atas tercapai

maka harus mengacu pada kaidah yang tepat yaitu berdasarkan kaidah hukum

internasional.

       Sebagai contoh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah

menerapkan pola kerjasama berdasarkan standar kaidah hukum internasional

adalah Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, yang sampai akhir tahun

2002 tercatat 14 kerjasama dengan perguruan tinggi di Eropa, 8 perguruan

tinggi di Asia dan 9 perguruan tinggi di Australia yang hampir semuanya

dilaksanakan berdasarkan perjanjian secara tertulis melalui Memorandum of

Understanding (MOU) (http://www.undip.ac.id/kerjasama.htm, tanggal 13

September 2004). Selain itu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seluruh Indonesia

sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan di luar

negeri. Berdasarkan rekapitulasi jumlah kerjasama luar negeri perguruan

tinggi swasta di Indonesia periode tahun 1998-2000 saja tercatat 311

kerjasama untuk 17 kopertis wilayah dan untuk kopertis wilayah V (D.I.

Yogyakarta) terdapat 30 kerjasama yang terlaksana dengan berlandaskan

MOU ( http://www.dikti.org/pts1998-2000, 24 Agustus 2004).

       Kalau melihat contoh pelaksanaan kerjasama internasional di atas,

kemudian timbul pertanyaan mengapa setiap perjanjian internasional harus
                                                                            4




berdasarkan pada bukti tertulis    melalui Memorandum of Understanding

(MOU) atau Nota Kesepakatan, jawabannya karena MOU merupakan dan

termasuk suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak yang berkepentingan

(Mulyadi,   SH.   LLM     dalam    http//.www.hukum-online.com/wawancara,

tanggal 28 September 2004) dan menurut Mohd.Burhan Tsani (1990:67)

dalam pergaulan internasional MOU adalah instrumen penting untuk

mendapatkan pengakuan umum anggota masyarakat bangsa-bangsa. Oleh

karenanya suatu MOU yang dibuat antara 2 (dua) belah pihak akan mengikat

kedua belah pihak tersebut. Kedua belah pihak tersebut sedemikian rupa

harus mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam

klausula-klausula yang terdapat dalam MOU. Lebih lanjut manfaat kerjasama

luar negeri dengan berlandaskan MOU setidaknya dapat dirasakan oleh

Universitas Islam Indonesia (UII) dikala pelaksanaan MOU itu mandeg atau

dengan istilah “MOU macan kertas” artinya kesepakatan mati bisa

dibangkitkan dan ditelusuri secara hukum supaya hidup kembali. Seperti yang

diungkapkan oleh Ir. Wiryono Rahardjo M.Arch PR IV UII dalam UII News,

Edisi 10 Tahun I, tanggal 17 Februari 2004.

       Secara formal, peraturan terbaru mengenai pelaksanaan kerjasama atau

hubungan luar negeri diatur dengan UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan

luar negeri, secara tersirat dalam peraturan tersebut perguruan tinggi sebagai

institusi dan lembaga hukum di bawah Departemen Pendidikan Nasional

(Depdiknas) memiliki kecakapan hukum sebagai subjek hukum internasional

untuk mengadakan hubungan luar negeri dan sekaligus mengadakan perjanjian
                                                                             5




internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 3 sebagai

berikut : dalam ayat 1 yang dimaksud dengan hubungan luar negeri adalah

setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang

dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-

lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Selanjutnya dalam ayat 3 menyatakan, perguruan tinggi dapat mengadakan

perjanjian internasional dengan mengacu pada maksud perjanjian dalam

bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat

secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih

negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta

menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang

bersifat hukum publik.

       Dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 5

ayat 1 disebutkan bahwa      lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik

departemen maupun non-departemen di tingkat pusat dan daerah yang

mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu

melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan

menteri.

       Kedua undang-undang di atas selanjutnya akan mendasari pelaksanaan

kerjasama luar negeri setiap insititusi atau lembaga baik secara administrasi

maupun legalitas berdasarkan hukum internasional yaitu pemberian hak dan
                                                                       6




kewajiban dalam hal ini kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan

kerjasama dan hubungan luar negeri.

        Menurut biro kerjasama luar negeri departemen pendidikan nasional

dalam portal resmi Depdiknas (http//.www.depdiknas.go.id/info, tanggal 22

Oktober 2004) dalam kolom informasi mengenai tata cara melakukan

perjanjian internasional di lingkungan departemen pendidikan nasional

setidaknya ada 15 bentuk kerjasama luar negeri yang bisa dituangkan dalam

bentuk perjanjian internasional, yaitu :

1. Traktat (treaty)

2. Konvensi (convention)

3. Persetujuan (agreement)

4. Memorandum saling pengertian /MOU (Memorandum of Understanding)

5. Protokol (protocol)

6. Piagam (charter)

7. Deklarasi (declaration)

8. Final Act

9. Kesepakatan (arrangement)

10. Pertukaran Nota (exchange of notes)

11. Risalah yang disepakati (agreed minutes)

12. Summary Record

13. Process Verbal

14. Modus Vivendi

15. Letter of intent
                                                                            7




       Pada umumnya bentuk perjanjian internasional menunjukkan bahwa

materi yang diatur oleh perjanjian tersebut mewakili bobot kerjasama yang

berbeda tingkatannya. Namun secara hukum perbedaan tersebut tidak

mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu

perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk tertentu bagi perjanjian

internasional pada dasarnya hanya menunjukkan keinginan dan maksud para

pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut. Sebagaimana

secara umum sudah dipahami, bahwa setiap perjanjian melahirkan hubungan

hukum berupa hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat pada

perjanjian, dari semenjak perundingan untuk merumuskan perjanjian,

pemberlakuan, pelaksanaan dan segala permasalahan yang timbul serta

pengakhiran   berlakunya    perjanjian,   seluruhnya   tunduk   pada   hukum

internasional maupun hukum perjanjian internasional, sebagaimana yang

diungkapkan oleh I Wayan Parthiana (2002:17).

       Namun perlu diketahui, bentuk perjanjian bagaimana yang melahirkan

hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat

pada perjanjian dan adakah akibat hukumnya bagi suatu perjanjian hubungan

luar negeri yang tidak termasuk dalam 15 bentuk perjanjian di atas. Dalam arti

adakah perbedaan kekuatan hukum suatu perjanjian secara tertulis dengan

perjanjian tidak tertulis. Pada umumnya perjanjian internasional digolongkan

dalam dua bentuk. Pertama, perjanjian internasional tidak tertulis, maksudnya

suatu perjanjian itu terbentuk berdasarkan suatu kebiasaan internasional

(sopan santun internasional) dimana perjanjian itu muncul manakala dua
                                                                           8




pemimpin negara atau dua pihak yang mewakili lembaga dari suatu negara

yang berkumpul dalam suatu forum resmi atau setengah resmi dan terjadi

percakapan timbal balik seolah-olah berjanji kepada pihak yang diajak bicara

dan bagi negara yang diajak bicara terhadap manapun ucapan atau perilaku itu

ditujukan, dapat memandangnya sebagai janji atau kesediaan negara yang

diwakilinya. Apalagi kalau ucapan itu diucapkan secara berkali-kali (Syahmin

AK,1985: 71-73). Kedua, perjanjian internasional tertulis, yaitu suatu

perwujudan kata sepakat yang otentik dan mengikat para pihak. Kata sepakat

itu dirumuskan dalam bahasa dan tulisan yang dipahami dan disepakati para

pihak yang bersangkutan (I Wayan Parthiana, 2002:27).

       Dari kedua bentuk perjanjian di atas baik perjanjian tidak tertulis

maupun perjanjian tertulis sama-sama memiliki akibat hukum tertentu tetapi

lebih lanjut menurut I Wayan Parthiana, perjanjian internasional dengan

bentuk tertulis menjamin adanya ketegasan, kejelasan, dan kepastian hukum

bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga yang mungkin suatu waktu

tersangkut pada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian internasional dalam

bentuk tidak tertulis dalam praktek hubungan antar negara harus memiliki

unsur-unsur tertentu supaya memenuhi kriteria hukum internasional. Selain itu

tidak semua     perjanjian internasional dalam bentuk tidak tertulis dapat

dipandang sah sebagai suatu janji kepada pihak lain. Jadi terdapat perbedaan

yang signifikan secara kualitas yuridis (keterikatan pada hukum) suatu

hubungan luar negeri dalam bentuk perjanjian kerjasama secara tertulis dan

bentuk perjanjian kerjasama secara tidak tertulis.
                                                                            9




       Selanjutnya, lahirnya hubungan hukum berupa hak-hak dan kewajiban

bagi para pihak yang terikat pada perjanjian menandakan betapa pentingnya

suatu kerjasama luar negeri yang berdasarkan kaidah hukum internasional.

Dan pelaksanaan kerjasama luar negeri yang berbentuk tertulis atau tidak

tertulis inilah yang menarik perhatian untuk diteliti di Universitas Negeri

Yogyakarta, karena Universitas Negeri Yogyakarta sebagai institusi

pendidikan tinggi negeri yang memiliki kewenangan dan otonomi untuk

melaksanakan hubungan atau kerjasama luar negeri sebagaimana telah

dijelaskan dalam peraturan di atas belum memanfaatkan secara maksimal

kekuatan hukum dari MOU secara yuridis dalam melaksanakan kerjasama luar

negerinya, selain itu kurangnya upaya peningkatan jumlah kerjasama dan

berbagai kendala yang dihadapi Universitas Negeri Yogyakarta menyebabkan

secara kualitas dan kuantitas kerjasama belum signifikan dirasakan.

       Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, BAB XV

tentang Kerjasama, pasal 83 menyatakan :

(1). Untuk melaksanakan kegiatan akademik, Universitas Negeri Yogyakarta

     menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

(2). Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

     kerjasama dalam pelaksanaan dan atau pengembangan pendidikan,

     penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengertian luas.

       Berlandaskan statuta tersebut sebenarnya banyak yang bisa dilakukan

Universitas Negeri Yogyakarta dalam upayanya meningkatkan kualitas dan
                                                                        10




kuantitas pelaksanaan kerjasama luar negerinya. Sebagai pedoman yuridis

pengembangan universitas, secara umum statuta tersebut bisa dijadikan modal

penanganan secara professional serta pemahaman dari pelaku kerjasama

mengenai kemampuan strategi dan tools yang dibutuhkan untuk kerjasama

yang akan dilaksanakan baik dari aspek teknis maupun hukum (lampiran

Pidato Rektor UNY, pada Dies Natalis ke XXXVII, 21 Mei 2001).

       Sebagai gambaran disajikan daftar mitra kerjasama Universitas Negeri

Yogyakarta yang telah dan sedang menjalin kerjasama mulai tahun 1993-2004

sebagaimana tercantum dalam tabel 1 berikut ini.
                                                                                                           11




Tabel 1. Daftar Mitra Kerjasama Luar Negeri                                       Universitas Negeri
Yogyakarta Tahun 1993-2004
No   Nama Mitra                       Macam Naskah Dan Waktu Tanda         Komponen Kerjasama       Bidang Ilmu
                                                Tangan
                                     MOU          Tanpa MOU
1    Deakin University                            Tanpa MOU                Pertukaran Informasi     Bahasa Asing
     Australia                                    Tahun 1993               Penelitian, Informasi,   (Inggris dan
                                                                           Staf dan Mahasiswa       Indonesia)
2    University of Western Sydney                    Tanpa MOU             Pertukaran di beberapa    Historical Courses
     (UWS) Australia                                 25 November 1996      bidang akademis:           Program
                                                                           research, pengajaran,     Seminar dan
                                                                           science, Teknologi dan     Workshop
                                                                           Informasi                  Olahraga
                                                                                                     Pertukaran Staf
                                                                                                     Kerajinan dan Seni
3    Charles Sturt Univesity (CSU)                   Tanpa MOU             Pelatihan, pertukaran     Pertukaran bahasa
     Australia                                       05 Januari            bahan penelitian, staf     dan budaya
                                                     1998                  dan mahasiswa             Pertukaran dosen
                                                                                                      dam mahasiswa
4    La-Trobe University                             Tanpa MOU             Pertukaran Informasi     Semua bidang
     Australia                                       Januari 1995          disemua bidang
                                                                           akademis: research,
                                                                           pengajaran, science,
                                                                           Teknologi dan
                                                                           Informasi
5    AMES                                            Tanpa MOU             Pelatihan, pertukaran    Semua bidang
     Australia                                       Tahun 1996            bahan penelitian, staf
                                                                           dan mahasiswa
6    University of Newcastle                         Tanpa MOU             Pelatihan, pertukaran    Semua bidang
     Australia                                       Tahun 2001            bahan penelitian, staf
                                                                           dan mahasiswa
7    The University of Profesional   MOU                                   Pelatihan, pertukaran    Semua bidang
     Education of Utrech             Tanggal 21                            bahan penelitian, staf
     Belanda                         Juni 2002                             dan mahasiswa
8    Sun Moon University             MOU                                   Pelatihan, pertukaran    Semua bidang
     Korea Selatan                   Tanggal 25                            bahan penelitian, staf
                                     Februari 2002                         dan mahasiswa
9    Hogskolan I Boras               MOU                                   Pelatihan, pertukaran    Semua bidang
     Swedia                          Tanggal 2                             bahan penelitian, staf
                                     Juni 2002                             dan mahasiswa
10   Osaka Sangyo University                         Tanpa MOU                                      Semua bidang
     Jepang                                          Tanggal 24 Februari
                                                     2003
11   Deutscher Akademischer                          Tanpa MOU Tahun       Pertukaran Pengajar      Bahasa Jerman dan
     Austauch-Dienst (DAAD)                          2003                                           Beasiswa
12   Sun Moon University                             Tindaklanjut MOU      Beasiswa dari AUF        Bahasa Korea
     Korea Selatan Dan Asian                         2003-2004             untuk belajar di SMU
     University Federation
13   Australia Consortium for In-                    Tindak lanjut         Pertukaran Pelajar       Fotografi, tari,
     Country Indonesia Studies                       kerjasama,Tanpa                                lingkungan, musik
     Australia                                       MOU Tahun 2004                                 dan pengajaran
                                                                                                    bahasa Indonesia
                                                                                                    untuk orang asing
14   European Union                                  Tanpa MOU Tahun       Pengiriman/pertukaram    Pengiriman buku,
                                                     2004                  informasi                leafleat, dan kaset
                                                                                                    video tentang
                                                                                                    Negara-negara UE
                                                                                                    dan tawaran grant
15   Japan International             MOU             Tindak lanjut MOU     Peningkatan mutu         Hibah peralatan
     Corporation Agency (JICA)                       dengan FMIPA          pengajaran matematika    laboratotium,
                                                                           dan sains                pelatihan dan buku-
                                                                                                    buku.

     Sumber : Laporan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri tahun 2003-2004,
     Kantor kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta.
                                                                           12




       Berdasarkan data di atas, nampak secara kuantitas sedikit sekali jumlah

kerjasama yang dilakukan Univesitas Negeri Yogyakarta dengan pihak luar

negeri. Kemudian dari kualitas kerjasama yaitu macam naskah kerjasama

yang dilakukan terutama untuk penggunaan naskah kerjasama secara tertulis

(berbentuk MOU) dalam menjalin kerjasama, nampak hanya empat MOU dari

lima belas kerjasama yang pernah dan sedang dijalin. Dengan demikian sudah

menjadi tugas bagi Universitas Negeri Yogyakarta melalui Kantor Kerjasama,

Humas dan Protokol untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas

kerjasama dengan pihak luar negeri, sehingga terjalin kerjasama yang saling

menguntungkan untuk kemajuan Universitas Negeri Yogyakarta dalam segala

aspek pengembangan dan pembangunan yang dibutuhkan.
                                                                             13




B. Rumusan Masalah

           Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

   beberapa masalah sebagai berikut :

   1. Bagaimana kualitas dan kuantitas pelaksanaan kerjasama yang dilakukan

       Universitas Negeri Yogyakarta dalam upaya meningkatkan jalinan

       kerjasama luar negeri?

   2. Hambatan apakah yang dihadapi Universitas Negeri Yogyakarta dalam

       upaya menjalin pelaksanaan kerjasama luar negeri?

   3. Upaya apa yang telah dan akan di lakukan oleh Universitas Negeri

       Yogyakarta untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

           Ada hal-hal yang ingin diketahui dalam penelitian yang menjadi tujuan

   dari penelitian, antara lain :

   1. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas pelaksanaan kerjasama luar

       negeri yang dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta dalam upaya

       menjalin kerjasama luar negeri.

   2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Universitas Negeri

       Yogyakarta dalam upaya menjalin pelaksanaan kerjasama luar negeri.

   3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta

       dalam mengatasi hambatan tersebut.
                                                                            14




D. Manfaat Penelitian

          Manfaat yang diharapkan dicapai melalui kegiatan penelitian ini

   sebagai berikut:

   1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

      khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Internasional,

      Hukum perjanjian internasional dan Hukum Administrasi Negara. Selain

      itu juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan

      dilakukan selanjutnya.

   2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

      pemikiran dan pertimbangan bagi pengambil keputusan di Universitas

      Negeri Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas

      kerjasama luar negeri yang sedang dan akan dilakukan.

E. Batasan Pengertian

          Batasan pengertian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang

   jelas tentang maksud dari judul untuk menghindari kesalahpahaman terhadap

   masalah yang akan diteliti, untuk itu perlu diberikan batasan pengertian

   sebagai berikut:

   1. Tinjauan

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud tinjauan adalah

      mempelajari dengan cermat; memeriksa untuk memahami sesuatu hal.

   2. Pelaksanaan

      Pelaksanaan dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1995:897)

      adalah kegiatan melakukan sesuatu hal atau usaha melakukan sesuatu.
                                                                    15




3. Kerjasama Luar Negeri

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama artinya kegiatan

   atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan

   bersama. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pelaksanaan kerjasama luar

   negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh Universitas

   Negeri Yogyakarta dengan pihak luar negeri untuk mencapai tujuan

   bersama.
                                                                            16




                                    BAB II

                                KAJIAN TEORI



A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Perguruan Tinggi

   1. Pengertian Perguruan Tinggi

             Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 :

             “yang dimaksud perguruan tinggi adalah merupakan jenjang
             pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program
             pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang
             diselenggarakan oleh perguruan tinggi ”.

             Selain itu perguruan tinggi juga mempunyai pengertian pendidikan

      pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur

      pendidikan sekolah. Perguruan Tinggi di sini adalah tingkatan universitas

      yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan

      akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu (H.

      Basir Barthos,1992:25).

   2. Tugas Perguruan Tinggi

             Menurut Cony R. Semiawan (1998:12) secara umum tugas

      penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini bertambah berat karena

      paradigma baru seperti akuntabilitas, kualitas pendidikan, otonomi dan

      evaluasi diri pendidikan tinggi dipersyaratkan oleh masa depan yang

      menuntut aktualisasi keunggulan kemampuan manusia secara optimal,

      yang sementara ini masih “tersembunyi” dalam diri (hidden excellence in

      personhood). Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas dihadang oleh

      berbagai masalah krusial dalam strategi pengembangannya. Peradaban
                                                                                  17




   baru yang dijanjikan oleh abad baru ke 21 menuntut perguruan tinggi

   untuk mampu menciptakan lulusan perguruan tinggi untuk berkinerja,

   sehingga dapat bertahan (survive) dan berkembang mencapai aktualisasi

   keunggulan secara optimal. Namun pada dasarnya strategi dalam mencapai

   cita-cita tersebut banyak ditentukan oleh visi dan kebijaksanaan (policy)

   pengambil keputusan dalam proses pengembangan pendidikan tinggi di

   perguruan tinggi bersangkutan (pimpinan perguruan tinggi).

              Secara khusus tugas perguruan tinggi dapat kita lihat dalam PP No.

   30 tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi. Dalam ketentuan umum, Pasal 1

   ayat 2 :

              “Perguruan   tinggi    adalah    satuan         pendidikan        yang
              menyelenggarakan pendidikan tinggi”.

              Selanjutnya dalam mukadimah Keputusan Menteri Pendidikan

   Nasional nomor 603/O/2001 dinyatakan tugas perguruan tinggi adalah :

              “…… berperan aktif dalam perbaikan dan pengembangan kualitas
              kehidupan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan
              pengembangan pengertian dan kerjasama internasional untuk
              mencapai kedamaian dunia dan kesejahteraan lahir batin umat
              manusia berkelanjutan…”.

              Di   situ    dijelaskan    bahwa     selain   diberi     tugas    untuk

   menyelenggarakan pendidikan tinggi, perguruan tinggi juga mengemban

   tugas      pengembangan       dan     peningkatan     sumber      daya   manusia,

   pengembangan           kerjasama     internasional,   kedamaian      dunia    dan

   kesejahteraan lahir batin umat manusia.

3. Fungsi Perguruan Tinggi
                                                                      18




       Selanjutnya menurut Conny R. Semiawan (1998:33) pendidikan

tinggi antara lain berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi

manusia yang memiliki perilaku, nilai dan norma sesuai sistem yang

berlaku sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri

sesuai tata cara hidup bangsa. Dalam penelitian ini, peneliti ingin

menyoroti wewenang para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yang

berkaitan   langsung   dalam   kewenangannya     menentukan    kebijakan

kerjasama luar negeri disatuan pendidikan perguruan tinggi untuk menguji

sejauh mana peran pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi dalam upaya

peningkatan kerjasama luar negeri. Mengenai kewenangan penentuan

kebijakan ini, PP No.30 tahun 1990 Bab I Pasal 1 ayat 8 tentang ketentuan

umum mengatur sebagai berikut :

        “Perangkat kewenangan tertinggi dalam penentuan kebijakan
       adalah pimpinan perguruan tinggi sebagaimana ditetapkan di
       perguruan tinggi masing-masing”.

       Para pimpinan perguruan tinggi dengan wewenangnya bertugas

untuk mengembangkan perguruan tinggi-nya ke luar dan ke dalam

berdasarkan pedoman tertentu yang disebut statuta, yang termaktub dalam

Bab I Pasal 1 ayat 7 tentang aturan umum perguruan tinggi yang berbunyi:

        “Statuta adalah suatu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan
       yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan
       program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan
       tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang
       dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan
       akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan
       tinggi yang bersangkutan”.
                                                                          19




              Statuta tersebutlah yang menjadi pedoman dan barometer

     keberhasilan dan kemajuan pengembangan perguruan tinggi dari salah satu

     upaya ke arah pengembangannya melalui kerjasama luar negeri. Hal ini

     bukan tidak berdasarkan alasan yang jelas melainkan sudah dirasakan

     menjadi keperluan mendesak. Sebagaimana Asosiasi Perguruan Tinggi

     Agama Islam (APTAIS) mengemukakan bahwa pembukaan kerjasama

     luar negeri adalah langkah strategis meningkatkan kualitas PTAIS (Swara

     Dipertais, No.14 Th.II, 31 Agustus 2004).



B. Tinjauan Umum Hukum Internasional

  1. Pengertian Hukum Internasional

            Berbicara tentang hukum internasional maka akan dihadapkan pada

     dinamika hukum internasional itu sendiri yang terus berkembang sesuai

     dengan perubahan jaman baik dari segi subjek maupun isinya. Hal tersebut

     setidaknya dapat kita lihat dari berbagai macam pendapat para ahli Hukum

     Internasional dalam mendefinisikannya.

            Banyak para ahli hukum memberikan definisi hukum internasional,

     diantaranya adalah Rebbeca M. Wallace (1986:1) mengemukakan bahwa:

            “Hukum internasional adalah peraturan-peraturan dan norma-
            norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain
            yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional.”

            Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes (2003:4)

     memberikan definisi sebagai berikut:

            “Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang
            mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara
                                                                          20




          antara: (1) Negara dengan Negara (2) Negara dengan subjek
          hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu
          sama lain.”

          Pendapat    lain   datang   dari   J.G.   Starke   (1992:15)   yang

   mendefinisikan Hukum Internasional sebagai berikut:

           “Hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk
          sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah
          perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat
          untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum
          dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain”.

          Berdasarkan pengertian hukum internasional dari beberapa pakar

   hukum internasional di atas, dapat terlihat gambaran umum tentang isi dan

   ruang lingkup hukum internasional. Di dalamnya terkandung unsur, subjek

   atau pelaku-pelaku yang berperan, hubungan-hubungan hukum antara

   subjek serta kaidah-kaidah maupun prinsip-prinsip hukum yang lahir dari

   hubungan antar subjek tersebut yang keseluruhannya itu merupakan suatu

   kesatuan yang saling terjalin satu dengan yang lainnya (I Wayan Parthiana,

   1990:4).

2. Subjek Hukum Internasional

   a. Subjek Hukum Internasional Umum

          Menurut I Wayan Parthiana (1990:58) subjek hukum pada

   umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.

   Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut,

   berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang

   melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai

   subjek hukum adalah : (a) individu atau orang perorangan atau disebut
                                                                      21




pribadi alam dan (b) badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk

suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya

yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek

hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa subjek hukum

internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban

menurut hukum internasional; dan setiap pemegang atau pendukung hak

dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum

internasional.

       Pendapat lain juga dikemukakan oleh F. Sugeng Istanto (1998:17)

yang mengatakan bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum bagi

hukum internasional adalah negara, organisasi internasional dan individu.

Subjek hukum tersebut masing-masing mempunyai hak dan kewajiban

sendiri yang berbeda satu sama lain.

b. Subjek Hukum Internasional Khusus

       Yang dimaksud subjek hukum internasional khusus menurut I

Wayan Parthiana (1990:58) adalah pribadi hukum atau badan-badan

hukum dalam sistem hukum nasional dari pelbagai negara seperti

perseroan terbatas, lembaga hukum adat dan lain-lainnya. Pribadi

hukum/badan hukum tersebut lazim dipandang sebagai subjek hukum

internasional tetapi juga bisa berkedudukan sebagai subjek hukum

nasional.

       Berpegang pada pengertian subjek hukum internasional pada

umumnya dan subjek hukum internasional pada khususnya di atas maka
                                                                    22




secara mudah dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan subjek hukum

internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang dan

pendukung hak dan kewajiban hukum internasional. Dengan perkataan

lain, setiap pendukung atau pemegang hak dan kewajiban internasional

(termasuk di dalamnya pribadi hukum dan badan hukum nasional) adalah

subjek hukum internasional. Kemudian siapa saja yang diakui sebagai

subjek hukum internasional. Ada beberapa pendapat pakar hukum

internasional di bawah ini:

a. Menurut Mochtar kusumaatmadja, subjek hukum internasional ada 6 :

     1.   Negara
     2.   Tahta Suci
     3.   Palang Merah Internasional
     4.   Organisasi Internasional
     5.   Orang perorangan (individu)
     6.   Pemberontak dan pihak dalam sengketa
          (Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2002: 98-110)

b.    Menurut I Wayan Parthiana, subjek hukum internasional ada 8 :
     1. Negara
     2. Organisasi internasional
     3. Palang Merah Internasional
     4. Tahta suci atau Vatikan
     5. Organisasi pembebasan atau bangsa-bangsa yang sedang
        memperjuangkan hak-haknya.
     6. Wilayah-wilayah perwalian
     7. Kaum beligerensi
     8. Individu
        ( I Wayan Parthiana, 1990:59)

c. Menurut J.G Starke, subjek hukum internasioal ada 5 :

     1.   Lembaga-lembaga dan organisasi internasional
     2.   Negara
     3.   Individu-individu
     4.   Bagian-bagian dari negara, wilaya-wilayah yang belum merdeka,
          protektorat-protektorat dan wilayah-wilayah yang dimasukan ke
          dalam lingkup beberapa konvensi.
                                                                      23




      5. Para pemberontak (belligerent)
         ( J.G Starke, 1992: 77)

   d. Lain hal menurut Rebecca M. Wallace yang menyebut subjek hukum

      internasioal dengan istilah Kepribadian Internasional, menurutnya

      subjek hukum internasional ada 4 :

      1.   Negara-negara
      2.   Organisasi organisasi internasional
      3.   Individu
      4.   Kesatuan lain anomali-anomali (Tahta Suci).
           ( Rebecca M. Wallace, 1986: 62)

           Perbedaan jumlah subjek hukum internasional yang dikemukan

   para pakar hukum internasional di atas menandakan bahwa hukum dan

   subjek hukum internasional senantiasa berubah secara dinamis dan sudah

   merupakan fakta yang tidak dapat disangkal lagi.

           Fakta yang menunjukkan perubahan jumlah subjek hukum

   internasional tersebut diakibatkan oleh meningkatnya hubungan-hubungan

   internasional yang pada perkembangannya menempatkan badan-badan

   hukum dalam sistem hukum nasional seperti perseroan terbatas (lembaga

   negara), lembaga-lembaga hukum adat dan lainnya dipandang sebagai

   subjek hukum internasional (I Wayan Parthiana, 1990:58). Dengan

   perkembangan tersebut secara legal lembaga negara seperti perguruan

   tinggi dapat menjadi subjek hukum internasional.

3. Sumber Hukum Internasional

           Selanjutnya sebagai runtutan kajian permasalahan peneliti maka

   yang paling pokok dalam penelitian adalah kajian sumber hukum

   internasional dimana salah satu sumber hukum internasional adalah
                                                                            24




perjanjian internasional dan perjanjian internasional itu adalah hal yang

mutlak dalam melaksanakan hubungan atau kerjasama internasional.

Untuk lebih paham apa itu sumber hukum internasional maka pengertian

dan apa saja sumber hukum internasional harus diketahui terlebih dahulu.

       Secara hukum formal I Wayan Parthiana (1990:148) mengatakan

bahwa yang dimaksud sumber hukum internasional adalah segala sesuatu

yang berkaitan darimana awal mula atau asal usul hukum, bagaimana

terjadi hukum dan dalam bentuk apa saja hukum itu mewujudkan atau

menampakkan diri sebagai acuan atau petunjuk bagi Mahkamah

Internasional    dalam    memeriksa        dan   memutuskan     suatu   perkara

internasional.

       Menurut J.G Starke (1992:42) yang dimaksud sumber hukum

internasional    adalah   bahan-bahan       aktual   darimana    seorang   ahli

menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu.

       Hampir semua sarjana hukum internasional dalam membahas

sumber hukum internasional dalam arti formal, tidak jauh menyimpang

dari rumusan seperti tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah

Internasional.   Tegasnya     yang    termasuk       sebagai   sumber   hukum

internasional dalam arti formal adalah :

1. Kebiasaan

2. Perjanjian internasional atau traktat

3. Keputusan pengadilan

4. Doktrin atau pendapat para sarjana
                                                                                 25




      5. Keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi organisasi internasional

              Jadi dengan sangat jelas bahwa perjanjian internasional adalah

      salah satu dari sumber hukum internasional yang oleh karenanya setiap

      subjek hukum internasional mengadakan perjanjian internasional terikat

      secara hukum di dalamnya (Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes,

      2002:113).



B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

   1. Pengertian Perjanjian Internasional

      Secara umum dan luas perjanjian internasional dalam bahasa Indonesia

      disebut juga persetujuan, traktat ataupun konvensi. Banyak para sarjana

      hukum internasional memberikan definisi perjanjian internasional,

      diantaranya adalah T. May Rudy (2002:123) mengemukakan :

              “Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara
              anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk
              menimbulkan akibat hukum tertentu”.

              Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes,

      pengertian perjanjian internasional lebih sederhana lagi :

              “Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara
              anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk
              mengakibatkan akibat hukum tertentu”.

              Menurut    Rebecca    M.      Wallace   (1986:20),   secara   tersirat

      mendefinisikan:

              “Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dilakukan
              oleh subjek hukum internasional yang mengkin terjadi diantara dua
              negera (bipartite) atau antara banyak negara (multi partite) yang
              membentuk hukum-hukum (traite lois).
                                                                           26




          Menurut Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 pasal 2

   ayat 1 huruf a definisi perjanjian internasional adalah :

          “Treaty means an international agreement concluded between
          states in written form and governed by international law, wheter
          embodied in a single instrument or in two or more related
          instrument ang whatever its particular designation”
          (Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional
          yang ditanda-tangani antar Negara dalam bentuk tertulis dan diatur
          oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam wujud satu
          instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling
          berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan
          khususnya).

          Menurut I Wayan Parthiana (1992:12) dari keempat pengertian

   perjanjian internasional yang dikemukakan di atas masih sangat umum dan

   luas, ditunjukkan pada:

          Pertama, dalam definisi semua subjek hukum internasional

   dipandang dapat mengadakan perjanjian internasional, padahal dalam

   kenyataan tidaklah setiap subjek hukum internasional dapat berkedudukan

   sebagai pihak dalam perjanjian internasional atau tidak semua subjek

   hukum internasional itu dapat mengadakan perjanjian internasional.

   Hingga kini, hanya negara, tahta suci, dan organisasi internasional (tidak

   semuanya), kaum belligerensi bangsa yang memperjuangkan hak-haknya

   yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian internasional.

          Kedua, definisi tersebut di samping mencakup perjanjian

   internasional tertulis juga mencakup perjanjian internasional yang

   berbentuk tidak tertulis, yang masing-masing memiliki karakter yang

   sangat berbeda, meskipun sama-sama merupakan perjanjian internasional.

2. Fungsi Perjanjian Internasional
                                                                             27




          Menurut Mohd. Burhan Tsani (1990:66-67) dalam kehidupan

   masyarakat internasional dewasa ini perjanjian internasional mempunyai

   beberapa fungsi yang tidak bisa diabaikan, diantaranya :

   1. untuk mendapatkan pengakuan umum anggota masyarakat bangsa-

       bangsa.

   2. sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antar anggota

       masyarkat negara.

   3. berfungsi sebagai sumber hukum internasional

   4. sarana pengembang kerjasama internasional secara damai

3. Unsur-unsur Perjanjian Internasional

          Salah-satu hal yang menjadi titik fokus perhatian penelitian ini

   adalah dari segi bentuk perjanjian internasional tertulis atau tidak tertulis

   yang telah jelas dikemukakan di atas memiliki kekuatan hukum yang

   berbeda walaupun sama-sama merupakan perjanjian internasional, namun

   adakah para sarjana hukum internasional memberikan batasan pada

   perjanjian internasional tertulis dan tidak tertulis dalam menentukan

   bentuk perjanjian internasional pada umumnya. Menurut I Wayan

   Parthiana (1992:13) yang dimaksud perjanjian internasional yaitu:

          “Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional
          (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi
          internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan
          secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum
          internasional”.
                                                                            28




            Dengan demikian maka dapat dijabarkan beberapa unsur atau

   kualifikasi yang harus terpenuhi suatu perjanjian, untuk dapat disebut

   sebagai perjanjian internasional, yaitu:

   a. Kata sepakat

   b. Subjek-subjek hukum

   c. Berbentuk tertulis

   d. Obyek tertentu

   e. Tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.
      (Walter S. Jones, 1993:113)

4. Subjek-subjek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk

   mengadakan perjanjian internasional.

            Menurut T. May Rudy (2002:131) pada umumnya hanya negara-

   negara    yang    memenuhi     syarat      ketatanegaraan   menurut   hukum

   internasional dan organisasi internasional yang dapat menjadi peserta dan

   dapat mengadakan perjanjian internasional. Tetapi kemudian pernyataan

   tersebut di atas dilengkapi oleh I Wayan Parthiana (2002:18), yang

   menyatakan bahwa semua subjek hukum internasional adalah pemegang

   hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk memiliki

   hak untuk mengadakan ataupun menjadi pihak atau peserta pada suatu

   perjanjian internasional. Namun bukan berarti semua subjek hukum

   internasional memiliki kemampuan untuk mengadakan ataupun sebagai

   pihak atau peserta pada perjanjian internasional. Dengan kata lain, tidak

   semua subjek hukum internasional memiliki kapasitas yang sama. Ada

   yang memiliki kapasitas atau kemampuan penuh (full capacity), ada yang
                                                                       29




memiliki kemapuan lebih terbatas, bahkan ada yang sama sekali tidak

memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional. Sebagai

contoh, individu dapat diakui sebagai subjek hukum internasional

sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu tersebut termasuk

dalam masalah masyarakat dan hukum internasional.       Tegasnya subjek-

subjek     hukum   internasional   yang    memiliki   kemampuan     untuk

mengadakan perjanjian internasional adalah :

1. Negara

2. Negara bagian

3. Tahta suci atau Vatikan

4. Wilayah Perwalian

5. Organisasi Internasional

6. Kaum Beligerensi

7. Bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan haknya (I Wayan

   Parthiana, 2002:14).

         Selanjutnya negara sebagai subjek hukum internasional yang

memiliki kemampuan penuh untuk mengadakan perjanjian internasional,

pada prakteknya tidak hanya mengadakan perjanjian antar negara dengan

negara atau antar pemerintah (Government to Government/G to G) tetapi

juga     sering melibatkan instansi/lembaga hukum di dalam negara atas

nama      pemerintah   dalam   melakukan    praktek   kerjasama/perjanjian

internasional.
                                                                     30




       Seperti disampaikan di muka bahwa lembaga hukum pada suatu

negara juga memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian

internasional dikarenakan badan-badan hukum tersebut termasuk dalam

sistem hukum nasional     dengan kata lain bisa berkedudukan sebagai

subjek hukum internasional tetapi juga bisa berkedudukan sebagai subjek

hukum nasional. Maka dalam hal ini akan timbul suatu pertanyaan,

bagaimana suatu lembaga hukum seperti Universitas Negeri Yogyakarta

dapat melakukan perjanjian internasional?. Jawabannya dapat dilihat pada

peraturan perundang-udangan yang mengatur mekanisme hubungan luar

negeri dan perjanjian internasional lembaga-lembaga negara, yaitu

Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri,

Undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan

Petunjuk pembuatan perjanjian internasional di lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional yang dikeluarkan oleh Biro kerjasama luar negeri

Depdiknas tahun 2000.

       Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 37 Tahun 1999

tentang hubungan luar negeri, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek

regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah tingkat pusat

dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha,

organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,

atau warga Negara Indonesia. Karena Universitas Negeri Yogyakarta

termasuk lembaga negara di bawah Departemen Pendidikan Nasional
                                                                        31




maka dapat melakukan kegiatan internasional termasuk membuat

perjanjian   internasional.   Namun   dalam   hal   membuat     perjanjian

internasional tersebut Universitas Negeri Yogyakarta harus terlebih dahulu

berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan Nasional sebagaimana diatur

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 pasal 13 :

       “Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen
       maupun non departemen yang mempunyai rencana untuk membuat
       perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi
       mengenai rencana tersebut dengan menteri”

       Kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-undang Nomor 24

Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional khususnya pasal 5 ayat 1

yang bunyinya hampir sama :

       “Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen
       maupun non departemen yang mempunyai rencana untuk membuat
       perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan
       koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri”

       Adanya penambahan kata “koordinasi” pada pasal 5 ayat 1 tersebut

menunjukkan aturan yang lebih spesifik mengenai peraturan pembuatan

perjanjian luar negeri lembaga pemerintah daripada aturan sebelumnya.

       Sebenarnya aturan yang lebih lengkap mengenai pembuatan

perjanjian di lingkungan lembaga pemerintah khusunya Departemen

Pendidikan Nasional dapat dilihat pada Informasi Pembuatan Perjanjian

Internasional yang merupakan pedoman pembuatan perjanjian baku di

lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam Bab IV pedoman

pembuatan perjanjian internasional tersebut dijelaskan bahwa yang
                                                                             32




dimaksud perjanjian internasional, meliputi beberapa jenis kerja sama luar

negeri yang berbentuk kerjasama :

       a. Antar pemerintah (Government to Government/G to G)

           Kerjasama luar negeri G to G ini dimaksudkan sebagai

           kerjasama     luar     negeri     antar      pemerintah      Republik

           Indonesia/Departemen Pendidikan Nasional dan pemerintah

           negara asing secara bilateral.

       b. Antar pemerintah dan orgnisasi non pemerintah (Government

           to Non Government Organization/G to NGO).

           Kerjasama luar negeri G to NGO ini dimaksudkan sebagai

           kerjasama     luar     negeri     antar      pemerintah      Republik

           Indonesia/Departemen            Pendidikan        Nasional       dan

           badan/organisasi non pemerintah asing (swasta).

       c. Kerjasama Khusus (University to University/U to U)

           Kerjasama luar negeri secara khusus ini dimaksudkan

           kerjasama     luar     negeri     antar      lembaga       pendidikan

           tinggi/universitas di Indonesia dan di luar negeri. Kerjasama

           tersebut sering disebut kerjasama antar universitas yang diatur

           dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

           Republik Indonesia, No. 223/U/1998 tentang “Kerjasama antar

           Perguruan    Tinggi”     dan     Keputusan      Direktur     Jenderal

           Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

           Republik Indonesia, No.003/DIKTI/Kep 99 tentang “Petunjuk
                                                                          33




             Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan

             Perguruan Tinggi/Lembaga lain di luar negeri”.

       Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia, di dalam hal ini

dimaksudkan sebagai kerjasama perguruan tinggi yang berada di Indonesia

dengan perguruan tinggi di luar negeri dengan bentuk lembaganya adalah

akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Kerjasama ini

meliputi :

       a. Kontrak manajemen

       b. Program kembaran

       c. Penelitian

       d. Pengabdian kepada masyarakat

       e. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan

             kegiatan akademik.

       f. Pemanfaatan          sumber   data   dalam   pelaksanaan   kegiatan

             akademik

       g. Program pemindahan kredit

       h. Penerbitan bersama karya ilmiah

       i. Penerbitan bersama kerja ilmiah

       j. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan

             ilmiah lainnya.

       Mengenai persyaratan kerjasama luar negeri secara umum meliputi

       hal-hal sebagai berikut :

       a. tidak ada ikatan politik apapun
                                                                               34




           b. mitra sejajar

           c. tidak semata-mata mencari keuntungan

           d. tersedia tenaga pendamping/pengelola dan sarana

           e. kejelasan kegiatan program

           f. kejelasan sumber dana untuk pembiayaan

           g. kontribusi program/kegiatan kerja sama.

5. Perbedaan    antara    perjanjian   internasional   tertulis   dan   perjanjian

   internasional tidak tertulis

           Dalam istilah para sarjana hukum internasional dikenal adanya dua

   bentuk perjanjian internasional yaitu :

   1. Berbentuk tidak tertulis atau perjanjian internasional lisan (unwritten

        agreement atau oral agreement).

   2.   Perjanjian internasional yang berbentuk tertulis (written agreement).

           Perjanjian internasional tak tertulis, pada umumnya adalah

   merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang

   diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar

   negeri, atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah

   tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak (I Wayan Parthiana,

   1990:160). Di samping itu, suatu perjanjian internasional tidak tertulis

   dapat berupa pernyataan sepihak yang dikemukakan oleh para pejabat atau

   organ-organ pemerintah negara yang kemudian pernyataan tersebut

   ditanggapai secara positif oleh pejabat atau organ-organ pemerintah dari

   negara lain yang berkepentingan sebagai tanda persetujuan. Menurut
                                                                                35




Mohd.Burhan Tsani (1990:66) menyatakan bahwa apapun penanda khusus

pada suatu perjanjian internasional dibenarkan oleh hukum internasional

(dalam pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina 1986) asal merupakan

kesepakatan/persetujuan     (agreement)     para   pihak    yang    melakukan

persetujuan dan bentuk perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis.

        Jika dibandingkan dengan perjanjian internasional yang berbentuk

tertulis, perjanjian internasional tak tertulis mempunyai bentuk maupun

sifat yang kurang formal. Tentu saja juga kurang jelas dan kurang

menjamin kepastian hukum bagi para pihak, tetapi dapat mengikat sebagai

hukum yang sama derajatnya dengan perjanjian internasional yang

berbentuk tertulis ( I Wayan Parthiana, 2002: 35-36).

        Perjanjian internasional yang berbentuk tertulis dewasa ini

mendominasi      hukum      internasional     maupun       hubungan-hubungan

internasional. Hal ini disebabkan karena memang perjanjian internasional

yang berbentuk tertulis memiliki beberapa keunggulan, seperti ketegasan,

kejelasan, dan kepastian hukum, bagi para pihak dan merupakan sumber

hukum utama yang paling logis (Walter S. Jones, 1993:331).

        Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan tabel perbedaan antara

perjanjian internasional tak tertulis dan perjanjian internasional tertulis :
                                                                               36




   Tabel 2. Perbedaan antara perjanjian internasional tak tertulis dan
         perjanjian internasional tertulis

    No    Bentuk Perjanjian Keunggulan                        Kelemahan

    1.    Berbentuk   tidak a. Bisa        hanya     sebuah   a. Bentuk        dan
          tertulis              pernyataan lisan para            sifatnya   kurang
                                pejabat atau organ-organ         formal.
                                pemerintah.                   b. Kurang jelas dan
                             b. Bisa dinyatakan dalam            kurang menjamin
                                situasi tidak formal             kepastian hukum.
                             c. Tidak memerlukan aturan
                                protokoler kenegaraan.
    2.    Berbentuk tertulis a. Memiliki                  a. Harus
                                                  ketegasan              dibuat
                                tentang materi obyek dan     dalam       bentuk
                                subjek perjanjian.           formal         dan
                             b. Memiliki kejelasan aturan    tertulis.
                                main karena dibuat dalam  b. Melalui      tahap
                                dokumen otentik.             protokoler
                             c. Kepastian hukum bagi         pembuatan
                                para pihak, antara hak dan   perjanjian.
                                kewajiban yang harus di   c. Tidak          bisa
                                penuhi dalam perjanjian.     dilakukan dalam
                                                             situasi        non
                                                             formal.
   Sumber buku “Hukum Perjanjian Internasional” I Wayan Parthiana, 2002 hal 37.

6. Struktur Perjanjian Internasional

           Menurut O’Connel dan juga Starke sebagaimana dikutip oleh

   Mohd.Burhan         Tsani   (1990:71)   walaupun    perjanjian   internasional

   mempunyai nama atau istilah yang bermacam-macam, akan tetapi

   mengenai strukturnya dapat dikatakan akan selalu mengikuti suatu pola

   tertentu. Pola struktur perjanjian internasional pada umumnya adalah

   sebagai berikut :

   1. Judul;

   2. Preambul;

   3. Klausula substantif;

   4. Klausula formal;
                                                                      37




5. Pembuktian formal;

6. Tanda tangan delegasi.

       Selanjutnya dari keenam pola struktur perjanjian internasional di

atas dijelaskan oleh Mohd.Burhan Tsani (1990:72-73).

       Dalam judul suatu perjanjian internasional pada umumnya tersirat :

1. Nama yang dimaksud bagi perjanjian internasional yang bersangkutan;

   apakah dengan nama convention, treaty, agreement, final act ataukah

   nama yang lain;

2. Materi pokok yang diatur dengan perjanjian internasional yang

   bersangkutan, misalnya : mengenai hukum perjanjian internasional,

   hubungan diplomatik dan konsuler, penindasan perbuatan melawan

   hukum terhadap pesawat terbang;

3. Sering    pula    dimuat     nama     tempat    dilangsungkan     atau

   ditandatanganinya suatu perjanjian internasional.

       Preambul adalah bagian pokok perjanjian internasional yang

merupakan permulaan pengucapan suatu perjanjian internasional. Hal-hal

yang biasa dimuat dalam preambul (pembukaan) adalah :

1. Pembeberan nama para pihak, apakah kepala negara, negara ataukah

   pemerintah;

2. Tujuan atau maksud ditutupnya suatu perjanjian internasional;

3. Ketetapan hati, dasar atau alasan para pihak untuk ikut serta atau

   menyelenggarakan perjanjian internasional.
                                                                       38




4. Nama-nama dan penandaan (identitas) para utusan yang mempunyai

   kuasa penuh.

       Klausula substantif sering juga disebut dengan istilah “dispositive

provisions” (ketentuan yang bersifat mengatur) atau batang tubuh

perjanjian internasional. Klausula ini terdiri dari pasal-pasal yang

mengatur inti persoalan atau materi pokok perjanjian internasional. Dari

pasal-pasal inilah dapat diketemukan hukum internasional positif yang

berlaku bagi materi yang bersangkutan. Klausula substantif inilah yang

merupakan bagian pokok terpenting perjanjian internasional           yang

bersangkutan.

       Klausula formal sering juga disebut dengan istilah klausula final

atau klausula protokoler. Dalam klausula ini dimuat hal-hal yang bersifat

teknis, hal-hal pokok yang formal dan masalah-masalah yang berhubungan

dengan penerapan dan mulai berlakunya perjanjian internasional yang

bersangkutan. Klausula formal ini pada umumnya secara terpisah memuat

dan mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. tanggal perjanjian;

2. cara penerimaan terhadap perjanjian internasional yang bersangkutan,

   misalnya dengan penanda-tanganan, aksessi dan sebagainya;

3. terbukanya perjanjian internasional bagi penanda-tanganan;

4. mulai berlakunya perjanjian internasional;

5. jangka waktu berlakunya perjanjian internasional;
                                                                         39




6. pernyataan pengakhiran perjanjian internasional yang bersangkuatn

   oleh para pihak;

7. penerapan perjanjian internasional oleh perundang-undangan nasional;

8. penerapan perjanjian internasional terhadap wilayah dan sebagainya;

9. bahasa yang dipakai dalam draft perjanjian internasional;

10. penyelesaian sengketa;

11. amandemen atau revisi terhadap perjanjian internasional;

12. pendaftaran perjanjian internasional;

13. pemeliharaan instrumen asli perjanjian internasional.

       Bagian pokok perjanjian internasional yang berwujud pembuktian

formal, merupakan pengakuan atau pembenaran terhadap penanda-

tanganan perjanjian internasional. Bagian inilah yang memuat hal-hal yang

bersifat testimonium. Selain itu juga dimuat tanggal dan tempat penanda-

tanganan perjanjian internasional.

       Bagian akhir suatu perjanjian internasional pada umunya memuat

tanda-tangan para utusan yang mempunyai “full-powers”. Akan tetapi ada

juga perjanjian internasional yang memakai sistem pemuatan tanda-tangan

para delegasi pada instrumen yang terpisah dari perjanjian internasional itu

sendiri, yaitu dalam final act (Starke, 2000 : 439,440).

       Untuk memudahkan pemahaman di bawah ini bagan struktur

perjanjian internasional :
                                                                                                  40




Gambar 1. Pola “Struktur Perjanjian Internasional”




              I               JUDUL : PERJANJIAN INTERNASIONAL



                        PREAMBUL :
                        1. membeberkan nama para pihak (Kepala Negara/Pemerintah)
         II             2. tujuan ditutupnya Perjanjian Internasional
                        3. dasar alasan menjadi pihak Perjanjian Internasional
                        4. nama-nama dan penunjuk para pihak




                  Klausula substantif/depositive provisions/
  III             Ketentuan-ketentuan yang mengatur : hal-hal yang menyangkut materi perjanjian
                  internasional (berujud pasal-pasal).




                    Klausula formal (klausula final) protokoler :
                    1. hal-hal teknis
                    2. hal-hal formal
                    3. masalah yang berhubungan dengan penerapan atau mulai berlakunya
                       perjanjian internasional
   IV




                      Pembuktian formal/pengakuan
                      (pembenaran) penandatangan
         V            Tanggal dan tempat penandatanganan.




        VI            TANDA TANGAN DELEGASI



          (Sumber : Mohd.Burhan Tsani, 1990, p 74).
                                                                           41




7. Bentuk-bentuk (istilah) perjanjian internasional tertulis

       Untuk lebih memahami perjanjian internasional dalam bentuk tertulis,

   secara garis besar berikut disampaikan pendapat dua pakar hukum

   internasional. Pertama Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes yang

   mengemukakan bahwa istilah-istilah perjanjian internasional adalah :

   1. Traktat (treaty)
   2. Pakta (pact)
   3. Konvensi (convention)
   4. Piagam (statute)
   5. Charter
   6. Deklarasi
   7. Protocol
   8. Arrangement
   9. Accord
   10. Modus vivendi
   11. Covenant
       (Sumber : Mochtar Kusumaatmadja, & Etty R. Agoes, 1993:119)

           Sedangkan menurut I Wayan Parthiana lebih lengkap, yaitu dengan

   disebutkannya pengertian dari setiap bentuk perjanjian internasional,

   diantaranya sebagai berikut:

   1. Traktat

       Traktat adalah istilah yang sudah umum dipergunakan untuk

       perjanjian-perjanjian    internasional   antara    negara-negara   yang

       substansinya tergolong penting bagi para pihak.

       Contoh : Treaty Banning Nuclear Weapon test in the atsmosphere in

       outher space and under water of August 5, 1963 (Traktat tentang

       larangan melakukan percobaan senjata nuklir di atmosfir, angkasa luar,

       dan di bawah air, tanggal 5 Agustus 1963).
                                                                       42




2. Konvensi (Convention atau conventie).

   Adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu perjanjian

   internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh negara-negara

   maupun oleh lembaga-lembaga atau organisasi internasional.

   Contoh : Convention of the crime of genocide of December 9, 1948

   (konvensi tentang pencegahan dan penghukuman atas kejahatan

   genocide, tanggal 9 Desember 1948).

3. Deklarasi (Declaratie atau declaration).

   Deklarasi merupakan kesepakatan antara para pihak yang masih

   bersifat umum dan berisi tentang hal-hal yang merupakan pokok-

   pokok saja.

   Contoh : Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, Universal Declaration of

   Human Rights, tanggal 10 Desember 1948.

4. Statuta (statute)

   Adalah perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu

   organisasi internasional.

   Contoh : Organisasi internasional yang menggunakan istilah statute

   untuk piagamnya adalah Mahkamah Internasional Permanent dan

   Mahkamah Internasioanal yang masing-masing piagamnya disebut

   Statute of Permanent Court of International justice, dan Statute of

   International Court of justice.
                                                                        43




8. Piagam ( Charter)

   Adalah perjanjian internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu

   organisasi internasional.

   Contoh : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Charter of United

   Nations.

9. Kovenan (Covenant).

   Istilah covenant juga mengandung arti sama dengan piagam, jadi

   digunakan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.

   Contoh : pemakainya adalah Liga Bangsa-Bangsa dengan (Covenant of

   the League of Nations).

10. Persetujuan (agreement, arrangement)

   Adalah perjanjian internasional yang ditinjau dari segi isinya lebih

   bersifat teknis dan administratif.

   Contoh : Agreement between the government of the Republic of

   Indonesia and the government of the Republic India relation of the

   delimitation of the continental shelf boundary between the two

   countries, August 21, 1974.

11. Perjanjian

   Perbedaan persetujuan dengan perjanjian sangat penting artinya dalam

   hukum nasional, khusunya Hukum Tata Negara terutama berkenaan

   dengan     pengesahan     atau   pengundangannya   menjadi     peraturan

   perundang-undangan. Menurut praktek yang berlaku perjanjian

   disahkan atau diundangkan dalam bentuk undang-undang sedangkan
                                                                         44




   persetujuan disahkan atau diundangkan dalam bentuk keputusan

   presiden.

12. Pakta (Pact)

   Adalah perjanjian internasional dalam bidang militer, pertahanan dan

   keamanan.

   Contoh : Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty

   Organizations-NATO).

13. Protokol (protocol)

   Menurut J.G Starke yang dikutip oleh I Wayan Parthiana, protokol

   merupakan jenis perjanjian internasional yang kurang formal jika

   dibandingkan traktat ataupun konvensi.

14. MOU (Memorandum of Understanding)

   Secara harfiah MOU dapat dikatakan sebagai Nota kesepakatan atau

   memorandum saling pengertian, tetapi secara hukum dapat diartikan

   sebagai      suatu    dokumen     sah     yang    menggambarkan     suatu

   persetujuan/perjanjian antara para pihak dan merupakan suatu

   alternatif yang lebih formal bagi suatu persetujuan/perjanjian, tetapi

   lebih     sedikit    formal   dibanding   suatu   kontrak   (Ensiklopedia

   Wikipedia.org, www.en.wikipedia.org/wiki/MOU).

   Contoh : MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatam

   tenaga kerja Indonesai di Malaysia, 10 Mei 2004.
                                                                                45




                                    BAB III

                           METODE PENELITIAN



A. Tempat dan Waktu Penelitian

           Penelititan ini dilaksanakan di Kantor Kerjasama Humas dan Protokol

   Universitas   Negeri    Yogyakarta.    Dipilihnya   lokasi   tersebut   dengan

   pertimbangan bahwa di Kantor kerjasama Humas dan protokol ditemukan

   permasalahan mengenai kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta.

           Penelitian ini berlangsung mulai November 2004 sampai dengan Juni

   2005.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

           Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

   metode penelitian kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif, karena penelitian

   ini hanya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan objek

   penelitian, yaitu menggambarkan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri

   Universitas Negeri Yogyakarta, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya

   untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Seperti dikatakan Hadari

   Nawawi dan Mimi Martini (1994: 73), metode deskriptif dapat diartikan

   sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan

   atau melukiskan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

   yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskripsi memusatkan

   perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaaan

   sebenarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penelitian deskriptif
                                                                                46




   adalah penelitian yang memberi gambaran atau deskripsi tentang fenomena

   atau kejadian yang secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada.

           Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

   metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini

   berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan

   dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong (2002:3) yang menyatakan bahwa

   metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

   deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang lain dan perilaku

   yang diamati. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis

   atau lisan. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat difahami sebagai

   penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam

   terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu melalui metode

   kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

C. Penentuan Subjek Penelitian

           Yang dimaksud subjek penelitian menurut Sanapiah Faisal (2001:109),

   menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan

   (kasus) yang diteliti. Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan

   adalah dengan menggunakan teknik (purposive). Teknik purposive adalah

   berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Lexy J. Moleong, 2002 :

   165).

           Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dihubungi disesuaikan

   dengan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan permasalahan penelitian

   yaitu tentang pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri
                                                                                  47




  Yogyakarta (Tinjauan Hukum Internasional). Adapun kriteria yang ditentukan

  peneliti adalah:

  1. Pejabat Universitas Negeri Yogyakarta yang mempunyai wewenang untuk

     menentukan kebijakan kerjasama luar negeri dengan pihak asing

  2. Pejabat Universitas Negeri Yogyakarta yang secara langsung ataupun

     tidak langsung terlibat dalam pembuatan naskah kerjasama luar negeri.

  Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian yang diperoleh, yaitu :

  1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

  2. Pembantu Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta.

  3. Kepala Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri

     Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

  1. Wawancara (Interview)

             Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak,

     yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang

     diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

     (Lexy J. Moleong, 2002: 135). Dengan kata lain, wawancara merupakan

     suatu proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara dengan yang

     diwawancarai.

             Metode wawancara mempunyai kedudukan yang utama sebagai

     metode pengumpulan data dalam penelitian. Metode wawancara bertujuan

     untuk memperoleh data primer karena data ini diperoleh langsung dari
                                                                      48




  subjek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak

  yang terkait langsung dengan pokok permasalahan.

          Tujuan diadakannya wawancara yaitu untuk menggali data,

  informasi dan keterangan dari subjek penelitian mengenai kuantitas dan

  kualitas kerjasama, hambatan-hambatan yang dihadapi Universitas Negeri

  Yogyakarta ditinjau dari hukum internasional. Wawancara dilakukan

  dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang

  digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu cara mengajukan

  pertanyaan yang dikemukakan secara bebas artinya kalimat tidak terpaku

  pada pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam

  penelitian kemudian dapat diperdalam dan dikembangkan sesuai dengan

  kondisi di lapangan.

2. Dokumentasi

         Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk

  memperkuat data yang ada. Dokumentasi sebagai sumber data

  dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan (Lexy J.

  Moleong, 2002: 161). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi

  sebagai sumber data sekunder adalah setiap bahan baik yang tertulis

  maupun yang tidak tertulis baik dalam bentuk gambar atau yang lain yang

  dapat dipergunakan untuk memperkuat data yang ada. Dalam penelitian ini

  dokumentasi yang dimaksud berupa data tertulis yang berkaitan dengan

  kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari kaidah hukum

  internasional.
                                                                           49




   Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data antara lain :

   1. Jumlah pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri

      Yogyakarta mulai tahun 1993 sampai 2004.

   2. Jumlah pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri

      Yogyakarta yang dilakukan melalui penandatanganan MOU.

   3. Daftar mitra kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta.

   4. Dokumentasi berkaitan dengan upaya menjalin kerjasama luar negeri

      yang dilakukan oleh pejabat Universitas Negeri Yogyakarta.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

          Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung-jawabkan

   secara ilmiah, maka data-data yang telah ada terlebih dahulu perlu

   dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini teknik

   pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah cross-check data.

   Cross-check data dilakukan dengan menggunakan strategi pengumpulan

   data ganda pada objek yang sama (Burhan Bungin, 2001: 95-96).

          Dalam    penelitian    ini   peneliti   menggunakan   dua   metode

   pengumpulan data yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Oleh karena

   itu, cross-check dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara antara

   subjek yang satu dengan yang lain, kemudian dicek dengan dokumentasi.

          Pada penelitian ini cross-check data yang dilakukan dengan

   mengecek data hasil wawancara dengan data berupa dokumen tentang

   kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau menurut

   kaidah hukum internasional.
                                                                           50




F. Teknik Analisis Data

           Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data

   induktif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Hadari Nawawi dan

   Mimi Martini (1994: 51) bahwa pengolahan data kualitatif dititikberatkan

   pada cara berfikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari kasus-

   kasus yang diinterpretasikan sebagai suatu generalisasi yang berlaku untuk

   umum.

           Teknik analisis secara induktif digunakan karena beberapa alasan.

   Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan

   ganda yang terdapat dalam data. Kedua, analisis induktif lebih dapat

   membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat

   dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis induktif lebih dapat menguraikan

   latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat

   tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif

   lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-

   hubungan dan dapat mempehitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai

   bagian dari struktur analitik (Lexy J. Moleong, 2002: 5). Analisis induktif

   pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang kerjasama

   luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan kaidah hukum

   internasional.

           Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data

   dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah menurut Sanapiah Faisal

   (2001:256-258) sebagai berikut :
                                                                       51




1. Reduksi Data

          Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi

   merupakan data mentah yang masih perlu diolah. Peneliti melakukan

   pemilihan data yang relevan dan bermakna untuk disajikan dengan

   cara memilih data yang mampu menjawab permasalahan penelitian

   tentang kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta menurut

   tinjauan hukum internasional, hambatan-hambatan yang dihadapi

   dalam upaya menjalin kerjasama luar negeri dan upaya Universitas

   Negeri Yogyakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

   Selanjutnya data-data tersebut masih perlu disederhanakan lagi.

2. Unitisasi dan Kategorisasi

          Data yang telah disederhanakan dan dipilih tersebut kemudian

   disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit dengan sifat masing-

   masing dan dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan

   penting. Unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan

   dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat

   memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian tentang

   kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta ditinjau dari

   kaidah hukum internasional dan upaya apa yang dilakukan oleh

   Universitas Negeri Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas dan

   kuantitas kerjasama luar negeri dan bagaimana caranya untuk

   mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
                                                                           52




3.   Display Data

              Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke

     dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi

     berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu

     mengenai kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta

     ditinjau dari kaidah hukum internasional, hambatan-hambatan yang

     dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama

     dan bagaimana mengatasai hambatan tersebut. Selain itu berfungsi

     juga sebagai daftar yang bisa diringkas dan dapat menunjukkan data

     yang telah dikumpulkan bila dianggap belum lengkap atau kurang

     dapat diburu datanya pada sumber yang relevan.

4.   Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

              Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di

     atas, kemudian ditarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang

     khusus        untuk memperoleh kesimpulan umum yang obyektif.

     Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat

     kembali pada hasil reduksi data maupun display data, sehingga

     kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan

     penelitian.
                                                                          53




                                    BAB IV

                 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. Selintas Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

          Sejarah lahirnya Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tidak dapat

   dilepaskan dari sejarah perkembangan IKIP Yogyakarta, bahkan lebih jauh

   lagi perkembangan Universitas Gadjah Mada. Pada tanggal 23 Januari 1951,

   berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1950. Universitas Gadjah Mada membuka

   Fakultas Sastra, Pedagogik dan Filsafat (SPF). Pada tanggal 19 September

   1955 Fakultas tersebut dipecah menjadi 3 fakultas yaitu :

   1. Fakultas Sastra dan Kebudayaan

   2. Fakultas Umum dan Filsafat

   3. Fakultas Pedagogik

          Dalam perkembangan selanjutnya Fakultas Pedagogik membuka

   keahlian umum bagian psikologi dan pada pertengahan tahum 1960 membuka

   bagian Didaktik yang mempunyai 12 jurusan.

          Pada tahum 1960 tejadi integrasi kursus BI, BII ke dalam bagian

   Didaktik Fakultas Pedagogik. Karena adanya perbedaan kurikulum, maka

   bagian Didaktik menjadi Bagian Didaktik I, sedang bekas kursus BI-BII

   menjadi Bagian Didaktik II yang terdiri dari 13 jurusan.

          Berdasarkan surat edaran Presiden Universitas Gadjah Mada No.

   267/SU11/62 tertanggal 2 Februari 1962, Fakultas Pedagogik dipecah menjadi

   3 Fakultas:
                                                                         54




1 . Fakullas lImu Pendidikan (FIP)

2. Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD)

3. Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan (FKIP)

       Pemecahan Fakultas Pedagogik tersebut secara de facto telah mulai

berlaku sejak 1 Januari 1962. Kemudian surat edaran Presiden Universitas

Gadjah Mada tersebut mendapat pengesahan Menteri PTIP berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Perguruan Tinggi llmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 119

Tahun 1962.

       Fakultas Pendidikan Jasmani merupakan perkembangan Bagian pen

didikan Jasmani dan integrasi jurusan Pendidikan Jasmani dari Bagian Di

daktik II. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan gabungan Bagian Pendidikan

Umum, Bagian Pendidikan Sosial, bagian Keahlian Umum, Bagian Psikologi,

dan Integrasi Jurusan Ilmu Pendidikan dari Bagian Didaktik II, sedangkan

Jurusan-jurusan lain dari Bagian Didaktik I dan Bagian Didaktik II bergabung

menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

       Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 1962 berdiri Lembaga

Pendidikan dengan nama Institut Pendidikan Guru (IPG). Sementara FIP,

FPD, dan FKIP masih merupkan Fakultas pada Universitas Gadjah Mada di

bawah Menteri PTIP.      IPG dan FKIP merupakan masalah dalam dunia

pendidikan. Untuk mengatasi hal ini keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor

1 Tahun 1963, tanggal 3 Januari 1963, yang memutuskan penyatuan FKIP dan

IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Sebagai
                                                                               55




     pelaksanaan Keppres tersebut di atas keluarlah surat Keputusan Menteri PTIP

     Nomor 55 Tahun 1963 yang menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP

     Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang, sejak 1 Mei 1963.

              Dengan keputusan menteri PTIP Nomor 36 Tahun 1964 tanggal 4 Mei

     1964, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada (FIP UGM)

     dimasukan ke dalam IKIP Yogyakarta. IKIP Yogyakarta diresmikan oleh

     Menteri PTIP pada tanggal 21 Mei 1964, dipimpin oleh seorang Rektor, dan

     tanggal tersebut ditetapkan sebagi Dies Natalis IKIP Yogyakarta.

              Pada bulan Desember 1965 dikeluarkan keputusan Rektor Nomor 05

     Tahun 1965 tentang Struktur Organisasi IKIP Yogyakarta. Berdasarkan SK

     Rektor    tersebut IKIP Yogyakarta menyelenggarakan 5 Fakultas dengan

     jumlah total jurusan sebanyak 26 jurusan.

              Mulai tanggal 28 Maret 1977 berdasarkan Keputusan Menteri

     Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 042/C/1977, Sekolah Tinggi Olahraga

     dimasukkan ke dalam IKIP Yogyakarta dengan nama Fakultas Keguruan Ilmu

     Keolahragaan     (FKIK),    dengan     jurusan:    (1)   Jurusan    Olahraga

     Prestasi/Kepelatihan, dan (2) Jurusan Olahraga Pendidikan.

              Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang

     penataan Fakultas, dan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 1982 ditetapkan

     jumlah, jenis, dan urutan fakultas di IKIP Yogyakarta sebagai berikut :

     1. Fakultas Pendidikan (FIP)

     2. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)

3.      Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
     4. Fakultas Pendidikan llmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)
                                                                        56




5.   Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK)

6.   Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)

       Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 0554/0/1983 tanggal 8 Desember 1983 dan Keputusan Direktur

Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 31/DIKT1/Kep/1984, IKIP

Yogyakarta   memiliki   30   Jurusan   dan   36   Program   Studi.   Dalam

perkembangannya lebih lanjut atas Kebijaksanaan Dirjen Dikti, 3 Program

Studi pada FIP IKIP Yogyakarta, yakni Program Studi Filsafat dan Sosiologi

Pendidikan, Psikologi Pendidikan, dan Program Studi Pengembangan

Kurikulum. sejak tahun 1987/1988 tidak lagi menerima mahasiswa baru.

       Pada Tahun 1990 sejalan dengan kebijaksanaan nasional tentang peng-

hapusan SPG dan SGO yang kemudian diintegrasikan pada Lembaga Pendi-

dikan Tenaga Pendidikan (LPTK), IKIP Yogyakarta menyelenggarakan

Program DII Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas, yang

pengelolaannya di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan. Tahun berikutnya 1991

diselenggarakan pula Program D2 PGSD Guru Pendidikan Jasmani yang

dikelola oleh FPOK, namun program ini hanya sekali diselenggarakan pada

tahun akademik 1991/1992.

       Sejak tahun 1993/1994 program studi Keterampilan Kerajinan pada

jurusan Seni Rupa FPBS yang semula diselenggarakan dalam jenjang D3 telah

mendapat persetujuan untuk diselenggarakan dalam jenjang S 1.

Pada tahun 1996 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor 245/Dikti/Kep/1996 tentang Program studi yang diseleng-
                                                                       57




garakan di lingkungan IKIP Yogyakarta yang meliputi 25 program studi.

Selanjutnya pada tahun 1997 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi me-

ngeluarkan Surat Keputusan Nomor 240/Dikti/Kep/1997, tertanggal 15

Agustus 1997 tentang jumlah program studi non kependidikan di lingkungan

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, sehingga keseluruhan ada

37 program studi baik untuk kependidikan maupun nonkependidikan.

       Seiring dengan perkembangan IKIP Yogyakarta, sejak tahun 1990

mulai berkembang ide atau pemikiran tentang pengembangan IKIP Yogya-

karta menjadi Universitas. Pemikiran ini lahir karena struktur kelembagaan

yang berbentuk IKIP dirasakan terlalu sempit untuk pengembangan dan sra-

wung keilmuan. Di samping itu dengan semakin banyaknya alumnus IKIP

Yogyakarta yang mampu menembus pasar kerja non guru serta meningkatnya

tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang memiliki skill yang mantap, juga ikut

memberikan dorongan kuat bahwa IKIP Yogyakarta sudah selayaknya

dikembangkan menjadi universitas yang direncanakan bernama Universitas

Negeri Yogyakarta (UNY).

       Dalam rangka merealisasikan pemikiran mengenai pengembangan

IKIP Yogyakarta menjadi Universitas maka serangkaian diskusi dan

penyusunan konsep, untuk pengembangan itu terus dilakukan. Memasuki

tahun 1996, pemikiran tentang pengembangan dan perluasan mandat IKIP

Yogyakarta menjadi universitas telah mengkristal dan memasuki tahap

legalitas. Dalam kaitan ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud

telah mengeluarkan Surat Keputusan Nornor 1449/I)/T/ 1996 tertanggal 20
                                                                        58




Juni 1996 yang menetapkan bahwa IKIP Yogyakarta, juga 3 IKIP yang lain

(IKIP Medan, IKIP Padang, IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah

perubahan kelembagaan menjadi universitas. Sejak penetapan ini maka IKIP

Yogyakarta mulai dan terus bekerja menyiapkan segala sesuatunya yang

terkait dengan persiapan dan kesiapan pengembangan IKIP Yogyakarta

menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk itu telah dibentuk tim yang

bertugas merancang dan menyusun konsep pengembangan termasuk konsep

penamaan kelembagaan dan model pengembangan kurikulum sesuai dengan

visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta.

       Dalam rangka pelaksanaan perluasan mandat tersebut, maka mulai

tahun 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Nomor 240/DIKT1/Kep/1997 tertanggal 15 Agustus 1997, IKIP Yogyakarta

membuka 12 Program Studi non kependidikan jenjang S1 dan D3 pada 3

fakultas, FPBS, FPMIPA dan FPTK. Menyusul kemudian pada tahun aka-

demik 1999/2000 dibuka 2 program studi yakni 1 di FPIPS dan 1 di FPOK.

Sejalan dengan Surat Keputusan dari Dirjen Dikti tersebut, rencana pengem-

bangan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta dilaksana-

kan dalam 2 tahap. Pertama: tahap perluasan mandat yang sudah dimulai sejak

tahun akademik 1997/1998 dengan membuka dan menerima mahasiswa baru

non kependidikan pada fakultas-fakultas kependidikan yang berpotensi

menyelenggarakan dan mengembangkan bidang ilmu non kependidikan.

Kedua : tahap pelaksanaan konversi IKIP menjadi Universitas Negeri

Yogyakarta yang dimulai tahun akademik 1999/2000 dengan bertumpu pada
                                                                             59




program studi non kependidikan yang telah dibuka dan pengembangan

fakultas-fakultas kependidikan menjadi fakultas-fakultas non kependidikan.

       Sehubungan dengan tahapan yang kedua tersebut, setelah menunggu

beberapa saat maka pada tanggal 4 Agustus 1999 Universitas Negeri

Yogyakarta yang merupakan konversi atau pengembangan dari IKIP

Yogyakarta telah disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun

1999. Dengan demikian pada tanggal 4 Agustus 1999 lahirlah Universitas

Negeri Yogyakarta (UNY) yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi

Negeri yang berkedudukan di Yogyakarta. Ini artinya tahap kedua dari

rencana pelaksanaan pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas

NegeriYogyakarta mulai dilaksanakan.

       Untuk memantapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di

dalam wadah UNY itu, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah

mengeluarkan Keputusan Nomor 274/O/1999 tertanggal 14 Oktober 1999

tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNY. Menurut

organisasi tata kerja itu UNY memiliki enam fakultas yakni :

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Pengembangan dari

   FPMIPA)

2. Fakultas Teknik (Pengembangan dari FPTK)

3. Fakultas llmu Pendidikan

4. Fakultas, Bahasa dan Seni (Pengembangan dari FPBS)

5. Fakultas Ilmu Sosial (Pengembangan dari FPIPS)

6. Fakultas Ilmu Keolahragaan (Pengembangan dari FPOK)
                                                                         60




       Adapun Visi dan Misi Universitas Negeri Yogyakarta adalah : (a) Visi,

penyelenggaraan kegiatan di dalam wadah UNY diharapkan dapat

mewujudkan universitas yang mampu membangun manusia Indonesia

seutuhnya sebagai pribadi atau masyarakat belajar dan ilmiah yang bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menempatkan manusia sebagai kunci

pembangunan yang bermartabat setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia

untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta kedamaian dalam

kehidupan. (b). Misi, mendidik manusia dan masyarakat Indonesia dengan

melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang

kependidikan dan non kependidikan yang diarahkan untuk menghasilkan

manusia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia yang

memiliki kecerdasan dan keterampilan yang bemanfaat bagi pembangunan

bangsa dan negara, melakukan kegiatan penelitian untuk mengkaji dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mensejahterakan

manusia serta melakukan kegiatan pendidikan pada masyarakat yang mengacu

pengembangan segala potensi alam dan sosial.

       Kekhususan      Universitas   Negeri   Yogyakarta   berbeda   dengan

universitas pada umumnya terutama yang sekaligus sebagai Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Universitas Negeri Yogyakarta

memiliki    kekhasan      dalam      penyelenggaraan   kelembagaan      dan

pembelajarannya antara bidang kependidikan dan non kependidikan. Bisa

dilihat dengan adanya program studi kependidikan berada di dalam jurusan

non kependidikan dengan kata lain ada perpaduan antara ilmu kependidikan
                                                                        61




dan ilmu murni, sehingga srawung keilmuan antara mahasiswa dan dosen

antar bidang (kependidikan dan non kependidikan) secara alamiah akan saling

memperkaya satu sama lain. Di samping itu, akan diperoleh efisiensi biaya

penyelenggaraan pendidikan, baik jumlah dosen, tenaga administrasi maupun

sarana akademik non akademik. Pola pembelajaran dan penyusunan

kurikulumnya berpola common ground, sehingga mobilitas mahasiswa dalam

menempuh beban studi sangat luwes. Disadari, bahwa pola ini menuntut

kesiapan administrasi akademik yang berat dan teliti. Sistem Informasi

Akademik (SIAKAD) dipersiapkan lebih dini. Sifat khusus lain adalah bahwa

Universitas   Negeri   Yogyakarta   tetap   memberikan    prioritas   dalam

mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan guru. Dengan demikian

setiap alumnus program bidang kependidikan memiliki kemampuan

profesional guru yang tinggi.

       Kemampuan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta disetiap jenjang

dan program studi harus menghasilkan lulusan dengan ciri-ciri kemampuan

sebagai berikut :

Sarjana mempunyai kemampuan

a. Menerapkan pengetahuan yang menyangkut keahlian dan profesinya ke

   dalam kegiatan produktif dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. Mengikuti perkembangan bidang profesi dan bidang ilmunnya melalui

   studi literatur.

Magister mempunyai kemampuan:

a. Meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan riset pengembangan
                                                                        62




b. Berpartisipasi dalam pengembangan bidang ilmu

c. Mengembangkan penampilan profesionalnya dalam spektrum yang lebih

   luas dengan mengaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa.

d. Merumuskan       pendekatan   untuk    memecahkan     berbagai   masalah

   masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.

Doktor mempunyai kemampuan :

a. Mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmunya atau profesinya

   melalui riset.

b. Melaksanakan, mengorganisasikan dan memimpin program riset.

c. Pendekatan interdisipliner bagi penerapan professional.

       Bertolak dari dasar bentuk peranan seorang tenaga kependidikan

khususnya guru maka lulusan UNY harus memiliki :

1. Kemampuan pribadi

2. Kemampuan akademik

3. Kemampuan profesi

4. Kemampuan kemasyarakatan.

       Keempat kemampuan ini harus terkait dalam satu pribadi yang utuh.

Khusus yang menyangkut ketetuan-ketentuan pokok Pendidikan Tenaga

Kependidikan Sekolah Menengah (PTKSM) yang mulai diberlakukan sejak

tahun 1992 ditetapkan beberapa perangkat kemampuan yang diharapkan

dikuasai lulusan program pendidikan prajabatan guru yang pada dasarnya

meliputi:
                                                                             63




   1. Kesadaran dan kemampuan pengembangan diri sebagai individu warga

      pendidikan tinggi dan sebagai pekerja profesional.

   2. Menguasai bidang ilmu dan sumber bahan ajar.

   3. Menguasai prinsip-prinsip kependidikan dan memahami hakekat subjek

      didik.

   4. Kemampuan menyusun dan menyelenggarakan program pengajaran dan

      tugas-tugas kegiatan kependidikan lainnya (Sumber disarikan dari Majalah

      Pewara Nomor 20 Tahun II, Edisi April 2001.)



B. Struktur Organisasi Universitas Negeri Yogyakarta.

          Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 4 Keputusan Presiden

   Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan Institut

   Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas, maka lahirlah

   Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 274/O/1999 tentang

   Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta. Dari Keputusan

   Menteri tersebut dapat dilihat kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Universitas

   Negeri Yogyakarta dan masing-masing unsur pimpinan di UNY.

          Struktur organisasi Universitas Negeri Yogyakarta yang secara formal

   dalam pasal 1 keputusan presiden di atas menjelaskan Universitas Negeri

   Yogyakarta selanjutnya disebut UNY adalah perguruan tinggi yang

   diselenggarakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

   yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri

   Pendidikan dan Kebudayaan Republik           Indonesia, mempunyai      tugas
                                                                     64




menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah

disiplin ilmu teknologi dan/atau kesenian tertentu. Kemudian untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UNY mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;

b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan,

   teknologi, dan/atau kesenian;

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan

   lingkungan;

e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif

       Dalam bagan di bawah ini digambarkan Organisasi dan Tata Kerja

Universitas Negeri Yogyakarta :
                                                                                                                                               65




                                   BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
                                    UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
       SENAT              REKTOR                    DEWAN
    UNIVERSITAS      PR I    PR II PR III         PENYANTUN



                                        BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK
                                              KEMAHASISWAAN,                                           BIRO ADMINISTRASI UMUM
                                         PERENCANAAN DAN SISTEM                                             DAN KEUANGAN
                                                 INFORMASI


                                    BAGIAN                BAGIAN               BAGIAN              BAGIAN             BAGIAN        BAGIAN




                             Sub   Sub      Sub   Sub   Sub      Sub         Sub    Sub    Sub   Sub   Sub    Sub   Sub     Sub   Sub    Sub
                             Bag   Bag      Bag   Bag   Bag      Bag         Bag    Bag    Bag   Bag   Bag    Bag   Bag     Bag   Bag    Bag




                                                                                                                              LEMBAGA
                                                                                                  LEMBAGA                   PENGABDIAN
     PERPUSTAKAAN                     FAKULTAS                   PASCA SARJANA
                                                                                                 PENELITIAN                     PADA
                                                                                                                           MASAYARAKAT

          KOMPUTER
           UPT LAINNY A




                                                                                   PETUGAS TU
                     SUB BAGIAN                         BAGIAN                                                  BAGIAN              BAGIAN
                         TU                               TU                                                      TU                  TU



                                                  Sub   Sub   Sub      Sub                                    Sub    Sub          Sub    Sub
                                                  Bag   Bag   Bag      Bag                                    Bag    Bag          Bag    Bag




                                                                                                    PUSAT




                            JURUSAN




                          LAB/BENGKEL




Gambar 2 : Bagan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
Sumber : Salinan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 274/O/1999 Tanggal 14 Oktober 1999.


        Secara organisatoris unsur-unsur pimpinan di Universitas Negeri

Yogyakarta terdiri atas :

a. Rektor dan Pembantu Rektor;

b. Senat Universitas;

c. Fakultas :
                                                                  66




   1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

   2. Fakultas Teknik

   3. Fakultas Ilmu Pendidikan

   4. Fakultas Bahasa dan Seni

   5. Fakultas Ilmu Sosial

   6. Fakultas Ilmu Keolahragaan

d. Program Pasca Sarjana;

e. Dosen;

f. Lembaga Penelitian;

g. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;

h. Biro Admistrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem

   Informasi;

i. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;

j. Unit Pelaksana Teknis;

   1. Perpustakaan

   2. Pusat Komputer

   3. Unit Pelaksana Teknis Lainnya;

k. Dewan Penyantun;

   Masing-masing unsur dan pimpinan di atas memiliki tugas dan fungsi

sebagai berikut :

1. Rektor dan Pembantu Rektor

   Rektor mempunyai tugas :
                                                                        67




a). Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

   kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga

   administrasi, dan hubungannya dengan lingkungan;

b). Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta,

   dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama

   yang berkaitan dengan bidang tanggung jawabnya.

   Dalam melaksanakan tugasnya Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang

Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Rektor, yaitu :

a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut

   Pembantu Rektor I;

b. Pembantu Rektor Bidang Admistrasi Umum, yang selanjutnya disebut

   Pembantu Rektor II;

c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut

   Pembantu Rektor III;

Dari ketiga Pembantu Rektor tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

Pembantu Rektor I

Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin

pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembantu Rektor II

Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin

pelaksanaan kegiatan dibidang keuangan dan admisitrasi umum.

Pembantu Rektor III
                                                                       68




   Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam

   memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan

   layanan kesejahteraan mahasiswa.

2. Fakultas

   Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan

   pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat

   cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut fakultas mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;

   b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan,

       teknologi, dan/atau kesenian;

   c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

   d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;

   e. Pelaksanaan urusan tata usaha

   Fakultas terdiri atas :

   a. Dekan dan Pembantu Dekan;

   b. Senat Fakultas;

   c. Jurusan;

   d. Laboratorium/studio;

   e. Dosen

   f. Bagian Tata Usaha

   1). Dekan dan Pembantu Dekan
                                                                   69




Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan,

penelitian,   pengabdian   kepada    masyarakat,   membina     tenaga

kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, administrasi fakultas.

Pembantu Dekan terdiri atas :

a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu

   Dekan I;

b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut

   Pembantu Dekan II;

c. Pembantu Dekan Bidang kemahsiswaan, selanjutnya disebut

   Pembantu Dekan III;

Dari ketiga Pembantu Dekan tersebut memiliki tugas sebagai berikut :

Pembantu Dekan I

Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam

memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

Pembantu Dekan II

Pembantu Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan admisitrasi

umum.

Pembantu Dekan III

Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan

layanan kesejahteraan mahasiswa.
                                                                   70




2). Jurusan

   Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang memiliki

   tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam

   sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

   kesenian tertentu. Jurusan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu

   oleh seorang Sekretaris Jurusan.

3). Laboratorium/Studio

   Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam

   cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu

   sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan sesuai dengan ketentuan

   bidang yang bersangkutan.

4). Bagian Tata Usaha

   Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi

   umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di

   fakultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian tata usaha

   mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan administrasi pendidikan;

   b. Pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan;

   c. Pelaksanaan administtrasi keuangan dan kepegawaian

   d. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni

   Bagian Tata Usaha tersebut terdiri atas :

   a. Subbagian Pendidikan, dengan tugas melakukan administrasi

       pendidikan
                                                                         71




      b. Subbagian Umum dan Perlengkapan, dengan tugas melakukan

           urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

      c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian, dengan tugas melakukan

           administrasi keuangan dan kepegawaian

      d. Subbagian Kemahasiswaan, dengan tugas melakukan administrasi

           kemahsiswaan dan alumni.

3. Program Pasca Sarjana

   Program Pasca Sarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan

   Program Magister dan Doktor berfungsi sebagai :

   a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;

   b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan,

      teknologi, dan/atau kesenian;

   c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

   d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika

   e. Pelaksanaan urusan tata usaha

4. Dosen

   Dosen mempunyai tugas utama mengajar, membimbing, dan/atau melatih

   mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Lembaga Penelitian

   Lembaga Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan,

   memantau, menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan

   oleh Pusat Penelitian, serta ikut serta mengendalikan administrasi sumber

   daya yang diperlukan. Adapun fungsinya adalah :
                                                                              72




   a. Melaksanakan penelitian ilmiah murni;

   b. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

       kesenian tertentu untuk menunjang pembangunan;

   c. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan

       institusi;

   d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

       kesenian       serta   penelitian   untuk    mengembangkan        konsepsi

       pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah;

   e. Melaksanakan urusan tata usaha.

6. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

   Lembaga          Pengabdian    Kepada    Masyarakat      mempunyai       tugas

   menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut

   mengusahakan sumber daya yang diperlukan, dengan fungsinya sebagai

   berikut :

   a. Pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;

   b. Peningkatan relevansi program UNY sesuai dengan kebutuhan

       masyarakat;

   c. Pelaksanaan        pemberian     bantuan     kepada   masyarakat     dalam

       melaksanakan pembangunan;

   d. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional,

       wilayah, dan/atau daerah;

   e. Pelaksanaan tata usaha.
                                                                            73




7. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem

   Informasi.

   Biro ini mempunyai tugas memberikan layanan administrasi bidang

   akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi di

   lingkungan UNY, dengan fungsi sebagai berikut :

   a. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;

   b. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;

   c. Pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

   Biro administrasi akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem

   Informasi terdiri atas :

   a. Bagian Pendidikan dan Kerjasama, dengan tugas melaksanakan

       administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat

       dan kerjasama;

       Bagian Pendidikan dan Kerjasama dibagi menjadi empat Subbagian :

       1) Subbagian Pendidikan dan Evaluasi, dengan tugas melakukan

           administrasi pendidikan dan evaluasi;

       2) Subbagian Registrasi dan Statsistik, dengan tugas melakukan

           registrasi dan statistik;

       3) Subbagian       Sarana       Pendidikan,   dengan   tugas   melakukan

           adminstrasi sarana pendidikan;

       4) Subbagian Kerjasama, dengan tugas melakukan administrasi

           kerjasama.

   b. Bagian Kemahasiswaan
                                                                          74




   Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi

   kemahasiswaan,    dan    untuk   menyelenggarakan        tugas    tersebut

   mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan    administasi    minat,   penalaran,     dan     informasi

      kemahasiswaan;

   b. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa.

   Bagian kemahasiswaan ini terdiri atas :

   1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan

      dengan tugas melakukan administrasi minat, penalaran, dan

      informasi kemahasiswaan.

   2) Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan tugas

      melakukan tugas layanan kesejahteraan mahasiswa.

c. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

   Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas

   melakukan administrasi perencanaan dan untuk menyelenggarakan

   tugas tersebut mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan administrasi perencanaan;

   b. Pelaksanaan adminstrasi sistem informasi;

   Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas :

   1) Subbagian     Perencanaan,    dengan    tugas   melakukan         tugas

      administrasi perencanaan akademik dan fisik.

   2) Subbagian Sistem dan Informasi, dengan tugas melakukan

      pengumpulan data serta layanan informasi.
                                                                      75




8. Biro Adiministrasi Umum dan Keuangan

   Biro Adiministrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan

   layanan adiministrasi umum dan keuangan di lingkungan UNY dan untuk

   menyelenggarakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, hukum dan tatalaksana,

      dan perlengkapan;

   b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

   c. Pelaksanaan urusan keuangan.

   Biro Adiministrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :

   a. Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana, dan Perlengakapan dengan

      tugas melaksanakan urusan umum, hukum dan tatalaksana, dan

      perlengakapan.

      Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana, dan Perlengakapan terdiri

      dari:

      1) Subbagian Tata Usaha, dengan tugas melakukan urusan tata usaha.

      2) Subbagian Rumah Tangga, dengan tugas melakukan urusan rumah

          tangga.

      3) Subbagian Hukum dan Tata Laksana, dengan tugas urusan hukum

          dan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat.

      4) Subbagian Perlengakapan, dengan tugas melakukan urusan

          perlengkapan.
                                                                           76




b. Bagian   Kepegawaian      mempunyai     tugas    melaksanakan        urusan

   kepegawaian.    Untuk     menyelenggarakan      tugas     tersebut   bagian

   kepegawaian mempunyai fungsi :

   a. Pelaksanaan administrasi akademik

   b. Pelaksanaan administrasi tenaga administratif

   Bagian Kepegawaian terdiri atas:

   1) Subbagian     Tenaga     Akademik,     dengan        tugas   melakukan

      administrasi akademik dan tenaga penunjang akademik.

   2) Subbagian Tenaga Administratif, dengan tugas melaksanakan

      administrasi dan tenaga penunjang administrasi.

c. Bagian keuangan.

   Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi

   keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bagian keuangan

   mempunyai fungsi:

   a) Pelaksanaan administrasi anggaran rutin dan pengkoordinasian

      anggaran pembangunan;

   b) Pelaksanaan administrasi dana yang berasal dari masyarakat;

   c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

   Bagian keuangan terdiri dari :

   1) Subbagian Anggaran Rutin dan Pembangunan, dengan melakukan

      adminstrasi anggaran rutin dan administrasi pembangunan.

   2) Subbagian Dana Masyarakat, dengan tugas melakukan administrasi

      dana yang berasal dari masyarakat.
                                                                         77




      3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi, dengan tugas melakukan

          administrasi monitoring dan evaluasi.

9. Unit Pelaksana Teknis

   a. Perpustakaan

      Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka

      untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

      masyarakat. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut perpustakaan

      mempunyai fungsi :

      a) Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;

      b) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

      c) Pemeliharaan bahan pustaka;

      d) Pemberian layanan referensi;

      e) Pelaksanaan urusan tata usaha.

   b. Pusat Komputer

      Pusat Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah,

      menyajikan, menyimpan, data dan informasi, serta memberikan

      layanan   untuk      program-program   pendidikan,   penelitian,   dan

      pengabdian kepada masyarakat

10. Kantor Kerjasama Humas dan Protokol

   Kantor Kerjasama Humas dan Protokol berdasarkan hasil wawancara

   tanggal 28 Februari 2005 dengan SG sebagai kepala kantor kerjasama

   humas dan protokol adalah lembaga unifikasi dari subbagian kerjasama,

   kehumasan dan protokoler yang diresmikan pada tanggal 29 Maret 2004
                                                                            78




      berkedudukan di bawah rektor dan bertanggung jawab langsung kepada

      rektor dengan tugas pokok melaksanakan kerjasama dalam dan luar negeri,

      kehumasan dan urusan protokoler di lingkungan UNY.

          Lebih lanjut dalam pasal 96 Keputusan Menteri Pendidikan dan

   Kebudayaan Nomor 207/O/1999 dinyatakan bahwa tata kerja setiap pemimpin

   suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip

   koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing

   maupun antar satuan organisasi di lingkungan UNY serta dengan instansi lain

   di luar UNY sesuai dengan tugas masing-masing.



C. Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Universitas Negeri Yogyakarta

          Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode

   kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kerjasama luar

   negeri di Universitas Negeri Yogyakarta, hambatan-hambatan yang timbul

   dalam pelaksanaan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi

   hambatan tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum internasional. Hasil

   penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan

   para subjek penelitian, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil wawancara

   dan observasi dalam penelitian ini merupakan data primer, sedangkan data

   dokumentasi merupakan data sekunder.

          Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan informasi

   yang diberikan informan dan studi dokumentasi, dijelaskan oleh SG selaku

   Kepala Kantor Kerjasama Humas dan Protokol Universitas Negeri Yogyakarta
                                                                            79




bahwa secara umum sebenarnya pelaksanaan kerjasama luar negeri baik yang

berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk MOU maupun perjanjian tidak

tertulis khususnya bidang pendidikan sudah dilakukan oleh masing-masing

fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini diperkuat oleh

SY selaku Rektor yang menyatakan bahwa secara teknis pelaksanaan

kerjasama luar negeri yang sudah berjalan selama ini sebenarnya banyak

dilakukan oleh fakultas atau malah inisiatif fakultas sendiri yang kemudian di

fasilitasi oleh universitas, jadi mekanismenya bisa top-down atau bottom-up.

Artinya kerjasama tersebut bisa usulan dari universitas kemudian dilaksanakan

oleh fakultas (sebagai pelaksana teknis) atau sebaliknya atas usulan fakultas

dan dilaksanakan oleh universitas dan fakultas atau malah bisa jadi atas usulan

fakultas dan universitas (wawancara tanggal 14 Maret 2005, pukul 09.03-

09.25). Hal senada juga dikemukakan oleh SM selaku Pembantu Rektor I

yang mengatakan bahwa UNY sebenarnya tidak begitu ketinggalan dari

universitas lain dalam hal kerjasama luar negeri. Ini bisa dibuktikan dengan

adanya program-program kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa,

kerjasama publikasi ilmiah, penelitian ilmiah dan lainnya yang dilaksanakan

atau diprakarsai oleh universitas maupun fakultas baik itu berdasarkan

perjanjian tertulis maupun tidak tertulis (wawancara tanggal 08 Maret 2005,

pukul 08.50-09.50). Khusus untuk perjanjian secara tertulis dikemukakan SY

bahwa perlunya formalisasi kerjasama, maksudnya kedepan kerjasama yang

belum diformalkan akan segera di formalkan/tertulis (wawancara tanggal 14

Maret 2005, pukul 09.03-09.25). Sementara itu untuk penandatanganan
                                                                             80




naskah    MOU      biasanya   dilakukan   oleh   Rektor,   selanjutnya   Rektor

mendelegasikan Pembantu Rektor I dan Dekan Fakultas yang bersangkutan

untuk membuat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis dan

secara formal disebut “Action Plan”. Lebih lanjut mengenai bentuk perjanjian

(naskah MOU), dikatakan oleh SG bahwa bila perjanjian tersebut

dilaksanakan antara     G to G (government to government) maka naskah

perjanjian tersebut biasanya berbentuk agreement tetapi bila antar lembaga

maka bentuk naskah perjanjian tersebut adalah MOU. (Wawancara, tanggal 29

Februari 2005, pukul 10.00-11.05 WIB).

         Lebih rinci SG memberikan paparan mengenai proses dan tahapan

pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta dalam tiga

proses utama yang diikuti oleh tahapan-tahapan tertentu pada setiap

prosesnya. Adapun ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses Pra Penandatangan Draft MOU

   a. Tahap usulan

         Dengan adanya otonomi fakultas, maka mekanisme usulan bisa

         bersifat bottom-up artinya inisiatif atau usulan kerjasama bisa datang

         dari fakultas atau jurusan kemudian disampaikan ke tingkat universitas

         untuk mendapat persetujuan. Begitupun juga sebaliknya kerjasama

         yang akan dijalin mekanismenya bisa top-down artinya inisiatif

         kerjasama atas prakarsa universitas untuk ditindaklanjuti oleh fakultas

         atau pihak yang ditunjuk atau bisa campuran antara keduanya.

   b. Tahap identifikasi
                                                                 81




   Tahapan ini adalah identifikasi atas pihak atau lembaga mana yang

   akan bekerjasama, kerjasama apa yang akan dilakukan, bagaimana

   kredibilitas lembaganya dan dalam bentuk apa kerjasama itu akan

   diformalkan.

c. Tahap negosiasi

   Tahapan ini meliputi:

   a) Pertemuan penjajakan antara kedua pihak yang merupakan tahap

      awal perundingan mengenai kemungkinan dibuatnya suatu

      perjanjian kerjasama luar negeri.

   b) Pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak untuk membahas

      substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam

      kerjasama luar negeri.

   c) Setelah pertemuan lanjutan mencapai kesepakatan antara kedua

      pihak tahapan selanjutnya adalah membuat draft bentuk formal

      kerjasama, bila disepakati bentuk kerjasama akan diformalkan

      dalam MOU maka kedua belah pihak membuat draft MOU

      bersama.

   d) Tahapan selanjutnya setelah pembuatan draft selesai adalah

      penandatanganan draft MOU oleh kedua belah pihak menjadi

      sebuah naskah MOU sebelum mendapat kekuatan hukum tetap dari

      instansi terkait negeri masing-masing pihak.
                                                                         82




2. Proses Pasca Penandatangan Draft MOU

   Setelah   kedua    belah   pihak    menyetujui    naskah    MOU      dan

   menandatanganinya maka bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta,

   langkah selanjutnya adalah mengirimkan naskah MOU yang telah

   ditandatangani tersebut ke Departemen Pendidikan Nasional untuk

   mendapatkan pengesahan Dirjen Dikti Depdiknas dan didaftarkan di

   Departemen Luar Negeri kemudian tembusannya disampaikan ke

   Sekretariat Negara Republik Indonesia.

3. Pengembalian naskah MOU yang telah disahkan.

   Setelah ketiga proses di atas dilalui maka naskah MOU telah menjadi

   dokumen resmi suatu perjanjian internasional yang memiliki kekuatan

   hukum formal dan berlaku mengikat secara definitif kedua belah pihak

   sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam MOU tersebut (pasal 6 ayat 2

   Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000).

   Sebagai gambaran berikut disajikan Skema alur proses kerjasama luar

   negeri yang telah dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta :
                                                                            83




     Gambar 3: Skema Alur proses kerjasama luar negeri Universitas
                Negeri Yogyakarta.
                                                  Meliputi 4 Tahap
                                            Usulan kerjasama
                                            Perumusan kerjasama
                                            Pembuatan naskah kerjasama
Pra Penandatanganan Draft                   Negosiasi
MOU                                          Tahapan ini meliputi hal :
                                             - Pembicaraan
                                             - Penentuan bentuk kerjasama
                                             - Pembuatan draft kerjasama




                                              Penandatanganan Draft




                                         Pengiriman draft kerjasama untuk
Pasca Penandatanganan Draft              mendapat pengesahanan Dirjen
MOU                                      Dikti, didaftarkan di Deplu dan
                                         ditembuskan ke Setneg




                                         Pengembalian MOU yang sudah
                                         disetujui dan disahkan (naskah)




                                         MOU siap digunakan sebagai
                                         dasar hukum formal dalam
                                         kerjasama




        Dari paparan alur proses kerjasama luar negeri Universitas Negeri

 Yogyakarta yang dikemukakan SG di atas dapat ditinjau secara yuridis

 berdasarkan instrumen perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-
                                                                         84




Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Indikator

tinjauannya adalah sebagai berikut:

a. Proses Perumusan

   Dalam hukum perjanjian internasional dikenal adanya langkah dalam

   proses perumusan perjanjian yaitu pendekatan Informal menuju langkah

   Formal. Artinya pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat atau

   merumuskan suatu perjanjian internasional mengenai masalah tertentu,

   terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat

   informal maupun formal dalam rangka mencapai suatu kesepakatan (I

   Wayan Parthiana, 2002:93). Langkah-langkah tersebut yang secara teknis

   dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2000 "Pembuatan

   perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan,

   perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan”. Dan apabila

   bentuk perjanjian internasional tersebut melibatkan banyak pihak yang

   mengikatkan diri (multilateral agreement) maka penandatanganan bukan

   merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak, keterikatan terhadap

   perjanjian    internasional   dapat   dilakukan   melalui    pengesahan

   (ratification/accession/-acceptance/approval) kecuali perjanjian tersebut

   hanya mengikat dua pihak (bilateral). Oleh karena semua bentuk

   kerjasama yang telah dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta adalah

   kerjasama bilateral (bilateral agreement) maka penandatanganan naskah

   kerjasama merupakan tahap akhir dalam perundingan untuk melegalisasi
                                                                       85




naskah kerjasama tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 15

ayat 1 yang menyatakan:

   “Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan
   dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang
   bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian
   induk, dapat langsung berlaku setelahpenandatanganan, pertukaran
   dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain
   sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian internasional.
   Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut diantaranya adalah
   perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang
   pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan,
   keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antar
   propinsi dan antar kota”.

Dipertegas dengan pasal 11 Konvensi Wina 1969 yang dikutip I Wayan

Parthiana (1990:176) yang menyatakan bahwa penandatangan (signature)

adalah salah satu cara yang sudah dikenal untuk menyatakan persetujuan

terikat pada suatu perjanjian internasional. Seperti secara jelas

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh I Wayan

Parthiana (1990:170) bahwa ditinjau dari tahap yang harus dilalui sampai

berhasil dilahirkan atau dibentuk suatu perjanjian internasional maka

naskah MOU Universitas Negeri Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai

perjanjian internasional melalui dua tahap. Kedua tahap tersebut adalah

tahap perundingan (negotiation) dan tahap penandatanganan (signature).

Dalam tahap perundingan ini, wakil-wakil para pihak bertemu dalam suatu

forum merumuskan pokok-pokok masalah yang dirundingkan. Selanjutnya

memasuki tahap kedua yaitu tahap penandatanganan, maka perjanjian

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang

bersangkutan. Dengan demikian, tahap terakhir dalam perjanjian dua
                                                                       86




tahap, mempunyai makna sebagai persetujuan pengikatan diri dari para

pihak terhadap naskah perjanjian yang telah disepakati (Consent to be

Bound by a Treaty). Cara-cara tersebut sudah lazim dilakukan sebagai

hukum kebiasaan internasional, dimana langkah penandatanganan sebagai

pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian digabungkan dengan

langkah langkah pengadopsian dan pengotentikasian naskah perjanjian.

Pasal 12 ayat 1 Konvensi Wina 1969 selengkapnya menyatakan sebagai

berikut :

    The Consent of a state to be bound by a treaty is expressed by the
    signature of its representative when:
    (a) The treaty provides that signature shall have that affect;
    (b) It is otherwise established that the negotiating States were agred
        that signature should have that effect; or
    (c) The intention of the State to give that effect to the signature
        appears from the full power of its representative or was expressed
        during the negotiation.

    Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian
    internasional dinyatakan dengan penandatanganan wakil-wakilnya,
    apabila:
    (a) Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa penandatanganan tersebut
        menjadikan negara-negara itu terikat pada perjanjian tersebut;
    (b) Sebaliknya negara-negara yang melakukan perundingan
        menyepakati bahwa penandatanganan akan menjadikan negara-
        negara itu akan terikat pada perjanjian tersebut;
    (c) Maksud dari suatu negara untuk menjadikan terikat dengan cara
        penandatanganan tersebut tampak dari kuasa penuh dari wakilnya
        atau dinyatakan selama perundingan.

Dari pasal yang dikutip oleh Sugeng Istanto (2002:112) di atas,

menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional dimana negara-negara

menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional dengan

cara melakukan penandatanganan, diatur secara legal dalam hukum

internasional.
                                                                           87




b. Pengesahan naskah

   Secara umum yang dimaksud pengesahan menurut Undang-Undang

   Nomor 24 Tahun 2000 adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri

   pada suatu pejanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification),

   aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).

   Namun seperti dikemukakan di atas keempat bentuk pengesahan tersebut

   diperlukan apabila memang dipersyaratkan dalam perjanjian. Bila suatu

   perjanjian tidak mensyaratkan pengesahan, maka tidak ada unsur

   keharusan untuk mendapatkan pengesahan. Hal tersebut diatur dalam pasal

   9 ayat 1 yang menyatakan “Pengesahan perjanjian internasional oleh

   Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh

   perjanjian internasional tersebut”. Jadi perjanjian internasional yang

   dilakukan oleh UNY adalah memenuhi syarat kaidah hukum internasional

          Selanjutnya dari semua bentuk perjanjian kerjasama tertulis yang

   dituangkan dalam MOU antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan

   universitas atau lembaga lain di luar negeri, tentunya secara administratif

   harus mengacu pada standar penulisan perjanjian tertulis sebagaimana

   lazimnya dilakukan dalam pembuatan naskah perjanjian internasional.

   Terutama dalam hal struktur perjanjian yang berupa MOU. Maka pola

   penulisan yang harus dilakukan adalah       mengacu pada pola struktur

   perjanjian internasional. Menurut O’Connel dan Starke yang dikutip oleh

   Mod.Burhan Tsani (1990:71-72), pola struktur perjanjian internasional

   pada umumnya adalah sebagai berikut :
                                                                           88




   1. Judul;

   2. Preambul;

   3. Klausula substantif;

   4. Klausula formal;

   5. Pembuktian formal;

   6. Tanda tangan delegasi.

        Di bawah ini adalah contoh MOU yang pernah dibuat antara

Universitas Negeri Yogyakarta      (IKIP Yogyakarta) dengan Charles Sturt

University, dilihat struktur MOU tersebut berdasarkan pola struktur perjanjian

internasional :
89
90
91
92
                                                                           93




       Keterangan struktur perjanjian (MOU) di atas :

       I. Menunjukkan Judul perjanjian

       II. Menunjukkan Preambul perjanjian

       III. Menunjukkan Klausula substantif

       IV. Menunjukkan Klausula formal

       V. Menunjukkan Pembuktian formal

       VI. Menunjukkan Tandatangan para delegasi.

       Melihat prakteknya struktur di atas bisa saja ditambahi dengan

       tandatangan pengesahan dari pihak berwenang (Dirjen Dikti) yang

       ditempatkan dibawah tandatangan para delegasi.

       Perkembangan yang tidak kalah menarik selain bentuk kerjasama

secara tertulis Universitas Negeri Yogyakarta dengan pihak luar negeri, juga

perlu diperhatikan bentuk kerjasama berdasarkan perjanjian yang tidak tertulis

atau yang lebih dikenal (unwritten agreement/oral agreement). Menurut hasil

wawancara dengan SG (wawancara tanggal 12 Juni 2005) menjelaskan bahwa

peranan kerjasama luar negeri secara lisan atau berdasarkan hasil kesepakatan

tanpa MOU dengan pihak luar negeri tidak kalah penting kontribusinya

daripada perjanjian secara tertulis bagi perkembangan kerjasama luar negeri

Universitas Negeri Yogyakarta terutama dalam tahap penjajagan atau

perintisan   kerjasama     selanjutnya.    Walaupun      proses    pembuatan

kesepakatannya hanya merupakan perjanjian secara lisan antara pihak

(delegasi) Universitas Negeri Yogyakarta dengan pihak (delegasi) luar negeri,

tetapi daya mengikat perjanjian tersebut dapat dirasakan pada implementasi
                                                                                          94




kegiatannya yang tidak jarang malah menjadi suatu awal (rintisan) pada

perjanjian formal (tertulis). Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa

kerjasama yang telah dan sedang berlangsung. Di bawah ini daftar beberapa

kerjasama yang sempat terdokumentasikan oleh Kantor Kerjasama Humas dan

Protokol, dari tahun 2000-2005 :

Tabel 3 : Daftar kerjasama (Non MOU) yang digolongkan sebagai
       unwritten agreement tahun 2000-2004.

N        Pihak Kerjasama            Waktu                 Bentuk Kerjasama                Tindak lanjut
o
1    UNY dan National              16 Mei       Kunjungan studi banding tim kesenian          Dalam
     University of Singapore        2000        NUS & penajajagan kerjasama dalam         penjajagan/pros
     (NUS)                                      bidang kesenian                                  es
2    UNY dengan European          Tidak         Pengiriman                   buku-buku,   Kiriman rutin
     Union (EU)                   disebutkan    informasi,leaflet, kaset, video dll.
3    UNY dengan Consortium        20     Juli   Kunjungan Studi Banding guru TK-          Tidak ada
     For Teaching Asia And        2000          SMU dari AS dilanjutkan dengan
     The Fasific In The School                  diskusi, pertukaran informasi dan
     (CTAPS) Amerika Serikat                    ramah tamah.
4    UNY dengan American          3 Agustus,    Dialog, promosi Civic Education, ,dan     Kiriman e-mail
     Embassy                      9 Oktober     pertukaran informasi.                     secara rutin
                                  2000 dan
                                  26 Januari
                                  2001
5    UNY dengan Australian        21            Seminar dan kursus bahasa indonesia       Tidak ada
     Embassy dan University of    November
     Western Sidney (UWS)         2000
6    UNY dengan Deutscher         2003          Penugasan Volenteer pengajar Bahasa       Tidak ada
     Akademischer Austauch-                     Jerman di UNY
     Dienst (DAAD)
7    UNY Dengan Australian        2003-2004     Pertukaran Mahasiswa                      Tindak lanjut
     Consortium     For     In-                                                           dari tahun 2003
     Country        Indonesian
     Study(ACICIS), Australia.
8    UNY dengan Konstanz          2004          Pementasan Drama Multimedia               Tidak ada
     University Jerman
9    UNY       dengan    Pitoe    2004          Malam refleksi puisi dan dialog sastra
     Galery-University                          dengan menhadirkan Prof.Siti Zainon       Tidak      ada
     Kebangsaan       Malaysia                                                            keterangan
     (UKM)
10   UNY dengan prof. Bart        2004          Sosialisasi Tenis Kursi Roda bantuan      Tidak ada
     Crum (Belanda)                             ITF
11   Walailan        University   2005          Pertemuan Delegasi dari Tahiland          Dalam tahap
     Thailand                                   untuk       membicarakan     peluang      perumusan
                                                Kerjasama bidang Pendidikan
Sumber : Hasil rekapitulasi pada Lampiran Pidato Rektor Universitas Negeri
Yogyakarta tahun 2001-2004.
                                                                         95




         Dalam prakteknya, kerjasama non MOU ini merupakan serangkaian

komunikasi bilateral antara kedua belah pihak yang biasanya berawal dari

perbincangan nonformal antara (delegasi) pejabat UNY dengan pihak luar

negeri di suatu pertemuan. Hasil perbincangan itu ditindak lanjuti dengan

saling berkirim surat atau E-mail (Dokumen yang diperlukan) dan bila

dianggap perlu saling menelpon. Bila komunikasi sudah matang maka akan

ditindak lanjuti dengan pertemuan. Pertemuan ini diperlukan apabila dari

pertukaran dokumen dan informasi tadi terlihat suatu peluang saling

menguntungkan kemudian saling menjajagi perihal peluang kerjasama yang

lebih intensif, perkenalan program dan tawar menawar bila kemungkinan

adanya   pendanaan    (dana   pendamping)    bagi   kerjasama   yang   akan

dilaksanakan. Namun apabila dipandang tidak ada peluang, biasanya akan

terjadi kesepakatan secara lisan untuk saling berkirim informasi/dokumen

lainnya yang sifatnya tidak mengikat dan tidak perlu ada konsekwensi timbal

balik (pendanaan). Sebagai contoh kerjasama yang terjalin selama ini antara

UNY dengan EU dan DAAD dalam hal pertukaran informasi study di negara

Eropa. Bentuk kerjasamanya adalah saling berkirim buku, leafleat, jurnal dan

lain-lain (Wawancara dengan SG tanggal 11 Juni 2005, pukul 08.30-09.00

WIB).
                                                                          96




D. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Kerjasama Luar

  Negeri Universitas Negeri Yogyakarta.

         Untuk mencapai sebuah kemajuan tentunya akan selalu dihadapkan

  pada tantangan dan hambatan. Hal tersebut dapat dirasakan oleh Universitas

  Negeri Yogyakarta dalam upayanya mengembangkan kerjasama luar

  negerinya. Dari data yang didapat tentang Mitra Kerjasama Luar Negeri UNY

  sampai dari 1993 sampai tahun 2004 terlihat bahwa hanya 4 kerjasama dari

  lima belas kerjasama yang terjalin yang memiliki dokumen formal melalui

  MOU. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa hambatan dalam

  pelaksanaannya, diantaranya adalah:

  1. Kerjasama memerlukan dana pendamping yang besar.

     Seperti diungkapkan oleh SG pada saat wawancara tanggal 23 Februari

     2005, bahwa dasar pertimbangan kerjasama luar negeri dalam bentuk

     kerjasama apapun adalah prinsip menguntungkan kedua pihak. Hal ini

     berarti bila satu pihak mengeluarkan dana maka pihak lain yang diajak

     kerjasama juga harus mengeluarkan hal yang sama, secara gamblang SG

     membuat contoh bila UNY mengadakan kerjasama dengan suatu

     universitas di luar negeri maka UNY harus menyediakan dana pendamping

     untuk melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut. Sedangkan dana untuk

     kegiatan kerjasama di UNY sangat terbatas bahkan kalau dilihat dalam

     Alokasi Anggaran Rutin (DIK) Universitas Negeri Yogyakarta Tahun

     2003 tidak terlihat penganggaran khusus, berikut disajikan tabel alokasi

     anggaran rutin UNY :
                                                                         97




Tabel 4. Alokasi Anggaran Rutin (DIK) Universitas Negeri
       Yogyakarta Tahun 2003.
 No      Kode                   Uraian Anggaran          Alokasi Anggaran
      Pembelanjaan                                             (Rp)
                     Belanja Pegawai
 1    MAK 5110       Gaji upah                              38,672,056,000
 2    MAK 5120       Tunjangan beras                         1, 231,299,000
 3    MAK 5150       1. Honor vakasi                            216,000,000
                     2. Lembur                                   32,040,000
                     3. T I D                                    99,600,000
                                   Sub Jumlah               40,250,995,000
                     Belanja Barang
 4    MAK5120        Keperluan sehari-hari perkantoran         250,000,000
 5    MAK5220        Inventaris kantor                          18,000,000
 6    MAK5230        Langganan daya dan jasa                   600,000,000
 7    MAK5250        Belanja barang dan lain-lain            1,100,000,000
                                   Sub Jumlah                1,968,000,000
                     Belanja Pemeliharaan
 8    MAK5330        Pemeliharaan kendaraan dinas               80,000,000
 9    MAK5350        Pemeliharaan lain-lain                    500,000,000
                                    Sub Jumlah                 580.000,000
                     Belanja perjalanan
 10   MAK 5410       Perjalanan dinas                           43,998,000
                                    Sub Jumlah                  43,998,000

                                 Jumlah Total               42,842,993,000
Sumber : Lampiran Laporan Dies Natalis XXXIX UNY Tahun 2003.Hal 119


Dari keseluruhan anggaran di atas diakui oleh SG memang tidak adanya

anggaran khusus untuk kerjasama karena semua anggaran diperuntukkan

hanya untuk kegiatan riil yang bersifat rutin dan pasti, sedangkan bila ada

kerjasama yang memerlukan dana pendamping maka bisa diambilkan dari

dana cadangan yang tidak pasti jumlahnya. Hal tersebut diperkuat oleh SM

sebagai Pembantu Rektor I yang menyatakan bahwa kendala utama

peningkatan kerjasama luar negeri UNY adalah masalah pendanaan karena

setiap universitas/pihak di luar negeri biasanya mau mengadakan barter

kerjasama selalu memakai standar US Dollar dalam pendanaannya. Hal ini

jelas sangat memberatkan UNY dan tidak semua dapat dilaksanakan

kecuali kontra prestasi atau imbal jasa dari pihak UNY bukan berbentuk
                                                                    98




dana segar melainkan fasilitas fisik atau jasa yang ada di UNY

(Wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul 08.50-09.50 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh SY selaku Rektor UNY yang

mengatakan bahwa mengadakan kerjasama itu bukan tidak memiliki

kendala, salah satu kendala yang penting adalah UNY tidak memiliki

Anggaran (budget). Misalnya salah satu syarat pertukaran mahasiswa atau

dosen luar negeri adalah UNY harus mengcover seluruh asuransi bagi

mahasiswa/dosen asing yang datang ke UNY. Hal tersebut tidak mungkin

terpenuhi oleh UNY secara finansial (Wawancara tanggal 14 Maret 2005,

pukul 10.12-10.50 WIB).

Dari ketiga pernyataan pejabat UNY di atas dapat disimpulkan bahwa

ternyata ada pengecualian apabila ada kerjasama yang memerlukan dana

pendamping yang sifatnya masih terjangkau dan saling menguntungkan

yaitu bisa diambilkan dari dana cadangan yang tidak pasti jumlahnya,

pernyataan tersebut setidaknya dilontarkan oleh SG pada saat wawancara

tanggal 29 Februari 2005, pukul 10.00-11.05 WIB.         Pernyataan SG

tersebut dapat disinkronkan dengan data Alokasi Anggaran Pembangunan

(DIP) Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003, sebagai berikut:
                                                                                   99




Tabel 5. Alokasi Anggaran Pembangunan (DIP) Universitas Negeri
Yogyakarta tahun 2003.
  TOLOK    URAIAN KEGIATAN                                              JML
   UKUR                                                                 ANGGARAN
 0101      ADMINISTRASI PROYEK                                              44.545.000
           1. Pengelolaan proyek selama 10 BL                               44.545.000

 0407      BANTUAN BEASISWA                                              1.349.820.000
           A. Bantuan beasiswa PPA                                         661.500.000
           1. Mahasiswa lama (715 orx12 bl)                                643.500.000
           2. Mahasiswa baru (60 orx 4 bl)                                  18.000.000
           B. Beasiswa bantuan Belajar Mahasiswa (BBM)                     688.320.000

 2201      PENGADAAN ALAT PENDIDIKAN                                       335.000.000
           1. Pengadaan alat/peraga dan penunjang pendidikan               335.000.000

 2517      PENGADAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN                                 48.000.000
           1. Pengadaan buku-buku perpustakaan                              48.000.000
 3113      PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN                                 3.300.000.000
           1. Lanjutan pemb.gedung lab serbaguna nonstandard tahap VI    3.300.000.000

 4320      OPERASI & PEMELIHARAAN FASILITAS PEND                         1.007.975.000
           1. Operasional&Pemeliharaan Pend.Tinggi (DBO)                 1.007.975.000
           2. Bahan                                                        657.375.000
           3. Lain-lain                                                    350.600.000

 5102      PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS                                  20.000.000
           Diklat Pekerti                                                   20.000.000
           1. Gaji/upah                                                      4.340.000
           2. Bahan                                                          7.250.000
           3. Perjalanan                                                     3.480.000
           4. Lain-lain                                                      4.930.000

 5106      RINTISAN PENDIDIKAN GELAR                                     3.529.959.000
           A. Penyelengaraan S2                                          2.736.519.000
           1. Gaji/upah                                                    576.504.000
           2. Bahan                                                         55.162.000
           3. Perjalanan                                                   122.000.000
           4. Lain-lain                                                  1.983.053.000

           B.   Penyelenggaraan S3                                         793.440.000
           1.   Gaji/upah                                                  147.114.000
           2.   Bahan                                                       21.978.000
           3.   Perjalanan                                                  12.000.000
           4.   Lain-lain                                                  612.348.000

 6340      PENELITIAN ILMU TERAPAN                                         135.000.000
           -Penelitian                                                     135.000.000

 6601      PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI                                 3.279.000.000
           A. Operasional SP4 PT                                            29.000.000
           B. Kerjasma dengan JICA Teknik (FMIPA)                          250.000.000
           C. Pengembangan Due Like tahun ke V                           3.000.000.000

           JUMLAH                                                       13.049.299.000
Sumber: Lampiran Laporan Dies Natalis ke XXXIX UNY tahun 2003 Hal 121
                                                                      100




   Dalam kolom tolok ukur 6601 huruf B disebutkan bahwa kerjasama

   dengan JICA Teknik FMIPA membutuhkan anggaran sebesar Rp.

   250.000.000,-. Ketika alokasi dana tersebut dikonfirmasikan kepada SM

   beliau membenarkan bahwa kerjasama luar negeri yang selama ini yang

   masih berjalan adalah dengan JICA (Japan International Coorporations

   Agency) dalam bidang pendidikan. Secara teknis memang Fakultas MIPA

   (FMIPA) yang bekerjasama dengan pemerintah Jepang namun dalam hal

   pengadaan dana pendamping kerjasama tetaplah universitas yang

   mendanai walau dalam jumlah yang terbatas.

2. Isu global (politik dan keamanan)

          Hambatan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama yang satu

   ini sangatlah pelik. Dikatakan pelik karena memang berkaitan dengan isu

   politik-keamanan lokal dan global. Sebagaimana diketahui setelah rezim

   orde baru runtuh tahun 1998 kondisi keamanan Indonesia semakin buruk.

   Banyak investor luar negeri yang hengkang dari negeri ini dikarenakan

   tidak terjaminnya keamanan. Hal ini tentunya berdampak buruk kepada

   seluruh sektor pembangunan tak terkecuali sektor pendidikan merasakan

   dampaknya. Banyak para pelajar dan pangajar dari luar negeri yang

   dipanggil pulang oleh institusinya dengan alasan tidak bisa menjamin

   keamanan mereka selama tinggal di Indonesia, ini menjadi bumerang bagi

   pengembangan kerjasama luar negeri bidang pendidikan di institusi

   manapun. Diperparah lagi dengan kejadian 12 Oktober 2002 yaitu

   meledaknya Bom Bali. Ini merupakan pukulan telak bagi dunia parawisata
                                                                       101




   pada umumnya dan dunia pendidikan pada khusunya. Setidaknya

   dirasakan oleh UNY yang banyak memiliki mahasiswa asal Austarlia,

   akibat kejadian bom tersebut hubungan kerjasama yang selama ini terjalin

   dengan baik menjadi terganggu. Langkah Australia yang memanggil

   pulang warga negaranya (mahasiswa/dosen), menjadi pedoman bagi

   negara asing seperti dari Eropa dan Asia lainnya untuk melakukan hal

   yang sama. Dampak buruk lainnya merambat pada pertimbangan negara

   asing dalam mengambil kebijakan untuk bekerjasama dengan institusi

   yang berada di Indonesia. Mereka pikir-pikir dan sangat hati-hati untuk

   mengambil keputusan “Ya” dalam mengadakan kerjasama. Dengan

   otomatis setelah kejadian tersebut banyak kerjasama dan peluang

   kerjasama yang terputus begitu saja, ini dikarenakan pemerintah negara

   asing, sebagai contoh Australia lalu mengeluarkan Travel Warning bagi

   semua warganya yang ada di Indonesia atau akan bepergian ke Indonesia

   (Wawancara dengan SG Tanggal 23 Februari 2005). Pernyataan SG

   tersebut diperkuat oleh SY sebagai Rektor UNY yang mengatakan bahwa

   pengaruh politik dan keamanan di negara kita akhir-akhir ini sangat

   berpengaruh terhadap pengembangan kerjasama institusi pendidikan

   termasuk di dalamnya UNY.(Wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul

   10.10-11.00 WIB).

3. Birokrasi

          Walaupun bukan merupakan hal yang sangat mempengaruhi

   peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar negeri UNY.
                                                                        102




Kelambanan dan sulitnya birokrasi proses pengakuan/pengesahan naskah

kerjasama UNY yang memerlukan rentetan urusan birokrasi dengan Dirjen

Dikti Depdiknas kemudian Sekretaris Negara dan Departemen Luar

Negeri, sedikit banyaknnya mempengaruhi prospek kerjasama yang yang

ada. Seperti sebuah pengalaman yang diungkapkan SG kepada peneliti :

       “Memang benar, alur birokrasi selama ini cukup panjang bahkan
       kadang memerlukan waktu berbulan-bulan sampai satu tahun
       untuk mendapat pengesahan. Bahkan suatu ketika, UNY
       berkehendak memperpanjang MOU dengan suatu universitas di
       luar negeri menjadi batal dikarenakan MOU tersebut nyangkut di
       salah satu instansi di Jakarta (Dirjen Dikti), ketika pihak kami
       datang untuk menelusuri, jawabannya adalah “MOU yang mana
       ya?, coba kami periksa! Atau anda membuat lagi MOU tersebut!
       Bagaimana?” begitulah jawaban diplomatis dari instansi tersebut
       yang mengindikasikan bahwa MOU tersebut sudah hilang entah
       kemana”. (wawancara tanggal 26 Februari 2005, pukul 09.00-10.15
       WIB).

       Ketika pengalaman kemacetan birokrasi di Jakarta tersebut

disampaikan kepada SM selaku PR I beliau memberi komentar bahwa

birokrasi Jakarta sebenarnya tidak sulit melainkan “Jakarta” selalu berhati-

hati dan memberikan pertimbangan apakah MOU yang akan dijalankan itu

mampu secara finansial dilaksanakan, karena suatu MOU tentu akan

memuat suatu hak dan kewajiban bagi para pihak untuk dilaksanakan. Jika

memang terjadi MOU yang sedang diperpanjang hilang ketika dalam

proses maka itu adalah “Keteledoran Jakarta” yang perlu diperbaiki

bersama. Beliau mengakui bahwa semua proses pengajuan kerjasama tidak

semuanya mulus melainkan banyak pertimbangan dengan sangat hati-hati.

Beliau menambahkan lagi kendala yang paling utama adalah justru datang

dari UNY itu sendiri yaitu bagaimana meningkatkan sumber daya UNY
                                                                             103




     untuk menunjang kerjasama tersebut terutama kemampuan Bahasa Inggris

     dosen yang ada sebagai modal utama kerjasama luar negeri. (Wawancara

     tanggal 08 Maret 2005, pukul 10.00-11.05 WIB).

             Secara teknis menurut pertimbangan SG, bila suatu kegiatan

     kerjasama    dilaksanakan     tanpa    MOU    maka     akan    mengakibatkan

     konsekwensi sebagai berikut:

     2. Urusan keimigrasian terutama Visa dan Pasport akan terhambat.

     3. Ijin kerja bagi orang asing akan kena pajak sehingga bea pajak harus

         ditanggung oleh UNY, sedangkan bila orang asing datang berdasarkan

         kesepakatan suatu kerjasama bilateral maka orang tersebut dikatakan

         sebagai volunteer dan bebas pajak.

     4. Jika terjadi sesuatu pada orang asing tersebut maka pihak Negara

         pengirim tidak akan menjamin asuransinya dan ini dibebankan

         sepenuhnya pada UNY. (Wawancara dengan SG, tanggal 26 Februari

         2005, pukul 09.00-10.15 WIB).



E. Upaya-upaya     Universitas     Negeri    Yogyakarta      Dalam     Mengatasi

  Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri.

         Upaya-upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta

  dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam peningakatan kualitas dan

  kuantitas kerjasama luar negeri terdiri dua upaya, antara lain:

  a. Upaya Internal
                                                                   104




Upaya ke dalam dimasudkan adalah upaya peningkatan kualitas sumber

daya manusia UNY sebagai modal utama kerjasama luar negeri. Dalam hal

ini yang paling pokok adalah peningkatan penguasaan Bahasa Inggris bagi

dosen dan mahasiswa, meliputi :

1) Tes TOEFL Institusional gratis bagi 25 dosen

2) Tes TOEFL bagi mahasiswa baru 2 kali dalam setahun

3) Program unggulan, yang meliputi :

   a) Kependidikan

   b) Ilmu Pengetahuan Dasar

   c) Karya Teknologi

   d) Karya Seni

4) Optimalisasi Anggaran Pembangunan

       Sebagaimana diungkapkan oleh SM pada saat diwawancarai

tanggal 8 Maret 2005, upaya peng-internasionalan UNY sudah dilakukan

melalui berbagai upaya diantaranya memberikan test TOEFL gratis bagi

25 dosen yang diharapkan bila berhasil mencapai nilai TOEFL tinggi

maka dapat melanjutkan studi keluar negeri disamping itu tujuan lainnya

adalah guna membentuk sebuah “Pasukan Elit UNY” istilah pasukan elit

ini dimaksudkan sebagai pasukan khusus UNY yang terdiri dari beberapa

dosen yang   mempunyai kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh

dosen lainnya, yaitu memiliki skor TOEFL minimal 500. Ini ditujukan

guna mempersiapkan sumber daya manusia UNY yang siap dan mampu

menjadi subjek kerjasama luar negeri untuk kemajuan UNY. Kalau diteliti
                                                                        105




apa yang diungkapkan oleh SM di atas adalah sebagian contoh upaya

UNY dalam peningkatan SDM-nya. Fakta lain dapat dilihat dari data

kuantitatif dosen yang sedang menempuh pendidikan lanjut baik di dalam

maupun luar negeri tahun akademik 2003/2004. Berikut adalah tabelnya:

Tabel 6. Dosen yang sedang menempuh pendidikan lanjut menurut
        fakultas dan strata tahun akademik 2003/2004.

       Fakultas            S2                    S3              Jumlah
                     DN         LN         DN         LN
 FMIPA                10         0          9          6           25
 FT                   19         0         14          4           37
 FIP                  20         0          6          0           26
 FBS                  35         1         10          0           46
 FIS                  7          2          5          0           14
 FIK                  11         0          5          0           16
 Jumlah              102         3         49          10         164
Sumber : Lampiran Dies Natalis XL UNY Tahun 2004 hal 99.

          Data di atas menunjukan upaya serius UNY dalam upaya

peningkatan kualitas SDM guna menunjang semua aspek pengembangan

termasuk di dalamnya kerjasama luar negeri, walau bisa dicermati lebih

banyak dosen yang melanjut pendidikan di dalam negeri yaitu 102 orang

untuk S2 sebanyak 49 orang untuk S3, daripada dosen yang melanjutkan

studi ke luar negeri yaitu 3 orang untuk S2 dan 10 orang untuk S3. Kalau

dijumlahkan berdasarkan tempat studi maka 152 orang melanjutkan studi

di dalam negeri dan 13 orang melanjutkan studi di luar negeri.

          Upaya peningkatan SDM tidak hanya sebatas upaya peningkatan

skor TOEFL bagi dosen saja melainkan mahasiswa pun menjadi garapan

selanjutnya. Langkah ini mulai di realisasikan pada tahun ajaran

2004/2005 melalui test TOEFL yang diwajibkan bagi mahasiswa baru. Hal
                                                                             106




     ini dapat dilihat dari data kuantitatif yang disampaikan oleh SM selaku PR

     II pada saat pengarahan bagi segenap karyawan FIS, tanggal 16 Februari

     2005 di Gedung Cut Nyak Dien :

     Diagram 1 : Persentase         Sekor Min 400 Test TOEFL Mhs &
     Persentase Absensi


          30

          25

          20

          15

          10

            5

            0     FIP    FMIPA     FBS      FIS      FT       FIK     UNIV
 SEKOR MIN 400   16,5     29,2     26,5     21,4     11,7     0,64    17,7
 ABSEN           18,3     6,26     11,3     9,37     29,2     1,43    12,6

Sumber : Pengarahan PR I UNY pada karyawan FIS, tanggal 16 Februari 2005.

     Dua upaya riil di atas menunjukan angka skor TOEFL yang memerlukan

     penangan khusus untuk peningkatan skor minimal untuk dapat bersaing

     dan sejajar dengan universitas lain yang sudah memenuhi standar

     internasional. Di lain pihak SM menambahkan, bahwa penanganan khusus

     guna peningkatan kualitas Bahasa Inggris di UNY adalah dengan

     menciptakan budaya komunikasi dalam Bahasa Inggris dan hal tersebut

     sudah berjalan dengan menambah jumlah volenteer dari luar negeri untuk

     diajak berdialog atau berdiskusi dan sudah disebarkan kesetiap fakultas.

 b. Upaya Eksternal
                                                                         107




Upaya ke luar guna mempromosikan UNY dalam bentuk publikasi ilmiah

meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: penerbitan jurnal, majalah ilmiah,

dan reportase. Publikasi ilmiah dari sivitas akademika, tidak hanya terbatas

pada penerbitan yang ada di UNY. Banyak hasil karya ilmiah dosen,

karyawan, maupun mahasiswa yang dimuat dan diterbitkan oleh sejumlah

media massa cetak pada tingkat regional, nasional maupun internasional.

Secara jelas karya civitas akademika UNY yang telah ditebitkan oleh

jurnal/majalah ilmiah dan surat kabar di luar penerbitan UNY dapat dilihat

pada table berikut:

Tabel 7. Jumlah artikel civitas akademika UNY tahun 2002-2003


                      Media                         2002          2003

 Jurnal/Majalah internasional                          4             11
 Jurnal/Majalah terakreditasi                         41             92
 Jurnal/Majalah ber-ISSN                              63            188
 Surat Kabar Lokal/Nasional                          110            124
                   Jumlah                            218            415
Sumber. Lampiran I hasil pelaksanaan program dan pengembangan tahun
2003/2004 (Dies Natalis XL UNY tahun 2004).

       Data di atas menunjukan peningkatan jumlah publikasi dari tahun

2002 sampai tahun 2003 terutama yang berhasil dipublikasikan di

Majalah/jurnal internasional karena hal tersebut diharapkan akan dapat

merangsang minat institusi di luar negeri untuk mengadakan kerjasama

dengan UNY.

       Disamping menerapkan metode promosi universitas ke dalam

maupun ke luar negeri untuk mengatasi hambatan peningkatan kerjasama

luar negeri, pihak Universitas Negeri Yogyakarta melalui kantor kerjasama
                                                                    108




telah   melakukan   langkah   konstruktif   dengan   mengunjungi    dan

mendelegasikan kepada mahasiswa atau dosen yang sedang menempuh

studi di beberapa universitas di luar negeri terutama Australia guna

memberikan penjelasan secara mendasar mengenai kondisi keamanan

Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang aman bagi

warga negara manapun untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam segala

bidang. Pada prinsipnya banyak lembaga dan institusi di luar negeri yang

faham dengan penjelasan seperti itu, tetapi keputusan tetap ada pada

kebijakan masing-masing pemerintahnya. (Wawancara dengan SG,

tanggal 28 Februari 2005, pukul 08.10-09.00 WIB.).

        Lain hal mengenai masalah sulitnya birokrasi pengesahan MOU ke

Jakarta, dijawab secara diplomatis oleh SM selaku PR I bahwa untuk

mengatasi hal tersebut perlunya upaya peningkatan SDM UNY karena

mungkin saja mereka khawatir tidak siapnya UNY untuk melakukan

kerjasama (Wawancara tanggal 08 Maret 2005, pukul 10.00-11.05 WIB ).

        Dari penjabaran upaya-upaya mengatasi hambatan pengembangan

program kerjasama di atas baik dalam atau luar negeri. Kantor kerjasama

humas dan protokol UNY dalam laporan Dies Natalis XL menyimpulkan

upaya apa saja yang sedang dan akan ditempuh melalui kegiatan-kegiatan

yang mendasarkan pada isu-isu yang berkembang, diantaranya sebagai

berikut:

1. Menggali dan mengidentifikasi lembaga-lembaga dalam dan luar

   negeri yang memilki potensi untuk melakuakan kerjasama.
                                                                    109




2. Mengkoordinasikan    kegiatan   kerjasama   yang    dilakukan    oleh

   perorangan atau fakultas dengan kantor kerjasama, sehingga terjadi

   pemanfaatan kerjasama yang optimal oleh fakultas/lembaga, dan

   universitas.

3. Mempromosikan      program-program    unggulan     di   UNY     untuk

   meningkatkan daya tarik UNY bagi lembaga-lembaga dalam dan luar

   negeri, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan kerjasama

   dengan UNY di bawah koordinasi Kantor Kerjasama.

4. Mengevaluasi realisasi dan penjabaran MOU yang telah ditandatangani

   oleh UNY dan lembaga-lembaga eksternal.

5. Mempererat jalinan kerjasama dengan lembaga kerjasama di

   universitas maupun lembaga lain, terutama dalam pengelolaan

   informasi.
                                                                                   110




                                        BAB V

                           KESIMPULAN DAN SARAN



A. Kesimpulan

         Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

  mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta

  bidang pendidikan dari tahun 1993-2004 dapat dikemukakan kesimpulan

  sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Universitas Negeri

     Yogyakarta, dikoordinasikan oleh Kantor Kerjasama Humas dan Protokol

     sehingga        terjadi    pemanfaatan     kerjasama      yang    optimal     oleh

     fakultas/lembaga, dan universitas.

  2. Adapun pelaksanaan kerjasama luar negeri secara tertulis Universitas

     Negeri Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga proses yaitu :

     a. Proses Pra Penandatangan Draft MOU

         Proses ini meliputi beberapa tahapan yaitu:

         1). Tahap usulan

             Mekanisme usulan bisa bersifat bottom-up artinya inisiatif atau

             usulan kerjasama bisa datang dari fakultas atau jurusan kemudian

             disampaikan ke tingkat universitas untuk mendapat persetujuan.

             Begitupun         juga   sebaliknya   kerjasama    yang    akan     dijalin

             mekanismenya bisa top-down artinya inisiatif kerjasama atas
                                                                  111




   prakarsa universitas untuk ditindaklanjuti oleh fakultas atau pihak

   yang ditunjuk atau bisa campuran antara keduanya.

2). Tahap identifikasi

   Tahapan ini adalah identifikasi atas pihak atau lembaga mana yang

   akan bekerjasama, kerjasama apa yang akan dilakukan, bagaimana

   kredibilitas lembaganya dan dalam bentuk apa kerjasama itu akan

   diformalkan.

3). Tahap negosiasi

   Tahapan ini meliputi:

   a) Pertemuan penjajakan antara kedua pihak yang merupakan

       tahap awal perundingan mengenai kemungkinan dibuatnya

       suatu perjanjian kerjasama luar negeri.

   b) Pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak untuk membahas

       substansi dan masalah teknis yang akan disepakati dalam

       kerjasama luar negeri.

   c) Setelah pertemuan lanjutan mencapai kesepakatan antara kedua

       pihak tahapan selanjutnya adalah membuat draft bentuk formal

       kerjasama, bila disepakati bentuk kerjasama akan diformalkan

       dalam MOU maka kedua belah pihak membuat draft MOU

       bersama.

   d) Tahapan selanjutnya setelah pembuatan draft selesai adalah

       penandatanganan draft MOU oleh kedua belah pihak menjadi
                                                                          112




                sebuah naskah MOU sebelum mendapat kekuatan hukum tetap

                dari instansi terkait negeri masing-masing pihak.

   b. Proses Pasca Penandatangan Draft MOU

      Setelah     kedua    belah   pihak   menyetujui    naskah     MOU   dan

      menandatanganinya maka bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta,

      langkah selanjutnya adalah mengirimkan naskah MOU yang telah

      ditandatangani tersebut untuk mendapatkan pengesahan Dirjen Dikti

      Depdiknas, didaftarkan di Departemen Luar Negeri kemudian

      tembusannya disampaikan ke Sekretariat Negara Republik Indonesia.

   c. Pengembalian naskah MOU yang telah disahkan.

      Setelah ketiga proses di atas dilalui maka naskah MOU telah menjadi

      dokumen resmi suatu perjanjian internasional yang memiliki kekuatan

      hukum formal dan berlaku mengikat secara definitif kedua belah pihak

      sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam MOU tersebut

3. Kesesuaian dengan kaidah hukum internasional.

          Kerjasama luar negeri Universitas Negeri Yogyakarta secara

   yuridis formal telah memenuhi kriteria prosedur pembuatan dan penulisan

   berdasarkan kaidah hukum nasional dan internasional berdasarkan

   Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,

   Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

   Pedoman Pembuatan Perjanjian Internasional di lingkungan Departemen

   Pendidikan Nasional dan Konvensi Wina 1969 yang merupakan pedoman

   Hukum Perjanjian Internasional.
                                                                       113




4. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar

   negeri Universitas Negeri Yogyakarta dijumpai beberapa hambatan,

   diantaranya :

   a. Pelaksanaan kerjasama memerlukan dana pendamping yang besar.

      Bahwa dasar pertimbangan kerjasama luar negeri dalam bentuk

      kerjasama apapun adalah prinsip menguntungkan kedua pihak. Hal ini

      berarti bila satu pihak mengeluarkan dana maka pihak lain yang diajak

      kerjasama juga harus melakukan hal yang sama. Hal ini berlaku pula

      bila UNY mengadakan kerjasama dengan suatu universitas di luar

      negeri maka UNY harus menyediakan dana pendamping untuk

      melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut. Sedangkan dana untuk

      kegiatan kerjasama di UNY sangat terbatas.

   b. Isu global (politik dan keamanan)

      Sebagaimana diketahui setelah rezim orde baru runtuh tahun 1998

      kondisi keamanan Indonesia semakin buruk. Banyak investor luar

      negeri yang hengkang dari negeri ini dikarenakan tidak terjaminnya

      keamanan. Hal ini tentunya berdampak buruk kepada seluruh sektor

      pembangunan tak terkecuali sektor pendidikan merasakan dampaknya.

      Banyak para pelajar dan pangajar dari luar negeri yang dipanggil

      pulang oleh institusinya dengan alasan tidak bisa menjamin keamanan

      warga negaranya yang tinggal di Indonesia, ini telah menjadi menjadi

      bumerang bagi UNY pada khususnya. Diperparah lagi dengan kejadian

      12 Oktober 2002 yaitu meledaknya Bom Bali. Ini merupakan pukulan
                                                                        114




      telak bagi UNY yang banyak memiliki mahasiswa dan pengajar yang

      berasal dari luar negeri. Hubungan kerjasama yang selama ini terjalin

      menjadi terganggu, bahkan tidak sedikit yang meninjau ulang kembali

      kebijakan untuk bekerjasama dengan institusi yang berada di

      Indonesia.

   c. Kelambanan dan sulitnya birokrasi

      Secara langsung ataupun tidak kelambanan dan sulitnya birokrasi

      mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama luar

      negeri UNY, proses pengakuan/pengesahan naskah kerjasama yang

      memerlukan rentetan urusan birokrasi dengan Dirjen Dikti Depdiknas

      kemudian Sekretaris Negara dan Departemen Luar Negeri. Alur

      birokrasi yang cukup panjang tersebut kadang memerlukan waktu

      berbulan-bulan bahkan sampai satu tahun untuk dapat pengesahan.

5. Upaya yang dilaksanakan Universitas Negeri Yogyakarta dalam mengatasi

   hambatan pelaksanaan kerjasama luar negeri.

   Upaya tersebut adalah :

   1. Optimalisasi anggaran pembangunan dan pengembangan universitas,

      sehingga semua kerjasama luar negeri yang dianggap mengungtungkan

      UNY dan pihak luar negeri dan jumlah dana pendampingnya

      terjangkau maka bisa mendapatkan dana pendamping dari dana

      cadangan universitas.

   2. Pendelegasian dosen dan mahasiswa yang sedang studi di luar negeri

      untuk    menjelaskan    keadaan     sebenarnya   di   Indonesia   dan
                                                                                    115




           mempromosikan        program-program    unggulan      di     UNY       untuk

           meningkatkan daya tarik UNY bagi lembaga-lembaga dalam dan luar

           negeri

     3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Yogyakarta

           baik     tenaga   akademik   maupun    tenaga   administrasi         sehingga

           meyakinkan Depdiknas untuk memberikan pengesahan secara cepat

           pada setiap pembuatan MOU.

B. Saran

           Dari beberapa hal yang diperoleh dari penelitian di Universitas Negeri

  Yogyakarta maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

  1. Untuk mengatasi hambatan dana pendamping dalam melaksanakan

     kerjasama, hendaknya UNY mengusulkan kepada pemerintah untuk

     memberikan dana khusus pendampingan bagi universitas yang akan

     melakukan kerjasama tentunya dengan catatan bahwa dana tersebut

     tidaklah cuma-cuma melainkan harus melalui kompetisi khusus untuk

     mendapatkannya.

  2. Untuk mengatasi hambatan pengaruh isu politik dan keamanan, hendaknya

     UNY          dengan     berkoordinasi   dengan   instansi        terkait     sering

     menyelengarakan atau memfasilitasi even-even internasional dimana

     dalam acara tersebut diselipkan pesan-pesan dan pemberitahuan tentang

     kondisi keamanan sebenarnya di Indonesia. Cara yang lainnya yang bisa

     ditempuh adalah dengan mengirimkan nota atau surat resmi kepada
                                                                116




   pemerintah negara-negara sahabat atau mitra kerjasama UNY tentang

   kondisi politik dan keamanan Indonesia pada umumnya.

3. Sedang untuk mengatasi hambatan birokrasi yang lamban dan sulit,

   hendaknya UNY membentuk tim khusus seperti “Pasukan Elit-nya UNY”

   atau dengan membentuk “Korps Diplomatik” yang secara serius dan

   profesional menjadi duta dan ujung tombak dalam menggarap sektor

   pengembangan kualitas dan kuantitas kerjasama sehingga mampu

   menembus birokrasi yang lamban atau bahkan mampu menaklukan

   birokrasi yang sangat sulit sekalipun.
117

								
To top