Docstoc

Maluku Utara

Document Sample
Maluku Utara Powered By Docstoc
					222

Bab XXXI Provinsi Maluku Utara Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi satu pemerintahan provinsi, dua pemerintahan kota dan enam pemerintahan kabupaten. Dalam Semester I TA 2007, BPK melakukan pemeriksaan atas sembilan LKPD provinsi/kabupaten/kota TA 2006. Hasil Pemeriksaan APBD 1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan atas LKPD TA 2006 meliputi sembilan entitas, memuat empat opini”Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) dan lima opini “Disclaimer” dengan jumlah realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp2,63 triliun, belanja sebesar Rp2,46 triliun, pembiayaan penerimaan sebesar Rp148,06 miliar dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp741,80 miliar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.
(dalam juta rupiah) Realisasi Anggaran No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Entitas Yang Diperiksa Prov Maluku Utara Kota Ternate Kota Tidore Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Tengah Kab. Kepulauan Sula Jumlah Pendapatan 427.735,47 293.646,12 241.146,72 257.225,00 269.478,11 281.319,54 321.980,28 247.570,94 291.997,46 2.632.099,64 Belanja 428.366,93 277.525,46 212.841,53 234.257,00 256.445,84 267.956,99 298.906,25 205.439,38 280.827,60 2.462.566,98 Pembiayaan Penerimaan Belanja 15.647,23 15.015,77 25,93 42.051,21 25.453,27 53.758,46 7.107,74 484.114,98 31.191,79 44.224,60 15.621,22 3.200,00 20.064,98 43.139,01 19.489,70 13.461 29.305 148.062,86 714.809,03 Opini WDP WDP WDP Disclaimer WDP Disclaimer Disclaimer Disclaimer Disclaimer

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih lemah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan yang berikut. Provinsi Maluku Utara 1.1 Pajak Penghasilan atas pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kurang dipungut sebesar Rp102,9 juta. 1.2 Penggunaan Belanja Tak Tersangka tidak sesuai peruntukan sebesar Rp1,94 miliar, memboroskan keuangan daerah.

223

1.3 Pemberian dana kepada Perusahaan Daerah Kie Raha Mandiri sebesar Rp937,50 juta belum ditentukan statusnya dan belum memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. 1.4 Bukti pemilikan Aktiva Tetap belum dikuasai oleh pemerintah daerah dengan nilai sebesar Rp36,25 miliar. 1.5 Biaya pengadaan tanah asrama mahasiswa Maluku Utara belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp237,00 juta. Kota Tidore Kepulauan 1.6 Kegiatan Investasi Daerah sebesar Rp1,94 miliar dianggarkan dan dibebankan pada akun belanja yang tidak tepat. Kabupaten Halmahera Barat 1.7 Pengeluaran anggaran belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp3,91 miliar. 1.8 Penyetoran kewajiban perhitungan pihak ketiga tidak tepat waktu sebesar Rp1,56 miliar dan terdapat Kewajiban PFK yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp1,66 miliar. 1.9 Pengakuan dan penyajian Aktiva Tetap belum dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp436,00 miliar. Kabupaten Halmahera Timur 1.10 Pengadaan kendaraan bermotor roda dua pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda melebihi standar harga merugikan keuangan daerah sebesar Rp138,47 juta. 1.11 Penganggaran dan Tunjangan Komunikasi Insentif untuk pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,51 miliar merugikan keuangan daerah. Kabupaten Halmahera Utara 1.12 Penerimaan dan penyaluran biaya pemungutan PBB tidak melalui mekanisme APBD dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2006 sebesar Rp596,31 juta. 1.13 Realisasi Belanja Tidak Tersangka tidak sesuai ketentuan, memboroskan keuangan daerah sebesar Rp430,30 juta.

224

1.14 Bantuan Keuangan diberikan tidak sesuai ketentuan, memboroskan keuangan daerah sebesar Rp520,00 juta. Kabupaten Halmahera Selatan 1.15 Hak atas bagi hasil PBB-KB, PKB dan BBN-KB TA 2006 sebesar Rp1,13 miliar belum diterima oleh pemerintah daerah. 1.16 Penyertaan Modal tidak disajikan di neraca per 31 Desember 2006 sebesar Rp9,25 miliar. 1.17 Pembiayaan pengeluaran tidak dianggarkan dalam APBD TA 2006 sebesar Rp8,58 miliar, memboroskan keuangan daerah. 1.18 Bukti kepemilikan aset belum dikuasai oleh pemerintah daerah dengan nilai sebesar Rp11,20 miliar. 1.19 Penerimaan dan penyaluran biaya pemungutan PBB tidak melalui mekanisme APBD dan tidak disajikan dalam LRA TA 2006 sebesar Rp1,05 miliar. Kabupaten Halmahera Tengah 1.20 Pembayaran honorarium kepada pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan, memboroskan keuangan daerah sebesar Rp568,00 juta. 1.21 Pengeluaran Kas tanpa SPMU untuk Panjar Kerja per 31 Desember 2006 sebesar Rp8,30 miliar, tidak dapat diyakini kebenarannya. 1.22 Kegiatan investasi daerah TA 2006 dianggarkan dan dibebankan pada akun belanja yang tidak tepat sebesar Rp1,58 miliar. Kabupaten Kepulauan Sula 1.23 Aset TA 2005 sebesar Rp27,58 miliar dan hasil pengadaan aset TA 2006 sebesar Rp181,83 miliar belum dicatat dalam daftar inventaris barang. 1.24 Realisasi belanja tidak tersangka tidak sesuai peruntukannya, memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1,00 miliar. 1.25 Posisi aktiva tetap per 31 Desember 2006 sebesar Rp181,83 miliar tidak dapat ditelusuri dokumen pembukuannya.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:460
posted:6/26/2009
language:Indonesian
pages:3