Docstoc

Gorontalo

Document Sample
Gorontalo Powered By Docstoc
					210

Bab XXVII Provinsi Gorontalo Wilayah Provinsi Gorontalo meliputi satu pemerintahan provinsi, satu pemerintahan kota dan empat pemerintahan kabupaten. Dalam Semester I TA 2007, BPK melakukan pemeriksaan atas enam LKPD provinsi/kabupaten/kota TA 2006. Hasil Pemeriksaan APBD 1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan atas LKPD TA 2006 keseluruhannya memuat opini”Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), dengan jumlah realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp1,78 triliun, belanja sebesar Rp1,62 triliun, pembiayaan penerimaan sebesar Rp69,50 miliar dan pembiayaan pengeluaran sebesar Rp95,39 miliar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.
(dalam juta rupiah) No 1 2 3 4 5 6 Nama Entitas Yang Diperiksa Prov. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Boalemo Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan 459.951,77 276.938,57 383.417,39 221.876,61 230.806,09 215.314,52 1.788.304,95 Belanja 396.604,05 268.980,32 339.266,80 210.607,01 228.198,58 183.299,84 1.626.956,60 Pembiayaan Penerimaan Belanja 6.485,86 14.715,00 15.499,60 8.977,28 0,00 7.609,23 16.453,01 1.009,90 0,00 0,00 31.067,38 63.082,06 69.505,85 95.393,47 Opini WDP WDP WDP WDP WDP WDP -

Pada umumnya Sistem Pengendalian Intern masih lemah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi, antara lain terungkap dalam temuan pemeriksaan yang berikut. Provinsi Gorontalo 1.1 Kemahalan harga atas pengadaan barang dan jasa mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp147,49 juta. Kota Gorontalo 1.2 Pemegang Kas Rumah Sakit Aloei Saboe tidak memungut PPN dan PPh Pasal 22 seluruhnya sebesar Rp113,66 juta sehingga merugikan negara. 1.3 Realisasi Belanja Biaya Penunjang Operasional Setda sebesar Rp131,83 juta tidak sesuai peruntukannya, dan terdapat pengeluaran biaya operasional yang diterima tunai sebesar Rp185,00 juta, melanggar disiplin anggaran dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

211

1.4 Penganggaran dan realisasi belanja bantuan sosial pemerintah daerah tidak sesuai peruntukan sebesar Rp17,54 miliar, melanggar disiplin anggaran. Kabupaten Gorontalo 1.5 Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif Anggota DPRD bulan Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp3,02 miliar dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp246,96 juta dapat merugikan daerah. 1.6 Pembayaran utang kepada pihak ketiga TA 2004 dan 2005 sebesar Rp8,95 miliar membebani Belanja Modal TA 2006. 1.7 Realisasi belanja tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2006 sebesar Rp1,63 miliar. Kabupaten Boalemo 1.8 Terdapat Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp164,69 juta tidak disetor kembali ke Kas Daerah. 1.9 Pimpinan dan anggota DPRD telah menerima rapel tunjangan dana operasional dan tunjangan komunikasi Intensif TA 2006 seluruhnya sebesar Rp2,12 miliar tidak sesuai ketentuan sehingga dapat merugikan daerah. 1.10 Realisasi biaya barang dan jasa diberikan dalam bentuk bantuan sebesar Rp1,33 miliar tidak didukung dengan persetujuan kepala daerah dan pertanggungjawaban dari penerima bantuan, memboroskan keuangan daerah. Kabupaten Bone Bolango 1.11 Pengadaan jasa sewa kendaraan dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian sewa sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp309,18 juta. 1.12 Laporan sisa persediaan dalam Pos Neraca sebesar Rp1,26 miliar tidak menggambarkan jumlah yang sebenarnya. 1.13 Biaya pemungutan/insentif dipergunakan untuk pembayaran kegiatan rutin berupa operasional, perjalanan dinas, dan honor seluruhnya sebesar Rp4,40 miliar. 1.14 Pengguna barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara pemilihan langsung dan penunjukkan langsung tidak sesuai ketentuan seluruhnya sebesar Rp2,60 miliar.

212

Kabupaten Pohuwato 1.15 Belanja barang dan jasa digunakan untuk bantuan keuangan sebesar Rp1,21 miliar, sehingga terjadi pelanggaran disiplin anggaran


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:340
posted:6/26/2009
language:Indonesian
pages:3