Daftar MoU Instansi

Document Sample
Daftar MoU Instansi Powered By Docstoc
					DAFTAR MOU KPK DENGAN INSTANSI / LEMBAGA
I. MoU Terkait LHKPN dan Sosialisasi (Ketua KPK dengan Gubernur 33 Provinsi)
No. 1. Instansi / Lembaga Ketua KPK dan Gubernur Bali 1. 2. Penandatangan Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Dewa Beratha (Gubernur Bali) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) H. D Munandar (Gubernur Banten) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) H. Hasan Zen, SH., MM (Gubernur Bengkulu) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Ir. Azwar Abubakar (Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Hamengku Buwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Sutiyoso (Gubernur Provinsi Daerah Perihal Tanggal / Nomor MoU Jangka Waktu Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 Keterangan

Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 119/7974/B.TAPEM Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 356/21-Huk/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 411 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 356/467/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah

2.

Ketua KPK dan Gubernur Banten

1. 2.

3.

Ketua KPK dan Gubernur Bengkulu

1. 2.

4.

Ketua KPK dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. 2.

5.

Ketua KPK dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

1. 2.

Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 3/KSP/XII/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah

6.

Ketua KPK dan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. 2.

Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 115 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah

Khusus Ibukota Jakarta) 7. Ketua KPK dan Gubernur Gorontalo 1. 2. Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Fadel Muchammad (Gubernur Gorontalo) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Abraham O. Atururi (Gubernur Irian Jaya Barat) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Denny Setiawan (Gubernur Jawa Barat) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Zulkifli Nurdin (Gubernur Jambi) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Mardiyanto (Gubernur Jawa Tengah) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Imam Utomo S (Gubernur Jawa Timur) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) H. Usman Ja'far (Gubernur Kalimantan Barat) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 276 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 100 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 119/KEP.1206-ORG/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 10/SKB/OHK/VII/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 86 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Jawa Tengah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 120.1/9475/012/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 450 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan KEP.74/KPK/12/2004

(satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun

8.

Ketua KPK dan Gubernur Irian Jaya Barat

1. 2.

9.

Ketua KPK dan Gubernur Jawa Barat

1. 2.

10.

Ketua KPK dan Gubernur Jambi

1. 2.

11.

Ketua KPK dan Gubernur Jawa Tengah

1. 2.

12.

Ketua KPK dan Gubernur Jawa Timur

1. 2.

13.

Ketua KPK dan Gubernur Kalimantan Barat

1. 2.

14.

Ketua KPK dan Gubernur Kalimantan Selatan

1.

2.

H.M. Sjachriel Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 01 Tahun 2004 Darham (Gubernur Pemberantasan Korupsi Di Daerah Kalimantan Selatan) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Asmawi Agani (Gubernur Kalimantan Tengah) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) H. Suwarna AF (Gubernur Kalimantan Timur) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Ismet Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) A. Hudarni Rani (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Sjachroedin Z.P. (Gubernur Lampung) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Karel Albert Ralahalu (Gubernur Maluku) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Drs. Thaib Armaiyn (Gubernur Maluku Utara) Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 49/GUB-XII/04 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 119/K.334/2004 Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Kalimantan Timur Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 01/XII/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 181.4/26/VII/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah

sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun

15.

Ketua KPK dan Gubernur Kalimantan Tengah

1. 2.

16.

Ketua KPK dan Gubernur Kalimantan Timur

1. 2.

17.

Ketua KPK dan Gubernur Kepulauan Riau

1. 2.

18.

Ketua KPK dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

1. 2.

19.

Ketua KPK dan Gubernur Lampung

1. 2.

Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi G/398/B.II/HK/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 075-37 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 700/197/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah

20.

Ketua KPK dan Gubernur Maluku

1. 2.

21.

Ketua KPK dan Gubernur Maluku Utara

1. 2.

22.

Ketua KPK dan Gubernur Nusa Tenggara Barat

1. 2.

Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Lalu Serinata (Gubernur Nusa Tenggara Barat ) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Piet Alexander Tallo, SH (Gubernur Nusa Tenggara Timur) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Drs. J.P. Solossa, M.Si (Gubernur Provinsi Papua) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) H.M. Rusli Zainal (Gubernur Riau) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Oentarto Sindung Mawardi (Gubernur Sulawesi Barat) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) H.M. Amin Syam (Gubernur Sulawesi Selatan) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Prof. (Em) H. Aminuddin Ponulele (Gubernur Sulawesi Tengah) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Adolf Jouke

Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 383 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi HK. 14 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 700/3977/SET Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 09/SKB/XII/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 56/SB/XII/04 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 29 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 356/70/RO.KUMDANGPemberantasan Korupsi Di Daerah G.ST/2004

Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan

23.

Ketua KPK dan Gubernur Nusa Tenggara Timur

1. 2.

24.

Ketua KPK dan Gubernur Provinsi Papua

1. 2.

25.

Ketua KPK dan Gubernur Riau

1. 2.

26.

Ketua KPK dan Gubernur Sulawesi Barat

1. 2.

27.

Ketua KPK dan Gubernur Sulawesi Selatan

1. 2.

28.

Ketua KPK dan Gubernur Sulawesi Tengah

1. 2.

29.

Ketua KPK dan Gubernur Sulawesi Utara

1. 2.

Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 356/1686/SEKR/2004

Sondakh (Gubernur Pemberantasan Korupsi Di Daerah Sulawesi Tengah) 30. Ketua KPK dan Gubernur Sumatera Barat 1. 2. Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Zainal Bakar (Gubernur Sumatera Barat) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Syahrial Oesman (Gubernur Sumatera Selatan) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) T. Rizal Nurdin (Gubernur Sumatera Utara) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Ali Mazi, SH. (Gubernur Sulawesi Tenggara) Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 791-552-2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 632/KPTS/III/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 356/3210.K/2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah Keputusan Bersama Di Bidang KEP.74/KPK/12/2004 Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Dan Sosialisasi 49 Tahun 2004 Pemberantasan Korupsi Di Daerah

dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditetapkan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun

31.

Ketua KPK dan Gubernur Sumatera Selatan

1. 2.

32.

Ketua KPK dan Gubernur Sumatera Utara

1. 2.

33.

Ketua KPK dan Gubernur Sulawesi Tenggara

1. 2.

II. MoU Terkait LHKPN dan Sosialisasi (KPK dengan Pemprov)
No. 34. Instansi / Lembaga KPK dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua 1. Penandatangan DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA (Deputi Bidang Informasi dan Data KPK) Drs. Andi Basso Bassaleng (Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua) Perihal Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama Di Bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Gratifikasi, Dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Tanggal / Nomor MoU Jangka Waktu Keterangan

007/KPK-PEMPROV/IV/2006 Berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006

2.

III. MoU Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
No. 35. Instansi / Lembaga KPK dengan Kementrian Komunikasi Dan Informasi 1. 2. Penandatangan Perihal Tanggal / Nomor MoU 69/M.KOMINFO/5/2004 PK.01/KPK/V/2004 Jangka Waktu Berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan Keterangan

Taufiequrachman Piagam Kerjasama tentang Sosialisasi Ruki (Ketua KPK) Kebijakan Pemberantasan Tindak Syamsul Mu'arif Pidana Korupsi (Menteri Komunikasi dan Informasi)

36.

Ketua KPK dengan Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Dan Anslisis Transaksi Keuangan)

1. 2.

Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Yunus Husein (Kepala PPATK)

Kerjasama dalam Pelaksanaan Undang- 29April 2004 Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perjanjian Kerjasama Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pemberitaan Di Harian Jawa Pos 001/KPK-JP/X/2004

37.

KPK dengan Harian Jawa Pos

1. 2.

Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Dahlan Iskan (CEO Jawa Pos)





Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanga ninya oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak Apabila para pihak berkeinginan untuk memperpanja ng perjanjian ini, maka

para pihak harus memberitahu kan secara tertulis kepada pihak yang lain selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini Perjanjian ini berakhir bila :  Jangka waktu perjanjian berakhir dan para pihak tidak memperpanja ng lagi  KPK menilai pemberitaan yang dilakukan Jawa Pos telah melanggar UU Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia serta peraturan perundangundangan yang berlaku; dan atau  Jawa Pos memberikan informasi dan

atau materimateri pemberitaan yang diberikan KPK kepada pihak lain 38. KPK dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) 1. 2. 39. Ketua KPK dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Joyo Winoto, Ph.D (Kepala BPN) Kerjasama Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 09/BPN-KPK/X/2005 11/SKB/BPN/2005 Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan Berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 2 (dua) tahun lamanya dan akan ditinjau kembali Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

2. 40. Ketua KPK dengan Jaksa Agung Republik Indonesia 1. 2.

Drs. Kerjasama Antara Polri dan KPK Dalam Kep/16/VII/2005 Taufiequrachman Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Ruki, SH (Ketua Korupsi 07/POLRI-KPK/VII/2005 KPK) Drs. Da'i Bachtiar, SH (Jenderal Polisi) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung Republik Indonesia) Drs. Taufiequrachman Ruki, SH (Ketua KPK) Endriartono Sutarto (Jenderal TNI) Drs. Taufiequrachman Ruki, SH (Ketua KPK) Prof. DR. Muladi, SH (Gubernur Lemhanas RI) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Kristiono (Direktur Utama PT. Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 11/KPKKEJAGUNG/XII/2005 KEP-347/A/J.A/12/2005 08/TNI-KPK/VIII/2005 KERMA/3/VIII/2005

41.

KPK dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia)

1.

2.

42.

KPK dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas RI)

1.

Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan PKS/06/XI/2006 Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 026/KPKLEMHANAS/XI/2006

Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

2.

43.

KPK dengan Penyedia Jasa Telekomunikasi

1. 2.

Kerjasama Pemberian Informasi Telekomunikasi Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang KPK

005/KPK-PJT/VI/2005



Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung

Telekomunikasi Indonesia, Tbk) 3. Kiskenda Suriahardja (Direktur Utama PT. Telekomunikasi Selular) 4. Hasnul Suhaimi (Direktur Utama PT. Indosat, Tbk) 5. Rudiantara (Direktur PT. Excelcomindo Pratama) 6. Anindya N. Bakrie (Direktur Utama PT. Bakrie Telecom) 7. Zen Smith (Direktur PT. Mobile-8 Telecom 8. Adi Rahman Adiwoso (Presiden Direktur PT. Pasifik Satelit Nusantara) 9. Sujatim Abdurachman Habibie (Direktur Utama PT. Batam Bintan Telekomunikasi) 10. Rudy Martinez (Direktur PT. Mandara Selular Indonesia) 11. Kusnadi Sukarja (Presiden Direktur PT. Natrindo Telepon Selular



sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini ditandatanga ni oleh Para Pihak Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dengan cara Pihak yang bermaksud memperpanja ng jangka waktu Kesepakatan Bersama wajib memberitahu kan rencana untuk memperpanja ng Kesepakatan Bersama ini, pemberitahua n mana dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada Pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dalam waktu selambatlambatnya 3

(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini. 44. KPK dengan Departemen Komunikasi Dan Informatika (Depkominfo) 1. 2. Taufiequrachman Piagam Kerjasama tentang Sosialisasi Ruki (Ketua KPK) dan Pertukaran Informasi Sofyan A. Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 006/KPK-KOMINFO/VI/2005 terhitung sejak ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, berakhir pada tanggal 10 Juni 2007 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak 003/KPK-IJ.KEU/II/2005 MoU-01/IJ/2005 Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan 185/M/KOMINFO/6/2005

45.

KPK dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan

1.

2. 3. 4. 46. Ketua KPK dengan Menteri Keuangan 1. 2. 47. KPK dengan Direktorat Jenderal Pajak 1.

M. Syamsa Kerjasama Dalam Pemberantasan Ardisasmita (Deputi Tindak Pidana Korupsi Bidang Informasi Dan Data KPK) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Agus Muhammad (Inspektur Jenderal Depkeu) Jusuf Anwar (Menteri Keuangan) Taufiequrachman Surat Keputusan Bersama tentang Ruki (Ketua KPK) Akses Data Dan Atau Informasi Jusuf Anwar Perpajakan (Menteri Keuangan) M. Syamsa Ardisasmita (Deputi Bidang Informasi Dan Data KPK) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Hadi Poernomo (Direktur Jenderal Pajak) Kerjasama dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

84/MK.03/2005 004/KPK-MENKEU/II/2005 23 Februari 2005

Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

2. 3.

Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

4. 48. KPK dengan Bapepam LK 1.

Jusuf Anwar (Menteri Keuangan) M. Syamsa Ardisasmita (deputi Bidang Informasi Dan Data KPK) Amien Sunaryadi (Wakil Ketua KPK) A. Fuad Rahmany (Ketua Bapepam LK) Permana Agung (Inspektur Jenderal a.n. Menteri Keuangan RI) Kerjasama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakan Hukum Di Bidang Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan 19 Desember 2006 Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

2. 3. 4.

49.

KPK dengan DPD RI

1. 2.

Drs. H Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Taufiequrachman Korupsi Ruki (Ketua KPK) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita (Ketua DPD RI) Sjahruddin Rasul (Wakil Ketua KPK) Sugiharto (Menteri Negara BUMN) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Syamsul Maarif (Ketua KPPU) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) A. Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah) Drs. Taufiequrachman Ruki, SH (Ketua Kerjasama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DPD/MJ.930/02/2006 009/KPK-DPD/VIII/2006

Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

50.

KPK dengan Kementrian Negara BUMN

1. 2.

MoU-11/MBU/2006 17/KPKMenegBUMN/IX/2006

Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

51.

KPK dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPK dengan Gubernur Kalimantan Tengah

1. 2. 1. 2.

Kerjasama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Kesepakatan Bersama Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Di Jajaran Pemerintah Daerah Se Provinsi Kalimantan Tengah

001/KPK-KPPU/II/2006 001/MoU?K/II/2006 002/PEMPROV KALTENGKPK/III/2006 790/447/ORG

52.

53.

KPK dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

1.

Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

01/KB/I-VIII.3/09/2006 22/KPK-BPK/IX/2006

2.

KPK) Prof. Dr. H. Anwar Nasution, SE, MPA (Ketua BPK) Taufiequrachman Kerjasama Dalam Rangka Ruki (Ketua KPK) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI) Taufiequrachman Kerjasama Pemberantasan Tindak Ruki (Ketua KPK) Pidana Korupsi Juwono Sudarsono (Menteri Pertahanan RI) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Azrul Azwar (Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka) Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) M. Busyro Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial) 8/1/BI/DHk/NK 031/KPK-BI/XII/2006 Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan Berlaku selama empat tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat ditinjau kembali atas dasar kesepakatan Para Pihak Berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhiung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, sepanjang tidak ada keberatan tertulis dari salah satu pihak Berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan

54.

KPK dengan BI (Bank Indonesia)

1. 2.

55.

KPK dengan Departemen Pertahanan Republik Indonesia

1. 2.

MoU/36/M/XI/2007 MoU/70/KPK/DEPHAN RI/XI/2007

56.

KPK dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

1. 2.

Kerjasama Dalam Rangka Pencegahan 008/KPK-Kwarnas Tindak Pidana Korupsi Pramuka/I/2007 13 Tahun 2007 Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Masing-Masing Lembaga 27/KS-KY/II/2007 11/KPK-KY/II/2007

57.

KPK dengan KY (Komisi Yudisial)

1. 2.

58.

KPK dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

1. 2.

Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK) Didi Widayadi (Kepala BPKP)

Kerjasama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

42/KPK-BPKP/IV/2007 Kep-501/K/D6/2007

IV. MoU Yang Terkait Tata Pemerintahan Yang Baik

No. 59.

Instansi / Lembaga Gubernur Riau, Bupati/ Walikota, Ketua DPRD Provinsi Riau dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penandatangan H.M Rusli Zainal (Gubernur Riau) H. Herman Abdullah (Walikota Pekanbaru) H. Wan Syamsir Yus (Walikota Dumai) H. Syamsurizal (Bupati Bengkalis) H. Wan Thamrin Hasyim (Bupati Rokan Hilir) H. Arwin (Bupati Siak) H.M. Rusli Zainal (Plt. Bupati Kampar) H.T. Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) H. Ramlan Zas (Bupati Rokan Hulu) H.R. Thamsir Rachman (Bupati Indragiri Hulu) H. Asrul Jaafar (Bupati Kuantan Singingi) H. Indra Muchlis Adnan (Bupati Indragiri Hilir) H. Chaidir (Ketua DPRD Provinsi Riau) H. Adrian Ali(Ketua DPRD Kabupaten Pekanbaru) Bennedi Bolman(Ketua DPRD Kabupaten Dumai)

Perihal Program Kerja Bersama dalam Rangka Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Melalui Pencegahan Korupsi Di Jajaran Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau

Tanggal / Nomor MoU Kamis, 8 Juli 2004

Jangka Waktu

Keterangan

10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. Musdar Mustafa(Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis) 17. H. Annas Maamun(Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir) 18. H. Said Muhamad(Ketua DPRD Kabupaten Siak) 19. H. Syaifuddin Efendi(Ketua DPRD Kabupaten Kampar) 20. H.M. Harris(Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan) 21. Masgaul Yunus(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu) 22. H. Sugianto(Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu) 23. H. Sukarmis(Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi) 24. H. Rosman Malomo (Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir) 60. Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bupati/ Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota Se Provinsi Gorontalo 1. 2. 3. 4. 5. Fadel Muhammad (Gubernur Gorontalo) Ahmad H. Pakaya (Bupati Gorontalo) Medi Botutihe (Walikota Gorontalo) iwan Bokings (Bupati Boalemo) Ismet Mile (Bupati Program Kerja Bersama dalam Rangka Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Melalui Pencegahan Korupsi Di Jajaran Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Se Provinsi Gorontalo Selasa, 14 September 2004

(Penjabat) Bone Bolango 6. Yahya K. Nasib (Bupati (Penjabat) Pohuwato) 7. Amir Piola Isa (Ketua (sementara) DPRD Provinsi Gorontalo) 8. Arto Naue (Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo) 9. Adhan Dambea (Ketua DPRD Kota Gorontalo) 10. Mardiah Yusuf (Ketua (sementara) DPRD Kabupaten Boalemo) 11. Kasma Bokings (Ketua (sementara) DPRD Kabupaten Pohuwato) 12. Antoni Karim (Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango) 61. Walikota Denpasar dengan Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 1. 2. Drs. Puspayoga Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan 188.45/03/HK/2006 (Walikota Denpasar) (PTKP) Yang Baik Di Pemerintah Kota Sobirun Ruswadi Denpasar 107/D.IV/08/2006 (Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara) H. T. Erry Nuradi (Bupati Serdang Bedagai) M. Yusuf Basrun (Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai) Pencanangan Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Senin, 12 Juni 2006 Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

62.

Bupati dan DPRD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur

1. 2.

Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Negara

3.

Sobirun Ruswadi (Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara) A. Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah) Ir. Tuah Pahoe (Walikota Palangka Raya) Ir. Burhanudin Ali (Bupati Kapuas) H. Achmad Amur, SH (Bupati Pulang Pisau) Drs. J. Djudae anom (Bupati Gunung Mas) Ir. Baharudin H. Lisa, MM (Bupati Barito Selatan) Drs. Zain Alkim (Bupati Barito Timur) Ir. Achmad Yuliansyah, MM (Bupati Barito Utara) Ir. Willy Yosefh, MM (Bupati Murung Raya) Drs. Wahyudi K. Anwar (Bupati Kotawaringin Timur) Drs. Duwel Rawing (Bupati Katingan) H. Darwan Ali (Bupati Seruyan) H. Ujang Iskandar, ST (Bupati Kotawaringin Barat) Program Kerjasama Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Jajaran Pemerintahan Provinsi, Kabupaten Dan Kota Se Kalimantan Tengah Selasa, 14 Maret 2006 Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

63.

Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Walikota Se Kalimantan Tengah dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Se Kalimantan Tengah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. Drs. Nawawi Mahmuda (Bupati Sukamara) 15. Drs. GM Afhanie (Wakil Bupati Lamandau) 16. R. Atu Narang, SE (Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) 17. Aries Marcorius Narang, SE (Ketua DPRD Kota Palangka Raya) 18. Iber H. Nahason, SE (Ketua DPRD Kabupaten Kapuas) 19. H. Eddy Pratowo (Ketua DPRD Pulang Pisau) 20. Lambang Jamin (Ketua DPRD Gunung Mas) 21. H. Irawan Syah, SH, MM (Ketua DPRD Barito Selatan) 22. H. Supriatna, S.Pd, MM (Ketua DPRD Barito Timur) 23. H. Yusransyah, SH, M.Si (Ketua DPRD Barito Utara) 24. Henry, SE (Ketua DPRD Murung Raya) 25. H. Zulkansyah HAD, BA (Ketua DPRD Kotawaringin Timur) 26. H. Hadrian A. Litang, B.Sc (Ketua DPRD Katingan) 27. Ir. Anwar (Ketua

DPRD Seruyan) 28. Ir. H. Wisman (Ketua DPRD Kotawaringin Barat) 29. M. Subhan (Ketua DPRD Sukamara) 30. Mozes Pause, SH (Ketua DPRD Lamandau)

NB. Ada beberapa instansi yang tidak berhasil saya temukan file MoU nya pak  Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi 2004  Dirjen Bea dan Cukai  Departemen Dalam Negeri  Departemen Luar Negeri  Departemen Agama  Lembaga Sandi Negara  Lembaga Permasyarakatan  Dewan Pers  ICMI


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1224
posted:6/26/2009
language:Indonesian
pages:18