Docstoc

Analisis kasus gayus

Document Sample
Analisis kasus gayus Powered By Docstoc
					                       Analisis kasus
                 Tindak Pidana Perpajakan


            Untuk memenuhi tugas ujian UTS
          Mata kuliah : Tindak Pidana Ekonomi



                        Pembimbing
            Iffaty Nasyiah, S.Ag., S.H., M.H.




                            Oleh :

      Danar Rizqy                         08220003
      Yuanggi Firmaningrum                08220010
      Nur Hotimah                         08220030
      Wali N.F                            08220017
      Lailil Muamaroh                     08220054
      Ira Chandra Puspita                 08220055
      Ahmad Makrub                        08220070


                     Fakultas Syariah
            Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
                        Juni, 2010
Kasus :


Satgas: Dampak Kasus Gayus Sangat Merusak
Kategori beratnya kasus ini karena bukan hanya menyangkut aparat pajak.
Minggu, 28 Maret 2010, 13:36 WIB
Heri Susanto

VIVAnews - Satuan Tugas Pemberantas Mafia Hukum mengungkapkan bahwa kasus Gayus
Tambunan merupakan kasus mafia yang tergolong berat. Dampak kerusakannya juga sangat
besar.

"Bayangkan,     jika kasus     ini dibiarkan,   dampaknya akan   sangat   merusak," ujar
Sekretaris Satgas Mafia Hukum, Denny Indrayana saat dihubungi VIVAnews di Jakarta,
Minggu, 28 Maret 2010.

Dia menekankan kategori beratnya kasus ini karena bukan hanya menyangkut aparat pajak,
melainkan juga terkait dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan
kejaksaan.

Di sisi lain, dampak besar dari kasus ini adalah dari sisi penerimaan negara. Padahal,
penerimaan negara selama ini sebagian besar disumbang dari pajak. "Bayangkan, jika kasus
ini dibiarkan terjadi," katanya.

Karena itu, kata Denny, Satgas membantu kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut.
Satgas telah menghimpun informasi sangat penting dan strategis dari Gayus Tambunan guna
menginvestigasi kasus ini lebih lanjut.

Informasi itu terkait dengan mafia yang bukan sekedar melibatkan orang pajak, tetapi juga
terkait dengan mafia peradilan, yakni mencakup institusi penegak hukum lainnya. "Kami
sudah serahkan kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjuti."

Anggota Satuan Tugas (Satgas), Mas Achmad Santosa mengungkapkan pengadilan pajak
merupakan tempat penyelewengan yang dilakukan pegawai pajak.
Gayus Tambunan kini tengah diburu oleh Ditjen Pajak dan Kepolisian Indonesia. Gayus
menjadi tersangka dugaan makelar kasus pajak karena di rekeningnya terdapat duit senilai Rp
25 miliar yang diduga berasal dari wajib pajak.




Sumber                    :                  http://nasional.vivanews.com/news/read/139740-
satgas__dampak_kasus_gayus_sangat_merusak
Skema kasus




                                      Pidana
                                    perpajakan


          Petugas
         perpajakan
                                   Pidana korupsi




           Gayus        Kasus      Pidana money
         Tambunan     perpajakan      loundry




                                        Pidana
                       25 milyar      penyuapan
Analisis :
Hasil analisis :
    A. Analisa kasus :
        Kasus gayus dinyatakan bukan kasus pidana perpajakan oleh dirjen pajak karena
kasus ini tidak berkaitan dengan SPT wajib pajak, tetapi dalam pendapat kami, kasus ini
adalah kasus perpajakan, dimana tindak kejahatan terjadi di dalam lingkup perpajakan.
Selain itu, kasus ini juga menyeret secara langsusng beberapa pasal dalam undang-undang
yang berbeda.
        Kasus Gayus, menurut kami, merupakan suatu concursus atau perbarengan tindak
pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah terjadinya dua
atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali
belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya
belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dapat juga di dalam bentuk concursus itu terjadi
dua atau lebih tindak pidana oleh dua atau lebih orang. Jadi intinya, yang terpenting adalah
ada lebih dari satu tindak pidana dan diantara tindak pidana tersebut belum diputus hakim.
        Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu
orang. Perbedaan pokoknya adalah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan
pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si
pembuat/pelaku, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada
perbarengan (concursus) syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan. Pengulangan
tindak pidana lebih familiar dengan sebutan recidive.
        Gayus Halomoan Tambunan dituduh melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yaitu
korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Ini tidak masuk ke dalam suatu penyertaan pidana
karena Gayus melakukan delik secara sendiri dan tidak bersama-sama. Penyertaan dalam
poin kesatu bentuk-bentuk penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan (pembuat pelaksana:
Pleger)” adalah berbeda dengan enkelvoudige dader (pembuat tunggal).
        Perbedaan pleger dengan dader (pembuat tunggal) adalah, bagi seorang pleger masih
diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan
seorang pembuat penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau
pembuat pembantu. Jadi, seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam
mewujudkan tindak pidana. Tetapi, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini,
perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata
menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.
        Fakta-fakta di dalam kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Halomoan
Tambunan, menunjukkan dan mengindikasikan bahwa itu merupakan suatu perbarengan
tindak pidana.
        Hal tersebut karena Gayus disangkakan dan dijerat dengan pasal mengenai korupsi,
pencucian uang (money laundering) serta penggelapan. Ketiganya merupakan bentuk tindak
pidana. Masing- masing berbeda antara satu dengan yang lain. Korupsi diatur di dalam
Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, money laundering diatur di
dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto
Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun
2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu, penggelapan itu diatur di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 372-377.
        Oleh karena itu, concursus dari kasus Gayus masuk ke dalam concursus realis
(perbarengan perbuatan) atau meerdaadse samenloop. Perihal apa yang dimaksud dengan
perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan pasal 65 ayat (1) dan pasal
66 ayat (1) KUHP, yakni : “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan …”.
Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat (1) pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah
memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-
undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan
kalimat di belakangnya, “sehingga merupakan beberapa kejahatan” (berdasarkan penafsiran
sistematis).
        Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) pasal 65 dan 66 KUHP, maka dapat disimpulkan
bahwa masing- masing tindak pidana yang mana tindak pidana dalam perbarengan perbuatan
itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan
perbuatan. Kesimpulannya, kasus Gayus Halomoan Tambunan dalam penyelesaiannya dapat
diadili dan dipidana sekaligus karena ini merupakan concursus. Nantinya akan diputus dalam
satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri.
B. Pasal yang menjerat tersangka :
 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
   Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :
   •   Pasal 36A (4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri
       secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
       seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima
       pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam
       dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor
       31   Tahun    1999    tentang   Pemberantasan   Tindak Pidana    Korupsi dan
       perubahannya.
 Pasal 12 UU Tipikor, di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001
   Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
   Tindak Pidana Korupsi.:
       Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
       419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang
       Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
       penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
       dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
       banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 Kasus ini merupakan kasus pidana penyuapan, dengan adanya kesaksian tersangka
   atas adanya suap PT. Bakrie yang diterima oleh tersangka. Pasal yang terkait dengan
   kasus ini adalah Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur tentang
   penerimaan uang oleh pegawai negeri yang patut diduga berhubungan dengan
   jabatannya dan gratifikasi.
       Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
       418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara
       paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
       sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
       250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  Isi pasal 418 dan 419 KUHP, yang mana berkaitan dengan kasus dalam pembahasan
  kami adalah sebagai berikut.
       Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau
       sepatutnya harus diduganya., hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena
       kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang
       menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan
       jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana
       denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.


       Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:
       (1)    yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah
       atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak
       melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
       (2)    yang menerinia hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai
       akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan
       sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.


 Kasus ini juga masuk dalam kasus pidana, karena berkaitan dengan adanya upaya
   penggelapan dana negara. Penggelapan itu diatur di dalam Kitab Undang-undang
   Hukum Pidana (KUHP) pasal 372 , yang isinya :
       Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
       seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
       kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan
       pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak
       sembilan ratus rupiah

 Selain kasus penggelapan, juga terdapat adanya upaya untuk menguntungkan diri
   sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 378

       Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
       secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
       dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
       untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
       maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana
       penjara paling lama empat tahun

 Selain jeratan sanksi diatas, kasus ini juga masuk dalam ranah money loundry, diatur
   di dalam Undang- undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
   juncto Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
      No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan adanya
      pengalihan uang dengan cara dialirkan ke rekening lain, yang ketika dicek saldo
      rekening gayus, hanya ditemukan nominal Rp. 400.000.000,00, yang tidak sesuai
      dengan laporan yang diperoleh dari penyidikan.
      Dari pembahasan diatas, kasus ini juga termasuk dalam kasus tindak pidana ekonomi
karena berkaitan dengan kondisi keuangan/fiskal negara. Karena berkaitan dengan kondisi
keuangan negara, khususnya dalam hal keuangan negara.
Kesimpulan


       Kasus gayus dinyatakan bukan kasus pidana perpajakan oleh dirjen pajak karena
kasus ini tidak berkaitan dengan SPT wajib pajak, tetapi dalam pendapat kami, kasus ini
adalah kasus perpajakan, dimana tindak kejahatan terjadi di dalam lingkup perpajakan.
Selain itu, kasus ini juga menyeret secara langsusng beberapa pasal dalam undang-undang
yang berbeda.
       Kasus Gayus, menurut kami, merupakan suatu concursus atau perbarengan tindak
pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah terjadinya dua
atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali
belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya
belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dapat juga di dalam bentuk concursus itu terjadi
dua atau lebih tindak pidana oleh dua atau lebih orang. Jadi intinya, yang terpenting adalah
ada lebih dari satu tindak pidana dan diantara tindak pidana tersebut belum diputus hakim.
       Gayus Halomoan Tambunan dituduh melakukan tiga tindak pidana sekaligus, yait u
korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Ini tidak masuk ke dalam suatu penyertaan pidana
karena Gayus melakukan delik secara sendiri dan tidak bersama-sama. Penyertaan dalam
poin kesatu bentuk-bentuk penyertaan, yaitu “mereka yang melakukan (pembuat pe laksana:
Pleger)” adalah berbeda dengan enkelvoudige dader (pembuat tunggal).
       Fakta-fakta di dalam kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Halomoan
Tambunan, menunjukkan dan mengindikasikan bahwa itu merupakan suatu perbarengan
tindak pidana.
       Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) pasal 65 dan 66 KUHP, maka dapat disimpulkan
bahwa masing- masing tindak pidana yang mana tindak pidana dalam perbarengan perbuatan
itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan
perbuatan. Kesimpulannya, kasus Gayus Halomoan Tambunan dalam penyelesaiannya dapat
diadili dan dipidana sekaligus karena ini merupakan concursus. Nantinya akan diputus dalam
satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri.
       Adapun pasal-pasal pidana yang menjerat tersangka, Gayus Tambunan, adalah :
Pasal 36A (4) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal
12 UU Tipikor, di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Undang- undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur tentang penerimaan uang oleh pegawai
negeri yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya dan gratifikasi, Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 372 dan pasal 378. Selain jeratan sanksi diatas, kasus
ini juga masuk dalam ranah money loundry, diatur di dalam Undang-undang No. 15 Tahun
2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang No. 25 Tahun 2003
Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.
       Dari pembahasan diatas, kasus ini juga termasuk dalam kasus tindak pidana ekonomi
karena berkaitan dengan kondisi keuangan/fiskal negara. Karena berkaitan dengan kondisi
keuangan negara, khususnya dalam hal keuangan negara.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1818
posted:4/20/2011
language:Indonesian
pages:11