Format Audit Investigasi AMDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

							         AMDAL DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
     GERAKAN DUNIA DIBIDANG LINGKUNGAN
                   HIDUP

                          WCED membuat laporan
                               yang berjudul
World conference                                                  KTT yang
                          ‘OUR COMMON FUTURE’
 on human and                                               diselenggarakan PBB
                            tentang sustainable
  environment                                     1992        di johannesburg
                   1983        development


    1972     PBB membentuk       1987     KTT bumi/earth summit    2002
            World Commission               yang diselenggarakan
             On Environment                PBB di rio de janeiro
            And Development                 (Un conference on
                 (WCED)                      environment and
                                           development - unced)
 PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN
             LINGKUNGAN
  Pengelolaan                   Pengelolaan
  lingkungan                    lingkungan
  dipandang sebagai             dipandang sebagai
  biaya yang harus              investasi masa
  dihindari dan                 depan dan
  mengurangi                    meningkatkancomp
  competitve                    etitve advantage
  advantage
                              Attitude :
Attitude :             1980    Proaktif
 Defensif                     Kreatif
 Menghindari                  Tumbuh
    berbagai klaim             Ecologically concius
    lingkungan                    management
 Bersengketa dengan           Bekerjasama dengan
    ajar rumput                   ajar rumput
PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN
            LINGKUNGAN


Command and control     Market based mechanism

Motivasi wajib          Motivasi sukarela

Pengelolaan parsial     Pengelolaan bersifat sistemik

Cara pengelolaan yang   Pengelolaan jaring kerjasama
bersifat individual     (net works)

Bersifat instrumental      Fundamental (values, ethics)
  PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN
      PENGELOLAAN LINGKUNGAN
            DI INDONESIA
   Fase pemahaman
    dan penyadaran
     permasalahan
  lingkungan dengan
    mengadopsi tata
                                              Fase desentralisasi
   penyelenggaraan
                                                dan revitalisasi
        modern


1980            1990                   2000                  2009
                         Fase penguatan
                      institusi pengelolaan
                            lingkungan
SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
             LINGKUNGAN



Tradisionil    :   Penyelenggaraan Oleh
                   Komunitas

Konvensional   :   Pengelolaan Oleh Pemerintah

Modern         :   Penyelenggaraan Oleh
                   Pemerintah Dan Konstituennya
                RAGAM INSTRUMEN
             PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Regulasi dalam format standar atau baku mutu kualitas
  lingkungan :
  a. Pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
  b. Pelarangan pembangunan fisik dan non-fisik.
  c. Baku mutu efluen.
  d. Baku mutu emisi.
  e. dll.


2. Rencana alokasi penggunaan sumberdaya alam dan lahan:
   a. Rencana tata guna lahan
   b. Rencana tata guna air
   c. dll
                   RAGAM INSTRUMEN
                PENGELOLAAN LINGKUNGAN

3. Kajian lingkungan terhadap krp dan kegiatan pembangunan :
    a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
    b. Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL
       dan UPL)
    c. DPPL
    d. Audit Lingkungan
    e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)


4. Mekanisme insentif dan disinsentif :
    a. Penghargaan Adipura
    b. Kalpataru
    c. Proper
    d. dll
               RAGAM INSTRUMEN
            PENGELOLAAN LINGKUNGAN

5. Investigasi langsung terhadap kerusakan sumberdaya alam dan
   penurunan kualitas lingkungan
6. Mekanisme pasar melalui iso 14000, trade barrier, dsb
7. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam
   pengelolaan dan pemantauan lingkungan :
    a. Perencanaan
    b. Pemantauan
    c. Pengawasan
    d. Pengaduan
    e. dll
            PENGERTIAN AMDAL


   Kajian mengenai dampak penting suatu rencana
    usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup
    yang diperlukan untuk proses pengambilan
    keputusan kelayakan lingkungan
   Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup
    yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
    usaha/kegiatan
 Ijin Lingkungan
PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN MENGENAI AMDAL
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009
    tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis
    Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
   Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan
    Pengendalian Dampak Lingkungan
   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.24 Tahun 2009
    tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak
    Lingkungan Hidup
   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008
    tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
    Lingkungan
   Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun
    2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak
    Lingkungan Hidup
PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN MENGENAI AMDAL
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun
    2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang
    Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan
    Hidup
   Keputusan Kepala BAPEDAL No 8 Tahun 2000 tentang
    Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam
    Proses AMDAL
   Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.
    KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan
    Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL
   Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.
    105 Tahun 1997 Tentang Panduan Pelaksanaan Rencana
    Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
    Lingkungan (RPL)
   Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.
    KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial
    dalam Penyusunan AMDAL
TUJUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MELALUI AMDAL

1. Mengurangi atau meniadakan akibat (yang tidak
  direncanakan)    atas   perubahan     lingkungan,
  khususnya akibat yang mendasar, meluas, berjangka
  panjang
2. Mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal
3. Mencegah atau mengatasi konflik kepentingan
4. Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses
  pengambilan keputusan
5. Tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukan
  amdal dalam proses pembangunan tepat
 FUNGSI AMDAL
AMDAL merupakan salah satu upaya preventif pengendalian dampak
lingkungan oleh kegiatan pembangunan (selain tata ruang, tata guna lahan,
audit lingkungan, plca, dsb)


                        Pengambilan Keputusan
                         Kelayakan Lingkungan



     Perizinan               Bagian studi             Perencanaan
                              kelayakan              pengembangan
                                                        wilayah
      IJIN
  LINGKUNGAN

                         Perencanaan teknologi
                        dan perancangan proses
KARAKTERISTIK AMDAL

 AMDAL merupakan keputusan dan arahan eksternal
  yang mempengaruhi keputusan internal
 Untuk memaksakan agar keputusan eksternal
  dipatuhi, maka di indonesia amdal dikaitkan
  dengan perijinan
 Di banyak negara, keputusan eksternal dikaitkan
  dengan kontrol sosial, sehingga keberdayaan
  masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi
  syarat penting
 Amdal merupakan instrumen pengendalian
  pembangunan yang bersifat komprehensif dan
  situasional
KETERBATASAN AMDAL

   Amdal bersifat reaktif terhadap suatu rencana
    kegiatan
   Amdal hanya mengenai proyek
   Amdal tidak ditujukan untuk pengendalian masalah
    lingkungan secara parsial
   Amdal tidak dapat dipergunakan untuk pengendalian
    kegiatan yang berkembang atau tumbuh secara terus
    menerus
   Amdal hanya untuk kegiatan yang berada dalam suatu
    kesatuan ruang
EVALUASI PENYELENGGARAAN AMDAL
    Tidak efisien
    Tidak cost effective
    Proses panjang dan birokratis
    Metodologi amdal bersifat kaku
    Amdal tidak terintegrasi dalam studi kelayakan teknis dan
     ekonomis
    Mitigasi cenderung berorientasi kepada end of pipe
     approach
    Bersifat statis dan tidak dapat mengakomodasikan
     kompleksitas dan dinamika (ketidakpastian)
    Tidak terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan lainnya
    Pengawasan penyelenggaraan amdal lemah
    Peranserta masyarakat rendah
TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
MENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI AMDAL

                                                          KEPUTUSAN
       FASE            AKTIVITAS
                                                INTERNAL            EKSTERNAL
PRAKARSA        Proposal

PERSIAPAN       Studi/Pra Studi Kelayakan,   Jenis Kegiatan,      Manfaat lebih luas
                Survey,                      Lokasi Kegiatan,     (outcome),
                Investigasi,                 Skala Kegiatan,      Risiko,
                Eksplorasi,                  Pilihan Teknologi,   Dampak (Spasial
      AMDAL     Basic Design,                Sumber Dana,         Dan Temporal)
                Rencana Tapak                Pembiayaan



PELAKSANAAN     Rancang Bangun,
                Rencana Teknik,
                Dokumen Konstruksi,
                Konstruksi


PENGOPERASIAN   Operasi dan pemeliharaan
PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN
AMDAL
                                      Komisi Penilai AMDAL
  Dokumen K.A. Andal;
   Andal; Rkl; Dan Rpl                                Pemerintah

                                                      Masyarakat
      Pemrakarsa
                                                Lembaga Swadaya
       Konsultan                                   Masyarakat

Pemrakarsa                                              Pakar


                           KEPUTUSAN :
                Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota




               IMPELEMENTASI KEGIATAN/PROYEK :
                     Organisasi Struktural
PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN
AMDAL (LANJUTAN)


KEPUTUSAN TERHADAP PROYEK    Menteri Negara LH
                             Gubernur
                             Bupati/Walikota


PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI)   Di luar kewenangan Komisi Penilai
RENCANA PENGENDALIAN DAN     AMDAL
PENANGANAN DAMPAK            Bagian dari kewenangan birokrasi
                             struktural
PROSEDUR AMDAL SEBAGAI SUATU SISTEM

                          RENCANA KEGIATAN


                              PENAPISAN

         WAJIB AMDAL                            TIDAK WAJIB AMDAL


       KERANGKA ACUAN                                 UKL & UPL
          (KA) ANDAL


                                       ANDAL
        IDENTIFIKASI                   IDENTIFIKASI
        HAL PENTING                  DAMPAK PENTING


                       PELINGKUPAN                                     Proses
                                               Iterasi/Reiterasi   Kemasyarakatan

             PRAKIRAAN DAMPAK PENTING


               ANALISIS DAN EVALUASI
                 DAMPAK PENTING



        RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK
        RENCANA PEMANTAUAN DAMPAK
KECENDERUNGAN MEMPERLUAS LINGKUP
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

                                                     Makro
                              RENCANA DAN
                  KEBIJAKAN     PROGRAM
                PEMBANGUNAN   PEMBANGUNAN   PROYEK
                   (SEA)         (SEA)       (EIA)

   NASIONAL
   REGIONAL
   LOKAL

                                                     Mikro


   EIS        : Enviromental Impact Assessment (AMDAL)
   SEA        : Strategic Enviromental Assessment (KLHS)
USAHA/KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN
BERLOKASI DI DALAM ATAU BERBATASAN
LANGSUNG DENGAN KAWASAN LINDUNG

 Kawasan hutan lindung
 Kawasan bergambut
 Kawasan resapan air
 Sempadan pantai dan sempadan sungai
 Kawasan sekitar danau/waduk dan mata air
 Kawasan suaka alam dan suaka alam laut
 Kawasan pantai berhutan bakau
 Taman nasional, taman hutan raya, taman wisata
  alam
 Kawasan cagar budaya
 Kawasan rawan bencana alam
POSISI INSTRUMEN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN