Format Proposal Pendiri Usaha by cpt74056

VIEWS: 1,624 PAGES: 15

Format Proposal Pendiri Usaha document sample

More Info
									                                DAFTAR ISI


1. Executive Summary…………………………………………………………….2

2. Bab I : Pendahuluan…………………………………………………………….3

3. Bab II : Current State of Play di WTO………………………………………....4
   A. Sejarah WTO………………………………………………………………..4
   B. Doha Development Agenda ………………………………………………...5
   C. Negosiasi July Package……………………………………………………..6
   D. Konferensi Tingkat Menteri VI WTO……………………………………....7
   E. Proses Negosiasi WTO ke Depannya……………………………………….8

4. Bab III: Kondisi Perekonomian Indonesia dan Tantangan ke Depan…………...9
   A. Kondisi Perekonomian dan Keunggulan Komparatif Indonesia…………….9
   B. Beberapa Tantangan Lainnya………………………………………………10
   C. Kondisi Global di Masa Depan…………………………………………….10

5. Bab IV: Analisa dan Saran……………………………………………………..12

6. Daftar Pustaka………………………………………………………………….14

7. Lampiran………………………………………………………………………..15




                          EXECUTIVE SUMMARY


                                     1
The World Trade Organization (WTO) is a multilateral entity that acts as a forum for
negotiations in the establishment of a rule-based multilateral trade system. Comprised of
148 member countries from developed, developing and least developed countries (LDC),
the WTO tries to meet the interest of many by consensus in its’ decision-making. It was
believed that the establishment of such multilateral trade system which governs global
trade and eliminates all barriers to trade will bring many benefits aggregately, in the form
of development, economic growth and poverty alleviation.

Yet from its’ incipient until today, negotiations have moved at a very slow pace. This was
partly caused by the numerous interests that has to be satisfied, yet also because many of
the WTO’s members viewed the existing regime as unfair to developing countries and
LDCs. Therefore, in the Fourth Ministerial Conference which took place at Doha, Qatar,
Ministers from member countries adopted the Doha Development Agenda (DDA) which
was expected to provide a framework and modalities that will integrate those countries
into the multilateral trade system. Nevertheless, such expectations seemed to be in vain
since there exists several sharply conflicting interests amongst WTO members, especially
in the fields of agriculture, services and non-agricultural market access.

The recent Ministerial Conference in Hong Kong may shed some light in the course of
future negotiations, yet its’ result is still unpredictable. As a member of the WTO which
place great interest and importance to the negotiation process, Indonesia must utilize the
present opportunity to take stock of its’ domestic potentials and weaknesses and establish
its’ scale of priorities in order to conduct negotiations at the many forums existing in the
WTO.

Several items that should be considered and addressed by Indonesia are, among others:
the need of up-to-date and actionable data to support decision-making and position-
taking; a sound domestic policy that encompasses all sectors in order to promote
Indonesia’s comparative advantage and improve its’ weaknesses; a concrete, realizable
and implementable coordination framework between concerned domestic authorities and
between the Central Government and the Indonesian Mission to the WTO that will
provide timely negotiating positions; and a change in position on several issues where
Indonesia have comparative advantages.




                                   Bab I. Pendahuluan



                                           2
        Berdasarkan teori keunggulan komparatif, perdagangan internasional terjadi
karena tiap negara ingin memenuhi kebutuhannya dengan meminimalisir biaya yang
dikeluarkan. Hal ini membuat sebuah negara mengkonsentrasikan sumber daya dan
kapasitas produksinya pada produk-produk yang dapat diproduksi oleh negara tersebut
dengan biaya komparatif terendah lalu kemudian menukarkannya dengan produk yang
diproduksi oleh negara lain dengan biaya komparatif yang rendah juga. Oleh karenanya,
tiap negara akan memperoleh keuntungan karena mereka memperoleh pilihan konsumsi
yang lebih banyak akibat dari pilihan produksi mereka; yang kemudian akan
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan global.
        Teori tersebut dapat berjalan ketika tidak terdapat distorsi pasar yang mengganggu
keseimbangan ekonomis dari suatu produk. Distorsi tersebut dapat berupa subsidi
produksi, tarif, kuota tarif, price support dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi ketika
sebuah negara, berdasarkan satu alasan atau yang lain, memutuskan untuk menerapkan
kebijakan proteksionis dan/atau suportif terhadap produk dalam negerinya. Distorsi pasar
sedemikian rupalah yang mengubah tingkat efisiensi perdagangan dunia dan menurunkan
manfaatnya secara agregat. Kenyataan sedemikian rupalah yang seringkali ditemui dalam
praktek perdagangan antar negara saat ini.
        Dibentuknya World Trade Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi yang
memiliki otorita dalam mengatur suatu sistem perdagangan global yang bersifat
multilateral diharapkan dapat menghilangkan hambatan perdagangan diatas, baik dalam
bentuk tariff dan non-tariff barriers, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia
secara keseluruhan dan menghapuskan kemiskinan.
        Namun sejak berdirinya WTO sampai sekarang, ternyata ditemui bahwa harapan
tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal karena berbagai faktor. Proses negosiasi
yang berjalan alot, dan beberapa kali berhenti, tidak dapat memuaskan kepentingan
negara-negara anggota WTO dan masyarakat di luar. Sebaliknya mulai muncul persepsi
bahwa perundingan yang berjalan di WTO merupakan suatu proses yang tidak transparan
dan merugikan negara-negara berkembang.
        Sebagai salah satu anggota pendiri WTO, Indonesia memiliki kepentingan yang
besar dalam membentuk suatu rezim perdagangan global yang didasarkan pada aturan-
aturan sistem multilateral. Melihat kondisi proses negosiasi saat ini di WTO yang
berjalan lambat, Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan kajian ulang mengenai
prioritas Indonesia dalam forum ini sehingga dapat memenuhi kepentingan Indonesia di
masa depan.
        Paper ini bertujuan untuk melihat beberapa kemungkinan yang ada untuk
melakukan reformulasi kebijakan Indonesia, baik secara domestik maupun dalam
perdagangan internasional dan negosiasi di WTO. Di bab II akan dilihat perkembangan
WTO sejak berdirinya sampai dengan saat ini, kemudian dilanjutkan dengan telaah
terhadap kondisi Indonesia dan tantangan ke depannya di bab III. Sementara bab IV akan
memberikan analisa dan saran yang dapat diterapkan oleh Indonesia ke depan, khususnya
dalam menghadapi negosiasi di WTO.


                         Bab II. Current State of Play di WTO




                                          3
A. Sejarah WTO
        World Trade Organization adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun
1995 dan berawal mula dari Perjanjian General Agreement on Tariff and Trade (GATT).
GATT, yang dibuat pada tahun 1947, tidak mendirikan suatu institusi namun hanya
merupakan seperangkat perjanjian yang mengatur perdagangan dan menjaga tarif yang
rendah antar anggotanya.
        Dalam perjalanannya, anggota-anggota GATT mengadakan berbagai putaran
negosiasi dalam rangka menurunkan tarif yang dapat diterapkan oleh anggota. Secara
keseluruhan, kesuksesan dari putaran negosiasi tersebut dapat dilihat dari menurunnya
tarif untuk anggota GATT dari + 35 persen pada tahun 1946 menjadi + 6,4 persen pada
tahun 1986. Sementara itu, dalam periode yang sama, volume perdagangan antar anggota
GATT meningkat sampai dengan 25 kali.
        Namun juga ditemukan beberapa kekurangan dari mekanisme GATT yang
kemudian terasa menjadi masalah. Pertama, mekanisme penyelesaian sengketa GATT
tidak dapat berjalan secara efektif, terutama akibat ketiadaan institusi formal. Kedua,
beberapa jenis komoditas seperti produk pertanian dan tekstil tidak tercakup dalam
GATT. Ketiga, terdapat berbagai jenis hambatan perdagangan, seperti anti-dumping
duties, voluntary export restraints, serta countervailing duties yang tidak diatur dalam
GATT. Keempat, perdagangan jasa juga tidak diatur dalam GATT. Kelima, ketiadaan
perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) seringkali menjadi batu
sandungan dalam perdagangan. Dan terakhir, terjadi perdebatan mengenai masalah trade-
related investment measures.
        Mengingat berbagai kekurangan diatas, para anggota GATT berkeputusan untuk
mengadakan putaran negosiasi Uruguay yang dapat memberikan solusi pada masalah-
masalah diatas sehingga dapat menciptakan sistem perdagangan dunia yang berfungsi
secara optimal. Hasil dari Putaran Uruguay ini adalah didirikannya WTO, yang
memberikan institusi formal yang memiliki mekanisme penyelesaian sengketa serta basis
persetujuan untuk bidang-bidang baru seperti tekstil, pertanian, jasa dan HAKI.
        Kesuksesan utama GATT dan WTO terletak pada dua prinsip utamanya yaitu
most favored nation (MFN) dan national treatment. MFN berarti perlakuan yang
diberikan kepada satu anggota WTO harus sama dengan perlakuan ke negara anggota
lainnya, sementara national treatment berarti perlakuan terhadap produk-produk yang
berasal dari negara anggota WTO tidak boleh berbeda dengan perlakuan terhadap produk
hasil domestik.
        Sementara dalam negosiasi diterapkan asas resiprositas dan non-diskriminasi.
Resiprositas berarti bahwa tawaran dari satu negara untuk menurunkan hambatan
perdagangannya akan disertai dengan tawaran dari negara lain untuk menurunkan
hambatan perdagangannya juga, sementara non-diskriminasi berarti apa yang ditawarkan
oleh satu negara ke negara lain juga harus ditawarkan ke semua negara anggota lainnya.
Dalam pengambilan keputusan, WTO menerapkan sistem konsensus yang diharapkan
dapat mengakomodasi kepentingan semua anggota.


B. Doha Development Agenda
       Pada tahun 2001, Konferensi Tingkat Menteri IV di Doha menghasilkan
keputusan yang disebut sebagai Doha Declaration atau Doha Development Agenda
(DDA). DDA merupakan suatu langkah maju dalam proses negosiasi karena telah


                                         4
mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang dan negara terkebelakang.
Beberapa hal yang patut dicatat dari DDA tersebut adalah:

   1. Disetujuinya negosiasi yang komprehensif dalam bidang pertanian dengan tiga
      pilar utamanya yaitu akses pasar, subsidi ekspor dan domestic support serta
      mengintegrasikan special & differential treatment dalam kerangka negosiasi.
   2. Disepakatinya negosiasi pemotongan tarif untuk semua produk non-pertanian
      (NAMA) yang bertujuan “to reduce, or as appropriate eliminate tariffs, including
      the reduction of tariff peaks, high tariffs and tariff escalation as well as non-tariff
      barriers, in particular on products of export interest to developing countries.”
      Negosiasi ini akan mengakomodasi kepentingan dari negara berkembang dan
      least developed countries (LDC) dalam format non-resiprokal.
   3. Disetujuinya TRIPs and Public Health yang mengakomodasi keterkaitan antara
      Persetujuan TRIPs dengan akses terhadap obat-obatan dengan memberikan
      fleksibilitas compulsory licensing dan parallel importing.
   4. Disetujuinya memulai negosiasi untuk bidang perdagangan dan lingkungan,
      terutama dalam hal efek dari kebijakan lingkungan terhadap akses pasar, barang
      dan jasa lingkungan serta subsidi perikanan.
   5. Disepakatinya memulai negosiasi untuk Singapore Issues yaitu: trade
      facilitations, relationship between trade and investment, interaction between
      trade and competition policy serta transparency in government procurement.

         Berbagai penelitian telah memperkirakan bahwa kesuksesan dari Agenda
Pembangunan Doha dapat meningkatkan pendapatan global secara signifikan dan
mengentaskan lebih dari 100 juta orang keluar dari kemiskinan. Hal ini terutama berasal
dari penghilangan hambatan perdagangan di bidang pertanian yang merupakan produk
utama dari negara-negara berkembang dan LDC.
         Namun dalam negosiasi selanjutnya yaitu di KTM V Cancun, terdapat perbedaan
pendapat dan kepentingan yang cukup besar antara negara maju dengan negara
berkembang dan LDC terutama dalam Singapore Issues dan bidang pertanian. Dalam hal
Singapore Issues, negara berkembang tidak menyetujui dimasukkannya isu-isu tersebut
dalam agenda negosiasi. Sementara dalam bidang pertanian, negara berkembang
memandang bahwa proposal dari EU dan US tidak memenuhi kepentingan mereka dalam
hal eliminasi subsidi ekspor dan penurunan domestic support. Hal inilah yang
menyebabkan gagalnya KTM V Cancun.
         Pada bulan Juli 2004, negara-negara anggota WTO menyetujui satu paket
keputusan Doha Work Programme yang disebut sebagai July Package melalui keputusan
General Council. Dalam July Package tersebut, disepakati kerangka-kerangka modalitas
dalam bidang pertanian, NAMA, jasa dan fasilitasi perdagangan. Selain itu juga
disepakati untuk menghentikan perundingan dalam Singapore Issues kecuali dalam trade
facilitations.

C. Negosiasi July Package
       Walaupun July Package telah berusaha untuk mempertemukan berbagai
kepentingan yang berbeda dalam negosiasi WTO, namun negosiasi masih berjalan
dengan alot. Kembali lagi, hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan di berbagai



                                           5
bidang, namun yang utama adalah di bidang pertanian, NAMA, jasa dan isu-isu
pembangunan.

   i.      Bidang Pertanian
       Dalam membahas bidang pertanian, terdapat beberapa kelompok kepentingan
   yang berbeda yaitu sebagai berikut:
       a.     EU, yang berkepentingan untuk menjaga domestic support dan export
              subsidies untuk negara-negara anggotanya.
       b.     US, memiliki kepentingan dalam masalah food aid dan state trading
              enterprises.
       c.     Cairns Group, merupakan kelompok dari negara-negara eksportir yang
              bersifat ofensif dalam mengeliminasi semua hambatan perdagangan.
       d.     G-20, merupakan kelompok negara-negara berkembang yang berusaha
              mempertemukan kepentingan-kepentingan ofensif dan defensif dari negara-
              negara tersebut dalam sebuah kerangka posisi yang dapat dimajukan dalam
              negosiasi dengan kelompok-kelompok lain, terutama negara maju.
       e.     G-33, sebuah kelompok dengan anggota negara-negara berkembang yang
              memperjuangkan dimasukkannya konsep Special Products (SP) dan Special
              Safeguard Mechanism (SSM), dimana Indonesia menjadi Koordinator dari
              kelompok ini.
       f.     G-90, merupakan gabungan dari African Group, African-Caribbean-Pacific
              (ACP) dan LDC, yang menyuarakan special and differential treatment,
              preference erosion serta isu katun dalam negosiasi.
       Proses negosiasi berjalan melalui berbagai proposal yang diajukan oleh tiap
   kelompok. Terdapat tiga isu utama yang dibahas yaitu masalah market access,
   domestic support dan export subsidy. Secara umum dapat disimpulkan bahwa
   sebagian besar negara anggota meminta dibukanya pasar untuk produk pertanian di
   negara-negara maju, terutama EU, dengan dihilangkannya perangkat domestic
   support dan export subsidies, selain dari pemotongan tarif secara keseluruhan untuk
   semua anggota. Sementara itu juga terdapat beberapa proposal berdasarkan special &
   differential treatment untuk menjaga fleksibilitas policy space seperti sensitive
   products dari EU dan SP-SSM dari G-33.

   ii.       Bidang NAMA
       Pembahasan bidang NAMA merupakan lanjutan dari usaha untuk menurunkan
   dan menghilangkan tarif serta hambatan non-tarif lainnya. Mandat Doha adalah untuk
   negosiasi penentuan modalitas untuk hal-hal tersebut, sementara secara umum tidak
   terdapat perkembangan yang signifikan di July Package kecuali mengenai
   fleksibilitas yang diberikan kepada negara berkembang dan pengecualian bagi
   partisipasi LDC.
       Dalam pembahasan pemotongan tarif, sebagian besar negara anggota sudah
   menyetujui digunakannya formula Swiss, namun struktur penerapannya belum dapat
   ditentukan. Selain itu juga terdapat diskusi mengenai perlakuan terhadap unbound
   tariff, fleksibilitas untuk negara berkembang dan mengenai product coverage.


   iii.   Bidang Jasa


                                        6
       Bidang jasa merupakan forum dimana negara-negara maju seperti EU dan US
   serta beberapa negara berkembang seperti India, Meksiko dan Brazil memiliki
   kepentingan ofensif. Proses negosiasi bilateral request-offer yang selama ini berjalan
   masih dirasakan kurang ambisius dan beberapa proposal yang diajukan mendorong
   tercapainya “a progressively higher level of liberalization of trade in services”
   melalui beberapa mekanisme seperti plurilateral request-offer, numerical target,
   qualitative target dan sebagainya.
       Dalam bidang jasa, Indonesia sendiri sebenarnya sudah siap untuk melakukan
   liberalisasi untuk beberapa sektor di dalam negeri seperti sektor keuangan dan
   perbankan. Namun kepentingan Indonesia adalah untuk terbukanya komitmen di
   bawah Mode 4 (movement of natural person) mengingat ketersediaan tenaga kerja
   Indonesia yang besar.

   iv.     Isu-Isu Pembangunan
       Pembahasan isu pembangunan terutama terkait dengan fleksibilitas dan bantuan
   yang diberikan kepada negara berkembang terutama LDC dan small economies,
   dimana hal ini ditujukan untuk membawa mereka ke tingkatan pembangunan yang
   lebih tinggi. Hal ini dicapai melalui negosiasi technical assistance & capacity
   building, waiver of obligations, dan sebagainya.

D. Konferensi Tingkat Menteri VI WTO
         KTM VI WTO di Hong Kong, Cina, diharapkan dapat menjadi suatu batu penjuru
untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi. Perkembangan yang terjadi di Jenewa
sebelum Hong Kong adalah sulitnya tercapai sebuah kesepakatan yang menyeluruh
berkenaan dengan hasil negosiasi selama ini.
         Perbedaan pendapat yang utama masih terletak pada bidang pertanian, dimana
negara maju masih mempertahankan kebijakan pertaniannya yang mendistorsi pasar
terutama dalam export subsidies dan domestic support dan mengharapkan akses pasar
yang lebih besar di negara-negara berkembang; sementara negara-negara berkembang
menginginkan akses yang lebih terbuka ke pasar negara maju, hilangnya elemen-elemen
yang mendistorsi pasar dan diimplementasikannya konsep special and differential
treatment di semua bidang negosiasi.
         Hal ini terbukti dari sulitnya perundingan dan negosiasi di Hong Kong pada
tanggal 13 – 18 Desember 2005 baru-baru ini. Negosiasi terfokus pada bidang pertanian
dimana proses green room antar head of delegation (HOD) untuk bidang ini berjalan
sampai dini hari. Kesulitan utama terletak pada penentuan tenggat waktu bagi eliminasi
segala macam export subsidies dan pada formula pemotongan tarif untuk produk
pertanian.
         Hasil dari negosiasi yang terjadi adalah disepakatinya suatu struktur pemotongan
tarif dan deadline pada tahun 2013 untuk menghilangkan export subsidies, yang dibarengi
dengan penerapan disiplin dalam food aid dan praktek-praktek STE. Sementara untuk
negara berkembang, usulan G-33 untuk memasukkan konsep SP & SSM telah berhasil
terpenuhi dimana negara berkembang memiliki fleksibilitas untuk menetapkan beberapa
tariff lines sebagai SP dan menggunakan volume & price trigger dalam SSM.
         Sementara untuk bidang NAMA, negara-negara anggota berhasil menyetujui
digunakannya Swiss formula dalam pemotongan tarif namun modalitas dan koefisien dari
hal ini harus dinegosiasikan kembali ke depannya. Selain itu, telah disepakati pula bahwa


                                          7
negara-negara berkembang memperoleh status non-reciprocal preferences dan juga sifat
non-mandatory dari penurunan tarif sektoral, namun penerapan dari hal ini harus
dirundingkan lebih lanjut.
        Untuk negosiasi bidang jasa, akibat fokus yang terarah pada bidang pertanian
maka sepertinya bidang ini sedikit terabaikan. Frekuensi negosiasi yang dapat dikatakan
minim dan hanya terkonsentrasi di hari-hari akhir. Namun hasil akhir yang diperoleh
dapat diterima oleh anggota, dimana konsesi yang diberikan adalah mengenai plurilateral
basis sebagai suplemen dari bilateral request-offer.

E. Proses Negosiasi WTO Ke Depannya
        Hasil dari KTM Hong Kong membuka jalan untuk negosiasi ke depan, namun
masih banyak yang harus diselesaikan. Beberapa isu mendesak di masing-masing bidang
adalah sebagai berikut:
    i.     Bidang Pertanian
        Di bidang pertanian, negosiasi ke depannya akan memasuki tahapan teknis
    dimana tiap kesepakatan yang diperoleh harus dinegosiasikan secara lebih mendetil.
    Misalkan untuk penurunan domestic support dan pemotongan tarif, negosiasi akan
    terfokus pada penentuan threshold untuk menentukan klasifikasi band for reductions.
    Khususnya untuk konsep SP dan SSM, diperlukan negosiasi mendalam mengenai
    persentase tariff lines untuk SP dan mekanisme penerapan SSM.

   ii.     Bidang Jasa
       Untuk bidang jasa, penentuan timelines yang spesifik dan diterapkannya proses
   plurilateral request-approach sebagai hasil dari KTM Hong Kong akan mendorong
   intensifikasi dari proses negosiasi. Hal ini akan meningkatkan pengajuan permintaan
   untuk liberalisasi sektor jasa dan dapat membatasi ruang gerak bagi negara-negara
   berkembang karena adanya kewajiban untuk ‘mempertimbangkan’ permintaan yang
   telah diajukan.

   iii.    Bidang NAMA
       Dalam negosiasi bidang NAMA, mandat untuk mendiskusikan Swiss formula
   dengan multi-koefisien untuk pemotongan tarif akan mendorong intensifikasi diskusi
   di struktur koefisien tersebut. Selain itu, negosiasi juga akan terfokus ke masalah
   penerapan special & differential treatment dan konsep less than full reciprocity dalam
   komitmen penurunan tarif.




          Bab III. Kondisi Perekonomian Indonesia dan Tantangan ke Depan

         Tantangan utama bagi Indonesia saat ini adalah bagaimana meningkatkan
kesiapan Indonesia di dalam negeri dalam menghadapi negosiasi WTO ke depan. Untuk
itu, kiranya perlu untuk mengetahui potensi dalam negeri terlebih dahulu serta tantangan
yang akan dihadapi ke depannya untuk menyusun skala prioritas dalam negosiasi WTO.



                                         8
A. Kondisi Perekonomian dan Keunggulan Komparatif Indonesia
         Indonesia telah memulai proses pemulihan dari krisis ekonomi yang menimpa
pada tahun 1998. Data-data statistik menunjukkan hal ini, dimana indikator PDB
meningkat dari Rp 1.389 trilyun di tahun 2000 menjadi Rp 2.303 trilyun di tahun 2004.
Secara tidak langsung, hal ini didukung oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar
yang meningkatkan jumlah dan nilai ekspor netto Indonesia.
         Jika kita memperhatikan struktur produksi Indonesia dalam periode 2000-2004,
dapat dilihat bahwa kontributor terbesar pada PDB Indonesia adalah sektor industri dan
jasa, dengan sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 15,4 % terhadap PDB di tahun
2005 (Grafik 1).
         Namun dari sisi lain, ternyata sebagian besar pekerja di Indonesia berada di sektor
pertanian, dimana pada tahun 2005 jumlahnya mencapai 41 juta orang (Tabel 1). Selain
itu, menurut data-data dari World Bank, sampai saat ini masih terdapat sekitar 110 juta
orang yang hidup dengan pendapatan dibawah US$ 2 per harinya di Indonesia, dan 2/3
dari jumlah tersebut berada di daerah pedesaan yang notabene tergantung pada sektor
pertanian.
         Implikasi dari fakta-fakta diatas yaitu walaupun sebagian besar PDB Indonesia
disumbangkan oleh sektor industri dan jasa, dimana kedua sektor tersebut juga
memberikan produktivitas nilai tambah terbesar, namun masih banyak penduduk
Indonesia yang berada di sektor pertanian yang seringkali dipandang sebagai suatu sunset
industry. Implikasi lainnya adalah rendahnya produktivitas sektor pertanian secara
keseluruhan dan juga rendahnya produktivitas serta nilai tambah dari para pekerja yang
ada di sektor tersebut.
         Dari sisi perdagangan, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan Indonesia sudah
terbuka terhadap perdagangan internasional. Robilliard & Robinson (2005) menunjukkan
bahwa secara keseluruhan Indonesia memiliki level tarif cross-sectoral yang cukup
rendah, dengan rata-rata sekitar 7 persen. Selain itu, lebih dari 90 persen tarif di Indonesia
sudah masuk dalam kategori bound tariff dan applied tariff-nya jauh lebih rendah.
Sementara itu Indonesia juga tidak memiliki kuota tarif dan hambatan-hambatan
perdagangan lainnya, kecuali batasan impor untuk produk sensitif seperti beras dan gula.
         Kontribusi sektor perdagangan internasional sendiri meningkat setiap tahunnya
(Grafik 2) dan beberapa produk ekspor utama Indonesia berdasarkan kode HS adalah
produk mineral, mesin-mesin dan alat listrik, plastik dan karet, serta plywood. Sementara
produk-produk impor utama Indonesia adalah produk mineral, mesin-mesin dan alat
listrik, serta produk kimia. Selain itu, mitra dagang utama Indonesia adalah Jepang,
Amerika Serikat (AS), Singapura, Korea Selatan dan Cina.
         Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keunggulan komparatif
Indonesia sampai saat ini berada di sektor industri dan perkebunan, sementara walaupun
kontribusi sektor jasa terhadap PDB cukup besar namun hal itu belum dapat dijadikan
komoditas ekspor. Namun ternyata Indonesia masih tergantung pada bahan tambang
sebagai komoditas utama ekspor dan impor, yang mana hal ini harus menjadi perhatian ke
depannya.

B. Beberapa Tantangan Lainnya
       Tantangan utama bagi Indonesia saat ini adalah mengenai ketersediaan data di
dalam negeri. Hal ini amat penting untuk mengetahui keunggulan dan potensi Indonesia,
terutama dalam kaitannya dengan perundingan di WTO. Khususnya dalam hal ini adalah


                                            9
masih sedikitnya usaha sinkronisasi antara klasifikasi industri yang digunakan oleh
Indonesia saat ini yaitu SITC (Standard Industrial Trade Classification) dengan kode HS
(Harmonized Commodity Description and Trading System) yang digunakan oleh WTO.
        Tantangan lain yang harus dihadapi berkenaan dengan koordinasi lintas sektoral,
dimana penanganan komoditas-komoditas perdagangan Indonesia saat ini berada di
beberapa departemen yang berbeda. Contohnya adalah penanganan minyak dan hasil
tambang yang berada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, komoditas
pertanian dan perkebunan yang berada di Departemen Pertanian, dan jasa-jasa yang
ditangani oleh berbagai departemen terkait. Keberadaan Tim Nasional WTO sebagai
sarana koordinasi antar departemen di Indonesia harus lebih diefektifkan terutama dalam
pengambilan keputusan mengenai posisi dan saran Indonesia.
        Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap keberadaan sistem
perdagangan multilateral saat ini masih rendah. Persepsi yang ada terhadap WTO pun
seringkali salah, dimana WTO dianggap sebagai suatu alat hegemoni negara maju
terhadap negara berkembang. Sementara para pengusaha dan stakeholders lainnya belum
menyadari mengenai manfaat dari perdagangan bebas yang didasarkan pada aturan sistem
multilateral, sehingga mereka masih mengharapkan adanya proteksi terhadap pasar
Indonesia. Dibentuknya Forum WTO sebagai media dialog dan sosialisasi mengenai
WTO dan implikasinya di Indonesia sampai saat ini masih terasa eksklusif dan belum
menyentuh masyarakat luas.

C. Kondisi Global di Masa Depan
        Saat ini terdapat tekanan yang cukup besar bagi para anggota WTO untuk
menyelesaikan negosiasi DDA pada tahun 2006. Hal ini antara lain disebabkan akan
berakhirnya fast-track authority yang diberikan oleh Kongres AS kepada Presiden AS
untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan internasional dan meminta persetujuan
Kongres tanpa adanya amandemen di tahun 2007. Sebagai salah satu ‘pemain’ utama di
WTO, AS memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah perundingan dan
hilangnya kewenangan ini akan menyebabkan semakin sulitnya pengambilan keputusan
yang substantif di WTO.
        Kondisi perekonomian dunia saat ini juga tidak dapat dikatakan baik. Kembali
lagi, AS sebagai salah satu tujuan utama ekspor dunia saat ini mengalami defisit current
account yang cukup besar dan telah mencapai sekitar 8 persen dari PDB-nya. Hal ini
menyebabkan adanya ketidaksetimbangan dalam perdagangan dunia. Selain itu, EU juga
sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh, antara lain,
penuaan populasi di Eropa Barat dan peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja ahli.
Namun hal ini tidak dapat dipenuhi karena kebijakan imigrasi yang restriktif dan
kebijakan ketenagakerjaan yang protektif sehingga memperlambat terjadinya regenerasi
di pasar tenaga kerja EU.
        Peningkatan harga minyak dunia yang masih berada pada level yang tinggi saat ini
dapat menjadi batu sandungan bagi efektivitas penerapan sistem perdagangan multilateral
karena minyak masih menjadi input utama dalam proses produksi di seluruh dunia.
Sekiranya ke depannya harga minyak masih berada pada level yang tidak sustainable,
maka efek positif yang mungkin diperoleh jika DDA berhasil dinegosiasikan dan
diimplementasikan dapat menurun.
        Perubahan arus perdagangan dunia saat ini juga merupakan salah satu faktor yang
harus diperhitungkan. Peningkatan perdagangan intra-regional terutama di Asia dan antar


                                         10
negara berkembang dapat menjadi kesempatan yang baik terutama bagi Indonesia. Selain
itu juga merebaknya regional trade arrangements terutama di kawasan Asia dan di dunia
dapat menjadi sarana yang baik bagi Indonesia untuk memiliki basis mitra dagang yang
kuat.
        Hal-hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kondisi perekonomian global secara
keseluruhan dan khususnya bagi Indonesia. Memperhatikan kondisi Indonesia saat ini
yang terintegrasi ke dalam perekonomian dunia, external shock sedemikian rupa, baik
negatif maupun positif, dapat memiliki efek yang cukup besar yang harus diantisipasi
sebelumnya.




                               IV. Analisa dan Saran

       Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah
sebagai berikut:

1) Prioritas utama bagi Indonesia dalam menghadapi perundingan WTO ke depannya
   adalah pembenahan kondisi dalam negeri di berbagai sektor dan lintas sektoral
   terutama dalam masalah koordinasi dan struktur pengambilan keputusan. Beberapa
   poin penting yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:




                                        11
 i.    Melakukan pembenahan dalam pengumpulan data dan sinkronisasi dengan
       sistem Kode HS. Data-data statistik seperti dalam hal produksi, konsumsi, nilai
       tambah, ekspor dan impor merupakan modal utama bagi suatu negara untuk
       mengetahui potensi ekonominya dan amat berguna dalam penyusunan kebijakan
       yang tepat. Dengan tersedianya data sahih yang dapat dianalisa, Indonesia dapat
       memperkirakan dan menyusun prioritas kepentingannya ke depan terutama
       terkait dengan negosiasi WTO. Sampai pada batas-batas tertentu, hal ini telah
       dilakukan oleh Departemen Perdagangan, namun hal ini harus didukung oleh
       departemen-departemen teknis lainnya karena masih banyak sektor yang belum
       terklasifikasi. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber
       informasi utama dapat diberdayakan sebagai focal point untuk pengumpulan
       data agar dapat menyediakan masukan data yang berguna, mengingat BPS telah
       memiliki sarana dan prasarana yang tepat untuk mengumpulkan data-data
       tersebut.
 ii.   Menciptakan kebijakan ekonomi domestik yang dapat mengoptimalkan
       keunggulan komparatif Indonesia, meningkatkan nilai tambah dan sekaligus
       juga meningkatkan produktivitas di berbagai sektor terutama pertanian.
       Komponen utama dalam hal ini adalah sistem pendidikan yang baik dan dapat
       mendorong peningkatan kapasitas pekerja Indonesia. Selain itu juga dibutuhkan
       untuk menciptakan suatu struktur insentif yang efektif untuk mendorong
       terjadinya realokasi sumber daya, baik manusia maupun modal, ke sektor-sektor
       yang memiliki keunggulan komparatif terutama jasa, mengingat bahwa
       Indonesia memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.
     Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena membutuhkan usaha yang keras,
     biaya yang tidak sedikit, dukungan dan kemauan politik, serta baru dapat dilihat
     hasilnya setelah beberapa waktu. Namun hal ini dapat mengurangi kerentanan
     pekerja Indonesia terhadap pergerakan yang mungkin terjadi di perekonomian
     global yang mungkin terjadi ke depannya, terutama jika hal itu merugikan
     Indonesia.
iii. Menyusun struktur koordinasi dan kewenangan serta sistem informasi yang
       efektif, efisien, tepat waktu dan tepat guna antar-departemen dan antara pusat
       dengan PTRI Jenewa dalam menangani pembahasan dan negosiasi di WTO.
       Keterlibatan berbagai departemen dalam proses penyusunan kebijakan
       berkenaan dengan negosiasi di WTO bukanlah merupakan suatu kendala yang
       harus dipermasalahkan dan sebaliknya harus lebih diefektifkan mekanisme
       kerjanya agar dapat menyusun skala prioritas dan posisi untuk negosiasi WTO.
       Hal ini harus dilakukan karena tiap departemenlah yang mengetahui keunggulan
       dan kelemahan tiap-tiap sektor yang dinegosiasikan di WTO.
     Peranan Departemen Perdagangan sebagai focal point dari Tim Nasional
     Perundingan Perdagangan Internasional sebagaimana dimandatkan oleh Keppres
     No. 28/2005 harus didukung sepenuhnya oleh aparatur birokrasi dari departemen-
     departemen lain. Melalui sistem koordinasi yang baik dan peningkatan intensitas
     diskusi di dalam negeri, sekiranya dapat menjadi cara untuk menyelaraskan
     persepsi bersama sehingga dapat disusun suatu kerangka posisi Indonesia dalam
     menghadapi negosiasi WTO. Sementara posisi dan keputusan yang telah diambil
     harus dapat dikomunikasikan pada waktu yang tepat kepada para diplomat-



                                       12
     negosiator yang mewakili kepentingan Indonesia di sidang-sidang WTO beserta
     dengan data dan bahan pendukung.
  iv. Mengikutsertakan para stakeholders seperti LSM, akademisi dan UKM (Usaha
       Kecil dan Menengah) dalam proses diskusi mengenai isu-isu WTO dan
       implikasinya untuk Indonesia. Selain dapat digunakan sebagai sarana diseminasi
       informasi dan peningkatan kesadaran mengenai isu WTO, kesempatan ini juga
       dapat digunakan untuk memperoleh masukan yang berguna bagi penyusunan
       kebijakan dan negosiasi di WTO.

2) Keterbukaan Indonesia terhadap perdagangan internasional dan kontribusi dari
   perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia merupakan suatu nilai
   tambah yang harus dimanfaatkan. Sekiranya Indonesia sudah dapat memetakan
   sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat diperdagangkan serta
   dapat menyetujui posisi untuk sektor-sektor tersebut, maka amat terbuka
   kemungkinan bagi para diplomat-negosiator Indonesia di WTO untuk mengambil
   posisi ofensif dalam perundingan di isu-isu tersebut.
   Pada saat ini, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mengambil posisi
   ofensif di bidang NAMA, khususnya jika dilihat bahwa ekspor utama Indonesia yang
   memberikan kontribusi adalah komoditas-komoditas di bidang tersebut. Selain itu,
   Indonesia juga dapat menjadi demandeur di bidang jasa khususnya melalui Mode 4
   untuk beberapa jasa misalnya keperawatan, konstruksi, perbankan serta energi.
   Namun tentunya tidak boleh dilupakan bahwa Indonesia juga harus memperoleh
   policy space yang cukup sehingga dapat menjaga kepentingan Indonesia ke depannya,
   khususnya di sektor pertanian dimana masih banyak penduduk Indonesia yang
   tergantung pada kontinuitas stabilitas di sektor ini. Oleh karenanya dalam menentukan
   posisi Indonesia juga harus dicari keseimbangan yang tepat di tiap-tiap bidang
   sehingga tidak ada sektor-sektor yang terlupakan ataupun terkorbankan mengingat
   sebagian besar negosiasi di putaran ini bersifat single undertaking.

3) Sementara untuk menghadapi kemungkinan terjadinya external shocks yang negatif di
   perekonomian global, sebaiknya Indonesia mulai melihat alternatif-alternatif yang
   tersedia khususnya dalam mencari mitra dagang non-tradisional dan berpartisipasi
   dalam berbagai bilateral & regional trade arrangements. Hal ini dapat berguna untuk
   mengurangi kerentanan Indonesia terhadap pengaruh dari pergerakan negatif di
   perekonomian global dengan memiliki basis perdagangan yang lain.

                                DAFTAR PUSTAKA


Anderson, Kym & Will Martin, “Agricultural Trade Reform and the Doha Development
       Agenda”, World Bank Policy Research Working Paper No. 3607, May 2005,
       www.worldbank.org
Busse, Mathias, “Trade, Environmental Regulations and the WTO”, World Bank Policy
       Research Working Paper No. 3361, July 2004, www.worldbank.org
Crowley, Meredith A., “An Introduction to the WTO and GATT”, Economic Perspectives
       4th Quarter 2003, Federal Reserve Bank of Chicago: Chicago, 2003



                                         13
Francois, Joseeh, “Choosing Formulas for Market Access Negotiations: Efficiency and
         Market Access Considerations”, World Bank Policy Research Working Paper No.
         3474, January 2005, www.worldbank.org
Ghani, Ejaz & Carl Jayarajah, “Trade Reform, Efficiency and Growth”, World Bank
         Policy Research Working Paper No. 1438, March 1995, www.worldbank.org
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 588/MPP/Kep/10/1999 tanggal
         14 Oktober 1999 tentang Penetapan Tata Kerja Tim Nasional dan Pembentukan
         Kelompok Perunding untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam
         Kerangka WTO
Mattoo, Aaditya, “Services in a Development Round: Three Goals and Three Proposals”,
         World Bank Policy Research Working Paper No. 3718, September 2005,
         www.worldbank.org
Oemar, M., “Laporan Konferensi Tingkat Menteri VI WTO”, Berita Fax Departemen
         Luar Negeri No. BB-325-HONGKONG-XII-05
Robilliard, Anne-Sophie & Sherman Robinson, “The Social Impact of a WTO Agreement
         in Indonesia”, World Bank Policy Research Working Paper 3747, October 2005,
         www.worldbank.org
Soesastro, Hadi & M. Chatib Basri, “The Political Economy of Trade Policy in
         Indonesia”, CSIS Working Paper Series No. wpe 092, March 2005,
         www.csis.or.id
Soesastro, Hadi, “Challenges to APEC Trade Policy: The Doha Development Agenda and
         RTAs/FTAs”, CSIS Working Paper Series No. wpe 069, May 2003,
         www.csis.or.id
Srinivasan, TS, “Developing Countries and the Multilateral Trading System After Doha”,
         Yale Economic Growth Center Discussion Paper No. 842, February 2002,
         www.econ.yale.edu
----------, “ADB Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries 2005”,
         www.adb.org
----------, “Doha Ministerial Declaration, 14 November 2001”, Document No. WT/MIN
         (01)/DEC/1, members.wto.org
----------, “Doha Work Programme, 1 August 2004”, Document No. WT/L/579,
         members.wto.org
----------, “The Doha Declaration Explained”, www.wto.org
----------, “The World Trade Brief: The Sixth WTO Ministerial Conference, Hong Kong
         13-18 December 2005”, Haymarket Management: London, 2005

                                    LAMPIRAN

Grafik 1




                                        14
                                              Struktur Output (% )


                            100%
                            80%
                            60%
                    %
                            40%
                            20%
                             0%
                                    2000        2001        2002       2003          2004
                                                           Tahun

                                            Agriculture   Industry   Services



    Tabel 1
                                           Population 15 Years of Age and Over Who Worked by Main Industry


     Main Industry                                                                2001        2002          2003        2004         2005
1    Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery                                 39 743 908   40 633 627   43 042 104   40 608 019   41 814 197
2    Mining and Quarrying                                                                -     631 802      732 768     1 034 716     808 842
3    Manufacturing Industry                                                     12 086 122   12 109 997   11 495 887   11 070 498   11 652 406
4    Electricity, Gas, and Water                                                         -     178 279      151 831      228 297      186 801
5    Construction                                                                3 837 554    4 273 914    4 054 741    4 540 102    4 417 087
6    Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants and Hotels                      17 469 129   17 795 030   17 249 484   19 119 156   18 896 902
7    Transportation, Storage, and Communications                                 4 448 279    4 672 584    4 939 665    5 480 527    5 552 525
8    Financing, Insurance, Real Estate and Business Services                     1 127 823     99 1745     1 306 551    1 125 056    1 042 786
9    Community, Social, and Personal Services                                   11 003 482   10 360 188    9837 760    10 515 665   10 576 572
1
0    Others                                                                      1 091 120            -            -            -            -
     Total                                                                      90 807 417   91 647 166   92 810 791   93 722 036   94 948 118




    Grafik 2
                            Perdagangan Internasional (juta US$)

                   80000
                   70000
                   60000
        US$ juta




                   50000
                   40000
                   30000
                   20000
                   10000
                        0
                             1998     1999         2000       2001       2002         2003   2004
                                                             Tahun


                                                Exports, f ob            Imports, cif




                                                                                15

								
To top