Docstoc

PETUNJUK TEKNIS PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN

Document Sample
PETUNJUK TEKNIS PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN Powered By Docstoc
					                                                              Bahterasmas 2008-2013


                                  KATA PEGANTAR
      Perbaikan drerajat kesehatan, seiring dengan peningkatan pendidikan dan
perbaikan ekonomi rakyat akan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Sulawesi Tenggara. oleh karena itu, sesuaidengan visi "Membangun Kesejahteraan
Sulawesi Tenggara 2008_1013 saya menempatkan peningkatan sumberdaya manusia
sebagai agenda utama.

       Faktor-faktor.yang harus diperhatikan dalam perayanan kesehatan adalah
kondisi geografis yang terdiri dari wirayah daratan dan kepulauan, persebaran
penduduk yang lebih banyak tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir, tr:ngkat
pendidikan dan pendapatan masyarakat yang berum begitu baik, dan lain sebagainya.
Dirain pihak p.rrJburun fasititas layanan kesehatan, jumlah dan distribrri dokt"r,
parameOis, dan tenaga kesehatan rainnya berum c.rapat menjangkau seluruh wilayah
sulawesi renggara. Dengan kondisi tlrsebut, maka masyarakat mempunyai
keierbatasan Jalam mengakses pelayanan kesehatan.

      Program pembebasan Biaya pengobatan bertujuan memberikan kemudahan
bagi seluruh masyarakat surawesi Tenggara untuk mengakses perayanan kesehatan
rulukan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang opiimat. Pelaksanaan
program ini bkan memerrukan kerjasama lintas sektor dan koordinasi dengan
pemerintah Kabupaten/Kota se sulawesi renggara. Kerjasama dengan pemerintah
Pusat khususnya Departemen Kesehatan sangat diperrukan dalam pengelolaan
perayanan kesehatan bali masyarakat miskin. Disamping bantuan teknis dan asistensi
dalam penyelenggaraan ptogtut kesehatan di Sulawesi Tenggara'

     AkhirnYa, SaYa memberikan manfaat. berharaP Program ini daPat bagi seluruh
masYarakat Sulawesi Tenggara


                                             Kendari,    April 2008
                                           Gubernur Sulawesi Tenggara

                                                 H. Nur Alam, SE




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                          Bahterasmas 2008-2013


                                         DAFTAR ISI
BAB      I PENDAHULUAI …………………………………………………….
         A. Latar Belakang ………………………………………………….
         B. Pengertian ………………………………………………………..
         C. Tujuan …………………………………………………………....
         D. Dasar Hukum …………………………………………………….
         E. Prlnsip Dasar ……………………………………………………..
         G. Kebijakan ………………………………………………………..
         H. Ruang Lingkirp ……………………………………………………


BAB      II TATA LAKSANA PROGR,AM ……………………………………
         A. Pengorganisasian     ………………………………………..........
         B. Kepesertaan Program     …………………………………………
             1. Penjaringan dan penetapan peserta Program …………….
             2. Mekanisme Pendataan peserta …………………………….


BAB      III PRINSIP PFNYELTNGGARAAN DAN
             PROSEDUR. PELAYANAN PROGRAM ……………………….
         A. Prinsip Penyelenggaraan ………………………………………..
         B. Prosedur Pelayanan ………………………………………………


BAB      IV PEMBIAYAAN …………………………………………………….
         A. Sumber Biaya dan Pengelolaan Dana ………………………..
         B. Prosedur klaim ……………………………………………………
         C. Pertanggung Jawaban …………………………………………...
         D. Penggunaan Dana ……………………………………………….
         E. Rincian Alokasi Penggunaan Biaya Menurut Komponen
            Pembiayaan Program     …………………………………………
            1. Biaya Pembuatan Data Dasar dan Kartu Peserta …………
            2. Biaya Pelayanan Kesehatan ………………………………..
            3. BiayaManajemen …………………………………………….

BAB      V SOSIALISASI DAN PTNYULUHAN PROGRAM ………………
         A. Sosialisasi Program ……………………………………………..
         B. Penyuluhan Program …………………………………………….




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                       Bahterasmas 2008-2013


BAB      VI PEMANTAUAN, EVALUASI, PTLAPORAN,
         PENGAWASAN DAN PENGADUAN ……………………………….
         A. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan …………
            1. Pemantauan dan evaluasi program …………………………
            2. Pelaporan program ……………………………………………

         B. Mekanisme Pengawasar'l ………………………………………..
            1. Pengawasan langsung ……………………………………..
            2. Pengawasan tidak langsung ……………………………..
            3. Pengawasan fungsional ……………………………………
            4. Pengawasan masyarakat ……………………………………

         C. Pengaduan Masyarakat ………………………………………..


BAB      VII PENUTUP       ………………………………………………………..




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                Bahterasmas 2008-2013


                                       BAB I
                                   PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

       Permasalahan utama. dalam pembangunan kesejahteraan adalah rendahnya
derajat kesehatan masyarakat. Hal iniditunjukkan dengan masih tingginya angka
kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang
menderita gizi kurang. Masih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh beberapa
penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit degeneratif,
Kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang
bermutu juga diseba bkan adanya kesenja n gan a nta r wilaya h/daera h, gender, dan
antar kelompok status sosial ekonomi. Selain itu, belum memadainya jumlah,
penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan serta terbatasnya sumber
pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

         Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat
kesehatan, seperti peningkatan upaya kesehatan dasar terpadu yang bersumber
masyarakat dan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan
difasilitas kesehatan. Upaya kesehatan masyarakat (UKM) meliputi penyu I u ha n
kesehata n ( hea lth ed ucati o n), peni a ri n g an risiko dan pencegahan penyakit
,pemantauan kesehatan ibu dan anak, pemberian imunisasi, dan sebagainya'
Sedangkan peningkatan upaya kesehatan perorangan meliputi proses pelayanan
kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat
InaP dan Rumah Sakit.

       Ada dua sisiyang menjadi pusat perhatian dalam peningkatan pelayanan
kesehatan yaitu peningkatan keterjangkauan dan mutu Fasilitas Kesehatan (Faskes)
serta meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat dalam pelaYanan kesehatan.

      Peningkatan keterjangkauan dan mutu faskes mencakup penataan Puskesmas
Pembantu,Puskesmas sampai ketingkat rujukan tertinggi di RSUD Provinsi'
penataan'bukan berarti menambah bangunan yang ada, akan tetapi lebih terfokus
kepada peningkatan fungsi Faskes yang ada melalui penyediaan biaya investasi
(termasuk gaji) dan biaya operasional yang memadai. Masalahnya adalah beban biaya
operasional untuk pengadaan bahan habis pakai, obat-obatan, bahan penunjang
administrasi, dan lain sebagainya beium mencukupi,

        Peningkatan partisipasi dan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan.
Untuk mencapai hal ini, berbagai daerah di Indonesia banyak menerapkan kebijakan
pelayanan kesehatan dasar rawat jalan di puskesmas secara gratis atau tidak dipungut
bayaran, Pemerintah daerah melakukan pem'nebasan restribusi pelayanan kesehatan
di puskesmas yang meliputi: (1) rawat kunjungan, (2) rawat inap, (3) visum luar, (4)
tindakan medis ringan, (5) tindakan medis sedang, (6) tindakan medik gigi, (7)
pemeriksaan penunjang, (B) diagnostik. Kebijakan ini diakui dapat memperluas akses
pelayanan kesehatan dasar dan membuat kunjungan rawat jalan meningkat hampir dua
kali lipat dari biasanya.

Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                               Bahterasmas 2008-2013


      Di Provinsi Sulawesi Tenggara, cakupan kunjungan di fasilitas kesehatan belum
menggembirakan. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem jaminan kesehatan
masyarakat yang mencakup seluruh penduduk. Diperkirakan masih sekitar 36,49o/o
penduduk Sulawesi Tenggara belum memiliki jaminan kesehatan. Mereka adalah
kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal dan golongan ekonomi
menengah ke bawah.

       Rendahnya cakupan penduduk yang memilikijpminan kesehatan di tengah
kondisi melemahnya kemampuan ekonomi masyarakat dan tingginya biaya pelayanan
kesehatan, akan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, mereka
yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan cenderung akan menunda atau
tidak berupaya untuk mengakses pelaya na n karena keterbatasa n kema m pu a n
finansial, Keadaan ini akan memperburuk kondisi kesehatan penderita, menurllnkan
produktivitas, termasuk aktivitas sosial nYa.

       Menyadari pentingnya pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara merancang suatu sistem pembiayaan kesehatan yang dapat
mencakup seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan nama Program
Pembebasan Biaya Pengohatan. Program ini merupakan pengaba,ran gratis bagi
seluruh masyarakat Slrlawes! Tentgara dengan jaminan Pemerintah provinsi.
Fernbiayaan rni dirancang dengan mengadopsi mcde! pelayanan yang dilaksanakan
pada Program jarninan Kesehatan Masyara kat (Ja m kesmas), Den ga n denn ikia n, d
iha ra pi<an seluruh masyarakat akan rnemperoleh star:dar pelayanan minirnal yang
sama dan mempunyai kesempalan yang sama dalam mengakses peiayanan
kesehatan.

B" FenEertian

       Program Pembebasan Biaya pengobatan paca hekekatnya adalah penjabaran
dar! visi dan rlisi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 200g-2013, Frogram
Pernbebasan Biaym pengsE:ntam merupakan prograffi yamg ditujuken untuk nr em
beni ka n 3'a m i n a n pelaya na n kesehata n bngi masyarakat $ulawesi TengSfrr*
dalam bentu${ layanan kesehatan nr"ljukan dmp"i Fusk*ssr:ns lce R.umah Sakit Umurn
Daerah {RSUn} Knbupe*sn/ Kota dast atau Rurnah $akEt Urnum Baerah (RSUtr)
Frovlnsi bendasarkara re!<omendesE Juknis Pemfsebasi medis berupa rawat jalan atau
rawat inap dengan fasilitas kelas III. Untuk dapat memanfaatkan program ini, maka
diperlukan ketaatin warga mengikuti prosedur pelayanan yang ditetapkan'

      Program Pembebasan Biaya Pengobatan sebagai pelayanan kesehatan rujukan
merupakan penyeleng garaan pelayana n kesehatan terstruktu r da n 'berjenjang, atas
azas bersama dengan mutu yang terjamin dan pembiayaan yang dilaksanakan secara
pra-upaya. Konsep ini merupakan jaminan kesehatan masyarakat secara menyeluruh
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                Bahterasmas 2008-2013


C. Tujuan

       Secara umum Program Pembebasan Biaya Pengobatan bertujuan untuk
memberikan kemudahan bagi masya ra kat Provi nsi Sulawesi Ten g ga ra men ga kses
pelayanan kesehatan yang paripurna di RSU Kabupaten/Kota dan RSU Provinsi untuk
meningkatkan derajat kesehatannya. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai
berikut:

   1. Terselenggaranya sistem rujukan pelayanan kesehatan yang secara teknis dan
      pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
   2. Terselenggaranya pelayanan kesehatan berjenjang di RSU Kab/Kota dan RSU
      Propinsi;
   3. Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis bermutu untuk rawat jalan dan rawat
      inap kelas IIi di RSUD Kabupaten/Kota dab RSUD Provinsi.

D. Dasar Hukum

       Sesuai dengan Visi Gubernur Sulawesi Tenggara, " Mem ba ngun Keseja htera a
n Sulawesi Ten g ga ra Ta h u n 2008-1013", maka salah satu misi yang akan dicapai
adalah pengembangan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pelayana n
kesehata n masya rakat yang lebih baik. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka
dilaksanakan program pengobatan gratis yang dapat menjangkau seluruh masyarakat
Sulawesi Tenggara atau disebut dengan Program Pembebasan Biaya Pengobatan.
Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

   1. Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1945), UUD 1945 pasal 2BH
      dan Pasal 34, UU No,23 tahun 1992 menetapkan bahwa kesehatan sebagai hak
      fundamental setiap warga. Dengan demikian, setiap individu, keluarga dan
      masyarakat berhak mendapat perlindungan kesehatan, dan negara mengatur
      agar masyarakat mendapatkan hak atas kesehatan.
   2. Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. UU ini
      menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh
      derajat kesehatan yang optimal.
   3. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
   4. Kepmenkes No. L3I I Menkes I SKI II I 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang
      Sistem Kesehatan Nasional
   5. Kepmenkes No. 989 | Menkes I SK I IX | 2007 tentang penetapan tarif kelas III
      Rumah Sakit seluruh Indonesia berdasarkan nosis Related Group (INA_DRG)
      Indonesia Diag-
   6. Visi Misi Gubernur provinsi Sulawesi Tenggara 2008_2013.

E. Prinsip Dasar

      Dengan mempertimbangkan kondisi sosiar ekonomi, geografis, dan pentingnya
peranan kesehatan dalam peningkatan sumberdaya manusia, maka prinsip dasar
program ini adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyakat


Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                               Bahterasmas 2008-2013


Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan standar
pelayanan minimal (SpM) pemerintah.

      Artinya, seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan
kesehatan. Untuk itu, seluruh komponen pembiayaan pelayanan kesehatan sama
dengan standar pelayanan yang sama dengan Progra m Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), dan jumlah premi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi
sama dengan premi Jamkesmas yaitu sebesar Rp 5.000 / kaPita /bulan.

G. Kebijakan

     Program ini merupakan suatu pendekatan pola' pelayanan kesehatan pada
masyarakat secara menyeluruh dengan menitik beratkan pada kualitas pelayanan.
Langkah-langkah kebijakan yang diterapkan antara lain:

   1. Mengidentifikasi jumlah sasaran yang belum mendapatkan jaminan
      pemeliharaan kesehatan, tapi memerl ukan pelayanan kesehatan pa ripu rna,
   2. Menyediakan dan atau meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang memiliki
      kemauan dan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.
   3. Meningkatkan sistem rujukan pelayanan dengan meningkatkan mutu teknis dan
      pengelolaan pelayanan kesehatan
   4. Menyelenggarakan pola pelayanan kesehatan rujukan dengan pembiayaan
      bersumber dari pemerintah pusat (Depkes RI) dan pemerintah provinsi melalui
      dana ApBD provinsi.

H. Ruang Lingkup

       Ruang lingkup program adalah penanganan perayanan kesehatan tingkat
lanjutan dari puskesmas ke rumah sakit kabupaten/kota dan atau rumah sakit Provinsi
berupa rawat jaran dan rawat inap keras iII. Paket pelayanan yang disediakan adalah
paket pelayanan sesuai dengan INA-DRG sebagai standar pelayanan kesehatan dan
menjadi dasar daram pengajuan kraim biaya perayanan kesehatan oreh RSuD ke
Dinas Kesehatan provinsi, serta pengajuan klaim biaya oreh Dinas Kesehatan provinsi
ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                 Bahterasmas 2008-2013


                                   BAB II
                           TATA LAKSANA PROGRAM
A. Pengorganisasian

      Agar program ini terselenggara dengan baik, maka diperlukan sistem
pengelolaan yang terstruktur. Untuk itu dapat dibentuk:

   1. Tim Pengelola Propinsi dan Kab/kota yang terdiri Pengarah, Pelaksana dan
      Sekretariat,
   2. Tim Koordinasi, Propinsi dan kab/kota yang terdiri dari Pengarah, Pengelola dan
      Sekretariat.
   3. Dibentuk Tim fervikasi di setiap RS

     Tim Pengelola Program Pembebasan Biaya Pengobatan Provinsi Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi dibentuk.

       Tim Pengelola Program Pembebasan Biaya Pengobatan Provinsi terdiri dari 1
(satu) orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, 1
(satu) orang coordinator operasional dan 2 (dua) orang staf yang membidangi
kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif' (Memiliki fungsi melekat sama
dengan Tim Pengelola Jamkesmas). Peran dan Tugas Tim Pengelola Povinsi:

   1. Menyusun kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tenggara,
   2. Menetapkan besaran premi pemerintah untuk pembiayaan program
      Pembebasan Biaya Pengobatan.
   3. Meneta pka n prosed u rlmekan isme penya I u ra n da n pengelolaan keuangan
   4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program
      (Pembebasan Biaya Pengobatan) dan Jamkesmas
   5. MengKoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penerima
      pelayanan program sesuai keb'rjakan yang sudah ditetapkan
   6. Melakukan verifikasi, pemantauan dan evaluasi
   7. Melakukan analisis aspek kendali biaya, dan kendali mutu
   8. Menyampaikan laporan pengelolaarr-program

   Unit Koordinasi Manajemen program pembebasan Biaya pengobatan Tk. provinsi
dibentuk oreh Gubernur. Peran Unit Koordinasi program adalah:

   1. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program pembebasan
      Biaya Pengobatan dengan program Jaminan kesehatan masyarakat
      (Jamkesmas).
   2. Melakukan pembinaan dan pengendalian program
   3. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan program.

     Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim pengelola program
pembebasan Biaya Pengobatan Tingkat Kabupaten/Kota. Tim pengelola pogram

Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                    Bahterasmas 2008-2013


Pembebasan Biaya Pengobatan Kab./Kota terdiri dari 1 (satu) orang Penanggung
jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan 1 (satu) orang
koordinator operasional; 3 (tiga) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan,
keuangan dan administratif dan satu diantaranya ditugaskan juga sebagai koordinator
verifikator; serta pelaksana verifikasi sesuai kebutuhan (Mempunyai fungsi melekat
sama dengan Tim Pengelola program Jamkesmas), Yakni:

   1. Melakukan  manajemen kepesertaan, manalemen pelayanan kesehatan,
      manajemen keuangan
   2. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di RSUD KablKota.
   3. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur
      Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Propinsi.


B. Kepesertaan Program

1. Penjaringan dan Penetapan Peserta Program

      Peserta program iniditetapkan oleh masingmasing Kabupaten/Kota di seluruh
Provinsi Sulawesi Tenggara.

       Tiap Kabupaten / Kota diwajibkan melakukan pendataan masyarakat sehingga
diperoleh data menurut nama dan alamat. Persyaratan yang diperlukan saat pendataan
peserta adalah:

   a.   Kartu Tanda Penduduk Tetap
   b.   Kartu Keluarga.
   c.   Resi PBB, dan
   d.   Kartu Asli .lPK yang diikuti, jika kepala keluaga dan anggota keluarga lain telah
        tertanggung.

       Data kepesertaan ini harus terekam disetiap Puskesmas dimana penduduk
tinggal, dan data yang sama haius dikompilasi RSUD Kab/ Kota dan RSUD Provinsi.

       Pendataan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan
melibatkan Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahanl Desa dan RW/RT atau dusun.
Hasil pendataan tersebut kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

      Berdasarkan kepesertaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Bupati /
Walikota, selanjutnya data tersebut diajukan ke Pengelola Pemda Provinsi melalui
Dinas Kesehatan Provinsi untuk menerbitkan kartu identitas peserta Pembebasan
Biaya Pengobatan di RSUD Kabupaten/Kota dan atau di RSU Provinsi'




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                  Bahterasmas 2008-2013


2. Mekanisme Pendataan Peselta

       Untuk memperoleh akurasi data kepeseftaan program ini, maka proses
penjaringan peserta dilakukan tahapan kegiatan berikut:

   a. Penunjukkan peran pada Kaur Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan untuk
      melakukan registrasi peserta program yang mendaftarkan anggota keluarganya
      sebagai peserta yang akan mendapatkan pelayanan Pembebasan Biaya
      pengobatan di RSUD Kab/Kota dan atau di RSU provinsi pada Kantor
      Desa/Kelurahan,. Dengan mengisi form registrasi, (Form registrasi peseserta
      pada lampiran 1.)
   b. Proses pendataan peserta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

       Tahap I :

       a. Kepala keluarga yang tidak tercatat atau terdaftar sebagai peserta salah satu
          jenis jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) seperti Askes, Asabri,
          Jamsostek atau Jamkesmas, mendaftarkan anggota keluarganya den gan
          syarat-syarat:
          1. Menunjukkan KTP Asli, serta menYerahkan fotocopy KTP 1 lembar
          2. Menyerahkan foto copy kaftu keluarga 1 lembar
          3. Menyerahkan fotocopy resi pelunasan PBB 1 lernbar Menyerahkan pas
              foto kepala keluarga dan anggota keluarga calon peserta ukuran 2 x 3 cm
              sebanYak 2 lembar (foto warna)

       b. Anggota keluarga peserta dari salah satu jenis Jaminan Pemeliharaan
          Kesehatan yang tidak tercakup, dapat mendaftarkan anggota kel uarganya
          dengan syarat-syarat:
          1. Menunjukkan KTp AsIi, serta menyerahkan fotocopy Kfp L lernbar
             Menyerahkan foto copy kartu keluarga 1 lembar
          2. Menyerahkan fotocopy resi pelunasan PBB 1 lembar
          3. Menyerahkan fotocopy kartu kepesertaan JpK yang telah diikuti.
             Menyerahkan pas foto kepala keluarga dan anggota keluarga cal,cn
             peseria ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 iembar (foto warna)

               Setiap Kepala Keluarga yang telah terdaftar di Desa/kelurahan, menerima
            surat keterangan sementara dari kepala Desa/Lurah sebagai calon peserta
            pelayanan kesehatan pada program pembebasan Biaya Pengobatan
            Sulawesi Tenggara.

       Tahap II:

       a.  Petugas (Kaur Kependudukan) melakukan rekapitulasi data pesefta untuk
          selanjutnya dikirim ke Dinas kesehatan Kabupaten/kota' (pada unit pengelola
          program) dengan membawa serta kelengkapan administrasi yang ditentukan
       b. Arsip data kepesertaan disimpan oleh Kaur KePendudukan di Desa.


Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                               Bahterasmas 2008-2013


       Tahap III:

       a. Unit pelaksana program di Dinkes Kab/Kota menerima berkas kePesertaan
          dan memprosesnya'
       b. Data kepesertaan dikirim ke Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai
          peserta penerima Fembebasan Biaya Pengobatan dalam bentuk surat
          keputusan Bupati/Walikota'
       c. SK Bupati/Walikota tentang kepesertaan program Pembebasan Biaya
          pengobatan dimaksud bersama dengan kelengkapan administrasi lainnya
          dikirim ke dinas kesehatan Provinsi (Sekretariat program Pembebasan Biaya
          pengobatan) r.:ntuk penerbitan Kartu anggota peserta (Kartu Peserta
          program pembebasan Biaya Pengobatan pada lampiran 2).


       Tahap IV

       a. Pengelola Program pernbebasan Biaya Pengobatan Provinsi, melakukan
          rekapitulasi data dari masing Kabupaten/Kota, selanjutnya diproses untuk
          ditetapkan sebagai peseta program pembebasan Biaya Fengobatan Sulawesi
          Tenggara dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
       b. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang kepeseftaan program
          pembebasan Biaya Pengobatan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
          Tenggara menerbitkan Kartu keanggotaan program Pembebasan Biaya
          Pengobatan Sulawesi Tenggara. (Alur pendataan peserta program pada
          lampiran 3).




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                  Bahterasmas 2008-2013


                                 BAB III
                     PRINSIP DAN PENYELENGGARAAN
                     PROSEDUR PELAYANAN PROGRAM
       Program Pembebasan Biaya pengobatan sebagai pelayanan kesehatan gratis
bermutu merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan terstruktur
dan berjenjang, atas azas bersama dengan mutu yang terjamin dan pembiayaan yang
dilaksanakan secara pra-upaya, Konsep ini merupakan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah provinsi sulawesi
Tenggara.

Prinsip dasar dari progranr ini, adalah mernberikan pelayanan kesehatan gratis yang
bermutu secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara sesuai
dengan standar Tarif Kelas III Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Diagnosis Related
Group (lFlA-DRG) sebagaimana tercantum pada Lampiran 4,

A. Prinsip Penyelenggaraan

   1. Penyelenggaraan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif) sesuai standar
      kesehatan.

             Dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan Program
       Pembebasan Biaya Pengobatan yang komprehensif, maka penyelenggaraan
       mengikuti standar pengobatan menurut INA-DRG. (Secara umum diuraikan pada
       Bab IV, sub bab G2) .Untuk tahap awal semua rujukan medis dari puskesmas ke
       RSUD Kabupaten/Kota atau ke RSU Provinsi termasuk dalam paket program
       Pembebasan Biaya Pengobatan, kecuali untuk hal-hal berikut ini belum
       dimasukan dalam program Pembebasan Biaya Pengobatan, seperti:

       a. Generai chek up, KtR Kesehatan,
       b. Pelayanan operasi jantung, paru, hemodialisa, transplatasi ginjal, pemecahan
          batu ginjal dengan laser.
       c. Penyakit cacat bawaan dan retardasi mental (kecuali yang menyangkut
          produktivitas hidup berdasarkan rekomendasi tim RSUD dan Dinas
          Kesehatan Provinsi atas persetujua n Gu bernur).
       d. Bedah kosmetik
       e. Pelayanan kosmetik gigi, gigi palsu, kawatgigi, tambalan sinar (ligh curing)"
       f. Sirkumsisi (kecuali yang menyangkutproduktivitas hiduP)

   2. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

       a. Pasien rawat jalan atau rawat inaP puskesmas yang membutuhkan rujukan
          akan mendapat penganiar rujukan pelayanan kesehatan dari puskesmas.
       b. Pasien yang memperoleh pengantar rujukan menyerahkannya ke RSUD
          Kab/Kota dan akan mendapat pelayanan sesuai dengan hasil diagnosa, bila
          membutuhkan pelayanan lanjutan yang tidak diperoleh di RSUD Kab/Kota

Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                               Bahterasmas 2008-2013


          akan dirujuk ke RSUD Provinsi dengan pengantar rujukan dari RSUD
          Kab/Kota..
       c. Pasien yang memperoleh pengantar rujukan dari RSUD Kab/Kota
          menyerahkannya ke RSUD Kab/Kota dan akan mendaPat pelayanan sesuai
          dengan hasil diagnose.

   3. Pelayanan kesehatan diutamakan rujukan RSUD Kab/Kota dan rujukan lanjut ke
      RSUD Provinsi dengan ketentuan:

       a. Pelayanan Kesehatan rujukan rawat jalan dari Puskesmas atau Puskesmas
          perawatan ke RSUD Kab/Kota dan rujukan lanjut dari RSUD KabiKota ke
          RSU Provinsi.
       b. Pelayanan kesehatan rujukan rawat inap dari Puskesmas atau Puskesmas
          perawatan ke RSUD Kab/Kota dan rujukan lanjut dari RSUD Kab/Kota ke
          RSU Provinsi dan dengan fasilitas rawat inap kelas III.
       c. Pasien dapat mengajukan rawat inap pada kelas yang lebih tinggi (kelas 2,
          kelas 1 dan VIP), akan tetapi berakibat hilanggnya hakhak sebagai peserta
          program Pembebasan Biaya Pengobatan. (aftinya: pasien tersebut harus
          membayar secara penuh biaya pengobatan yang dijalaninya).

   4. Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan permintaan pencairan anggaran ke
      Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara:

       a. Dinas Kesehatan Provinsi memasukan pertanggungjawaban sebagai laporan
          penggunaan dana berdasarkan klaim dari RSUD Kab/Kota dan RSU Provinsi.
          Laporan Pertanggungjawaban dapat berupa biaya penyelenggaraan
          penggunaan dana Jamkesmas bersumber APBN, maupun biaya
          penyelenggaraan program Pembebasan Biaya Pengobatan bersumber
          APBD.
       b. Alokasi pemanfaatan dana untuk biaya pengobatan dikelola oleh Dinas
          Kesehatan Provinsi dengan ketentuan:

          1. Mengutamakan Penggunaan dana Jamkesmas bersumber APBN
          2. Jika seraPan dana APBN mencaPai 100%, daPat menggunakan BiaYa
             Program Pembebasan Pengobaian bersumber APBD Provinsi Yang ada
             Pada DPA-SKPD Dinkes Prov' Sultra'

   5. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

   6. lumlah dana yang dibayarkan harus diketahuioleh tim verifikasi baik di RSUD
      maupun di Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara'

   7. Dinas Kesehatan Provinsi membuat laporan penggunaan dana Program
      Pembebasan Biaya Pengobatan, dan melaporkan ke pemerintah Provinsi
      Sulawesi Tenggara (Format laporan penggunaan dana program pada lampiran
      5)'


Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                              Bahterasmas 2008-2013


B. Prosedur Pelayanan

       Setiap orang dapat memperoleh pelayanan kesehatan dalam program
Pembebasan Biaya PengobatandiRSUDKabupateniKotadanatar:RSUD Provinsi
apabila:

   1. Menunjukkan surat rujukan dari dokter Puskesmas / Kepala Puskesmas
      berdasarkan indikasi medis
   2. Mempunyai kartu identitas peserta yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi
   3. Prosedur rujukan dari puskesmas/ puskesmas perawatan ke RSUD Kabupaten
      dan atau langsung ke RSUD Provinsi, tergantung indikasi tindakan rnedis yang
      diperlukan dengan memperhatikan ketersedian sarana pelayanan kesehatan
      yang ada pada tiap unit pelayanan rujukan atau ketersedian tenaga medis yang
      akan menangani penyakit pasien yang akan dirujuk.
   4. Setelah mendapat pelayanan dari RSUD Provinsi/ RSUD Kab/Kota, pasien dapat
      dirujuk balik ke institusi yang merujuk.
   5. Surat keterangan rujukan, baik rawat jalan maupun rawat inap berlaku satu
      bulan.
   6. Dalam hal gawat darurat, masyarakat dapat langsung memperoleh pelayanan di
      RSUD baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi, dengan cara
      menunjukkan/menyerahkan fotocopy kartu identitas dan sesudah itu melengkapi
      administrasi kartu peserta program dalam waktu 3 x 24 iam.

       Masyarakat yang tidak mengikuti prosedur, tidak mendapat jarninan dalam
program Pembebasan Biaya Pengobatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
(Alur pelayanan program pada lampiran 6)




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                 Bahterasmas 2008-2013


                                      BAB IV
                                    PEMBIAYAAN
A. Sumber Biaya dan Pengelolaan Dana

       Biaya Program Pembebasan Pembebasan Pengobatan bersumber dari dana
APBD dan APBN. Penyediaan dana APBD, dalam bentuk DPA-SKPD Dinas Kesehata
n Provi nsi Su lawesi Tengga ra. Penya I u ran dana akan dilakukan setiap awal
triwulan, dengan berpedoman pada ketentuan tata pengelolaan keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya dana yang disediakan
tidak habis, maka sisa dana akan dipergunakan untuk kegiatan pada tahun berikutnya.

Pengelolaan dana APBN sesuai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Program
Jamkesmas. Sedangkan pengelolaan dana APBD Provinsi melalui mekanisme
Pengelolaan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara'.

B, Prosedur klaim

   1. PembayaranpelayanandiRSberdasarkantarif Paket PelaYanan kesehatan'
   2. Besaran tarif berdasarkan INA-DRG
   3. Rumahsakitmengajukanklaim,disertaidokumen, P.ndukung kePada Dinas
      Kesehatan
   4. sebelumdibayarkanDinasKesehatan'klaim' diverifi kasi oleh verifi kator'
   5. Setelah hasilverifikasi disetujui, Dinas Kesehatan segera membayar klaim paling
      lambat 10 hari sejak klaim diajukan'

C. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban penyelenggaraan Program Pembebasan Biaya Pengobatan
adalah:

   1. PihakRSUDKabupaten/KotadanRSUProvinsi sebagai penyelenggara pelayanan
      kesehatan (PPK) dan penerima dana klaim dari Dinas Kesehatan Provinsi
      berkewajiban :
      a. Membuat catatan data pasien serta pengguaan besaran biaya berdasarkan
         INADRG.
      b. Membuat laporan bulanan kegiatan dan mengirim ke Dinas Kesehatan
         Kabupaten/ kota dengan tembusasn ke Dinas Kesehatan Provinsi.

   2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi laporan bulanan RSUD
      Kab/Kota, selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap 3 bulan.

   3. Dinas Kesehatan Provinsi berkewajiban:
      a. Membuat pencatatan dan pembukuan dana yang dikelola.
      b. Membuat laporan triwulan dan tahunan dan mengirim ke Pemerintah Provinsi
      c. Laporan triwulan terdiri dari:

Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                  Bahterasmas 2008-2013


          1.   Laporan aktivitas (Laporan cakupan kegiatan Program)
          2.   LaPoran arus kas'
          3.   LaPoran Posisi kas'
          4.   Catatan atas Posisi keuangan'
          5.   LaPoran tahunan terdiri dari:
          6.   Laporan aktivitas (Laporan cakupan kegiatan Program)
          7.   LaPoran arus kas
          8.   LaPoran Posisi kas

   4. Dinas Kesehatan Provinsi membuat rekapitulasi laporan bulanan PPK (RSU
      Provinsi) dikirim ke sekretariat Komite Kesehatan Provinsi setiap 3 bulan.

D. Penggunaan Dana

      Penggunaan dana Program Pernbebasan Eiaya Pengobatan bersumber APBD
Provinsi dipergunakan untuk 3 komPonen Yaitu:

   1. Biaya pembuatan data dasar dan kartu peserta sbbesar 3 %
   2. Dan biaya pelayanan kesehatan sebesar 90%
   3. Biaya sosialisasi dan manajemen sebesar 7 %

E. Rincian Alokasi Penggunaan tsiaya Menurut Komponen Pembiayaan Program

   1. Biaya Pembuatan Data Dasar dan Kartu Peserta

              Penggunaan dana untuk pembuatan data dasar dan kartu pesefta yang
       dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi
       adalah 3 o/o dari total biaya program' Dana ini digunakan untuk membiayai
       pelaksanaan kegiatan (1) operasional pendataan, (2) pembuatan kartu peserta,
       (3) pendistribusian kartu peserta dan (4) entri data peserta ditingkat kabupaten
       dan Provinsi.

   2. Biaya Pelayanan Kesehatan

       Penggunaan dana untuk PelaYanan kesehatan akan dibayarkan melalui
       Pembebasan Biaya Pengobatan berdasarkan klaim dari RSUD Kabupaten/ Kota
       atau Provinsi. Kegiatan pelayanan kesehata n yang terca ku p adala h penyel en
       g garaan layanan rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III dan pelayanan
       gawat darurat di RSUD. Jumlah biaya yang dialokasikan adala 90% daritotal
       biaya tahun 2008, Komponen yang dibiayai meliputi:

       a. Rujukan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) ke RSUD Kab/ Kota dan RSUD
          Provinsiterdiri dari:

          1. Konsultasi medis dokter ahli
          2. Pemeriksaan fisik.


Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                Bahterasmas 2008-2013


          3.  Pelayanan rehabilitasi medis
          4.  Penunjang diagnostic; laboratorium klinik; radiologi dan elektromedik.
          5.  Pengobatan lanjutan/tindakan medis kecil, sedang dan besar.
          6.  Pemeriksaan dan Pengobatan gigi tingkat lanjutan
          7.  Pelayanan KB (termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/
              keguguran), penyembuhan efek samPing serta komplikasiYa.
          8. Pelayanan darah.
          9. Pemeriksaan dan Pengobatan mata
          10. Penanganan persalinan risiko atas rekomendasi bidan Puskesmas dan
              diketahui dokter/ kepala puskesmas
          11. Penanganan gawat darurat
          12. Jasa pelayanan Paramedic dan jasa medis ( 2Ao/o dari total biaYa
              Pelayanan)
          13. Transpor rujukan Pasien.


       b. Rujukan Rawat Inap Tingkat l-anjut (RITL) ke RSUD Kab/Kota dan RSU
          Provinsi

          1. Pengobatanlanjutan/tindakanmedis
          2. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan
          3. Pemeriksaan fisik
          4. Penunjang diagnostic; laboratorium klinik; radiologi dan elektromedik.
          5. Operasi besar sedang dan khusus.
          6. Pelayanan rehabilitasi medis
          7. Perawatan intensif (ICU, ICCU).
          8. Pemberian obat-obatan sesuai
          9. For:mularium
          10. Pelayanan darah
          11. Bahan dan alat habis Pakai
          12. Pemeriksaan dan pengobatan gigi lanjutan
          13. Pemeriksaan dan Pengobatan mata
          14. Penanganan persallnan risiko atas rekomendasi bldan Puskesmas dan
              diketahui dokter/ kepala puskesmas
          15. Fenanganan gawat darurat
          16. Jasa Paramedis dan jasa medis
          17. Dana rawat rawat inap kelas III (untuk biaya akomodasi dan makan
              Pasien' petugas jaga.

          Satuan biaYa tindakan medis berdasarkan INA-DRG'

             Alokasi obat dan bahan habis Pakai' menggunakan obat dan bahan bahan
          habis pakai dari pengadaan kabupaten/kota dan Provinsi'




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                          Bahterasmas 2008-2013


   3. BiaYa Manajemen

             BiaYa manajemen PenYelenggaraan program sebesar 7o/o dari total
       biaya progam PembebasanBiayaPengobatan.Penggunaandana untuk kegiatan
       Manajemen Dinas Kesehatan Provinsi. meliputi:
       a. Sosialisasi dan penyuluhan program;
       b. Pembinaan dan pengawasan Program
       c. Operasional sekretariat BP-JPK, dan
       d. Sistem Informasi Manajemen, termasuk pelaporan dan evaluasi.




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                Bahterasmas 2008-2013


                                   BAB V
                       SOSIALISASI DAN PENYU LUHAN
                                PROGRAM
A. Sosialisasi Program

      Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman pada masyarakat Sulawesi
Tenggara tentang program Pembebasan Biaya Pengobatan Materi pokok sosialisasi
meliPuti:

   1.   Prinsip penyelenggaraan program yang dikembangkan,
   2.   Proses penjarlngan dan penetapan keanggotaan,
   3.   Prosedur pelaYanan,
   4.   Jenis dan tindakan medis yang menjadi pertanggungan Program
   5.   Mekanisme pengaduan masyarakat, dan
   6.   Mekanisme evaluasi serta pertanggung jawaban program.

               Tenaga pelaksana sosialisasi program adalah Pejabat dari sektor
        Pemerintah Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Provinsi dan instansi terkait
        yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi
        Tenggara. Pelaksanaan Sosialisasi Program dilakukan dengan tahapan sebagai
        berikut:

        1. Dinas Kesehatan memfasilitasi pembentukan tim kerja yang akan melakukan
           sosialisasi program' selanjutnya diusulkan pada pemerintah Provinsi untuk
           mendapat persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
        2. Tim kerja sosialisi membuat rencana pelaksanaan sosial isasi dan
           melengkapi administrasi pelaksa nan sosialisasi,
        3. Tim kerja sosialisasi mengajuka'n permintaan biaya penyelenggaraan
           sosialisasi ke Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi,
           dengan menunjukkan rincian penggunaan biaya.
        4. Tim kerja membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan.

B. Penyuluhan Program

       Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi, pihak dinas kesehatan
kabupaten/kota melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui
penyuluhan dan atau media cetak. Penyuluhan program dimaksudkan untuk lebih
memberikan pemahaman masyarakat tentang kepesertaan, prosedur dan mekanisme,
jenis atau paket pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungan program pelayanan
kesehatan paripurna.




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                 Bahterasmas 2008-2013


      Penyuluhan program ini dilakukan oleh instansi teknis terkait diantaranya dinas
kesehatan Provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, RSUD
Kabupaten/Kota dan RSU Provinsi, pihak Bapel dan Pemerintah daerah. lika diperlukan
dinas kesehatan Kabupaten/Kota dapat meminta dukungan tenaga dari dinas
kesehatan Provinsi dalam membantu pelaksanaan penyuluhan Program Pembebasan
Biaya Pengobatan'




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                Bahterasmas 2008-2013


                                 BAB VI
                          PEMANTAUAN, EVALUASI,
                       PELAPORAN, PENGAWASAN DAN
                               PENGADUAN

A. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan PelaPoran

Pelaksanaan Program ini melibatkan beberapa instansi yaitu Pembebasan Biaya
Pengobatan' Dinas Kesehatan Provinsi sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan
Kota/Kabupaten, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tenggara
dan RSUDProvinsidalampenyelenggaraanprogram jaminan pemeliharaan kesehatan
bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam wilayah kerja provinsi Sulawesi Tenggara'

1. Femantauan dan evaluasi program

      Di nas Kesehatan Provi nsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab atas
pemantauan' evaluasi pengelolaan program' Operasionalnya dilaksanakan oleh Tim
Koordinasi Program Pembebasan Biaya Pengobatan Provinsi Sulawesi Tenggaia.

       Demikian pula di Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten, operasional pelaksanaan
kegiatan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh Tim Pengelola Program
kotaikabupaten'

      Tujuan pemantauan dan evaluasi, dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya
pelayanan kesehatan program Pembebasan Biaya Pengobatan yang berorientasi pada
kendali mutu dan kendali biaya. Masukan informasi dari hasil pemantauan dan evaluasi
ini menjadi dasar dalam penetapan paket pelayanan dan tarif pada unit pelayanan
kesehatan,

         Fokus pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi, diutamakan pada dua hal pokok
yakni:

   a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan program pelayanan kesehatan
      di RSUD Kabupaten/Kota dan RSU Provinsi diarahkan agar penyelenggaraan
      program berjalan lebih efektif dan efisien.
   b. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan diarahkan pada akuntabilitas
      dan transpansi penyaluran dan pemanfaatan dana baik di Bapel maupun di
      rumah sakit'

2. Pelaporan program

      Dalam kaitan dengan efektifitas dan efisiensi penyel eng ga raa n prog ra m,
serta tra nspara nsi dan akuntabilitas penyaluran dan pemanfaatan dana
penyelenggaraan program Pembebasan Biaya Pengobatan, maka Pembebasan Biaya
Pengobatan dan unit pelayanan kesehatan (PPK) berkewajiban memberikan laporan
penyelenggaraan pada instansi fungsional dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                 Bahterasmas 2008-2013


      Laporan'akan diolah dan dianalisis oleh dinas kesehatan Provinsi dilakukan
feedback untuk kepentingan perbaikan dan atau peningkatan manajemen pengelolaan
program ini di tingkat PPK.

      Substansi laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan program Pembebasan
Biaya Pengobatan meliputi manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan
dan manajemen keuangan. (Format laporan pada lampiran 5)

B. Mekanisme Pengawasan

        Pengelolaan program Pembebasan Biaya pengobatan di rumah sakit ditangani
oleh tim verifikator untuk "meneliti keabsahan dokumen pasien peserta, evaluasi
efektivitas program, memantau pelayanan pasien". Tim Rumah Sakit yang melakukan
uji petik ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan'

      Pelaksanaan program dipantau oleh tim pengelola progra,m dan Pemerintah
Provinsi melalui Dinas Kesehatan (pengawasan fungsional) serta elemen organisasi
masyarakat (LSM), Inspektoral Daerah, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
DPRD Provinsi. Sedangkan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh Dinas
Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi.

Pengawasan pelaksanaan program pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara:

   1. Pengawasan langsung

              Pengawasan langsung keuangan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan
       buku kas umum (BKU) dan buku kas pembantu (BKP) serta catatan lain yang
       berkaitan dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan paripurna yang ada
       di Bapel. Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kesehatan, inspektorat
       daerah badan pemeriksa keuangan serta DPRD Provinsi.

   2. Pengawasan tidak langsung

              Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporgn pelaksanaan
       kegiatan, monitoring dan evaluasi serta penanganan keluhan pasien oleh
       kadinkes Kabupaten/Kota, Provinsi, direktur rumah sakit atau pejabat lain yang
       diberi wewenang.

   3. Pengawasan fungsional

             Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional,
       dalam hal ini dinas kesehatan kabupaten/kota dan Provinsi serta Pembebasan
       BiaYa Pengobatan'




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                                Bahterasmas 2008-2013


   4. Pengawasan masyarakat

            Pengawasan masyarakat dilaksanakan sesuai mekanisme kerja unit
       pengaduan masyarakai yang ditetaPkan.

C. Pengaduan MasYarakat

        Penyampaian keluhan oleh masyarakat disampaikan ke unit pengaduan
masyarakat' Pengaduan masyarakat merupakan umpan balik bagi semua pihak yang
terlibat dalam penyelenggaraan Program Pembebasan Biaya Pengobatan yang
transparan dan akuntabel. Prinsip penanganan keluhan masyarakat adalah:

   1. Semua pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara
      baik dalam waktu singkat, serta diberikan tindak lanjut pada yang menyampaikan
      pengaduan.
   2. Penanga nan keluhan dila kukan seca ra terstru ktu r dan berjenjang.
   3. Pengaduan dapat disampaiakan oleh masyarakat penerima layanan, pemerhati
      maupun petugas unit pelayanan kesehatan
   4. Penyelesaia n pen gad uan terlebih dahu lu dil a kukan oleh unit yang terdekat
      dengan pusat pengaduan. Apabila terjadi kesulitan dalam penyelesaiannya
      dapat diteruskan pada tingkat yang lebih tinggi.




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008
                                                           Bahterasmas 2008-2013


                                          BAB VII
                                         PENUTUP
      Program pembebasan biaya pengobatan merupakan upaya Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara meningkatkan mutu dan produktivitas sumberdaya
manusia, Dengan program ini diharapkan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara
memperoleh akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk layanan
rujukan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah.

       Pelaksanaan program akan dapat berjalan dengan baik diperlukan dukungan
dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah, DPRD, Swasta dan para penyedia
pelayanan kesehatan. Juknis




Juknis Pembebasan Biaya Kesehatan 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:833
posted:4/19/2011
language:Indonesian
pages:25
Description: PETUNJUK TEKNIS PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN