Laporan Diklat Jabatan Fungsional Survei Pemetaan by RatihDestarina

VIEWS: 1,620 PAGES: 33

									                LAPORAN KEGIATAN
            PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
      JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
                  TINGKAT AHLI
           Balai Diklat Survei dan Pemetaan – Bakosurtanal
                     21 Februari – 04 Maret 2011




                            Oleh :
                        Ratih Destarina
                 NIP : 19861211 201012 2 004




PUSAT PEMETAAN DASAR KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN
  BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
         Jl. Raya Jakarta – Bogor Km.46 Cibinong 16911
                               2011
                              BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                              (BAKOSURTANAL)
                          Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                            Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



                                                                    Cibinong, 13 April 2011
Hal      : Laporan Diklat Jabfungsurta
Lamp : -




Kepada Yth:
Kepala Biro Keuangan, Kepegawaian dan Umum
BAKOSURTANAL
Di tempat



Merujuk kepada surat penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
Tingkat Ahli dari Kepala Bagian Biro Keuangan, Kepegawaian dan Umum Bakosurtanal nomor
34.2/KKU/DL/02/2011 tertanggal 14 Februari 2011, dengan ini kami melaporkan kegiatan Diklat yang
telah kami ikuti.




              Mengetahui,
         Pusat Pemetaan Dasar                                  Peserta Diklat Jabfungsurta
      Kelautan dan Kedirgantaraan
                                                                       Tingkat Ahli
                Kepala,




      Ir. Sugeng Prijadi, M.App.Sc
                                                                    Ratih Destarina, ST
      NIP. 19590309 198703 1 002
                                                               NIP. 19861211 201012 2 004
                          BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                          (BAKOSURTANAL)
                      Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                        Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



                                         PENGANTAR



Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 134/Kep/M.Pan/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya,
pelatihan ini merupakan salah satu persyaratan bagi seorang PNS untuk dapat diangkat pada jalur
jabatan fungsional surveyor pemetaan.



Laporan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat
Ahli merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis setelah mengikuti Diklat tersebut di
Balai Diklat Survei dan Pemetaan - Bakosurtanal, mulai tanggal 21 Februari 2011 hingga 4 Maret
2011.



Ucapan terimakasih penulis sampaikan untuk berbagai pihak yang telah membantu kelancaran Diklat
Jabatan Fungsional yang penulis ikuti. Banyak manfaat yang bisa penulis ambil sebagai bekal dalam
melaksanakan tugas-tugas sebagai CPNS. Namun sebagai manusia yang tidak sempurna, usaha-
usaha perbaikan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.




                                                               Cibinong, April 2011



                                                            Peserta Diklat Jabfungsurta
                                                                   Tingkat Ahli




                                                                Ratih Destarina, ST
                                                           NIP. 19861211 201012 2 004
                               BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                               (BAKOSURTANAL)
                           Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                             Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064


                                               DAFTAR ISI


Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Pengantar                                                                            i
Daftar Isi                                                                           ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang                                                                  1
1.2. Maksud dan Tujuan                                                               1
1.3. Sasaran                                                                         2
1.4. Persyaratan Peserta                                                             2
1.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan serta Peserta Diklat                               3
1.6. Metode dan Materi Diklat                                                        3
1.7. Evaluasi peserta                                                                5
BAB II MATERI PEMBELAJARAN
2.1. Wawasan Survei Pemetaan                                                         6
     A. Pemetaan Dasar                                                               6
     B. Penentuan Posisi                                                             7
     C. Aplikasi Sistem Informasi Geografis                                          8
     D. Aplikasi Penginderaan Jauh                                                   10
     E. Manajemen Kualitas Data Terpadu                                              11
     F.      Aplikasi Pemetaan Tematik                                               12
     G. Rancangan Proyek Surta : SIG                                                 13
     H. Teknik Pelaporan Survei dan Pemetaan                                         14
2.2. Wawasan Fungsional
     A. Regulasi dalam Jabfungsurta                                                  15
     B. Simulasi Perhitungan Angka Kredit                                            18
     C. Citra Diri dan Etika Profesi                                                 20
     D. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)                                         22
     E. Ergonomi dalam Budaya Kerja                                                  23
     F.      Aspek dan Perlindungan Konsumen                                         23
     G. Pengembangan Profesi                                                         24
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan                                                                      26
3.2. Kesan                                                                           26
LAMPIRAN
                          BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                          (BAKOSURTANAL)
                      Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                        Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



                                         BAB I
                                   PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
         Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994, disebutkan bahwa pembinaan
   karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi Pegawai
   Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan fungsional. Jalur jabatan struktural untuk
   saat sekarang bahkan mungkin sampai beberapa tahun mendatang ada kemungkinan
   untuk diciutkan. Sebaliknya, jabatan fungsional akan lebih dikembangkan agar
   pengabdian PNS terukur secara nyata. Ada banyak jenis jabatan fungsional yang tersedia
   dan diperuntukkan bagi PNS, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Surveyor
   Pemetaan (Jabfungsurta).
         Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
   134/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002, tentang Syarat Pengangkatan dalam
   Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan seorang PNS harus mengikuti dan lulus
   pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang survei dan pemetaan.
         Sebagai instansi Pembina, BAKOSURTANAL melalui Balai Pendidikan dan
   Pelatihan Survei Pemetaan (Balai Diklat Surta) memfasilitasi penyelenggaraan diklat bagi
   calon pejabat fungsional surveyor pemetaan.
         Ada dua tingkatan pelatihan calon peserta, yaitu kategori Tingkat Terampil yang
   diperuntukkan bagi PNS lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sampai dengan
   Diploma III dan kategori Tingkat Ahli untuk PNS lulusan Strata 1 (S1) sampai dengan
   Strata 3 (S3).


1.2 Maksud dan Tujuan
   A. Maksud
            Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan
      Fungsional (Pertama) di Bidang Survei dan Pemetaan untuk calon pejabat jabfungsurta
      tingkat ahli.
                         BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                         (BAKOSURTANAL)
                     Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                       Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



   B. Tujuan
              Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
      tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, diklat jabfungsurta bertujuan untuk :
      1. Sebagai sarana memenuhi persyaratan wajib untuk menjadi pejabat fungsional
          surta
      2. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan
          tugas secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai
          dengan kebutuhan instansi
      3. Menciptakan aparatur yang mampu dan siap berperan sebagai pembaharu dan
          perekat persatuan dan kesatuan bangsa
      4. Memantapkan sikap dan menumbuhkan semangat pengabdian yang berorientasi
          pada pelayanan yang baik sesuai tata aturan yang berlaku, pengayoman terhadap
          masyarakat luas, dan pemberdayaan masyarakat
      5. Menciptakan kesamaan landasan dalam hal membangun visi dan dinamika pola
          pikir, serta memenuhi ketentuan kedinasan yang baku secara nasional dalam
          melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
          kepemerintahan yang baik


1.3 Sasaran
         Sasaran Diklat ini adalah terdidiknya PNS BAKOSURTANAL dan instansi terkait
   lainnya untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan Jabatan Fungsional
   Surveyor Pemetaan.


1.4 Persyaratan Peserta
         Untuk dapat mengikuti pelatihan, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh
   calon peserta adalah :
   1. Mendapat surat tugas dari unit Pembina kepegawaian atau instansinya
   2. Sudah mempunyai status sebagai PNS/CPNS
   3. Pendidikan     minimal   sarjana   sebagaimana    diatur   dalam   Peraturan   Kepala
       BAKOSURTANAL No : HK.01.04/272.B-KA/XI/2006
   4. Diutamakan yang akan menjadi pejabat pada Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
                           BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                           (BAKOSURTANAL)
                       Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                         Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan serta Peserta Diklat
   A. Waktu Pelaksanaan
            Pelatihan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan waktu sekitar 9
      Jam Pelajaran setiap harinya (1 Jam Pelajaran = 45 menit). Kegiatan dimulai dari jam
      08.30 s.d 16.45 WIB.


   B. Tempat Pelaksanaan
            Pelatihan dilaksanakan di Balai Diklat Surta Bakosurtanal Jl. Raya Jakarta –
      Bogor Km. 46 Cibinong, telepon 021-8754601, fax. 021-8763856.


   C. Peserta Diklat
            Diklat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli diikuti oleh 21
      peserta, terdiri dari :
      · Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) : 15 peserta
      · Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat     : 2 peserta
      · Kementrian Pertanian                                           : 2 peserta
      · Kementrian Kehutanan                                           : 2 peserta


1.6 Metode dan Materi Diklat
   A. Metode Diklat
            Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam program diklat
      Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, maka metode diklat yang digunakan adalah
      metode pembelajaran untuk orang dewasa (andragogi), dimana peserta diklat dipacu
      berpartisipasi secara aktif. Dalam pendekatan andragogi ini perlu dipahami hal-hal
      sebagai berikut :
      1. Peserta diperlakukan sebagai orang dewasa
      2. Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi dua arah,
          sehingga member kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran, ide,
          gagasan dan pengalamannya serta menunjukkan kemampuan dalam menganalisis
          masalah dan mencari pemecahannya
                         BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                         (BAKOSURTANAL)
                     Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                       Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



           Berdasarkan pendekatan tersebut, maka metode yang digunakan dalam proses
  belajar mengajar diklat Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan antara lain :
  1. Metode ceramah interaktif
  2. Simulasi
  3. Demonstrasi dan Praktik


B. Materi Diklat
           Materi yang diberikan pada Diklat ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan
  Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor : HK.01.04/272.A-KA/XI/2006
  tanggal 13 Nopember 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan
  Pelatihan Fungsional di Bidang Survei dan Pemetaan. Selengkapnya adalah sebagai
  berikut :
     No.             Mata Pelajaran      Alokasi Waktu       Teori             Praktek
     Wawasan Surta
       1      Pemetaan Dasar                 6 JP             4 JP              2 JP
       2      Penentuan Posisi               4 JP             4 JP
              Aplikasi Sistem
       3                                     6 JP             4 JP              2 JP
              Informasi Geografi
              Aplikasi Penginderaan
       4                                     6 JP             4 JP              2 JP
              Jauh
              Manajemen Kualitas Data
       5                                     8 JP             4 JP              4 JP
              Surta Terpadu
              Aplikasi Pemetaan
       6                                     8 JP             4 JP              4 JP
              Tematik
              Rancangan Proyek Surta :
       7                                     4 JP             2 JP              2 JP
              SIG
              Teknik Pelaporan Survei
       8                                     4 JP             2 JP              2 JP
              dan Pemetaan
                                      Wawasan Fungsional
       1      Regulasi dalam                 8 JP
                           BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                           (BAKOSURTANAL)
                       Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                         Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



               Jabfungsurta
               Simulasi Perhitungan
          2                                        8 JP
               Angka Kredit
               Citra Diri dan Etika
          3                                        4 JP
               Profesi
               Kesehatan dan
          4                                        4 JP
               Keselamatan Kerja
               Ergonomi dalam Budaya
          5                                        4 JP
               Kerja
               Aspek dan Perlindungan
          6                                        4 JP
               Konsumen
          7    Pengembangan Profesi                4 JP
                 Jumlah Jam Pelajaran             82 JP             28 JP            18 JP


1.7 Evaluasi Peserta
         Penilaian terhadap peserta dilakukan berdasarkan : hasil ujian tertulis, penilaian lain
   yang dihimpun melalui pengamatan serta penilaian sikap/perilaku, disiplin dan proaktif
   dalam mengikuti setiap kegiatan pelatihan, dan apabila diperlukan aka nada wawancara
   khusus.
         Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh ketentuan yang
   ditetapkan penyelenggara pelatihan. Indikator disiplin adalah kehadiran, ketepatan hadir
   di kelas, perilaku yang sesuai etika dan sopan santun, kerapian dalam berpakaian. Peserta
   diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.
                   BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                   (BAKOSURTANAL)
               Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                 Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



                                    BAB II
                          MATERI PEMBELAJARAN


2.1   WAWASAN SURVEI PEMETAAN
      A. PEMETAAN DASAR
        v Judul : Pemetaan Menggunakan Sistem Informasi Geografis
        v Kelompok VI :
          1. Aldino Rizaldy
          2. M. Ade Supriyatna
          3. Ratih Destarina
          4. Wuri Handayani
        v Pembahasan :
          · SIG merupakan suatu sistem yang mengorganisir perangkat keras
            (hardware), perangkat lunak (software), dan data, serta dapat mendaya-
            gunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara
            simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek
            keruangan (Purwadhi, 1994)
          · Kelebihan SIG :
            - Penyimpanan tidak membutuhkan banyak tempat
            - Mudah diakses (multiple user)
            - Integrasi data
            - Dapat menyajikan informasi geografis secara lengkap dan akurat
            - Mampu mengolah beberapa data secara cepat
            - Mudah melakukan pencarian data (Query)
            - Dapat mempermudah pengambilan keputusan
            - Cepat untuk cek dan update
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



    · Pembuatan Peta Menggunakan SIG




B. PENENTUAN POSISI
  · Posisi adalah menunjukan letak suatu benda atau obyek di suatu tempat
   terhadap referensi tertentu. Dalam ilmu geodesi posisi dinyatakan dalam
   bentuk sistim koordinat, baik dalam 1 dimensi,2 dimensi atau 3 dimensi.
  · Koordinat adalah nilai atau besaran yang menyatakan posisi suatu titik dalam
   suatu sistim koordinat tertentu.
  · Sistem Koordinat adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyatakan
   posisi titik-titik tertentu di muka bumi relatif terhadap sebuah sistem tertentu
   yang didefinisikan berdasarkan fenomena tertentu.
  · Sistem koordinat dapat didefinisikan dengan spesifikasi parameter berikut :
   1. Lokasi Titik Nol dari sistem koordinat
   2. Orientasi dari Sumbu-sumbu Koordinat
   3. Model matematis bumi (ellipsoid)
  · Bentuk Koordinat atau besaran yang digunakan untuk menyatakan posisi
   dalam sistem koordinat tersebut :
   1. Kartesian 3D (X, Y, Z)
   2. Geodetik (j, l, h)
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



   3. Kartesian 2D (X, Y) pada Proyeksi Peta ( Polieder, Mercator, UTM,
       TM3°, dll)
  · Untuk menentukan koordinat suatu titik, diperlukan :
   1. Koordinat awal (X,Y)
   2. Sudut jurusan awal (a)
   3. Jarak awal (Jarak datar)


C. APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
  v Judul : Pemodelan Banjir Pesisir dengan Teknologi SIG
            (Studi kasus : Pesisir Semarang)
  v Kelompok II :
    1. Nita Maulia
    2. Ratih Destarina
    3. Febriani Ayuningsih
    4. Mukhtar
    5. M. Ade Supriyatna
  v Pembahasan :
    · Latar Belakang
           Perubahan iklim global mempengaruhi muka air laut. Kenaikan muka
      air laut akan membanjiri rawa-rawa dan dataran rendah, mempercepat erosi,
      meperburuk kondisi pesisir dan meningkatkan salinitas sungai. Negara yang
      berbatasan langsung dengan lautan akan terkena dampak yang paling
      dahsyat akibat kenaikan muka air laut, termasuk Indonesia. Pesisir
      Semarang diambil sebagai studi kasus karena merupakan salah satu area
      terdampak terkait fenomena tersebut.
    · Permasalahan
           Semarang sebagai kota pusat kegiatan ekonomi dan merupakan ibu
      kota provinsi Jawa Tengah. Banjir rob yang sering terjadi telah
      menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Maka diperlukan suatu
      analisis penilaian bencana banjir pesisir sebagai masukan untuk
      perencanaan kota.
        BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                        (BAKOSURTANAL)
    Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
      Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



· Hasil dan Pembahasan




· Kesimpulan
 1. Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global memberikan dampak
    terhadap adanya banjir genangan di wilayah pesisir.
 2. Dengan menggunakan data DEM, software SIG, peta penggunaan lahan
    dan data kenaikan muka air laut dapat dilakukan pemodelan dan analisis
    dampak genangan terhadap penggunaan lahan.
 3. Dari hasil penelitian dapat diketahui luas genangan :
    Ø Jaringan jalan (299.500 m2)
    Ø Pemukiman penduduk (750 m2)
    Ø Tambak (1.965.800 m2)
    Ø Lahan kosong (2.387.675 m2)
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



D. APLIKASI PENGINDERAAN JAUH
        Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu atau teknologi untuk
  memperoleh informasi atau fenomena alam melalui analisis suatu data yang
  diperoleh dari hasil rekaman obyek, daerah atau fenomena yang dikaji.
  Perekaman atau pengumpulan data penginderaan jauh (inderaja) dilakukan
  dengan menggunakan alat pengindera (sensor) yang dipasang pada pesawat
  terbang atau satelit (Lillesand dan Kiefer, 1994).
        Teknologi Penginderaan Jauh (Inderaja) semakin berkembang melalui
  kehadiran berbagai sistem satelit dengan berbagai misi dan teknologi sensor.
  Aplikasi satelit penginderaan jauh telah mampu memberikan data/informasi
  tentang sumberdaya alam dataran dan sumberdaya alam kelautan secara teratur
  dan periodik.
        Terdapat beberapa jenis citra satelit yang sudah cukup dikenal dan biasa
  dimanfaatkan, antara lain :

       Sensor Pasif      Resolusi spasial    Resolusi Temporal

       SPOT              10-20 m             26 hari

       Landsat TM        30 m                16 hari

       Landsat MSS       79 m                16 hari

       Ikonos            15 m                3 hari

       Quickbird         0.6 m               3 – 7 hari

       ALOS              2.5 m               > 3x dalam satu hari

       GeoEye            25 cm               15 x dalam satu hari

       OrbView           1m                  3 hari

       Formosat          2m                  1 hari
               BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                               (BAKOSURTANAL)
           Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
             Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



           Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sangat luas. Berikut adalah
  beberapa contoh pemanfaatannya :
  1. Mitigasi Bencana Alam
  2. Perencanaan Tata Ruang Wilayah
  3. Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir
  4. dll


E. MANAJEMEN KUALITAS DATA TERPADU
  v Judul : Metadata Spasial
              - Pusat Atlas Tata Ruang
              - Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan
  v Kelompok II :
     1. Fuad Hasyim
     2. Danang Setiaji
     3. Ratih Destarina
     4. M. Ade Supriyatna
  v Pembahasan :
     · Pusat Atlas Tata Ruang
       1. Jenis dan Jumlah Data Spasial
           a. Atlas Sumberdaya
               - Administrasi
               - Etnis
               - Sumberdaya Kelautan Indonesia
               - Flora Fauna
           b. Atlas Publik
               - Atlas Pariwisata
               - Atlas Pendidikan
               - Multimedia
               - Peta Dinding
       2. Realisasi dalam Basis Data Geoportal
           ž Batas Administrasi Indonesia
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



            - Peta Wilayah Administrasi Propinsi Indonesia
            - Peta Batas Administrasi Kabupaten Indonesia
            - Peta Batas Administrasi Kecamatan Indonesia


    · Pusat Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan
      1. Jenis dan Jumlah Data Spasial
        - Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN)
        - Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)
        - Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
        - Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI)
        - Aeronautical Chart (AC)
        - World Aeronautical Chart (WAC)
      2. Realisasi dalam Basis Data Geoportal

        No. Jenis Data Spasial            Jumlah (NLP) *      Upload Geoportal (NLP)
        1     Peta LLN skala 1:500.000    38                  0
        2     Peta LPI skala 1:250.000    8                   0
        3     Peta LPI skala 1:50.000     75                  0
        4     Peta LPI skala 1:25.000     314                 123
        5     Peta LBI skala 1:25.000     -                   0
        6     Peta AC                     -                   0
        7     Peta WAC                    -                   0
        8     ALKI                        -                   0

        *Data tahun 2009


F. APLIKASI PEMETAAN TEMATIK
  v Judul : Ketahanan Pangan dan Kesesuaian Lahan Pertanian
  v Kelompok II :
    1. Febriani Ayuningsih
    2. M. Ade Supriyatna
    3. Mukhtar
            BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                            (BAKOSURTANAL)
        Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
          Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



    4. Nita Maulia
    5. Ratih Destarina
  v Pembahasan :
    · Latar Belakang
          Kemiskinan terkait erat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan
     merupakan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Penjelasan PP
     68/2002, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu
     pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah.
    · Ketahanan pangan di Indonesia masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari
     jumlah penduduk rawan pangan dan sangat rawan pangan masih cukup
     besar serta masih banyak jumlah anak-anak balita kurang gizi.
    · Target Presiden SBY :
     “Surplus beras Indonesia 10 juta ton per tahun” – Republika.co.id
    · Undang-undang Geospasial diharapkan dapat memenuhi asas Informasi
     Geospasial sehingga target ketahanan pangan Indonesia dapat tercapai


G. RANCANGAN PROYEK SURTA : SIG
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



  Keterangan :
  1.Relasi Bandara dengan Data Posisi (1:m)
   Ø 1 bandara dapat memiliki lebih dari 1 data posisi (GPS), tetapi data tersebut
      tidak mungkin sama/ dimiliki oleh bandara lain.


  2.Relasi Data Posisi dengan Surveyor (m:n)
   Ø Data posisi GPS dapat diukur oleh lebih dari 1 surveyor, dan sebaliknya
      surveyor dapat mengukur lebih dari 1 data GPS.


  3.Relasi Surveyor dengan Peta LBI
   Ø Sebuah peta LBI dapat dikerjakan oleh banyak surveyor, sebaliknya
      seorang surveyor bisa saja mengerjakan lebih dari 1 peta LBI.


H. TEKNIK PELAPORAN SURVEI DAN PEMETAAN
  · Urutan pengajuan DUPAK :
   1. DUPAK
   2. Surat Pernyataan
      - Survei pemetaan
      - Pengembangan Profesi
      - Tugas penunjang
   3. Laporan Survei Pemetaan (ditanda tangani atasan langsung – Kabid/Kapus)
   4. Porto Folio/bukti fisik yang lain
      - Surat tugas
      - SK
      - Sertifikat
  · Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Survei dan Pemetaan
   - Yang bertanda tangan dibawah ini :
     Nama, NIP, Pangkat, Gol, Jabatan, Unit Kerja
   - Menyatakan bahwa :
     Nama, NIP, Pangkat, Gol, Jabatan, Unit Kerja
                      BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                      (BAKOSURTANAL)
                  Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                    Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



         Telah melakukan kegiatan Survei dan Pemetaan :
 No    Uraian         Tanggal     Satuan       Jumlah          Jumlah      Bukti fisik
       Kegiatan                   Hasil        Volume          Angka       &
                                               Kegiatan        Kredit      Keterangan




        · Bukti fisik bisa berupa buku (dikumpulkan sampul buku saja), karya tulis,
         jurnal, SK, surat tugas, dll.
        · Laporan Surta ;
         1. Ditandatangani pembuat laporan (jabfungsurta)
         2. Ditandatangani/disetujui atasan langsung (eselon tiga)
         3. Dibuat atas dasar kejujuran yang hakiki
         4. Ada bukti fisik (fotocopy)
         5. Dikemas rapih, sistematis
        · Kronologi Pelaksanaan Pekerjaan :
         1. Informasi rinci jenis kegiatan (jadwal kegiatan)
         2. Informasi : tanggal, hari, waktu, jam (jumlah jam)
         3. Biasanya 3-4 lembar
        · Proses Data (Laboratorium) :
         1. Dirinci waktu ke waktu
         2. Kadang proses data dapat lebih lama dari pada pekerjaan lapangan
         3. Akibat : ada penjelasan


2.2   WAWASAN FUNGSIONAL
      A. REGULASI DALAM JABFUNGSURTA
        · Regulasi dalam Jabfungsurta diartikan sebagai pengaturan tentang jabatan
         fungsional surveyor pemetaan dan angka kreditnya.
        · Pengaturan tersebut tertuang dalam 6 regulasi yaitu :
         1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
            134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
            dan Angka Kreditnya;
          BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                          (BAKOSURTANAL)
      Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
        Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



 2. Keputusan    Menteri     Pendayagunaan    Aparatur   Negara   nomor   :
   PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan
   atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
   tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
 3. Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
   Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor OT.02/60-
   KA/VII/2003 dan nomor 26 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
   Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 1994 tentang
   Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 1999 tentang
   Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2003 tentang
   Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
· Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan
 Angka Kreditnya
 Ø Terdiri atas 11 Bab dan 32 pasal
 Ø Surveyor pemetaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
   wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang
   berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan. Jabatan
   fungsional Surveyor Pemetaan termasuk dalam rumpun arsitek, insinyur
   dan yang berkaitan.
 Ø Dalam rangka pembinaan karier kepangkatan/jabatannya, Surveyor
   pemetaan harus mengumpulkan angka kredit, yaitu satuan nilai dari tiap
   butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
   dicapai.
   - Kegiatan Surveyor Pemetaan terdiri dari :
     1. Unsur Utama (≥ 80%)
        a. Pendidikan
        b. Kegiatan Survei
          BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                          (BAKOSURTANAL)
      Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
        Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



        c. Kegiatan Pemetaan
        d. Pengembangan Profesi
     2. Unsur Pendukung (≤ 20%)
        a. Penunjang tugas Surveyor Pemetaan
    - Terdapat ± 108 kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit.
     Secara rinci, tertuang dalam Bab V Pasal 7.
    - Perhitungan angka Kredit dilaksanakan pada bulan April dan Oktober,
     dimana penyerahan DUPAK dilakukan 3 bulan sebelum periode tersebut.
 Ø Untuk menilai prestasi kerja Surveyor pemetaan, dibentuk Tim Penilai
    Angka Kredit yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
    - Tim Penilai sekurang-kurangnya terdiri dari 7 orang (1 Ketua, 1 Wakil
     Ketua, 1 Sekretaris dan minimal 4 orang anggota)
    - Anggota tim penilai lebih baik berasal dari Jabatan Fungsional Surveyor
     Pemetaan, tetapi kenyataan yang ada di lapangan masih ada tim penilai
     yang bukan dari Jabfungsurta, sehingga penilaian bisa jadi kurang optimal
    - Masa jabatan 3 tahun
· Keputusan    Menteri    Pendayagunaan      Aparatur    Negara      nomor   :
 PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan
 atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang
 Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
 Ø Terdiri dari 1 Pasal
 Ø Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri
    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Angka Kreditnya khususnya sub
    unsur pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar
    - Ijazah Doktor (S3) dari 150 menjadi 200 angka kredit
    - Ijazah Pasca Sarjana (S2) dari 100 menjadi 150 angka kredit
    - Ijazah Sarjana (S1) atau D4 dari 75 menjadi 100 angka kredit
· Keputusan Bersama Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan
 nomor 26 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
 Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya
            BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                            (BAKOSURTANAL)
        Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
          Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



   Ø Terdiri dari 10 Bab dan 27 Pasal
   Ø Mendukung Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
      nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor
      Pemetaan    dan   Angka    Kreditnya    agar   tertib   administrasi   dalam
      pelaksanaannya
   Ø Antara lain mengatur tentang :
       - Pemberhentian, yang mana pemberhentian dari jabatan Surveyor
        pemetaan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil
       - Instansi Pembina jabatan fungsional Surveyor Pemetaan adalah instansi
        yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan survey dan
        pemetaan, dalam hal ini BAKOSURTANAL
   Ø Tugas belajar lebih dari 6 bulan, Jabfung harus dihentikan terlebih dahulu.
  · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 1994 tentang
   Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
   Ø Terdiri dari 7 Bab dan 15 Pasal
   Ø Mengatur tentang Jenis dan Kriteria, wewenang dan angka kredit serta
      pengangkatan dan pembinaan Jabatan fungsional
  · Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 1999 tentang
   Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
   Ø Merupakan landasan bagi penetapan jabatan-jabatan fungsional yang
      diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan
  · Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51 tahun 2003 tentang
   Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
   Ø Terdiri dari 6 Pasal
   Ø Mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan


B. SIMULASI PERHITUNGAN ANGKA KREDIT
  · Periode pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
   - Untuk kenaikan pangkat/jabatan periode April, Usulan DUPAK paling
     lambat awal Januari
           BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                           (BAKOSURTANAL)
       Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
         Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



 - Untuk kenaikan pangkat/jabatan periode Oktober, Usulan DUPAK paling
   lambat awal Juli
 - Terkait masa kerja golongan, perlu dipertimbangkan kapan waktu terbaik
   pengajuan DUPAK bagi calon pejabat fungsional
· Komposisi persentasi Angka Kredit (AK)
 Jumlah AK kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil
 untuk kenaikan pangkat/jabatan Survei Pemetaan harus berasal dari :
 1. Unsur Utama                sekurang-kurangnya 80%
 2. Unsur Penunjang            sebanyak-banyaknya 20%
· Dokumen Pengajuan Angka Kredit
 - Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk pengajuan angka kredit :
   1. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
   2. Bukti fisik (surat tugas, SK, dokumen terkait)
   3. Surat keterangan telah melakukan kegiatan (ditandatangani oleh atasan
      PNS yang bersangkutan)
      a. Pendidikan
      b. Survei dan pemetaan
      c. Pengembangan profesi
      d. Penunjang tugas
 - Sebaiknya setiap item pada masing-masing kegiatan dibuat secara urut
   berdasarkan waktu dan jangan ada satu pun kegiatan yang luput
· Kualifikasi pendidikan dan AK Ijazah
 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor :
 PER/60/M.PAN/6/2005 Pasal 1 : Unsur Pendidikan
 - Ijazah Doktor (S3) dari 150 menjadi 200 angka kredit
 - Ijazah Pasca Sarjana (S2) dari 100 menjadi 150 angka kredit
 - Ijazah Sarjana (S1) atau D4 dari 75 menjadi 100 angka kredit
· Gambaran umum kegiatan survei dan pemetaan
 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor :
 134/KEP/M.PAN/12/2002 Pasal 9 : Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



    - Surveyor pemetaan yang melaksanakan tugas surveyor pemetaan diatas
     jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80%
     (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan yang
     dilakukan.
    - Surveyor pemetaan yang melaksanakan tugas surveyor pemetaan dibawah
     jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan
     angka kredit dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan.
  · Unsur-unsur kegiatan survei pemetaan untuk penentuan angka kredit
    - Unsur Utama
     a. Pendidikan
     b. Kegiatan survey
     c. Kegiatan pemetaan
     d. Pengembangan profesi
    - Unsur Penunjang
     a. Unsur penunjang tugas surveyor pemetaan
  · Kiat mengumpulkan angka kredit
    - Rajin/ulet
    - Membiasakan setiap pekerjaan selalu dicatat
    - Membiasakan diri untuk mengarsipkan dengan baik bukti-bukti fisik (Surat
     tugas, SK tim, sertifikat, dsb)
    - Berusaha untuk mengembangkan profesi :
     a. Membuat karya ilmiah surta baik berupa buku maupun majalah
     b. Menerjemahkan buku/majalah surta
    - Berkomunikasi dengan baik sesama profesi maupun fungsional lainnya
    - Optimis


C. CITRA DIRI DAN ETIKA PROFESI
  · Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
    memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
    diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya,
    dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
           BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                           (BAKOSURTANAL)
       Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
         Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



· Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan
 perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan
 pergaulan hidup sehari-hari.
· Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai
 Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara,
 dalam    penyelenggaraan       Pemerintahan,   dalam   berorganisasi,   dalam
 bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
· Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai
 Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 Contoh pelanggaran :
 - Pegawai negeri sipil yang pulang sebelum jam kerja berakhir, membolos
   kerja, bepergian saat jam kerja, datang terlambat
 - Pegawai Negeri Sipil yang terlibat penipuan, terlibat dalam suatu rencana
   pembunuhan, perselingkuhan, dan ada juga yang melakukan pelecehan
   seksual
 - Seorang professional menerima “hadiah” dari pemasok barang/material atau
   klien lainnya
 - pemberian informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya kepada
   competitor
 - Seorang Insinyur profesional di instansi pemerintah melaksanakan sebagian
   pekerjaan yang tidak sesuai dengan gambar dengan tujuan untuk
   mendapatkan keuntungan pribadi
· Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan
 sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
 Pembina Kepegawaian. Sanksi moral berupa:
 · pernyataan secara tertutup; atau
 · pernyataan secara terbuka.
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



D. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
  v Judul : K3 Untuk Profesi Survei Pemetaan
  v Kelompok :
    1. Puspo Dwi Nugroho
    2. Ratih Destarina
    3. Eli Juniati
  v Pembahasan :
    · K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah
      kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
    · Tujuan penerapan K3 :
      1. Mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja
         (zero accident)
      2. Mengontrol semua resiko dan potensi kecelakaan
      3. Menghindari kerugian harta benda dan nyawa
      4. Menghindari kerugian bagi perusahaan
    · Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan K3 :
      1. UU No. 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja
      2. No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81
      3. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
    · Penyebab Kecelakaan Kerja :

      Penyebab                                                        Persentase
      Perilaku yang tidak aman                                        73%
      Lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat            24%
      Bencana Alam                                                    3%


    · Penerapan K3 di pekerjaan Survei Pemetaan :
      - Penerapan SMK3 di lingkup pekerjaan Surta
      - Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas
      - Penggunaan APD (Alat Perlindungan Diri ) sesuai standard
      - Melakukan pembinaan kesadaran keselamatan kerja thdp tenaga kerja
             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                             (BAKOSURTANAL)
         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



E. ERGONOMI DALAM BUDAYA KERJA
  · Berasal dari kata ERGON (kerja) dan NOMOS (hukum)
  · Ergonomi kerja dapat diartikan sebagai ilmu dan cara untuk menjamin
   kebutuhan manusia akan keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan,
   efektifitas dan efisiensi dalam dia bekerja.
  · Komponen Ergonomi Kerja :
   a. Anatomi | pertimbangan bentuk dan posisi tubuh dalam bekerja
   b. Fisiologi | pertimbangan fisik dan lingkungan
   c. Psikologi | pertimbangan pada proses informasi dan pengambilan
       keputusan
  · Manfaat ergonomi kerja :
   - mengurangi potensi timbulnya kecelakaan kerja
   - mengurangi potensi timbulnya gangguan kesehatan pada pekerja
   - meningkatkan produktivitas dan penampilan kerja




F. ASPEK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
  · Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa baik untuk kepentingan
   sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
   diperdagangkan.
  · Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
   hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen.
  · Azas perlindungan konsumen :
   1. Azas Manfaat
   2. Azas Keadilan
   3. Azas Keseimbangan
   4. Azas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
   5. Azas Kepastian Hukum
  · Hak-hak Konsumen (Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen) :
   a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
      barang dan / atau jasa;
              BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                              (BAKOSURTANAL)
          Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
            Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



    b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
       jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
       dijanjikan;
    c. hak atas informasdi yang benar, jelas, dan jujur mengani kondisi dan
       jaminan barang dan/atau jasa;
    d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
       yang digunakan;
    e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlinndungan, dan upaya penyelesaian
       sengketa perlindungan konsumen secara patut;
    f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
    g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
       diskriminatif;
    h. hak untuk mendapatkannkompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,
       apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
       atau tidak sebagaimana mestinya;
    i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
       lainnya.
  · Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen) :
    a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
       pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
    b. beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
    c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
    d. mengikurti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
       secara patut.


G. PENGEMBANGAN PROFESI
  · Profesi :
    Pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah
    hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.
            BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                            (BAKOSURTANAL)
        Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
          Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



· Profesional :
  Sikap seseorang yang melaksanakan tugas dan keahliannya dengan bangga
  dan percaya diri berdasarkan ilmu pengetahuan/pendidikan.
· Ciri-ciri profesi :
  a. Adanya pengetahuan khusus yang biasanya berdasarkan pendidikan dan
     pengalaman bertahun-tahun
  b. Kode etik
  c. Menjadi anggota ikatan suatu profesi
  d. Menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan masyarakat
· Syarat Profesi :
  a. Melibatkan kegiatan intelektual
  b. Menggeluti suatu ilmu yang khusus
· Etika Profesi :
  a. Tanggung jawab
  b. Keadilan
  c. Otonomi
· Peranan Etika dalam Profesi
  a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip
     profesionalitas yang digariskan
  b. Sebagai sarana control sosial
· UU no.8 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
· Tujuan Kode Etik
  - Menjunjung tinggi martabat profesi
· Pengembangan Profesi :
  - Semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan
                     BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                     (BAKOSURTANAL)
                 Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                   Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



                                      BAB III
                                    PENUTUP


3.1 Kesimpulan
       Diklat ini dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pendidikan
   dan Pelatihan Fungsional (Pertama) di Bidang Survei dan Pemetaan untuk calon
   pejabat jabfungsurta tingkat ahli. Dan juga memberikan bekal pengetahuan,
   kemampuan, ketrampilan dan pembentukan perilaku bagi CPNS agar mempunyai
   kemampuan dan etika moral dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
   selaku abdi Negara dan abdi Masyarakat.


3.2 Kesan
       Menambah pengetahuan dan wawasan tentang jabatan fungsional surveyor
   pemetaan serta kegiatan dan peraturannya sebagai PNS.
                    BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                    (BAKOSURTANAL)
                Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                  Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



                                    LAMPIRAN


1. Surat Penugasan Diklat
2. Jadwal Kegiatan
3. Daftar Peserta
4. Sertifikat Kelulusan
                             BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                             (BAKOSURTANAL)
                         Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                           Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



                                       DAFTAR PESERTA
                                PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
           JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN TINGKAT AHLI


No.         Nama                 NIP        Pangkat/Gol.      Unit Kerja        Instansi
1     Tri Widowati, S.Si    19880315       Penata Muda /   Pusat Survei      BAKOSURTANAL
                            201012 2 001   III A           Sumber Daya
                                                           Alam Laut
2     Nita Maulia, S.Si     19851124       Penata Muda /   Pusat Survei      BAKOSURTANAL
                            201012 2 002   III A           Sumber Daya
                                                           Alam Darat
3     Febriani              19870223       Penata Muda /   Pusat Survei      BAKOSURTANAL
      Ayuningsih, ST        201012 2 002   III A           Sumber Daya
                                                           Alam Darat
4     Fuad Hasyim, S.Si     19870606       Penata Muda /   Pusat Atlas dan   BAKOSURTANAL
                            201012 1 002   III A           Tata Ruang
5     Danang Setiaji, ST 19860712          Penata Muda /   Pusat Atlas dan   BAKOSURTANAL
                            201012 1 004   III A           Tata Ruang
6     Gama Hirawan          19870503       Penata Muda /   Pusat Pemetaan    BAKOSURTANAL
      Utomo, ST             201012 1 004   III A           Batas Wilayah
7     Ratih Destarina,      19861211       Penata Muda /   Pusat Pemetaan    BAKOSURTANAL
      ST                    201012 2 004   III A           Dasar Kelautan
                                                           dan
                                                           Kedirgantaraan
8     Munawar Kholil,       19841216       Penata Muda /   Pusat Geodesi     BAKOSURTANAL
      ST                    201012 1 002   III A           dan
                                                           Geodinamika
9     Andry Bhakti          19840422       Penata Muda /   Pusat Geodesi     BAKOSURTANAL
      Hidayah, ST           201012 1 001   III A           dan
                                                           Geodinamika
10    Elisa Harlia Sandi,   19861217       Penata Muda /   Pusat Geodesi     BAKOSURTANAL
      ST                    200912 2 002   III A           dan
                                                           Geodinamika
                           BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
                                           (BAKOSURTANAL)
                       Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong Bogor-16911.
                         Telepon : 021- 8752062, 8752063; Fax. : 021-8752064



11   Ratna Mayasari,      19871201       Penata Muda /   Pusat Pemetaan     BAKOSURTANAL
     ST                   201012 2 002   III A           Dasar Rupabumi
12   Aldino Rizaldy,      19870519       Penata Muda /   Pusat Pemetaan     BAKOSURTANAL
     ST                   201012 1 006   III A           Dasar Rupabumi
13   Eli Juniati, ST      19871103       Penata Muda /   Pusat Pemetaan     BAKOSURTANAL
                          201012 2 003   III A           Dasar Rupabumi
14   Aji Putra Perdana,   19830909       Penata Muda /   Pusat Pemetaan     BAKOSURTANAL
     S.Si                 201012 1 001   III A           Dasar Rupabumi
15   Intan Yulia          19850720       Penata Muda /   Pusat Pemetaan     BAKOSURTANAL
     Antasari, ST         200912 2 001   III A           Dasar Rupabumi
16   Dony Setiawan        19800909       Penata Muda /   Ditjen Planologi   Kementrian
     Septiono, ST         200912 1 002   III A           Kehutanan          Kehutanan
17   Puspo Dwi            19820212       Penata Muda /   Ditjen Planologi   Kementrian
     Nugroho, ST          200912 1 002   III A           Kehutanan          Kehutanan
18   Wuri Handayani,      19720604       Penata Muda     Dinas              Dinas Pertambangan
     ST                   199303 1 008   Tk. I / III B   Pertambangan       dan Energi Provinsi
                                                         dan Energi         Nusa Tenggara
                                                                            Barat
19   Mukhtar, ST          19721231       Penata Muda     Dinas              Dinas Pertambangan
                          199402 1 009   Tk. I / III B   Pertambangan       dan Energi Provinsi
                                                         dan Energi         Nusa Tenggara
                                                                            Barat
20   Mohammad Ade         19740303       Penata Muda /   Pusat Data dan     Kementrian
     Supriyatna, SP       199303 1 001   III A           Sistem Informasi   Pertanian
                                                         Pertanian
21   Hety                 19781021       Penata Muda /   Pusat Data dan     Kementrian
     Sulistiyowati, ST    200912 2 002   III A           Sistem Informasi   Pertanian
                                                         Pertanian

								
To top