Permasalahan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif by RatihDestarina

VIEWS: 3,251 PAGES: 17

									           PERMASALAHAN HUKUM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)
                        DAN LANDAS KONTINEN
                   DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982
                          Oleh : Ratih Destarina


       Perkembangan hukum laut internasional modern dimulai sejak berakhirnya Perang
 Dunia II yang dirumuskan secara fragmentaris dalam Konferensi Hukum Laut PBB I dan II di
 Jenewa pada tahun 1958 dan 1960. Karena dirasa masih terdapat kekurangan pada hukum laut
 internasional yang dicanangkan sebelumnya, diadakan Konferensi Hukum Laut PBB III yang
 dimulai Tahun 1973. Dengan memakan waktu 9 (sembilan) tahun akhirnya pada 10 Desember
 1982 Konferensi Hukum Laut PBB III menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS
 1982) yang ditandatangani oleh 119 negara. Konvensi ini dinyatakan berlaku 16 Nopember
 1994, yaitu 12 (dua belas) bulan setelah ratifikasi negara ke 60 (pasal 308 KHL 1982).
       UNCLOS 1982 memuat ketentuan-ketentuan baru yang dianggap sebagai perkembangan
 dari Hukum Laut Internasional, antara lain diterimanya hukum zona ekonomi eksklusif dan
 hukum Negara kepulauan. Selain memuat ketentuan-ketentuan baru ternyata memuat juga
 ketentuan lama, yaitu konsepsi landas kontinen yang telah mendapat pengaturan dalam
 Konvensi Hukum Laut 1958, tetapi dalam perkembangannya memberi rumusan yang lebih
 jelas karena telah mendapat kepastian dalam menentukan batas terluar landas kontinen.
 Demikian juga mengenai eksploitasi terhadap kekayaan alamnya lebih menjamin kepentingan
 negara-negara “land-locked states” terutama negara-negara yang sedang berkembang dan
 negara yang secara geografis pantainya tidak beruntung.
       Diterimanya hukum zona ekonomi eksklusif dalam UNCLOS 1982 mempengaruhi
 hukum landas kontinen, karena kedua hukum ini mempunyai kaitan permasalahan dalam
 pengaturan eksploitasi kekayaan alamnya yang memerlukan pemecahan atau pengaturan lebih
 lanjut dalam pelaksanaannya.

I. YURISDIKSI NASIONAL NEGARA                  PANTAI      ATAS     LAUT      LEPAS     YANG
   BERBATASAN DENGAN PANTAINYA

       Pembagian laut atas dua bagian, yaitu laut lepas dan laut teritorial yang berada di bawah
 kedaulatan Negara pantai dan laut lepas yang bersifat bebas untuk semua negara berlaku
 cukup lama, yang dalam perkembangannya telah mendapat permusan dalam Konvensi Den
 Haag 1930. Perumusan ini dapat dianggap sebagai rekaman dari hukum kebiasaan
 internasional yang didasarkan pada praktek negara-negara pada waktu itu, meskipun
 Konferensi Den Haag sendiri tidak berhasil merumuskan lebar laut teritorial, namun praktek
 negara-negara di Eropa Barat pada umumnya menetapkan 3 mil laut teritorial.
       Keadaan berubah setelah Perang Dunia II. Beberapa faktor yang menyebabkan
 perubahan itu yaitu :
   1. banyaknya jumlah negara yang merdeka sehingga mengakibatkan perubahan peta bumi
      politik yang tidak kecil artinya di dalam dunia internasional setelah Perang Dunia II.
   2. faktor kemajuan dalam bidang teknologi yang terjadi dengan pesatnya selama Perang
      Dunia II
   3. makin bergantungnya bangsa-bangsa pada laut sebagai sumber kekayaan alam mineral
      termasuk minyak dan gas bumi.
      Semakin bergantungnya bangsa-bangsa pada laut sebagai sumber alam baik kekayaan
hayati maupun non hayati termasuk mineral dan gas bumi serta kemungkinan pengambilannya
dengan kemajuan teknologi kelautan telah mendorong terjadinya tindakan sepihak dari
negara-negara untuk melindungi, memelihara dan mencadangkan sumber-sumber kekayaan
alamnya tidak saja di laut teritorial, tetapi juga menghendaki hak berdaulat yang lebih luas
lagi, yaitu di laut lepas yang berada di luar yurisdiksinya dan berbatasan dengan laut
teritorialnya.
      Tindakan sepihak negara-negara tersebut akhirnya membawa pengaruh yang penting
sekali terhadap perkembangan hukum laut internasional, yaitu diantaranya lahirlah konsepsi
landas kontinen dan dalam perkembangan kemudian disusul dengan lahirnya konsepsi zona
ekonomi eksklusif.

I. 1. Konsepsi Landas Kontinen.
           Latar belakang lahirnya konsepsi landas kontinen ditandai dengan tindakan sepihak
      Amerika Serikat memperluas yurisdiksinya atau laut lepas yang berbatasan dengan pantai
      Amerika Serikat yang dinyatakan dalam Proklamasi Truman pada tanggal 28 September
      1945 tentang “Continental Shelf” yang menyatakan sebagai berikut :
         “..........The Goverment of the United States regards the natural recources of the subsoil
         and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts
         of the United States are appertaining to the United States, subjecct toc its yurisdiction
         and control .....”.
           Tindakan Amerika Serikat ini bertujuan untuk mencadangkan kekayaan alam dasar
      laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat. Diperoleh
      keyakinan bahwa “continental shelf” seluas 760.000 mil persegi yang dalamnya tidak
      lebih 100 fathom (kedalaman 200 meter) di bawah permukaan laut yang berbatasan
      dengan pantai Amerika Serikat mengandung cadangan-cadangan minyak bumi dan
      mineral lainnya, dan disertai dengan teknik pengorbanan lepas pantai telah mencapai
      tingkat untuk memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam tersebut.
           Sebagai alasan dari tindakan Amerika Serikat untuk mengamankan kekayaan alam
      tersebut dikemukakan, bahwa sudah selayaknya diambil tindakan demikian oleh Negara
      pantai karena “continental shelf” dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah (“natural
      prolongation”) dari pada wilayah daratan dan bagaimanapun juga usaha-usaha untuk
      mengelola kekayaan alam yang terdapat di dalamnya memerlukan kerjasama dan
      perlindungan dari pantai. Dalam hal ini Amerika Serikat menegaskan tidak menuntut
      “continental shelf” sebagai wilayahnya, melainkan hanya menuntut kekayaan alamnya,
      kedaulatan penuh tetap 3 mil laut teritorial. Amerika Serikat tidak bermaksud untuk
      mengurangi kebebasan berlayar melalui perairan diatas “continental shelf” yang
      statusnya tetap sebagai laut lepas.
           Proklamasi Truman tentang “continental shelf” ini dalam waktu relatif singkat
      diikuti oleh negara-negara pantai di Amerika Latin dan juga diikuti oleh Negara-negara
      dibelahan bumi lainnya, seperti Negara-negara pantai di Eropa, Asia dan Afrika serta
      Autralia. Dapat dikatakan menjelang Konperensi Hukum Laut PBB I Tahun 1958 di
      Jenewa lembaga “continental shelf” ini telah menjadi lembaga hukum laut internasional.
      Karena itu negara-negara peserta Konperensi tidak banyak menemui kesukaran dalam
      merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak dan kekuasaan serta
    kewajiban Negara pantai atas “continental shelf” yang kemudian ketentuan hukum ini
    dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 tentang “Continental Shelf”.
         Dengan diterimanya Konsepsi “continental shelf” dalam Konferensi Hukum Laut
    PBB I Tahun 1958 di Jenewa, maka konsepsi “continental shelf” telah menjadi bagian
    Konvensi Hukum Laut 1958. Tetapi perumusan pengertian “continental shelf” yang
    terdapat dalam Konvensi Laut 1958 berbeda dengan pengertian “continental shelf”
    aslinya (pengertian “continental shelf” dalam arti geologis) menurut Proklamasi Truman
    1945.
         Untuk membedakan dua pengertian “continental shelf” yang berlainan isinya ini,
    oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bahasa Indonesia digunakan istilah “dataran
    kontinen” untuk “continental shelf” dalam arti geologis yang pada pantai di dunia ini
    kira-kira sampai kedalaman 200 meter. Sedangkan istilah “landas kontinental shelf”
    dalam arti yuridis (hukum) sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1958.

I. 2. Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut 1958.
           Sebagaimana telah disebutkan di atas pengertian “continental shelf” dalam Konvensi
      Hukum Laut 1958 adalah pengertian dalam arti hukum (landas kontinen) yang berbeda
      dengan pengertian aslinya menurut Proklamasi Truman. Secara lengkap pengertian
      landas kontinen di muat dalam Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen,
      yaitu pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :
         “For the purpose of these articles, the term “continental shelf” is used as refering (a) to
         the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but autside the area
         of the territorial sea, to a depth of 200 metres or beyond that limit, to where the
         superjecent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas
         to seabed and subsoli of similar submarine areas adjacent to the coast of islands”.
      Batasan pasal 1 tersebut menentukan batas landas kontinen, yaitu :
       (1) dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter
           untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya;
       (2) dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas kedalaman 200 meter sampai di mana
           kemampuan teknologi dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan
           alamnya (kriteria “technical exploitability”).
           Batasan tersebut di atas jelas berbeda dengan batasan pengertian “continental shelf”
      dalam arti geologis semata-mata sebagaimana yang terdapat dalam Proklamasi Truman.
           Ternyata dengan kemajuan teknologi di bidang kelautan yang sangat pesat,
      interprestasi ketentuan pasal 1 tersebut di atas hanya ditekankan pada ukuran “technical
      exploitability”, sehingga batas yang dicapai oleh teknik pengambilan kekayaan di laut.
      Karena itulah ketentuan landas kontinen dalam pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1958
      tersebut (kriteria “technical exploitability”) sudah tidak memuaskan lagi terutama bagi
      Negara-negara yang sedang berkembang dan tidak mempuyai kemampuan dan teknologi
      untuk memanfaatkannya. Ketentuan inilah yang merupakan salah satu diantara alasan-
      alasan untuk meninjau kembali Konvensi-konvensi Hukum Laut 1958 agar mengenai
      landas kontinen diberikan batas terluar yang jelas.
           Dalam perkembangannya pada tahun 1970 PBB menerima Resolusi 2750 (XXV)
      yang menetapkan diadakannya Konperensi Hukum Laut PBB III pada Tahun 1973. Sejak
      diadakannya sidang pertama Tahun 1973, maka pada tanggal 10 Desember 1982 di Teluk
      Montego, Yamaica ditandatangani Konvensi Hukum Laut PBB III oleh wakil-wakil dari
    119 negara, di mana satu Indonesia turut menandatangani Konvensi tersebut. Konvensi
    Hukum Laut PBB III ini lebih dikenal dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

I. 3. Landas Kontinen Dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
           Konvensi Hukum Laut 1982 memuat ketentuan-ketentuan baru yang dapat dianggap
      sebagai perkembangan progresif dari Hukum Laut Internasional, juga memuat ketentuan-
      ketentuan lama yang telah mendapat perumusan dalam Konvensi Hukum Laut 1958
      diantaranya ketentuan mengenai landas kontinen.
           Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 ada empat alternatif cara mengukur luas landas
      kontinen, yaitu :
       (1). Sampai batas terluar tepian kontinen (“the continental margin”).
       (2). Sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, apabila tepian kontinen tidak
            mencapai batas tersebut.
       (3). Dan apabila tepian kontinen melebihi 200 mil ke arah laut maka batas terluar landas
            kontinen tidak boleh melebihi 350 mil.
       (4). Boleh melebihi 100 mil dari kedalaman (“isobath”) 2500 meter.
           Cara mengukur luas landas kontinen tersebut telah memberikan batas terluar landas
      kontinen, yaitu tergantung dari konfigurasi tepian kontinen dari suatu Negara pantai.
      Oleh karena itu suatu Negara pantai dapat menetapkan batas terluar landas kontinennya
      yang berbeda-beda disekeliling wilayahnya.
           Jika dibandingkan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958, perumusan yang
      terdapat dalam pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut di atas memberikan
      batasan-batasan yang lebih jelas dengan memberikan kepastian batas terluar landas
      kontinen. Demikian juga pengertian landas kontinen selain mencakup pengertian yuridis
      juga mencakup pengertian geologis yang merupakan penyempurnaan dari pengertian
      landas kontinen itu sendiri.
           Tetapi perumusan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, selain
      merupakan penyempurnaan dari pengertian landas kontinen yang dapat dianggap sebagai
      perkembangan hukum laut masa kini, perumusan tersebut dapat menimbulkan kekaburan
      atau ketidak jelasan dalam menafsirkan pengertian “continental shelf”.
           Jika ditinjau dari pengertian yuridis, alternatif-alternatif yang digunakan untuk
      menentukan batas terluar “continental shelf” (landas kontinen - dalam bahasa Indonesia)
      hingga pinggiran luar tepian kontinen atau melampaui batas itu. Cara pengukuran ini
      sudah jauh meninggalkan pengertian “contonental shelf” dalam arti geologis semata-
      mata.
           Secara geofisik dasar laut yang berbatasan dengan pantainya umumnya terdiri dari 3
      bagian yang terpisah, yaitu “continental shelf”, “continental slope” dan “continental
      sise”, yang secara keseluruhan disebut “continental margin” atau tepian kontinen.
      Sedangkan “continental shelf” bukan merupakan keseluruhan dari “continental margin”.
      Sehingga menurut penulis penggunaan istilah “continental shelf” sudah tidak relevan lagi
      dan dapat menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan pengertian dari “continental
      shelf”, karena sudah mencapaui batas terluar “continental margin” atau dapat juga
      melampaui batas itu.
           Kalau dalam bahasa Indonesia dibedakan pengertian dari “continental shelf” dalam
      arti geologis, yaitu dataran kontinen dan “continental shelf” dalam arti yuridis disebut
      landas kontinen, kiranya perlu juga dipikirkan oleh ahli hukum laut internasional untuk
    memberikan istilah yang lebih tepat untuk “continental shelf” dalam arti yuridis sehingga
    tidak menimbulkan kekaburan pengertian “continental shelf” tersebut.

I. 4. Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif.
           Latar belakang lahirnya konsepsi zona ekonomi eksklusif tidak terlepaskan dari
      tindakan sepihak Amerika Serikat dalam bentuk Priklamasi Truman Tahun 1945. Klaim
      Negara-negara Amerika Latin dalam mengikuti tindakan Amerika Serikat ini, seperti
      Chili, Peru Dan Equador sudah jauh menyimpang dari pengertian “:continental shelf”
      dalam arti geologis. Negara-negara ini bukan saja menuntut perluasan yurisdiksi yang
      ditujukan kepada penguasaan kekayaan alamnya yang terdapat di dasar laut dan tanah di
      bawahnya, tetapi juga meliputi perairan diatasnya. Pada waktu berlangsungnya
      Konferensi Hukum Laut PBB I di Jenewa Tahun 1958, Peru (Negara-negara Amerika
      Latin) mengajukan suatu usul yang dinamakannya “economic zone”. Tetapi usul Peru ini
      tidak mendapat tanggapan yang menggembirakan karena pada waktu itu negara-negara
      peserta mengangagapnya sebagai terlalu ekstrim. Dan oleh Peru usul “economic zona” ini
      mendapat dukungan Negara-negara Afrika dan pada waktu Negara-negara Afrika
      mengadakan seminar di Yaounda salah satu keputusannya berisi dukungan terhadap
      “economic zona”. Selain mendapat dukungan Negara-negara sedang berkembang,
      konsepsi “economic zone” mulai menarik dukungan Negara-negara maju, seperti Kanada
      dan Norwegia. Walaupun pada mulanya Negara Amerika Serikat, Uni Soviet dan
      Negara-negara tak berpantai (“land locked countries”) serta negara-negara yang secara
      geografis tidak beruntung (“geographically disadvantages”) menentang konsepsi ini,
      tetapi pada kenyataannya konsepsi “oconomic zone” dianggap sebagai usul yang
      dikompromikan dengan diterimanya konsepsi ini sebagai suatu rejim hukum baru dalam
      Hukum Laut Internasional yang terdapat pengaturannya dalam Konvensi Hukum Laut
      1982.
           Adapun pengertian dari zona ekonomi eksklusif (“eksklusive economic zone”)
      adalah suatu jalur laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial dari
      suatu Negara pantai yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial untuk
      tujuan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya baik hayati maupun non hayati di
      perairan, di dasar laut dan tanah di bawahnya.
           Sebagaimana halnya dengan landas kontinen, maka zona ekonomi eksklusif adalah
      juga merupakan perluasan yurisdiksi Negara pantai atas laut lepas yang diterima dalam
      Kovensi Hukum Laut 1982.

I. 5. Status Hukum Landas Kontinen Dan Zona Ekonomi Eksklusif.
           Mengenai status hukum perairan di atas landas kontinen tidak dinyatakan secara
      jelas baik dalam Konvensi Hukum Laut 1958 maupun dalam Konvensi Hukum Laut
      1982, tetapi dari pengertian landas kontinen yang dirumuskan dalam Konvensi-konvensi
      tersebut memberi petunjuk tentang hal ini.
           Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas
      Kontinen dan pasal 76 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, antara lain menyatakan
      bahwa, di landas kontinen mempuyai hak berdaulat atas kekayaan alamnya untuk tujuan
      eksplorasi dan eksploitasi, dan hak berdaulat ini dinyatakan sebagai hak eksklusif, dalam
      arti apabila Negara pantai tidak mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya tiada
      seorangpun dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa persetujuan Negara pantai yang
     bersangkutan. Dengan demikian status hukum landas kontinen merupakan “sovereign
     right” atas kekayaan alamnya yang bersifat eksklusif dari negara pantai.
          Sedangkan mengenai status perairan di atas landas kontinen berbeda menurut
     ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 dan 1982. Di dalam pasal 3 Konvensi Hukum laut
     1958 tentang Landas Kontinen menyatakan, bahwa hak Negara pantai di landas kontinen
     tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya sebagai laut lepas dan ruang udara
     di atasnya. Oleh karena itu pengaturannya tunduk pada rejim hukum laut lepas.
          Berbeda dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, dengan diterimanya
     konsepsi zona ekonomi eksklusif, maka terdapat dua rejim hukum di perairan di atas
     landas kontinen 200, yaitu perairan zona ekonomi eksklusif 200 mil dari garis pangkal
     laut teritorial dan perairan di atas landas kontinen diluar 200 mil sebagai laut lepas.
          Dapat disimpulkan bahwa perairan di atas landas kontinen 200 mil yang berhimpit
     dengan zona ekonomi eksklusif adalah perairan zona ekonomi eksklusif. Di perairan ini
     Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap
     kekayaan alamnya di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya yang meliputi
     kekayaan hayati dan nonon hayati dan juga mineral. Sedangkan perairannya tetap
     merupakan laut lepas yang dapat dilalui oleh kapal-kapal dari semua negara. Di perairan
     di atas landas kontinen di luar 200 mil sesuai dengan statusnya sebagai laut lepas, maka
     pengaturannya tunduk pada rejim hukum laut lepas yang dapat dinikmati oleh semua
     negara-negara baik terhadap pelayarannya maupun sumber-sumber kekayaan alam hayati
     maupun nin hayati termasuk sumber mineral di perairan tersebut.

II. KAITAN PERMASALAHAN KONSEPSI LANDAS KONTINEN DAN ZONA EKONOMI
    EKSKLUSIF DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982

       Dalam pembahasan diatas telah disebutkan bahwa faktor teknologi dan daya guna laut
 bagi kehidupan manusia telah menimbulkan tindakan sepihak Negara-negara pantai untuk
 meluaskan yurisdiksinya atas laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang
 terkenal di antaranya adalah tindakan dari Amerika Serikat dan terkenal dengan Proklamasi
 Truman dengan “Continental Shelf” pada tahun 1945.
       Proklamasi Truman tentang “Continental Shelf” ini ternyata dalam waktu relatif singkat
 telah melembaga dalam Hukum Laut Internasional melalui hukum kebiasaan. Sehingga pada
 waktu konsepsi “continental shelf” ini dirumuskan dalam Konferensi Hukum Laut PBB I
 Tahun 1958 di Jenewa tidak menemui kesukaran, dan kemudian konsepsi hukum ini
 dituangkan dalam Konvensi Laut 1958 tentang “Continental Shelf”, yang lebih dikenal
 dengan “continental shelf” dalam arti yuridis atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan
 “landas kontinen”.
       Dalam perkembangannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982 konsepsi landas kontinen
 ini dirumuskan kembali dengan memberikan pengertian yang lebih jelas dengan
 ditetapkannya kepastian batas terluar landas kontinen. Ternyata dengan kehadiran konsepsi
 hukum zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982, terdapat kaitan
 permasalahan, karena kedua konsepsi hukum tersebut mengatur hal yang sama, yaitu
 mengenai hak berdaulat Negara pantai atas sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di
 bawahnya. Berdasarkan hasil penelitian ini akan dijelaskan kaitan permasalahannya dalam
 pembahasan berikut ini.
II.1. Hak Eksplorasi Dan Eksploitasi.
           Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai hak eksplorasi dan eksploitasi
      Negara pantai di landas kontinen pengaturannya di jumpai dalam pasal 77 ayat (1) yang
      menyatakan sebagai berikut :
        “Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan
        mengeksplorasi dan mengeksploiasi sumber kekayaan alamnya”.
           Ketentuan ini merupakan pembatasan kepada Negara pantai dalam menjalankan hak
      berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengekploitasi kekayaan alamnya. Dalam hal ini
      landas kontinen tidak dianggap sebagai wilayah Negara pantai. Hak Negara pantai di
      landas kontinen dinyatakan sebagak hak eksklusif dalam arti apabila Negara pantai tidak
      mengeksploitasinya, tidak seorangpun dapat melakukannya tanpa persetujuan tegas dari
      Negara pantai tersebut.
           Di Zona Ekonomi Eksklusif kepada Negara pantai diberikan hak-hak berdaulat
      yang lebih luas lagi, yaitu selain untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber
      kekayaan alam hayati di perairan zona ekonomi eksklusif juga meliputi kekayaan alam
      non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya.
           Selain itu juga hak berdaulat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk
      keperluan eksplorasi dan eksploitasi sepertui produksi energi dari air, arus dan angin
      serta wewenang untuk pembuatan dan pemakaian pulau-pulau buatan, instalasi dan
      bangunan-bangunan, riset ilmiah serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
           Dari penjelasan di atas dapat dilihatkaitan permasalahan antara dua konsepsi
      hukum, yaitu landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dalam mengatur hal yang
      sama mengenai hak berdaulat Negara pantai atas sumber kekayaan alam di dasar laut
      dan tanah di bawahnya. Dalam hal ini seolah-olah konsepsi zona ekonomi eksklusif
      sebagai pendatang baru dalam hukum laut internasional akan melenyapkan konsepsi
      landas kontinen yang telah mendapat perumusan untuk pertama kalinya dalam Konvensi
      Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen. Tetapi tentang hal ini dipertegas oleh pasal
      56 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
      kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif
      pengaturannya tunduk pada ketentuan hukum landas kontinen. Demikian juga mengenai
      hak berdaulat atas kekayaan alamnya di dasar laut dan tanah di bawahnya di zona
      ekonomi eksklusif, meskipun tidak dinyatakan sebagai hak eksklusif, tetapi sejalan
      dengan ketentuan pasal 56 ayat (3) tersebut di atas hak-hak tersebut tetap dianggap
      sebagai hak eksklusif Negara pantai.
           Di Indonesia dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang
      Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam pasal 4 ayat (1) mengatakan hak berdaulat
      Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas kekayaan alam di zona
      ekonomi eksklusif Indonesia. Mengikat kegiatan dasar laut dan tanah di bawahnya
      merupakan wewenang hukum landas kontinen, maka oleh pasal 4 ayat (2) dipertegas
      bahwa kegiatan atas yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) tersebut dilaksanakan
      menurut peraturan perundang-undangan landas kontinen Indonesia, yaitu Undang-
      undang No. 1 Tahun 1973.
           Menurut penulis pasal 4 ayat (2) tersebut tidak sesuai untuk diterapkan dalam
      Undang-undang No. 1 Tahun 1973. Penulis melihat dari keberadaan pasal 4 ayat (2)
      adalah pengimplementasian ketentuan pasal 56 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982.
      Kiranya perlu mendapat perhatian Pemerintah Indonesia untuk meninjau Undang-
     undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia untuk disesuaikan dengan
     ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini penting karena Undang-undang No. 1
     Tahun 1973 berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1982 yang mempunyai pengertian
     landas kontinen yang berbeda dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.
     Perbedaannya yaitu dalam cara mengukur luas landas kontinen, dimana dalam Konvensi
     Hukum Laut 1982 dinyatakan minimal 200 mil dari garis pangkal laut teritorial dan
     maksimal 350 mil atau 100 mil dari kedalaman 2500 meter, sedangkan dalam Undang-
     undang No. 1 Tahun 1973 luas landas kontinen sampai kedalaman 200 meter yang
     berbatasan dengan laut teritorial atau mempergunakan kriteria “technical exploitability”.

II.2. Kewajiban Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi.
           Pasal 82 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa bagi Negara pantai
      diwajibkan untuk membayar sumbangan bertalian dengan kegiatan eksploitasi di landas
      kontinennya di luar 200 mil. Sumbangan ini diberikan melalui Otorita Dasar Laut
      Internasional yang kemudian disampakan kepada Negara-negara yang sedang
      berkembang terutama yang masih terkebelakang dan tidak mempunyai pantai.
      Pembayarannya diberikan setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu sebesar 1 %
      dari jumlah produksi di tempat itu kemudian akan naik 1 % untuk tiap tahun berikutnya
      hingga tahun ke 12 akan tetap 7 %.
           Perlu dijelaskan sumbangan ini hanya menyangkut kegiatan eksploitasi sumber
      mineral dan tidak dikenakan pada kegiatan landas kontinen 200 mil dari garis pangkal
      yang berhimpit dengan zona ekonomi eksklusif. Keadaan ini menunjukkan bagian
      landas kontinen di luar 200 mil, baik fisik maupun ketentuan hukumnya ada
      hubungannya dengan zona ekonomi eksklusif, kedua konsepsi ini berlaku secara
      terpisah dan berdampingan.
           Sebagai dua konsepsi yang berlaku secara terpisah atau berdampingan, masing-
      masing konsepsi mempunyai latar belakang kelahirannya yang berbeda. Konsepsi landas
      kontinen yang kelahirannya mendahului konsepsi zona ekonomi eksklusif perluasan
      Negara pantai atas laut teritorial ingin mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di
      dasar laut dan tanah dibawahnya, sedangkan dizona ekonomi eksklusif Negara pantai
      ingin mendapatkan hak berdaulat yang lebih luas lagi, yaitu meliputi kekayaan alam
      dasar laut dan tanah di bawahnya dan kekayaan alam yang terdapat di perairan (water
      column) nya.
           Bagi Indonesia yang masih tetap berlaku Undanh-undang No. 1 Tahun 1973 tentang
      landas kontinen, yang mempergunakan kriteria kedalaman 200 meter atau kriteria
      “technical exploitability”, oleh karenatidak diwajibkan membayar konstribusi atau
      sumbangan berkenaan kegiatan di landas kontinen di luar 200 mil. Terhadap masalah ini
      kiranya Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan Konvensi Hukum Laut 1982
      untuk lebih memberikan kepastian dalam menentukan batas-batas terluar kontinen
      Indonesia.

II.3. Sumber Kekayaan Alam di Landas Kontinen
             Mengenai sumber kekayaan alam di landas kontinen pengaturannya tunduk pada
       ketentuan pasal 77 ayat (4) Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu :
        “.........Sumber kekayaan alam terdsiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber
       kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan
 organisme hidup yang pada tingkat sudah dapat dipanen tidak tetap dengan dasar laut
 atau tanah di bawahnya”.
     Di dalam zona eksklusif yang mengatur mengenai sumber kekayaan alam di dasar
laut dan tanah di bawahnya terdapat pada pasal 56 ayat (1)(a). Adapun yang termasuk
sumber kekayaan mineral dalam pembahasan ini seperti minyak dan gas bumi,
sedangkan termasuk sumber organisme hidup yang tergolong jenis sedenter, antara lain
termasuk koral, bunga karang, tripang, tiram mutiara, kulit mutiara, sacred dari India
dan Ceylon, rumput laut dan trocus.
     Termasuk juga ke dalam jenis sedenter, yaitu tiram, kepiting, udang dan remis.
Untuk jenis udang dan kepiting masih terdapat pertentangan untuk dimasukkan ke dalam
jenis sedenter, dan telah menimbulkan pertentangan antara Amerika Serikat dan Jepang
mengenai penangkapan kepiting besar di bagian Timur Laut Behring dan juga
pertentangan antara Prancis dan Brazilia. Tetapi di landas kontinen 200 mil dimana zona
ekonomi eksklusif berhimpit dengan zona Ekonomi Eksklusif berhimpit pertentangan
semavcam itu hanya merupakan historis saja.
     Menurut penulis permasalahan tersebut bukan berarti jenis udang dan kepiting
termasuk pada jenis perikanan di “water Column” zona ekonomi eksklusif, karena jenis
ikan ini tidak juga dinyatakan termasuk dalam jenis ikan di perairan tersebut. Hanya saja
ketidak jelasan status hukum dari jenis ikan tersebut masih tetap berada diantara dasar
laut dan “water column”nya zona ekonomi eksklusif yang berada di bawah yurisdiksi
Negara pantai.
     Sebenarnya katagorisasi dari pada sumber-sumber hidup dasar laut ini dapat di
dasarkan pada berbagai jenis hubungan antara organisme hidup tersebut dengan
lingkungannya. Sekurang-kurangnya ada empat macam yang telah diidentifisir yaitu :
 Pertama, ketergantungan mahkluk-mahkluk hidup pada dasar laut lokasi dan gerak,
            yang dapat dibagi atas mahluk hidup di bawah dasar laut, menempel pada
            dasar laut, dalam air langsung di atas dasar laut dan bergerak pada dasar laut;
 Kedua, ketergantungan mahluk hidup pada dasar laut untuk fungsi phisiologis mereka
            yang tepat yang dapat meliputi berbagai faktor, termasuk kondisi-kondisi
            kimia sesuai dengan metabolisme mahluk-mahluk hidup, seperti cahaya,
            suhu, salinitas, itensitas cahaya dan gerak air ;
 Ketiga, ketergantungan mahluk-mahluk hidup, seperti pada dasar laut untuk tujuan
            reproduksi, yang hanya bertelur di dasar laut dan menganggap hal ini sebagai
            syarat pengembangan larva ;
 Keempat, ketergantungan mahluk-mahluk hidup pada dasar laut untuk tujuan makanan.
            Atas dasar katagorisasi tersebut kiranya dapat dihindari pertentangan antar
            negara mengenai status udang dan kepiting, terutama yang hidup di landas
            kontinen di luar 200 mil laut. Karena untuk jenis sedenter yang hidup di
            landas kontinen di luar 200 mil laut pengaturannya tunduk pada rejim hukum
            landas kontinen yang merupakan yurisdiksi Negara pantai. Sedangkan jenis
            yang bukan sedenter yang hidup di perairan di atas landas kontinen di luar
            200 mil pengaturannya tunduk pada rejim hukum laut lepas. Hal ini penting
            diketahui untuk menentukan apakah jenis udang dan kepiting tunduk pada
            rejim hukum landas kontinen dari suatu Negara pantai, mengingat jenis ikan
            udang mempunyai arti ekonomis yang penting bagi perekonomian Negara
            pantai.
          Mengenai status hukum dari organisme hidup jenis sedenter yang hidup di dasar
     laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif dalam pasal 68 menyatakan :
      “The part does not apply to sedentary species defined is article 77, paragraph 4”.
          Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa persediaan jenis ikan di zona ekonomi
     eksklusif, tidak termasuk jenis ikan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 77 ayat (4).
     Dengan demikian jenis ikan sedenter di zona ekonomi eksklusif yang berhimpit dengan
     landas kontinen termasuk jenis ikan di dasar laut. Oleh karenanya sesuai dengan
     ketentuan pasal 56 ayat (3) pengaturannya tunduk pada rejim hukum landas kontinen. Di
     Indonesia ketentuan demikian ini dinyaakan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.
     5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bahwa sepanjang bertalian
     dengan dasar laut dan tanah di bawahnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-
     undangan Landas Kontinen Indonesia, yaitu Undang-undang N0. 1 Tahun 1973.

II.4. Hak Membangun Dan Mempergunakan Pulau-Pulau Buatan, Instalasi-Instalasi Dan
      Bangunan.
           Dalam pasal 60 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan Negara pantai
      mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan
      bangunan, dan termasuk yurisdiksi (kewenangan) bertalian dengan peraturan bea-cukai,
      fiskal, keselamatan, kesehatan dan imigrasi.
           Selain hak dan yurisdiksi tersebut, dalam pelaksanaan membangun dan
      mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan sehubungan
      dengan kegiatan dasar laut dan tanah di bawahnya, Negara pantai berkewajiban
      memperhatikan dengan semestinya penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut dan
      hak-hak serta kewajiban negara lain seperti pemasangan pemeliharaan kabel dan pipa
      bawah laut, instalasi-instalasi dan bangunan dan juga keselamatan pelayaran.
           Untuk menjaga keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau-pulau buatan,
      instalasi-instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif Negara pantai berhak untuk
      menetapkan zona keselamatan di sekeliling pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan.
      Penetapan zona keselamatan ini tidak boleh mengganggu penggunaan alur laut yang
      diakui penting bagi pelayaran internasional.
           Pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut tidak mempunyai status pulau dan
      tidak mempunyai laut teritorial sendiri. Apabila ditinggalkan atau tidak dipakai lagi,
      untuk keselamatanpelayaran, Negara pantai berkewajiban untuk membongkar pulau-
      pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan. Demikian juga mengenai kewenangan
      eksklusif Negara pantai yang berkaitan dengan fiskal, kesehatan, keselamatan dan
      keimigrasian tidak berlaku untuk seluruh zona ekonomi eksklusif, tetapi hanya terbatas
      pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif,
      karena sudah mendapat pengakuan internasional sebagai daerah tidak tetap Negara
      pantai.
           Demikian penjelasdan mengenai hak eksklusif pantai untuk membangun dan
      mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di zona ekonomi
      eksklusif.
           Di landas kontinen pengaturan mengenai hak-hak untuk membangun dan
      mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan, yaitu pasal 80 yang
      menyatakan sebagai berikut :
      “Article 60 applies mutatis mutandis to artificial island, instalations and strutures on the
      continental shelf”.
          Pasal 80 tersebut memberi petunjuk bahwa pasal 60 yang mengatur pulau-pulau
     buatan, instalasi-instalasi dan banguna zona ekonomi eksklusif, berlaku secara mutatis
     muatandis untuk pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan di landas
     kontinen. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kedua konsepsi hukum yaitu landas
     kontinen dan zona ekonomi eksklusif hidup berdampingan dalam Konvensi Hukum Laut
     1982 dan saling melengkapi dalam pengaturan mengenai kegiatan dasar laut dan tanah
     di bawahnya tanpa yang satu melenyapkan yang lainnya.
          Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
     Indonesia hak membangun dan mempergunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi
     dan bangunan diatur dalam pasal 4 ayat (1.b). Sedangkan di landas kontinen Indonesia
     pengaturannya terdapat dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun
     1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang berlandasan Konvensi Hukum Laut 1958
     dibuat jauh sebelum konsepsi zona ekonomi eksklusif diterima dalam Hukum Laut
     Internasional, atau jauh sebelum kelahiran Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang
     Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

II.5. Kewajiban Untuk Menentukan Batas/Delimitasi Landas Kontinen Menurut Ketentuan
      Konvensi Hukum Laut 1982.
           Dalam pasal 83 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan, bagi negara-
      negara yang landas kontinennya berhadap atau berdampingan dalam menetapkan garis
      batas landas kontinen harus dilakukan dengan persetujuan atau atas dasar hukum
      internasional sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah
      Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Ketentuan ini berarti bahwa
      untuk mencapai suatu keadilan dalam penetapan garis batas landas kontinen harus
      berpedoman atau dilandasi oleh pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :
       “(1). Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang
             mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-
             negara yang bersengketa ;
        (2). Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang
             telagh diterima sebagai hukum ;
        (3). Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab ;
        (c). Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka
             dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaedah-kaedah
             hukum”.
           Cara penentuan garis batas tersebut berarti Konvensi menunjuk pada dua pilihan,
      yaitu menunjuk kepada dua pilihan, yaitu menunjuk pada penyelesaian yang adil dan
      menunjuk kepada hukum internasional yang disebut dalam pasal 38 Statuta Mahkamah
      Internasional.
           Tidak diaturnya secara tegas prinsip yang digunakan dalam menetapkan garis batas
      landas kontinen antara negara-negara yang berdampingan dan berhadapan dalam
      ketentuan tersebut, sebab ketentuan Konvensi ini merupakan kompromi antara negara-
      negara yang berpandangan bahwa penetapan garis batas landas kontinen diselesaikan
      berdasarkan “equidistance prinsiple” dengan negara-negara yang menghendaki
      berdasarkan keadilan (“equitable solution”).
         Apabila dalam penyelesaian ini tidak tercapai dalam waktu yang layak, negara
    bersangkutan harus menggunakan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (1)
    Piagam PBB, seperti negosisasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian secara
    hukum melalui badan-badan regional atau persetujuan, atau dengan cara-cara yang
    dipilih. Selain cara-cara ini dapat juga dilakukan menurut ketentuan pasal 287, yaitu
    melalui :
     (1). Mahkamah Internasional Hukum Laut yang dibetuk berdasarkan Lampiran VI.
     (2). Mahkamah Internasional.
     (3). Mahkamah Arbitrase yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VII.
     (4). Mahkamah Arbitrase Khusus yang dibentuk sesuai dengan Lampiran VIII.
         Selanjutnya dalam pasal 83 ayat (3) menyatakan, sambil menunggu persetujuan,
    negara-negara yang bersangkutan dengan saling pengertian dan kerjasama untuk
    mengadakan pengaturan sementara dengan tidak boleh merugikan penetapan garis batas
    yang akan ditentukan dalam persetujuan.
         Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu kehadiran zona
    ekonomi eksklusif dalam Hukum Laut 1982 seolah-olah akan melenyapkan konsepsi
    landas kontinen, namun kecenderungan akan terjadi hal itu dilenyapkan oleh ketentuan
    pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kegiatan di
    dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif tunduk pada ketentuan
    landas kontinen. Dengan demikian semua pengaturan dalam penetapan garis batas di
    dasar laut dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif yang berhimpit dengan
    landas kontinen diatur oleh pasal 83 tersebut di atas.
         Di Indonesia penetapan garis batas/delimitasi landas kontinen Indonesia diatur
    dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1973, yaitu dilakukan dengan cara
    mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Sebagaimana telah kita
    ketahui bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1973 ini berlandaskan Konvensi Hukum
    Laut 1958 tentang Landas Kontinen dengan menggunakan cara pengukuran sampai
    kedalaman 200 meter yang berbatasan dengan laut teritorial dan atau kriteria “technicak
    exploitability”. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1973 menambah
    dasar laut seluas 0,8 juta KM². Jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 5 Tahun
    1983 tentang Zona Ekonomu Eksklusif Indonesia menambah wilayah yurisdiksi sumber
    kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya seluas 1.577.300 mil bujur sangkar.
         Pertambahan wilayah dasar laut yang demikian besar setelah diundangkannya
    Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tersebut jelas menunjukkan wilayah dasar laut
    Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tidak menjangkau luas wilayah dasar laut dari
    Undang-undang No. 5 Tahun 1983 sebagai pengimplementasian Konvensi Hukum Laut
    1982 yang mengatur mengenai zona ekonomi eksklusif dari stau Negara pantai.
    Terhadap masalah ini kiranya Undang-undang No. 1 Tahun 1973 sudah tidak relevan
    lagi dengan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1983 dalam menetapkan
    batas/delimitasi wilayah dasar laut Indonesia.

II.6. Kaitan Permasalahan Yang Menyangkut Kepentingan Negara Lain.
      (1). Kepentingan Pelayaran.
               Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat dua perairan di atas landas
           kontinen, yaitu perairan di atas landas kontinen 200 mil yang merupakan perairan
           zona ekonomi eksklusif dan perairan di atas landas kontinen di luar 200 mil yang
     merupakan laut lepas. Tetapi menyangkut kepentingan negara lain dalam hal ini
     kepentingan pelayaran tetap dijamin keberadaannya di perairan tersebut.
          Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 dan 58, bahwa di zona ekonomi
     eksklusif Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan
     eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun
     non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya, namun terhadap kebebasan
     pelayaran bagi kapal-kapal asing tetap di jamin keberadaannya di perairan zona
     ekonomi eksklusif sebagai laut lepas.
          Pernyataan demikian dijumpai juga dalam pasal 78, bahwa Negara pantai atas
     landas kontinen tidak mempengaruhi status perairan di atasnya dalam hal ini tidak
     boleh mengurangi ataupun mengakibatkan gangguan apapun terhadap pelayaran
     yang dimiliki negara lain sesuai dengan ketentuan pasal 67 yaitu kebebasan di laut
     lepas.
          Dengan demikian terlihat kaitan permasalahan konsepsi zona ekonomi
     eksklusif dengan landas kontinen, yaitu secara terpisah dalam mengatur masalah
     kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal asing di perairan yang sama, yaitu di perairan
     zona ekonomi eksklusif yang berhimpit dengan perairan di atas landas kontinen 200
     mil. Sedangkan di perairan di atas landas kontinen di luar 200 mil atau diluar
     perairan zona ekonomi eksklusif diatur oleh rejim hukum landas kontinen
(2). Kepentingan Untuk menangkap Ikan Di Perairan Di Atas Landas Kontinen.
          Sebenarnya kebebasan menangkap ikan di perairan di atas landas kontinen
     pengaturannya tidak tunduk pada yurisdiksi Negara pantai. Mengingat perairan di
     atas landas kontinen adalah perairan laut lepas, maka semua negara berhak untuk
     menangkap ikan di perairan tersebut. Namun dengan diterimanya konsepsi zona
     ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut 1982 hak menangkap ikan oleh
     negara lain di atas kontinen 200 mil berbeda dengan si perairan di atas landas
     kontinen di luar 200 mil.
          Di perairan di atas landas kontinen 200 mil yang berhimpit dengan zona
     ekonomi eksklusif adalah perairan zona ekonomi eksklusif pengaturannya tunduk
     pada rejim hukum zona ekonomi eksklusif. Sedangkan di perairan di atas landas
     kontinen di luar 200 mil adalah laut lepas yang tunduk pada pengaturan rejim
     hukum laut lepas.
          Dengan tunduk pada pengaturan rejim hukum zona ekonomi eksklusif, maka
     sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1)(a) Konvensi Hukum Laut 1982 di
     perairan di atas landas kontinen yang berhimpit dengan zona ekonomi eksklusif
     adalah perairan zona ekonomu eksklusif di mana Negara pantai tidak saja
     mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya,
     tetapi juga mempunyai hak berdaulat atas kekayaan hayati (ikan) di perairan
     tersebut. Sedangkan di perairan di atas landas kontinen di luar 200 mil hak
     menangkap ikan di perairan tersebut sesuai dengan statusnya sebagai laut lepas
     maka dapat dinikmati oleh semua negara.
          Lebih lanjut mengenai jenis ikan sedenter di dasar laut di zona ekonomi
     eksklusif yang berhimpit dengan landas kontinen 200 mil untuk jenis ikan ini tidak
     termasuk jenis ikan di perairan zona ekonomi eksklusif maka pengaturannya tunduk
     pada rejim hukum landas kontinen. Menyangkut jenis ikan sedenter ini jelas terlihat
     keterkaitan antara konsepsi hukum zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
     Ketentuan ini jelas dinyatakan dalam pasal 68 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa
     untuk jenis ikan sedenter di zona ekonomi eksklusif pengaturannya tunduk pada
     pasal 77 mengenai landas kontinen.
          Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
     Indonesia mengenai status jenis ikan sedenter tidak jelas dinyatakan, tetapi
     sebagaimana telah disebutkan menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang
     tersebut bahwa hak berdaulatn atas kekayaan alam hayati dan non hayati di dasar
     laut dan tanah di bawahnya pengaturannya tunduk pada rejim hukum landas
     kontinen Indonesia, yang sampai saat ini masih tetap dengan Undang-undang No. 1
     Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
(3). Kepentingan Untuk Melakukan Riset Ilmiah Kelautan Di Zona Ekonomi Eksklusif
     Dan Di Landas Kontinen.
          Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pengaturannya mengenai riset ilmiah
     kelautan di laut teritorial, di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen di atur
     dalam BAB XIII dari pasal 238 sampai dengan pasal 265.
          Negara pantai berkewajiban memberikan ijin riset ilmiah kelautan kepada
     negara lain atau organisasi yang berkompeten dalam zona ekonomi eksklusif
     maupun di landas kontinen hanya untuk tujuan damai dan menambah pengetahuan
     ilmiah kelautan demi untuk kepentingan ummat manusia (pasal 246 ayat (5). Dalam
     pelaksanaan riset ilmiah ini disertai persyaratan-persyaratan sebagaimana
     disebutkan dalam pasal 246 ayat (5), bahwa tidak boleh mempunyai arti langsung
     bagi sumber alam dan tidak boleh memasukkan bahan peledak, tidak boleh meliputi
     konstruksi, operasi dan penggunaan pulau-pulau buatan serta instalasi lainnya.
     Selain itu juga informasi yang disampaikan kepada Negara mengenai tujuan dan
     sifat-sifat tujuan ilmiah tersebut harus tepat.
          Selain persyaratan tersebut, kepada pihak penyelenggara dituntut untuk
     melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebut dalam pasal 248 yaitu ;
     a. Kewajiban untuk memberikan informasi kepada Negara pantai mengenai sifat
        dan tujuan serta metoda yang digunakan dalam peneltian tersebut. Lain dari pada
        itu mengenai penentuan wilayah yang tepat, tanggal pemunculan pertama dan
        penyidikan kenderaan dan alat-alat riset serta nama lembaga sponsor, direkturnya
        dan orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek penelitian tersebut.
     b. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu menjamin
        Negara pantai untuk turut berperan serta, memberikan laporan sementara,
        memberikan data contoh yang diperoleh dari riset tersebut kepada Negara pantai.
        Lai dari pada itu juga memberikan hasil dan bantuan interprestasinya,
        memberitahu kepada Negara pantai setiap perubahan utama dalam program riset
        dan apabila disepakati lain, memindahkan instalasi-instalasi dan peralatan-
        peralatan riset lainnya manakala riset dimaksud telah selesai.
          Terhadap pelanggaran persyaratan-persyaratan dan kewajiban tersebut Negara
     pantai dapat memberhentikan atau menangguhkan riset ilmiah yang sedang
     berjalan.
          Kewajiban lain, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 253 untuk membayar
     ganti rugi oleh penyelenggara riset kepada Negara pantai terhadap kerusakan-
     kerusakan akibat dari tindakan atau kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran
             laut yang timbul akibat riset ilmiah kelautan tersebut. Pembayaran ganti rugi ini
             harus dilakukan segera dan memadai.
                  Di Indonesia ketentuan mengenai riset ilmiah kelautan di zona eksklusif
             Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona
             Ekonomi Eksklusif Indonesia, bahwa untuk terselenggaranya riset ilmiah di zona
             ekonomi eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebuh dahulu dari
             dan dilaksanakan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh
             Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan di landas kontinen Indonesia
             pelaksanaan riset ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dilakukan
             sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang masing-
             masing. Demikian dinyatakan dalam pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1973
             tentang Landas Kontinen Indonesia.
                  Dibandingkan dengan pengaturan riset ilmiah kelautan menurut ketentuan
             Konvensi Hukum Laut 1982, ternyata pengaturan yang terdapat dalam Undang-
             undang No. 1 Tahun 1973 maupun dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983
             kiranya masalah pengaturan riset ilmiah ini dalam banyak hal masih harus
             disesuaikan dengan ketentuan Konvensi tersebut.

III. KESIMPULAN DAN SARAN
     III.1. Kesimpulan:
                 Dari keseluruhan yang telah dikemukakan dalam pemhasan terdahulu, maka dapat
             diambil kesimpulan sebagai berikut :
             (1). Konsepsi zona ekonomi eksklusif yang merupakan rejim hukum baru dalam
                  hukum laut internasional dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tepatnya
                  pada BAB V, pasal 55 sampai dengan pasal 75.
             (2). Di zona ekonomi eksklusif ini Negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk
                  tujuan eksplorasi, eksploitasi, juga pelestarian dan pengelolaan sumber kekayaan
                  alam (“natural resources”), baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas
                  dasar laut dan dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.
             (3). Dengan kehadiran konsepsi zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum Laut
                  1982 terdapat dua rejim hukum, yaitu rejim hukum zona ekonomi eksklusif dan
                  rejim hukum landas kontinen dalam mengatur masalah yang sama mengenai
                  pengaturan hak eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut dan
                  tanah di bawahnya. Seolah-olah menunjukkan kesan rejim hukum zona ekonomi
                  eksklusif sebagai pendatang baru dalam konvensi hukum laut internasional ingin
                  melenyapkan rejim hukum landas kontinen yang telah mendapat pengaturan
                  dalam Konvensi Hukum Laut 1958. Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam pasal
                  56 ayat (3), bahwa hak-hak berdaulat Negara pantai yang berkenaan dengan dasar
                  laut dan tanah di bawahnya pengaturannya tunduk pada rejim hukum Landas
                  Kontinen.
             (4). Ketentuan-ketentuan lain yang menunjukkan bahwa kedua konsepsi hukum
                  tersebut, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen harus berlaku secara
                  terpisah atau berdampingan tanpa yang satu melenyapkan yang lainnya, yaitu :
                  a. Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai pulau-pulau buatan, instalasi-
                     instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif berlaku secara
                     mutatis mutandis di landas kontinen.
     b. Pasal 68 Konvensi Hukum Laut 1982 ketentuan mengenai jenis “sedentary
        species” dan semacamnya di zona ekonomi eksklusif pengaturannya tunduk
        pada rejim hukum landas kontinen, tepatnya pada BAB VI pasal 77.
     c. Mengenai penetapan garis batas dasar laut dan tanah di bawahnya di zona
        ekonomi eksklusif yang berhimpit dengan landas kontinen sesuai dengan
        ketentuan pasal 56 ayat (3), maka pengaturannya tunduk pada rejim hukum
        landas kontinen yaitu pasal 83 Konvensi Hukum Laut 1982.
(5). Beberapa kaitan permasalahan yang diatur secara terpisah dan berdampingan yang
     menyangkut kepentingan negara lain, yaitu :
     a. Kepentingan Pelayaran
             Di perairan di atas landas kontinen 200 mil yang merupakan perairan zona
        ekonomi eksklusif negara lain tetap dijamin keberadaannya untuk melakukan
        pelayaran sesuai dengan status perairan tersebut sebagai laut lepas yang
        dinyatakan dalam pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan kebebasan
        pelayaran ini diatur juga dalam pasal 78 dalam Konvensi yang sama.
     b. Kepentingan Untuk Menangkap Ikan
             Sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1)(a), Negara pantai mempunyai
        hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan
        hayati dalam hal ini ikan di perairan zona ekonomi eksklusif yang berhimpit
        dengan perairan di atas landas kontinen 200 mil. Hak menangkap ikan tersebut
        hanya dapat diberikan kepada negara lain atas surplus penangkapan ikan dari
        Negara pantai. Sedangkan di perairan di atas landas kontinen di luar 200 mil
        sesuai dengan status perairan tersebut sebagai laut lepas, maka setiap negara
        dapat melakukan penangkapan ikan diperairan tersebut sebagaimana
        dinyatakan dalam pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982.
     c. Kepentingan Untuk Melakukan Riset Ilmiah Kelautan
             Pengaturan mengenai riset ilmiah kelautan di landas kontinen dan dalam
        zona ekonomi eksklusif yang diselenggarakan oleh negara asing atau
        organisasi internasional yang berkompeten diatur secara berdampingan
        tepatnya pada BAB XIII, pasal 238 sampai dengan 265. Untuk dapat
        terselenggaranya riset ilmiah tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan
        yang ditentukan dalam Konvensi dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
        Negara pantai.
(6). Di Indonesia mengenai hubungan landas kontinen dengan zona ekonomi eksklusif
     dijumpai dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1983 mengenai hak berdaulat
     atas kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawahnya pengaturannya tunduk pada
     pengaturan hukum landas kontinen. Sedangkan yang menyangkut kepentingan
     negara lain seperti perikanan, pelayaran dan riset ilmiah kelautan diatur secara
     terpisah.
(7). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa dengan
     diterimanya konsepsi zona ekonomi eksklusif dalam Konperensi Hukum Laut
     PBB III tidak bermaksud untuk melenyepkan konsepsi landas kontinen, kedua
     rejim hukum tersebut masing-masing bersiri sendiri dan berlaku secara terpisah
     dan berdampingan. Dalam beberapa hal ketentuan hukum yang terdapat di zona
     ekonomi eksklusif mempunyai keterkaitan dengan ketentuan hukum yang terdapat
     dalam resjim hukum landas kontinen dan bersifat melengkapi pengaturan hukum
          satu sama lainnya. Adanya hubungan ini menunjukkan bahwa konsepsi zona
          ekonomi eksklusif dalam mengatur masalah yang sama, yaitu masalah kegiatan
          dasar laut dan tanah di bawahnya serta hak-hak lainnya dan kewajiban-kewajiban
          yang ditentukan dalam Konvensi sehubungan dengan kegiatan tersebut.

III.2. Saran-saran.
            Dari kesimpulan tersebut di atas dapat diambil saran untuk Indonesia sebagai
        berikut :
        (1). Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang
             berpedoman kepada Konvensi Hukum Laut 1958 tentang Landas Kontinen, dalam
             beberapa hal sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut
             1982. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali terutama mengenai batas terluar
             landas kontinen. Penyesuaian ini penting agar dapat saling berco-eksistensi
             dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Rksklusif
             Indonesia.
        (2). Untuk dapat mengembangkan segala kemampuan nasional perlu ditata kembali
             Undang-undang tentang Landas Kontinen Indonesia, untuk membuat peraturan-
             peraturan hukum bidang sumber-sumber kekayaan alam, bidang pelayaran,
             bidang riset ilmiah kelautan dan bidang penegakan hukum.

								
To top