PETUNJUK TEKNIS PEMBEBASAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN by onealjhee

VIEWS: 2,457 PAGES: 17

									Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
       Periode 2008 '2013
         H. NUR ALAM, SE
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
           Periode 2008 - 2013
           H. SALEH LASATA
                            KATA PENGANTAR
       Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah
mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi
setiap warga negara tanpa diskriminasi.

        Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana pembangunan jangka
menengah daerah (RPIMD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2013
menempatkan pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai agenda pertama
dari lima (5) agenda pembangunan daerah tahun 2008-2013.

     Untuk mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi
Tenggara maka salah satu kebijakan pemerintah Provinsi adalah "Pembebasan Biaya
Operasional Pendidikan (Pembebasan BOP)" pada jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah.

      Melalui kebijakan Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan tersebut
diharapkan secara bertahap penduduk usia jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
dasar menempuh Pendidikan sampai jenjang Pendidikan Menengah, tanpa dibebani
dengan segala macam pungutan di Sekolah.

      Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan ini
disusun untuk menjadi acuan bagi pengelola program (TIM Teknis Kegiatan BOP
Provinsi dan Kab/Kota serta semua pengelola Pendidikan pada jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah).

     Semoga isi Petunjuk Pelaksananaan BOP ini Ouput dipahami dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.


                                                              Kendari, 15 Maret
                              DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..
    A. Latar Belakang ……………………………………………………...
    B. Landasan Hukum ……………………………………………………..
    C. Tujuan       ……………………………………………………………
       1. Tujuan Umum   …………………………………………………..
       2. Tujuan Khusus ………………………………………………….
    D. Sasaran Program ……………………………………………………
    E. Sifat Program …………………………………………………………

BAB   II PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA
      OPERASIONAL PTNDIDIKAN ………………………………………..
      A. pengertian Biaya Operasional pendidikan(BOP) …………………
      B. Penggunaan Dana BOP ……………………………………………..
      C. Sumber Dana ………………………………………………………..


BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM ………………………
    A. Organisasi Pelaksanaan program …………………………………
    B. TUgas dan Tanggung Jawab TTK BOp Provinsi ………………..
    C. Tugas dan Tanggung Jawab TTK BOp Kabupaten/Kota ……….
    D. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah penerima BOP …………..
    E. Mekanisme Penyaluran dan pengambilan dana BOP …………..
        1. Mekanisme Alokasi Dana BoP …………………………………
        2. Mekanisme Penyaluran Dana …………………………………
        3. Mekanisme Pengambilan dana ……………………………….


BAB IV PENGAWASAN DAN SANKSI ……………………………………….
      A. Monitoring dan Supervisi ……………………………………………
      B. Sanksi ………………………………………………………………

Lampiran …………………………………………………………………………..
                                      BAB I
                                  PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

       Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 - 20L3, menempatkan
Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia sebagai agenda pertama dari 5 (lima)
agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008 - 2013. Pengembangan kualitas
sumberdaya manusia di Sulawesi Tenggara diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar
masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka terciptanya 'masyarakat
yang berkualitas, baik kualitas intelektual, emosional, spiritual, fisik maupun kualitas
teknisnya yang berorientasi pada pengembangan produktivitas. Hal ini sesuai dengan
amanat Undang- Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu

    Bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban
memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan".

      Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi untuk mencapai visi dan misi tersebut
adalah " Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan" pada jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah.

       Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,
dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana/
pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan
pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis
pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,
prasarana, transport4si, konsumsi,pajak dan lain-lain. Biaya personal meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses
pembelajaran, antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, peralatan alat tulls dan biaya
pribadi lainnya.

       Pembebasan biaya operasional pendidikan sebagai mana dimaksud adalah
membebaskan segala pungutan dari orang-tua/wali murid/siswa terhadap biaya
investasi dan biaya operasi pendidikan"

      Kebijakan pembebasan biaya oprasional pendidikan (BOP) pada jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah dimaksudkanagarsemuaWargamasyarakatSulawesi
Tenggara pada usia sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dapat
menempuh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian maka tidak ada alas an bagi
penduduk usia jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk tidak menempuh
pendidikan hanya karena alasan ekonomi orang tua yang lemah/tidak mampu.
Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud juga ditujukan untuk
memberikan kepastian kepadamasyarakatdalamhaliniorangtua/walisiswa, atas biaya
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal berdasarkan
standar nasional Pendidikan'

       Komponen biaya operasional pendidikan untuk memenuhi standar pelayanan
minimum pendidikan pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
meliputi: (1) Pendaftaran siswa baru ; (2) Pengadaan/penggandaan Buku teks, bahan
ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS) ; (3) Pemberian Insentif Guru ;(4) Pengembangan
Profesi Guru ;(5) Pembiayaan perpustakaan dan administrasi sekolah; (6) Pembiayaan
Kegiatan Ekstra Kurikuler; (7) Pengadaan alat peraga dan bahan praktikum
Laboratorium ; (B) Pembiayaan Ujian Sekolah dan Ulangan ; dan (9) Perawatan,
Langganan Daya dan Jasa.

A. Landasan Hukum

    Landasan hukum program pembebasan biaya operasional pendidikan (BOP)
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai
berikut:
   1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
   2. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   3. Undang-Undang RI No.32 tahun 2A04 tentang Pemerintah Daerah
   4. Undang-Undang RI No.33 tahun 2A04 tentang Perimbangan Keuangan antara
       Pemerintah Pusat dan Daerah
   5. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
   6. Peraturan Pemerintah No.l9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
   7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/ U12002 tentang Dewan
       Pendidikan dan Komite Sekolah
   8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.11 tahun 2005 tentang buku teks
       pelajaran

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

      Program pembebasan Biaya Operasional Pendidikan secara umum bertujuan
untuk membebaskan segala pungutan dari orang tua siswa terhadap biaya investasi
dan biaya operasi

     pendidikan , agar semua penduduk usia jenjang pendidikan dasar dan
menengah (7-18 tahun) mendapatkan pelayanan pendidikan dalam rangka
mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.
2. Tujuan Khusus

   Pembebasan Biaya Operasional Pefididikan secara khusus bertujuan urltuk:
   a. mendorong dan memotivasi pengelola pendidikan pada setiap satuan pendidikan
      untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam
      melaksanakan tugas
   b. memberikan arah dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Sulawesi Tenggara
      dalam mendorong Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar
      pelayanan minimal pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
   c. Terciptanya cakupan pendidikan secara merata kepada seluruh penduduk usia
      jenjang pendidikan dasar dan menengah (usia 7 - 18 tahun) di Sulawesi
      Tenggara,
   d. Sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam rangka
      mendukung penyelenggaraan program wajib belajar Dikdas 9 tahun menuju
      pada pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 Tahun.

D. Sasaran Program

      Sasaran program pembebasan Biaya Operasional Pendidikan adalah semua
satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SDLB, MI, SMP,
SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, SMK, dan Salafiah setara SD dan SMP) baik negeri
maupun swasta di seluruh Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.


E, Sifat Program

Program pembebasan Biaya Operasional Pendidikan adalah untuk memenuhi semua
kebutuhan pembiayaan operasional satuan pendidikan, sehingga siswa tidak perlu
dibebani dengan pembayaran iuran bulanan atau pungutan yang berhubungan dengan
pelaksanaan proses Berajar Mengajar (pBM) disekorah.

Dengan demikian maka sifat program Pembebasan BOp adalah:

   1. Bagi SD/MI, SMp/MTs dan Salafiah setara SD dan SMP adalah memenuhi
      kekurangan dana dari Bantuan Operasionalsekolah (BOS) dan sumber_ sumber
      dana lainnya.
   2. Bagi SMA,MA dan SMK adalah untuk membiayai semua kebutuhan operasional
      pendidikan pada setiap satuan pendidikan
                               BAB II
                    PR.OGRAM PEM BEBASAN BIAYA
                      OPERASIONAL PE N DIDIKAN
A. Pengertian Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

       Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bagian dari dana pendidikan yang
diperlukan untuk membiayaikegiatanoperasisatuanpendidikanagar kegiatan pendidikan
dapat berjalan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar Nasional Pendidikan.

B. Penggunaan Dana BOP

      Penggunaan dana BOP di sekolah/ Madrasah harus didasarkan pada
kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Madrasah,Dewan
Gurudan Komite sekolah/ Madrasah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber
penerimaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),
disamping dana yang diperoleh dari sumber lainnya

Dana BOP digunakan untuk:
  1. Pendaftaran siswa baru; meliputi pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka
     penerimaan siswa baru, termasuk didalamnya pengeluaran_ untuk alat tulis,
     honor, transport, dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru
  2. Pengadaan/penggandaan Buku teks, bahan ajardan Lembar Kerja Siswa (LKS);
  3. Pemberian insentif Guru; meliputi pemberian honorarium guru PNS dan Non
     PNS yang mengajar pada setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
     Guru yang mengajar lebih dari satu sekolah, hanya memperoleh bantuan insentif
     pada salah satu sekolah tempat mengajar.
  4. Pengembangan profesi guru; meliputi biaya pelatihan, kegiatan Kelompok Kerja
     Guru (KKG) /Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja
     Kepala Sekolah (KKKS) / Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan
     sejenisnya
  5. Pembiayaan PerDustakaan dan Administrasi Sekolah; meliputi biaya pengadaan
     alat/bahan perpustakaan' penambahan koleksi perpustakaan' biaya administrasi
     perpustakaan dan pembiayaan semua kegiatan administrasi sekolah lainnya'
  6. Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler; meliputi biaya kegiatan pembelajaran
     remedial' pengayaan, olahraga' kesenaian' pramuka' Karya Ilmiah Remaja (KIR)'
     Palang Merah Remaja (PMR), dan kegiatan OSIS lainnYa'
  7. Pengadaan Alat Peraga dan Bahan Praktikum Laboratorium; meliputi pembelian
     alat peraga pendidikan dan bahan praktikum dalam menunjang proses belajar
     mengajar
  8. Pembiayaan Ujian Sekolah dan Ulangan; meliputi biaya pelaksanaan uJlan
     sekolah dan ulangan umum yang meliputi penggandaan soal' pengawasan ujian'
     pengawasan ulangan umum' dan kegiatan lain yang berkaitan dengan ujian
     sekolah/ulangan umum
  9. perawatan, Langganan Daya dan Jasa; biaya meliputi perawatan ringan,
     pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan
      meubira ir, sa n itasi sekora h da n perawata n fasi ritas sekolah lainnya serta
      biaya langganan listrik, telepon, dan air.

    Untuk menghindari duplikasi pengang garan, agar komponen pembiayaan yang
telah didanai oleh dana BOS, tidak lagi didanai oleh dana BOP, demikian pula
sebaliknya.

Catatan:

      Seluruh penggunaan dana BOP yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah/s
      alafiyah, harus mengikuti aturan perpajakan.


C. Sumber Dana

      Sumber-sumber pembiayaan program Pembebasan Biaya operasionar
pendidikan Bantuan operasional meriputi Sekolah (BOS) Dana dekonsentrasi, dana
alokasi khusus (DAK) dan sumber dana dari APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/
Kota.

Pemberian dana BOP pada setiap satuan pendidikan didasarkan pada:
  1. Jumlah siswa; untuk pembiayaan (1) pendaftaran siswa baru, (2) pengadaan /
     penggandaan buku, bahan ajar,LKS, dan (3) Biaya Ujian/Ulangan,
  2. Jumlah guru; untuk PembiaYaan (1) pengembangan profesiguru, dan (2) insentif
     guru
  3. lumlah rombongan belajar / tipe sekolah; untuk pembiayaan (1) perawatan,
     langganan daya dan jasa, (2) perpustakaan, administrasi sekolah, (3) alat
     peraga, alatlbahan laboratorium, dan (4) kegiatan ekstrakurikuler,

Syarat-syarat pemberian insentif guru diatur sebagai berikut :
   1. Guru yang berstatus PNS dan Non PNS yang telah mengajar minimal 1 (satu)
      tahun pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara terus menerus;
   2. Tidak sedang menerima tunjangan yang sejenis dari sumber ApBN atau ApBD
   3. Memenuhi jam wajib belajar sebagai berikut :
          a. Kepala Satuan pendidikan minimal 6 jam tatap muka setiap minggu
          b. Wakil Kepala Satuan pendjdikan (khusus SLTP dan SLTA) minimal 12
             jam tatap muka setiap minggu
          c. Guru Kelas dan Guru Mata pelajaran minimal lB jam tatap muka setiap
             minggu

Penentuan kuota untuk mendapatkan bantuan insentif guru pada satuan pendidikan
ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
    1. Tingkat SD adalah jumlah rombongan belajar di tambah 3.

      Contoh : SD Negeri 1 Kendari mempunyai 6 rombongan belajar. Jadi jumlah
      guru yang mendapatkan bantuan insentif adalah 6+3 = 9 orang guru
   2. Tingkat SLTP adalah :

      Jumlah rombongan belajar
                                    +3
                    18

      Contoh : SMP Negeri 1 Kendari memiliki 12 Rombongan Belajar. Jadi jumlah
      guru yang mendapatkan bantuan insentif adalah:

      12 X 36
                + 3 = 24 + 3 = 27 orang
         18


   3. Tingkat SLTA adalah :

      Jumlah rombongan belajar X 42
                                          +4
                    18

      Contoh : SMA Negeri 1 Kendari memiliki 24 Rombongan Belajar. ladi jumlah
      guru yang mendapatkan bantuan insentif adalah:

      24 X 42
                + 4 = 56 + 4 = 60 orang
         18


SD/MI/Salafiah setara SD dibedakan atas 3 tipe sebagai berikut:
  1. Tipe C ; terdiri atas 3 rombel sampai dengan 6 Rombel
  2. Tipe B ; terdiri atas rombel sampai dengan 12 Rombel
  3. Tipe A ; terdiri atas 13 rombel sampai dengan 18 rombel atau lebih.

   SMP/MTS,SMA,MA,SMK dan Salafiah setara SMp dibedakan atas 3 tipe sebagai
berikut:
   1. Tipe C; terdiri atas 3 rombel sampai dengan 9 rombel
   2. Tipe B ; terdiri atas 10 rombel sampai dengan 18 rombel
   3. Tipe A ; terdiri atas 19 rombel sampai dengan 27 rombel atau lebih

Setiap rombongan belajar terdiri atas maksimum 40 siswa
                                  BAB III
                                MEKANISME
                           PEIAKSANAAN PROGRAM
A, Organisasi Pelaksanaan ProEram

      Untuk menjamin pengelolaan program pembebasan Biaya Operasional
Pendidikan berjalan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dan tepat sasaran
makaperludibentukorganisasipengelolabaikditingkat provinsi maupun di tingkat
kabupaten/ kota yang berfungsi melaksanakan dan atau mengimplementasikan
program ini sampai kepada sasaran Yang telah ditetaPkan'

      Organisasi ini bersifal ad hoc untuk 1 tahun anggaran, namun keanggotaannya
dapat diteruskan atau diperbaharui untuk tahun-tahun selanjutnya bilamana diPerlukan'

      Organisasi pada tingkat provinsi disebut Tim Teknis Kegiatan Bantuan
Operasional Pendidikan Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut TTK BOP
Provinsi,berkedudukandiDinasPendidikanProvinsi

TTK BOP provinsi dibentuk dengan surat keputusan Gubernur, yang terdiri dari:
  1. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai pengarah
  2. Ketua Bapeda dan Staf ahli Gubernur sebagai Narasumber
  3. Kepala Dinas Pendidikan provinsi sebagai Ketua.
  4. Kepala Kanwil Departemen Agama provinsi sebagaiWakil Ketua,
  5. Kepala Bagian/Subdin yang membidangi persekolahan pada Dinas pendidikan
     provinsi sebagai Anggota
  6. Kepala Bagian/Subdin yang membidangi persekolahan pada Kanwil Agama
     provinsi sebagai Anggota.
  7. Kepala Bagian/Subdin yang membidangi penyususnan program pada Dinas
     Pendidikan Provinsi sebagai anggota
  8. Kepala Bagian/Subdin yang membidangi penyusunan program pada Kanwil
     Depag Provinsi sebagai anggota

   Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TTK BOP Provinsi dibantu oleh Sekretariat
TTK BOP Provinsi' Sekretariat TTK BOP Provinsi berkedudukan di Kantor Dinas
Pendidikan Provinsi, dibentuk dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi. Lumlah keanggotaan Sekretariat TTK BOP Provinsi r=-inimal 5 orang dan
maksimalT orang, diketuai oleh Kabag Tata Usaha/Sekretaris pada Dinas Pendidikan
Provinsi TTK BOP Kabupaten/Kota dibentuk dengan surat keputusan Bupati/Walikota,
beranggotakan sebagai berikut:

   1.   Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Pengarah
   2.   Ketua Bapeda dan Staf ahli Bupat/Walikota sebagai Narasumber
   3.   Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai Ketua.
   4.   Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaiWakil Ketua,
   5.   Kepala Bagian/Subdin persekolahan pada Dinas sebagai Anggota
   6. Kepala Bagian/Subdin persekolahan pada Kantor Kab/Kota sebaga
      Anggota.yang membidangi Pendidikan Kab/Kota yang membidangi Departemen
      Anggota
   7. Kepala Bagian/Subdin Yang membidangi penyususnan program pada Dinas
      pendidikan Kab/Kota sebagai anggota
   8. Kepala Bagian/Sudin yang membidangi penyusunan prgram pada Kantor Depag
      Kab/Kota sebagai anggota

      Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, TTK BOP Kab/Kota dibantu oleh
Sekretariat TTK BOP Kab/Kota. Sekretariat TTK BOP Kab/Kota berkedudukan di
Kantor Dinas Pendidikan Kab/Kota, dibentuk dengan surat keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kab/Kota Jumlah keanggotaan Sekretariat TTK Kab/Kotai minimal 5 orang
dan maksimal 7 orang, diketuai oleh Kabag Tata Usaha/ Sekretaris pada Dinas
Pendidikan Kab/Kota.

B. Tugas dan Tanggung Jawab TTK BOP Provinsi

   1.   Menyusun rancangan program
   2.   Menyusun data base sekolah/madrasah tingkat provinsi
   3.   Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap kabupaten/kota
   4.   Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat provinsi
   5.   Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyeba ra n bu ku petu nju k pela
        ksa naa n program.
   6.   Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
   7.   Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
   8.   Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait.
   9.   Mengembalikan sisa dana (jika ada) sebelum tahun anggaran berakhir ke kas
        daerah

C. Tugas dan Tanggung fawab TTK BOP Kabupaten/Kota.

   1.   Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah/ Madrasah
   2.   Menyususn data base sekolah/madrasah tingkat Kab/Kota
   3.   Melakukan sosialisasi program kepada sekolah/madrasah
   4.   Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
   5.   Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masYarakat.
   6.   Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada TTK BOP Provinsi.
   7.   Mengembalikan tahun anggaran sisa dana (jika ada) sebelum berakhir ke kas
        daerah

D. Tugas dan Tanggung lawab Sekolah penerima BOP

   1. Melakukan verifikasi iumlah dana yang diterima dengan data siswa, guru dan
      rommbongan belajar yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari
      semestinYa maka harus segera mengembalikan kelebihan kelebihan dana
      tersebut ke rekening Komite BOP KabiKota'
  2. Mengelola dana BOP secara bertanggung jawab dan transParan.
  3. Mengumumkan penggunaan dana BOp beserta sumber dana lainnya menurut
     komponen dan besar dananya di papan pengumumam sekolah/madrasah.
  4. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di
     sekolah/madrasah Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
     masyarakat.
  5. Melaporkan penggunaan dana BOp kepada TTK BOP Kab/Kota

E. Mekanisme Penyaluran dan pengambilan dana BOP

  1. Mekanisme Alokasi Dana Bop
     Pengalokasian dana BOp dilaksanakan sebagai berikut:
     a. TTK BOP Provinsi mengumpulkan data sekolah/ madrasah melalui TTK BOp
        Kab/Kota (Format BOP 01 A, Format BOP 01 B, Forrnat BOP 01 C)
        kemudian rnenetapkan alokasi dana BOP tiaP Kab/Kota'
     b. Atas dasar data sekolah/madrasah fiumlah siswa, jumlah guru dan jumlah
        rombongan belajar), TTK BOP Provinsi membuat alokasi dana BOP tiaP
        Kab/Kota.
     c. TTK BOP Kab/Kota memverifikasi ulang data sekolah/madrasah sebagai
        dasar dalam menetapkan alokasi ditiap sekolah/madrasah,
     d. TTK BOP Kab/Kota menetapkan sekolah/ madrasah penerima BOP melalui
        surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah umum yang menerima BOP
        ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dewan
        Pendidikan Kab/Kota, sedangkan SK madrasah dan salafiah ditandatangani
        oleh Kepala Kandep Agama Kab/Kota dan Dewan Pendidikan Kab/Kota. SK
        yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolahimadrasah/salafiah
        dan besar dana yang diterima.(Format BOP 02 A' Format BOP 02 B, Format
        BOP 02 C)

  2. Mekanisme PenYaluran Dana
     a. Penyaluran dana dilaksanakan oleh TTK BOP Provinsi setiap semester
        melalui lembaga penyalur (Bank atau Kantor Pos)' berdasarkan data dari TTK
        BOP Kab/Kota
     b. Sekolah/madrasah harus membuka nomor rekening atas nama lembaga
        (tidak boleh atas nama pribadi) dan menglrimkam nomor rekening tersebut
        kepada Komite BOP Kab/Kota

  3. Mekanisme Pengambilan dana
     a. TTK BOP Provinsi menyerahkan data rekening sekolah/madrasah penerima
        BOP dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana
        ( Format BOP 03 A, Format BOP 03 B, Format BOP 03 c)
     b. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana
        sekaligus ke setiap rekening sekolah/madrasah' dan masuk dalam pos
        penerimaan di dalam RAPBS,
     c. Pengambilan dana BOP dilakukan oleh Kepala Sekolah/mdrasah/salafiah
        dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekotah/ Madrasah/Salafiah dan dapat
   dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menYisakan saldo
   minimum sesuai peraturan yang berlaku' Saldo minimum ini bukan termasuk
   Pemotongan'
d. Dana BOP harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat
   oleh TTK BOP Kab/Kota, dan tidak diPerkenankan melakukan pemotongan
   atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh Pihak
   manapun'
e. PenyalurandanaBoPSecarabertahap(setiap semester) bukan berarti dana
   harus dihabiskan dalam periode tersebut'Besar penggunaan dana tiap bulan
   disesuaikan
f. dengan kebutuhan sekolah/madrasah/salafiah sebagaimana tertuang dalam
   RAPBS. tsilamana terdapat sisa dana di sekolah/ madrasah/salafiah pada
   akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap milik
   kas sekolah/madrasah/ salafiah (tidak disetor ke kas daerah)


                     BAGANG ARUS KEGIATAN




         TTK BOP PROV                    LEMBAGA PENYALUR
                                              (POS)




       TTK BOP KAB/KOTA                  SEKOLAH MADRASH




Keterangan Bagan :

a. Usulan pemberian bantuan dari kepala sekolah kepada TTK BOP Kab/Kota'
b. TTK BOP Kab/Kota merekap usulan menggunakan format 01A, 018 dan 01C
c. TTK BOP Provinsi mengembalikan daftar sekolah penerima BOP untuk di
   verifikasi oleh TTK BOP Kab/Kota
d. TTK Kab/Kota menetapkan Sekolah/ Madrasalt penerima BOP Kab/Kota
   menggunakan fr-rrnrat02& 028 dan 02C
e. Berdasarkan SK penetapan penerima BOP Kab/Kota, TTK BOP Provinsi
   menyampaikan kepada Lembaga Penyalur (menggunakan format 03A,038
   dan 03C)
f. Lembaga Penyalur menyalurkan kepada pihakSekolah/ 'Madrasah penerima
   BOP sesuai format 03A, 038 dan 03c.
                                BAB IV
                         PENGAWASAN DAN SANKSI

      Agar program BOP ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan
pengawasan secara efeKif dan terpadu. pengawasan yang dimaksud disini adalah
monitoring' supervisi dan evaluasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh pengelola
program, Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang berkompeten
( pengawasan internal maupun pengawasan eksternal )

A, Monitoring dan SuPervisi

      Bentuk kegiatan monev internal ini adalah melakukan pemantauan dan supervisi,
pembinaandan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BoP.Secara
Umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOP diterima oleh
yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tePat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

   1.   Alokasi dana sekolah/madrasah penerima bantuan.
   2.   Penyaluran dan penggunaan dana'
   3.   Pelayanan dan penanganan pengaduan
   4.   Administrasi keuangan
   5.   Pelaporan

     Pelaksanaan kegiatan supervisi dilakukan oleh TTK BOP Provinsi, dan TTK BOP
Kab/Kota, sedangkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh lembaga
DPRD, inspektorat Jenderal, Bawasda Provinsi dan Kabupaten/Kota dan lembaga
kemasyarakatan'

B. Sanksi

      Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan
atau daerah, sekolah/ madrasah/salafiyah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat
yang berwenang.

      Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam
bentuk sanksi administrasi kepegawaian dan proses hukum, seperti:

   1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-unndangan
      yang berlaku,
   2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
   3. Pemblokiran dana bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara
      sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau
      golongan.
   4. Penerapan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
      berlaku.

								
To top