Docstoc

Syariat

Document Sample
Syariat Powered By Docstoc
					!" % & ' ( !"

#$ $!

)

%*

+,&) 1.& 0 3/, .& 1&

./ &0

0 -, & &0 ./)0-1-2 &, ( & &. 11&( 4&)&,.&

0/2/,

2008 / 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua khususnya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Syariat, Fiqih,&Ushul Fiqih” dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam. Tak lupa shalawat dan salam ditujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam makalah ini, kami menyajikan tentang Syariat, Fiqih,& Ushul Fiqih. Kami, selaku penyaji makalah sangat berharap makalah yang kami buat ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca sekalian dan menjadi sebuah kontribusi bagi perkembangan Studi Islam itu sendiri.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bpk. Drs. Abdul Razak, MAg.. yang telah membimbing dengan pengarahan untuk materi-materi yang beliau berikan. Dan juga kepada teman-teman SI 2B 2009 Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan bantuan , baik berupa moril ataupun materiil.

Sebagai penutup, penyusun menyampaikan, “Tak ada gading yang tak retak”, karenanya penyusun mohon maaf apabila terdapat kesalahan penggunaan bahasa atau pengeditan makalah ini. Semuanya tak luput dari kodrat kami sebagai manusia yang dhoif, tempat kesalahan. Saran dan kritik yang membangun, sangat kami nantikan untuk perbaikan makalah ini.

Tangerang, 9 Februari 2009 Penyusun

2

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Setelah Islam berkembang dan meluas, dan bangsa Arab sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, maka dibuatlah peraturan-peraturan/kaedah bahasa Arab. Hal ini, selain untuk menjaga orisinilitas bahasa itu sendiri sebagai bahasa Al-Qur'an juga untuk memelihara dari pengaruh bahasa lain, serta untuk lebih mempermudah bagi bangsa lainmempelajarinya.Disamping hal-hal tersebut, banyak pula peristiwa-peristiwa yang timbul dalam lapangan kehidupan, sehingga ulama-ulama yang tersebar diberbagai negeri-negeri baru itu ada yang cara berpikirnya dipengaruhi oleh lingkungan dan tempatnya berada. Karenanya, masing-masing ulama dalam melakukan ijtihad (pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum) dan pengambilan keputusan hukum/istimbath berjalan sendiri-sendiri yang dipandangnya benar sesuai kapasitas keilmuan yang dimilikinya.Keadaan seperti ini tentu saja menimbulkan perbedaan pendapat, baik sebagai keputusan hakim maupun sebagai fatwa, bukan hanya antara satu negri dengan negri yang lain, bahkan antarasatu daerah dengan daerah lain dalam satu negeri.

3

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Syariat Islam Secara etimologis, kata as-syarî’ah mempunyai konotasi masyra‘ah al-mâ’ (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syarî‘ah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, syara‘a berarti nahaja (menempuh), awdhaha (menjelaskan), dan bayyana al-masâlik (menunjukkan jalan). Syara‘a lahum-yasyra‘u-syar‘an berarti sanna (menetapkan). Syariat dapat juga berarti madzhab (mazhab) dan tharîqah mustaqîmah (jalan lurus)1.

Dalam istilah syariat sendiri, syarî‘ah berarti agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syariat karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, syariat dan agama mempunyai konotasi yang sama, yaitu berbagai ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya.

Syariat Islam adalah ajaran Islam yang membicarakan amal manusia baik sebagai makluk ciptaan Allah maupun hamba Allah.Terkait dengan susunan tertib Syari'at, Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan RasulNya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan RasulNya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam Surat Al Maidah QS 5:101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah.

Dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori Asas Syara' dan perkara yang masuk dalam kategori Fu1ru' Syara'.

1

Dari Hizbuttahrir Indonesia

4

* Asas Syara' Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadits. Kedudukannya sebagai Pokok Syari'at Islam dimana Al Quran itu Asas Pertama Syara' dan Al Hadits itu Asas Kedua Syara'. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad saw hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak mentaati syari'at Islam, ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada ketentuan syari'at yang berlaku2.

* Furu' Syara'

Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist. Kedudukannya sebaga Cabang Syari'at Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil Amri setempat menerima sebagai peraturan / perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaanya.

Perkara atau masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut sebagai perkara ijtihadiyah.

2

Contohnya daging babi boleh dimakan jika tidak ada makanan lain dan benar-benar darurat

5

2.2 Ruang Lingkup Syariat Ruang lingkup syariat Islam adalah seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah maupun peraturan atau sistem kehidupan yang menjadi turunannya.

Akidah Islam adalah keimanan kepada Allah dan para malaikat-Nya; pada kitab-kitabNya; kepada para rasul-Nya; serta pada Hari Akhir dan takdir, yang baik dan buruknya berasal dari Allah SWT semata. Akidah Islam juga meliputi keimanan pada adanya surga, neraka, dan setan serta seluruh perkara yang berkaitan dengan semua itu. Demikian juga dengan hal-hal gaib dan apa saja yang tidak bisa dijangkau oleh indera yang berkaitan dengannya. Akidah Islam merupakan pemikiran yang sangat mendasar (fikr asâsi). Ia mampu memecahkan secara sahih problem mendasar manusia di seputar: dari mana manusia berasal; untuk apa manusia ada; dan mau ke mana manusia setelah mati. Artinya, akidah Islam merupakan pemikiran yang menyeluruh (fikrah kulliyyah) yang menjadi sumber dari seluruh pemikiran cabang. Ia adalah pemikiran mendasar yang membahas persoalan di seputar:

(1) alam semesta, manusia, dan kehidupan;

(2) eksistensi Pencipta dan Hari Akhir;

(3) Hubungan alam, manusia, dan kehidupan dengan Pencipta dan Hari Akhir.

Dalam konteks manusia, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dirinya sebagai hamba dengan Allah yang harus tunduk pada syariat-Nya. Sebab, syariat Allah merupakan standar akuntalibitas bagi seluruh aktivitas manusia di hadapan-Nya.

Sementara itu, peraturan atau sistem kehidupan Islam merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia; baik yang berkaitan dengan ubudiah, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian. Tentu saja, untuk bisa disebut sistem Islam, ia harus digali dari dalil-dalil tafshîli (rinci); baik yang bersumber dari al-Quran, 6

Hadis Nabi, Ijma Sahabat, maupun Qiyas. Al-Quran, misalnya, dengan tegas menyatakan: Kami telah menurunkan al-Kitab (al-Quran) ini kepadamu (Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu.(QS an-Nahl [16]: 89). Hadis Nabi juga telah menjelaskan hal yang sama: » !" # $ 2 34 5 % &'( ) )*+%, # - ./+ 0 1 /« Aku telah meninggalkan dua perkara yang menyebabkan kalian tidak

akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. (HR at-Turmudzî, Abû Dâwud, Ahmad).

Dari dua nash di atas, tampak jelas bahwa syariat Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. telah mengatur segala urusan tanpa kecuali; mulai darihubungan manusia dengan Penciptanya—dalam konteks akidah dan ibadah semisal shalat, puasa, zakat, haji danjihad; hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti dalam urusan pakaian, makanan dan akhlak; hinggahubungan manusia dengan sesamanya seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri, dll. Secara konseptual, semuanya telah diatur oleh Islam dengan sejelas-jelasnya.

Sementara itu, dalam tataran praktis atau aplikatif, Islam juga memilikitatacara tertentu yang digunakan untuk mengaplikasikan hukum-hukumnya, memelihara akidahnya, dan mengembannya sebagai risalah dakwah. Dengan demikian, yang pertama bersifat konseptual dan tidak mempunyai pengaruh secara fisik sehingga disebut sebagai fikrah (konsep) saja, sedangkan yang kedua bersifat praktis dan aplikatif sehingga disebut dengan tharîqah (metode). Sebab, yang terakhir ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga bersifat praktis dan aplikatif karena merupakan aktivitas fisik yang mempunyai pengaruh secara fisik, di samping bersifat tetap. Kedua fakta di atas bisa dijelaskan lebih jauh. Akidah Islam, kewajiban shalat, zakat, haji, dan puasa, misalnya, adalah fikrah. Sementara itu, jihad, dakwah, dan sanksi atas tindakan kriminal (‘uqûbât) adalah tharîqah karena merupakan aktivitas fisik yang mempunyai pengaruh secara fisik dan bersifat tetap; tidak berubah karena situasi dan kondisi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam mencakup fikrah dan tharîqah. 2.3 Ijtihad Dalam Syariat Islam Wafatnya Rasul Allah Saw menimbulkan suatu perubahan yang amat nyata dalam penataan hukum Islam. Ketika Nabi Saw masih hidup, segala sesuatunya selalu didasarkan atas petunjuk atau putusan yang diberikannya secara langsung, baik dengan 7

membacakan ayat-ayat Al-Qur`an maupun dengan mengemukakan hadits-hadits beliau sendiri. Setelah beliau berpulang ke rahmat Allah, orang-orang tidak dapat lagi menanyakan atau mengadukan kasus yang mereka hadapi untuk mendapatkan penyelesaian yang pasti seperti masa sebelumnya. Dalam banyak kasus, penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur`an dan As-Sunnah tidak menghasilkan jawaban hukum yang pasti sehingga untuk mendapatkan penyelesaiannya diperlukan upaya pencarian lain. Jalan satu-satunya yang dapat ditempuh ialah melalui ijtihad3, dengan memfungsikan penalaran untuk menemukan petunjuk-petunjuk tersirat atau ma'qul dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Tidak diragukan lagi bahwa para Khulafaur Rasyidin itu, tanpa kecuali, adalah mujtahid-mujtahid yang mampu melakukan penelusuran maupun penalaran dalam upaya pencarian hukum bagi setiap kasus yang mereka hadapi . Akan tetapi, tercatat bahwa mereka hanya melakukan ijtihad dengan frekuensi yang relatif terbatas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan zamannya masing-masing.

Aneka kontak budaya yang terjadi dalam pergaulan luas antarsuku dan bangsa, sebagai akibat dari ekspansi yang gemilang ke timur dan ke barat, membuat masyarakat semakin dinamis dan selanjutnya membawa tantangan melalui beragam persoalan yang harus dicarikan ketetapan hukumnya. Hal ini turut berperan memicu perkembangan ijtihad dan akhirnya memaksa para mujtahid mengambil sikap proaktif, mempersiapkan jawaban-jawaban bagi masalah-masalah yang mungkin dihadapi .

Keberadaan ijtihad adalah sesuatu yang niscaya, sebab, sebagai mana dikatakan oleh Iman al-Haramain al-Juwaini, nash-nash Al-Qur`an dan As-Sunnah yang jumlahnya terbatas dan sudah tetap (mahsurah, maqsurah) itu, tidak akan mungkin dapat meliput semua persoalan yang terus menerus timbul di dalam kehidupan manusia sehingga jumlahnya tidak terbatas (la nihayah laha) . Oleh karena itu, sebutan syariat mencakup semua hukum Islam, baik yang diperolah melalui nash, maupun melalui ijtihad (fikih).

Namun demikian, berdasarkan segi keberadaan materi-materinya, syariat dapat dibagi kepada dua kelompok, yakni yang bersifat qath'i dan yang bersifat zhanni. Yang pertama

3

Ijtihad: Ketetapan hukum atas sesuatu yang tidak ada dalam Al Quran maupun sunnah Nabi

8

adalah ketentuan-ketentuan hukum yang diperoleh langsung dari nash Al-Qur`an atau AsSunnah melalui penunjukan yang bersifat qath'i al subut wa al-dilalah, sedangkan yang kedua adalah yang diperoleh dari kedua sumber tersebut melalui penunjukan yang bersifat zhanni, pada tsubut atau dilalah-nya. Sesuai dengan pengertian yang dikemukakan di atas, aturan-aturan hukum syariat itu meliputi segala bentuk, tindakan mukallaf dalam semua lapangan kehidupannya. Perbuatan, sikap, perkataan bahkan kata hatinya pun tidak ada yang tidak dijangkau oleh ketentuan hukum syariat. Sesuai dengan pernyataan ayat-ayat Al-Qur`an, semua petunjuk dalam tatanan syariat itu hanyalah diturunkan sebagai rahmat Allah bagi seluruh manusia.

Terlepas dari perbincangan mereka yang cukup tajam pada tataran kalam, tampaknya para ulama sepakat bahwa penataan hukum-hukum (tasyri' al-ahkam) selalu ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia . Atas dasar itulah, pertimbangan kemaslahatan selalu terbawa dalam ijthad yang mereka lakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentu saja, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi yang dimaksudkan tersebut tidak akan tercapai kecuali melalui penerapan syariat secara utuh (kaffah) dalam semua aspek kehidupan.

Dalam hal penerapan syariat itu tentulah tidak ada yang lebih baik daripada apa yang dipraktekkan oleh Rasul Allah Saw dan kemudian diikuti secara ketat oleh para sahabat beliau, terutama pada masa-masa Khulafaur Rasyidin.

2.4 Sejarah Penerapan Syariat Islam Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh para khulafaur Rasyidin adalah melanjutkan penerapan syariat seperti apa yang telah berjalan sejak masa Nabi Saw Segala ketentuan yang telah berlaku pada masa hidup beliau dipandang sebagai sesuatu yang mengikat dan tidak dapat diubah . Ketika berhadapan dengan Fatimah binti Rasul Allah Saw , Abu Bakar r.a. berkata:"Demi Allah saya tidak akan membiarkan masalah, dimana saya melihat Rasulullah Saw melakukannya, niscaya aku melakukannya juga".

Berkenaan dengan keengganan sebagian orang untuk membayar zakat, Abu Bakar ra. 9

berkata:"Demi Allah jika mereka menolak pada satu ikatan yang mereka tunaikan pada masa Rasulullah Saw , maka aku akan perangi orang yang menolaknya. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban atas harta, demi Allah akan aku perangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat".

Sepanjang mereka menemukan suatu ketentuan dari Rasul Allah Saw , maka untuk kasus-kasus terkait mereka selalu menerapkan ketentuan tersebut sebagai mana adanya, tanpa mengubah atau menambahnya dengan pengembangan sendiri .

Jika tidak menemukan ketentuan yang jelas dari Rasul Allah Saw , maka penetapan suatu hukum mereka dasarkan atas hasil ijtihad, baik secara jama'i, maupun fardi. Sekalipun tidak menganggap hasil ijtihadnya benar secara mutlak, mereka tetap menerapkan hukum-hukum ijtihadi itu dengan tegas, sepanjang hal itu menyangkut bidang-bidang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab mereka.

Adapun dalam masalah-masalah individual yang tidak meminta keterlibatan pemerintah, para Khulafaur Rasyidin hanyalah menempatkan diri sebagai mujtahid yang sejajar dengan para mujtahid lainnya dari kalangan sahabat. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa mereka mewariskan sejumlah perbedaan pendapat. Dalam hal ini, tiaptiap orang bebas mengamalkan pendapatnya sendiri atau mengikuti salah satu pendapat yang ada tanpa terikat atau terpengaruh oleh pendapat yang lain .

Kemudian, jika setelah memperoleh kesimpulan hukum melalui ijtihad, mereka menemukan ketentuan lain dari sunnah Rasul Allah Saw , mereka selalu meninggalkan pendapatnyadan kembali pada ketentuan sunnah itu. Hal seperti itu juga berlaku bagi kasus-kasus yang telah diputuskan berdasarkan hasil ijtihad . Suatu putusan atas perkara tertentu tidaklah harus mempengaruhi putusan terhadap kasus lain yang mirip dengannya.

10

Fiqih 2.5 Pengertian Fiqih Fiqih atau fiqh (bahasa Arab:26-) adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Dalam bahasa Arab, secara harfiah fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqih secara terminologi yaitu fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.

Fiqih membahas tentang cara bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip Rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fiqih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqih disebut Faqih.

2.6 Fungsi Fiqih Fiqih berfungsi untuk : (a) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah Swt. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat; (b) Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam ; (c) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial ; (d) Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Swt. serta akhlaq mulia seoptimal mungkin ; (d) Pembangunan mental terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah; (e) Perbaikan kesalahankesalahan, kelemahan-kelemahan dalam keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

11

2.7 Sejarah Fiqih Masa Nabi Muhammad saw Masa Nabi Muhammad saw ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini, permasalahan fiqih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad saw. Sumber hukum Islam saat itu adalah al-Qur'an dan Sunnah. Periode Risalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah lebih tertuju pada permasalah akidah, karena disinilah agama Islam pertama kali disebarkan. Ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan.

Setelah hijrah, barulah ayat-ayat yang mewahyukan perintah untuk melakukan sholat, zakat dan haji diturunkan secara bertahap. Ayat-ayat ini diwahyukan ketika muncul sebuah permasalahan, seperti kasus seorang wanita yang diceraikan secara sepihak oleh suaminya, dan kemudian turun wahyu dalam surat Al-Mujadilah. Pada periode Madinah ini, ijtihad mulai diterapkan , walaupun pada akhirnya akan kembali pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad saw. Masa Khulafaur Rasyidin Masa ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad saw sampai pada masa berdirinya Dinasti Umayyah ditangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Sumber fiqih pada periode ini didasari pada Al-Qur'an dan Sunnah juga ijtihad para sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Ijtihad dilakukan pada saat sebuah masalah tidak diketemukan dalilnya dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Permasalahan yang muncul semakin kompleks setelah banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam.

Pada periode ini, para faqih mulai berbenturan dengan adat, budaya dan tradisi yang terdapat pada masyarakat Islam kala itu. Ketika menemukan sebuah masalah, para faqih berusaha mencari jawabannya dari Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak diketemukan dalil yang jelas, maka hadis menjadi sumber kedua . Dan jika tidak ada landasan yang jelas juga di Hadis maka para faqih ini melakukan ijtihad4.

4

Menurut penelitian Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 130 orang faqih dari pria dan wanita memberikan fatwa, yang merupakan pendapat faqih tentang hukum.

12

2.8 Masa Awal Pertumbuhan Fiqih Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Mu'awiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad ke-2 Hijriah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama yaitu dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad para faqih. Tapi, proses musyawarah para faqih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh Kekhalifahan Islam.

Mulailah muncul perpecahan antara umat Islam menjadi tiga golongan yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fiqih, karena akan muncul banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap faqih dari golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat antara faqih. Pada masa ini, para faqih seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam berijtihad. Ibnu Mas'ud kala itu berada di daerah Iraq yang kebudayaannya berbeda dengan daerah Hijaz tempat Islam awalnya bermula. Umar bin Khattab pernah menggunakan pola yang dimana mementingkan kemaslahatan umat dibandingkan dengan keterikatan akan makna harfiah dari kitab suci, dan dipakai oleh para faqih termasuk Ibnu Mas'ud untuk memberi ijtihad di daerah di mana mereka berada. 2.9 Ruang Lingkup Karena rumusan fiqh itu berbentuk hukum hasil formulasi para ulama yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad, maka urutan dan luas pembahasannya bermacam-macam. Setelah kegiatan ijtihad itu berkembang, muncullah imam-imam madzhab yang diikuti oleh murid-murid mereka pada mulanya, dan selanjutnya oleh para pendukung dan penganutnya. Diantara kegiatan para tokoh-tokoh aliran madzhab itu, terdapat kegiatan menerbitkan topik-topik (bab-bab) pembahasan fiqh. Menurut yang umum dikenal di kalangan ulama fiqh secara awam, topik (bab) pembahasan fiqh itu adalah empat, yang sering disebut Rubu': - Rubu' ibadat; - Rubu' muamalat; - Rubu' munakahat; dan - Rubu' jinayat. 13

Ada lagi yang berpendapat tiga saja; yaitu: bab ibadah, bab mu'amalat, bab 'uqubat. Menurut Prof. T.M. Hasbi Ashiddieqqi, bila kita perinci lebih lanjut, dapat dikembangkan menjadi 8 (delapan) topik (bab): a. Ibadah Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan berikut ini: 1. Thaharah (bersuci); 2. Ibadah (sembahyang); 3. Shiyam (puasa); 4. Zakat; 5. Zakat Fithrah; 6. Haji; 7. Janazah (penyelenggaraan jenazah); 8. Jihad (perjuangan); 9. Nadzar; 10. Udhiyah (kurban); 11. Zabihah (penyembelihan); 12. Shayid (perburuan); 13. 'Aqiqah; 14. Makanan dan minuman. b. Ahwalusy Syakhshiyyah Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pribadi (perorangan), kekeluargaan, harta warisan, yang meliputi persoalan: 1. Nikah; 2. Khithbah (melamar); 3. Mu'asyarah (bergaul);

14

4. Nafaqah; 5. Talak; 6. Khulu'; 7. Fasakh; 8. Li'an; 9. Zhihar; 10. Ila'; 11. 'Iddah; 12. Rujuk; 13. Radla'ah; 14. Hadlanah; 15. Wasiat; 16. Warisan; 17. Hajru; dan 18. Perwalian. c. Muamalah Madaniyah Biasanya disebut muamalah saja. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalahmasalah yang dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan, yang meliputi masalah: 1. Buyu' (jual-beli); 2. Khiyar; 3. Riba (renten); 4. Sewa-menyewa; 5. Hutang-piutang;

15

6. Gadai; 7. Syuf'ah; 8. Tasharruf; 9. Salam (pesanan); 10. Jaminan (borg); 11. Mudlarabah dan Muzara'ah; 12. Pinjam-meminjam; 13. Hiwalah; 14. Syarikah; 15. Wadi'ah; 16. Luqathah; 17. Ghasab; 18. Qismah; 19. Hibah dan Hadiyah; 20. Kafalah; 21. Waqaf5; 22. Perwalian; 23. Kitabah; dan 24. Tadbir.

d. Muamalah Maliyah Kadang-kadang disebut Baitul mal saja. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta kekayaan milik bersama, baik masyarakat kecil atau besar seperti negara (perbendaharaan negara = baitul mal). Pembahasan di sini meliputi: 1. Status milik bersama baitul mal; 2. Sumber baitul mal; 3. Cara pengelolaan baitul mal;

Dari segi niat dan manfaat, waqaf ini kadang-kadang dimasukkan dalam kelompok ibadah; tetapi dari segi barang/benda/harta dimasukkan ke dalam kelompok muamalah.

5

16

4. Macam-macam kekayaan atau materi baitul mal; 5. Obyek dan cara penggunaan kekayaan baitul mal; 6. Kepengurusan baitul maal; dan lain-lain. e. Jinayah dan 'Uqubah (pelanggaran dan hukuman) Biasanya dalam kitab-kitab fiqh ada yang menyebut jinayah saja. Dalam bab ini di bicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, hukuman dan sebagainya. Pembahasan ini meliputi: 1. Pelanggaran; 2. Kejahatan; 3. Qishash (pembalasan); 4. Diyat (denda); 5. Hukuman pelanggaran dan kejahatan; 6. Hukum melukai/mencederai; 7. Hukum pembunuhan; 8. Hukum murtad; 9. Hukum zina; 10. Hukuman Qazaf; 11. Hukuman pencuri; 12. Hukuman perampok; 13. Hukuman peminum arak; 14. Ta'zir; 15. Membela diri; 16. Peperangan; 17. Pemberontakan; 18. Harta rampasan perang; 19. Jizyah; 20. Berlomba dan melontar. f. Murafa'ah atau Mukhashamah

17

Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bab ini meliputi: 1. Peradilan dan pendidikan; 2. Hakim dan Qadi; 3. Gugatan; 4. Pembuktian dakwaan; 5. Saksi; 6. Sumnpah dan lain-lain. g. Ahkamud Dusturiyyah Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan ketatanegaraan. Pembahasan ini meliputi: 1. Kepala negara dan Waliyul amri; 2. Syarat menjadi kepala negara dan Waliyul amri; 3. Hak dan kewajiban Waliyul amri; 4. Hak dan kewajiban rakyat; 5. Musyawarah dan demokrasi; 6. Batas-batas toleransi dan persamaan; dan lain-lain h. Ahkamud Dualiyah (hukum internasional) Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok masalah hubungan internasional. Pembicaraan pada bab ini meliputi: 1. Hubungan antar negara, sama-sama Islam, atau Islam dan non-Islam, baik ketika damai atau dalam situasi perang; 2. Ketentuan untuk orang dan damai; 3. Penyerbuan; 4. Masalah tawanan; 5. Upeti, Pajak, rampasan; 6. Perjanjian dan pernyataan bersama; 7. Perlindungan; 8. Ahlul 'ahdi, ahluz zimmi, ahlul harb; dan 9. Darul Islam, darul harb, darul mustakman.

18

Ushul Fiqih 2.10 Pengertian Ushul Fiqih Dari segi ketatabahasaan Arab, kata Ushul Fiqih adalah 'tarkib idhofi'/kata majemuk , terdiri daru dua suku kata, ushul dan fiqih yang menjadi 'mudhof/keterangan dan mudhof ilaih/yang menerangkan. Kata Ushul adalah jamak dari akar kata 'ashl' yang menurut bahasa berarti 'sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain', sedang menurut istilah berarti 'dalil'. Sedang kata Fiqih menurut bahasa berarti 'pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan, seperti diisyaratkan Allah dalam firman-Nya dalam surah an Nisa' ayat 78 "famalihaulai al qoumi la yakadunayafqohuna hadis". Kata yafqohuna bermakna 'memahami'. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW yang menyatakan "man yuridallahu bihi khoiran yufaqqihu fiddin"/barang siapa yang dikendaki Allah sebagai orang yang baik, Allah akanmemberikan pemahaman kepadanya dalam persoalan-persoalan agama. (H. Muttafaqun 'alaih). Sebagaimana dikatakan Abdul Wahhab Khallaf bahwa Fiqih adalah kumpulan hukumhukum syara' mengenai perbuatandari dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian ini maka dapat diketahui, bahwa pembahasan ilmu Fiqih adalah tentanghukum-hukum yang rinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, wajib, sunnat, makruh dan mubah besertadalilnya masing-masing. Sementara itu ulama mendefinisikan Ushul Fiqih adalah kaedah-kaedah yang menjelaskan asal dari hukum fiqih. 2.11 Fungsi Ushul Fiqih Fungsi Ushul Fiqih adalah membedakan antara istinbath yang benar dengan yang salah. Sebagaimana ilmu Nahu berfungsi untuk membedakan antara susunan bahasa yang benar dengan susunan bahasa yang salah. Demikian pula dengan ilmu Ushul Fiqih, merupakan kaedah yang memelihara fuqoha/ahli fiqih agar tidak terjadi kesalahan di dalam menggali dan menetapkan hukum.

19

2.12 Sejarah Ushul Fiqih Akibat dari perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, timbullah satu pemikiran untuk membuat peraturanperaturandalam ijtihad dan penetapan hukum, yang pada gilirannya dapat diperoleh pendapat yang benar dan setidak-tidaknya agar dapat memperpendek jarak perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Dan peraturan-peraturan tersebut dikenal sebagai ilmu Ushul Fiqih. Ilmu ini diperkenalkan pada abad ke tiga Hijriah secara sistematis oleh imam Syafi'I rahimahullah yang kemudian dianggap sebagai perintis atau bapak yurisprudensi dalam Islam.

Dan berdasar nash pula para mujtahid mengambil 'illat/sebab yang menjadi landasan hukum serta mencari maslahat yang menjadi tujuan hukum/maqashid al syari'ah, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW. Ruang lingkup Ushul Fiqih Topik-topik dan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu Ushul Fiqh ini meliputi: a.Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum wadl'i (sabab, syarat, mani', 'illat, shah, batal, azimah dan rukhshah). b.Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum (mahkum fihi) seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya. c.Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (mahkum 'alaihi) apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya. d.Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia yang pertama disebut awarid muktasabah, yang kedua disebut awarid samawiyah. e.Masalah istinbath dan istidlal meliputi makna zhahir nash, takwil dalalah lafazh, mantuq dan mafhum yang beraneka ragam, 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya. f.Masalah ra'yu, ijtihad, ittiba' dan taqlid; meliputi kedudukan rakyu dan batas-batas penggunannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taqlid dan 20

sebagainya. g.Masalah adillah syar'iyah, yang meliputi pembahasan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishlah, istishhab, mazhabus shahabi, al-'urf, syar'u man qablana, bara'atul ashliyah, sadduz zari'ah, maqashidus syari'ah/ususus syari'ah. h.Masa'ah rakyu dan qiyas; meliputi. ashal, far'u, illat, masalikul illat, al-washful munasib, assabru wat taqsim, tanqihul manath, ad-dauran, as-syabhu, ilghaul fariq; dan selanjutnya dibicarakan masalah ta'arudl wat tarjih dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya.Sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam mempelajari Ushui Fiqh ialah bahwa peranan ilmu pembantu sangat menentukan proses pembahasan.

Dalam pembicaraan dan pembahasan materi Ushul Fiqh sangat diperlukan ilmu-ilmu pembantu yang langsung berperan, seperti ilmu tata bahasa Arab dan qawa'idul lugahnya, ilmu mantiq, ilmu tafsir, ilmu hadits, tarikh tasyri'il islami dan ilmu tauhid. Tanpa dibantu oleh ilmu-ilmu tersebut, pembahasan Ushul Fiqh tidak akan menemui sasarannya. Istinbath dan istidlal akan menyimpang dari kaidahnya.

2.13.Perbedaan Syariat Dengan Hukum (Fiqh) Perbedaan yang perlu diketahui tentang Syariat dan Hukum yaitu:

1. Berbeda dalam objek 2. Berbeda dalam sumber pokok 3. Berbeda dalam sanksi.

Berbeda dalam objek Syariat Objeknya meliputi bukan saja batin manusia akan tetapi juga lahiriah manusia dengan tuhan atau Ittiqaddiyah atau Ibadah.

21

Hukum (Fiqh) Objeknya peraturan manusia yaitu hubungan lahir antara manusia dengan manusia, manusia denan makhluk lain, misalnya hewan dan tumbuhan. Berbeda dalam sumber pokok Syariat Sumber pokoknya ialah berasal dari wahyu ilahi dan atau kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari wahyu, baik wahyu yang langsung dari Allah kepada nabi Muhammad S.A.W. maupun wahyu yang tidak langsung, baik dari Insting maupun ijtihad rasul.

Hukum (Fiqh) Berasal dari hasil pemikiran manusia dan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat atau hasil ciptaan manusia dalam bentuk peratuaran dan undang-undang. Berbeda dalam sanksi Syariat Sanksinya adalah pembalasan tuhan rabbul’alamin di yaumul mahsyar, tetapi kadang-kadang tidak terasa oleh manusia di dunia ada hukuman tidak langsung.

Hukum (Fiqih) Semua norma sanksi bersifat sekuler, dengan menunjuk sebagai Pelaksana alat perlengkapan Negara, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana sanksinya. Perbedaan pokok antara Syariat dan Fiqh dapat juga diartikan Syariat

• • • • •

Berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah Bersifat fundamental Hukumnya bersifat qath’l (tidak berubah) Hukum Syariatnya hanya satu (Universal) Langsung dari Allah yang kini Terdaat dalam Al-Qur’an

22

Hukum (Fiqh) • • • • • Karya manusia yang bisa berubah Bersifat instrumental Hukumnya bersifat zhanni (dapat berubah) Banyak berbagai ragam Berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manussia yang dirumuskan oleh mujtahid

23

BAB III PENUTUP Para generasi kita telah mewariskan kepada kita koleksi-koleksi yang tak ternilai dari hasil ijtihad-ijtihadnya terutama tentang Fiqh dalam berbagai aspek kehidupan praktis, yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia pada semua masa dan tempat. Berkat usaha dan jerih payah mereka, sehingga Fiqh menjadi seperti bangunan yang besar, undang-undang paripurna yang dan sistem yang utuh.

Fiqh Islam: Mengatur segala hubungan. Membatasi setiap hak dan kewajiban. Menjelaskan setiap hukuman yang diproduksi. Fiqh Islam juga membahas hubungan antara hamba dan Tuhan dalam aspek-aspek ritual.

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam aspek-aspek pergaulan sosial ekonomi (muamalah), pidana dan perdata, kondisi-kondisi individual dan politik menurut negeri, keuangan, administrasi, dan peradilan.

24

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku • As-Saayis, Syekh Muhammad Ali; Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh; Rajawali Pers; Jakarta, 1995 • Ramulyo, Mohd Idris; Asas-asas Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1997 • Dr. Muhammad Salam Madkur, Manahij Al Ijtihad Fi Al Islam, (Kuwait : Univ. Kuwait), hal. 43 • Ibnu Al Qayyim, I’lam Al Muwaqqi’in, (Kairo : Dar Al Kutub Al Haditsah), I, hal. 12

2. Sumber lain • • • http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/6/1/pustaka-116.html Website tarbiyatul mujahidin WASPADA Online, Oleh H. Fachrurrozy Pulungan, SE

25


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:12823
posted:6/24/2009
language:Indonesian
pages:25
Description: Dasar-dasar Hukum Islam